BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI KABUPATEN PATI Perumusan dan identifikasi isu - isu strategis merupakan titik awal perumusan strategi sanitasi yang akan diterapkan pada masa 5 tahun yang akan datang. Hal ini penting mengingat kondisi aktual sanitasi saat ini akan sangat berbeda dengan kondisi sanitasi yang akan datang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Pati berdasarkan permasalahan-permasalahan sanitasi yang dihadapi akan menjadi dasar bagi perumusan strategi yang akan dibuat. Kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pati tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Tahun 2009 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Secara kelembagaan, di Kabupaten Pati telah terbentuk Kelompok Kerja Sanitasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati No. 050/257/2012, Tanggal 28 Maret 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pati tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam dua puluh tahun mendatang terutama dalam pencapaian sasaran dibidang sanitasi, tercantum dalam sasaran pembangunan jangka panjang sebagai berikut : 1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berbudaya. Yang ditandai dengan beberapa indikator : a. Meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Meningkatnya kualitas, akses, relevansi, tata kelola dan daya saing pendidikan. c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat d. Meningkatnya pengarusutamaan gender. e. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga. f. Meningkatnya dinamika politik yang demokratis dalam ketaatan dan kepastian hukum dan HAM. 2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan indikator : a. meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. b. meningkatnya revitalisasi usaha pertanian dan perikanan . c. mengoptimalkan usaha pertambangan. d. meningkatnya keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan e. meningkatnya prasarana sarana teknologi inovasi industri. f. meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup. g. meningkatnya usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan. 3. Terwujudnya prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan indikator : a. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi. 1
b. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan. c. Meningkatnya revitalisasi penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan. d. Meningkatnya pelayanan perhubungan. Guna mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang dalam kaitannya dengan pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya. Yang ditandai dengan: a. Peningkatan sikap dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan. c. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. d. Peningkatan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru. e. Peningkatan standar hidup yang layak dengan peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan penumbuhan jati diri pribadi. f. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga Berencana. g. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga dapat menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan. h. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban demi tegaknya hukum sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat. 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang ditandai dengan: a. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berlandasan ekonomi kerakyatan, berdaya saing serta mampu menembus pasar global. b. Peningkatan kerja sama strategis dan sinergis antar pelaku usaha untuk mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi. c. Pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan. d. Peningkatan perekonomian daerah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja sebagai bagian penanggulangan kemiskinan. e. Peningkatan revitalisasi usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. f. Optimalisasi usaha pertambangan dengan adanya kepastian regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pencapaian kemakmuran masyarakat. g. Peningkatan keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan dengan mengembangkan produktivitas pertanian daerah, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2
h. i. j. k.
Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan. Peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang didukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi guna mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di daerah dan mampu menciptakan usaha peluang mandiri dengan jiwa wirausaha. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya regenerasi yang dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan.
3. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Yang ditandai dengan: a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan aksesbilitas wilayah, ketersediaan air, jaringan irigasi dengan pengelolaan yang optimal. b. Peningkatan infrastruktur perumahan yang diarahkan pada pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat. c. Pengembangan penanganan persampahan berbasis masyarakat. d. Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan beserta perlengkapan pendukung guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalulintas. f. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, efisien serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. g. Peningkatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah disekitarnya yang masih tertinggal. h. Peningkatan kualitas dan efektifitas serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang. 2.1 VISI MISI SANITASI Dalam penyusunan konsep awal kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), perlu disusun visi dan misi sanitasi sanitasi. Visi sanitasi merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai secara mandiri melalui kegiatan–kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan sanitasi, sejalan dengan visi Kabupaten Pati. Selanjutnya untuk mencapai visi sanitasi yang telah disepakati, perlu dibuat perumusan misi sanitasi sebagai terjemahan lebih lanjut dari visi sanitasi yang telah ditetapkan, yang berupa rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi agar dapat mengidentifikasi arah kerangka kerja SSK. Dalam perumusan misi sanitasi tersebut tentunya tidak terlepas dari rumusan misi Kabupaten Pati, agar dalam penyusunan rencana aksi nantinya tidak terlepas dari program – program yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Pati. Adapun Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pati adalah sbb :
3
Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pati Visi Kabupaten Pati Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik
Misi Kabupaten Pati
Visi Sanitasi Kabupaten Pati
Misi Sanitasi Kabupaten Pati
1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal 2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada unggulan pertanian dan industri 5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah 6. Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi 7. Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya Kabupaten Pati yang bersih dan sehat tahun 2017 melalui peningkatan layanan sanitasi berbasis masyarakat.
Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan kesadaran semua elemen masyarakat dalam pengelolaan air limbah melaui sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan kapasitas pengembangan sumber daya manusia dibidang lingkungan dalam pengelolaan limbah 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat Misi Persampahan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan sampah 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sampah 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat 7. Mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah Misi Drainase 1. Menerapkan NSPM kegiatan drainase secara benar 4
Visi Kabupaten Pati
Misi Kabupaten Pati
Visi Sanitasi Kabupaten Pati
Misi Sanitasi Kabupaten Pati 2. Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dengan sektor / sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air 3. Mengoptimalkan sistem drainase yang ada 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pembenahan aspek non struktural 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan Misi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air bersih dan sanitasi dasar yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas pengembangan dan profisionalisme petugas Kesehatan lingkungan
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Pati, 2012
5
Pemerintah Kabupaten Pati dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menyusun perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang sanitasi. Adapun kerangka pembangunan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pembangunan Sanitasi Visi Misi III
: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan
Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
Sasaran 1. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Strategi 1. Peningkatan pelayanan Posyandu dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.
1. Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
1. 2. 3.
Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensip (PONEK)
1.
Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2
Peningkatan peran desa siaga dan kelurahan guna mempercepat pelayanan Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan puskesmas rawat inap Penataan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fasilitasi Jamkesmas dan Jampersal serta penyediaan Jamkesda bagi masyarakat
3 4 3. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Arah Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana posyandu, keluarga berencana yang memadai Pembinaan dan peningkatan ketrampilan, kesejahteraan kader posyandu
1. 2.
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
3
Pelayanan kesehatan Puskesmas gratis 6
Tujuan
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
Strategi 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis secara bertahap. 2. Peningkatan kualifikasi tenaga medis dan paramedis.
1. 2.
Penambahan kuantitas tenaga kesehatan, ahli gizi dan kesehatan lingkungan di Puskesmas
1.
Peningkatan pendidikan dan ketrampilan bagi tenaga kesehatan Peningkatan kuantitas tenaga dokter spesialis
2. 5. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
1. Peningkatan budaya hidup sehat melalui sekolah, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat.
1. 2.
Peningkatan sarpras usaha kesehatan sekolah (UKS) Peningkatan penyediaan sanitasi pemukiman
3
Pembangunan sanitasi lingkungan masyarakat
4
Peningkatan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Subsidi yodium dan bantuan peralatan bagi produsen garam untuk menjamin perlindungan konsumen
5
Misi V
Arah Kebijakan Optimalisasi tenaga medis dan paramedis
: Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah
Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah.
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya.
2. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi
Strategi 1. Percepatan Pembangunan Rehabilitasi jalan, jembatan kabupaten dan jalan poros desa serta sarana penunjang lainnya 1. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
3 1.
Arah Kebijakan Pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan kabupaten dan jalan poros desa dengan konstruksi hotmix Bantuan stimulan pembangunan infrastruktur desa dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat Pembangunan rehabilitasi sarana penunjang lainnya Pemenuhan cakupan layanan air bersih
2.
Pemenuhan akses sanitasi yang layak
1. 2
7
Tujuan
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air
Strategi 1. Pengembangan dan pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.
1. 2 3 4
Misi VI
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
1. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
5. Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya.
1. Penyelenggaraan penataan ruang
1. 2 1
Arah Kebijakan Rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi Normalisasi sungai Juwana dan Tayu Optimalisasi pemanfaatan konservasi sumber daya air. Optimalisasi program basahi Pati selatan dengan pembangunan embung, waduk ,sarana irigasi dan sarana pendukung lainnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan dan sarana prasarana kawasan permukiman Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan pasar Penyusunan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
2
Peningkatan infrastruktur kawasan strategis agropolitan dan minapolitan serta wilayah pesisir dan pantai
3
Pengembangan perikanan tangkap dengan pembangunan dermaga, dok kapal dan kolam tambat kapal nelayan
: Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi
Tujuan 1. Meningkatkan peran pengusaha/investor dengan
Sasaran 1. Meningkatnya minat pengusaha/investor
Strategi 1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
Arah Kebijakan 1. Peningkatan regulasi, fasilitasi pelayanan perijinan dan dukungan masyarakat 8
Tujuan pemerintah dalam kerjasama investasi
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Sasaran
1. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari
Strategi
Arah Kebijakan 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi
2. Meningkatkan promosi investasi
1. Penyediaan sarana dan prasarana informasi potensi sumberdaya dan peluang investasi 2 Pemberdayaan pengusaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja 3 Membuka kawasan peruntukan industri
1. Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam
1. 2.
2. Penanggulangan kerusakan 1. lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 2.
Pelaksanaan regulasi, pemanfaatan, pengelolaan hutan dan lahan Peningkatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Penguatan kelompok masyarakat sekitar hutan bekerja sama dengan pihak terkait.
Sumber : RPJMD Kab. Pati, 2012 - 2017
9
2.2 TAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI Tahapan strategi sektor sanitasi di Kabupaten Pati, disesuaikan dengan arahan pentahapan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh. Berdasarkan arahan pembangunan Kabupaten Pati, maka penetapan pentahapan pembangunan sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Pati periode tahun 2012 – 2016 merupakan pentahapan pencapaian sasaran pembangunan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan pengelolaan belanja daerah dengan menitik beratkan alokasi pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Penetapan tahapan pengembangan sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem/pendekatan sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sistem/pendekatan yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah suatu proses multi-langkah, dimana berbagai jenis limbah/permasalahan dikelola dari titik timbulan/kondisi eksisting ke titik pemanfaatan kembali/pemrosesan akhir/tujuan akhir. Setiap tahap ini disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi/tahapan sendiri-sendiri dengan pengelolaan/pendekatan yang spesifik. Sistem sanitasi ditentukan berdasarkan pentahapan implementasi jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Zona sanitasi menjelaskan dimana sistem tersebut akan diterapkan dalam wilayah Kabupaten Pati. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah: (i) faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O&M, kepemilikan aset); (ii) faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi); (iii) faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan). Pilihan sistem/pendekatan yang digunakan adalah : a) Subsektor air limbah domestik : Sistem setempat (sistem on-site) dimana air limbah langsung diolah ditempat Sistem terpusat (sistem off-site) dengan mengalirkan air limbah domestik melalui perpipaan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL). b) Subsektor persampahan : Sistem pengangkutan tidak langsung (melalui tempat penampungan sementara/TPS) Sistem pengangkutan langsung ke TPA Sistem penanganan sampah di sumbernya. c) Subsektor drainase : Sistem gravitasi Sistem pemompaan. d) Subsektor PHBS dan Promkes, dengan pendekatan : Perubahan perilaku Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi adalah: a. Lingkungan (risiko kesehatan, pemanfaatan air tanah & air permukaan) b. Budaya – perilaku (tingkat kesadaran, ketrampilan manajemen masyarakat) c. Biaya investasi dan keberlanjutan (keterjangkauan, ketepatan teknologi).
10
2.2.1
TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Dalam penyusunan tahapan pengembangan pengelolaan air limbah domestik, digunakan data – data sebagai berikut : 1. Kondisi ekstrem, yaitu suatu kondisi luarbiasa yang ada di desa / kelurahan yang mempengaruhi sanitasi diwilayah tersebut. Kondisi ekstrem tersebut adalah, wilayah rob (genangan yang disebabkan oleh pasang surut air laut). Kondisi tersebut apabila terjadi disuatu wilayah akan langsung berpengaruh terhadap kondisi sanitasi, terutama dalam permasalahan air limbah rumah tangga, dimana resiko pencemaran akan sangat tinggi. 2. Wilayah komersial / perdagangan dan jasa (Central Business District/CBD), baik saat ini maupun yang akan datang, meliputi pasar tradisional / besar; kawasan wisata, terminal bus dan pelabuhan. Wilayah dengan kondisi tersebut akan sangat rentan terhadap pencemaran, terutama dari limpasan limbah dari wilayah komersial disekitarnya yang akan berpengaruh terhadap kondisi sanitasi permukiman. 3. Resiko kesehatan, dimana wilayah dengan resiko kesehatan yang tinggi akan mempunyai permasalahan terutama disektor pengelolaan air limbah rumah tangga. 4. Kondisi tanah, yaitu dilihat dari tinggi muka air tanah antara 0 – 5 meter dari permukaan tanah dan jenis tanah yang mudah menyerap air sehingga infiltrasi pencemaran akan langsung masuk ke air tanah sehingga sangat beresiko terhadap kualitas air tanah tersebut. 5. Kepadatan penduduk, dimana wilayah yang padat penduduk mengharuskan pemilihan opsi teknologi dalam pengelolaan air limbah rumah tangga berupa sistem pengolahan off-site agar tidak mencemari lingkungan. Dalam penetapan tahapan pengembangan pengelolaan air limbah rumah tangga digunakan program penentuan opsi teknologi dalam zona sanitasi sebagaimana terlampir. Dari hasil pengolahan data tersebut, diperoleh peta tahapan pengembangan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut : Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pati No
Sistem
(a) A
(b) Sistem On-site
1
Individual (tangki septik)
Cakupan layanan eksisting* (%)
232.046 Rumah ( 67,39% ) -
Target cakupan layanan* (%) Jangka Jangka Jangka pendek menengah panjang (c) (d) (e) 5%
5,61 %
5%
2 Komunal (MCK, MCK++) 7% 5% 5% B Sistem Off-site 1 Skala Kota 10 % 2 Skala Wilayah Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Di Kabupaten Pati yang menggunakan sistem on-site individual. 2.2.2
TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Dalam penyusunan tahapan pengembangan pengelolaan persampahan, digunakan data – data sebagai berikut : 1. Wilayah komersial / perdagangan dan jasa (Central Business District/CBD), meliputi pasar tradisional / besar; kawasan wisata, terminal bus dan pelabuhan. Wilayah dengan kondisi tersebut 11
akan sangat rentan terhadap pencemaran limbah padat, terutama timbulan sampah dari wilayah komersial disekitarnya yang akan berpengaruh terhadap kondisi sanitasi permukiman. 2. Kepadatan penduduk, dimana wilayah yang padat penduduk mengharuskan pemilihan opsi teknologi dalam pengelolaan sampah rumah tangga berupa sistem pengelolaan langsung maupun tidak langsung agar tidak mencemari lingkungan. Untuk memudahkan pengerjaan dalam pentahapan dan opsi teknologi pengelolaan persampahan, digunakan program excel sebagaimana terlampir. Dari hasil pengolahan data tersebut, diperoleh peta tahapan pengembangan pengelolaan persampahan sebagai berikut : Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Pati No
Sistem
(a)
(b) Penanganan langsung (Direct) Kawasan komersial** Penanganan tidak langsung (indirect) Sistem tidak langsung coverage > 70 % Cakupan secukupnya
A 1 B 1 2
Cakupan layanan eksisting* (%) (c)
Cakupan layanan* (%) Jangka Jangka Jangka pendek menengah panjang (d) (e) (f)
-
-
-
-
10,84 % (44 desa/kel) 69,70 %
1,97 (8 desa/kel)
4,93 %
12,56 (354 desa/kel)
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk **) penanganan langsung persampahan hanya sebatas daerah pertokoan dan perkantora. Belum sampai ke skala Desa/Kelurahan 2.2.3
TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DRAINASE
Dalam penyusunan tahapan pengembangan pengelolaan drainase, digunakan data – data sebagai berikut : 1. Wilayah rob, yaitu munculnya genangan yang disebabkan oleh pasang surut air laut. 2. Genangan air, yaitu wilayah yang rawan terdapat genangan sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi sanitasi lingkungannya. 3. Wilayah komersial / perdagangan dan jasa (Central Business District/CBD), meliputi pasar tradisional / besar; kawasan wisata, terminal bus dan pelabuhan. Wilayah dengan kondisi tersebut akan sangat rentan terhadap genangan, terutama dari limpasan limbah cair dari wilayah komersial disekitarnya yang akan berpengaruh terhadap kondisi sanitasi permukiman. 4. Resiko kesehatan, dimana wilayah dengan resiko kesehatan yang tinggi akan mempunyai permasalahan terutama disektor pengelolaan drainase. 5. Kepadatan penduduk, dimana wilayah yang padat penduduk mengharuskan pengelolaan drainase yang baik agar tidak menimbulkan genangan.
12
Tabel 2.5 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Pati No
Sistem
(a) A
(b) Sistem pemompaan
B
Sistem aliran gravitasi
Cakupan layanan eksisting* (%) (c) 77,7 %
Cakupan layanan* (%) Jangka Jangka Jangka pendek menengah panjang (d) (e) (f) 2 6,20%
5,40%
10,70%
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk 2.2.4
TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN PROMOSI HIGIENE
Untuk membuat tahapan pengembangan pengelolaan PHBS dan promosi higiene, pemerintah melalui kementrian kesehatan telah menetapkan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam keputusan Menteri Kesehatan No. 852/Menkes/SK/IX/2008, tanggal 9 September 2008, tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sedangkan tujuan program STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Program STBM dilaksanakan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM, yaitu : 1. Open Defecation Free (ODF), yaitu suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarang tempat, tetapi di fasilitas jamban sehat. 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), yaitu perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. 3. Pengelolaan air minum dan makanan Rumah Tangga (PAMM-RT) yang aman, adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi, serta pengelolaan makanan yang aman dirumah tangga yang meliputi 5 (lima) kunci kemanan pangan, yakni : a. Menjaga kebersihan b. Memisahkan pangan matang dan pangan mentah c. Memasak dengan benar d. Menjaga pangan pada suhu yang aman e. Menggunakan air dan bahan baku yang aman. 4. Pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT), adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLC-RT), adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Adapun tahapan pengembangan PHBS dan higiene diperoleh dengan membuat petahapan resiko sanitasi berdasarkan study EHRA dari permasalahan dibidang STBM sebagaimana terlampir. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh urutan pentahapan pengembangan PHBS dan higiene sebagai berikut. 13
Tabel 2.6 Tahapan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NAMA DESA/KELURAHAN SUMBERAGUNG SEMBATURAGUNG DADIREJO SUKOHARJO BULUMANIS LOR NGEMPLAK LOR WATUROYO PAKEM PRAWOTO KUWAWUR TOMPEGUNUNG KEDUMULYO GADUDERO SUKOLILO WOTAN DURENSAWIT BOLOAGUNG PAKIS MAITAN SINOMWIDODO TAMBAKROMO KARANGMULYO ANGKATAN KIDUL KARANGSUMBER GUYANGAN
SKOR STBM
NO
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NAMA DESA/KELURAHAN KEBOLAMPANG PADANGAN KLECOREGONANG BUMIHARJO DEGAN KARANGKONANG PELEMGEDE GROGOLSARI MOJOLUHUR LUNDO MANJANG LENGKONG PECANGAAN TLUWEH MINTOMULYO GENENGMULYO TAMBAHMULYO TONDOKERTO KALIMULYO TONDOMULYO BUNGASREJO WINONG NGEPUNGROJO SUGIHREJO JIMBARAN
SKOR STBM
NO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
NAMA DESA/KELURAHAN NGAWEN LAHAR SUWATU CABAK GUNUNGSARI MARGOREJO TAWANGREJO NGURENSITI BANGSALREJO NGURENREJO PAGERHARJO JATIMULYO KARANGLEGI KARANGWAGE MOJOAGUNG SONEYAN SIDOMUKTI LANGGENHARJO SEKARJALAK NGEMPLAK KIDUL PURWOREJO PURWODADI TUNJUNGREJO SEMERAK SAMPOK
SKOR STBM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14
NO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
NAMA DESA/KELURAHAN GUNUNGWUNGKAL JEMBULWUNUT NGETUK SUMBERREJO PLAOSAN BLEBER GESENGAN GERIT KEDUNGSARI PUNDENREJO KEDUNGBANG BULUNGAN LUWANG DOROREJO KALIKALONG WEDUSAN BAKALAN KENANTI TEGALOMBO WEGIL PORANG-PARING SUMBERSOKO KEDUNGWINONG BALEADI BATUREJO
SKOR STBM
NO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
NAMA DESA/KELURAHAN KASIYAN CENGKALSEWU JIMBARAN SLUNGKEP BEKETEL SUMBERSARI BRATI KAYEN TRIMULYO ROGOMULYO TALUN SUNDOLUHUR WUKIRSARI KEBEN LARANGAN MOJOMULYO KARANGAWEN MANGUNREKSO TAMBAHARJO SITIREJO KEDALINGAN KARANGWONO ANGKATAN LOR POHGADING GODO
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
NAMA DESA/KELURAHAN SUGIHAN TLOGOREJO PAGENDISAN PEKALONGAN DANYANGMULYA KUDUR BLINGIJATI MINTORAHAYU KEBOWAN WINONG TAWANGREJO SUMBERMULYO SERUTSADANG PULOREJO WIRUN WATESHAJI LUMBUNGMAS MOJOAGUNG SITIMULYO KLETEK TERTEG MENCON PUCAKWANGI KEPOHKENCONO KARANGWOTAN
SKOR STBM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15
NO 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
NAMA DESA/KELURAHAN BODEH SOKOPULUHAN TEGALWERO PLOSOREJO KARANGREJO JETAK BOTO TRIKOYO SUMBERAN MOJOLAMPIR MANTINGAN RONGGO SRIKATON TEGALARUM SIDOMUKTI KEBONTURI SUKORUKUN SUMBEREJO TAMANSARI SRIWEDARI BULUMULYO GUNUNGSARI KEDALON NGENING RACI
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
NAMA DESA/KELURAHAN KETITANG WETAN BUMIMULYO JEMBANGAN GAJAHKUMPUL SEJOMULYO KETIP PEKUWON KARANG KARANGREJO DOROPAYUNG GADIREJO MARGOMULYO LANGGENHARJO AGUNGMULYO KAUMAN KUDUKERAS BAJOMULYO TRIMULYO KEDUNGMULYO SENDANGSOKO MANTINGAN TENGAH KARANGREJO LOR SIDOMULYO JAKENAN DUKUHMULYO
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
NAMA DESA/KELURAHAN TANJUNGSARI PULUHAN TENGAH GLONGGONG SONOREJO NGASTOREJO KARANGROWO GAJAHMATI SEMAMPIR PATI WETAN SARIREJO GERITAN SUGIHARJO PAYANG KUTOHARJO SIDOKERTO MULYOHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI SINOMAN WUWUR KARABAN TLOGOAYU BOGOTANJUNG KURYOKALANGAN TANJUNGANOM
SKOR STBM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16
NO 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
NAMA DESA/KELURAHAN SUNGGINGWARNO PENANGGUNGAN TAMBAHMULYO MOJOLAWARAN SAMBIREJO TANJANG GEBANG PLUMBUNGAN BABALAN KORIPANDRIYO SOKO BANJARSARI MINTOBASUKI KOSEKAN JAMBEAN KIDUL WANGUNREJO BUMIREJO SOKOKULON MARGOREJO LANGENHARJO SUKOHARJO BADEGAN PEGANDAN SUKOBUBUK LANGSE
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
NAMA DESA/KELURAHAN METARAMAN BERMI WONOSEKAR GEMBONG PLUKARAN KLAKAHKASIHAN SITILUHUR TLOGOREJO REGALOH WONOREJO SUMBERMULYO GUWO TANJUNG SARI KLUMPIT BUMIAYU TLUWUK SIDOHARJO PANGGUNGROYOM SUWADUK WEDARIJAKSA PASUCEN ASEMPAPAN SAMBILAWANG TLUTUP KADILANGU
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
NAMA DESA/KELURAHAN REJOAGUNG TEGALHARJO TEGALARUM TANJUNGREJO PANGKALAN BULUMANIS KIDUL CIBOLEK KIDUL MARGOYOSO MARGOTUHU KIDUL JEPALO SIDOMULYO PESAGEN GADU GAJIHAN GULLANG PONGGE JRAHI GILING MEDANI SENTUL SIRAHAN KARANGSARI NGAWEN NGABLAK SUMUR PONDOWAN
SKOR STBM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17
NO 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
NAMA DESA/KELURAHAN MARGOMULYO PAKIS SENDANGREJO JEPAT KIDUL JEPAT LOR TENDAS KEBOROMO TAYU WETAN BENDOKATON KIDUL PURWOKERTO GROGOLAN DUMPIL NGAGEL ALASDOWO BANYUTOWO DUKUHSETI PUNCEL PURWOKERTO JATIROTO SRIKATON PASURUHAN PESAGI TAMBAHAGUNG GUNUNGPANTI KROPAK
SKOR STBM
NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
NAMA DESA/KELURAHAN BRINGINWARENG TANGGEL SARIMULYO TRIGUNO TANJUNG SEKAR SIDOLUHUR ARUMANIS SUMBERARUM TLOGOMOJO SUKOAGUNG TOMPOMULYO KUNIRAN KLAYUSIWALAN MANGUNLEGI BATURSARI BRINGIN BUMIREJO KEDUNGPANCING JEPURO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN DUKUTALIT GROWONG KIDUL GROWONG LOR PAJEKSAN
SKOR STBM
NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
NAMA DESA/KELURAHAN KEBONSAWAHAN BENDAR JATISARI PLOSOJENAR TLOGOREJO SIDOARUM PANJUNAN MUSTOKOHARJO BLARU PATI KIDUL PLANGITAN PURI NGARUS PATI LOR PARENGGAN SIDOHARJO KALIDORO DENGKEK WIDOROKANDANG PURWOREJO GABUS PANTIREJO GEMPOLSARI PENAMBUHAN BANYU URIP
SKOR STBM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18
NO 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
NAMA DESA/KELURAHAN MUKTIHARJO KEDUNGBULUS SEMIREJO BAGENG POHGADING KETANGGAN TAMANSARI SAMBIREJO PURWOSARI TLOGOSARI JONTRO JETAK KEPOH TLOGOHARUM KETANEN TRANGKIL KAJAR GUYANGAN KERTOMULYO KRANDAN POHIJO KERTOMULYO KAJEN PERDOPO BANCAK
SKOR STBM
NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
401 402 403 404 405 406
NAMA DESA/KELURAHAN PAYAK MOJO TUNGGULSARI SAMBIROTO TAYU KULON KEMBANG
SKOR STBM 1 1 1 1 1 1
19
2.3 PERKIRAAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI Pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pati untuk sanitasi dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun rata-rata pertumbuhan adalah 19,92%. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Pati peduli dengan kondisi sanitasi. Sumber dana program kegiatan sumbernya ada 3 yaitu; APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Dak (APBN). Sumber dana tersebut sudah menyatu dalam program dan kegiatan sehingga sulit untuk membedakan Program kegiatan mana yang di danai APBD, APBD Provinsi dan Dak (APBN). Data lengkap perhitungan pendanaan APBD Kabupaten Pati untuk sanitasi dapat di lihat di tabel 2.7.
20
Tabel 2.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Sanitasi No
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2
Uraian Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) Air Limbah Domestik Sampah rumah tangga Drainase lingkungan PHBS Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
2007
2008
Belanja Sanitasi (Rp.) 2009
2010
2011
Rata-rata Pertumbuhan
9.590.967.000
20.116.804.347
16.673.358.580
14.031.761.400
14.438.922.800
19,92%
1.438.675.000 1.762.367.000 6.148.593.000 241.332.000
1.718.399.300 1.932.119.000 16.110.239.547 451.496.500
4.429.040.500 1.772.543.500 9.561.182.000 910.592.580
2.806.500.000 1.738.911.000 9.283.000.000 203.350.400
4.735.550.800 2.252.129.000 7.234.403.000 216.840.000
52,32 % 7,25 % 24,10 % 29,43 %
437.000.000
-
-
-
-
-
437.000.000 -
-
-
-
-
-
16.673.358.580
14.031.761.400
14.438.922.800
17,64%
Total Belanja Langsung 359.643.196.950 437.568.064.499 376.764.320.200 318.152.155.000 421.268.764.000 % APBD murni terhadap Belanja Langsung 2,79% 4,60% 4,43% 4,41% 3,43% Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)
6,16% 3,93% 4%
2.1 2.2 2.3 3
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
10.027.967.000
20.116.804.347
Dari data di atas dapat di perkirakan besaran pendanaan sanitasi di Kabupaten Pati ke depan. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung di Kabupaten Pati adalah 6,16%. Dari rata-rata pertumbuhan 6,16% dapat di perkirakan belanja langsung Kabupaten Pati 5 tahun ke depan. Begitu juga dengan belanja murni APBD Kabupaten Pati yang rata-rata pertumbuhannya adalah 17,64%. Belanja APBD murni untuk sanitasi 5 tahun ke depan dapat di perkirakan. Data lengkap tentang perkiraan besaran pendanaan sanitasi 5 tahun ke depan dapat di lihat di tabel 2.8.
21
Tabel 2.8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan No
1
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)
Uraian
Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
2 3
2016
Total Pendanaan
2013
2014
2015
2017
474.767.605.000
504.013.289.000
535.060.508.000
568.020.235.788
603.010.282.000
2.684.871.919.788
19.606.252.557
23.511.818.066
28.195.372.225
33.811.890.372
40.547.218.934
145.672.552.155
4,13%
4,66%
5,27%
5,95%
6,72%
5,61%
Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pati untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi hanya ada pada sub sektor persampahan. Sedangkan sub sektor air limbah domestik dan drainase pendanaannya hanya pada kegiatannya saja. Pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir paling tinggi pada sektor air limbah domestik sebesar 52,32%, sedangkan yang paling rendah sektor persampahan sebesar 15,50%. Pada kegiatan biaya operasional/ pemeliharaan sub sektor persampahan pertumbuhan rata-rata 5 tahun sebelumnya adalah 3,18%. Data lengkap perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten untuk operasional / pemeliharaan dan Investasi Sanitasi dapat dilihat di tabel 2.9. Tabel 2.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1
Uraian Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya operasional /pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/ pemeliharaan (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)
Belanja Sanitasi (Rp.) 2007 1.438.675.000 797.367.000 965.000.000 6.148.593.000 -
2008
2009
2010
1.718.399.300 4.429.040.501 2.806.500.000 899.569.000 762.736.500 647.454.000 1.032.550.000 1.009.807.000 1.091.457.000 16.110.239.547 9.561.182.000 9.283.000.000 -
2011 4.735.550.800 1.162.329.000 1.089.800.000 7.234.403.000 -
Pertumbuhan rata-rata 52,32% 15,50% 3,18% 24,10% -
22
Dari data pertumbuhan rata-rata biaya operasional/pemeliharaan sub sektor persampahan dapat di perkirakan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017. Pada sub sektor air limbah dan drainase lingkungan tidak dapat di perkirakan karena tidak ada data biaya operasional / pemeliharaan. Data perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan sub sektor persampahan dapat di lihat di tabel 2.10. Tabel 2.10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017 No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1
Uraian Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya operasional /pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) 2013
1.124.455.640 -
2014
1.160.213.329 -
2015
1.197.108.113 -
2016
1.235.176.151 -
2017
1.274.454.753 -
Total Pendanaan
5.991.407.987 -
Dari tabel 2.7 dan 2.8 dapat di jadikan acuan untuk menghitung perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Pati dalam mendanai program kegiatan SSK. Data perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK dapat di lihat pad tabel 2.11.
23
Tabel 2.11 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No
1 2 3
Uraian Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) 4 (2-1) Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) 5 (3-1)
Pendanaan (Rp.) 2013
2014
2015
2016
2017
Total Pendanaan
1.096.742.148
1.100.229.789
1.103.728.519
1.107.238.376
1.109.895.748
5.517.834.580
14.489.908.249
14.515.468.447
14.541.073.734
14.566.724.188
14.592.419.889
72.705.594.507
14.496.504.763
14.525.381.800
14.554.316.361
14.583.308.559
14.612.358.510
72.771.869.994
19.606.252.557
23.511.818.066
28.195.372.225
33.811.890.372
40.547.218.934 145.672.552.155
19.606.252.557
23.511.818.066
28.195.372.225
33.811.890.372
40.547.218.934 145.672.552.155
24
