STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Perkembangan pembangunan kota yang terus berkembang dan pertumbuhan populasi penduduk dengan berbagai aktifitasnya yang terus meningkat dengan pesat menyebabkan pemenuhan akan sarana dan prasarana dasar mengalami ketertinggalan serta menimbulkan dampak-dampak yang belum terantisipasi dengan baik. Hal tersebut dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih banyak memerlukan perhatian yang disebabkan oleh pengaruh penurunan kondisi kesehatan lingkungan, dimana penurunan kesehatan lingkungan ini banyak terkait dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, lebih buruk lagi adalah akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap pemenuhan sanitasi sebagai dampak dari kesenjangan baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Permasalahan tersebut umum terjadi pada berbagai kota di Indonesia dimana diindikasikan dari keberadaan kawasan-kawasan kumuh, sehingga di tingkat Nasional pun pelayanan sanitasi menjadi salah satu isu penting dan isu strategis Dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang, penanganan sanitasi umumnya masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan pengintegrasian. Untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan pengembangan pembangunan sektor sanitasi tersebut maka dibutuhkan suatu strategi percepatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dimana hal itu dapat diwujudkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah suatu rencana strategi berjangka waktu menengah (3-5 tahun) yang di buat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanitasi suatu daerah. Juga memastikan satu program pembenahan layanan sanitasi akan bersinergi dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Sektor Swasta, Lembaga Swadya Masyarakat atau kelompok masyarakat. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Pokja Sanitasi telah menyusun dan menerbitkan dokumen SSK Tahun 2013-2018. Namun seiring dengan dinamika dan perubahan yang terjadi baik ditingkat lokal, regional maupun nasional maka diperlukan pemutakhiran dokumen SSK yang telah ada, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : Peningkatan kualitas dokumen SSK terdahulu yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validasi data yang dugunakan. Penyesuaian strategi, kebijakan dan program prioritas dengan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yang terbit setelah SSK disusun tahun 2013.
4
STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access 100-0-100 di tahun 2019. Penyusunan strategi sanitasi kabupaten adalah simpul awal dari interaksi proses pembangunan sanitasi yang berkesinambungan serta merupakan dokumen pembangunan khusus tentang perencanaan sanitasi jangka menengah yang komperhensif dan bersifat strategis, berkelanjutan dan partisipatif dalam mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018. Salah satu sasaran pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman yang lebih memadai. Kebijakan umum daerah untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah Penataan sistem pengelolaan persampahan, limbah domestik dan drainase pada lingkungan permukiman secara terpadu. Pada konteks nasional, target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Saat ini capaian akses air minum baru mencapai 67%, akses sanitasi layak 60%, dan menyisakan 12% kawasan permukiman kumuh. Kita dituntut untuk meraih rata-rata capaian 6% sampai 7% per tahun bidang air minum dan sanitasi. Tantangan mencapai universal access terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi target universal access di tahun 2019. Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah (rata- rata alokasi anggaran sanitasi <1% APBD) Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (ketersediaan dok. perencanaan : Masterplan & DED, kesiapan lahan, kelembagaan, dll) Terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah dalam pembangunan Sanitasi. Terbatasnya SDM di bidang pengembangan sanitasi baik di Pusat, Pemda dan Penyedia Jasa. 1.2. METODOLOGI PENYUSUNAN Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang, pendekatan dan metodologi penyusunan yang dilakukan dibagi dalam : 1. Perumusan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi. 2. Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengarah dengan tujuan diperolehnya persetujuan untuk perumusan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten 3. Audiensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD serta Pokja Sanitasi Provinsi & Pokja Sanitasi Nasional dengan tujuan mendapatkan pemahaman tentang sanitasi dengan rincian : a. Penjelasan isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan sanitasi kabupaten. b. Paparan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten. c. Diskusi isu pendanaan, ketentuan, batasan dan peluangnya. d. Dukungan dan komitmen terhadap pembangunan sanitasi di kabupaten. e. Penjelasan rencana kegiatan penyiapan SSK. f. Laporan perkembangan proses penyusunan SSK (termasuk komitmen Panitia Anggaran dan DPRD). 5
STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
g. Arahan untuk dukungan pendanaan. 4. Perumusan Strategi dan Pengembangan Strategi Subsektor Serta Aspek Pendukung Layanan Sanitasi. 5. Penyiapan Program dan Kegiatan Terhimpunnya program dan kegiatan sanitasi untuk jangka pendek dan jangka menengah (daftar panjang/long list) dengan rincian : a. Susun kegiatan berdasarkan kelompok program. b. Buat perkiraan sumber pendanaan, termasuk yang akan diarahkan untuk mendapatkan pendanaan dari APBD kabupaten. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dilakukan dengan metode SWOT melalui tahapan : Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten (Penyusunan Buku Putih Sanitasi), melalui studi-studi pendukung dan observasi lapangan guna pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview dan observasi lapangan melalui studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA), Survey/Kajian Strategis Sanitasi, yang terdiri dari: studi Sanitation Supply Assessment (SSA) studi Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan (PMJK), dan studi Media Assessment. Pengumpulan data sekunder meliputi studi keuangan, studi kelembagaan. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan melalui identifikasi parameter kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sanitasi kabupaten yang digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dalam mencapai tujuan. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten dengan melakukan analisis terhadap parameter SWOT. Rumusan strategi akan menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah 1.3. DASAR HUKUM Implementasi perencanaan dan pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang berlandaskan kepada berbagai peraturan baik yang menjadi kebijakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan dan regulasi ini menjadi bagian dari landasan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Enrekang baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat normatif. Adapun peraturan yang menjadi kebijakan dan acuan tersebut adalah sebagai berikut : 6
STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 200142018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7); 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ, Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Berisi gambaran latar belakang dilakukannnya pemutakhiran dokumen SSK yang meliputi; i) peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten, ii) pentingnya memiliki dokumen SSK yang berkelanjutan, iii) hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang telah dimutakhirkan serta kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah, serta iv) target akses universal bidang sanitasi.
7
STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
1.2. Metodologi Penyusunan. Berisi informasi terkait metodologi yang digunakan oleh Pokja dalam proses pemutakhiran SSK 1.3. Dasar Hukum. Berisi informasi terkait peraturan perundangundangan yang berlaku (Nasional dan daerah) yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen pemutakhiran SSK. 1.4. Sistematikan Penulisan. Berisi penjelasan sistematikan yang digunakan dalam penulisan dokumen yang berisi rincian bab yang dituliskan serta penjelasan isi dari setiap babnya. BAB II. PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1. Gambaran Wilayah. Berisi penjelasan singkat mengenai kondisi administratif, wilayah kajian SSK, kependudukan, jumlah penduduk miskin, kebijakan penataan ruang beserta peta dan tabel. 2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK. Berisi penjelasan singkat mengenai status implementasi SSK periode terdahulu untuk 3 sub sektor yakni air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. 2.3. Profil Sanitasi Saat Ini. Berisi penjelasan singkat mengenai sistem air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta cakupan layanannya termasuk rencana pengembangannya. 2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi. Berisi penjelasan singkat mengenai pemetaan area beresiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta permasalahan mendesak yang dihadapi
BAB III. KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 3.1. Visi dan Misi Sanitasi. Berisi penjelasan singkat mengenai visi dan misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai RPJM Kabupaten 3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi. Berisi penjelasan singkat mengenai; i) tahapan pengembangan sanitasi (Sistem dan Zonasi, ii) tujuan dan sasaran sanitasi, dan iii) skenario pencapaian sasaran. 3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah. Berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk 5 (Lima) tahun kedepan. BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI 4.1. Air Limbah Domestik. Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.
8
STARTEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KELOMPOK KERJA AMPL KABUPATEN ENREKANG
4.2. Pengelolaan Persampahan. Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan persampahan selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. 4.3. Drainase Perkotaan. Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan drainase perkotaan selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. BAB V. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI 5.1. Ringkasan. Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase) Lima tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupate, APBD Provinsi, APBN maupun PHLN. 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah. Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAK dan APBN untuk Lima tahun kedepan. 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah. Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari non pemerintah (kontribusi swasta, BUMN/D, kontribusi masyarakat) untuk Lima tahun kedepan. 5.4. Antisipasi Funding Gap. Berisi penjelasan singkat mengenai kemungkinan terjadinya Funding gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar dari pada yang tersedia. BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Memuat penjelasan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK Lima tahun kedepan sesuai rencana dan terget capaian yang telah ditentukan.
9
