BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

BAB II

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 2.1. Visi Misi Sanitasi Visi dan misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka mencapai visi dan misi kabupaten. Keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dengan visi dan misi sanitasi sangat mendukung pencapaian misi kabupaten terutama misi yang kedua dan kelima. (lihat tabel 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

Tabel 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan VISI KABUPATEN Pangkep Sebagai Penghasil Produk Pertanian, Perkebunan dan perikanan yang unggul di Indonesia tahun 2015

MISI KABUPATEN 1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM 2.Peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh 3. Membangun infrastruktur pendukung sektor ekonomi dan sosial. 4. Memperluas akses pasar domestik,

VISI SANITASI KABUPATEN

MISI SANITASI KABUPATEN

Misi Air Limbah Terwujudnya Domestik Kabupaten Pangkep Prilaku - Meningkatkan sarana dan Prasarana Air Hidup bersih, sehat dan menuju Limbah yang Masyarakat Sejah profesional tera tahun 2019 danberkelanjutan. Misi Persampahan - Meningkatkan Kwalitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan Sampah. - Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usahadalam pengelolaan persampahan.

11


international, dan jaringan partnership. 5. Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Misi Drainase - Menciptakan peraturan yang terkait dengan penglolaan drainase - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana drainase secara mandiri. - Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan drainase menuju kearah kemandirian daerah Misi PHBS Terkait Sanitasi - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berprilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat - Mendorong peningkatan peran Dunia usaha dalam peningkatan PHBS

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2014

2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan

12


secara menyeluruh berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah ada. Perkembangan pembangunan yang

cukup

pesat memerlukan

antisipasi pengelolaan agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kawasan. 2.2.1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS), berdasarkan permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Pangkajene dan kepulauan, sebagai berikut: 1. Sistem

pengelolaan

air

limbah

domestik

mayoritas

menggunakan on-site system (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah dan sungai. Berdasarkan studi EHRA, tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 2,0% masih menggunakan cubluk atau lobang tanah, 8,3% masih langsung membuang di sungai, dainase, dan pantai serta 66,30% menggunakan tangki septik. 2. Kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah. Untuk layanan penyedotan lumpur tinja hanya melayani wilayah kota Pangkep dan belum berjalan secara efektif seiring masih rendahnya kepedulian masyarakat perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja.

13


3. Pendanaan dan pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik. Beberapa

kriteria

yang

menjadi

pertimbangan

dalam

memecahkan permasalahan diatas adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan, serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan zona dan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dibagi ke dalam 3 zonasi sistem. (lihat Peta 2.1. Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik)

Berdasarkan Pemetaan tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan

dasar

pengembangan

bagi

sanitasi.

kabupaten Rencana

dalam

merencanakan

pengembangan tersebut

diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat kepadatan rendah yang dapat diatasi dalam jangka pendek melalui pilihan sistem setempat (on-site) dalam

skala rumah tangga

(household based). Dengan opsi teknologi Jamban tangki

14


septik SNI dan penanganan untuk perubahan perilaku dengan pemicuan (CLTS). 

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko sanitasi yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku. Karena merupakan daerah kepadatan penduduk kategori sedang maka pemilihan sistemnya adalah sistem komunal. Dengan opsi teknologi MCK++, tangki septik komunal dan IPAL komunal. Kelurahan/Desa yang masuk dalam zona ini adalah Kel. Sibatua, Kel. Boto perak, Kel. Tekolabbua, Kel. Padoang doangan, Kel. Pabundukang, Kel. Mappasaile, Kel. Minasate’ne, Kel. Bontokio, Kel. Biraeng, Kel. Kassi, Kel. Tonasa, Kel. Balocci Baru, Kel. Balleanging, Kel. Boriappaka, Kel. Bowongcindea, Kel. Samalewa, Kel. Saapanang, Kel. Borimasunggu, Kel. Mangallekana, Kel. Liang Kassi, Kel. Labakkang, Kel. Punda Baji, Kel. Ma’rang, Kel. Bonto bonto, Kel. Bonto matene, dan Kel. Segeri.



Zona 3, merupakan kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang dan daerah perdagangan yang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off-site) dalam jangka menengah. Zona ini mencakup kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Pangkep dan sebagian Kecamatan Minasaten’ne yaitu Kel. Anrong Appaka, Kel. Tumampua, Kel. Jagong, kel. Bonto Langkasa, Kel. Panaikang

15


11


Dengan ilustrasi dan deskripsi seperti digambarkan diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik dibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan Jangka Pendek Dalam 2 tahun, diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan dapat mencapai 75,00%. 2. Tahapan Jangka Menengah Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan layanan air limbah dapat ditingkatkan menjadi 90,00%. Diharapkan pula Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ODF 100% pada tahun 2024. Hal ini dapat di capai melalui program-program pemicuan

dan

kampanye

kesehatan

di

tingkat

lembang/kelurahan. 3. Tahapan Jangka Panjang Untuk Jangka Panjang diharapkan akses air limbah dapat ditingkatkan menjadi 90,00%. Untuk cakupan MCK++ tidak lagi dikembangkan mengingat kecenderungan masyarakat yang lebih dominan memilih sistem on-site (setempat) dan off-site. (lihat Tabel 2.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pangkep)

Tabel 2.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pangkep

No

(a) A

Sistem

(b) Buang Air Besar Sembarangan

Cakupan layanan eksisting(%) (c) 20,70

Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka pendek menengah panjang (s/d 2016) (s/d 2019) (s/d 2024) (d) (e) (f) 12

0

0

12


B 1 2 C 1 2 3 D

(BABs) Sistem On-site (setempat) Cubluk dan 7,60 sejenisnya Individual (Tangki 71,70 Septik) Sistem Komunal

15

10

3

73

83

82

MCK++ IPAL Komunal Tangki Septik Komunal Sistem Off-site (terpusat)

0 0

1 0

4 1

8 2

0

0

0

0

0

1

2

5

TOTAL

100

100

100

100


2.2.2. Tahapan Pengembangan Persampahan Ada

beberapa

yang

menjadi

permasalahan

mendesak

pengelolaan persampahan yang tertuang di Buku Putih Sanitasi (BPS), sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume sampah bertambah dan sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar dan membuang ke saluran/sungai, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar relatif masih rendah terutama penerapan konsep

3R.

Penanganan sampah ditingkat masyarakat

berdasarkan studi EHRA masih sebagian besar diolah dengan cara dibakar yaitu 48,30% dan masih cukup besar dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 21,25%. 2. Pendanaan dan pembiayaan masih belum memadai baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada

13


terbatasnya

penyediaan sarana dan parasarana, sistem

maupun cakupan layanan pengelolaan persampahan. 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum dikelola sesuai standar, masih sistem open dumping. Penentuan Target pelayanan persampahan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan lebih ditekankan pada pengelolaan sampah perkotaan. Untuk daerah perdesaan peningkatan layanan persampahan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Terdapat dua

kriteria utama dalam penetapan prioritas

penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi

perhitungan jenis

dan volume

timbunan

sampah. Dari hasil analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut,rencana pengembangan persampahan diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada diarea-area dengan kepadatan penduduk 25-100 orang/ha dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan cakupan secukupnya. Pada zona ini, dikembangkan pengolahan sampah berskala rumah tangga dengan ditunjang program sosialisasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.



Zona 2, merupakan area rural dengan tingkat kepadatan lebih besar 100 orang/ha yang dapat diatasi dalam jangka pendek ke menengah dengan pilihan system penanganan

14


sampah dengan cakupan pelayanan minimal 80% dengan metode tidak langsung (TPS-TPA). Pengolahan sampah yang berbasis Rumah Tangga, dengan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Kel. Kassi, Kel. Balocci baru, dan Desa Topo bulu. 

Zona 3, merupakan area pusat pelayanan tingkat kabupaten serta Kawasan Permukiman padat dan Perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek. Zona ini mencakup kawasan perkotaan di Kecamatan Pangkajene dan

sebagian

pengembangan

Kecamatan pelayanan

Balocci

persampahan

dengan

opsi

hingga

100%

dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan jalan (street sweeper) dan pengolahan sampah 3R pada lokasi-lokasi publik seperti pasar, pusat pertokoan, terminal, dan lain-lain.(lihat Peta 2.2. Peta Tahapan Pengembangan Persampahan)

15


15


Berdasrkan ilustrasi seperti yang tergambarkan diatas maka tahapan pengembangan persampahandibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan Jangka Pendek Untuk tahapan pengembangan persampahan jangka pendek, capain yang diharapkan untuk sampah yang terangkut baik secara langsung maupun tidak langsung mencapai 8,00%. 2. Tahapan Jangka Menengah Pada tahun 2019 cakupan layanan persampahan ditargetkan mencapai 15,00%. Dimana penanganan langsung (RT-TPSTPA) serta pelayanan penyapuan jalan sebesar 10,00% dan pelayanan tidak langsung sebesar 5,00%. 3. Tahapan Jangka Panjang Cakupan layanan persampahan sampai saat ini masih tergolong rendah yaitu 4,50%, untuk capaian jangka panjang selama 10 tahun ditargetkan cakupan layanan persampahan mencapai 28,00% dengan kenaikan sebesar 23,50%.(lihat Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Pangkep)

Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Pangkep

No

(a) A 1 2 B

Sistem

Cakupan layanan eksisting(%)

(b) Sampah yang terangkut Penanganan Langsung (direct) Penanganan Tidak Langsung (indirect) Dikelola mandiri oleh masyarakat

Target cakupan layanan (%)

(c)

Jangka pendek (s/d 2016) (d)

Jangka Jangka menengah panjang (s/d 2019) (s/d 2024) (e) (f)

3,00

5,00

10,00

18,00

1,50

3,00

5,00

10,00

95,50

92,00

85,00

72,00

16


atau belum terlayani TOTAL

100

100

100

100


2.2.3. Tahapan Pengembangan Drainase Pengembangan sub sektor drainase memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah agar pengembangan sistem

drainase

dapat

berjalan

dengan

efektif

dan

berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan drainase. Permasalahan mendesak

sistem

pengelolaan drainase

di

kabupaten Pangkajene dan kepulauan, sebagai berikut: 1. Dokumen

Master

Plan

mengenai

drainase

secara

komprehensif dan terintegrasi belum memadai. 2. Mengecilnya

penampang

drainase,

disebabkan

oleh

sedimentasi maupun sampah. 3. Regulasi sektor sanitasi khususnya drainase perkotaan belum ada, baik yang mengatur layanan secara teknis, operasional maupun retribusi. Untuk menentukan wilayah pengembangan drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan/Desa ,maka disusunlah prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan

beberapa

kriteria

seleksi

yaitu:

kepadatan

penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), peruntukan wilayah serta resiko kesehatan lingkungan. Kondisi topografi

yang

dominan

dataran

rendah di

Kabupaten

Pangkajene dan kepulauan secara langsung dan untuk ancaman genangan/banjir. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa

17


66,75% rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Masih mengalami banjir rutin. (lihat Peta 2.3. Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan)

18


19


Merujuk ke sistem jaringan drainase berdasarkan RTRW, untuk kawasan perkotaan Pangkep, drainase primer dikembangkan melalui aliran pembuangan utama Sungai Pangkajene dan. Target layanan sub sektor drainase sesuai kondisi genangan seluas 24,85 ha, Berkurangnya genangan 100% pada tahun 2019. Dimana, pencapaian dilakukan bertahap dengan prioritas penangan berdasarkan area beresiko sanitasi drainase perkotaan dan tidak terjadinya genangan lebih 1 kali/tahun. (lihat Tabel 2.4. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Pangkep)

Tabel 2.4. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Pangkep Luas Genangan (ha)

No

Kecamatan

Luas Genangan eksisting (ha)

(a) 1 2 3

(b) Kecamatan Pangkep Kecamatan Minasate’ne Kecamatan Bungoro

(c) 12,44 17,60 14,08

Jangka pendek (s/d 2016) (d) 6,00 8,00 7,00

4

Kecamatan Labakkang

3,85

3,85

0,00

0,00

47,29

24,85

0,00

0,00

TOTAL

Jangka Jangka menengah panjang (s/d 2019) (s/d 2024) (e) (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung

pada

kemampuan

keuangan

daerah.

Berdasarkan

kebutuhan dan merujuk pada dokumen APBD 4 tahun terakhir, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan melakukan

20


proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten 5 tahun kedepan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam dokumen ini. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang dipergunakan dalam pembangunan sarana sanitasi. Perkiraan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk tahun 2015-2019 diproyeksikan berdasarkan asumsi bahwa proses pembangunan sanitasi diupayakan mengalami percepatan dengan indeks kenaikan proporsi anggaran mengikuti rata-rata progres pertumbuhan yang terjadi dalam kurun waktu masa penganggaran tahun 2010-2013. Dalam masa penganggaran tahun 2010-2013, pertumbuhan rataratabelanja

APBD

murni

untuk

sanitasi

mencapai

20,16%.

Pertumbuhan pendanaan yang tinggi tersebut diakibatkan adanya kenaikan anggaran yang cukup besar pada tahun 2013. Untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi, perkiraan besaran komitmen pendanaan sanitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp.47.411.038.470,93.(Lihat Tabel 2.5.Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Untuk Sanitasi dan Tabel 2.6.Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan)

Proyeksi kenaikan APBD murni terhadap sanitasi didasari pada pertumbuhan pengalokasian anggaran sanitasi tahun 2010-2013 dari belanja langsung APBD. Berdasarkan alokasi anggaran sanitasi diperkirakan besaran pendanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019 tiap sub sektor. Dimana, total perkiraan

21


kebutuhan operasional/pemeliharaan sesuai aset sanitasi terbangun Rp. 5.575.921.472,52. (Lihat Tabel 2.7.Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi dan Tabel 2.8.Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019)

Kemampuan daerah untuk berkomitmen dalam penganggaran sanitasi diproyeksikan Masih sekitar 1,0% dari belanja langsung Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Salah satu strategi Pokja Sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pendanan sanitasi adalah mencari alternatif sumber pendanaan diluar APBD Kabupaten. (Lihat Tabel 2.9.Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK)

22


Tabel 2.5. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pangkep Untuk Sanitasi Belanja Sanitasi (Rp.) No

Uraian

2010

2011

2012

2013

3,712,034,486.00

4,285,472,345.00 1,308,756,345 1,258,381,000 1,484,674,000 233,661,000 1,114,880,700 1,114,880,700 0,00 0,00 0,00 3,170,591,645 303,725,930,124

7,661,334,750.00 1,522,793,500 4,625,321,250 1,172,600,000 340,620,000 3,010,526,150 3,010,526,150 0,00 0,00 0,00 4,650,808,600 437,332,070,036

1.04

1.06

Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung

2,680,801,486 215,070,526,803

3,920,530,000.00 752,062,000 1,284,530,000 1,671,628,000 212,310,000 676,855,800 676,855,800 0,00 0,00 0,00 3,243,674,200 275,385,671,803

% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung

1.25

1.18

1

Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.1 1.2

Air Limbah Domestik Sampah Rumah Tangga

1.3

Drainase Perkotaan

1.4 2

PHBS Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

2.1

DAK Sanitasi

2.2

DAK Lingkungan Hidup

0,00

2.3 3

DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman/Hibah Untuk Sanitasi

0,00 0,00

1,145,814,486 849,219,000 1,356,000,000 361,001,000 1,031,233,000 1,031,233,000

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

Rata-rata Pertumbuha n (%)

27.32 9.95 75.94 -4.73 -1.92 42.92 42.92 0,00 0,00 0,00

20.16 26.69

1,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2010–2013, Bappeda

22


Tabel 2.6. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) No

Total Pendanaan

Uraian 2015

2016

2017

2018

2019

Perkiraan Belanja 701.937.229.249,94 889.286.609.025,52 1.126.640.161.025,74 1.427.344.165.034,74 1.808.307.067.275,02 5.953.515.231.610,96 Langsung Perkiraan APBD 2 Murni Untuk 6.714.871.009,09 8.068.490.243,23 9.694.979.206,15 11.649.344.421,84 13.997.680.920,50 50.125.365.800,82 sanitasi Perkiraan Komitmen 3 6.317.435.063,25 8.003.579.481,23 9.013.121.288,21 11.418.753.320,28 12.658.149.470,93 47.411.038.623,89 Pendanaan Sanitasi Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2014 1

23


Tabel 2.7. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pangkep untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Rata-rata Pertumbuh an (%)

Belanja (RpX 1000) No 1

Uraian

2010

2011

2012

2013

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya 1.1.1 Oprasional/Pemeliharaan 0,00 106.230.000 (justified) 1.2 Sampah Rumah Tangga Biaya 1.2.1 Oprasional/Pemeliharaan 237.600.000 174.500.000 (justified) 1.3 Drainase Perkotaan Biaya 1.3.1 Oprasional/Pemeliharaan 545.450.000 0,00 (justified) Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, Bappeda

0,00

226.046.000

45.87

3.669.084.039

4.484.015.000

22.21

22.450.000

0,00

50.12

24


Tabel 2.8. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Pangkep untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) No 1

Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya 1.1.1 Oprasional/Pemeliharaan 217.550.148,22 342.011.722,83 537.678.413,51 845.287.038,58 (justified) 1.2 Sampah Rumah Tangga Biaya 1.2.1 Oprasional/Pemeliharaan 113.887.448,94 142.675.539,79 178.740.588,56 223.922.040,51 (justified) 1.3 Drainase Perkotaan Biaya 1.3.1 Oprasional/Pemeliharaan 127.593.599,49 177.074.841,45 245.745.081,26 341.045.879,07 (justified) Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2014

1.328.880.162,64

3.271.407.485,78

280.524.309,72

939.749.927,52

473.304.657,96

1.364.764.059,22

25


Tabel 2.9. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pangkep dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No

Uraian

Pendanaan (Rp.) 2015

2016

2017

2018

Total Pendanaan

2019

Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemelihara an Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

459.031.196,65

661.762.104,07

962.164.083,33

1.410.254.958,16

2.082.709.130,32

5.575.921.472,52

6.714.871.009,09

8.068.490.243,23

9.694.979.206,15

11.649.344.421,84

13.997.680.920,50

50.125.365.800,82

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

6.317.435.063,25

8.003.579.481,23

9.013.121.288,21

11.418.753.320,28

12.658.149.470,93

47.411.038.623,89

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

6.255.839.812,44

7.406.728.139,16

8.732.815.122,82

10.239.089.463,68

11.914.971.790,19

44.549.444.328,29

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1) 5.858.403.866,60 7.341.817.377,16 Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2014

8.050.957.204,88

10.008.498.362,12

10.575.440.340,61

41.835.117.151,36

1 2

5

26

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents