BAB 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi

BAB 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi 2.1. Visi Misi Sanitasi

Visi Kabupaten Pohuwato

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pohuwato di atas nilai spritual melalui pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan

Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota Misi Kabupaten Visi Sanitasi Kabupaten Misi Sanitasi Kabupaten Pohuwato Pohuwato Pohuwato

Membangun kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat yang kuat, maju dan berakhlak mulia

Terwujudnya Kabupaten Pohuwato yang sehat dan mandiri melalui pembangunan manusia dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan

Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan Misi Persampahan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan Misi Drainase Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan drainase yang ramah lingkungan Misi PHBS terkait sanitasi Meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014

( 1)

2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi 2.2.1. Tahap Pengembangan Air Limbah Domestik Lembaga yang menangani sub sektor Air Limbah Domestik adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pohuwato dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik belum berjalan. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pohuwato, namun kondisinya belum optimal. Sarana IPAL komunal sudah mulai didirikan di beberapa lokasi percontohan. Pengelolaan IPAL dilakukan oleh lembaga masyarakat dan Pemerintah dengan bimbingan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pohuwato. Pengelolaan black water (limbah tinja) dilakukan oleh Pemerintah. Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Pohuwato masih menjadi masalah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato cakupan kepemilikan SPAL adalah sebesar 50,03%. Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Pohuwato belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik. Data pokok Kabupaten Pohuwato tahun 2013, cakupan penduduk dengan akses sanitasi yang layak pada saat ini adalah 50,10% baru menjangkau sebanyak 17.008 KK dari 33.949 KK. Aspek legal formal berupa peraturan dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pohuwato selama ini belum ada. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.


( 2)

Seiring berkembangnya Kabupaten Pohuwato menjadi kota dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat, berakibat pada meningkatnya volume pencemar khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan kamar madi (grey water) dan limbah WC (black water). Sehingga baik dalam jangka pendek atau menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Pohuwato Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/ permukiman yaitu: a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk b. Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Kabupaten Pohuwato adalah: -

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangangan pengelolaan limbah domestik.

-

Masih adanya pembuangan grey water maupun black water ke saluran drainase dan sungai-sungai yang ada, sehingga dapat mencemari lingkungan.

-

Tidak adanya fasilitas truk tinja milik Pemerintah maupun swasta.

-

Tidak adanya fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja ( IPLT) khususnya untuk pengolahan limbah tinja masyarakat perkotaan di Kabupaten Pohuwato sehingga pembuangan akhir dari limbah domestik tidak jelas.

-

Tidak adanya Perda yang mengatur tentang penanganan air limbah.

-

Masih ada masyarakat yang BABS di sungai maupun di kebun

-

Belum ada retribusi maksimal air limbah

-

Pengelolaan air limbah belum dianggap sebagai kebutuhan/prioritas. Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014

( 3)

-

Kurangnya perawatan sarana yang telah dibangun melalui proyek pemerintah. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan

kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangkapanjang pengelolaan air limbah Kabupaten Pohuwato, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off site system). Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: o Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Dalam peta diberi warna biru muda. o Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka pemilihan system nya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup beberapa Desa. Dalam peta diberi warna biru tua. o Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona ini mencakup beberapa desa. Dalam peta diberi warna kuning. o Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site). Zona ini mencakup beberapa Desa. Dalam peta diberi warna merah.


( 4)

Peta 2.1 Peta Tahapan pengembangan air limbah domestik


( 5)

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pohuwato

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

Target cakupan layanan* (%) Jangka

Jangka

Jangka

pendek

menengah

panjang

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

A

Sistem On-site

1

Individual (tangki septik)

32%

45%

70%

90%

2

Komunal (MCK, MCK++)

3%

7%

12%

18%

B

Sistem Off-site

1

Skala Kota

0,14%

0,35%

0,7%

1,0%

2

Skala Wilayah

-

-

-

-

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

2.2.2. Tahap Pengembangan Persampahan Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Peh telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dilakukan sebagian dengan menggunakan dump truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 5-6 ton dan sebagian lainnya dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 Kecamatan, 101 Desa dan 3 Kelurahan dengan luas 361.538 Ha, dengan jumlah penduduk 135.794 jiwa, berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,5 Kg perharinya. Jika penduduk Kabupaten Pohuwato berjumlah 135.794 jiwa berarti produksi sampahnya perhari sekitar 67.897 kg atau sekitar 2036,91 ton/ bulan. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara baik tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan. Akses pelayanan persampahan oleh BLH Kabupaten Pohuwato baru mencapai 10 % dari jumlah penduduk. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan sampah antara lain ; 

Belum cukup tersedianya TPA yang memenuhi syarat dan fasilitas pendukungnya secara memadai



Kebiasaan buang sampah sembarangan Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014

( 6)



Rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah dilingkungannya



Timbulan sampah yang menumpuk yang diakibatkan terbatasnya sarana prasarana angkutan. Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan dalam rangka

percepatan peningkatan akses dan sarana prasarana persampahan, yaitu sebagai berikut: 

Dibangunnya TPA dengan system yang lebih lengkap;



Didorong untuk upaya pengurangan sampah dengan penerapan konsep 3R (Reduce, re-use dan re-cycling);



Pengadaan sarana prasarana persampahan;



Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan;



Diadakan bimbingan teknis pengomposan untuk mengurangi volume sampah ke TPA dan dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani.



Peraturan tentang persampahan belum ada

Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2.

Prilaku masyarakat Kabupaten Pohuwato membuang sampah di sungai atau badan saluran masih banyak terlihat

3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah 4.

Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan

5.

Pada saat ini rumah tangga yang berasal dari permukiman yang berada diluar jalan protokol belum ditangani secara baik, dan masih ditangani secara individual.

Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah 1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan. 2.

Belum ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah.

Permasalahan persampahan ditingkat swasta Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut.

Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014

( 7)

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pohuwato terdapat 3 (tiga) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Terdapat beberapa Desa dalam zona ini. Dalam peta diberi warna biru muda.



Zona 2, merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalamjangka waktu menengah dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat beberapa Desa dalam zona ini; . Dalam peta diberi warna kuning.



Zona 3, merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan system langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek. Zona ini mencakup beberapa Desa; . Dalam peta diberi warna merah.


( 8)

Peta 2.2 Peta tahapan pengembangan persampahan


( 9)

Tabel 2.3 Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Pohuwato No

Sistem

(a) A 1 B



Jangka

Jangka

pendek

menengah

panjang

(c)

(d)

(e)

20%

50%

75%

(b) Penanganan langsung (direct) Kawasan komersial

10%

Penanganan tidak langsung (indirect)

1 2 Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

2.2.3. Tahap Pengembangan Drainase Kondisi

drainase

khususnya

dilingkungan

perumahan

dan

permukiman

dibeberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengana adanya genangan dibeberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi, dikarenakan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan. Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan 2. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Rejang Lebong. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.


( 10)

Permasalahan drainase lingkungan Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut : 1. Hampir seluruh

penduduk Kabupaten Pohuwato sudah dilayani oleh sarana

drainase lingkungan tetapi ada beberapa wilayah dalam kondisi rusak dan belum berfungsi secara optimal. 2. Pemeliharaan saluran/drainase lingkungan yang terbatas. 3. Dimensi saluran/drainase lingkungan yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. 4. Masih mempergunakan saluran irigasi sebagai drainase lingkungan kota. Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup beberapa kelurahan yang tersebar hampir diseluruh Kecataman di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peta diberi warna biru muda.



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup beberapa kelurahan. Dalam peta diberi warna hijau.



Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka menengah, mencakup beberapa kelurahan; Dalam peta diberi warna kuning.



Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka pendek harus diatasi. Zona ini mencakup beberapa kelurahan. Dalam peta diberi warna merah.


( 11)

Peta 2.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase


( 12)

Tabel 2.4 Tahapan pengembangan Drainase Kabupaten Pohuwato No

Sistem

(a) 1


(b) Drainase Lingkungan

35%


Jangka

Jangka

pendek

menengah

panjang

(c)

(d)

(e)

50%

70%

90%

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

2.3. Perkiraan Pendanaan dan Pengembangan Sanitasi Dalam mewujudkan terhadap pencapaian visi dan misi sanitasi di Kabupaten Pohuwato, maka dibutuhkan pendanaan dengan gambaran sebagai berikut : Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pohuwato untuk Sanitasi No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

621.810.000

847.767.000

654.844.380

3.569.926.700

2.939.881.688

1.1

Air Limbah Domestik

100.000.000

-

100.000.000

1.660.000.000

1.450.000.000

1.2

Sampah rumah tangga

521.810.000

847.767.000

554.844.380

1.909.926.700

1.489.881.688

1.3

Drainase lingkungan

-

-

-

-

-

1.4

PHBS

-

-

-

-

-

2

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )

501.290.000

89.680.001

1.188.117.727

1.887.670.000

1.527.660.000

2.1

DAK Sanitasi

-

-

-

-

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

501.290.000

89.680.001

1.188.117.727

1.887.670.000

1.527.660.000

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

Rata-rata Pertumbuhan


-

-

( 13)

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)

120.520.000

758.086.999

-533.273.347

1.682.256.700

1.412.221.688

-

Total Belanja Langsung

-

-

-

-

-

-

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

-

-

-

-

-

-

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupunpenetapan nilai absolut)

Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan No

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)

Uraian

Total

2015

2016

2017

2018

2019

Pendanaan

3.435.936.200

3.951.326.630

4.741.591.956

5.926.989.945

7.112.387.934

25.168.232.665

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

638.316.200

734.063.630

880.876.356

1.101.095.445

1.321.314.534

4.675.666.165

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan sanitasi

638.316.200

734.063.630

880.876.356

1.101.095.445

1.321.314.534

4.675.666.165

Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pohuwato untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi No

Uraian

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

1.2

Sampah rumah tangga

1.2.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1.3

Drainase lingkungan

1.3.1

Biaya operasional/pemeliharaan

Belanja Sanitasi (Rp.) 2010

2011

2012

2013

2014

-

-

100.000.000

150.000.000

350.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pertumbuhan rata-rata


( 14)

(justified)

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Pohuwato untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019 No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1

Uraian

1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1

2016

2017

2018

2019

-

Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

250

300

300

300

300

1.450

Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1.770

2.000

2.500

2.800

3.000

12.070

Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

300

350

400

500

500

2.050

Aspek PHBS dan Promosi Higiene

-

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pohuwato dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No

1.1

2015

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

Tabel 2.9

1

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Juta Rupiah)

Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Juta Rupiah) 2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

-

Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

250

300

300

300

300

Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

-

-

-

-

-

Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

-

300

350

400

500

500

Aspek PHBS dan Promosi Higiene Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1.450

2.050 -

-

-

-

-

-


-

( 15)

BAB 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Recommend Documents