BAB II : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGLI TA. 2013

II 8

BAB II : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 2.1 Visi Misi Sanitasi Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi Kabupaten lima tahun kedepan yang jelas dan terukur. Visi misi Kabupaten Bangli dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Bangli dalam rangka mencapai visi misi Sanitasi Kabupaten Bangli. Sandingan visi, misi Kabupaten dan visi misi Sanitasi dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut Tabel 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Visi Kab.Bangli Terwujudnya Masyarakat Bangli Yang GITA SANTI (gigih, iklas, taqwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah) berdasarkan Tri Hita Karana.

Misi Kab.Banngli 1. Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti: pangan, sandang dan papan. 2. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpulsimpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. 3. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. 4. Menekan serendahrendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Visi Sanitasi Kab.Bangli Terwujudnya Kabupaten Bangli yang bersih dan Sehat Tahun 2018 (gigih, iklas, taqwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah) berdasarkan Tri Hita Karana.

Misi Sanitasi Kab.Bangli Misi Air Limbah Dometik  Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan  Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Air Limbah  Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah Misi Persampahan  Meningkatkan Kualitas lingkungan yang bersih, asri dan sehat melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang berkelanjutan  Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan  Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah  Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah Misi Drainase  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase yang berkelanjutan.  Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan drainase  Meningkatkan sumberdaya lokal dalam pengelolaan Drainase  Menyiapkan kerangka regulasi

PROGRAM PRCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)


5. Mengembangkan menejemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) program pembangunan. 6. Meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. 7. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien dan efektif serta mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada. 8. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, dan indah atau SANTI.

II 9

dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat  Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui peran serta masyarakat dalam mengefektifkan perilaku hidup Bersih dan Sehat.  Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan untuk peningkatan kegiatan PHBS.  Mendorong peningkatan peran dunia usaha dalam peningkatan PHBS  Menciptkan peraturan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sumber: Hasil Analisa dan RPJMD Kab.Bangli tahun 2010-2015

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi 2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bangli pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu sistem pembuangan limbah tinja dan sistem pembuangan limbah cair lainnya yang berasal dari kamar mandi dan dapur. Pembuangan air limbah domestik ini menggunakan beberapa cara yaitu : pembuangan limbah tinja ke Jamban/WC/Toliet, badan sungai dan kebun. Pembuangan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga lainnya ke saluran drainase, penampungan terbuka (comberan) dan ke badan sungai. Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan berdasarkan isu pokok sanitasi PROGRAM PRCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)


II 10

air limbah domestik, permasalahan menDesak sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Bangli, sebagai berikut : 1. Cakupan akses masyarakat terhadap jamban masih rendah; 2. Masih tingginya perilaku BABS di Kabupaten Bangli, terutama di daerah peDesaan; 3. Belum tersedianya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan pengelolaan limbah cair baik skala rumah tangga maupun industri; 4. Posting pendanaan lewat APBD untuk masalah sanitasi khususnya air limbah domestik masih sangat rendah; 5. MCK yang di bangun belum sesuai standard (plengsengan), dimana hal ini dapat mencemari Lingkungan; 6. Belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja di Kabupaten Bangli; 7. Terbatasnya sarana dan prasarana air bersih di permukiman peDesaan 8. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang air limbah sembarangan masih rendah; 9. Koordinasi antar SKPD terkait penanganan air limbah cair masih sangat lemah; 10. Kurangnya peran serta pihak swasta dalam hal pengelolaan air limbah. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perDesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Dalam menentukan wilayah pengembangan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah baik di perkotaan maupun di perDesaan, maka disusun prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan air limbah domestik ke depan dapat digambarkan sebagai berikut : Zona 1: Merupakan area dengan pengolahan limbah domestik dengan menggunakan sistem on-site dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) yang harus diatasi dalam jangka menengah dan jangka panjang mencakup wilayah perkotaan yaitu: Desa Bunutin, Desa Taman Bali, Kelurahan Bebalang, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kubu, Desa Kintamani, Desa Batur Utara, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Bayung Gede, Desa Catur, Desa Belantih, Desa Sulahan, Desa susut, Desa selat, Desa tiga, Desa penglumaran, Desa tembuku, Desa jehem Zona 2, Merupakan area dengan pengolahan limbah domestik on-site individual yang mempunyai tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup 1 kelurahan yaitu : Kelurahan Kawan



II 11

Zona 3 : Merupakan area dengan pengolahan limbah domestik melalui sistem STBM, serta penyediaan MCK++ bagi keluarga yang tidak memiliki jamban pribadi dengan prioritas sasaran pada masyarakat miskin. Daerah yang seperti ini dapat diatasi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan lokasi penanganan prioritas yaitu : Desa-Desa diluar zona 1 dan zona 2 Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan pada peta 2.1 sebagai berikut :



II 12

Peta 2.1 : Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite



II 13

Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupatan Bangli

No

Sistem

(a)

(b)

Target cakupan layanan* (%)

Cakupan layanan eksisting* (%)

A

Sistem On-site

1

Individual (plengsengan)

2

Komunal (MCK, MCK++)

3

Septiktank (tangki septik)

B

Sistem Off-site

1

Skala Kota

2

Skala Wilayah

C

Buang Air Besar Sembarangan

1,68 62.86

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(c)

(d)

(e)

1

0,5

0

25

25

49,16

80

90

100

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk *) Untuk Komunal (MCK,MCK+++) jumlah pemakai di Kawasan Wisata Desa Pinggan Kec. Kintamani, Kawasan Desa Catur Kec. Kintamani, Kec. Tembuku (Yangapi), Kintamani (Desa Batur Selatan). Sedangkan lokasi IPAL Komunal terdapat di Ds. Gancan kelurahan Bebalan kec. Bangli, Ds. Mundung Desa Abuan Kec. Susut dan Desa Bunutin Kec Bangli.

2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan Pengelolaan

persampahan

di

Kabupaten

Bangli

di

beberapa

lokasi

sudah

dilakukan

pemisahan/pemilahan antara sampah organik dan anorganik oleh petugas dan masyarakat dengan membedakan warna tempat pembuangan sementara (TPS) tong sampah namun sampai sekarang belum dapat berjalan dengan efektif . Sarana pendukung pengolahan persampahan di Kabupaten Bangli masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah armada pengangkut sampah yang masih sangat minim sehingga tidak mampu menjangkau/melayani pengangkutan sampah ke seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) maka permasalahan mendesak dan isu strategis sistem pengelolaan persampahan di kabupaten Bangli, sebagai berikut : 1. Cakupan layanan sampah masih rendah. 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai yang dapat

mencakup pelayanan semua ibu kota kecamatan. 3. Kelembagaan yang sudah terbentuk dan menangani persampahan belum ada payung hukum yang

jelas yang diperkuat Perda. 4. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang



II 14

5. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan sehingga sebagian masyarakat memperlakukan sampah

dengan membakar atau membuang sampah tidak pada tempatnya 6. Belum memasyarakatnya pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R. 7. Kurang memadainya jumlah dan kapasitas SDM pengelola sampah.

Dalam rangka penentuan zona pengembangan zona system persampahan di Kabupaten Bangli didasarakan pada kawasan perkotaan, kawasan cepat tumbuh dan kawasan perDesaan. Adapun uraian zona dimaksud adalah sebagai berikut : Zona I, merupakan area permukiman perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100% (Full coverage) dan continue selection. Daerah yang seperti ini dapat diatasi dalam jangka waktu pendek menengah dengan sistem layanan langsung dari TPS ke TPA dan sebagian terlayani oleh pelayanan penyapuan jalan dan juga sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R (reduce, reuse, recycle). Pada zona I pengelolaan persampahan menggunakan sistem penanganan langsung (direct) yang meliputi: a. Pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah organic dan anorganik di setiap lingkungan permukiman; b. Pengumpulan sampah dengan menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) sampah setelah dikumpulkan dari masing-masing tempat sampah individual; c. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). d. Pemerosesan akhir sampah berupa pengembalian sampah atau residu ke media lingkungan. Zona I : terdiri terdiri dari 17 Desa yaitu : Desa Bunutin, Desa Taman Bali, Kelurahan Bebalang, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kubu, Desa Kintamani, Desa Batur Utara, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Bayung Gede, Desa Sulahan, Desa susut, Desa selat, Desa tiga, Desa penglumaran, Desa tembuku, Desa jehem) Zona II : merupakan kawasan Pemukiman diluar perkotaan yang berada di kawasan Strategi cepat tumbuh, KDTWK dan Geopark Batur (Diluar perkotaan kintamani). Pada zona ini pengelolaan persampahan di beberapa lokasi menggunakan system penanganan langsung (direct) , TPST dan 3R yang terdiri dari 13 Desa yaitu : Desa Sukawana, Desa Kedisan, Desa Abang Songan, Desa Abang Batu Dingding, Desa Songan A, Desa Songan B, Desa Trunyan, Desa Buahan, Desa Suter, Desa Pinggan, Desa Blandingan, Desa Catur dan Desa Belantih PROGRAM PRCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)


II 15

Zona III : merupakan area permukiman perdessaan yang tidak terlalu padat penduduknya, area ini dilayani secara lokal baik individual maupun komunal, wilayah yang seperti ini dapat diatasi dalam jangka pendek sampai panjang. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R (reduce, reuse, recycle) dan pembangunan TPST. Zona III terdiri dari 42 Desa Sesuai dengan area berisiko pada bab 5 buku putih sanitasi Kabupaten Bangli dan perhitungan zonasi subsektor persampahan, bahwa pengembangan subsektor persampahan lebih diarahkan kepada daerah atau wilayah yang berisiko sangat Tinggi dan Tinggi (Resiko 4 dan 3), Pengembangan subsektor persampahan dapat dilihat padat peta 2.2 sebagai berikut.



II 16

Peta 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kab. Bangli



II 17

Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Bangli No

Sistem

(a)

(b)

1

Penanganan Langsung (Direct) Kawasan Komersial

2

Kawasan permukiman

A

1

Penanganan Tidak Langsung (Indirect) Kawasan Komersial

2

Kawasan Permukiman

B

Cakupan Layanan Eksisting (%) (c)

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(d)

(e)

(f) 80%

28.57%

50%

70%

80% 20%

4.8%

10%

15%

20%

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kab. Bangli 2013. Ket: Cakupan Layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Wilayah Komersial sistem langsung telah dilayani–dikawasan pertokoan, perkantotaran, tempah ibadah dan taman kota telah disediakan wadah persampahan organik dan anorganik.

2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Pada umumnya kondisi drainase di kabupaten bangli kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak saluran drainase yang tersedia sudah rusak bahkan tidak sedikit yang belum tertangani oleh pemerintah, bahkan saluran-saluran yang drainase yang tersedia disalah fungsikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Sistem jaringan drainase umumnya mencakup pembuangan akhir, saluran sekunder dan saluran tersier. Saluran pembuangan akhir juga berfungsi sebagai saluran penggelontor. Berdasarkan kondisi topografinya, rencana sistem jaringan drainase di Kawasan Kecamatan Kintamani tetap mengacu pada kondisi eksisting yang ada yaitu : Sistem Drainase Makro atau Sistem Pembuangan Akhir Saluran Primer dan Sistem Drainase Sekunder.

Sistem penanganan drainase di Kabupaten Bangli, meliputi 1. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluransaluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan; 2. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan PROGRAM PRCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)


II 18

3. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.

Permasalahan dalam pengelolaan drainase permukiman di Kabupaten Bangli adalah: 1. Penurunan kinerja saluran drainase karena kerusakan dan sedimentasi. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih dijumpai banyak saluran drainase yang mengalami pendangkalan dan tertimbun sampah 3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase 4. Belum adanya penyedia layanan dalam rangka pengelolaan drainase lingkungan sehingga beban pengelolaan drianase masih bertumpu pada anggaran pemerintah daerah (APBD). 5. Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perDesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum tertata dan dikelola dengan baik, belum terstruktur atau belum ada sistem pengaliran yang baik dan terstruktur, kondisi fisik drainase yang tidak layak. 6. Dukungan media komunikasi dalam pubilikasi dan sosialisasi sistem sanitasi drainase lingkungan masih sangat rendah 7. Dukungan atau kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menangani masalah drainase lingkungan masih sangat rendah. Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan wilayah prioritas ini berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi, yaitu : Kepadatan penduduk, Kawasan CBD, daerah ROB, daerah genangan air hujan serta tingkat resiko kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan drainase ke depan dapat digambarkan sebagai berikut: Zona I: merupakan kawasan permukiman perkotaan baik pada areal perumahan maupun areal perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman di sekitar jalan yang menghubungkan antar kabupaten. Pada zona ini pengembangan pengelolaan drainase lingkungan melalui jaringan saluran drainase dari saluran tersier sampai ke saluran primer, baik pada lingkungan permukiman maupun pada jalan utama. Zona I terdiri terdiri dari 21 Desa yaitu : Desa Bunutin Bangli, Desa Taman Bali, Kelurahan Bebalang, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kubu, Desa Kayubihi, Desa Pengootan, Desa Kintamani, Desa Batur Utara, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Bayung Gede,Desa Belantih, Desa Sulahan, Desa susut, Desa selat, Desa tiga, Desa penglumaran, Desa tembuku, Desa jehem dan Desa bangbang. PROGRAM PRCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)


II 19

Zona II : merupakan kawasan permukiman perDesaan di wilayah dataran yang relative lebih tinggi. Pada zona ini pengembangan pengelolaan drainase lingkungan melalui pembangunan saluran terbuka yang menyerap air baik pada lingkungan permukiman maupun pada jalan utama. Zona II terdiri terdiri dari Desa-Desa di Kecamatan kintamani diluar Zona I yaitu: Zona III : merupakan kawasan permukiman perDesaan di wilayah dataran yang relative lebih rendah, pinggiran sungai dan berawa. Pada zona ini pengembangan pengelolaan drainase lingkungan melalui pembangunan saluran terbuka di areal permukiman langsung menuju ke sungai. Zona III terdiri terdiri dari Desa-des di kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku diluar Zona I. Rencana tahapan pengembangan drainase diilustrasikan pada peta 2.3 sebagai berikut :



II 20

Peta 2.3 Tahapan Pengembangan Drainase



II 21

Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Bangli

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

(a)

(b) Grafitasi

Cakupan layanan* (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

20

23

28

100

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk 2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Faktor pendanaan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan pencapaian sasaran atau target suatu program kegiatan. Keberlangsungan suatu program atau kegiatan sangat bergantung terhadap keberadaan dana pendukung yang dialokasikan. Keberlangsungan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Bangli selama ini telah di dukung oleh pendanaan yang relatif kecil dan mempunyai fluktuasi pertumbuhan yang beragam setiap tahun. Kondisi tersebut disebabkan berbagai faktor dan salah satunya adalah keterbatasan APBD Kabupaten Bangli. Keterbatasan nilai APBD Kabupaten Bangli bukan merupakan salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu dalam pengembangan sanitasi di masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Bangli berupaya untuk meningkatkan nilai komitmen pendanaan terhadap sanitasi agar pembangunan sanitasi di Kabupaten Bangli dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan. Beberapa data terkait besaran pendanaan dalam sektor sanitasi serta prediksi pendanaan sanitasi ke depan secara terinci seperti tabel di bawah ini :



II 22

Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bangli Untuk Sanitasi No

Uraian 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) Air Limbah Domestik Sampah rumah tangga Drainase lingkungan PHBS Air Bersih

2

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan Permukiman

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

2.1 2.2 2.3

Belanja Sanitasi (Rp. Juta) 2014

2015

2016

2017

2018

Rata-rata Pertumbuhan

Terkait dgn BAB II BPS Hal. 1

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

Sumber : Bangli Dalam Angka dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Bangli Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kab. Bangli Ke Depan No

Uraian

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) 2014

2015

2016

2017

2018

Total Pendanaan

Sumber : Bangli Dalam Angka dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Bangli


BPS : BAB III HAL. 1 (KROSCEEK) STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGLI TA. 2013

II 23

Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab. Bangli untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi dan Investasi Sanitasi No

Uraian

1

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2+1.3+1.4+1.5 )

Belanja Sanitasi (Rp.)

Pertumbuhan rata-rata

2009

2010

2011

2012

2013

2.380.1 38.000

4.075.0 94.000

4.170.1 16.000

3.834.5 79.800

4.567.3 09.800

546.792.950

17.906.666

-

68,260, 000

84,060, 000

124,457 ,000

121,980 ,000

1,400,8 52,000

1,439,2 47,000

1,624,9 00,000

1,539,7 22,800

2,568,1 09,800

971,286 ,000

2,567,5 87,000

2,437,6 56,000

2,140,7 70,000

1,797,2 20,000

206.483.500

8,000,0 00

-

23,500, 000

29,630, 000

80,000, 000

18.000.000

?

?

?

?

?

Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Investasi Sampah rumah tangga

291.814.450

Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi PHBS Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi Air Bersih Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi

?

Sumber : Bangli Dalam Angka dan Analisa Pokja

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2018 No

Uraian

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Investasi Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Investasi PHBS Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.Juta) 2014

2015

2016

2017

2018

Total Pendanaan



1.4.2 1.5

Investasi Air Bersih

1.5.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1.5.2

Investasi

II 24

Sumber : Bangli Dalam Angka Tabel 2.9 NO

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Kab. Bangli Uraian 2014

1 2 3 4 5

Pendanaan (Rp.) 2015 2016 2017

2018

Total Pendanaan

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1) Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

Sumber : Bangli Dalam Angka


BAB II : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents