BAB 2
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesawaran saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi kabupaten lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sup sector Prohisan. 2.1
Visi Misi Sanitasi
Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Pesawaran dalam rangka mencapai visi misi kota. sandingan visi, misi Kota dan visi misi sanitasi dapat dilihat dalam table berikut. Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota Visi Kab/Kota TERWUJUDNYA PESAWARAN YANG MAJU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA
Misi Kab/Kota Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat MIsi 2 : Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumberdaya lokal serta pemberdayaan masyarakat.
Visi Sanitasi Kab/Kota
Misi Sanitasi Kab/Kota
Terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang berbudaya bersih dan sehat menuju masyarakat sejahtera.
Misi Air Limbah Domestik: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung pengelolaan air limbah rumah domestik yang berwawasan lingkungan.
MIsi 3 : Memelihara dan Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan perdesaan.
Misi Persampahan
Misi 4 : Mengoptimalkan pengelolaan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Persampahan yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 5 | 15
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi 5
: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
kepada masyarakat khususnya sampah rumah tangga. Misi Drainase Mewujudkan pembangunan infrasrtuktur drainase yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Misi Promosi Higene dan Sanitasi Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam bidang promosi higene dan sanitasi serta meningkatkan kampanye dan edukasi bidang higiene dan sanitasi,
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi 2.2.1 Sub sector air limbah domistik Di Kabupaten Pesawaran Lembaga yang menangani sub sector limbah domestic adalah Dinas Pekerjaan Umum. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sudah belum ada. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum Pesawaran, namun kondisinya belum optimal Pengelolaan air limbah domestik merupakan penjelasan kondisi riil pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pesawaran saat ini, terkait kuantitas dan kualitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur lainnya, serta permasalahan prioritas yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik. Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Pesawaran masih menjadi masalah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran cakupan kepemilikan SPAL adalah sebesar 83,2 % keluarga dan SPAL tidak memenuhi syarat kesehatan sebesar 72,5 %. Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Pesawaran belum ada pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik. Data pokok Kabupaten Pesawaran tahun 2013, cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini adalah 68,9 % dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan baru sebesar 40,83%. Aspek legal formal berupa peraturan dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pesawaran selama ini belum ada.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 6 | 15
Untuk saat ini pengolahan limbah domestik (lumpur tinja) belum berjalan, hal ini disebabkan belum adanya Instalasi pengelolaan lumpur tinja ( IPLT ) di Kabupaten Pesawaran. Fungsi pengelolaan air limbah domestic baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik 2. Pengelolaan daur ulang air limbah domestik. 3. Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal. Koordinasi dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah utama: Belum efektifnya pola sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestic di lingkungan SKPD maupun masyarakat, sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antar SKPD tentang cara pengelolaan air limbah domestic, dan belum terbangunnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara optimal. Masih terdapat kelemahan yang dirasakan oleh personil-personil BLH untuk dapat melakukan advokasi tentang cara yang benar dan arti penting pengelolaan air limbah domestic pada berbagai pihak. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. b.
Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pesawaran masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah on site berupa jamban keluarga maupun MCK Komunal, sistem pengolahan on site ini 51,1 % menggunakan septic tank sangat sederhana terolah dan 48,8 % tidak terolah langsung masuk ke sungai. Dalam satu MCK umum bisa melayani 20 KK. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Kabupaten Pesawaran adalah: Belum adanya fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja ( IPLT) khususnya untuk pengolahan limbah tinja masyarakat perkotaan di Kabupaten Pesawaran sehingga pembuangan akhir dari limbah domestik tidak jelas. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangangan pengelolaan limbah domestik. Masih adanya pembuangan grey water maupun black water ke saluran drainase dan sungai-sungai yang ada, sehingga dapat mencemari lingkungan. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang penanganan air limbah. Masih ada masyarakat yang BABS di sungai maupun di kebon Belum dilakukan retribusi air limbah
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 7 | 15
Secara umum masyarakat belum memiliki SPAL yang memenuhi syarat kesehatan. Pengelolaan air limbah belum dianggap sebagai kebutuhan/prioritas. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Pesawaran, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off site system). Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:
Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan genangan yang dipengaruhi pasang surut air laut (ROB) yang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site) dalam jangka panjang. Zona ini mencakup beberapa desa di daerah pesisir pantai . Dalam peta diberi warna coklat
Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah pada penduduk maka pemilihan system nya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup beberapa desa. Dalam peta diberi warna hijau muda.
Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk STBM dan MCK ++. Zona ini tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Dalam peta diberi warna hijau tua.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 8 | 15
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 9 | 15
Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota No
Sistem
(a)
(b)
Cakupan layanan eksisting* (%)
Target cakupan layanan* (%) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(c)
(d)
(e)
A
Sistem On-site
1
Individual (tangki septik)
56.38
60
70
75
2
Komunal (MCK, MCK++)
3
10
15
20
B
Sistem Off-site
1
Skala Kota
0
2
Skala Wilayah
0
5
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Tangki septick sumber data Laporan Dinkes, MCK sumber data laporan ehra 2013
A. Sub Sektor Persampahan Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dilakukan sebagian dengan menggunakan dump truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 5-6 ton dan sebagian lainnya dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Pada tahun 2011 dibangun TPA Taman Sari dengan bantuan dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari 9 kecamatan (144 desa ) dengan luas 117.377 Ha, dengan jumlah penduduk 417.729 jiwa berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,5 Kg perharinya. Jika penduduk Pesawaran berjumlah 417.729 jiwa berarti produksi sampahnya perhari sekitar 208.865 kg atau sekitar 6.265,95 ton/ bulan. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara arif dan bijaksana tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan. Akses pelayanan persampahan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Pesawaran baru mencapai 25% dari jumlah pendiduk. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan sampah antara lain ;
Belum cukup tersedianya TPA yang memenuhi syarat dan fasilitas pendukungnya secara memadai Kebiasaan buang sampah sembarangan Rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah dilingkungannya Timbulan sampah yang menumpuk yang diakibatkan teerbatasnya sarana prasarana angkutan.
Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan sarana prasarana persampahan, yaitu sebagai berikut:
Didorong untuk upaya pengurangan sampah dengan penerapan konsep 3 R (Re-duce, re-use dan re-cycling); Pengadaan sarana prasarana persampahan; Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan; Diadakan bimbingan teknis pengomposan untuk mengurangi volume sampah ke TPA dan dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 10 | 15
Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran, dituangkan dalam ;
.
1.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 2 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum . Bidang Kebersihan melaksanakan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dll) dari sumber sampah sampai dengan pembuangan di TPA. Sedangkan UPT TPA melaksanakan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dll). Pelayanan pengelolaan sampah tersebut mencakup beberapa Kecamatan dimana pelayanan pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) sampai pengangkutan ke TPA. Sedangkan dari sumber sampah ke TPS, pengelolaan dilakukan oleh masing-masing petugas dari penghasil, seperti RT, RW, sekolah, kantor, dll. Untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sebaiknya sampah dipisah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kegiatan ini dapat dilakukan ketika proses pengumpulan sampah dari sumbernya,dimana sampah organik dan anorganik ditempatkan pada wadah yang berbeda karena nantinya sampah akan diolah sendiri-sendiri sesuai jenis sampahnya. Sampah organik yang jumlahnya sangat besar dapat dimanfaatkan dan diolah diantaranya dibuat kompos/pupuk. Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Dinas Pasar Keindahan dan kebersihan Kabupaten Pesawaran. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal. Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Penyediaan sarana daur ulang sampah 2. Pengelolaan daur ulang sampah 3. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak praktik pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Pesawaran. Koordinasi antar SKPD, dan juga antara SKPD dengan masyarakat dan swasta dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev pengelolaan sampah belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah utama: Belum terbentuknya pemahaman yang baik tentang potensi masalah lingkungan yang besar bagi Kabupaten Pesawaran sebagai akibat dari over kapasitas TPA . Belum optimalnya sosialisasi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesawaran terkait hal pengelolaan sampah yang sudah dijalankan selama ini. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Permasalahan persampahan di Kabupaaten Pesawaran Pelayanan pengelolaan persampahan belum menjangkau ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran terutama di wilayah-wilayah perkotaanya. Produksi timbulan sampah yang belum semuanya diangkut ke TPA. Armada untuk angkutan sampah yang terbatas. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang Prilaku masyarakat Kabupaten Pesawaran membuang sampah di sungai atau badan saluran masih banyak terlihat Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 11 | 15
Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pesawaran terdapat 3 (tiga) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Zona 1, merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan system langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek. Zona ini mencakup beberapa kelurahan; . Dalam peta diberi warna merah.
Zona 2, merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka waktu menengah dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat beberapa kelurahan dalam zona ini; . Dalam peta diberi warna kuning.
Zona 3, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Terdapat beberapa kelurahan dalam zona ini. Dalam peta diberi hijau.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 12 | 15
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 13 | 15
Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota No
Sistem
Cakupan layanan eksisting* (%)
(a)
(b)
(c)
A
Penanganan langsung (Direct)
1
Kawasan komersial
B
Penanganan tidak langsung (indirect)
1
Kawasan Permukiman
Cakupan layanan* (%) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(d)
(e)
(f)
(c)
(d)
(e)
54
60
65
70
23,95
30
40
50
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk *) Sumber data Masterplan persampahan Kabupaten Pesawaran
2. Sub Sektor Drainase Lingkungan Kondisi drainase khususnya dilingkungan perumahan dan permukiman dibeberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengana adanya genangan dibeberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi, dikarenakan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Seksi Penataan dan Pengembangan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran). Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: i. Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan ii. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Pesawaran. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal. Permasalahan drainase lingkungan Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :
Kecendrungan Perubahan lklim, yang terjadi mengakibatkan banjir pada saat musim hujan.
Perubahan Fungsi Lahan Basah, pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang atau Konsep Pembangunan berkelanjutan
Belum adanya Ketegasan Fungsi Sistem Drainase Kejelasan akan fungsi saluran drainase selain untuk sistem pelimpasan air hujan apakah juga untuk pembuangan air limbah dapur dan cuci (grey water).
Belum adanya Kelengkapan Perangkat Peraturan perundang undangan yang mengatur drainase.
Penanganan drainase yang belum terpadu, kabanyakan sistem drainase yang dibangun oleh swasta/pengembang tidak selaras dengan pembangunan drainase makro yang lingkupnya lebih luas dari wilayah tersebut. Di alur drainase lingkungan Kabupaten Pesawaran terjadi sedimentasi oleh lumpur
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 14 | 15
Di beberapa saluran (drainase lingkungan) di Kabupaten Pesawaran difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga akan menghambat laju alir air (debit air) Pemeliharaan saluran/drainase lingkungan yang terbatas Beberapa bangunan sipil talud saluran (drainase lingkungan) di Kabupaten Pesawaran mengalami kerusakan (longsor)
Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka menengah, mencakup beberapa kelurahan; Dalam peta diberi warna merah.
Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup beberapa kelurahan; . Dalam peta diberi warna biru kuning.
Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup beberapa kelurahan yang tersebar hampir diseluruh Kecataman di Kabupaten Pesawaran. Dalam peta diberi warna hijau.
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 15 | 15
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 16 | 15
Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten/Kota
No
Sistem
Cakupan layanan eksisting* (%)
(a)
(b)
1
Gravitasi
2
Pompa
Cakupan layanan* (%) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
(c)
(d)
(e)
(f)
16,80
25
50
75
0
0
10
25
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk *) Sumber Data Laporan study EHRA 2013
2.3
Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi No
Belanja Sanitasi (Rp.)
Uraian 2009 1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
2010
2011
2012
60,082,000
345,161,500
374,757,300
2,444,796,450
26,385,000
326,095,900
320,959,500
406,543,600
909,063,000
1,945,000,000
700,000,000
1.1 Air Limbah Domestik 1.2 Sampah rumah tangga
2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) 2.1 DAK Sanitasi 2.2 DAK Lingkungan Hidup 2.3 DAK Perumahan dan Permukiman
4,788,501,000
282.82
3,046,926,000
1.3 Drainase lingkungan 1.4 PHBS
Rata-rata Pertumbuhan
2013
321.15
33,697,000
19,065,600
53,797,800
93,252,850
132,512,000
63.55
12,416,776,150
8,184,080,000
6,541,745,500
7,352,364,000
8,161,641,000
-7.69
2,633,144,900
884,742,000
1,166,809,500
200,299,000
266,204,000
-21.11
660,236,750
365,491,000
594,095,000
984,926,000
342,000,000
4.60
9,123,394,500
6,933,847,000
4,780,841,000
6,167,139,000
7,553,437,000
-0.89
12,476,858,150
8,529,241,500
6,916,502,800
9,797,160,450
12,950,142,000
5.82
473,722,012,732
604,261,877,850
570,373,424,135
672,390,705,437
525,884,773,666
4.51
2.63
1.41
1.21
1.46
2.46
7.17
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
Total Belanja Langsung
% APBD murni terhadap Belanja Langsung
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 17 | 15
Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan
No
Uraian
1 Perkiraan Belanja Langsung 2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
3
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) 2014
2015
2016
2017
Total Pendanaan
2018
549,609,037,000
574,403,574,000
600,316,668,000
627,398,781,000
655,702,651,000
3,007,430,711,000
13,703,963,000
14,501,663,000
15,345,797,000
16,239,068,000
17,184,335,000
76,974,826,000
14,080,873,000
14,900,514,000
15,767,864,000
16,685,703,000
17,656,969,000
79,091,923,000
Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi
No
Belanja Sanitasi (Rp.)
Uraian 2009
2010
2011
2012
2013
Pertumbuhan rata-rata
1 Belanja Sanitasi 1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.1 Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 1.2 Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 1.3 Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
3,046,926,000 60,938,520 26,385,000
326,095,900
320,959,500
406,543,600
909,063,000
321
527,700
6,521,918
6,419,190
8,130,872
18,181,260
321
1,945,000,000
700,000,000
(64)
38,900,000
14,000,000
(64)
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 18 | 15
2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2014 – 2018
Tabel
No
Uraian
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) 2014
2015
2016
2017
Kebutuhan
Total Pendanaan
2018
1 Belanja Sanitasi 1.1 Air Limbah Domestik 1.1.1
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 1.2 Sampah rumah tangga
1.2.1
Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 1.3 Drainase lingkungan
1.3.1
Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
19,105,000,000
20,216,911,000 21,393,535,000
22,638,638,000
23,956,206,000
107,310,290,000
427,870,700
452,772,760
479,124,120
2,146,205,800
13,936,218,000 14,747,305,000
15,605,598,000
16,513,843,000
73,972,703,400
382,100,000 13,169,739,400
404,338,220
263,394,788
278,724,360
294,946,100
312,111,960
330,276,860
1,479,454,068
1,500,000,000
1,587,300,000
1,679,680,000
1,777,437,000
1,880,883,000
8,425,300,000
30,000,000
31,746,000
33,593,600
35,548,740
37,617,660
168,506,000
Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
No
Uraian
1
Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
Pendanaan (Rp.) 2018
Total Pendanaan
2014
2015
2016
2017
675,494,000
714,808,000
756,410,000
800,433,000
13,703,963,000
14,501,663,000
15,345,797,000
16,239,068,000 17,184,335,000 76,974,826,000
847,018,000 3,794,163,000
3
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
14,080,873,000
14,900,514,000
15,767,864,000
16,685,703,000 17,656,969,000 79,091,923,000
4
Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)
13,028,469,000
13,786,855,000
14,589,387,000
15,438,635,000 16,337,317,000 73,180,663,000
5
Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)
13,405,379,000
14,185,706,000
15,011,454,000
15,885,270,000 16,809,951,000 75,297,760,000
S S K K a b u p a t e n P e s a w a r a n 19 | 15
