BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN TANA TORAJA

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 2.1. Visi Misi Sanitasi Visi dan misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mencapai visi dan misi kabupaten. Keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Tana Toraja dengan visi dan misi sanitasi sangat mendukung pencapaian misi kabupaten terutama misi yang kedua dan kelima. (lihat tabel 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tana Toraja)

Tabel 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tana Toraja VISI KABUPATEN

MISI KABUPATEN

VISI SANITASI KABUPATEN

MISI SANITASI KABUPATEN

Terwujudnya pemerintahan yang kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat Religius, Sejahtera, Berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya Tana Toraja

1. Revitalisasi fungsi birokrasi dan meningkatkan kinerja tatakelola pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta distribusi layanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel.

Terciptanya Sanitasi Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Tana Toraja Sebagai Gerbang Pariwisata Dunia di Sulawesi Selatan Tahun 2019

Misi Air Limbah Domestik - Mengembangkan cakupan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah secara mandiri. - Mengembangkan lembaga pengelolaan air limbah yang profesional dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Mutu Pendidikan, dan Layanan Kesehatan. Penguatan kapasitas peran institusi ke-Agamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial.

KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2014

Misi Persampahan - Mengembangkan cakupan layanan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan secara mandiri.

6


3. Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan mengandalkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. 4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa-Kota untuk membuka isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan diversifikasi potensi Pariwisata serta berbagai potensi Usaha Produktif Masyarakat.

- Mengembangkan lembaga pengelolaan persampahan yang profesional dan berkelanjutan. Misi Drainase - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana drainase - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase secara mandiri. Misi PHBS Terkait Sanitasi - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. - Meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten terdepan dalam pengembangan program ”Gerakan Hijau” (Go Green) serta Pariwisata berbasis Budaya dan Lingkungan (Eco-Culture Tourism) di Sulawesi Selatan. Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Tana Toraja Tahun 2014

2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah ada.


7


Perkembangan pembangunan yang cukup pesat memerlukan antisipasi pengelolaan agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kawasan. 2.2.1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS), berdasarkan permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut: 1. Sistem pengelolaan air limbah domestik mayoritas menggunakan on-site system (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah dan sungai. Berdasarkan studi EHRA, tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Tana Toraja sebesar 28,60% masih menggunakan cubluk atau lobang tanah dan 58,90% menggunakan tangki septik. Dari yang menggunakan tangki septik diperoleh data bahwa 44,10% suspek tidak aman. 2. Kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah. Untuk layanan penyedotan lumpur tinja hanya melayani wilayah kota Makale dan belum berjalan secara efektif seiring masih rendahnya kepedulian masyarakat perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja. 3. Pendanaan dan pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik. Beberapa

kriteria

yang

menjadi pertimbangan

dalam

memecahkan

permasalahan diatas adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan, serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang


8


dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan zona dan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Tana Toraja dibagi ke dalam 3 zonasi sistem. (lihat Peta 2.1. Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik)

Berdasarkan Pemetaan tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus

merupakan

dasar

bagi

kabupaten

dalam

merencanakan

pengembangan sanitasi. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat kepadatan rendah yang dapat diatasi dalam jangka pendek melalui pilihan sistem setempat (on-site) dalam skala rumah tangga (household based). Dengan opsi teknologi Jamban tangki septik SNI dan penanganan untuk perubahan perilaku dengan pemicuan (CLTS).



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko sanitasi yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku. Karena merupakan daerah kepadatan penduduk kategori sedang maka pemilihan sistemnya adalah sistem komunal. Dengan opsi teknologi MCK++, tangki septik komunal dan IPAL komunal. Lembang/Kelurahan yang masuk dalam zona ini adalah Lembang Mappa, Lembang Bau, Lembang Lea, Kelurahan Tambunan, Kelurahan Rantetayo dan Lembang Madandan



Zona 3, merupakan kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang dan daerah perdagangan yang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off-site) dalam jangka menengah. Zona ini mencakup kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Makale yaitu kelurahan Bombongan, Pantan, Tondon Mamullu, Buntu Burake, Kamali Pentalluan, Botang, dan Lapandan.


9


10


10

10


Dengan ilustrasi dan deskripsi seperti digambarkan diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik dibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan Jangka Pendek Dalam 2 tahun, diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan dapat mencapai 64,00%. 2. Tahapan Jangka Menengah Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan layanan air limbah dapat ditingkatkan menjadi 85,00%. Diharapkan pula Kabupaten Tana Toraja telah ODF 100%. Hal ini dapat di capai melalui program-program pemicuan dan kampanye kesehatan di tingkat lembang/kelurahan. 3. Tahapan Jangka Panjang Untuk Jangka Panjang diharapkan akses air limbah dapat ditingkatkan menjadi 96,00%. Untuk cakupan MCK++ tidak lagi dikembangkan mengingat kecenderungan masyarakat yang lebih dominan memilih sistem on-site (setempat) dan off-site. (lihat Tabel 2.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tana Toraja)

Tabel 2.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tana Toraja

No

Sistem

(a)

B 1 2

(b) Buang Air Besar Sembarangan (BABs) Sistem On-site (setempat) Cubluk dan sejenisnya Individual (Tangki Septik)

C

Sistem Komunal

1 2 3 D

MCK/MCK++ IPAL Komunal Tangki Septik Komunal Sistem Off-site (terpusat)

A

TOTAL

Cakupan layanan eksisting (%)

Target cakupan layanan (%)

(c)

Jangka pendek (s/d 2016) (d)

Jangka menengah (s/d 2019) (e)

Jangka panjang (s/d 2024) (f)

21

12

0

0

28 51

23 62

15 72

4 74

0 0 0 0

2 0 0 0

5 3 0 5

5 7 0 10

100

100

100

100

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Tana Toraja Tahun 2014


11


2.2.2. Tahapan Pengembangan Persampahan Ada beberapa yang menjadi permasalahan mendesak pengelolaan persampahan yang tertuang di Buku Putih Sanitasi (BPS), sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume sampah bertambah dan sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar dan membuang ke saluran/sungai, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar relatif masih rendah terutama penerapan konsep 3R. Penanganan sampah ditingkat masyarakat berdasarkan studi EHRA masih sebagian besar diolah dengan cara dibakar yaitu 53,60% dan masih cukup besar dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 23,90%. 2. Pendanaan dan pembiayaan masih belum memadai baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan persampahan. 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum dikelola sesuai standar, masih sistem open dumping. Penentuan Target pelayanan persampahan di Kabupaten Tana Toraja lebih ditekankan pada pengelolaan sampah perkotaan. Untuk daerah perdesaan peningkatan layanan persampahan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Terdapat dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah. Dari hasil analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut, rencana pengembangan persampahan diilustrasikan sebagai berikut:


12




Zona 1, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada diarea-area dengan kepadatan penduduk 25-100 orang/ha dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan cakupan secukupnya. Pada zona ini, dikembangkan pengolahan sampah berskala rumah tangga dengan ditunjang program sosialisasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.



Zona 2, merupakan area rural dengan tingkat kepadatan lebih besar 100 orang/ha yang dapat diatasi dalam jangka pendek ke menengah dengan pilihan system penanganan sampah dengan cakupan pelayanan minimal 70% dengan metode tidak langsung (TPS-TPA). Pengolahan sampah yang berbasis Rumah Tangga, dengan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Lembang Mappa, Lembang Bau, Lembang Lea dan Lembang Madandan.



Zona 3, merupakan area pusat pelayanan tingkat kabupaten serta Kawasan Permukiman padat dan Perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek. Zona ini mencakup kawasan perkotaan di Kecamatan Makale dan Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan jalan (street sweeper) dan pengolahan sampah 3R pada lokasi-lokasi publik seperti pasar, pusat pertokoan, terminal, dan lain lain. (lihat Peta 2.2. Peta Tahapan Pengembangan Persampahan)


13


14


14

14


Berdasrkan ilustrasi seperti yang tergambarkan diatas maka tahapan pengembangan persampahan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan Jangka Pendek Untuk tahapan pengembangan persampahan jangka pendek, capain yang diharapkan untuk sampah yang terangkut baik secara langsung maupun tidak langsung mencapai 22,00%. 2. Tahapan Jangka Menengah Pada tahun 2019 cakupan layanan persampahan ditargetkan mencapai 33,00%. Dimana penanganan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan jalan sebesar 15,00% dan pelayanan tidak langsung sebesar 18,00%. 3. Tahapan Jangka Panjang Cakupan layanan persampahan sampai saat ini masih tergolong rendah yaitu 16,00%, untuk capaian jangka panjang selama 10 tahun ditargetkan cakupan layanan persampahan mencapai 57,00% dengan kenaikan sebesar 41,00%. (lihat Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tana Toraja)

Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tana Toraja

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting (%)

(a)

(b)

A 1 2 B

Sampah yang terangkut Penanganan Langsung (direct) Penanganan Tidak Langsung (indirect) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani TOTAL

Target cakupan layanan (%)

(c)

Jangka pendek (s/d 2016) (d)

Jangka menengah (s/d 2019) (e)

Jangka panjang (s/d 2024) (f)

10

12

15

25

6

10

18

32

84

78

67

43

100

100

100

100



15


2.2.3. Tahapan Pengembangan Drainase Pengembangan sub sektor drainase memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan masingmasing wilayah agar pengembangan sistem drainase dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan drainase. Permasalahan mendesak sistem pengelolaan drainase di kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut: 1. Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan terintegrasi belum memadai. 2. Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah. 3. Regulasi sektor sanitasi khususnya drainase perkotaan belum ada, baik yang mengatur layanan secara teknis, operasional maupun retribusi. Untuk menentukan wilayah pengembangan drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat lembang/kelurahan, maka disusunlah prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan beberapa kriteria seleksi yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), peruntukan wilayah serta resiko kesehatan lingkungan. Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Tana Toraja secara langsung meminimalkan ancaman genangan/banjir. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa 78,60% rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja tidak pernah mengalami banjir rutin. (lihat Peta 2.3. Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan)


16


17

17 KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2014

17


Merujuk ke sistem jaringan drainase berdasarkan RTRW, untuk kawasan perkotaan Makale, drainase primer dikembangkan melalui aliran pembuangan utama Sungai Sa’dan. Target layanan sub sektor drainase sesuai kondisi genangan seluas 26,90 ha, Berkurangnya genangan 100% pada tahun 2019. Dimana, pencapaian dilakukan bertahap dengan prioritas penangan berdasarkan area beresiko sanitasi drainase perkotaan dan tidak terjadinya genangan lebih 2 kali/tahun. (lihat Tabel 2.4. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Tana Toraja)

Tabel 2.4. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Tana Toraja

No

(a) 1 2 3

Kecamatan

(b) Kecamatan Makale Kecamatan Makale Utara Kecamatan Rantetayo TOTAL

Luas Genangan eksisting (ha)

Luas Genangan (ha)

(c) 11,35 7,15 8,40

Jangka pendek (s/d 2016) (d) 4,00 3,00 3,60

Jangka menengah (s/d 2019) (e) 0,00 0,00 0,00

Jangka panjang (s/d 2024) (f) 0,00 0,00 0,00

26,90

10,60

0,00

0,00


2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada dokumen APBD 4 tahun terakhir, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Tana Toraja melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Tana Toraja 5 tahun kedepan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam dokumen ini. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Tana Toraja. Dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2014

18


yang dipergunakan dalam pembangunan sarana sanitasi. Perkiraan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk tahun 2015-2019 diproyeksikan berdasarkan asumsi bahwa proses pembangunan sanitasi diupayakan mengalami percepatan dengan indeks kenaikan proporsi anggaran mengikuti rata-rata progres pertumbuhan yang terjadi dalam kurun waktu masa penganggaran tahun 2010-2013. Dalam masa penganggaran tahun 2010-2013, pertumbuhan rata-rata belanja APBD murni untuk sanitasi mencapai 37,69%. Pertumbuhan pendanaan yang tinggi tersebut diakibatkan adanya kenaikan anggaran yang cukup besar pada tahun 2013. Untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi, perkiraan besaran komitmen pendanaan sanitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp.29.474.715.499,63. (Lihat Tabel 2.5. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Untuk Sanitasi dan Tabel 2.6. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan)

Proyeksi kenaikan APBD murni terhadap sanitasi didasari pada pertumbuhan pengalokasian anggaran sanitasi tahun 2010-2013 dari belanja langsung APBD. Berdasarkan alokasi anggaran sanitasi diperkirakan besaran pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019 tiap sub sektor. Dimana, total perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan sesuai aset sanitasi terbangun Rp.2.562.739.826,81. (Lihat Tabel 2.7. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi dan Tabel 2.8. Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019)

Kemampuan daerah untuk berkomitmen dalam penganggaran sanitasi diproyeksikan 1,5% dari belanja langsung Kabupaten Tana Toraja. Salah satu strategi Pokja Sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pendanan sanitasi adalah mencari alternatif sumber pendanaan diluar APBD Kabupaten. (Lihat Tabel 2.9. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tana Toraja dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK)


19


Tabel 2.5. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Untuk Sanitasi No

Uraian

1

Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.1

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Belanja Sanitasi (Rp.) 2010

2011

2012

2013

2.005.248.000,00

2.322.409.105,00

3.297.932.275,00

3.883.334.660,00

24,65

Air Limbah Domestik

743.770.000,00

1.036.374.480,00

900.719.000,00

1.048.232.500,00

12,12

1.2

Sampah Rumah Tangga

957.513.000,00

715.061.250,00

1.734.965.325,00

1.661.676.760,00

20,17

1.3

Drainase Perkotaan

260.000.000,00

570.973.375,00

651.497.950,00

1.081.459.000,00

60,82

1.4

PHBS

43.965.000,00

0,00

10.750.000,00

91.966.400,00

27,89

2

Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

1.232.000.000,00

838.322.775,00

1.936.646.000,00

1.864.806.000,00

14,82

2.1

DAK Sanitasi

542.500.000,00

733.297.775,00

823.482.000,00

798.106.000,00

13,73

2.2

DAK Lingkungan Hidup

689.500.000,00

105.025.000,00

1.113.164.000,00

1.066.700.000,00

15,66

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pinjaman/Hibah Untuk Sanitasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773.248.000,00

1.484.086.330,00

1.361.286.275,00

2.018.528.660,00

37,69

207.638.192.930,00

318.224.645.528,00

273.583.424.454,00

269.405.896.984,00

9,07

0,37

0,47

0,50

0,75

Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD Murni Terhadap Belanja Langsung

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

1,50

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2010–2013, Bappeda


20


Tabel 2.6. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) No

Uraian 2015

2016

320.484.479.648,32

349.548.107.241,63

2017

Total Pendanaan

2018

2019

381.247.414.571,47

415.821.422.305,55

453.530.827.068,21

1.920.632.250.835,18

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi

3.826.887.217,22

5.269.277.064,07

7.255.317.233,56

9.989.914.654,22

13.755.207.606,51

40.096.603.775,58

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

3.204.844.796,48

5.243.221.608,62

5.718.711.218,57

6.237.321.334,58

9.070.616.541,36

29.474.715.499,63

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Tana Toraja Tahun 2014


21


Tabel 2.7. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Belanja (RpX 1000) No 1

Uraian

2010

2011

2012

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2013

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.1.1 0,00 (justified) 1.2 Sampah Rumah Tangga Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.2.1 13.472.000,00 (justified) 1.3 Drainase Perkotaan Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.3.1 0,00 (justified) Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, Bappeda


0,00

0,00

0,00

0,00

14.975.000,00

75.175.000,00

39.694.080,00

43,36

0,00

0,00

0,00

0,00

22


Tabel 2.8. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tana Toraja untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) No 1

Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.1.1 131.766.071,03 (justified) 1.2 Sampah Rumah Tangga Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.2.1 232.675.032,44 (justified) 1.3 Drainase Perkotaan Biaya Oprasional/Pemeliharaan 1.3.1 113.407.017,21 (justified) Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Tana Toraja Tahun 2014


147.732.682,69

165.634.031,32

185.704.556,58

208.207.106,11

839.044.447,72

278.677.283,53

333.774.653,62

399.765.341,42

478.803.068,08

1.723.695.379,09

147.895.248,67

192.871.703,32

251.525.956,90

328.017.567,65

1.033.717.493,75

23


Tabel 2.9. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tana Toraja dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No

Uraian

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

2

Pendanaan (Rp.) 2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

477.848.120,68

574.305.214,89

692.280.388,26

836.995.854,89

1.015.027.741,84

3.596.457.320,56

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

3.826.887.217,22

5.269.277.064,07

7.255.317.233,56

9.989.914.654,22

13.755.207.606,51

40.096.603.775,58

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

3.204.844.796,48

5.243.221.608,62

5.718.711.218,57

6.237.321.334,58

9.070.616.541,36

29.474.715.499,63

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

3.349.039.096,54

4.694.971.849,18

6.563.036.845,30

9.152.918.799,33

12.740.179.864,66

36.500.146.455,02

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

2.726.996.675,81

4.668.916.393,73

5.026.430.830,32

5.400.325.479,69

8.055.588.799,52

25.878.258.179,07

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Tana Toraja Tahun 2014


24

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents