DISIAPKAN OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN SAMOSIR 2014

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

BUKU PUTIH SANITASI (BPS)

DISIAPKAN OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN SAMOSIR 2014

Disiapkan Oleh Pokja Saniasi Kabupaten Samosir


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira tersusunnya “Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir” Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2014 membutuhkan upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana, terukur, terintegrasi serta sistematis sehingga dapat dihasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan daerah. Penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi merupakan bagian awal dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Samosir, sebelum dirumuskannya Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) serta Memorandum Program Sanitasi (MPS). Buku Putih Sanitasi merupakan hasil pemetaan situasi dan kondisi sanitasi yang representatif karena memuat data dasar mengenai kondisi obyektif, permasalahan serta kebutuhan sanitasi dasar di Kabupaten Samosir, sehingga memposisikan dokumen ini sebagai acuan strategis dalam perencanaan pembangunan sektor sanitasi. Penyelesaian dokumen ini tentu saja bukanlah hal yang mudah, terutama karena adanya berbagai keterbatasan, baik ketersediaan data dan informasi sanitasi maupun alokasi waktu bagi Pokja dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang juga menuntut perhatian. Namun dengan berbagai keterbatasan tersebut, Pokja Sanitasi telah bekerja keras dan berupaya berbuat yang terbaik, terutama demi perubahan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Samosir yang lebih baik. Untuk itu Saya menyampaikan apresiasi atas terselesaikannya dan terpublikasikannya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir yang selanjutnya akan menjadi salah satu pijakan bagi penyusunan dokumen berikutnya, yaitu Strategi Sanitasi Kabupaten. Besar harapan Saya adanya respon yang sifatnya positif dari berbagai pihak guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Samosir. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian.

Pangururan,

2014

BUPATI SAMOSIR

Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM

1


RINGKASAN EKSEKUTIF Deklarasi pembangunan milenium berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup, dan dituangkan dalam tujuantujuan Millenium Development Goals (MDGs) khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Pembangunan Sanitasi di Indonesia telah ditetapkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMPN) tahun 2005-2025 Pemerintah Indonesia. Berbagai langkah dan implementasi terhadap implementasi Program Nasional tersebut telah pula ditetapkan pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Buku Putih Sanitasi sebagai wadah dokumentasi yang memetakan dan mengkaji status sanitasi menjadi sangat urgen dan merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yakni Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Sanitasi. Monitoring, evaluasi, implementasi maupun penyusunan dokumen dari tahap awal menjadi suatu rangkaian proses yang dilakukan dengan berupaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat beserta stakeholders lainnya, serta mensinergikan dengan berbagai program dan kegiatan pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan prinsip button up dan topdown, melalui pendekatan empirik bersifat lokal akan menjadi warna dalam penyepakatan-penyepakatan berbagai Program Pembangunan Sektor Sanitasi, perumusan Strategi Sanitasi serta yang paling awal adalah penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi. Wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten Samosir meliputi 9 (sembilan) Wilayah, yakni: Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio-Tio, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggor Nihuta, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo. Dari hasil studi EHRA Kabupaten Samosir Tahun 2014 diketahui bahwa kondisi sanitasi dalam tatanan rumah tangga masih sangat memerlukan perhatian serius. Setidaknya terdapat 37,3% masyarakat yang masih melakukan BABS, sekitar 97,9% masih belum melakukan pengelolaan sampah, 99,6% masyarakat masih tidak melakukan CTPS di lima waktu penting dan terdapat 23,0% pencemaran karena pada SPAL.

2


Permasalahan mendesak Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Perkotaan Permasalahan mendesak Air Limbah Domestik

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Samosir sebagian besar masih menggunakan on-site sistem (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke septik tank, ataupun langsung ke sungai, danau, atau ke saluran irigasi tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah, sungai dan danau; Perlunya pembangunan IPAL Kumunal dan Terpusat; Permasalahan sanitasi selama ini belum menjadi program prioritas SKPD terkait yang ada di Kabupaten Samosir; Mobil tinja belum ada di Kabupaten Samosir sehingga menjadi kendala dalam hal penanganan penyedotan tinja; Dari hasil studi EHRA Tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 65,3% masyarakat yang memiliki septik tank, terdapat sebesar 33,6% yang belum memenuhi standard teknis; Belum ada Peraturan Daerah secara khusus tentang pengelolaan air limbah domestik; Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan hasil studi EHRA Tahun 2014, bahwa 23,8% yang memiliki saluran pembuangan air limbah selain tinja; Seluruh Kapal Motor (KM) belum memiliki sarana pengelolaan air limbah cair dan padat; Belum tersedia informasi tentang penetapan status lingkungan berdasarkan standart baku lingkungan disuatu kawasan.

Permasalahan Mendesak Persampahan

Permasalahan mendesak Drainase

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang lebih layak masih sangat rendah sehingga penyuluhan di sektor persampahan masih perlu digiatkan; 2. Belum adanya aturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku pengolahan sampah masyarakat, industri dan fasilitas medis; 3. Penambahan Jumlah penduduk dan komsumsi masyarakat secara umum berdampak pula pada peningkatan produksi sampah; 4. Belum adanya dokumen perencanaan seprti master plan persampahan, business plan persampahan, yang dibutuhkan untuk merencanakan program peningkatan pengelolaan persampahan sesuai dengan visi dan misi daerah serta arah pengembangan pembangunan Kabupaten Samosir; 5. Kurangnya jumlah sarana & prasarana persampahan sehingga terjadi penumpukan sampah (truk sampah, TPS dan alat berat); 6. Belum adanya lokasi TPA yang bersifat permanen.

1. Belum ada aturan yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat/swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana drainase di lingkungan mereka; 2. Pengelolaan drainase lingkungan yang dilakukan selama ini oleh instansi terkait terfokus pada perencanaan dan pembanagunan, sedangkan pada tataran pemeliharaan tidak lagi dilaksanakan.

3


Area Berisiko Sanitasi

4


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar........................................................................................................................ i Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................ ii Daftar Isi .................................................................................................................................. v Daftar Tabel ............................................................................................................................. vii Daftar Peta .............................................................................................................................. ix Daftar Gambar ......................................................................................................................... x Daftar Istilah ............................................................................................................................ xi BAB 1: PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1 1.2 Landasan Gerak ...................................................................................................... 3 1.2.1 Pengertian Dasar Sanitasi .............................................................................. 3 1.2.2 Lingkup Wilayah ............................................................................................. 4 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 6 1.4 Metodologi ............................................................................................................... 7 1.4.1 Metode ............................................................................................................ 7 1.4.2 Jenis Data ....................................................................................................... 7 1.4.3 Proses Penulisan/Dokumentasi Buku Putih Sanitasi ...................................... 8 1.4.4 Proses Penyepakatan Buku Putih Sanitasi ..................................................... 9 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain ........................ 10 BAB 2: GAMBARAN UMUM WILAYAH ................................................................................ 14 2.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik................................................................ 14 2.1.1 Geografis ........................................................................................................ 14 2.1.2 Kondisi Fisik.................................................................................................... 15 2.1.3 Administrasi .................................................................................................... 15 2.2 Demografi ................................................................................................................ 19 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah ..................................................................... 22 2.3.1 Keuangan Daerah ........................................................................................... 22 2.3.2 Belanja Modal Sanitasi ................................................................................... 24 2.3.3 Data Perekonomian Kabupaten Samosir ........................................................ 27 2.4 Tata Ruang Wilayah ................................................................................................ 28 2.4.1 Kebijakan Dan Strategi Umum........................................................................ 28 2.4.2 Rumusan Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Pemanfaatan Ruang ................................................................................................................................. 29 2.4.3 Konsep Pemanfaatan Ruang .......................................................................... 31 2.4.4 Konsep Pembentukan Struktur Wilayah Fungsional ....................................... 33 2.4.5 Konsep Struktur Pusat-Pusat Kegiatan .......................................................... 34 2.4.6 Kriteria Lingkungan Permukiman Dan Kawasan Pusat Kegiatan .................. 37 2.4.7 Pengelolaan Dampak Lingkungan .................................................................. 38 2.4.8 Kawasan Rawan Bencana Alam..................................................................... 39

5


2.5 Sosial Budaya .......................................................................................................... 42 2.5.1 Kondisi Pendidikan ......................................................................................... 42 2.5.2 Penduduk Miskin ............................................................................................ 43 2.5.3 Perumahan ..................................................................................................... 44 2.5.4 Kesehatan ...................................................................................................... 46 2.6 Kelembagaan Pemerintahan Daerah ....................................................................... 47 2.7 Komunikasi dan Media............................................................................................. 51 BAB 3: GAMBARAN UMUM WILAYAH ................................................................................ 52 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi ........................................................................................... 53 3.2 Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ............................................................................... 55 3.2.1 Tatanan Rumah Tangga................................................................................. 56 3.2.2 Tatanan Sekolah ............................................................................................ 64 3.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik ........................................................................... 67 3.3.1 Kelembagaan ................................................................................................. 67 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................... 71 3.3.3 Peran Serta Masyarakat ................................................................................. 83 3.3.4 Komunikasi dan Media ................................................................................... 89 3.3.5 Peran Swasta ................................................................................................. 90 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan ......................................................................... 91 3.3.7 Permasalahan Mendesak ............................................................................... 93 3.4 Pengelolaan Persampahan ..................................................................................... 94 3.4.1 Kelembagaan ................................................................................................. 94 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................... 99 3.4.3 Peran Serta Masyarakat ................................................................................. 105 3.4.4 Komunikasi dan Media ................................................................................... 107 3.4.5 Peran Swasta ................................................................................................. 108 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan ......................................................................... 109 3.4.7 Permasalahan Mendesak ............................................................................... 112 3.5 Pengelolaan Drainase Perkotaan ............................................................................ 113 3.5.1 Kelembagaan ................................................................................................. 113 3.5.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................... 115 3.5.3 Peran Serta Masyarakat ................................................................................. 120 3.5.4 Komunikasi dan Media ................................................................................... 121 3.5.5 Peran Swasta ................................................................................................. 122 3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan ......................................................................... 122 3.5.7 Permasalahan Mendesak ............................................................................... 125 3.6 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi................................................................. 126 3.6.1 Pengelolaan Air Bersih ................................................................................... 126 3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga ........................................... 128 3.6.3 Pengelolaan Limbah Medis ............................................................................ 129

6


BAB 4: PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN .................................................................................................................................. 130 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi ....................................... 130 4.1.1 Pengertian PHBS ........................................................................................... 130 4.1.2 Indikator Nasional Tentang PHBS .................................................................. 131 4.1.3 Manfaat PHBS ................................................................................................ 131 4.1.4 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Yang Sedang Berjalan........................ 135 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ...................................................... 137 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan ................................................................ 143 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan ....................................................... 144 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi................................................................. 155 BAB 5: AREA BERISIKO SANITASI ..................................................................................... 162 LAMPIRAN.............................................................................................................................. 174

7


DAFTAR TABEL 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Wilayah Kabupaten Samosir ......................................... 14 2.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan ........................................ 16 2.3 Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya 3-5 Tahun Terakhir ............................................. 20 2.4 Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun .......................................... 21 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Samosir Tahun 2009-2013 ............................ 23 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Samosir Tahun 2010-2013 .. .................................................................................................................................................. 25 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Samosir Tahun 2010-2013 ... .................................................................................................................................................. 26 2.8 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Samosir Tahun 2009-2013 ................................. 26 2.9 Realisasi Dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita ....................................................... 27 2.9.a Peta Perekonomian Kabupaten Samosir Tahun 2009-2013 ........................................... 28 2.10.a Luas Wilayah Pemanfaatan Maksimal ........................................................................... 32 2.10.b Kondisi Eksisting Dan Rencana Pusat Pelayanan di Kabupaten Samosir .................... 37 2.10.c Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir ........................ 39 2.11 Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia Di Kabupaten Samosir ............................................ 42 2.12 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan ....................................................................... 43 2.12.a Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Samosir 2008-2012 ........ 44 2.12.b Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I Menurut Kecamatan Di Kabupaten Samosir 2008-2012 ................................................................................................................................ 44 2.13 Jumlah Rumah Per Kecamatan Di Kabupaten Samosir Tahun 2012 .............................. 45 2.13.a Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Kecamatan Di Kabupaten Samosir Tahun 2012 ................................................................................................................ 45 2.13.b Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Di Kabupaten Samosir Tahun 2012.......................................................................................................................................... 46 2.13.c Banyaknya Kesehatan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Tahun 2012 ....................... 47 2.13.d Banyaknya Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Di Kabupaten Samosir Menurut Jenisnya Tahun 2012 ............................................................................................................... 47 2.14 Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi ............................................................................. 51 2.15 Media Komunikasi Dan Kerjasama Terkait Sanitasi ........................................................ 51 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI ........... 66 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (Tingkat Sekolah/Setara: SD/MI) ................................ 67 3.3 PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI ............................................................ 67 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik .................................................................................................................................................. 69 3.5 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Samosir ................................. 70 3.6 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Samosir ..................... 75 3.7 Kondisi Prasarana Dan Sarana Air Limbah Domestik ...................................................... 82 3.8 Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat) ............................ 84 3.9 Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat ........................................... 87 3.10 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Samosir .................... 90 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik.................................... 92

8


3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah ...................................................................... 92 3.13 Permasalahan Mendesak ................................................................................................. 93 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Persampahan ........... 96 3.15 Daftar Peraturan Terkait Sanitasi ..................................................................................... 97 3.16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Samosir............................ 104 3.17 Kondisi Prasarana Dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Samosir ........ 105 3.18 Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat ..................................... 106 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan Oleh Masyarakat ................................................... 107 3.20 Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan Di Kabupaten Samosir ....... 109 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan ........................................... 110 3.22 Rekapitulasi Realisasi Dan Potensi Retribusi Persampahan......................................... 110 3.23 Permasalahan Mendesak ................................................................................................. 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan ............................................................................................................................................... 114 3.25 Daftar Peraturan Terkait Drainase Perkotaan................................................................ 114 3.26 Luas Wilayah Genangan ............................................................................................... 116 3.27 Kondisi Sarana Dan Prasarana Drainase Yang Ada Di Kabupaten Samosir ................ 116 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat)........................... 120 3.29 Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan Oleh Masyarakat ......................................... 121 3.30 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Samosir ............................................................................................................................................... 122 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Drainase Perkotaan................................................ 123 3.32 Realisasi Dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan .................................................... 124 3.33 Permasalahan Mendesak .............................................................................................. 125 3.34 Sistem Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Samosir .......................... 128 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Samosir ............................... 128 3.36 Pengelolaan Limbah Medis Di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan ........................................ 129 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Tahun 2015 .......................... 133 4.2 Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Yang Sedang Berjalan ............................................... 136 4.3 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015 ........ 138 4.5 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Sedang Berjalan............................. 143 4.4 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015................... 143 4.6 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2015 ....... 144 4.7 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2015 ....... 145 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Sedang Berjalan .............................. 154 4.9 Rencana Program Dan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2015 ..................................... 156 4.10 Kegiatan Yang Sedang Berjalan.................................................................................... 160 5.1 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik.................................................................. 167 5.2 Area Berisiko Sanitasi Persampahan ............................................................................ 169 5.3 Area Berisiko Sanitasi Drainase .................................................................................... 171

9


DAFTAR PETA 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5.1 5.2 5.3

Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Samosir....................... Peta Administrasi Kabupaten Samosir....................................................... Rencana Struktur Ruang Kabupaten Samosir............................................ Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Samosir......................................... Peta Wilayah Kajian Sanitasi...................................................................... Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk IPAL Terpusat............................................................................................. Peta Cakupan Layanan Persampahan...................................................... Peta Jaringan Drainase Dan Wilayah Genangan Kabupaten Samosir....................................................................................................... Peta Cakupan Layanan Air Bersih Pada Wilayah Kajian BPS.................. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik...................................................................................................... Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan................................................. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan.......................................

Halaman 17 18 40 41 54 73 102 117 122 164 165 166

10


DAFTAR GAMBAR Halaman 51 50 58 61

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.................................... Struktur SKPD Yang Terkait Dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Samosir..... Grafik CTPS Di 5 (Lima) Waktu Penting.................................................................... Grafik Persentase Penduduk Yang Melakukan BABS.............................................. Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran Pada Wadah Penyimpanan Dan Penanganan Air)...................................................................................................... 3.4 Grafik Pengolahan Sampah Setempat.................................................................... 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL.......................................................................... 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja.................................................................... 3.7 Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman Dan Tidak Aman............................. 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik..................................... 3.9 Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir....................................................................................................................... 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah................................................................................. 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah.............................................................................. 3.12 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan.............................................. 3.13 Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir....................................................................................................................... 3.14 Grafik Presentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin.............................. 3.14.a Grafik Lokasi Genangan di Sekitar Rumah Berdasarkan Study EHRA.......................................................................................................................... 3.14.b Air Menggenang Jika Terjadi Banjir Berdasarkan Study EHRA……………………. 3.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan....................................... 3.16 Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir....................................................................................................................... 3.17 Grafik Sumber Air Minum Berdasarkan Studi EHRA.................................................. 3.17.a Grafik Akses Terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum Dan Memasak.......................

62 63 64 72 72 74 90 100 101 103 108 115 118 118 119 121 126 127

11


DAFTAR ISTILAH APBD AMPL BAB BAPPEDA BAPPERMAS BKKBN BLT BOD BORDA BPS CI CL CSR CTPS DBD DISPENDA DKP DLH DPKKD DPRK DSCR DSS EHP EHRA Enu FGD GIS HU IPAL IPLT Kemenkes MDGs Masterplan MPS PHBS PPSP RPJM RTRW SSK TARUKIM K&P TPS

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

3R

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Buang Air Besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Langsung Tunai Biological Oxygen Demand Bremen Overseas Research and Development Agency Badan Pusat Statistik Confidence Interval Confidence Level Corporate Social Responsibility Cuci Tangan Pakai Sabun Demam Berdarah Dengue Dinas Pendapatan Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Debt-Service Coverage Ratio Diagram Sistem Sanitasi Environmental Health Project Environment and Health Risk Assessment Enumerator (Petugas Pengumpulan Data) Focus Group Discussion Geographical Information System Hidran Umum Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kementerian Kesehatan Milenium Development Goals Rencana Induk Memorandum Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Tata Ruang Wilayah Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Tata Ruang Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle

12


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari semangat kegiatan nasional seiring saat sekarang bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu meratifikasi Milenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar. Aktivitas pembangunan yang pesat saat ini, di satu sisi memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun di sisi lain juga berimplikasi pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini diiringi pula oleh laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastruktur, pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Rendahnya

kepedulian

masyarakat

terhadap

peranan

penyehatan

lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar sembarangan di sungai dan kebun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kabupaten Samosir mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diantaranya melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan layak dimanfaatkan. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan

13


tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Samosir, masih banyak dijumpai masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan sanitasi yang sangat minim. Masih sering dijumpai sebagian masyarakat yang membuang hajatnya di sungai karena tidak mempunyai saluran pembuangan khusus untuk pembuangan air limbah rumah tangga maupun air buangan dari kamar mandi. Bahkan terkadang masih dijumpai masyarakat yang membuang hajatnya di pekarangan rumahnya masing-masing. Hal ini terjadi selain disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang sulit diubah dan kualitas pendidikan yang relatif rendah dari masyarakat pun memang sangat berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Sementara itu pembangunan sektor sanitasi yang merupakan salah satu pelayanan dasar saat ini belum mendapat perhatian serius dan cenderung tertinggal dibandingkan sektor lain. Untuk mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, dipandang perlu untuk dilakukan suatu program untuk mempercepat pembangunan sanitasi perkotaan. Adapun sub sektor yang

perlu penangan segera adalah air limbah domestik,

persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan. Target dari Program Percepatan Sanitasi Perkotaan antara lain Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), penerapan praktik reduce, reuse, dan recycle (3R) secara nasional dan peningkatan sistem tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah menjadi sanitary landfill, serta pengurangan genangan air di kawasan strategi perkotaan. Untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak diperlukan suatu baselineline data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), serta keperluan pemantauan

14


dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi maka diperlukan buku panduan yang dilebih dikenal dengan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan data teraktual dan telah disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi dengan karakteristik: 1.

Disusun oleh, dari dan untuk Kabupaten;

2.

Komprehensif, multisektor dan terintegrasi;

3.

Berdasarkan data empiris (aktual);

4.

Gabungan pendekatan top down dan bottom up.

Arti penting dokumen BPS bagi Kabupaten Samosir antara lain dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.

Kondisi sanitasi Kabupaten Samosir saat ini dapat diketahui secara menyeluruh. Kondisi ini dapat menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi;

2.

Pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Samosir tersaji dengan lebih jelas dan tepat sasaran;

3.

Buku Putih Sanitasi dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi di Kabupaten Samosir;

4.

Buku Putih Sanitasi dapat digunakan juga sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang sanitasi.

1.2

Landasan Gerak

1.2.1

Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan sekitar menjadi bersih dan sehat. Adapun ruang lingkup sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu air limbah, persampahan dan drainase tersier, dengan mempertimbangkan komponen

15


terkait sanitasi seperti air bersih, limbah industri rumah tangga dan limbah medis. (sullage). Air Limbah Domestik, yaitu limbah cair rumah tangga yang mencakup limbah black water dan grey water. Limbah black water adalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga, yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan. Penanganan air limbah domestik harus mempertimbangkan kaitan antara pengelolaan air limbah domestik yang aman dan pengelolaan air minum khususnya dalam pengamanan sumber daya air. Sampah Rumah Tangga, yaitu limbah padat (sampah) basah dan kering yang dihasilkan dari rumah tangga. Drainase Lingkungan, yaitu drainase tersier/mikro dengan cakupan layanan kurang dari 4 (empat) hektar, dengan lebar dasar saluran kurang dari 0,80 meter. Drainase lingkungan pada umumnya direncanakan, dibangun, dan dirawat oleh masyarakat dan atau pemeritah kabupaten/kota. Promosi Higiene dan Sanitasi yaitu usaha menantang perilaku adaptif dari masyarakat yang hidup di lingkungan yang kotor dan tidak sehat, tanpa memancing protes mereka dan tanpa tindakan kolektif yang spontan, dengan cara memancing rasa ingin tahu mengenai solusi yang mudah untuk dilaksanakan. 1.2.2

Lingkup Wilayah Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Samosir yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 121.594 jiwa. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015 merupakan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Samosir yang terpilih melalui pemilukada tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir tahun 2011-2015. Dengan tetap mendukung visi pembangunan jangka menengah nasional yaitu: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dan visi pembangunan jangka menengah Sumatera Utara yaitu Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keberagaman maka ditetapkan visi pembangunan daerah Kabupaten Samosir tahun 2011-2015 sebagai berikut:

16


“ Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan Yang Inovatif 2015 ” Makna dari uraian visi tersebut adalah: 

Wisata

Lingkungan

mengandung

makna

bahwa

pariwisata

yang

mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan lingkungan di masa kini dan masa mendatang dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan sekitar dan masyarakat tuan rumah. Arah pengembangan destinasi pariwisata lingkungan adalah pariwisata berkelanjutan yaitu upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kwalitas

hidup

melalui

pengaturan,

penyediaan

pengembangan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Potensi wisata alam dan budaya Kabupaten Samosir akan lestari dengan kegiatan konservasi lingkungan, sebagai asal muasal bagi semua etnis batak di dunia yang merupakan wilayah hasil letusan vulkanik tertua dan terbesar di dunia, kaya akan seni dan budaya, situs/artefak sejarah, panorama yang indah dan iklim yang sejukmerupakan potensi yang sangat besar untuk menjadi tujuan wisata primadona. 

Inovatif mempunyai makna bahwa Kabupaten Samosir akan berkreasi, mau dan dapat mengadakan pembaharuan sesuai tantangan, untuk menggali dan memperkenalkan hal-hal yang baru akan seni, budaya dan situs/artefak sejarah etnis Batak maupun kawasan rekreasi yang berbasis lingkungan.

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011-2015  Memantapkan good governance dengan dukungan SDM yang berkualitas dan sarana yang memadai dan berstandard;  Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan terkendali;  Meningkatkan infrastruktur dan konservasi alam yang handal berdasarkan tata ruang yang mantap untuk mendukung industri pariwisata berbasis lingkungan dan budaya;  Meningkatkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum;  Mengembangkan jejaring yang sinergis kepada semua pihak.

17


Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Samosir Penataan ruang Kabupaten Samosir dititik beratkan pada upaya untuk mengembangkannya sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis ekologi. Semua kegiatan yang ditata di atas ruang Kabupaten, baik yang berada di daratan Sumatera maupun di Pulau Samosir, harus mempertimbangkan sistem

lingkungannya. Tidak ada satu kegiatan pun yang ditata dengan mengubah bentang alam asli yang sudah ada. Bentang alam (landscape) alami Kabupaten Samosir harus dipertahankan agar visi Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis pada kekayaan alam dapat tercapai. 1.3

Maksud dan Tujuan a.

Maksud

Salah satu kebijakan nasional dalam penanganan sanitasi tersebut adalah dengan melaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman, dimana untuk dapat menyusun prioritas penanganan, peningkatan pelayanan sanitasi tersebut maka diperlukan informasi yang cukup baik diantaranya adalah pemetaan kondisi sanitasi permukiman saat ini sehingga hal tersebut perlu dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi ini diharapkan dapat dan mampu menggambarkan profil kondisi sanitasi permukiman saat ini dengan maksud sebagai berikut: i.

Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Perekonomian masyarakat melalui kontribusi subsektor pelayanan sanitasi.

ii.

Memperbaiki dan Meningkatkan performa profil sanitasi Kabupaten melalui: 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat (pemerintah,masyarakat, dan swasta);



Pemantapan Strategi dalam proses perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan dan berkelanjutan;



Meningkatnya tingkat investasi Buku putih sanitasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk prioritas penanganan baik sifat subsektor yang diprioritaskan maupun area/kawasan/wilayah yang diprioritaskan untuk penanganan, dimana bentuk penanganannya akan disusun dalam dokumen rencana.

18


b.

Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir sebagai berikut: 1. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi; 2. Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini; 3. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi

dan

menjalankan

perannya

untuk

berpartisipasi

dalam

pembangunan sanitasi di Kabupaten Samosir ke depan; 4. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi dimasa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang telah disepakati bersama; 5. Menjadi bahan masukan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 1.4

Metodologi

1.4.1

Metode Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang sifatnya sampling. Data sekunder yang digunakan merupakan data-data yang dimiliki oleh berbagai SKPD dan data

yang telah

berbentuk laporan seperti: Samosir Dalam Angka, Profil Kesehatan, Dokumentasi, Data persampahan, RPJMD, RPJPD, RPI2JMD, Renstra dan Renja SKPD terkait. Sementara untuk data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survey terhadap sampel dari populasi. Data primer tersebut dikumpulkan dengan pelaksanaan studi analisis resiko kesehatan lingkungan/Environmental Health Risk Assesment (EHRA), survei peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. 1.4.2

Jenis Data Sumber data dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir, meliputi: a.

Data Primer Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain:  Environmental Health Risk Assessment (EHRA);

19


 Survey Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. b.

.

Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain: Data profil umum antara lain:  Geografis, Administratif & Geohidrologis;  Demografis;  Keuangan dan Perekonomian Daaerah;  Sosial & Budaya;  Tata Ruang Wilayah; 

Kelembagaan Daerah.

Data profil sanitasi meliputi antara lain:  Data Teknis: Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan;  Data Non Teknis: Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan. 1.4.3

Proses Penulisan/Dokumentasi Buku Putih Sanitasi Bab 1:Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.7 Komunikasi dan Media Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi 3.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi 3.2.1 Tatanan Rumah Tangga 3.2.2 Tatanan Sekolah 3.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Peran Serta Masyarakat

20


3.3.4 Komunikasi dan Media 3.3.5 Peran Swasta 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Permasalahan Mendesak 3.4 Pengelolaan Persampahan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Peran Serta Masyarakat 3.4.4 Komunikasi dan Media 3.4.5 Peran Swasta 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Permasalahan Mendesak 3.5 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.5.1 Kelembagaan 3.5.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.5.3 Peran Serta Masyarakat 3.5.4 Komunikasi dan Media 3.5.5 Peran Swasta 3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.5.7 Permasalahan Mendesak 3.6 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.6.1 Pengelolaan Air Bersih 3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.6.3 Pengelolaan Limbah Medis Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 1.4.4

Proses Penyepakatan Buku Putih Sanitasi Data yang didapat untuk mencapai penyepakatan adalah dari studi literatur dan survei diolah tim teknis sesuai petunjuk praktis penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota untuk disepakati melalui forum rapat Pokja Kabupaten Samosir dan ada beberapa tahapan yang dilaksanakan seperti pada gambar di bawah ini:

21


Pertemuan koordinasi internalisai & persamaan persepsi

  Lokalatih-1  

  

Perencanaan strategis kontek BPS Penyusunan BPS

Penetapan wilayah kajian Pengumpulan data primer (studi SSA, media, PMJK, Promosi hygiene, sanitasi sekolah) Pemetaan kelembagaan Pemetaan keuangan EHRA



Pembekalan -1 BP Sanitasi





Pembekalan -1 BP Sanitasi



Finalisai Buku Putih

Analisis lingkungan internal &eksternal (Penetapan kondisi awal pengelola an sanitasi) Penetapan area beresiko

Identifikasi rencana peningkatan layanan dan rencana implementasi N+1 Pengelolaan konsultasi publik

Konsultasi Publik Buku

Putih

Sanitasi 1.5

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.1

Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Samosir ini antara lain: 1.5.1.1. Dasar Hukum Skala Nasional Dasar Hukum Skala Nasional 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3496); 2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

22


Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 4. Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

Lingkungan

tentang Hidup

(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNPSPALP).

23


1.5.1.2. Dasar Hukum Skala Propinsi 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2005 –

2025; 2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23).

1.5.1.3. Dasar Hukum Skala Kabupaten 1. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor Tanggal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kabupaten Samosir Tahun 2014; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015; 4. Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor I Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014. 1.5.2

Hubungan Buku Putih dengan Perencanaan Lain a.

Buku Putih dengan RPJPD

24


Dokumen RPJP Kabupaten Samosir tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b.

Buku Putih dengan RPJM Buku putih menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Tahun 2011-2015 sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan.

c.

Buku Putih dan RTRW Kabupaten Samosir Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RTRW Kabupaten Samosir bahwa RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan SSK harus mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wiklayah terlaksana pula implementasi dari Buku Putih Sanitasi.

d.

Buku Putih Sanitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.

25


BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Geografis, Kondisi Fisik, dan Administrsi 2.1.1. Geografis Berdasarkan letak astronomis Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada posisi 2021’38’’-2049’48’’ Lintang Utara dan 98024’00”-99001’48’’ Bujur Timur dengan ketinggian antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Samosir sebelah utara berbatasan dengan Luas wilayah Kabupaten Samosir +2.069,05 km2 terdiri dari luas daratan +1.444,25 km2 (69,80 persen) yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba dan sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera dan luas wilayah danau +624,80 km2 (30,20 persen). Kabupaten Samosir berada di dataran tinggi pegunungan bukit barisan dengan ketinggian 904-2.157 m.dpl. Sub DAS Kabupaten Samosi termasuk ke dalam DAS Asahan Toba. Adapun DAS Asahan Toba terdiri dari 66 (enam puluh enam) sub DAS yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kecamatan. Sub DAS terluas adalah Sub DAS Kuasan dengan ukuran 21.372,53 ha yang berada di Kabupaten Asahan sedangkan sub DAS yang tersempit berada di wilayah Kabupaten Samosir yaitu sub DAS Arun dengan ukuran 13.481,16 ha. Dari 66 sub DAS tersebut yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Samosir adalah sebanyak 13 (tiga belas) sub das yang diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1: Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Samosir No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Sub DAS Sijama-jama Binanga Bolon Guluan Silabung Simala Simaratuang Ringgo Bodang Sitiung-tiung Arun Parembakan

Kecamatan Onanrunggu Onanrunggu Pangururan Simanindo Onanrunggu Pangururan Sianjur Mula-mula Kecamatan Harian Onanrunggu Pangururan Harian

Luas (Ha) 6.741,50 5.557,28 10.133,19 5.822,76 5.247,19 8.710,75 6.396,17 9.221,49 4.532,05 0,117 7.892,91

Sumber: Buku I Penyusunan Review Batas Sub DAS di SWP DAS Asahan Barumun Tahun 2010, BPDAS Asahan Barumun Pematang Siantar

26


2.1.2. Kondisi Fisik a.

Topografi Keadaan topografi dan kontur tanahnya beraneka ragam yaitu datar (10%), landai (20%), miring (55%) dan terjal (15%). Struktur tanahnya labil dan berada pada jalur gempa tektonik dan vulkanik. Komposisi tanah didominasi tanah diatomae, tufa toba, pasir bercampur tanah liat dan kapur.

b.

Keadaan Iklim Kabupaten Samosir beriklim basah dengan suhu 170C-290C dan kelembaban rata-rata 5,04%. Selama tahun 2012 rata-rata curah hujan per bulan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Sianjur Mula-mula yaitu 185,67 mm, disusul oleh Kecamatan Sitio-tio 167,75 mm, Kecamatan Pangururan 140,00 mm, Kecamatan Simanindo 137,67 mm, Kecamatan Palipi 115,83 mm, Kecamatan Onan Runggu 110,25 mm, Kecamatan Harian 86.67 mm, Kecamatan Ronggur Nihuta 80,08 mm, dan yang terendah terdapat di Kecamatan Nainggolan yaitu 34,05 mm. Sementara itu rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan yang tertinggi adalah di Kecamatan Sianjur Mula-mula yaitu 15,17 hari, disusul oleh Kecamatan Pangururan 12,50 hari, Kecamatan Sitio-tio 10,67 hari, Kecamatan Simanindo 9,92 hari, Kecamatan Onan Runggu 9,67 hari, Kecamatan Palipi 9,08 hari, Kecamatan Ronggur Nihuta 7,83 hari, dan terendah terdapat di Kecamatan Nainggolan dan Harian yaitu masing-masing 7,50 hari.

2.1.3. Administrasi Kabupaten Samosir adalah pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang di bentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai yang diremikan pada tanggal 07 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan diresmikannya Kabupaten Samosir kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan Penjabat Bupati Samosir pada tanggal 15 Januari 2004. Secara administratif wilayah Kabupaten Samosir memiliki 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Samosir mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;

27




Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan;



Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Tabel 2.2: Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan Jumlah Desa, Kelurahan

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan /Desa

Sianjur Mula-mula Harian Sitio-tio Onanrunggu Nainggolan` Palipi Ronggurnihuta Pangururan Simanindo Jumlah

12 13 8 12 13 17 8 28 21 128

Luas Wilayah Administrasi (Ha) 14.024 56.045 5.076 6.089 8.786 12.955 9.487 12.143 19.820 1444.25

(%) thd total 9,7% 38,81% 3,51% 4,21% 6,08% 8,97% 6,56% 8,40% 13,72% 100%

Terbangun (%) thd (Ha) total 1.402 10% 5.605 10% 508 10% 609 10% 879 10% 1.296 10% 494 10% 1.214 10% 1.982 10%

Sumber: Samosir Dalam Angka 2013 Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Harian dengan luas ± 560,45 km2 atau seluas 38,81% dari luas kabupaten. Terluas kedua adalah Kecamatan Simanindo dengan luas 198,20 km2 atau 13,72% dari luas kabupaten sedangkan Kecamatan Sitio-tio dengan luas 50,76 km2 atau 3,51% dari luas kabupaten merupakan wilayah kecamatan paling sempit.

28


Peta 2.1: Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Samosir

Sumber: Bappeda Kabupaten Samosir 2014

29


Peta 2.2: Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Sumber: RTRW 2008-2028 Kabupaten Samosir 30


2.2.

Demografis Kabupaten Samosir dengan luas daratan 1.444,25 km2 berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 121.594 jiwa, terdiri dari 60.384 penduduk laki-laki (49.66%) dan 61.210 penduduk perempuan (50.34%) dengan rasio jenis kelamin sebesar 98.65 dan angka kepadatan penduduk mencapai 84.19 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga adalah 29.775 rumah tangga dengan rata-rata penduduk tiap rumah tangga sebesar 4,08 jiwa/rumah tangga. a)

Proyeksi Penduduk Kabupaten Samosir Untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten

Samosir sampai

dengan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2016, akan digunakan pendekatan Aritmetic rate of growth berdasarkan pada angka pertumbuhan rata-rata Kabupaten Samosir sebesar 0.02% per tahun untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Samosir hingga tahun 2016. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dengan menggunakan metode tersebut maka jumlah penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah sebesar 129.387 jiwa. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

31


Tabel 2.3: Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya 3 - 5 Tahun Terakhir Tahun 2011 Jumlah Penduduk

Kecamatan

Tahun 2012

Tahun 2013

Jumlah RT

Luas Wilaya h (Km2)

Kepadata n Penduduk (jiwa/km2)

(4)

(6)

(8)

(9)

Jumlah Penduduk

Jumlah RT

Luas Wilaya h (Km2)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

L

P

Total

(8)

(9)

(2)

(3)

Jumlah Penduduk

Jumlah RT

Luas Wilayah (Km2)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

(4)

(6)

(8)

(9)

L

P

Total

(2)

(3)

(4)

(6)

SIANJUR MULA MULA

4.614

4.524

9.138

2.318

140,24

65,16

4.682

4.604

9.286

2386

140,24

66,22

4.698

4.613

9.311

2.394

140,24

66,39

HARIAN

3.884

3.976

7.860

1.875

560,45

14,02

3.941

4.047

7.988

1929

560,45

14,25

3.955

4.055

8.010

1.937

560,45

14,29

SITIO-TIO

3.558

3.566

7.124

1.750

50,76

140,35

3.612

3.627

7.239

1801

50,76

142,61

3.624

3.636

7.260

1.808

50,76

143,03

ONAN RUNGGU

5.100

5.229

10.329

2.657

60,89

169,63

5.175

5.322

10.497

2734

60,89

172,39

5.193

5.332

10.525

2.744

60,89

172,85

NAINGGOLAN

5.842

6.007

11.849

2.956

87,86

134,86

5.928

6.113

12.041

3042

87,86

137,05

5.948

6.126

12.074

3.053

87,86

137,42

PALIPI

7.984

8.103

16.087

3.797

129,55

124,18

8.102

8.246

16.348

3907

129,55

126,19

8.129

8.263

16.392

3.922

129,55

126,53

RONGGUR NIHUTA

4.136

4.220

8.356

1.959

94,87

88,08

4.197

4.295

8.492

2016

94,87

89,51

4.211

4.303

8.514

2.023

94,87

89,74

PANGURURAN

14.701

14.711

29.412

6.733

121,43

242,21

14.918

14.971

29.889

6929

121,43

246,14

14.969

15.001

29.970

6.954

121,43

246,81

SIMANINDO

9.685

9.813

19.498

4.889

198,2

98,38

9.829

9.985

19.814

5031

198,2

99,97

9.861

10.007

19.868

5.050

198,20

100,24

TOTAL

59.504

60.149

119.653

28.934

1444,25

82,85

60.384

61.210

121.594

29.775

1444,25

84,19

60.588

61.336

121.924

29.885

1.444,25

84,42

(1)

L

P

Total

(2)

(3)

Sumber: Samosir Dalam Angka 2013

32


Tabel 2.4: Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Kecamatan

Jumlah Penduduk 2011

2012

2013

2014

Jumlah RT 2015

2016

2011

2012

2013

2014

Kepadatan Penduduk 2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

SIANJUR MULA MULA

9.138

9.286

9.311

9.497

9.687,16

9.880,91

2.318

2386

2.394

2.584

2.778

2.975

65,16

66,22

66,39

69

69,08

HARIAN

7.860

7.988

8.010

8.170

8.333,60

8.500,28

1.875

1929

1.937

2.100

2.267

2.437

14,02

14,25

14,29

15

14,87

SITIO-TIO

7.124

7.239

7.260

7.405

7.553,30

7.704,37

1.750

1801

1.808

1.956

2.107

2.261

140,35

142,61

143,03

149

148,80

ONAN RUNGGU

10.329

10.497

10.525

10.736

10.950,21

11.169,21

2.657

2734

2.744

2.959

3.178

3.401

169,63

172,39

172,85

180

179,84

NAINGGOLAN

11.849

12.041

12.074

12.315

12.561,79

12.813,03

2.956

3042

3.053

3.299

3.551

3.807

134,86

137,05

137,42

143

142,98

PALIPI

16.087

16.348

16.392

16.720

17.054,24

17.395,32

3.797

3907

3.922

4.256

4.597

4.945

124,18

126,19

126,53

132

131,64

RONGGURNIHUTA

8.356

8.492

8.514

8.684

8.857,97

9.035,12

1.959

2016

2.023

2.197

2.374

2.555

88,08

89,51

89,74

93

93,37

PANGURURAN

29.412

29.889

29.970

30.569

31.180,79

31.804,40

6.733

6929

6.954

7.565

8.189

8.825

242,21

246,14

246,81

257

256,78

SIMANINDO

19.498

19.814

19.868

20.265

20.670,67

21.084,08

4.889

5031

5.050

5.455

5.869

6.290

98,38

99,97

100,24

104

104,29

TOTAL

119.653

121.594

29.885

124.361

126.850

129.387

28.934

29.775

29.885

32.372

34.909

37.497

1076,87

1094,33

1097,3

1142

1141,65

Sumber: Samosir Dalam Angka 2013, diolah

33

2016 70,46 15,17 151,78 183,43 145,83 134,27 95,24 261,92 106,38 1164,48


2.3.

Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.3.1

Keuangan daerah Dalam Perencanaan Anggaran dan Belanja Negara, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah penerimaan daerah untuk pembangunan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sangat menentukan kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam era otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam

melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Samosir didukung APBD yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan APBD Kabupaten Samosir tahun 2011 sampai tahun 2013 tampak pada Tabel berikut:

34


Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Samosir 2011-2013

(2)

2011 Rp) (3)

Realisasi 2012 (Rp) (4)

2013 (Rp) (5)

1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN Pendapatan asli daerah Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

14.201.578.951,58 5.016.902.831,00 3.821.866.011,00 1.063.464.285,05 4.299.345.824,53

17.459.630.442,98 3.663.739.163,00 7.576.136.047,12 1.556.240.369,00 4.663.514.863,86

26.661.345.261,12 5.893.394.376,00 9.395.054.099,81 1.614.100.906,00 9.758.795.879,31

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.3 1.2.3.1

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) Dana alokasi umum (DAU) Dana alokasi khusus (DAK) Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan bagi hasil pajak Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pendapatan lainnya

340.922.770.731,00 334.265.150.028,00 14.959.164.623,00 693.891.405,00 282.988.294.000,00 35.623.800.000,00 6.657.620.703,00 6.657.620.703,00 0,00 0,00

385.659.566.729,00 380.799.446.952,00 18.124.553.220,00 3.417.694.732,00 331.412.601.000,00 27.844.598.000,00 4.860.119.777,00 4.860.119.777,00 0,00 0,00

445.738.482.532,00 441.138.043.294,00 16.482.603.689,00 6.347.259.605,00 384.760.680.000,00 33.547.500.000,00 4.600.439.238,00 4.600.439.238,00 0,00 0,00

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bantuan keuangan dari propinsi Penerimaan biaya pemungutan pajak Annual Fee Inalum Dana tambahan penghasilan dan tunjangan profesi PNSD Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bantuan operasional sekolah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)

60.795.505.585,00 19.531.593.957,00 376.624.548,00 0,00 15.401.446.080,00 7.524.814.000,00 13.506.027.000,00 4.455.000.000,00

44.613.176.626,00 10.907.620.000,00 328.549.524,00 5.901.201.102,00 27.475.806.000,00 -

57.381.027.507.00 2273810000 301289789 15.193.512.218 39.612.415.500,00 -

A

TOTAL PENDAPATAN

415.919.855.267,58

447.732.373.797,98

529.780.855.300,12

2. 2.1

BELANJA Belanja Operasi

299.822.642.348,00

314.658.538.232,00

43.873.128.920,50

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja barang Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja Bantuan Keuangan

215.778.403.867,00 72.930.529.337,00 9.655.734.500,00 1.457.974.644,00

235.652.116.038,00 72.040.092.664,00 5.191.661.530,00 1.774.668.000,00

55.611.672.248,00 77.120.396.142.50 850.329.000,00 4.956.350.000,00 334.381.530,00

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Belanja Modal Belanja tanah Belanja peralatan dan mesin Belanja gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja aset tetap lainnya

119.695.960.249,00 2.397.611.177,00 26.267.502.328,00 25.035.388.680,00 53.035.736.658,00 12.959.721.406,00

85.423.664.353,00 1.076.220.994,00 16.779.449.891,00 21.035.568.248,00 44.352.300.220,00 2.180.125.000,00

162.439.730.267,00 1.350.924.478,00 11.240.188.093,00 23.880.532.538,00 121.858.378.065,00 4.109.707.093,00

2.3 2.3.1

Belanja Tidak Terduga Belanja tak terduga

190.300.200,00 190.300.200,00

748.394.625,00 748.394.625,00

59.000.000,00 59.000.000,00

Jenis Pendapatan Daerah (1)

35


454.930.000,00 273.000.000,00 181.930.000,00 10.978.999.300,00 10.978.999.300,00 431.142.832.097,00 (15.222.976.829,42)

Realisasi 2012 (Rp) 14.181.609.250,00 971.200.000,00 536.200.000,00 435.000.000,00 13.210.409.250,00 13.210.409.250,00 415.012.206.460,00 32.720.167.337,98

2013 (Rp) 15.856.076.362,00 971.200.000,00 436.000.000,00 535.200.000,00 14.884.876.362,00 14.884.876.362,00 522.227.935.549,50 7.552.919.750.62

87.391.608.424,94 47.240.099.424,94

62.387.677.929,08 31.331.373.929,08

93.428.803.952,06 63.427.803.952,06

40.151.509.000,00

31.056.304.000,00

30.001.000.000,00

40.000.000.000,00

31.000.000.000,00

30.000.000.000,00

151.509.000,00

56.304.000,00

1.000.000,00

87.391.608.424,94

62.387.677.929,08

93.428.803.952,06

40.837.257.666,44 632.875.666,44 204.382.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.837.257.666,44 46.554.350.758,50 31.331.373.929,08

31.680.041.315,00 471.457.315,00 208.584.000,00 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 31.680.041.315,00 30.707.636.614,08 63.427.803.952,06

31.451.333.671,00 1.451.333,671,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 31.451.333.671,00 61.977.470.281,06 69.530.390.031,68

Jenis Pendapatan Daerah 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2 2.4.2.1 B C

Belanja Transfer Transfer Bagi Hasil ke Desa Bagi hasil pajak Bagi hasil retribusi Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa TOTAL BELANJA Surplus/(Defisit) (A - B)

3. 3.1 3.1.1

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Daerah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan kembali Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas : - Penerimaan kembali investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas - Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada badan/ lembaga swasta Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.1.2

D 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 E F G

2011 Rp)

Pengeluaran Daerah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas - Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto (D - E) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sumber: APBD Kabupaten Samosir, diolah 2.3.2

Belanja Modal Sanitasi Di Kabupaten Samosir belanja sanitasi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 belanja sanitasi sebesar Rp.10.543.875.825,00. Anggaran ini meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp.16.795.150.325,00. Pada tahun 2013 total belanja sanitasi sebesar Rp.18.238.993.590,00. Anggaran untuk belanja sanitasi di Kabupaten Samosir masih sangat kurang dan masih sangat tergantung dengan kucuran dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Subsektor yang mendapat alokasi pendanaan terbesar berturut-turut adalah subsektor drainase, air limbah dan selanjunya subsektor persampahan. Subsektor drainase memiliki alokasi anggaran yang cukup besar diantara dua sektor lainnya, hal ini disebabkan subsektor ini membutuhkan dana yang besar untuk memperbaiki saluran air dan normalisasi sungai yang rawan terhadap banjir dan genangan.

36


Subsektor Limbah merupakan subsektor yang harus banyak mendapat perhatian pemerintah. Memang telah banyak pembuatan MCK dilakukan, baik perbaikan MCK di permukiman maupun di sekolah-sekolah melalui Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa, maupun Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir. Sub sektor persampahan juga harus semakin dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, mengingat sebagian masyarakat Samosir masih termasuk kategori pedesaan dimana masyarakat mengolah sendiri sampah dengan cara dibakar dan timbun. Pelayanan persampahan hanya di daerah perkotaan terutama di jalan-jalan protokol dan pasar. Jika dihubungkan dengan jumlah penduduk maka akan dapat kita peroleh belanja sanitasi perkapita selama tiga tahun terakhir, dimana belanja sanitasi perkapita merupakan total belanja sanitasi pada satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. tabel berikut menggambarkan Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Samosir selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011-2013. Tabel 2.6: Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Samosir Tahun 2011-2013

No

Deskripsi

1

Total Belanja Sanitasi

2

Jumlah Penduduk

3

Belanja Sanitasi Perkapita

Tahun 2011 (Rp)

2012 (Rp)

Rata-rata (Rp)

2013 (Rp)

10.543.875.825,00

16.795.150.325,00

18.238.993.590,00

18.520.929.584,00

121.594

29.885

124.361

91946,66

138.124,83

610.305,96

165.073,01

201.431,24

Sumber: APBD Kabupaten Samosir, diolah

37


Tabel 2.7: Perhitungan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kab/Kota Tahun 2011-2014 No

Uraian

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) Air Limbah Domestik Sampah rumah tangga Drainase perkotaan PHBS

2 2.1 2.2 2.3

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan Permukiman

3 4

Belanja Sanitasi (Rp.) 2012 2013

2011

Rata-rata Pertumbuhan

2014

0 40.000.000

0 110.000.000

0 110.000.000

0 40.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1,115,950,000 853,380,000 0

866,473,000 976,404,000 0

817,135,000 1,002,573,000 0

1.066.070.000 1,431,947,000 0

0.80 19.97

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

0

0

0

0

0

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi

0

0

0

0

0

2,039,330,000

1,982,877,000

1,959,708,000

2,568,017,000

9.03

219.533.000.000

176.768.000.000

308.460.000.000

349,632,944,644.00

22.79

0.93

1.12

0.64

0.73

0.83

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung

37.12 0

Sumber : APBD tahun 2011 – 2014, diolah

Tabel 2.8: Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Samosir Tahun 2011-2013 No

Tahun

Deskripsi

1

Total Belanja Sanitasi

2

Jumlah Penduduk

3

Belanja Sanitasi Perkapita

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

Rata-rata (Rp)

10.543.875.825,00

16.795.150.325,00

18.238.993.590,00

18.520.929.584,00

121.594

29.885

124.361

91946,66

138.124,83

610.305,96

165.073,01

201.431,24

Sumber : APBD dan BPS, diolah

38


Tabel 2.9: Realisasi Dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita No

SKPD

1 1.a 1.b

Retribusi Air Limbah Realisasi retribusi Potensi retribusi

2 2.a 2.b

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2011 2012 2013

2010

Pertumbu han (%)

2014

-

-

-

-

-

-

Retribusi Sampah Realisasi retribusi Potensi retribusi

99,710,000 -

113,393,000 -

112,299,000 -

108,000,000 120,000,000

81,038,000 -

-4,01 -

3 3.a 3.b

Retribusi Drainase Realisasi retribusi Potensi retribusi

-

-

-

-

-

-

4

Total Realisasi (1a+2a+3a)

99,710,000

113,393,000

112,299,00

128,000,000

81,038,000

-4,01

5

Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)

-

-

-

-

-

-

6

Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

Retribusi

Sanitasi

Sumber : Dinas Tarukim Kab. Samosir Tahun 2014

2.3.3

Data Perekonomian Kabupaten Samosir Struktur ekonomi menggambarkan kontribusi atau peranan masingmasing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam konteks lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor. Struktur ekonomi dapat menggambarkan kemajuan suatu daerah. Semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan sedangkan sektor sekunder dan tersier menunjukkan peningkatan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur. Secara riil, fluktuasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergambar melalui pengerahan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembang PDRB atas dasar harga konstan cendrung menunjukkan perkembangan positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dari tahun ke tahun.

39


Pendapatan perkapita adalah jumlah seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima oleh setiap penduduk secara rata-rata dalam keterlibatannya pada faktor produksi dalam proses produksi, sehingga sering digunakan sebagai indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat secara umum. Pendapatan perkapita penduduk Samosir dari tahun 2011-2013 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan seiringan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tercapai dari tahun ke tahun merupakan indikator untuk menilai kinerja suatu daerah dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan ekonominya dalam jangka panjang. Perkembangan PDRB Harga Konstan, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2009 sampai tahun 2013 tampak pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.7: Peta Perekonomian Kabupaten Samosir Tahun 2009-2013 No

Tahun

Deskripsi

2009

2010

2011

2012

1

PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Rp)

1002,46

1058,49

1121,62

1189,69

2

PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 (Rp)

8323,17

8846,29

9287,06

9784,13

3

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,10

5,59

5,96

6,07

2.4.

Tata Ruang Wilayah 2.4.1

Kebijakan dan Strategi Umum Suatu

konsep pengembangan

ruang dapat dikembangkan

berdasarkan potensi alam yang diarahkan untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Namun untuk pengembangan berbasis potensi sumberdaya alam perlu diketahui batasan ambang batas limgkungan yang harus diikuti sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Dalam menyusun konsep kebijakan dan strategi pengembangan ruang Kabupaten Samosir terbagi atas dua wilayah yakni: (1) Wilayah daratan (Kecamatan Harian, Sianjur Mula-mula, dan Sitio-tio), dan (2) Wilayah Pulau

40


(Kecamatan Pangururan, Simanindo, Ronggur Nihuta, Palipi, Nainggolan, Onan Runggu). Pembagian ini dilakukan karena karakteristik pulau berbeda dengan wilayah daratannya yang secara otomatis juga diikuti oleh kondisi sosial demografi yang juga berbeda sehingga diperlukan arahan strategi yang berbeda pula. Adapun kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut: 1. Arah Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya; 2. Arah pengelolaan sektor perekonomian. 2.4.2

Rumusan Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Pemanfaatan Ruang Rumusan kebijakan dan strategi umum yang disusun dalam rangka pengembangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Samosir disusun berdasarkan

beberapa

hal

berikut

yang

diangggap

telah

cukup

merepresentasikan potensi dan kendala yang harus dihadapi untuk pengembangan penataan ruang: a)

Kependudukan dan Sosial Budaya Pengembangan filosofi Dalihan Natolu seharusnya dibarengi dengan pengembangan filosofi kehidupan modern yang lebih bersifat keluar (outward looking) duduk Kabupaten Samosir mampu mencapai keunggulan dalam persaingan dengan penduduk dari luar Kabupaten Samosir maupun dari luar Sumatera Utara. Proses pemaknaan nilai budaya dalam penataan ruang, khususnya pada ruang sektor kegiatan yang merupakan arahan pengembangan Kabupaten Samosir seperti pariwisata hendaknya memanfaatkan keahlian pakar sejarah dan budayadalam menyusun sejarah dan budaya suku Batak dan mengembangkannya.

b)

Pengembangan Permukiman Sebaran permukiman diperbukitan yang umumnya tersegregasi dengan wilayah pesisir danau menyebabkan inefisiensi dalam proses pengelolaan permukiman yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam rangka penyediaan sarana listrik, air bersih, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan batasan jumlah perumahan dalam suatu kelompok

41


permukiman, sehingga upaya pemerataan sarana dan prasarana dapat dirasakan oleh seluruh penjuru Kabupaten Samosir. Keberadaan permukiman yang terpencar antara wilayah perbukitan dan pesisir menyebabkan selain supply air dan listrik yaitu fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas dan sekolah yang keberadaannya memang terbatas hanya terdapat di kota dengan pusat pelayanan utama saja, menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas sosial sulit dicapai untuk itu diperlukan fasilitas sosial yang sifatnya dapat bergerak lintas kecamatan. c)

Pengembangan Prasarana Utilitas dan Fungsi Ekologis Bentukan alam yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan menjadi hambatan dalam hal penerimaan sinyal untuk saluran komunikasi, untuk itu pemerintah selayaknya memberikan kemudahan bagi provider agar berminat untuk mengembangkan jaringannya di Kabupaten Samosir. Dalam rangka menjaga fungsi hidrologi Danau Toba sebagai wilayah tangkapan dan penyimpan air maka dibutuhkan kerjasama dengan Kabupaten di daerah Sumatera sebagai tetangganya. Pada wilayah daratan, kegiatan pertanian perlu diintensifkan sehingga masyarakat tidak merambah hutan. Kegiatan untuk membuka hutan umumnya dilakukan karena masyarakat tidak memiliki alternatif kegiatan untuk kehidupan sehari-harinya. Untuk itulah kegiatan sektor pertanian sebagai kegiatan basis dieksplorasi sehingga dapat menjadi pilihan masyarakat di wilayah daratan. Danau Toba sebagai titik utama dalam fungsi hidrologis yang dimiliki Kabupaten Samosir perlu dikelola sesuai dengan konsep Lake Toba Ecosystem Development Plan mengintegrasikannya pada konsep yang relevan dalam RTRW Kabupaten dan menjabarkannya ke rencanarencana sektor serta melakukan sosialisasi baik terhadap kalangan muda maupun masyarakat umum.

d)

Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Adapun sektor unggulan antara lain pariwisata, angkutan danau, pertanian, dan kerajinan tangan, Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang terampil

42


dalam bidang pariwisata, sehingga dibutuhkan juga lembaga pendidikan tingkat menengah dari bidang kejuruan pariwisata sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan capacity build di bidang wisata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dukungan untuk pengembangan kegiatan pertanian tidak saja diperlukan dalam hal pembenahan dan peningkatan kegiatan yang telah ada, namun juga diperlukan dukungan prasarana berupa insentif bagi penanam modal yang bermaksud mengembangkan tanaman unggulan untuk dijadikan ujung tombak pengembangan agropolitan. Karakteristik fisik wilayah yang dominan berada di Pulau Samosir dan dipisahkan Danau Toba dengan wilayah daratan menjadikan keberadaan angkutan danau memiliki prospek pengembangan yang cukup baik untuk pergerakan masyarakat, namun keunggulan ini perlu diikuti dengan pengaturan/pengelolaan angkutan danau berdasarkan hierarkinya sehingga produktivitas angkutan ini dapat optimal. Produksi ukiran yang dihasilkan masyarakat hendaknya dibantu oleh pemerintah dalam hal pemasaran ke luar wilayah Samosir sehingga kekhasan ukiran dapat menjadi salah satu penciri Kabupaten Samosir diantara penciri sumber daya alamnya. 2.4.3

Konsep Pemanfaatan Ruang Konsep pemanfaatan ruang di Kabupaten Samosir didasarkan dalam dua bagian yakni spasial dan aspasial. Bagian spasial terletak di mainland dan pulau. Mainland merupakan bagian daratan dari Pulau Sumatera sedangkan pulau adalah daratan Pulau Samosir yang berada dalam bagian Danau Toba. Lahan optimal merupakan lahan yang sesuai dan mendukung untuk dijadikan sebagai lahan budidaya. Lahan terbatas merupakan lahan dengan kondisi fisik yang dapat dikembangkan dengan pembatasan dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan pembangunan. Kawasan yang termasuk dalam lahan terbatas adalah kawasan konservasi dan resapan air tanah. Sementara lahan dengan hambatan merupakan lahan yang sulit dikembangkan karena memiliki patahan dengan ketinggian 10001965 meter diatas permukaan laut. Lahan hambatan ini juga berfungsi

43


sebagai kawasan konservasi sehingga harus dipertahankan dan tidak dapat dikembangkan Apabila sudah dilakukan pembangunan di kawasan ini, batas yang masih dapat dikembangkan adalah 10% dari luas hambatan. Mainland terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio. Wilayah ini memiliki luasan sebesar 767,292 km2 dengan bentuk fisik yang dapat dikembangkan secara optimal dan cenderung memanjang. Kondisi ini menyebabkan adanya pertumbuhan yang linier mengikuti pola dari bentuk daratan. Pada bagian pulau terdiri dari enam kecamatan yakni Kecamatan Pangururan, Simanindo, Palipi, Ronggur Nihuta, Nainggolan dan Onan Runggu dengan jumlah luasan sebesar 649,519 km2. Bentuk pulau ini juga cenderung memanjang dari arah barat laut ke tenggara. Jalur jalan utama berada di pesisir danau dan mengelilinginya. Tabel 10.a: Luasan Wilayah Pemanfaatan Maksimal

No

Luasan Wilayah Pemanfaatan Maksimal (ha)

Kecamatan

1

Pangururan

2

Simanindo

3

Ronggurnihuta

4

Nainggolan

5

Onan runggu

6

wilayah optimal(70%)

wilayah terbatas (50%)

wilayah dengan hambatan (10%)

0,0

961,58

1.222,33

1.072,19

4.441,75

617.5

0,0

543,37

447,86

537,13

333,24

509.9

636,9

2.795,61

47,42

Palipi

662,86

1.167,63

1.186,18

7

Sianjur Mula-mula

3,.29,0

4.732,1

0,0

8

Harian

12.151,3

14.059,20

670,5

9

Sitiotio

1.896,46

3.406,0

0.,0

20.849,96

32.441,38

4.701,8

TOTAL

Sumber data: diolah Dalam pemanfaatan ruang berdasarkan aspasial, konsep pendekatan budaya merupakan salah satu parameter yang dijadikan sebagai filter untuk mengembangkan ruang secara fisik. Konsep tersebut didasarkan atas filosofi Batak mengenai ruang. Ruang tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Banua Ginjang (Bagian Atas), Banua Tonga (Bagian Tengah), dan Banua Toru (Bagian Bawah). Atas dasar tersebut, maka pengembangan ruang untuk Kabupaten Samosir juga terbagi atas filosofi tersebut.

44


Banua Ginjang diwujudkan dengan Pusuk Buhit yang merupakan tempat leluhur Orang Batak diturunkan oleh Mulajadi Na Bolon dan merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Samosir. Posisinya yang berada pada 4.000 mdpl, dikonsepkan untuk menjadi sumber kebijakan spritual untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Samosir. Kepercayaan mengenai kesakralan dari tempat tersebut merupakan salah satu alat untuk membatasi pembangunan di situ. Pusuk Buhit dan daerah sekitarnya sebaiknya dibangun secara terbatas dan diarahkan guna menunjang makna kesakralan yang sudah dimilikinya. Banua Tonga terletak pada bagian di bawah Pusuk Buhit. Bagian tengah ini menjadi penterjemah dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh leluhur Suku Bangsa Batak. Banua Tonga diwakili oleh Kantor Bupati dan DPRD yang merupakan penyusun peraturan dan pelaksana pembangunan yang sifatnya lebih duniawi. Karena itu maka tempat yang mewakili ini adalah Pusat Pemerintah Kabupaten Samosir yang saat ini berada di Rianiate. Banua Toru terletak di bagian paling bawah dari ruang, yaitu pelaksana dari berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan di dunia. Mereka adalah seluruh penduduk serta masyarakat yang turut aktif dalam pembangunan di Kabupaten Samosir. Bagian terbesar ini menyebar secara merata ke seluruh Kabupaten Samosir, bahkan bisa ke luar Kabupaten.

Gambar 2.1 Pusuk Buhit sebagai Pusat Spritual dalam Pengambilan Keputusan

45


2.4.4

Konsep Pembentukan Struktur Wilayah Fungsional Konsep pembentukan struktur wilayah fungsional Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya. 1. Fungsi Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Lahan fungsi lindung di Kabupaten Samosir berdasarkan analisis kesesuaian sebesar 648,828 km2. Adapun kesesuaian lahan untuk kawasan lindung sebagai berikut:  Fungsi lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yaitu kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan konservasi dan resapan air;  Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau;  Kawasan rawan bencana alam yaitu kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa dan kawasan tanah longsor. 2. Fungsi Budidaya Agglomeration Schedule merupakan kawasan yang cenderung memiliki sifat kekotaan seperti Desa Tomok dan Kelurahan Pasar Pangururan. Karakteristik tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Desa Tomok saat ini merupakan kawasan wisata dengan fasilitas pelabuhan dan perdagangan sedangkan Pasar Pangururan merupakan ibukota kecamatan pangururan yang termasuk ke dalam wilayah administrasi dengan fasilitas perdagangan dan jasa. Berikut adalah yang termasuk di dalam kawasan fungsi budidaya: a. Kawasan hutan produksi yang meliputi kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan yang dapat dikonservasi dan hutan rakyat; b. Kawasan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan

pertanian

lahan

kering,

kawasan

tanaman

tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan;

46


c. Kawasan pertambangan yang meliputi golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas; d. Kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata; e. Kawasan permukiman dan, f. Kawasan konservasi budaya dan sejarah. 2.4.5

Konsep Struktur Pusat-Pusat Kegiatan Ditingkat Kabupaten, pusat kegiatan dikategorikan dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW adalah kota sebagai pusat jasa,pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan: pusat jasa pelayanan keuangan/bank

yang

pengolahan/pengumpul

melayani barang

beberapa

yang

melayani

kabupaten,

pusat

kabupaten,

simpul

transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten. Di Kabupaten Samosir, PKW terletak di Kecamatan Pangururan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi /jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia dikecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan,

kesehatan,

pertanian,

transportasi

atau

perhubungan.

Sedangkan PKL kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan: pusat jasa keuangan/bankyang melayani

satu

kabupaten

pengolahan/pengumpul

barang

atau

beberapa

untuk

beberapa

kecamatan, kecamatan,

pusat jasa

pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis. Untuk PKL di Kabupaten Samosir, sesuai dengan RPJM dan visimisi yang akan mengembangkan potensi pariwisata dan agropolitan, maka pusat kegiatan diarahkan kepada pertanian, pariwisata dan pelabuhan. Pelabuhan termasuk salah satu penunjang sarana transportasi pertanian dan pariwisata yang memanfaatkan potensi yang dimiliki Danau Toba.

47


PKL kemudian dibagi menjadi tiga bagian yaitu primer, sekunder dan tersier. PKL primer ditetapkan, yakni: (1) Onan Runggu dengan daerah pelayanan

Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu dan Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir, (2) Simanindo Sakkal dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, sebagian Kecamatan Ronggur Nihuta dan kecamatan di Kabupaten Karo dan Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir, (3) Tomok dengan daerah pelayanan kecamatan Simanindo, Ronggur Nihuta, Onan Runggu dan kecamatankecamatan lain di Kabupaten Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Untuk PKL sekunder ditetapkan di Parbaba, Rianiate, Nainggolan, Mogang dan Ambarita. Sedangkan PKL tersier ditetapkan di Ronggurnihuta, Sabulan, Harian Boho dan Sagala. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.

48


Pangururan

K.Simanindo/D.Sakal

K.Simanindo/D.Tomok

D. Parbaba

D. Ginolat

D. Trupuk Sihotang

PKW

PKL Primer

D. Sabulan

Mogang

D.Parbaba

Dolok

D. Ambarita

K. Onan Runggu/ D. Onan Runggu

D.Nainggolan

D. Ronggurnihuta

Gambar: Bagan PKW, PKL primer dan PKL sekunder Kabupaten Samosir

PKL Sekunder

D = Desa K = Kecamatan

49


Tabel 2.10.b: Kondisi Eksisting & Rencana Pusat Pelayanan Di Kabupaten Samosir Pusat Pelayanan Periode

PKW

PKL Primer

PKL Sekunder

Saat Ini

Saat Ini

Saat Ini

PKW

PKL Primer

Arahan Rencana

PKL Sekunder Arahan

Arahan Rencana

Rencana Pangururan

Pangururan Sakal/Tomok/

Sakal/Tomok/

Onan Runggu

Onan Runggu Ginolat, Trupuk

Ginolat, Trupuk

Sihotang, Sabulan,

Nainggolan/ Parbaba/ Parbaba Dolok/ Ambarita

Mogang, Ronggurnihuta,

Wilayah

Parbaba, Parbaba Dolok,

Sihotang, Sabulan, Mogang, Ronggurnihuta

Ambarita, Desa Nainggolan.

Simbolon, Partungko Naginjang, Sibonar ompuratus

2.4.6

Kriteria Lingkungan Permukiman Dan Kawasan Pusat Kegiatan Konsep lingkungan permukiman bertujuan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, aman dan indah, lengkap dengan fasilitas dan utilitas yang memadai bagi sebuah kawasan, sehingga orang yang tinggal dapat berinteraksi dengan baik ke ruang kegiatan yang lain. Berikut kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang mampu mendukung kegiatan-kegiatan penduduknya: 1. Tinggal

berdekatan

dengan

unit-unit

ketetanggaan

(orientasi

sosial/ketetanggaan); 2. Tinggal berdekatan dengan pusat kegiatan (orientasi ekonomi); 3. Tinggal berdekatan dengan fasilitas umum dan peribadatan; 4. Dilengkapi dengan jaringan jalan yang memadai. Pengembangan konsep unit ketetanggaan dibedakan menurut karakter fungsi pada tiap kegiatan di dalam unit lingkungan yaitu:

50


1. Unit lingkungan yang bersifat self sufficient atau swasembada yang artinya kegiatan-kegiatan yang terdapat di lingkungannya dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduk yang tinggal di lingkup unit lingkungan tersebut. Pada konsep ini di unit lingkungan tersebut dilengkapi pusat-pusat pelayanan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan penduduk yang tinggal di dalamnya. 2. Unit lingkungan yang tidak bersifat self sufficient yang artinya terbentuk ketergantungan dengan unit lingkungan lain. Sementara itu, penentuan kawasan pusat kegiatan dilakukan berdasarkan kriteria bahwa kawasan tempat pusat kegiatan tersebut memiliki letak sentral terhadap wilayah-wilayah pelayanan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi, sehingga mudah dijangkau oleh penduduk yang dilayaninya; terdapat aglomerasi pusat-pusat kegiatan seperti pertokoan, pendidikan, taman dan sebagainya, yang berskala terbatas. Pemusatan kegiatan tersebut bersifat sebagai pengikat dalam satu unit lingkungan. Walaupun demikian, pemusatan kegiatan tersebut sebaiknya diletakkan pada blok peruntukan khusus, agar keteraturan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga.

2.4.7.

Pengelolaan Dampak Lingkungan Setiap

kegiatan

dalam

bangunan

atau

lingkungan

yang

mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus disertai dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap perkotaan, yaitu kegiatan yang menyebabkan perubahan fisik dan atau hayati lingkungan, kegiatan yang menyebabkan perubahan pada komponen lingkungan, kegiatan yang menyebabkan spesies langka dan endemik terancam punah, kegiatan yang menimbulkan kawasan cagar alam, taman nasional, kegiatan yang merusak peninggalan benda bersejarah, menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat/pemerintah. Bangunan atau lingkungan yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungannya tidak perlu dilengkapi AMDAL, tetapi harus melakukan UKL (Unit Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya

51


Pemantauan Lingkungan). Pengelolaan lingkungan untuk daerah bencana, daerah banjir dan sejenisnya perlu ditetapkan larangan membangun atau menetapkan persyaratan khusus dalam membangun dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan. Sementara untuk lingkungan yang baru mengalami kebakaran dapat ditetapkan sebagai daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu, dibatasi atau dilarang membangun. 2.4.8.

Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Samosir memiliki wilayah/kawasan yang rawan bencana longsor merata pada setiap kecamatan. Hal ini diakibatkan kondisi topografi tanah yang berbukit dan struktur tanah liat berpasir. Ada dua kecamatan yang terletak di sebelah barat yang berpotensi gempa sangat besar yaitu Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio. Kecamatan Harian merupakan daerah yang sangat rawan terhadap longsor, gelincir, runtuhan dan gempa. Luasan wilayah kecamatan yang berpotensi mengalami bencana di Kabupaten Samosir adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel.2.10.c: Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir (Ha)

No

Kecamatan

Runtuhan (Ha) 3.865,060

Gelincir (Ha) 9.667,391

Longsor (Ha) 2.059,222

Gempa (Ha)

81,247

1.737,822

1.561,648

-

1,758

2.679,360

876,247

-

-

4.878,989

3.264,973

-

5.768,557

41.763,049

1.771,823

1.

Simanindo

2.

Pangururan

3.

Ronggurnihuta

4.

Palipi

5.

Harian

5.168,084

6.

Onanrunggu

1.262,724

-

3.712,59

-

7.

Nainggolan

-

2.845,013

2.684,654

-

8.

Sitio-tio

1.925,243

-

1.596,99

1.600,468

9.

Sianjur Mula-mula TOTAL

-

6.405,748

-

5.101,552

-

21.577,132

21.577,132

61.620,384

3.372,291


52


Peta 2.3: Rencana Struktur Ruang Kabupaten Samosir

Sumber : RTRW 2008-2028 Kabupaten Samosir

53


Peta 2.4: Rencana Pola Ruang Kabupaten Samosir

Sumber : RTRW 2008-2028 Kabupaten Samosir

54


2.5.

Sosial Budaya 2.5.1.

Kondisi Pendidikan Salah satu amanat yang diemban Pemerintah menurut UUD 1945

adalah upaya mencerdaskan bangsa. Sejauhmana amanat ini dilaksanakan tercermin antara lain dari profil pendidikannya. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana pendidikan di Kabupaten Samosir sudah cukup memadai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) 203 Unit dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah Pertama (SLTP/SMP) sebanyak 34 Unit, untuk Sekolah Menengah Umum/MA 15 Unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 7 unit pada tahun 2014 baik sekolah negeri dan swasta dengan jumlah seluruhnya 25 unit. Lebih jelasnya jumlah dan penyebaran sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Samosir tahun 2014 baik sekolah negeri dan swasta dengan jumlah seluruhnya 259 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.11: Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia Di Kabupaten Samosir Jumlah Fasilitas Pendidikan Nama Kecamatan Sianjur Mula-mula Harian Sitio-tio Onanrunggu Nainggolan Palipi Ronggurnihuta Pangururan Simanindo

SD

SLTP

22 12 16 21 22 29 12 38 31 203

2 3 3 4 3 5 3 6 5 34

Umum SMA 1 0 1 1 1 3 1 5 1 14

SMK

MI

Agama MTs

MA

0 1 0 0 1 1 0 2 2 7

-

-

1 1


55


2.5.2.

Jumlah Penduduk Miskin Jumlah dan persentasi penduduk miskin di Kabupaten Samosir

sejak tahun 2004 hingga 2012 mengalami penurunan yaitu dari 26,20 (ribuan) jiwa atau sebesar 21,89 persen pada tahun 2004 menjadi 18,30 (ribuan) jiwa atau sebesar 15,16 persen pada tahun 2012 atau dengan ratarata penurunan sebesar 4,39 persen per tahun. Angka garis kemiskinan penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2005 hingga 2012 mengalami peningkatan yaitu Rp.126.207,- pada tahun 2005 menjadi Rp.240.310,- perkapita perbulan pada tahun 2012 atau dengan ratarata kenaikan sebesar 9,64 persen per tahun. Berdasarkan data dari Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir jumlah Keluarga Pra Sejahtera/KS I di Kabupaten Samosir pada tahun 2012 adalah sebanyak 13.831 keluarga, mengalami peningkatan sebesar 21,35 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 11.398 keluarga. Menurut kecamatan, keluarga pra sejahtera/KS I yang paling banyak pada tahun 2012 terdapat di Kecamatan Pangururan yaitu, 3.477 keluarga (25,14 persen) dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Harian yaitu 288 keluarga (2,08 persen). Tabel 2.12:Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Nama Kecamatan Sianjur Mula-mula Harian Sitio-tio Onanrunggu Nainggolan Palipi Ronggurnihuta Pangururan Simanindo Sumber: Samosir Dalam Angka 2013

Jumlah keluarga miskin (KK) 1,201 966 1,076 1,112 1,347 1,768 1,069 2,932 1,854

56


Tabel 2.12.a: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Samosir (2008-2012) No 1 2 3 4 5

Jumlah Penduduk Persentase Jumlah penduduk miskin (jiwa) miskin 2008 24,44 18,76 2009 22,85 17,31 2010 19,70 16,51 2011 18,90 15,67 2012 18,30 15,16 Sumber : Samosir Dalam Angka 2013

Tahun

Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) 156.352 181.619 201.595 220.103 240.310

Tabel 2.12.b: Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera /KS I menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir (2008-2012) No 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan Sianjur Mula-mula Harian Sitio-tio Onanrunggu Nainggolan Palipi Ronggurnihuta Pangururan Simanindo JUMLAH

2008 1161 441 536 1057 1470 1949 765 3358 1502 12231

2009 1133 421 516 1029 1442 1921 745 3330 1474 12011

Keluarga Pra Sejahtera / KS I 2010 2011 1113 1144 403 405 504 503 1009 1009 1432 1428 1911 1900 725 723 3294 3182 1439 1104 11830 11398

2012 1113 288 1070 2254 1130 1862 1336 3477 1301 13831

Sumber : Samosir Dalam Angka 2013 2.5.3.

Perumahan Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga

dan menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan sangat berperan sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Total rumah yang ada di Kabupaten Samosir adalah 29775 unit. Jumlah rumah paling banyak adapada ibukota Kabupaten Samosir yaitu Pangururan sebesar 6929 unit, disusul dengan Kecamatan Simanindo yaitu, 5031 unit dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sitio-tio. Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2012, persentase rumah tangga di Kabupaten Samosir yang sudah menggunakan listrik PLN sebagai penerangan utama adalah 94,07 persen, listrik non PLN sebesar 3,99 persen, petromak 1,15 persen dan obor sebesar 0,79 persen.

57


Menurut sumber air minum utama, persentase rumah tangga yang menggunakan

air

kemasan

bermerek/air

isi

ulang/leding

dengan

meteran/leding eceran adalah 10,32 sedangkan yang menggunakan sumur bor/pompa/sumur

terlindung/mata

air

tidak

terlindung/sumur

tidak

terindung/mata air terlindung/air sungai/danau/air hujan adalah 61,91 persen dan yang lainnya adalah 28,68 persen. Sementara itu persentase rumah tangga yang memiliki lantai rumah terbuat dari bukan tanah adalah 99,25 persen dan terbuat dari tanah adalah 0,75 persen. Jumlah rumah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.13: Jumlah Rumah Per Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan Sianjur Mula-mula Harian Sitio-tio Onanrunggu Nainggolan Palipi Ronggurnihuta Pangururan Simanindo Jumlah

Jumlah rumah 2386 1929 1801 2734 3042 3907 2016 6929 5031 29.775

Sumber : Samosir Dalam Angka 2013 Tabel 2.13.a: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Samosir Tahun 2012 NO 1.

2. 3.

Jenis Lantai Terluas Bukan tanah - Marmer/Keramik/Granit/ - Tegel/Teraso - Semen - Kayu Tanah Lainnya Jumlah

Tahun 2012 99,25 4,81 2,65 43,17 48,62 0,75 0,00 100,00

Sumber : Samosir Dalam Angka 2013

58


Tabel 2.13.b: Persentase umahtangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Samosir Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sumber Air Air kemasan bermerek Air isi ulang Leding dengan meteran Sumur Bor Sumur terlindung Sumur tidak terlindung Mata air terlindung Mata air tidak terlindung Air sungai/danau Air hujan Lainnya Jumlah

Tahun 2012 0,22 0,72 9,38 1,23 2,94 1,94 13,89 23,23 9,94 7,84 28,68 100,00

Sumber : Samosir Dalam Angka 2013 2.5.4. Kesehatan Menurut Mosley and Chan (1984) faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan lingkungan, budaya/adat istiadat, konsumsi makanan bergizi dan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan, teknologi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pembangunan sarana kesehatan juga lebih ditingkatkan seperti puskesmas, posyandu dan sarana penunjang lainnya dalam upaya mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Tabel berikut akan menggambarkan banyaknya tenaga kesehatan pemerintah di Kabupaten Samosir Tahun 2012.

59


Tabel 2.13.c: Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2012 Paramedis Juru Perawatan Kesehatan 1. Sianjur Mula-mula 3 27 0 2. Harian 2 30 0 3. Sitio-tio 1 23 0 4. Onanrunggu 3 27 0 5. Nainggolan 2 32 0 6. Palipi 2 41 0 7. Ronggurnihuta 2 21 0 8. Pangururan 10 74 0 9. Simanindo 6 91 0 Jumlah 31 369 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir 2013 No

Kecamatan

Dokter Pemerintah

Non Medis

Jumlah

8 3 1 0 3 1 1 21 7 45

38 35 28 30 37 44 24 105 104 445

Tabel 2.13.d: Banyaknya Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Di Kabupaten Samosir Menurut Jenisnya Tahun 2012 No Jenis Sarana Pemerintah 1. Rumah Sakit Umum 1 2. Pusat Kesehatan Masyarakat 12 3. Puskesmas Pembantu 33 4. Posyandu 205 5. Klinik Bersalin 0 6. Poskesdes 57 7. Polindes 21 8. Praktek Dokter 0 9. Balai Pengobatan Swasta 0 10. Apotik 1 11. Toko Obat 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir 2013

Swasta 1 0 0 0 3 0 0 4 5 5 19

Jumlah 2 12 33 205 3 57 21 4 5 6 19

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut uraian Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir:

60


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT : (PERDA KAB. SAMOSIR NO. 20 TAHUN 2007) 1. 2.

Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Samosir

INSPEKTORAT, LTD, BADAN: (PERDA KAB. SAMOSIR NO. 21 TAHUN 2007) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Otonomi Desa Badan Kepegawaian Daerah Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup, Penelitian Dan Pengembangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Keluarga Berencana Rsud Dr. Hadrianus Sinaga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

DINAS: (PERDA KAB. SAMOSIR NO. 22 TAHUN 2007) 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan Dan Pertamanan 5. Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan 6. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 7. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 8. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 9. Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda Dan Olah Raga 12. Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah. KECAMATAN : (PERDA KAB. SAMOSIR NO. 23 TAHUN 2007) 1. 2. 3.

Kecamatan Pangururan Kecamatan Simanindo Kecamatan Harian

61


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kecamatan Ronggur Ni Huta Kecamatan Palipi Kecamatan Nainggolan Kecamatan Onan Runggu Kecamatan Sitio.

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR: Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati Samosir: a.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

b.

Staf Ahli Hukum dan Politik

c.

Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

d.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

1.

Asisten Pemerintahan membawahi: a. Bagian Tata Pemerintahan b. Bagian Hukum c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

2.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial membawahi: a. Bagian Ekonomi b. Bagian Pembangunan c. Bagian kesejahteraan Sosial.

3.

Asisten Administrasi Umum membawahi: a. Bagian Umum b. Bagian Perlengkapan c. Bagian Humas.

62


Gambar 2.2 Struktur SKPD Yang Terkait Dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Samosir BUPATI Wakil BUPATI

WAKIL BUPATI

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

BLHPP

BPMPOD

DINAS TARUKIM

BAPPEDA

63


2.7.

Komunikasi dan Media Tabel 2.14: Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi

No

Kegiatan

1

Khalayak Sasaran

Tahun

Dinas Pelaksana

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Lomba Pagelaran KIM

2014

Dishubkominfo

Meningkatnya jumlah pelabuhan yang terpelihara dengan baik

Masyarakat Kab. Samosir

Peningkatan pemanfaatan pelabuhan

2014

Dishubkominfo


2014

Dishubkominfo

Terbangunnya infrastruktur pusat jaringan Terlaksananya lomba pagelaran KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

4

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

2014

Dinas Kesehatan


5

Pelaksanaan Study EHRA

2014

Dinas Kesehatan

6

Penanggulangan Penyakit Cacingan

2014

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan kwalitas air minum yang dikonsumsi masyarakat Sebagai bahan untuk penyusunan BPS dan SSK Pelayanan penyakit cacingan

Meningkatnya Informasi terhadap masyarakat Untuk memudahkan penginformasian kepada masyarakat termasuk informasi sanitasi Sarana air minum masyarakat akan lebih higienis

7

Lomba Pengetahuan LIngkungan Hidup dan Jambore Kemah Hijau/Gerakan Menanam Pohon

2014

BLHPP

Terselenggaranya lomba pengetahuan lingkungan hidup di tingkat pelajar

Pelajar di Kabupaten Samosir

2 3

Tujuan Kegiatan


Masyarakat Kab. Samosir 98 Sekolah Dasar

Pesan Kunci

Menjadi dokumen sanitasi di Kabupaten Samosir Anak yang cacingan akan semakin berkurang Semakin meningkatnya pengetahuan pelajar tentang lingkungan hidup.

Sumber: Penjabaran APBD Kabupaten Samosir 2014 Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi No 1.

2.

Jenis Media a) Surat kabar/majal ah Media Elektronik

Khalayak b)

Pendanaan c)

Isu yang Diangkat d)

Pesan Kunci e)

Efektivitas f)


APBD Kab. Samosir TA 2014


APBD Kab. Samosir 2014

Tersedianya bahan berita pembangunan daerah termasuk yang berhubungan dengan sanitasi Dapat meliput secara langsung berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Samosir termasuk yang terkait dengan sanitasi

Setiap pembangunan daerah di Kab. Samosir dapat dengan mudah dan cepat diketahui masyarakat Setiap pembangunan daerah di Kab. Samosir dapat dengan mudah dan cepat diketahui masyarakat

Sumber: Penjabaran APBD Kabupaten Samosir 2014

64

Efektif

Efektif


BAB 3 PROFIL SANITASI WILAYAH Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kondisi riil pengelolaan sanitasi diKabupaten Samosir dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, serta pengelolaan komponen terkait sanitasi lainnya. Pengelolaan sanitasi akan ditinjau dari berbagai aspek mulai dari kelembagaan, sistem dan cakupan pelayanan, peran serta masyarakat, komunikasi dan media, peran swasta, pendanaan dan pembiayaan, hingga permasalahan mendesak di sektor sanitasi. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan yang diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi maka terdapat Penilaian Profil Sanitasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data dasar (baseline) yang memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh (teknis/non teknis dan mencakup berbagai aspek) tentang sanitasi di Kabupaten Samosir. Data dasar ini diambil dari data primer dan sekunder, dan nantinya akan dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan proses monitoring selanjutnya. Proses penyusunan data dasar ini diawali dengan pemetaan sistem sanitasi yang ada saat ini (existing) dan dilanjutkan dengan menilai tingkat layanan dan cakupan sanitasi di Kabupaten Samosir. Pemetaan akan menggambarkan alur lengkap perjalanan limbah dari timbulnya/diproduksinya limbah hingga dibuang kembali. Ini mencakup tiga komponen: air limbah 65


domestik, persampahan, dan drainase lingkungan serta prohisan (promosi higienis dan sanitasi) dan limbah terkait. Selain pemetaan sanitasi, Pokja harus mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan mendesak sanitasi yang ada. Informasi tentang kedua hal ini menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan SSK yang akan dilakukan kemudian. Telah banyak program dan kegiatan sanitasi yang telah berjalan dan yang telah direncanakan oleh Kabupaten Samosir. Penting bagi Pokja mengidentifikasi berbagai rencana tersebut guna member gambaran tentang sejauh mana Kabupaten Samosir telah melakukan usaha pengembangan sanitasi. Ini juga akan memberi dasar dan pertimbangan yang kuat pada saat Pokja menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 3.1.

Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Samosir adalah seluruh wilayah kabupaten yang terdiri dari 9 (sembilan) yaitu: (1) Kecamatan Sianjur Mula-mula, (2) Kecamatan Harian, (3) Kecamatan Sitio-tio, (4) Kecamatan Onan Runggu, (5) Kecamatan Nainggolan, (6) Kecamatan Palipi, (7) Kecamatan Ronggur Nihuta, (8) Kecamatan Pangururan, (9) Kecamatan Simanindo. Untuk lebih dapat dilihat pada Peta 3.1. Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Samosir.

66


Peta 3.1: Wilayah Kajian Sanitasi

Sumber: Bappeda Kab. Samosir 2014

54


3.2.

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dimasyarakat. Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Program dan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi yang selama ini dilakukan belum mampu merubah pola fikir masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat secara menyeluruh. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat dan pengetahuan kesehatan. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungannya. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran dari hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan kondisi penyehatan lingkungan di suatu wilayah yang mana perlu penyadaran pada diri masing-masing individu untuk berprilaku sehat demi menjamin kondisi kesehatan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya PHBS berada di lima tatanan yakni: (1) tatanan rumah tangga, (2) tatanan sekolah, (3) tatanan tempat kerja, (4) tatanan tempat umum,dan (5) tatanan fasilitas kesehatan. Pembahasan PHBS dalam penyusunan profil Sanitasi Kabupaten Samosir lebih terfokus pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Kedua tatanan ini dipandang sebagai pilar utama yang memiliki kontribusi besar terhadap tatanan PHBS secara keseluruhan. Bila dalam tatanan rumah tangga baik, maka PHBS dalam semua

55


tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas PHBS jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan PHBS kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok dan lingkungan. 3.2.1.

Tatanan Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia, baik di lingkungan rumah tangga/keluarga, institusi kesehatan, tempat-tempat umum, sekolah maupun di tempat kerja. Kondisi PHBS masyakarat di Kabupaten Samosir, dapat dilihat kondisi PHBS pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Dalam hal ini mengetahui secara kuantitas ketersediaan dari prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih/air minum yang digunakan masyarakat baik di rumah tangga maupun di sekolah dalam kondisi tercukupi dan layak dari segi kesehatan. Di Kabupaten Samosir rumah merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan, rumah dikatakan sehat apabila rumah tersebut memenuhi empat kriteria dasar sanitasi yang baik, yaitu memiliki jamban yang sehat, akses air bersih, sampah dan sarana pembuangan air limbah. Kondisi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga di Kabupaten Samosir, dapat dilihat dari ketersediaan jamban yang sehat, akses air bersih yang lancar dan tersedia setiap saat, ketersediaan sarana persampahan dan pembuangan air limbah. Disamping itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan pengobatan terhadap penyakit baik yang dilakukan melalui bidan desa, poskesdes, puskesmas dan dokter. Lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan, oleh karena itu upaya pemberantasan penyakit harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Salah satu faktor yang menunjukkan tinggi rendahnya angka kesakitan suatu daerah disebabkan oleh sanitasi dasar terutama air bersih, pengelolaan makanan yang tidak sehat serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Upaya promosi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan biaya yang murah dan terjangkau serta

56


memberikan fungsi yang sangat luas bagi masyarakat, upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga BerPHBS. Rumah Tangga merupakan pondasi dari kesehatan masyarakat. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga di Kabupaten Samosir dapat dilihat dari 5 (lima) pilar STBM yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun, Perilaku BAB, Pengelolaan Air Minum, Pengelolaan Sampah dan Sarana Pembuangan Air Limbah. Tatanan Rumah Tangga terdiri dari 10 indikator, artinya Rumah Tangga yang dikatakan ber PHBS jika semua indikator yang dimaksud semuanya dikatakan “Ya”. 10 (sepuluh) indikator tersebut antara lain; (1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) Memberi bayi ASI Eksklusif, (3) Menimbang bayi dan balita, (4) Menggunakan air bersih, (5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, (6) Menggunakan jamban sehat, (7) Memberantas jentik di rumah, (8) Makan buah dan sayur setiap hari, (9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, (10) Tidak merokok didalam rumah. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, tubuh kita akan menjadi sehat. Melalui berbagai program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diharapkan agar masing-masing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya melalui dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP). a)

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Manfaat mencuci tangan dengan sabun apabila dilakukan sesuai dengan

petunjuk yang benar akan membunuh kuman penyakit yang ada ditangan, mencegah penularan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri (diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit kulit, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome/SARS) serta tangan bersih dan bebas dari kuman. Waktu cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare mencakup 5 (lima) waktu penting yakni: (1) sesudah buang air besar (BAB), (2) sesudah menceboki pantat anak, (3)

57


sebelum menyantap makanan, (4) sebelum menyuapi anak, dan terakhir adalah (5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga. Persentase CTPS di lima waktu penting di Kabupaten Samosir hanya sebesar 0,5%, sedangkan 99,5% masih belum mererapkan CTPS di lima waktu. (Lihat Gambar 3.1 Grafik CTPS di lima waktu penting). Gambar 3.1: Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting

Dari hasil study EHRA yang dilakukan waktu melakukan CTPS di Kabupaten Samosir pada umumnya adalah: sebelum ke toilet 0,7%; setelah menceboki bayi/anak12,9%; setelah dari buang air besar 34,3%; sebelum makan 17,6%; setelah makan 4,6%; sebelum memberi menyuapi anak 3,1%; sebelum menyiapkan masakan 5,2%; setelah memegang hewan 20,9%; Sebelum sholat 0,8%; dan Lainnya 33,6%. Pemakaian sabun paling banyak digunakan untuk mandi, yakni 99,6% kemudian banyak pula digunakan untuk mencuci peralatan dan mencuci pakaian. Sedangkan kebiasaan untuk mencuci tangan sendiri hanya 32,7% penduduk yang sering melakukannya dan 67,3% tidak pernah melakukannya. Berdasarkan data study EHRA, masyarakat Kabupaten Samosir paling sering mencuci tangan di kamar mandi (57,9%), mencuci tangan di dapur (44,5%), dan di tempat cuci piring adalah sebesar (7,1%). Mencuci tangan di jamban hanya sebesar 2,2% yang berarti bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menyediakan sabun di dalam WC. Sebanyak 34,3% masyarakat Kabupaten Samosir mencuci tangan pakai sabun setelah buang air besar yang berarti masih lebih banyak yang tidak mencuci tangan pakai sabun (65,7%). Mencuci tangan pakai sabun setelah menceboki anak/bayi

58


sebesar 12,9%, sebelum makan (17,6%), dan setelah memegang hewan (20,9%). b)

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Perilaku BAB dinyatakan baik adalah bila dalam rumah tangga tidak buang air

besar sembarangan dengan demikian sudah menjadi syarat mutlak kepemilikan jamban menjadi syarat utama dalam menilai baik buruknya perilaku BAB di masyarakat. Jamban umum juga bisa menjadi solusi dalam merubah perilaku BAB sembarangan tapi tidak semudah aksesnya bila dibandingkan dengan jamban pribadi. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas bangunan atas yang terdiri dari atap penutup jamban, kemudian bangunan tengah yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi air untuk membersihkannya dan terakhir adalah bangunan bawah yang merupakan unit penampung kotoran yang bisa berbentuk cemplung atau septik tank. Jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air, sedangkan jamban leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air dan daerah padat penduduk. Jamban merupakan salah satu indikator yang menjadi syarat utama dalam perilaku hidup bersih dan sehat, suatu keluarga jika sudah memiliki jamban dapat menjadi cermin bahwa perilaku keluarga yang bersangkutan baik, namun permasalahannya tidak semua jamban keluarga dinyatakan baik dan sehat, baik secara struktur (bahan material, sambungan pipa, syarat septik tank) dan aspek non teknis seperti pemeliharaan dan pengelolaan/pembuangan akhir. Pembuangan tinja yang terjadi selama ini di Kabupaten Samosir belum terkelola dengan baik. Sebagian rumah tangga masih memiliki end point pembuangan berupa sungai, danau, kolam maupun sawah. Berdasarkan hasil study EHRA perilaku BABS masyarakat Kabupaten Samosir sebesar 37,3% dan yang tidak berperilaku BABS 62,7%. (Lihat Gambar 3.2. Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Samosir untuk buang air di jamban sudah cukup tinggi dan sebagian besar masyarakat tidak mau lagi untuk BABS. Kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Samosir sudah cukup tinggi. Dari yang memiliki jamban pribadi, 69,6% berupa kloset jongkok leher angsa dan 30,4% berupa kloset duduk siram leher angsa. dan ada pula yang menggunakan MCK/WC Umum sebanyak 2,1%. Persentase masyarakat yang memiliki perilaku BABS (42,2%) kebanyakan disebabkan karena kebiasaan yang turun temurun yang susah dihilangkan. Kadang pengadaan jamban bersama atau MCK atau MCK++ yang dibantu oleh pemerintah pun tidak difungsikan optimal karena masyarakat merasa

59


lebih nyaman dan bebas BAB ke kebun, sungai dan danau. Untuk perilaku BABS ke sungai sebesar 3,3%, BABS ke kebun/pekarangan (24,8%), ke selokan/parit/got (1,9%), dan ke lubang galian (0,5%). Perilaku BAB yang buruk ini kebanyakan terjadi pada masyarakat perdesaan terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, dan tepian danau. Persentase pelaku BABS paling banyak dilakukan oleh laki-laki umur 5-12 tahun yakni sebesar 25,1% kemudian anak perempuan umur 5-12 tahun sebesar 24,1% kemudian perempuan dewasa sebesar 21,9%. Tingkat pemeliharaan jamban/WC masih kurang baik, hal ini dapat dilihat, antara lain dari lantai dan dinding jamban/WC menunjukkan 43,5% masih belum terbebas dari sisa-sisa tinja, 44,6% belum terbebas dari kecoa/lalat dan belum lagi dari kebersihan jamban/WC itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan EHRA perihal BABS bahwa 63,8% jamban masyarakat tersedia air untuk penggelontor yang ditampung dalam bak air/ember, sementara 6,8% air untuk jamban berasal dari kran PDAM yang berfungsi, dan 30,3% jamban lainnya tidak ada air. Sementara ketersediaan sabun di dalam jamban 41,6% terlihat ada sabun dan 57,4% tidak terlihat adanya sabun. Sementara itu keberadaan jentik nyamuk di air tampungan hanya 10,3% yang terlihat dan 89,7% tidak terlihat adanya jentik nyamuk. Untuk kebiasaan penduduk membuang limbah tinja, menurut hasil kajian EHRA, 65,3% menyatakan memiliki lobang septik tank, pipa sewer sebesar 0,3%, ke cubluk/lobang tanah 1,8%, langsung ke drainase 0,3%, sungai sebesar 0,9% dan 30,7% menjawab tidak tahu. Perilaku hidup bersih dan sehat berpengaruh besar terhadap kesehatan individu, rumah tangga dan lingkungan. Makin baik perilakunya maka makin baik manfaat yang dirasakan utamanya dalam kesehatan. Hasil kajian di atas diperoleh gambaran jelas bahwa kondisi PHBS di Kabupaten Samosir dari keadaan sarana dan prasarananya sebenarnya sangat memadai, hanya saja perilaku masyarakat masih perlu diarahkan untuk menerapkan PHBS. Kondisi geografis Kabupaten Samosir yang memiliki sungai yang banyak, serta danau yang sangat luas menjadi potensi besar bagi masyarakat untuk BABS. Hal lain yang perlu di perhatikan dalam PHBS adalah dampak dari tindakan atau perilaku yang kurang perduli terhadap PHBS itu sendiri. Berdasarkan data mengenai kejadian penyakit diare yakni sebesar 5,2% yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Kejadian diare paling banyak di alami oleh anak-anak balita yakni sebesar

60


41,7%. Kemudian Perempuan dewasa sebesar 31,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan dewasa yang kebanyakan menjadi ibu dari anak-anak masih kurang memperhatikan pola hidup bersih dan sehat sehingga lingkungan yang jorok dan sanitasinya buruk menyebabkan banyak balita yang terkena penyakit diare. Gambar 3.2: Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS

c)

Pengelolaan Air Minum Mengenai pengelolaan air minum, yang dikaji dalam studi EHRA terdiri dari dua hal

utama, yaitu: Sumber Air dan Pengolahan serta penyimpanan dan penanganan air yang baik dan aman. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat resiko kesehatan bagi anggota di suatu rumah tangga. Dari sisi jenis sumber diketahui bahwa sumber-sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri. Ada jenis-jenis sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air botol kemasan, air isi ulang, air ledeng/PDAM, air hidran umum, air kran umum, sumur pompa tangan, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditangkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Di lain pihak, terdapat sumber-sumber yang memiliki resiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi patogen ke dalam tubuh manusia, di antaranya adalah sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan, seperti air kolam, sungai, waduk ataupun danau. Untuk sumber air terlindungi, 44,7% beresiko tercemar karena jaraknya terlalu dekat dengan pembuangan tinja ataupun limbah, sementara 55,3% lainnya terlindungi dengan aman. Sementara itu, untuk sumber air yang tidak terlindungi 68,1% masyarakat menyatakan tidak aman untuk dikonsumsi dan 31,9% aman untuk dikonsumsi terutama sumber-sumber air bersih yang diambil dari pegunungan dan dari

61


hutan. Berdasarkan data EHRA sebagian rumah tangga tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari yaitu 68,9%, namun ada pula yang pernah mengalami kelangkaan sekitar 31,1%. Sementara dari segi kepuasan mengenai kualitas air, 82,2% puas dengan kualitas air dan 17,8% tidak puas dengan kualitas air. Pengolahan air bersih terutama untuk air minum, 98,3% direbus, 1,2% ditambahkan kaporit dan 0,5% dengan cara lainnya. Penyimpanan air bersih paling banyak disimpan dalam panci atau wadah yang tertutup 5,1%, dalam panci terbuka 0,2%, dalam botol/ketel/ceret 85,8%, dalam gallon isi ulang 4,3% penyimpanan lainnya 0,3% dan tidak disimpan 0,7%. Cara Pengambilan air dari wadah penyimpanan air langsung dari dispenser 1,8%, dengan menggunakan gayung 77,7%, dengan menggunakan gelas 13,8% lainnya 6,4% dan tidak tahu 0,2%. Sementara berdasarkan cara pengambilan air dari wadah tersebut adalah 14,8% tangan menyentuh air, 83,2% tangan tidak menyentuh air dan tidak tahu 2%. (Lihat Gambar 3.3. Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air) Gambar 3.3: Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran Pada Wadah Penyimpanan Dan Penanganan Air)

d)

Perilaku Pengolahan Sampah Perilaku pengolahan sampah setempat berdasarkan kajian EHRA, masih

menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana sebagian besar responden menyatakan tidak pernah mengolah sampah menjadi bernilai. Pengelolaan sampah rumah tangga sebagian besar langsung di bakar di sekitar area permukiman (77,2%), yang dikumpulkan oleh kolektor informal untuk daur ulang hanya

62


0,1%, yang dikumpulkan dan dibuang ke TPS 2,9%, dibuang ke lubang terbuka 0,3%, dibuang ke sungai/Danau/Laut 0,8%, dibiarkan saja sampai membusuk 1,5% dan dibuang ke hutan /lahan kosong 16,7%. Pengolahan yang biasa dilakukan adalah hanya dengan melakukan pemilahan sampah setempat sebesar 12,3%, dan sisanya 87,7% tidak diolah. Proses pengolahan sampah dengan pengomposan juga belum populer dimasyarakat, padahal pengolahan ini memerlukan modal yang sedikit dan bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. (Lihat Gambar 3.4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat) Gambar 3.4: Grafik Pengolahan Sampah Setempat

e)

Perilaku Pengelolaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Saluran yang dimaksud adalah saluran yang digunakan untuk membuang air bekas

penggunaan rumah tangga (grey water), seperti air dapur (bekas cuci piring/bahan makanan), air cuci pakaian maupun air bekas mandi. Seperti kebanyakan terjadi di kotakota di lndonesia, saluran grey water dapat pula berfungsi menjadi saluran bagi pengaliran air hujan. Dari hasil kajian studi EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Samosir sebesar 23%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Samosir hanya sekitar 51,0% selebihnya 49% tidak memiliki SPAL. (Lihat Gambar 3.5. Grafik Pencemaran Karena SPAL).

63


Gambar 3.5: Grafik Pencemaran Karena SPAL

3.2.2.

Tatanan Sekolah Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan. Sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Promosi kesehatan di sekolah membantu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih produktif. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan institusi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat institusi pendidikan (pengajar, anak didik dll) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Institusi pendidikan dalam hal ini adalah dari tingkat,SD/MI,SLTP/MTs sampai dengan SLTA/ MA. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah dan sarana cuci tangan. Seringkali terjadi jamban di sekolah hanya terdiri atas dua unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi jamban murid sangat berbeda jauh dengan jamban guru, dimana jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak. Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, seringkali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Murid yang merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari

64


dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai. PHBS tatanan institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan. Persoalan sanitasi yang dihadapi pada tatanan sekolah adalah ketersediaan infrastruktur sanitasi di sekolah, terutama untuk sarana berupa toilet siswa. Persoalan lain mengenai kondisi sanitasi dalam tatanan sekolah yaitu mengenai periode pengosongan tanki septik. Sebagian besar sekolah yang disurvei tidak melakukan pengosongan tanki septik secara berkala. Meninjau permasalahan-permasalahan tersebut, tampak bahwa persoalan utama sektor sanitasi ada tatanan sekolah yaitu masih kurangnya infrastruktur sanitasi. Dari segi bentuk sosialisasi, sebagian besar sekolah sebetulnya sudah melakukan pembinaan kepada siswa untuk melakukan perilaku hidup bersih, baik melalui sosialisasi yang dilakukan secara khusus maupun melalui pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar/MI.

65


Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI

Status Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah

1

Sekolah Dasar Negeri

2

Sekolah Dasar Swasta

3

No

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih *)

Toilet Guru**)

Fasilitas Cuci tangan

Toilet Siswa***)

Fasilitas Pengolahan sampah

Saluran Drainase

L

P

L

P

PDAM

SPT/PL

SGL

T

L/P

L dan P

T

L/P

L dan P

T

Y

T

Y

T

Y

T

196

9.547

8.822

448

1.363

11

-

-

185

119

67

-

114

82

-

-

-

-

-

175

21

7

616

573

21

32

1

-

-

6

3

4

-

3

4

-

-

-

-

-

5

2

MI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

10.163

9.395

469

1.395

12

0

0

191

122

71

0

117

86

0

0

0

0

0

180

23

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun 2014

66


Melakukan kajian sanitasi sekolah tingkat sekolah dasar dilakukan dengan meninjau kondisi sarana sanitasi diantaranya kondisi toilet, tempat cuci tangan, air bersih, pengelolaan sampah, saluran drainase dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah terus digalakkan, salah satunya dengan kegiatan penyuluhan disekolah terutama penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan dengan menggunakan sabun. Prosentase siswa siswi sekolah dasar yang belum menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun, berdasarkan hasil kajian menunjukkan angka sebesar 48% CTPS tidak dilakukan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa sanitasi di sekolah dasar masih perlu penanganan, khususnya penyuluhan dibidang sanitasi sekolah. Tabel 3.2: Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (Tingkat Sekolah/Setara: SD/MI) No

Kondisi Sarana Sanitasi

1 2 3

Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sarana Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higiene dan Sanitasi

4 5 6 7 8

% Sangat Baik 3.3 3.3

% Baik 0.0 0.0

0.0 70.0 16.7 0.0

3.3 0.0 0.0 0.0

96.7 30.0 0.0 0.0

10.0 20.0

0.0 63.3

90.0 16.7

% Kurang Baik 0.0 0.0

Sumber : Kajian Sanitasi sekolah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Tabel 3.3: PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI

No 1 2 3

Kondisi Sarana Sanitasi Cuci Tangan Pakai Sabun Penggunaan Toilet Perilaku Buang Sampah

% Sangat Baik 0 27 30

% Baik 0 90 100

% Kurang Baik 3 3 0

% Sangat Kurang Baik 10 10 0

Sumber : Kajian Sanitasi sekolah Kabupaten Samosir Tahun 2014 3.3.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.1.

Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota

67


menurut indikator kinerja target 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum, disebutkan indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60% dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum/Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Samosir menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Permukiman dan Tata Ruang. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana

Dinas

Permukiman dan Tata Ruang berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. Pengelolaanair limbah rumah tangga (grey water) masih disalurkan secara langsung pada saluran drainase lingkungan dan kota tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Sebagaimana halnya kota-kota yang sedang berkembang lainnya, belum ada pemisahan saluran yang jelas antara peruntukan drainase air limpasan hujan dan air limbah. Kondisi ini kemudian menunjukkan situasi rendahnya kualitas infrastruktur yang ada untuk penanganan air limbah domestik di Kabupaten Samosir. Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan tantangan tersendiri di Kabupaten Samosir disamping faktor rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup dan lingkungan yang sehat terutama

pada

kawasan-kawasan

tertentu

yang

padat

dan

kumuh.

68


Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI PERENCANAAN  Penyusunana dokumen IPAL Terpusat Onan Baru PENGADAAN SARANA  Belum ada PENGELOLAAN  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

BLHPP Tarukim K&P dan BLHPP Tarukim K&P dan BLHPP

Tarukim K&P, BLHPP dan Dinkes Tarukim K&P, BLHPP dan Dinkes BLHPP dan Dinkes Tarukim K&P, BLHPP dan Dinkes BLHPP dan Dinkes BLHPP dan Dinkes

Sumber: Data diolah

69


Tabel 3.5: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Samosir Ketersediaan Substansi

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

AIR LIMBAH DOMESTIK

Daftar Peraturan belum ada Sumber: Data Pokja

70


3.3.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan sebagainya. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Pada saat ini pengelolaan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) di Kabupaten Samosir masih dikelola secara on-site system (setempat). Sistem ini meliputi tangki septik sebesar 65,3%, cubluk 1,8%, sungai/danau/pantai 0,9%, kebun/tanah lapang 0,5%, drainase 0,3%, pipa sewer 0,3% dan kolam/sawah 0,1%. (dapat dilihat pada gambar 3.6). Tangki septik yang dibangun 32,8% diantaranya sudah dibangun antara 1-5 tahun, 23,9% sudah dibangun antara 5-10 tahun yang lalu, 5,7% baru dibangun dalam satu tahun terakhir ini dan 32,2% telah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu. Sedangkan unit pengangkutan seperti truk tinja dan unit pengolahan sperti IPLT belum tersedia sehingga sampai saat ini hampir 94,8% tangki septik yang ada tidak pernah di sedot sama sekali. Bagi masyarakat yang menyedot septik tanknya biasanya dengan membayar tukang atau menyedot sendiri dengan peralatan yang sederhana. Berkaitan dengan tangki septik, hasil kajian EHRA 60,9% menunjukkan tangki septik masuk dalam kategori suspek aman. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa cakupan layanan air limbah di Kabupaten Samosir masih belum optimal. Jumlah rumah tangga yang melakukan BABS menurut data sekunder sekitar 8.461 KK atau sekitar 37,3%. Hal tersebut juga dipengaruhi karena sarana Limbah yang layak hanya sekitar 53,72% dan masih ada 46,28% rumah tangga belum terakses ke sarana sanitasi yang layak. Jumlah IPAL yang ada sebanyak 5 unit namun 3 diantaranya berfungsi namun belum optimal.

71


Gambar 3.6: Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Gambar 3.7: Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

72


Peta 3.2: Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk IPAL Terpusat

Sumber: Pokja Kabupaten Samosir

73


Gambar 3.8: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sistem Saintasi Pengelolaan Air Limbah Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran (C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Tanah Cubluk AIR LIMBAH DOMESTIK Tangki Septic Komunal

Danau

Black & Grey Water

Sungai / Danau

Kamar Mandi

Kebun/ Pekarangan

74


Tabel 3.6: Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Samosir

No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

BABS (KK) (iii)

Sarana tidak layak Onsite System Individual Berbasis Komunal Jamban keluarga dgn MCK umum Cubluk, Tangki septik tidak tangki septik aman /Jamban Bersama aman** (KK) (KK) (KK) (iv) (v) (vi)

Sarana Layak Offsite System Kawasan / terpusat MCK++ (KK)

Tangki Septik Komunal (KK)

IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(i) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(ii) Kecamatan Sianjur Mula-Mula Boho Aek Sipitudai Singkam Sari Marihit Sianjur Mula-Mula Ginolat Huta Ginjang Siboro Huta Gurgur Bonan Dolok Hasinggaan Habeahan Naburahan

70 28 52 95 46 69 61 153 72 27 182 116

0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 1

147 190 98 163 72 148 83 55 78 104 74 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 3 5 3 4 3 5 4 3 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan Harian Partungko Naginjang Siparmahan Dolok Raja Sampur Toba Hariara Pohan Janji Martahan Turpuk Sihotang Sosor Dolok Turpuk Sagala Turpuk Malau Turpuk Limbong Hutagalung Hariarapintu

51 86 30 174 81 35 30 30 1 23 35 25 84

0 0 0 0 0 0 0 0 35 62 40 0 0

185 138 25 152 69 60 60 80 27 20 35 95 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 3 4 3 2 2 3 2 1 2 4 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1

Kecamatan Sitio-Tio Tamba Dolok

53

70

116

0

5

0

0

75



No

(ii)

BABS (KK)

Sarana tidak layak Onsite System Individual Berbasis Komunal Jamban keluarga dgn MCK umum Cubluk, Tangki septik tidak tangki septik aman /Jamban Bersama aman** (KK) (KK) (KK) (iv) (v) (vi) 1 180 0 16 161 0 0 290 0 32 174 0 0 223 0 31 75 0 25 127 0



IPAL Komunal (KK)

(vii) 5 4 6 5 6 3 5

(viii) 0 0 0 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0 0 0 0

(i) 2 3 4 5 6 7 8

Cinta Maju Buntu Mauli Sabulan Holbung Janji Raja Janji Maria Parsaoran

(iii) 72 18 59 17 52 44 63

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Onan Runggu Harian Sitinjak Pakpahan Onan Runggu Tambun Sungkean Sitamiang Pardomuan Huta Hotang Rina Bolak Sipira Janji Matogu Silima Lombu

63 104 36 88 121 51 85 141 75 215 25 13

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

156 136 214 249 100 132 127 97 75 123 97 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 5 7 4 3 5 4 3 7 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Nainggolan Pasaran Parsaoran Pasaran I Sibonor Ompuratus Sinaga Uruk Pandiangan Nainggolan Siruma Hombar Sipinggan Lumban Siantar Pangaloan Toguan Galung Huta Rihit Parhusip III

70 27 39 123 8 28 27 47 93 84 17

0 4 0 0 3 0 5 7 0 0 0

162 162 353 184 213 242 140 170 154 181 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 3 5 5 7 4 4 5 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sambungan Rumah (KK) (x)

76


No

Nama Kecamatan/ Kelurahan (ii)

BABS (KK)

Sarana tidak layak Onsite System Individual Berbasis Komunal Jamban keluarga dgn MCK umum Cubluk, Tangki septik tidak tangki septik aman /Jamban Bersama aman** (KK) (KK) (KK) (iv) (v) (vi) 0 107 0 0 122 0 0 71 0 0 77 0



IPAL Komunal (KK)

(vii) 3 3 3 5

(viii) 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0

(i) 12 13 14 15

Pananggangan Janji Marapot Sipinggan Pananggangan II

(iii) 74 55 31 97

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Palipi Urat Timur Suhut Nihuta Pardomuan Parsaoran Urat Urat II Gorat Pallombuan Palipi Pardomuan Nauli Hatoguan Saor Nauli Hatoguan Simbolon Purba Huta Ginjang Sigaol Marbun Sigaol Simbolon Pamutaran Sideak Pallombuan Hutadame

39 29 38 92 72 97 61 94 163 198 58 111 115 29 77 9 3

30 0 19 23 25 48 12 25 48 0 21 0 0 29 10 10 10

93 130 94 191 57 199 187 139 123 303 71 213 213 92 57 161 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 6 3 8 5 6 7 12 3 9 6 4 3 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Ronggor Nihuta Paraduan Lintongnihuta Ronggor Nihuta Sijambur Sabungan Nihuta Saloan Toba Saloan Tonga-Tonga Salaon Dolok

119 110 23 129 106 22 120 134

13 1 69 2 2 34 3 57

131 166 228 195 99 134 47 12

0 0 0 0 0 0 0 0

6 7 7 8 5 4 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


77


No


BABS (KK) (iii)

Sarana tidak layak Onsite System Individual Berbasis Komunal Jamban keluarga dgn MCK umum Cubluk, Tangki septik tidak tangki septik aman /Jamban Bersama aman** (KK) (KK) (KK) (iv) (v) (vi)



IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(i) H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(ii) Kecamatan Pangururan Rianiate Parmonangan Huta Namora Pintu Sona Huta Tinggi Pardomuan I Pasar Pangururan Tanjung Bunga Siogung Ogung Parsaoran I Saitnihuta Lumban Pinggol Sianting Anting Parlondut Aek Nauli Pardugul Panampangan Sitoluhuta Sinabulan Siopat Sosor Huta Bolon Situngkir Sialanguan Parhorasan Pardomuan Nauli Lumban Suhi Suhi Dolok Lumban Suhi Suhi Toruan Parbaba Dolok

85 101 280 55 136 72 0 104 52 226 40 33 89 47 62 54 102 45 56 39 53 65 48 80 70 122 180 146

0 3 163 0 0 31 244 60 10 0 0 0 18 0 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

286 104 102 380 91 775 330 201 228 75 117 87 47 108 20 87 39 117 37 107 52 32 42 65 31 77 213 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 4 11 9 4 25 14 8 7 6 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 5 8 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 1 2 3

Kecamatan Simanindo Tanjungan Parbalohan Pardomuan

53 35 43

8 8 5

90 77 93

0 0 0

3 2 2

0 0 0

0 0 0

78


No

(i) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Kecamatan/ Kelurahan (ii) Parmonangan Huta Ginjang Tomok Garoga Tuktuk Siadong Ambarita Martoba Sihusapi Maduma Simanindo Sangkal Cinta Dame Simarmata Dosroha Tomok Parsaoran Unjur Siallagan Pindaraya Marlumba Simanindo

BABS (KK) (iii) 93 170 43 21 0 3 30 92 157 25 161 119 181 134 21 11 79 21

Sarana tidak layak Onsite System Individual Berbasis Komunal Jamban keluarga dgn MCK umum Cubluk, Tangki septik tidak tangki septik aman /Jamban Bersama aman** (KK) (KK) (KK) (iv) (v) (vi) 5 80 0 14 121 0 0 199 50 0 306 0 11 543 0 0 249 0 0 206 0 1 45 0 0 24 0 0 191 0 3 208 0 1 152 0 2 100 0 33 345 0 0 163 0 0 150 0 0 106 0 0 186 0



IPAL Komunal (KK)

(vii) 4 7 11 6 12 5 5 2 4 4 7 5 5 6 3 3 3 4

(viii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


79


Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik No (i) 1

4

Tdk berfungsi (vi)

0

-

-

23

14

9

Unit Unit Unit

0 0 0

-

-

9 (sembilan) unit masih dalam proses pembangunan -

Unit

0

-

-

-

(ii)

(iii)

- MCK ++ 2. 3

Berfungsi (v)

Satuan

Sistem Onsite Berbasis komunal - IPAL Komunal - Tangki septik komunal Truk Tinja IPLT : kapasitas Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem Sumber: Dinas Tarukim K&P Kabupaten Samosir IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kondisi

Jumlah/ Kapasitas (iv)

Jenis

Unit Unit

Keterangan (vii)

80


3.3.3.

Peran Serta Masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi dan capaian tujuan yang secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbah. Pembangunan sanitasi juga seringkali mengabaikan aspek kesetaraan jender. Kita kerap kali tidak memasukkan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan, mengabaikan aspek jender dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan. Pembangunan fasilitas sanitasi seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan

prioritas,

memobilisasi

sumber

daya,

bernegosiasi,

menyusun

perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Samosir dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut: a.

Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa;

b.

Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.

Secara keseluruhan Peran serta serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Samosir dalam pengolahan air limbah belum maksimal dan masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari pemerintah, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Berikut adalah tabel Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat.

81


Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat*)

No MCK ++ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Program/ Kegiatan

Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sarimarihit Kec. Sianjur Mula-mula Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Huta Ginjang Kec. Sianjur Mula-mula Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Turpuk Malau Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Janji Martahan Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Huta Dame Kec. Palipi Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Huta Ambula-Pintubosi-Sosor Matio Desa Pardomuan Kec. Onan Runggu Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Sampur Toba Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Cinta Dame Kec. Simanindo Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Dolok Raja Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Dolok martahan Desa Buntu mauli Kec. Sitio-tio Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Garoga Kec. Simanindo

Lokasi

Tahun Program/ kegiatan

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sitio-tio

2012

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sitio-tio

2012

Pelaksana /PJ

Dinas TARUKIM K&P Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sianjur Mula-mula Kec. Sianjur Mula-mula

2012 2012

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2012

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2012

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Palipi

2013

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Onan Runggu

2013

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2013

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Simanindo

2013

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sitio-tio

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Simanindo

2014

Penerima manfaat (orang) L P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini Tidak Berfungsi Berfungsi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

82


No 14 15 16 17 18 19 20

Nama Program/ Kegiatan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Siparmahan Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Siupar, Batu Jagar, Simata Niari Desa Pardomuan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sampur Toba Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Hutagurgur Kec. Sianjur Mulamula Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Huta Dame Kec. Palipi

PNPM-Mandiri Perdesaan/Pembanguna 1 Unit MCK desa IPAL KOMUNAL

Pelaksana /PJ

Lokasi


Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Pangururan

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Palipi

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Harian

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sianjur Mulamula

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Sitio-tio

2014

Dinas TARUKIM K&P

Kec. Palipi

2014

Penerima manfaat (orang) L P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini Tidak Berfungsi Berfungsi √ √ √ √ √ √ √

BPMPOD

Total

Sumber Data : Data Sekunder Pokja dan wawancara dengan SKPD

83


Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Kabupaten Samosir dimana masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relative masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat).

84


Tabel 3.9: Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun

Lokasi

Kondisi

Biaya operasi dan pemeliharaan

2012

Kec. Sitio-tio

Berfungsi

Masyarakat

2012

Kec. Sitio-tio

Berfungsi

2012

Kec. Sianjur Mula-mula

2012

Pengosongan tangki septik/IPAL Waktu Layanan

MCK ++ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sarimarihit Kec. Sianjur Mula-mula Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Huta Ginjang Kec. Sianjur Mula-mula Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Turpuk Malau Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Janji Martahan Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Huta Dame Kec. Palipi Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Huta Ambula-Pintubosi-Sosor Matio Desa Pardomuan Kec. Onan Runggu Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Sampur Toba Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Cinta Dame Kec. Simanindo Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Dolok Raja Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Dolok martahan Desa Buntu mauli Kec. Sitio-tio Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Garoga Kec. Simanindo Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Siparmahan Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan

-

-

Masyarakat

-

-

Berfungsi

Masyarakat

-

-

Kec. Sianjur Mula-mula

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2012

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2012

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2013

Kec. Palipi

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2013

Kec. Onan Runggu

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2013

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2013

Kec. Simanindo

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Sitio-tio

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Simanindo

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Pangururan

Berfungsi

Masyarakat

-

-

85

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 No

Jenis Sarana

Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Siupar, Batu Jagar, Simata Niari Desa Pardomuan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 17 Desa Sampur Toba Kec. Harian Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 18 Desa Hutagurgur Kec. Sianjur Mulamula Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 19 Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 20 Desa Huta Dame Kec. Palipi IPAL Komunal 1 16

Pengosongan tangki septik/IPAL Waktu Layanan

Tahun Sarana Dibangun

Lokasi

Kondisi

Biaya operasi dan pemeliharaan

2014

Kec. Palipi

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Harian

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Sianjur Mulamula

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Sitio-tio

Berfungsi

Masyarakat

-

-

2014

Kec. Palipi

Berfungsi

Masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber Data : Data Sekunder Tarukim Tahun 2014

86


3.3.4.

Komunikasi dan Media Pemerintah Kabupaten Samosir saat ini memiliki beberapa saluran (media) komunikasi dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Keberadaan media ini bersifat esensial dalam hal mempromosikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Selain itu juga sebagai bagian dari usaha Pemerintah Kabupaten Samosir agar masyarakat sebagai salah satu stakeholder pembangunan bisa ikut memantau gerak laju pembangunan Kabupaten Samosir. Berikut adalah media-media Komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir: 1.

Website Pemerintah kabupaten Samosir di www.kab samosir.go.id;

2.

Media lainnya (spanduk, baligo juga booklet). Usaha Pemerintah Kabupaten Samosir untuk melebarkan akses informasi bagi

masyarakat dilakukan melalui mengikat kerjasama dengan beberapa perusahaan media. Media-media, dalam hal ini media cetak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir menampilkan berita-berita seputar kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Media-media ini ada yang berskala nasional maupun juga lokal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Umum, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Samosir yang mengelola kerjasama dengan media cetak (Koran,majalah,bulletin) bahwa jumlah media yang bekerjasama Pemerintah Kabupaten Samosir sebanyak 12 buah media cetak. Berdasarkan hasil kajian Komunikasi yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir, belum ada media Komunikasi baik itu media cetak atau elektronik yang mengangkat masalah air limbah secara khusus tetapi secara umum tentang kesehatan lingkungan. SKPD yang paling sering melakukan pembinaan ataupun sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan adalah Dinas Kesehatan, dengan komitmen bahwa setiap tahun penyediaan anggaran untuk kegiatan ini selalu tersedia hingga ke tingkat-tingkat puskesmas yang dilaksanakan oleh sanitarian-sanitarian dan kader desa. (Lihat Gambar 3.9. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir)

87


Gambar 3.9: Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir

3.3.5.

Peran Swasta Belum ada kontribusi pihak swasta dalam hal penanganan limbah di Kabupaten

Samosir. Ada beberapa perusahaan industri di Kabupaten Samosir seperti pabrik pembuatan tahu, pabrik roti, dan industri pembuatan kerupuk. Industri-industri ini masih tergolong dalam industri berskala kecil atau industri rumah tangga. Secara siknifikan peranan industri-industri tersebut dalam hal pengolahan limbah belum ada. Seperti pabrik tahu masih membuang limbah hasil produksinya ke Danau Toba karena letak pabrik ini berada di dekat Danau Toba. Dalam hal ini peranan Pemerintah Kabupaten Samosir sangat diperlukan untuk memberi tindakan bagi setiap industri yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Berikut tabel peranan pihak swasta dalam layanan air limbah di Kabupaten Samosir. Tabel 3.10 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

Belum ada peranan pihak swasta

88


3.3.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.290.919.300,-. Data dalam 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pembangunan sub sektor air limbah dengan rata-rata pertumbuhan 49,40%. Anggaran tersebut mayoritas membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan sarana MCK sekolah, optimalisasi IPAL dan MCK Komunal. Sedangkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 dilaksanakan masyarakat setempat. (Lihat Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik dan Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi).

89


Tabel 3.11: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik Kabupaten Samosir No 1 1.a 1.b 1.c

Komponen

2009

Air Limbah (1a+1b) MCK sekolah MCK Komunal IPAL

Belanja (Rp) 2011

2010

400.000.000 0

450.000.000

2012

450.000.000

500.000.000

2013 650.000.000 817.135.000

Rata-rata

2014 400.000.000

Pertumbuhan (%)

475,000,000

13

Tabel 3.12: Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah

No 1 1.a 1.b

SKPD Retribusi Air Limbah Realisasi retribusi Potensi retribusi

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) n-4

n-3

n-2

n-1

n

Pertumbuhan (%)

Tidak Ada Retribusi Air Limbah

90


3.3.7.

Permasalahan Mendesak Dengan melihat kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Samosir, derajat permasalahan yang ada tergolong tinggi. Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Samosir menggunakan on-site system, limbah buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mencemari air tanah dan sungai. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik dapat memenuhi harapan. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Samosir pada sektor air limbah domestik dapat di lihat pada tabel 3.13. Tabel 3.13: Permasalahan Mendesak

No 1

2 3 4 5 6 7

8 9

Permasalahan Mendesak Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Samosir sebagian besar masih menggunakan onsite sistem (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke septik tank, ataupun langsung ke sungai, danau, atau ke saluran irigasi tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah, sungai dan danau. Perlunya pembangunan IPAL Kumunal dan Terpusat. Permasalahan sanitasi selama ini belum menjadi program prioritas SKPD terkait yang ada di Kabupaten Samosir. Mobil tinja belum ada di Kabupaten Samosir sehingga menjadi kendala dalam hal penanganan penyedotan tinja. Dari hasil studi EHRA Tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 65,3% masyarakat yang memiliki septik tank, terdapat sebesar 33,6% yang belum memenuhi standard teknis. Belum ada Peraturan Daerah secara khusus tentang pengelolaan air limbah domestik. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan hasil studi EHRA Tahun 2014, bahwa 23,8% yang memiliki saluran pembuangan air limbah selain tinja. Seluruh Kapal Motor (KM) belum memiliki sarana pengelolaan air limbah cair dan padat. Belum tersedia informasi tentang penetapan status lingkungan berdasarkan standart baku lingkungan disuatu kawasan.

91


3.4.

Pengelolaan Persampahan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah propinsi dan tingkat II harus menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Walaupun demikian, peningkatan laju timbunan sampah di Kabupaten Samosir tidak diikuti dengan ketersediaan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Akses pelayanan pengangkutan dan lokasi Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) yang tidak cukup dan tidak menyebar merata menyebabkan sampah dibuang di sembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka. Adapun pengangkutan sampah yang dilakukan oleh SKPD terkait yakni Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir masih sebatas di pusat kota saja atau di ibu kota Kecamatan dan sepanjang jalan protokol. Pengangkutan sampah belum sampai menjangkau sampai ke pelosok desa. Pengolahan sampah rumah tangga saat ini ada 71,2% diolah dengan pola lama yaitu dikumpulkan dan di bakar di sekitar halaman rumah, siasanya ada yang dikumpulkan di TPS, ada yang di buang ke lubang tertutup maupun terbuka, dan ada yang dibiarkan saja membusuk di sekitar halaman rumah atau di lahan kosong atau hutan. Rata-rata produksi sampah Kabupaten Samosir dapat mencapai 8,57 ton per hari, sebanyak 26,8 persen merupakan sampah plastik dan sisanya sebanyak 65 persen sampah organik serta 8,2 persen merupakan kertas. Perilaku masyarakat yang mengolah sampahnya dengan cara membakar merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan penanganan berupa pemicuan kesadaran, sebab pembakaran sampah selain mencemari udara juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat sendiri.

3.4.1.

Kelembagaan Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka pada berdasarkan Perda 21 Tahun 2007 Tentang

92


Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Tata Ruang dan Permukiman bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di Kabupaten Samosir melalui Bidang Kebersihan yang mengelola Pertamanan dan Persampahan. Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan persampahan tercantum pada tabel 3.14 dan daftar peraturan yang terkait dengan persampahan tercantum pada tabel 3.15.

93


Tabel 3.14: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Fungsi PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*  Melakukan penarikan retribusi sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan


Pemangku Kepentingan Swasta

Masyarakat

Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P BLHPP BLHPP Tarukim K&P BLHPP Tarukim K&P BLHPP BLHPP Tarukim K&P Tarukim K&P BLHPP BLHPP BLHPP

94


Fungsi


sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

Pemangku Kepentingan Swasta

Masyarakat

BLHPP BLHPP

Tabel 3.15: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Samosir Ketersediaan Substansi PERSAMPAHAN  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada



Ket


√ √ √

√

√

√

95

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 Ketersediaan Substansi 

Retribusi sampah atau kebersihan

Ada (Sebutkan) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 23 Desember 2005

Tidak Ada



Ket


√

96


3.4.2.

Sistem Dan Cakupan Pelayanan Pengelolaan sampah didefenisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan factor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah didefenisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi : a. Pembatasan timbulan sampah; b. Pendaur ulangan sampah, dan/atau; c. Pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi: a. Pemilihan; b. Pengumpulan; c. Pengangkutan; d. Pengolahan; e. Pemrosesan akhir sampah. Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Samosir belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten.. Hal tersebut dikarenakan kondisi topografi yang sebagian besar pergunungan. Kegiatan pengurangan sampah yang banyak dilakukan oleh Rumah Tangga di Kabupaten Samosir adalah dengan cara di bakar (77,2%), di kumpul di TPS sebanyak 2,9%, dibuang ke lubang tertutup 0,2%, ke lubang terbuka 0,3%, dibiarkan saja hingga membusuk 1,5%, di buang ke lahan kosong/hutan/dsb 16,7% dan sisanya di kumpulkan oleh kolektor formal sebanyak 0,1%. (Lihat Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah). Sementara untuk kegiatan penanganan sampah khususnya pemilihan sampah, yakni memisahkan sampah organik dan anorganik atau sampah kering dan sampah basah, menurut study EHRA yang dilakukan diinformasikan hanya sekitar 12,3% dan 87,7%

97


sisanya tidak pernah melakukan pemilihan sampah (Lihat Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah). Armada pengangkutan yang ada saat ini sudah sangat memadai memadai untuk pengangkutan yang optimal. Dump Truck sebanyak 4 unit, dan penambahan 3 unit di tahun 2014, sudah melayani beberapa wilayah kecamatan. Pengolahan sampah terutama di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) belum menggunakan system sanitary Landfill dan masih bersifat open dumping. TPA Ronggurnihuta yang merupakan salah satu TPA di Samosir merupakan TPA yang melingkupi wilayah pelayanan Ibukota Kabupaten yakni kota Pangururan dan sekitarnya serta mengakomodasi sampah produksi RSUD dr. Hadrianus Sinaga. Gambar 3.10: Grafik Pengelolaan Sampah

Grafik diatas memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan hasil study EHRA hanya 3,2 % saja yang dinilai cukup baik antara lain: 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 2,9 % 2. Dikumpulkan oleh pendaur ulang sebesar 0,1 % 3. Dibuang ke lubang dan ditutup tanah sebesar 0,2 % Berdasarkan hasil study EHRA masih lebih besar persentase pengelolaan sampah yang tidak memadai yaitu 97,1 % dan yang memadai 2,9 %. Frekuensi pengangkutan sampah yang tidak memadai 100% demikian juga dengan ketepatan waktu pengangkutan sampah yang tidak tepat waktu 100%. Pengolahan sampah setempat yang tidak diolah sebesar 84,4 dan yang diolah 15,6 %.

98


Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

99


Peta 3.3: Peta Cakupan Pelayanan Persampahan

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir

100


Gambar 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Diagram Sistem Saintasi Pengelolaan Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Sungai / Danau

Sampah Rumah Tangga Sampah Organik & Anorga nik

Kebun/Hutan

Container Sampah Taman

Sampah Jalan

Arm Roll Truck Dibakar

TPA

101


Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Samosir

No A

B


(orang)

(%)

Kel. Pintu Sona

1.669

8,24

0

0

0

Kel. Pasar Pangururan

2.601

20,61

0

0

Kel. Siogung-ogung

1.428

6,18

0

Desa Pardomuan I

4.857

8,24

Desa Panampangan

600

Desa Siopat Sosor

D

Tidak Terlayani

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

0

0

0

80,66

34,37

0

0

0

0

72,22

53,58

0

0

0

0

0

82,64

29,43

0

0

0

0

0

0

92,39

100,06

2,56

0

0

0

0

0

0

82,87

12,36

545

4,12

0

0

0

0

0

0

73,12

11,21

720

5,52

0

0

0

0

0

0

72,87

14,84

Kel. Tuk-tuk Siadong

2.218

3,30

0

0

0

0

30

0,99

93,28

45,75

Desa Tomok

2.094

2,14

0

0

0

0

30

0,74

95,27

43,19

Desa Ambarita

1.008

2,47

0

0

0

0

30

0,64

89,36

20,77

Desa Nainggolan

955

5,28

0

0

0

0

0

0

78,88

19,70

Kel. Siruma Hombar

1.375

3,38

0

0

0

0

0

0

89,35

28,35

809

1,07

0

0

0

0

0

0

7,14

0,08

Desa Harian

1.221

0,58

0

0

0

0

0

0

97,76

25,14

Desa Sitinjak

1.115

0,41

0

0

0

0

0

0

98,24

23,00

Desa Pakpahan

950

0,41

0

0

0

0

0

0

97,94

19,62

Desa Onan Runggu

1.370

1,24

0

0

0

0

0

0

95,81

28,27

Kec. Palipi

Kec. Simanindo

Kec. Nainggolan

Desa Sipinggan Lumban Siantar

E

Jumlah Penduduk

Kec. Pangururan

Desa Pallombuan

C

Volume Terlayani Institusi Pengelola 3R Pemerintah / swasta (M3) (%) (M3)

Timbunan Sampah (M3)

Kec. Onan Runggu

Sumber: Data Tarukim K&P Tahun 2014

102


Tabel 3.17: Kondisi Prasarana Dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten

No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

0 unit 0 unit

-

30 unit 7 unit 0 unit

1 2

3.

Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor Penampungan Sementara - Bak Biasa - Container - Transfer Depo Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck

4

5

6

7

- Compaction Truck Semi Pengolahan Akhir Terpusat - TPS 3R - SPA (stasiun peralihan antara) TPA/TPA Regional - Sanitary landfill - Controlled landfill - Open dumping Alat Berat Bulldoze Whell/truck loader Excavator / backhoe IPL - Sistem

Ritasi /hari

Kondisi

Keterangan

(v)

Tdk berfungsi (vi)

-

-

-

2,45/M³ 6,0/M³ -

0,3/hari 0,5/hari -

30 7 -

0 0 -

0 unit

-

-

-

-

7 unit

6,0/M³

1/hari

4

3

unit

-

-

-

-

0 unit 0 unit

-

-

-

-

0 Unit 0 Ha 0 Ha

-

-

-

-

0 Unit 0 unit 0 unit

-

-

-

-

Berfungsi

(vii)

3 Proses pengadaan

Sumber: Data Tarukim K&P Tahun 2014 IPL: Instalasi Pengolahan Limbah

3.4.3.

Peran Serta Masyarakat Masyarakat sebagai obyek utama dari kegiatan pelayanan persampahan, juga memiliki peran penting sebagai subjek dalam memaksimalkan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran yang baik dalam kegiatan pengelolaan persampahan.Beberapa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini antara lain: 1.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat;

2.

Menyediakan pengangkutan sampah yang ditimbulkan (dari rumah) ke TPS, transfer depot/kontainer, bak sampah yang telah disediakan;

103


3.

Pengadaan sarana kebersihan secara swadaya berupa alat kebersihan untuk lingkungan masing-masing.

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada. Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang diharapakan menjadi wahana promosi dan pembinaan pengelolaan persampahan belum dapat diberdayakan secara optimal. Kesetaraan peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pembangunan prasarana melalui program dan kegiatan yang lebih melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama menjadi program yang berskala nasional dalam 5 tahun terakhir. Akan tetapi, di sektor sanitasi khususnya pengelolaan persampahan masih sangat kurang dibandingkan prasarana dasar lainnya. (Lihat Tabel 3.18. Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat). Tabel 3.18: Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat No

Nama Program/kegiatan

1

Penyelenggaraan dan Pembinaan Perlombaan Desa Pencanangan dan Pembekalan Bulan Bahkti Gotong royong

2

Sumber

Pelaksana BPMPOD BPMPOD

Lokasi Kab. Samosir Kab. Samosir

Tahun Program/K egiatan 2014 2014

Penerima manfaat Keterangan 128 desa/kelurahan 134 desa/kelurahan

6 juara perlombaan desa Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan termasuk pengelolaan persampahan

: Penjabaran APBD Kab. Samosir Tahun 2014 Sejalan dengan uraian diatas, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif

masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah

104


diterapkan maka masyarakat khususnya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan konsep 3R. Sementara melihat hasil studi EHRA Tahun 2014, bahwa 77,2% sampah kebanyakan di bakar; 2,9% sampah dikumpulkan dan dibuang ke TPS; 16,7% sampah dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk. Sedangkan dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang hanya 0,8% Melihat kondisi ini, bahwa keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan persamapahan masih belum ada yang memotorinya. Untuk dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini. Tabel 3.19: Pengelolaan Sarana Persampahan Oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Kegiatan

1

Pemilahan Sampah di Rumah tangga Pengangkutan sampah ke TPS

2

3

3.4.4.

Pengolahan sampah: a) Pengolahan sampah organik b) Pengolahan sampah non organik c) Pengelolaan sampah terpadu

Lokasi

Lembaga

Kerjasama dengan pihak lain

Kondisi

Ket. Data tidak ada

Desa Harian, Desa Sitinjak, Desa Pakpahan dan Desa Onan Runggu, Desa Nainggolan, Desa Siruma Hombar, Desa Sipinggan Lumban Siantar, Desa Pintu Sona, Desa Pardomuan I, Desa Pasar Pangururan, Desa Siogung Ogung, Desa Panampangan, Desa Siopat Sosor, Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, Desa Tomok, Desa Tuktuk Siadong, Desa Ambarita

TPA

Dinas Tarukim K&P

Aktif

-

-

-

-

Dinas Tarukim K&P

Aktif

-

Data tidak ada

Komunikasi Dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum

105


dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka untuk menunjang maksimalnya kegiatan pengelolaan persampahan maka Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi yaitu media cetak. Kerjasama ini baru dilakukan sebatas kebutuhan program/proyek, yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas kebersihan serta berita-berita terkait lainnya. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi masalah sampah dan kebersihan lingkungan yang pernah diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Samosir sebesar 62%. (Lihat Gambar 3.13. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Gambar 3.13: Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten

3.4.5.

Peran Swasta Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih minim, baik kuantitas maupun variannya. Hampir semua kegiatan pengelolaan persampahan ditangani langsung pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut

106


melakukan kegiatannya. (Lihat Tabel 3.20. Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Samosir). Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Samosir

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama 

1

Bank Sumut

2011

Drum/ Bak Sampah

30 unit

 



2

PT. Aquafarm Nusantara

2012

Tong sampah

60 unit

 

Melakukan sosialisasi akan kegunaan Bank Sampah sebagai sarana yang utama untuk mencegah sampah yang berhamburan di area permukiman Melakukan kampanye atau himbauan agar menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan memanfaatkan fasilitas bak sampah Langsung turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi di permukiman masyarakat didampingi pihak pemerintah setempat dan langsung mendistribusikannya Melakukan sosialisasi akan kegunaan Bank Sampah sebagai sarana yang utama untuk mencegah sampah yang berhamburan di area permukiman Melakukan kampanye atau himbauan agar menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan memanfaatkan fasilitas bak sampah Langsung turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi di permukiman masyarakat didampingi pihak pemerintah setempat dan langsung mendistribusikannya

Sumber: BLHPP Tahun 2014 3.4.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Permukiman dan Tata Ruang dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Pengelolaan persampahan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.496.965.000,- dan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Rp.295.923.500,-. Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih belum sepenuhnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.21. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan dan Tabel 3.22. Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah).

107


Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan

No 1 2 2.a 2.b 2.c 3 4

Subsektor Air Limbah (1a+1b) Sampah (2a+2b+2c) Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun Drainase (3a+3b) Aspek Promosi Higiene dan Sanitasi

2009

Belanja (Rp) 2011

2010

2012

0 837.443.900 0

0 583.000.000 0

0 1.958.766.500 0

0 1.904.020.000 0

2013 350.000.000 1.724.000.000 0

837.443.900

583.000.000

1.958.766.500

1.904.020.000

1.724.000.000

0

0

0

0

0

1.985.655.000

1.452.575.000

1.301.298.000

2.625.086.517

-

-

-

-

Pertumbuhan (%)

Rata-rata 1,401,446,080

48,34

8.111.075.593

3,095,138,022

68,36

-

-

-

Sumber: Dinas Tarukim K&P Tahun 2014

108


Tabel 3.22: Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

SKPD

2010

1

Retribusi Limbah

2 2.a 2.b

Retribusi Sampah Realisasi retribusi Potensi retribusi

3

Retribusi Drainase

2011

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

Air

108,000,000 120,000,000

Sumber: Dinas Tarukim K&P Tahun 2014

109


3.4.7.

Permasalahan Mendesak Kabupaten Samosir mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih belum dikelola dengan maksimal ditunjang buruknya perilaku masyarakat dalam mengolah sampah, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan di sungai. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dariperilaku masyarakat. (Lihat Tabel 3.23. Permasalahan Mendesak) Tabel 3.23: Permasalahan Mendesak

No

1. 2.

Permasalahan Mendesak

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang lebih layak masih sangat rendah sehingga penyuluhan di sektor persampahan masih perlu digiatkan. Belum adanya aturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku pengolahan sampah masyarakat, industri dan fasilitas medis.

3.

Penambahan Jumlah penduduk dan komsumsi masyarakat secara umum berdampak pula pada peningkatan produksi sampah.

4.

Belum adanya dokumen perencanaan seprti master plan persampahan, business plan persampahan, yang dibutuhkan untuk merencanakan program peningkatan pengelolaan persampahan sesuai dengan visi dan misi daerah serta arah pengembangan pembangunan Kabupaten Samosir.

5

Kurangnya jumlah sarana & prasarana persampahan sehingga terjadi penumpukan sampah (truk sampah, TPS dan alat berat).

6

Belum adanya lokasi TPA yang bersifat permanen.

110


3.5.

Pengelolaan Drainase Perkotaan

3.5.1.

Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Samosir saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Samosir. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Samosir merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang dikelola oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir. Dilihat dari tupoksi, Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir menangani drainase perkotaan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Prasarana, Perkotaan dan Perdesaan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki intervensi terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. Di Kabupaten Samosir upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase perkotaan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.25. Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Samosir).

111


Tabel 3.24: Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Drainase Perkotaan FUNGSI


PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P

-

-

Tarukim K&P

-

-

Tarukim K&P Tarukim K&P Tarukim K&P

-

√ -

Tarukim K&P

-

-

Tarukim K&P

-

-

Tarukim K&P

-

-

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan/desa PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase perkotaan  Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota

Tabel 3.25: Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Samosir Ketersediaan Substansi DRAINASE PERKOTAAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase perkotaan di Kab/Kota ini

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada


RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD

-

√

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan -


Keterangan

-

112


3.5.2.

Sistem Dan Cakupan Pelayanan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau kebangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa 86,9% rumah tangga di Kabupaten Samosir tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.14. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin) Gambar 3.14: Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin

Secara umum kondisi jaringan drainase perkotaan khususnya di ibukota kabupaten tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidak pedulian masyarakat akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Pangururan dan sekitarnya. (Lihat Peta 3.4. Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten). Secara struktur drainase di kota Kawasan Pangururan dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang

113


baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk disaluran mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. Berdasarkan hasil studi EHRA Tahun 2014, bahwa 99,1% tidak pernah mengalami banjir (Lihat Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan, Tabel 3.26. Luas Wilayah Genangan dan Tabel 3.27. Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten Samosir). Tabel 3.26: Luas Wilayah Genangan No


Luas (Ha)

Ketinggian (M)

Wilayah Genangan Lama Frekuensi (jam/hari) (kali/tahun)

Penyebab

Tidak ada genangan

Tabel 3.27: Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten/Kota Kondisi

No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

Berfungsi

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

1 2

3.

Saluran Primer - S. Primer A - S. Primer B Saluran Sekunder - Saluran Sekunder A1 - Saluran Sekunder A2 - Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air

m m

Tdk berfungsi (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

Data belum ada

m m m unit unit

114


Peta 3.4: Peta Jaringan Drainase Dan Wilayah Genangan Kabupaten


115


Berdasarkan hasil study EHRA adapun lokasi genangan di sekitar rumah paling besar di sekitar kamar mandi yaitu 52,5%, di dekat dapur 51,2%, di halaman rumah 45, %, di dekat bak penampungan 7,9%, dan lainnya 6,6%. Adapun sumber air genangan psling banyak berasal dari kamar mandi yakni 60,3%, air limbah dapur 54,5%, hujan 18,2%, dan limbah lainnya 7,4%. Grafik 3.14.a: Grafik Lokasi Genangan di Sekitar Rumah Berdasarkan Study EHRA

Lama air menggenang jika terjadi banjir di Kabupaten Samosir pada umumnya antara 1-3 jam 66,7%, kurang dari satu jam 11,1% dan setengah hari 11,1%. Grafik 3.14.b: Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir Berdasarkan Study EHRA

116


Gambar 3.15: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan Diagram Sistem Saintasi Pengelolaan Drainase Perkotaan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Danau Talang Rumah

Air Hujan

Jalan Sungai

Grey Water

Tempat Cuci

Pencucian Mobil

Drainase

Jalan

117


3.5.3.

Peran Serta Masyarakat Keterlibatan masyarakat sudah ada terutama di daerah perdesaan yang belum tersentuh pembangunan seperti masyarakat membuat saluran drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masing- masing, wilayah perkotaan keterlibatan masyarakat sebatas membantu dalam pembangunan drainase melalui program PNPM Mandiri dan PPIP tetapi dalam hal pemeliharaan masih sangat kurang. (Lihat Tabel 3.28. Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat).

Tabel 3.28: Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat*)

No

1

2

Nama Program /Kegiatan

Pelaksana /PJ

Lokasi

PNPMPerdesaan/pembuat an Saluran Drainase PNPMPerdesaan/pembuat an Saluran Drainase Total


Penerima manfaat L

Kondisi Sarana Saat Ini Jumlah Sarana

Berfungsi

P

DATA BELUM TERSEDIA


Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di Kabupaten Samosir belum terlalu Nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titik terdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.29. Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat).

118

Tidak Berfungsi


Tabel 3.29: Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan Oleh Masyarakat No

Jenis Sarana

Lokasi

1 2

-

-

Pengelolaan Lembaga Kondisi -

Iuran

Keterangan

-

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

3.5.4.

Komunikasi dan Media Peran media dalam pengelolaan drainase perkotaan sama halnya dengan pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah maupun persampahan. Eksistensi media dalam bentuk apapun itu, baik visual maupun audio masing-masing memiliki intrest yang berbeda namun tujuan dan sasarannya sama. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan drainase terutama pada tahap pemeliharaan. Kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase atau membiarkan saluran dalam kondisi tergenang dan ditumbuhi rumput, dapat menyebabkan kualitas lingkungan menurun, yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesehatan, kenyamanan serta estetika lingkungan yang ada. Kabupaten Samosir belum secara maksimal memanfaatkan peran Media dalam promosi pengelolaan sektor drainase. Dimana, hasil kajian hanya 22% kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti yang berkaitan dengan drainase. (Lihat Gambar 3.16. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Samosir). Gambar 3.16: Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Samosir

119


3.5.5.

Peran Swasta

Peran swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Samosir sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab utama tidak adanya dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.30. Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Samosir). Tabel 3.30: Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Samosir

No

Tahun mulai Jenis kegiatan/ operasi/ Kontribusi Terhadap Volume Potensi Kerjasama Berkontribusi Sanitasi Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Provider/Mitra Potensial

3.5.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir melalui beberapa SKPD terkait. Data dalam 4 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase rata-rata sebesar Rp.x Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada. (Lihat Tabel 3.31. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Drainase Perkotaan dan Tabel 3.32. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan).

120


Tabel 3.31: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Drainase Perkotaan No 1 1.a

Subsektor Drainase (1a+1c) Pendanaan Drainase

2009 1.985.655.000

2010 1.452.575.000

Belanja (Rp) 2011 1.301.298.000

2012 2.625.086.517

2013 8.111.075.593

Rata-rata 3,095,138,022

Pertumbuhan (%) 68,36

Sumber: Dinas Tarukim K&P

121


Tabel 3.32: Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan No 1

SKPD Retribusi Drainase

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) n-4

n-3 -

n-2 -

n-1 -

Pertumbuhan (%)

n -

-

-

Belum ada Retribusi Drainase di Kabupaten Samosir

Sumber: Dinas Tarukim K&P

122


3.5.7

Permasalahan Mendesak Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Selain itu kabupaten Samosir juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang sanitasi khususnya mengenai pengelolaan drainase. (LihatTabel 3.33. Permasalahan Mendesak).

Tabel 3.33: Permasalahan Mendesak

No

Permasalahan Mendesak 1 2 3 4 5

Belum ada Peraturan Daerah mengatur tentang pengelolaan drainase Pengelolaan drainase lingkungan yang dilakukan selama ini oleh instansi terkait terfokus pada perencanaan dan pembanagunan, sedangkan pada tataran pemeliharaan tidak lagi dilaksanakan. Belum adanya master plan jaringan drainase secara terpadu. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase Belum adanya data base drainase Kabupaten

125


3.6

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.6.1.

Pengelolaan Air Bersih Pada dasarnya kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Samosir sudah terpenuhi dalam segi akses untuk mendapatkan air. Akan tetapi dalam pemahaman terhadap akses air minum yang layak ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk Kabupaten Samosir. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan PDAM hanya sebesar 94,7%, jaringan perpipaan non PDAM sebesar 5,3% %, air sumur gali terlindungi 2%, air sumur pompa tangan 4,1%, air hujan 22,8%, dan mata air terlindungi 17,0%, air dari sungai 5,3%, dan air dari danau/waduk 28,3%. Grafik 3.17: Sumber Air Minum Berdasarkan Study EHRA

Berdasarkan kajian studi EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dimana hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tesebut tercemar sebanyak 44,7% dan hanya 55,3% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. Untuk akses terhadap air bersih yang digunakan sebagai air minum ,menggunakan sumber air yang tidak terlindungi masih cukup besar yaitu sumur gali tidak terlindungi sebesar 0,8% dan mata air tidak terlindungi 21,5%. (Lihat Gambar 3.17. Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak).

126


Gambar 3.17.a: Grafik Akses Terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum Dan Memasak

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Samosir, kapasitas terpasang 28,60 Lt/detik dan beroperasi 22,88 Lt/detik, tingkat kebocoran air 20%. Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Samosir pada tahun 2013 untuk di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu sebesar 3.090 pelanggan atau 10,38% yang terlayani dari jumlah penduduk kabupaten Samosir. Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang belum sama sekali terlayani oleh PDAM. Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PDAM Kabupaten Samosir dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan masing-masing dicukupi oleh mata air yang tidak berinterkoneksi dalam satu pengolahan, tetapi didistribusikan ke daerah pelayanan dengan jenis campuran yaitu antara Instalasi Pengolahan Lengkap dan Bangunan Penangkap (Broncaptering) dengan desinfektan. (Lihat Tabel 3.34. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Samosir).

127


Tabel 3.34: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

Satuan

Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah (Total) Jumlah Kran Air Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah pelanggan per kecamatan 4.1 Kecamatan Pangururan

% Lt/detik Lt/detik Unit Unit % M3 Pelanggan

Sistem Perpipaan

Keterangan

PDAM/ BPAM 10,38 28,60 22,88 3.090 9.270 20 3.001 3.090

Sumber: PDAM Kabupaten Samosir Tahun 2013

3.6.2.

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Samosir tidak memiliki sistem

pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Samosir bervariasi antara lain beberapa industri tahu/tempe dibeberapa lokasi dalam kota dan limbah cair bengkel mobil atau motor. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengelolaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang ke sungai. (Lihat Tabel 3.35. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Samosir). Tabel 3.35: Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jenis Industri Rumah Tangga Industri tahu Kacang Rondam Kopi

Lokasi

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

Pangururan Pangururan Pangururan, Palipi, Ronggur Ni Huta

2 RT 2 RT 4 RT

Manual Manual Manual

Asumsi 0,5 Asumsi 0,5 Asumsi 2

Sumber: Data diolah

128


3.6.3.

Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Samosir pada umumnya dilakukan dengan menggunakan Incenerator. Namun masih terdapat 2 (dua) fasilitas kesehatan yang belum mempunyai alat-alat pengolahan limbah media yaitu Puskesmas Simarmata dan Puskesmas Limbong. Untuk sementara limbah media dari kedua fasilitas kesehatan tersebut diolah pada puskesmas terdekat. (Lihat Tabel 3.36. Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan). Tabel 3.36: Pengelolaan Limbah Medis Di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan Sinaga Pangururan RS.HKBP Nainggolan Puskesmas Lontung Puskesmas Tuktuk Siadong Puskesmas Ambarita Puskesmas Simarmata Puskesmas Buhit Puskesmas Ronggur Nihuta Puskesmas Mogang Puskesmas Sirait Puskesmas Onan Runggu Puskesmas Limbong Puskesmas Harian Puskesmas Sitio-tio

Lokasi Jl. Dr Hadrianus Sinaga Pangururan Kelurahan Sirumahombar Kecamatan Nainggolan Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Desa Ambarita Kecamatan Simanindo Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Jl. Simanindo Km. 2 Pangururan Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Jalan Onan Sirait Desa Pasaran I Kecamatan Nainggolan Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio

Jenis Pengolahan Limbah Medis Incenerator Merek Greenhill

Kapasitas (m3/hari) 430 kg/hari

Incenerator

1,15 m³/hari

Incenerator Merek Burnion

0,825 m³/hari


0,09 m³/hari

Incenerator Merek Burnion Incenerator Merek Burnion

0,12 m³/hari 0,075 m³/hari 0,3825 m³/hari


0,135 m³/hari


0,225 m³/hari


0,165 m³/hari


0,975 m³/hari

-

0,2475 m³/hari

Incenerator Merek Burnion Incenerator Merek Burnion

0,18 m³/hari 0,12 m³/hari

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir

129


BAB 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Secara umum kesadaran masyarakat Kabupaten Samosir masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang buang sampah sembarang, buang air besar (BAB) di sungai, pengelolaan air limbah yang tidak septik dll. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Kabupaten Samosir berusaha untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mengajak masyarakat agar menjadi masyarakat yang hidup bersih dan sehat. Upaya peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Samosir tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan terkait sanitasi, baik itu yang bersifat rencana maupun yang saat ini kegiatannya sedang berjalan. Dengan mengevaluasi program- program dan kegiatan yang ada, akan dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan yang ada mampu untuk mengakomodir permasalahan sanitasi yang ada saat ini. Didasari oleh dasar pemikiran tersebut, maka pada Bab IV Buku Putih Sanitasi ini, akan dipaparkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi di Kabupaten Samosir yang saat ini tengah berlangsung serta rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi untuk tahun 2015. 4.1

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Promosi Higiene 4.1.1

Pengertian PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatankegiatan kesehatan di masyarakat. Dalam hal ini ada 5 program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya Hidup, dan dana sehat/asuransi kesehatan. Penyuluhan PHBS sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (Social Support) dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan

130


masing-masing, dan masyarakat dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak. Rumah Tangga Ber-PHBS berarti mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan. Penerapan PHBS di rumah tangga merupakan tanggung jawab setiap anggota rumah tangga, yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah/kota beserta jajaran sektor terkait untuk memfasilitasi kegiatan PHBS di rumah tangga agar dapat dijalankan secara efektif demi terwujudnya itu sendiri. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan baik pada masyarakat maupun pada keluarga. artinya harus ada komunikasi antara kader dengan kaluarga/ masyarakat atau memberikan informasi dan melakukan pendidikan kesehatan. 4.1.2

Indikator Nasional PHBS 1. Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan; 2. Memberi bayi ASI Eksklusif; 3. Menimbang balita setiap bulan; 4. Menggunakan Air Bersih; 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6. Menggunakan jamban sehat; 7. Memberantas jentik di rumah; 8. Makan sayur dan buah setiap hari; 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari; 10. Tidak merokok di dalam rumah.

4.1.3

Manfaat PHBS Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi rumah tangga: 1. Setiap rumah tangga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit;

131


2. Anak tumbuh sehat dan cerdas 3. Prokduktifitas kerja anggota keluarga meningkat dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga. Biaya yang tadinya dialokasikan untuk kesekahatan dapat diahlikan untuk biaya investasi seperti biaya pendidikan, pemenuhan gizi keluarga dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Manfaat Perilaku Hidup dan Sehat bagi masyarakat: 1. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat; 2. Masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan; 3. Masyarakat

mampu

mengembangkan

Upaya

Kesehatan

Bersumber

Masyarakat (UKBM) seperti posyandu, jaminan pemeliharaan kesehatan, tabungan bersalin (tabulin), arisan jamban, kelompok pemakai air, ambulans desa dll.

132


Tabel 4.1: Rencana Program dan Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi Tahun 2015 No

Nama Program/Kegiatan

Volume/ Target Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Pendanaan

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Dokumen Perencanaan

1.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/Kegiatan Pengembangan media informasi dan informasi sadar hidup sehat

1 paket

90.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

RKPD Kabupaten Samosir 2015

50 org

80.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

20 desa

100.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

1 paket

60.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

50 SD

150.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

1 tahun

150.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

41 fokus

210.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

200 kur

145.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

203 SD

160.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

2 jenis

143.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

9 kecamatan

90.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

137 desa/kel

310.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

21 penyakit

50.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

50 orang

35.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

203 SD

40.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

9 kecamatan

25.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/Kegiatan Penguatan kelembagaan desa siaga Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/Kegiatan Pemberdayaan kader posyandu Program Upaya Kesehatan Masyarakat/Kegiatan Peningkatan kesehatan anak Sekolah Dasar (SD) Program Upaya Kesehatan Masyarakat/Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Pengadaan vaksin penyakit menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Peningkatan imunisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/Kegiatan Penanggulangan penyakit cacingan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan/Kegiatan

RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD

133


No

16. 17.

Nama Program/Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat/Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak/Kegiatan Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu


Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Pendanaan

SKPD Penanggung Jawab

1 kali

120.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

110 org

140.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Kesehatan

Sumber Dokumen Perencanaan Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2015

134


4.1.4. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Promosi Higiene Yang Sedang Berjalan Pendanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene diKabupaten Samosir tahun 2014, masih mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Samosir, dan masih sedikit sekali peran dari APBD Provinsi maupun dari APBN, apalagi pendanaan yang berasal dari pihak luar. Kegiatan yang sedang berjalan saat ini adalah : 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat: a.

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

b.

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;

c.

Pelaksanaan Study EHRA.

2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a.

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;

b.

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan.

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a.

Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin;

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a.

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

b.

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular;

c.

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

d.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

e.

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik;

f.

Peningkatan Imunisasi.

5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a.

Penanggulangan Penyakit Cacingan.

6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a.

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu.

135


Tabel 4.2: Kegiatan Promosi Higiene Dan Sanitasi Tahun 2014 (Sedang Berjalan)

No

Kegiatan


Biaya (Rp)

400 orang

37.680.000

Sarana air minum

366.313.250

20 exp.

185.434.450

100%

21.084.000

1.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

2.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

3.

Pelaksanaan Study EHRA

4.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

5.

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

50 orang

72.553.900

6.

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

179 orang

199.205.000

7.

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

41 fokus

202.720.000

8.

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

200 kuur

142.560.000

9.

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

203 SD

28.301.625

10.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5 jenis penyakit

152.980.000

11.

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

9 kecamatan

149.906.500

12.

Peningkatan Imunisasi

2.691 bayi/27.326 WUS

308.716.512

13.

Penanggulangan Penyakit Cacingan

98 SD

36.446.000

14.

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu

105 orang

137.645.000

Sumber Dana APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Sumber: APBD Kabupaten Samosir 2014

136


4.2

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyediaan sarana sanitasi komunal sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat penduduk miskin yang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup penduduk berpenghasilan rendah tersebut. Selain itu pengolahan air limbah rumah sakit, pembangunan MCK sekolah dan pengadaan mobil tinja juga sangat dibutuhkan. Upaya peningkatan dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan visi misi yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Samosir. Penanganan limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan yang layak menjadi salah satu isu penting guna mewujudkan visi tersebut. Pencemaran air cukup rawan terjadi, terutama di kawasan padat permukiman. Pengelolaan air limbah domestik sangat penting untuk dilakukan disamping untuk menjaga kualitas lingkungan juga untuk menunjang program pemerintah salah satunya adalah stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Di Kabupaten Samosir, Instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum dr. Hadrianus Sinaga, , Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan

Badan Lingkungan Hidup

Penelitian dan Pengembangan. Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas. Target pengelolaan air limbah diarahkan melalui upaya-upaya insentif baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik, dalam hal ini perlu dilanjutkan terus dengan memperhatikan kegiatan penyuluhan secara insentif serta menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi setempat.

137


Tabel 4.3: Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015 No.

Kegiatan


Pagu Idikatif (Rp)

5 sekolah

250.000.000

1.

Pembangunan kamar mandi/WC sekolah dasar

2.

Pembangunan MCK SMA dan SMA se-Kab. Samosir (SMAN 1 Sianjur Mulamula, SMKN 1 Harian)

11 unit

330.000.000

3.

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1 tahun

150.000.000

4.

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1 kali

120.000.000

5.

Pemantauan kualitas lingkungan sehat rumah sakit

1 paket

35.000.000

6.

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit

1 paket

40.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

350.000.000

1 paket

100.000.000

2 unit

100.000.000

7. 8.

Pembangunan bak air bersih/MCK Desa Parhorasan Dusun I Kec. Pangururan DDUB kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pangururan

9.

Pembangunan pipanisasi di Desa Parlondut

10.

Pembangunan bak air bersih/MCK Sitolu Huta Dusun I

11.

Rehab MCK Passur dan saluran Tapian Nauli Dusun II Desa Parmonangan

1 paket

90.000.000

12.

Pembangunan MCK Komunal Desa Sihusapi

1 paket

200.000.000

13.

Pembangunan pipanisasi ke SDN 22 Martoba Desa Martoba

1 paket

80.000.000

14.

Pembangunan pipanisasi Pancur Napitu - Siarsam Desa Martoba

1 paket

80.000.000

1 paket

80.000.000

1 paket

90.000.000

1 paket

95.000.000

15. 16. 17.

Pembangunan pipanisasi air minum Jaga Balungun-Sipitu Bahal Ds. Pardomuan Pembangunan bak air Minum Dusun I Desa Tanjungan Pembangunan bak air bersih/KM/WC Umum di Golat Samosir Ds.

Sumber Pendanaan APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD

SKPD Penanggung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas kesehatan RSUD Hadrianus Sinaga RSUD Hadrianus Sinaga Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD

138


No.

Kegiatan


Pagu Idikatif (Rp)

Pardomuan 18.

Rehabilitasi pipanisasi air bersih Sitatar Desa Pardomuan Nauli

1 paket

80.000.000

19.

Rehabilitasi pipanisasi air bersih Pangaribuan Desa Hatoguan

1 paket

90.000.000

20.

Pembangunan MCK komunal Desa Parsaoran Urat

1 paket

90.000.000

21.

Rehabilitasi pipanisasi Desa Palipi

1 paket

60.000.000

22.

Pembangunan air minum Sideak Godang - Paraduan Desa Sideak

1 paket

100.000.000

23.

Pembangunan pipa air minum Pallombuan Dusun II dan III Desa Pallombuan

1 paket

80.000.000

24.

Pembangunan MCK komunal Desa Hutadame Dusun I

1 paket

100.000.000

25.

Pembangunan MCK komunal Lumban Haro Dusun I Desa Sibonor Ompuratus

1 paket

90.000.000

26.

Pembangunan MCK komunal Desa Sipinggan Lumban Siantar

1 paket

90.000.000

1 paket

90.000.000

1` paket

80.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

120.000.000

1 paket

120.000.000

27. 28. 29. 30.

Penambahan bak air Sitonggor dan Siliat-liat Kel. Parhusip III Kec. Nainggolan Pembangunan jaringan air minum Pananganan-Janji Marapot Desa Janji Marapot Peningkatan air minum (pipanisasi) Bonan Dolok Desa Pasaran Parsaoran Pembangunan bak air penampung air Dusun I Simaranduhuran Desa Hutarihit

31.

Penataan bak air bersih Desa Sitinjak Dusun II

32.

Pembangunan sarana air bersih Desa Onan Runggu

33.

Pembangunan jaringan air minum Silimalombu Dusun I

1 paket

150.000.000

34.

Pembangunan prasarana air bersih Pangumpatan Desa Salaon Dolok

1 paket

90.000.000

Dusun I

Sumber Pendanaan Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir

SKPD Penanggung Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber dokumen perencanaan Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015

139


No. 35. 36.

Kegiatan Penataan bak air bersih Mual Pea Langge, Aek Lenggang & Sisakkil Ds Salaon Toba Rehabilitasi pipanisasi air minum Pandan – Sarimarrihit


Pagu Idikatif (Rp)

2 paket

100.000.000

1 paket

70.000.000

37.

Rehabilitasi pipanisasi dan bak penampungan air minum Hasinggahan

1 paket

150.000.000

38.

Pembangunan prasarana Ds. Sianjur Mulamula

1 paket

100.000.000

39.

Rehabilitasi pipanisasi air bersih Bumbung Desa Boho

1 paket

100.000.000

40.

Pembangunan prasarana dan pipanisasi air bersih Aek Sipitudai

1 paket

100.000.000

41.

Pembangunan pipanisasi air minum Bagas Limbong

1 paket

100.000.000

42.

Rehabilitasi pipanisasi air bersih Bumbung Desa Boho

1 paket

100.000.000

43.

Pembangunan prasarana dan pipanisasi air bersih Aek Sipitudai

1 paket

100.000.000

44.

Pembangunan pipanisasi air minum bagas Limbong Desa Sianjur Mulamula

1 paket

100.000.000

45.

Rehabilitasi prasarana air minum bongobng Desa Sarimarihit

1 paket

150.000.000

46.

Pembangunan air bersih Desa Turpuk Limbong Kec. Harian

1 paket

100.000.000

47.

Pengadaan sumur bor Desa Hariara pintu

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

48. 49.

air

bersih

bagas

Limbong

Kec. Harian

Pembangunan sarana air minum Dusun II Desa Siparmahan Kec. Harian Pembangunan air bersih Desa Turpuk Malau Dusun I dan II Kec. Harian

50.

Pengadaan pipanisasi Binangari ke Huta Bolon Dusun II Desa Holbung

1 paket

300.000.000

51.

Pembangunan air minum Dusun I Desa Janji Raja

1 paket

120.000.000

52.

Rehabilitasi air bersih Dusun I dan II Desa Buntu Mauli

1 paket

120.000.000

Sumber Pendanaan APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD

SKPD Penanggung Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD

140


No.

Kegiatan


Pagu Idikatif (Rp)

3 unit

150.000.000

53.

Pembangunan MCK komunal Lumban Holbung Desa Tamba Dolok

54.

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

33 dokumen

135.000.000

55.

Pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum

33 paket

90.000.000

56.

Pembangunan MCK komunal Desa Huta dame

1 paket

80.000.000

57.

Pembangunan MCK Umum Dusun I Desa Hatoguan

1 paket

50.000.000

58.

Pembangunan MCK Mual Malau Desa Sigaol Marbun

1 paket

80.000.000

59.

Pembangunan MCK Parhorasan Kel. Parhusip III

1 paket

70.000.000

60.

Pembangunan MCK umum Desa Marlumba Dusun I Kec. Simanindo

1 paket

70.000.000

61.

Pembangunan MCK Dusun I Desa Sikkam

1 paket

70.000.000

62.

Rehabilitasi kamar mandi lokasi wisata Siallagan Pindaraya Kec. Simanindo

1 paket

70.000.000

63.

Pembangunan MCK Lumban Tonga-tonga Desa Ginolat

1 paket

70.000.000

64.

Pengadaan mobil tinja

1 unit

400.000.000

65.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

30 Ha

80.000.000

66.

Pemantauan kualitas lingkungan

4 kali

50.000.000

Sumber Pendanaan Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir APBD Kab.Samosir

SKPD Penanggung Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim BLHPP BLHPP BLHPP

Sumber dokumen perencanaan Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015

Sumber: RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2015

141


4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan Meningkatnya konsumsi penduduk kawasan perkotaan menyebabkan produksi sampah yang terus bertambah. Kebersihan lingkungan dari sampah merupakan salah satu penunjang utama untuk mewujudkan kenyamanan dan kelestarian lingkungan Kabupaten Samosir. Kebersihan kota dapat berperan dalam menambahkan keunggulan Kabupaten Samosir sebagai daerah tujuan wisata. Produksi sampah yang terus menerus mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah. Tumpukan sampah tersebut merupakan sumber polusi dan penyakit yang dapat menggangu kesehatan dan kenyamanan warga. Guna menghindari hal tersebut, tahun 2015 yang akan datang telah disusun rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Samosir. Program pembersihan sampah tetap dilakukan guna menunjang kebersihan Kabupaten Samosir . Penyapuan jalan, RTH, kawasan wisata dan penambahan tempat sampah di beberapa titik penting perlu dilakukan. Kegiatan persampahan dikelola oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan. Adapun beberapa rencana program dan kegiatan persampahan untuk tahun yang akan datang (tahun 2015) adalah Pembuatan TPS di sekitar lokasi Wisata Siallagan Pindaraya, Pengadaan truk sampah, Lanjutan pembangunan Lokasi TPA Kabupaten Samosir dan Pengadaan tong sampah Kabupaten Samosir. Secara lebih rinci rencana program dan kegiatan persampahan Kabupaten Samosir untuk tahun depan dan kegiatan persampahan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:

142


Tabel 4.5: Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015 No

Kegiatan

Volume/ target kinerja

Sumber pendanaan

SKPD penanggung jawab

1.

Pembuatan TPS di sekitar lokasi Wisata Siallagan Pindaraya

1 paket

30.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Tarukim

2.

Pengadaan truk sampah

1 unit

450.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Tarukim

3.

Lanjutan pembangunan Lokasi TPA Kabupaten Samosir

1 paket

500.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Tarukim

4.

Pengadaan tong sampah Kab. Samosir

1 paket

80.000.000

APBD Kab. Samosir

Dinas Tarukim

Pagu Indikatif

Sumber dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir

Tabel 4.6: Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan tahun 2014 No 1. 2.

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah

Volume/ target kinerja

Biaya (Rp)

90 %

1.396.965.000

90 %

100.000.000

Sumber dana APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

Lokasi kegiatan

Dinas Tarukim

Lokasi kegiatan

Dinas Tarukim

143


4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Investasi sub bidang drainase dilakukan untuk mengatasi terjadinya kebanjiran yang terus menerus terjadi pada daerah cekungan, hal ini berakibat terjadinya genangan-genangan pada wilayah tersebut, oleh sebab itu diperlukan sistem drainase yang baik yang dapat menyalurkan air hujan maupun limbah ke aliran sungai. Peningkatan pengelolaan drainase di kelola oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Dalam rangka meningkatkan drainase Kabupaten Samosir, rencana program pengelolaan drainase tahun 2015 meliputi beberapa kegiatan antara lain seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini:

144


Tabel 4.7: Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

- Pembangunan Dyk huta Sipangkar Dusun II Desa Huta Bolon

1 paket

120.000.000

- Pembangunan saluran air di lingkungan I Simangonding Kel. Siogung-ogung

1 paket

150.000.000

- Pembangunan saluran air dari SD Negeri Sait nihuta

1 paket

100.000.000

- Pembuatan dyk jalan di Lumban Pasir Dusun II Desa Sitolu Huta

1 paket

100.000.000

- Lanjutan pembangunan dyk jalan provinsi Desa Tanjung Bunga

1 paket

120.000.000

- Pembangunan saluran air Lumban Pea Kel. Pasar Pangururan

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran air dari lombang Pangolo - Dugul Nangka Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran air Sp. Kode Aek Tumpak Desa Sinabulan

1 paket

100.000.000

- Pembangunan saluran dan gorong-gorong Lbn. Rihit Desa Panampangan

1 paket

100.000.000

- Pembangunan saluran drainase Hutaraja Desa Lbn. Suhi-Suhi Toruan

1 paket

100.000.000

- Pembangunan dyk Huta Sipinggan Desa Pardomuan I

1 paket

70.000.000

- Pembangunan saluran drainase Desa Sialanguan

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran di Simangonding Kel. Siogung-ogung

1 paket

60.000.000

- Pembangunan saluran (selokan) Lumban Pea Kel. Pasar Pangururan

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran air Lumbangun Desa Lumban Pinggol

1 paket

100.000.000

- Pembangunan gorong-gorong Sinabulan dusun I Desa Sinabulan

1 paket

100.000.000

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

SKPD Penanggung jawab Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir

145


No. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

- Pembangunan Gorong-gorong dan saluran air Sitangkaraen Kel. Pasar Pangururan

1 paket

90.000.000

- Pembangunan TPT dan saluran di jalan Golat Malau Desa Rianiate

1 paket

100.000.000

- Pembangunan saluran dari jalan protokol - pantai Hutagalung II Desa Dosroha

1 paket

200.000.000

- Pembangunan gorong-gorong Dusun II Desa Cinta Dame

6 unit

120.000.000

- Pembangunan drainase ke SD 2 Martoba Dusun II Desa Martoba

150 m

100.000.000

- Pembangunan drainase jalan Lumban Bao - Pangkirapan Desa Simanindo Sangkal

220 m

90.000.000

- Pembangunan dyk sekolah SD No. 26 Sangkal Kec. Desa Simanindo Sangkal

100 m

60.000.000

- Pembangunan saluran dari MCK Lumban Pasir Dusun III Desa Simarmata

300 m

110.000.000

- Rehabilitasi gorong-gorong di Pustu Desa Pardomuan Dusun I

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran air Lbn. Galung - Lbn. Sijabat Desa Tomok

1 paket

100.000.000

- Pembuatan gorong-gorong jalan Desa Unjur

4 unit

80.000.000

- Pembangunan saluran air dusun III Desa Marlumba

300 m

90.000.000

- Pembangunan drainase pekan/Terminal Mogang Desa Gorat Pallombuan

1 paket

200.000.000

- Pembangunan TPT Lumban Sihombing Desa Urat Timur

1 paket

100.000.000

- Pembangunan drainase jalan protokol-pantai D. Toba Desa Gorat Pallombuan

1 paket

100.000.000

- Pembangunan dyk saluran jl. Sisakkil (Hutagodang-dugul) Ds. Sigaol Simbolon

1 paket

100.000.000

- Pembangunan dyk gorong-gorong dan saluran Paraduan Desa Sideak

1 paket

100.000.000

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

SKPD Penanggung jawab Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir

146


No. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Kegiatan - Pembangunan dyk saluran Pangambatan Desa Sideak


Pagu Indikatif (Rp)

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran pembuang bondar Desa Sinaga Uruk Pandiangan

150 meter

150.000.000

- Pembangunan saluran air Hutaraja - Sidagal Kel. Parhusip III

150 meter

150.000.000

- Pembangunan rabat beton Sp. GKPI ke tanah lapang Kel. Sirumahombar

1 paket

80.000.000

- Pembangunan saluran air Parmonangan Desa Sibonor Ompu Ratus

1 paket

90.000.000

- Pembangunan saluran air Sp. Gereja Pentakosta-Silobane Kel. Sirumahombar

1 paket

90.000.000

150 meter

90.000.000

- Pembangunan drainase Huta Sibatuara Toruan Dusun II Desa Nainggolan

1 paket

100.000.000

- Pembangunan TPT Sibutar Desa Tambun Sukkean Dusun II

1 paket

80.000.000

- Pembangunan drainase Sp. jalan provinsi-jalan Siraja Sonang Desa Pardomuan

1 paket

200.000.000

- Pembangunan TPT lokasi SD 7 Sitamiang Desa Sitamiang Kec. Onan Runggu

1 paket

100.000.000

- Pembangunan TPT SD 10 Hutahotang Desa Hutahotang Kec. Onan Runggu

1 paket

100.000.000

- Pembangunan drainase Onan Baru Desa Sitinjak Kec. Onan Runggu

1 paket

100.000.000

- Pembangunan TPT Aek Donda Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu

1 paket

90.000.000

- Pembangunan drainase/saluran Jalan Dusun III Desa Sabungan Nihuta

1 paket

120.000.000

- Pembangunan TPT Siambula - dugul Siantar Desa Salaon Toba

1 paket

120.000.000

- Pembangunan dyk menuju kantor Camat Ronggur Nihuta Desa Ronggurnihuta

1 paket

200.000.000

- Pembangunan rabat beton Peabarat Desa Pangaloan



Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosi RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir

147


No. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

- Pembangunan TPT dan saluran Lumban Sihole - Sosor Galung Desa Sipitu Dai

1 paket

150.000.000

- Pembangunan TPT SD 1 Boho

1 paket

150.000.000

- Pembangunan TPT dan rabat beton jalan Sihaporas - Durian Desa Ginolat

1 paket

150.000.000

- Pembangunan TPT kompleks SD Bonan Dolok Desa Bonan Dolok

1 paket

150.000.000

- Pembangunan TPT dan drainase Lingkungan Desa Aek Sipitudai

1 paket

90.000.000

85%

280.000.000

- Pembangunan drainase/saluran air Kantor Camat Harian

1 paket

150.000.000

- Pembangunan saluran air dan dyk depan Katolik Desa Sosor Dolok

1 paket

130.000.000

- Pembangunan dyk SDN 2 Sitiotio Desa Sabulan

1 paket

80.000.000

- Pembangunan dyk Dusun III Desa Buntu Mauli

1 paket

100.000.000

- Pembangunan dyk SMAN 1 Sitiotito Desa Sabulan

1 paket

80.000.000

- Pembangunan dyk SDN 05 Cinta Dame Desa Cinta Maju

1 paket

80.000.000

- Pembangunan dyk dan saluran SMPN 1 Sitiotio Desa Cinta Maju

1 paket

120.000.000

- Pembangunan dyk SDN 13 Parsaoran Desa Parsaoran

1 paket

90.000.000

- Pembangunan dyk Jalan menuju Tamba Nagodang Desa Cinta Maju

1 paket

100.000.000

- Pembangunan dyk Jalan Holbung Bulu - Pangumbilan Desa Parsaoran

1 paket

150.000.000

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) SDN 4 Janji Raja Desa Janji Raja

1 paket

130.000.000

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan Harian




148


No. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

- Pembangunan dyk Angganan - Sibuntuon Desa Tamba Dolok

1 paket

100.000.000

Pembangunan gorong-gorong di ruas jalan Agropolitan Tele Dusun II Desa Partungko Naginjang

1 paket

100.000.000

Pembangunan drainase dari Situmpol - barisan Gereja Dusun I Kec. Palipi

1 paket

100.000.000

Pembangunan gorong-gorong Lbn. Manik - Lbn. Saragi - Alngit Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Dusun III Kec. Pangururan

1 paket

120.000.000

Pembangunan saluran jalan Desa Parsaoran/Sibala Kec. Nainggolan

1 paket

100.000.000

Pembangunan Gorong-gorong Lbn. Siantar-Lbn Manik-Sigaruan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Kec. Pangururan

1 paket

100.000.000

Pembangunan drainase dan gorong-gorong jalan Aspol Desa Ambarita

1 paket

110.000.000

Pembangunan saluran jalan kabupaten di Desa Sitamiang Kec. Onan Runggu

1 paket

200.000.000

Pembangunan saluran drainase Dusun II Desa Lintong Nihuta

1 paket

150.000.000

Pembangunan drainase Sosormatio-Siantarmatio Ds. Sitinjak Kec. Onan Runggu

1 paket

100.000.000

Pembangunan saluran menuju Lumban Ganda Ds. Huta Tinggi Kec. Pangururan

1 paket

100.000.000

Pembangunan saluran irigasi Sipakko-Pakko Desa Sitinjak Kec. Onan Runggu

1 paket

120.000.000

Pembangunan gorong-gorong Desa Siopat sosor Dusun III Kec. Pangururan

1 paket

100.000.000

Pembangunan saluran di Lmb. Sorit-Ruma Pintu Ds. Ginolat Kec. Sianjur Mulamula

1 paket

100.000.000

Pembangunan saluran Siturituri Desa Hutarihit Kec. Nainggolan

1 paket

100.000.000

Pembangunan gorong-gorong di Desa Hariarapintu Kec. Harian

2 unit

120.000.000

1 paket%

90.000.000

Pembangunan saluran air lumban Sp. sosor Desa Sinabulan Kec. Pangururan


SKPD Penanggung jawab Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU


149


No. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

Pembangunan Gorong-gorong Saitnihuta-Silimapuluh Desa Cinta Maju Kec. Sitiotio

1 paket

100.000.000

Perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan

1 tahun

85.000.000

Pengawasan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan

1 tahun

72.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

110.000.000


1 paket

200.000.000


1 paket

150.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


2 unit

120.000.000


SKPD Penanggung jawab Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU


150


No. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.

Kegiatan Pembangunan saluran air lumban Sp. sosor Desa Sinabulan Kec. Pangururan


Pagu Indikatif (Rp)

1 paket%

90.000.000


1 paket

100.000.000


1 tahun

85.000.000


1 tahun

72.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

110.000.000


1 paket

200.000.000


1 paket

150.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000




151


No. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

Kegiatan Pembangunan gorong-gorong di Desa Hariarapintu Kec. Harian


Pagu Indikatif (Rp)

2 unit

120.000.000

1 paket%

90.000.000


1 paket

100.000.000


1 tahun

85.000.000


1 tahun

72.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

110.000.000


1 paket

200.000.000


1 paket

150.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

120.000.000


1 paket

100.000.000


1 paket

100.000.000





152


No. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)


1 paket

100.000.000


2 unit

120.000.000

1 paket%

90.000.000


1 paket

100.000.000


1 tahun

85.000.000


1 tahun

72.000.000


Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

SKPD Penanggung jawab Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir RKPD Kabupaten Samosir

153


Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Tahun 2014 (sedang berjalan) No 1.

Kegiatan Pembangunan gorong-gorong

saluran

drainase/

Volume/ Target Kinerja 5 paket

Pagu Indikatif (Rp) 9.514.707.500

Sumber Dana APBD Kabupaten Samosir

Lokasi Kabupaten Samosir

Pelaksana Kegiatan Dinas Tarukim

154


4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Subsektor dan urusan yang tidak kalah penting kontribusinya bagi peningkatan pengelolaan sanitasi adalah sub sektor air minum, urusan perencanaan , lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Jumah penduduk yang semakin meningkat menuntut sarana dan prasarana sanitasi yang cukup memadai. Peranan dari segi perencanaan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan

demi

terwujudnya sanitasi yang baik di Kabupaten Samosir. SKPD yang terkait dengan penanganan komponen terkait sanitasi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan (Tarukim), Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP), Badan Pemberadayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa (BPMPOD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Samosir. Adapun rencana program dan kegiatan yang terkait sanitasi untuk tahun 2015 dan yang sedang berjalan (tahun 2014) dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

155


Tabel 4.9: Rencana Program dan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2015 No 1. 2.

Kegiatan - Pembangunan bak air bersih/MCK Desa Parhorasan Dusun I Kec. Pangururan - DDUB kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pangururan


Pagu Indikatif (Rp)

1 paket

100.000.000

1 paket

350.000.000

3.

- Pembangunan air bersih Sitaotao Desa Tanjung Bunga

1 paket

200.000.000

4.

- Pembangunan jaringan listrik SPAM Kota Pangururan Kec. Pangururan (DDUB SPAM kota Pangururan)

1 paket

600.000.000

5.

- Pembangunan pipanisasi di Desa Parlondut

1 paket

100.000.000

6.

- Pembangunan bak air bersih/MCK Sitolu Huta Dusun I

2 unit

100.000.000

7.

- Rehab MCK Passur dan saluran Tapian Nauli Dusun II Desa Parmonangan

1 paket

90.000.000

8.

- Pembangunan MCK Komunal Desa Sihusapi

1 paket

200.000.000

9.

- Pembangunan pipanisasi ke SDN 22 Martoba Desa Martoba

1 paket

80.000.000

10.

- Pembangunan pipanisasi Pancur Napitu - Siarsam Desa Martoba

1 paket

80.000.000

11.

- Pembangunan pipanisasi air minum Jaga Balungun-Sipitu Bahal Ds. Pardomuan

1 paket

80.000.000

- Pembangunan bak air Minum Dusun I Desa Tanjungan

1 paket

90.000.000

12.

- Pembangunan bak air bersih/KM/WC Umum di Golat Samosir Ds. Pardomuan

1 paket

95.000.000

13.

- Rehabilitasi pipanisasi air bersih Sitatar Desa Pardomuan Nauli

1 paket

80.000.000

14.

- Rehabilitasi pipanisasi air bersih Pangaribuan Desa Hatoguan

1 paket

90.000.000

15.

- Pembangunan MCK komunal Desa Parsaoran Urat

1 paket

90.000.000

16.

- Rehabilitasi pipanisasi Desa Palipi

1 paket

60.000.000

Sumber Pendanaan

SKPD Penanggungjawab

APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD

Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD

156


Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

17.

- Pembangunan air minum Sideak Godang - Paraduan Desa Sideak

1 paket

100.000.000

18.

- Pembangunan pipa air minum Pallombuan Dusun II dan III Desa Pallombuan

1 paket

80.000.000

19.

- Pembangunan MCK komunal Desa Hutadame Dusun I

1 paket

100.000.000

20.

- Pembangunan MCK komunal Lumban Haro Dusun I Desa Sibonor Ompuratus

1 paket

90.000.000

21.

- Pembangunan MCK komunal Desa Sipinggan Lumban Siantar

1 paket

90.000.000

1 paket

90.000.000

1 paket

80.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

22. 23. 24. 25.

- Penambahan bak air Sitonggor dan Siliat-liat Kel. Parhusip III Kec. Nainggolan - Pembangunan jaringan air minum Pananganan-Janji Marapot Ds. Janji Marapot - Peningkatan air minum (pipanisasi) Bonan Dolok Desa Pasaran Parsaoran - Pembangunan bak air penampung air Dusun I Simaranduhuran Desa Hutarihit

26.

- Penataan bak air bersih Desa Sitinjak Dusun II

1 paket

120.000.000

27.

- Pembangunan sarana air bersih Desa Onan Runggu Dusun I

1 paket

120.000.000

28.

- Pembangunan jaringan air minum Silimalombu Dusun I

1 paket

150.000.000

1 paket

90.000.000

2 paket

100.000.000

1 paket

70.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

100.000.000

29. 30. 31. 32. 33.

- Pembangunan prasarana air bersih Pangumpatan Desa Salaon Dolok - Penataan bak air bersih Mual Pea Langge, Aek Lenggang & Sisakkil Ds Salaon Toba - Rehabilitasi pipanisasi air minum Pandan - Sarimarrihit - Rehabilitasi pipanisasi dan bak penampungan air minum Hasinggahan - Pembangunan prasarana air bersih bagas Limbong Ds. Sianjur Mulamula

Sumber Pendanaan Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

SKPD Penanggungjawab Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim

Sumber Dokumen Perencanaan Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015

157


Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

34.

- Rehabilitasi pipanisasi air bersih Bumbung Desa Boho

1 paket

100.000.000

35.

- Pembangunan prasarana dan pipanisasi air bersih Aek Sipitudai

1 paket

100.000.000

36.

- Pembangunan pipanisasi air minum bagas Limbong Desa Sianjur Mulamula

1 paket

100.000.000

37.

- Rehabilitasi prasarana air minum bongobng Desa Sarimarihit

1 paket

150.000.000

38.

- Pembangunan air bersih Desa Turpuk Limbong Kec. Harian

1 paket

100.000.000

39.

- Pengadaan sumur bor Desa Hariarapintu Kec. Harian

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

40. 41.

- Pembangunan sarana air minum Dusun II Desa Siparmahan Kec. Harian - Pembangunan air bersih Desa Turpuk Malau Dusun I dan II Kec. Harian

42.

Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sitiotio

43.

- Pengadaan pipanisasi Binangari ke Huta Bolon Dusun II Desa Holbung

1 paket

300.000.000

44.

- Pembangunan air minum Dusun I Desa Janji Raja

1 paket

120.000.000

45.

- Rehabilitasi air bersih Dusun I dan II Desa Buntu Mauli

1 paket

120.000.000

46.

- Pembangunan MCK komunal Lumban Holbung Desa Tamba Dolok

3 unit

150.000.000

47.

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

33 dokumen

135.000.000

48.

Pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum

33 paket

90.000.000

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1 tahun

150.000.000

Pengembangan media informasi dan informasi sadar hidup sehat

1 paket

90.000.000

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

50 orang

80.000.000

49. 50. 51.

690.000.000

Sumber Pendanaan

SKPD Penanggungjawab

APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD

Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Sumber Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD

158

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 No 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan


Pagu Indikatif (Rp)

9 kecmatan

25.000.000

1 kali

120.000.000

1 dokumen

300.000.000

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakaan sumbersumber air

1 paket

150.000.000

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

25 sumur

100.000.000

4 kali

50.000.000

30 sekolah

50.000.000

Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan jambore kemah hijau

1 kali

220.000.000

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair (rumah kompos)

2 unit

80.000.000

Pembangunan biodigester kotoran ternak

5 unit

200.000.000

134 desa/kel.

108.000.000

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyusunan MPS (Memorandum Program Sanitasi)

Pemantauan kualitas lingkungan Pembinaan sekolah Adiwiyata (Sekolah berbasis budaya lingkungan)

Pencanangan dan pembekalan bulan bhakti gotong royong

Sumber Pendanaan Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

SKPD Penanggungjawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bappeda BLHPP BLHPP BLHPP BLHPP BLHPP BLHPP BLHPP BPMPOD

Sumber Dokumen Perencanaan Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015 RKPD Kabupaten Samosir 2015

159


Tabel 4.10: Program dan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2014 (sedang berjalan) No

Kegiatan

1.

Pelaksanaan study EHRA

2.

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

3.

Fasilitasi penetapan perda RTRW kabupaten Samosir

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-mula Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Dolok Raja Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Dolok Martahan Buntu Mauli Kec. Sitio-tio Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Garoga Kec. Simanindo Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Siparmahan Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Sitolu Huta Kec. Pangururan Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Siupar Batu Jagar Simataniari Desa Pardomuan Kec. Pangururan Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Sampur Toba Kec. Harian Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat desa Hutagurgur Kec. Sianjur Mula-mula Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)/RP3KP) Lanjutan penyusunan draf ranperda Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Samosir

15.

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

16.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pagu Indikatif (Rp)

20 eks

185.434.450

90 %

98.750.000

1 paket

132.000.000

1 paket

132.000.000

1 paket

132.000.000

1 paket

127.677.000

1 paket

132.000.000

1 paket

121.000.000

1 paket

132.000.000

1 paket

132.000.000

1 paket

132.000.000

1 ls

140.000.000

1 ls

155.760.000

22 unit

3.812.750.700

95%

68.240.000

Sumber Dana APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

Lokasi

Pelaksana Kegiatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

Kabupaten Samosir

Dinas Tarukim

160


Kegiatan


Pagu Indikatif (Rp)

17.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten

50 eks

267.924.000

18.

Pelatihan SDM laboratorium lingkungan

1 ls

56.525.000

19.

Penyusunan Draft Ranperbup tentang izin lingkungan

1 ls

38.350.000

20.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

21. 22. 23. 24. 25.

Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan jamboree kemah hijau/gerakan menanam pohon Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Banchmaking penyusunan ranperda perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHD) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pencanangan dan pembekalan bulan bhakti gotong royong

2 buku

49.410.000

1 kali

236.050.000

1 dokumen

800.000.000

1 dokumen

70.000.000

1 paket

400.000.000

134 desa/ kelurahan

107.866.500

Sumber Dana APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir APBD Kabupaten Samosir

Lokasi

Pelaksana Kegiatan

Kabupaten Samosir

Bappeda

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BLHPP

Kabupaten Samosir

BPMPOD

Sumber: APBD Kabupaten Samosir Tahun 2014

161


BAB 5 AREA BERISIKO SANITASI Risiko Sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada penyusunan Buku Putih Sanitasi pembahasan dalam bab ini sangat penting bagi kabupaten/pokja dalam menetapkan prioritas wilayah pengembangan sanitasi dan prioritas pengembangan komponen sanitasi yakni pengelolaan air limbah, persampahan, drainase serta komponen sanitasi lainnya terutama akses air bersih dan perilaku hidup bersih sehat. Urgensi pembahasan terletak pada intervensinya terhadap penentuan prioritas arah pengembangan pembangunan sanitasi pada masa mendatang. Dalam penentuan area beresiko sanitasi ditetapkan berdasarkan: 1.

Data Sekunder Penentuan area beresiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Skoring bobot untuk data sekunder 5%. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di SKPD terkait di Kabupaten Samosir sebagai indikator untuk menentukan kondisi area risiko sanitasi, antara lain: a. Kepadatan penduduk: membandingkan antara jumlah penduduk tiap desa/kelurahan wilayah kajian dengan luas wilayah efektif desa/kelurahan; b. Keluarga Miskin: merupakan prosentasi antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk seluruh di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi; c. Tingkat pelayanan air minum PDAM: merupakan cakupan pelayanan PDAM berupa sambungan rumah dan hidran umum dibandingkan dengan total populasi di masingmasing desa/kelurahan wilayah studi; d. Akses terhadap kepemilikan jamban pribadi: merupakan perbandingan antara jumlah jamban pribadi dengan jumlah rumah di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi.

2.

Penilaian SKPD Penentuan area beresiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup,

162


Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa. Skoring bobot yang diberikan pokja untuk data sekunder 5%, dan skoring bobot dari Persepsi SKPD sebesar 15% Adapun bobot penilaian risiko sanitasi adalah sebagai berikut: a. Angka 1 : Resiko Sanitasi Rendah; b. Angka 2 : Resiko Sanitasi Menengah; c. Angka 3 : Resiko Sanitasi Sedang; d. Angka 4 : Resiko Sanitasi Tinggi. Kriteria dalam penilaian didasarkan pada hal-hal berikut:  Kondisi wilayah: meliputi kepadatan penduduk, kondisi genangan air dan daerah terlewati sungai;  Kondisi sosial: meliputi tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi dan kelembagaan;  Kondisi layanan sanitasi: meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase. 3.

Studi EHRA Penentuan area beresiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat resiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan sabun, hygiene jamban, penangan air minum dan buang air besar sembarangan. Skoring bobot untuk Indeks Risiko Sanitasi / EHRA sebesar 80%. Pada bab ini membahas tentang penetapan area berisiko berdasarkan penggabungan data Sekunder, Persepsi SKPD dan data kajian EHRA untuk wilayah kajian sanitasi di 9 (sembilan) Kecamatan dengan 128 desa dan 6 kelurahan diperoleh gambaran area beresiko sanitasi Kabupaten Samosir untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.

163


Peta 5.1: Peta Ilustrasi Area Berisiko Sanitasi Air Limbah

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir 164


Peta 5.2: Peta Ilustrasi Area Berisiko Persampahan



Peta 5.3: Peta Ilustrasi Area Berisiko Drainase Perkotaan



a)

Pada peta ilustrasi area beresiko sanitasi air limbah domestik terlihat 14 (empat belas) desa merupakan area beresiko sangat tinggi dan 57 (lima puluh tujuh) desa beresiko tinggi. Untuk desa yang termasuk beresiko sangat tinggi yaitu desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian, Desa Tamba Dolok Kecamatan Sito-Tio, Desa Janji Maria Kecamatan Sito-Tio, Desa Rina Bolak Kecamatan Onan Runggu, Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan, Desa Parhusip III Kecamatan Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Desa Saloan Tonga-Tonga Kecamatan Ronggor Nihuta, Desa Pangururan Kecamatan Pangururan, Desa Aek Nauli Kecamatan Simanindo, Desa Huta Tinggi Kecamatan Simanindo, Desa Maduma Kecamatan Simanindo merupakan desa beresiko sangat tinggi. Sedangkan desa/kelurahan lainnya merupakan area beresiko tinggi, rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan prasarana air limbah domestik belum memadai. (Lihat Tabel 5.1. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah). Tabel 5.1: Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Area Berisiko

Wilayah Prioritas Air Limbah

4

Hasinggaan Sosor Dolok Tamba Dolok Janji Maria Rina Bolak Toguan Galung Parhusip III Pardomuan Nauli Saloan Tonga-Tonga Parmonangan Huta Tinggi Aek Nauli Huta Ginjang Maduma

3

Boho Singkam Sari Marihit Huta Ginjang Siboro Huta Gurgur Bonan Dolok Siparmahan Dolok Raja Hariara Pohan

167


No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Area Berisiko

3

Wilayah Prioritas Air Limbah Janji Martahan Turpuk Sagala Turpuk Malau Cinta Maju Buntu Mauli Sabulan Holbung Parsaoran Harian Sitinjak Pardomuan Huta Hotang Janji Matogu Pasaran Parsaoran Pasaran I Sinaga Uruk Pandiangan Pangaloan Huta Rihit Urat Timur Parsaoran Urat Huta Ginjang Sigaol Marbun Sigaol Simbolon Paraduan Sijambur Sabungan Nihuta Salaon Dolok Rianiate Huta Namora Pasar Pangururan Saitnihuta Sitoluhuta Sinabulan Siopat Sosor Huta Bolon Situngkir Sialanguan Parhorasan Pardomuan Nauli Lumban Suhi Suhi Dolok Lumban Suhi Suhi Toruan Parbaba Dolok Parbalohan Pardomuan Sihusapi Cinta Dame Simarmata

168


b)

Untuk sub sektor pengelolaan persampahan, jumlah daerah yang termasuk wilayah area beresiko sangat tinggi 13 (tiga belas) Desa merupakan area beresiko sangat tinggi. Sedangkan 54 (lima puluh empat) desa beresiko tinggi. Untuk desa yang termasuk beresiko sangat tinggi yaitu Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur MulaMula, Desa Tamba Dolok Kecamatan Sito-Tio, Desa Janji Maria Kecamatan Sito-Tio, Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan, Desa Parhusip III Kecamatan Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Desa Saloan Tonga-Tonga Kecamatan Ronggor Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Desa Aek Nauli Kecamatan Simanindo, Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan, Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan, Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo dan Desa Maduma Kecamatan Simanindo merupakan Desa beresiko sangat tinggi. Permasalahan yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga dan masih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dibakar dan dibuang ke drainase serta ke danau. (Lihat Tabel 5.2. Area Beresiko Sanitasi Persampahan). Tabel 5.2: Area Berisiko Sanitasi Persampahan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

Area Berisiko

4

3

Wilayah Prioritas Persampahan Hasinggaan Tamba Dolok Janji Maria Toguan Galung Parhusip III Pardomuan Nauli Saloan Tonga-Tonga Parmonangan Aek Nauli Sialanguan Parhorasan Huta Ginjang Maduma Boho Singkam Siboro Huta Gurgur Bonan Dolok Siparmahan Dolok Raja Hariara Pohan

169


No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Area Berisiko

3

Wilayah Prioritas Persampahan Janji Martahan Sosor Dolok Turpuk Sagala Turpuk Malau Cinta Maju Buntu Mauli Sabulan Holbung Parsaoran Harian Sitinjak Pardomuan Huta Hotang Rina Bolak Janji Matogu Pasaran Parsaoran Pasaran I Sinaga Uruk Pandiangan Pangaloan Huta Rihit Urat Timur Parsaoran Urat Huta Ginjang Sigaol Marbun Sigaol Simbolon Paraduan Sijambur Sabungan Nihuta Salaon Dolok Rianiate Huta Namora Huta Tinggi Pasar Pangururan Saitnihuta Sitoluhuta Sinabulan Huta Bolon Situngkir Pardomuan Nauli Lumban Suhi Suhi Toruan Parbaba Dolok Parbalohan Pardomuan Cinta Dame Simarmata Dosroha

170


c)

Untuk sub sektor drainase yang termasuk wilayah area beresiko sangat tinggi 15 (lima belas) Desa merupakan area beresiko sangat tinggi. Sedangkan 63 (enam puluh tiga) desa beresiko tinggi. Untuk desa yang termasuk beresiko sangat tinggi yaitu Huta Ginjang Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur MulaMula, Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian, Desa Tamba Dolok Kecamatan Sito-Tio, Desa Janji Maria Kecamatan Sito-Tio, Desa Rina Bolak Kecamatan Onan Runggu, Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan, Desa Parhusip III Kecamatan Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Desa Saloan Tonga-Tonga Kecamatan Ronggor Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Desa Aek Nauli Kecamatan Simanindo, Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan, Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan, Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo dan Desa Maduma Kecamatan Simanindo merupakan Desa beresiko sangat tinggi. Permasalahannya nampak dilihat adalah belum adanya data base untuk jaringan drainase di Kabupaten dan juga minimnya anggaran dalam pembangunan drainase sekunder dan tersier (lingkungan), dan juga masih minimnya biaya pemeliharaan drainase. Dari sisi keterlibatan Pihak swasta masih belum ada. (Lihat Tabel 5.3. Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan). Tabel 5.3: Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4

Area Berisiko

Wilayah Prioritas Drainase

4

Huta Ginjang Hasinggaan Tamba Dolok Janji Maria Toguan Galung Parhusip III Pardomuan Nauli Saloan Tonga-Tonga Parmonangan Aek Nauli Sialanguan Parhorasan Huta Ginjang Sihusapi Maduma

3

Boho Singkam Siboro Huta Gurgur

171


No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Area Berisiko

3

Wilayah Prioritas Drainase Bonan Dolok Siparmahan Dolok Raja Hariara Pohan Janji Martahan Sosor Dolok Turpuk Sagala Turpuk Malau Cinta Maju Buntu Mauli Sabulan Holbung Parsaoran Harian Sitinjak Pardomuan Huta Hotang Rina Bolak Janji Matogu Pasaran Parsaoran Pasaran I Sibonor Ompuratus Sinaga Uruk Pandiangan Pangaloan Huta Rihit Urat Timur Parsaoran Urat Huta Ginjang Sigaol Marbun Sigaol Simbolon Pamutaran Paraduan Lintongnihuta Sijambur Sabungan Nihuta Salaon Dolok Rianiate Huta Namora Pintu Sona Huta Tinggi Pasar Pangururan Tanjung Bunga Siogung Ogung Saitnihuta Sianting Anting Sitoluhuta Sinabulan Huta Bolon Situngkir

172


No 54 55 56 57 58 59 60 61

Area Berisiko

Wilayah Prioritas Drainase Pardomuan Nauli Lumban Suhi Suhi Toruan Parbaba Dolok Parbalohan Pardomuan Cinta Dame Simarmata Dosroha

173


L A M P I R A N

174


 Lampiran Komunikasi Dan Media: Lampiran 3.1 Diagram Sumber Informasi Atau Berita

Lampiran 3.2 Diagram Surat Kabar Yang Paling Sering Dibaca

175


Lampiran 3.3 Diagram Stasiun Radio Yang Paling Sering Didengar

Lampiran 3.4 Diagram Stasiun Televisi Yang Paling Sering Ditonton

176


Lampiran 3.5 Diagram Jenis Acara TV Yang Paling Sering Ditonton

Lampiran 3.6 Diagram Sumber Informasi Tentang Sanitasi Selain Dari Media Massa

177


Lampiran 3.7 Diagram Jenis Acara TV Yang Paling Sering Ditonton

Lampiran 3.8 Diagram Sumber Informasi Tentang Sanitasi Selain Dari Media Massa

178


Lampiran 3.9 Diagram Sumber Informasi Yang Dipercaya Tentang Sanitasi

Lampiran 3.10 Diagram Jenis Pertemuan Yang Pernah Diikuti

179


Lampiran 3.11 Diagram Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Pernah Diikuti

Lampiran 3.12 Diagram Kesenian Tradisional Yang Biasa Ditonton

180


Lampiran 3.12 Diagramkegiatan Lingkungan Yang Pernah Dihadiri

181


 Lampiran Area Berisiko Sanitasi: Tabel Hasil Penentuan Area Berisiko Sanitasi

Drainase

Persampahan

Air Limbah

SKOR IMPACT

Fungsi Urban (urban atau rural)

Angka Kemiskinan

Kepadatan Penduduk

Populasi

Drainase

Persampahan

Air Limbah

Kelurahan/Desa

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)

Drainase

Skor Risiko Sanitasi

Persampahan

IMPACT

Air Limbah

EXPOSURE Kecamatan

Kecamatan Sianjur Mula-Mula Boho Aek Sipitudai Singkam Sari Marihit Sianjur Mula-Mula Ginolat Huta Ginjang Siboro Huta Gurgur Bonan Dolok Hasinggaan Habeahan Naburahan

4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

4.0 1.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0

3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0

3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0

Kecamatan Harian Partungko Naginjang Siparmahan Dolok Raja Sampur Toba Hariara Pohan Janji Martahan Turpuk Sihotang Sosor Dolok Turpuk Sagala Turpuk Malau Turpuk Limbong Hutagalung Hariarapintu

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0

2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

Kecamatan Sitio-Tio Tamba Dolok Cinta Maju Buntu Mauli Sabulan Holbung Janji Raja Janji Maria Parsaoran

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 4.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1 1 1 1 1 1 1 1

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0

1 1 1 1 1 1 1 1

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0

Kecamatan Onan Runggu Harian Sitinjak Pakpahan Onan Runggu Tambun Sungkean Sitamiang Pardomuan Huta Hotang Rina Bolak Sipira Janji Matogu Silima Lombu

4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0

4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 1.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

182


183


 Lampiran Visualisasi Kegiatan PPSP Kabupaten Samosir: Rapat Pokja Sanitasi Program PPSP

Kick Off Meeting dan Lokalatih Penyusunan Dokumen BPS Program PPSP, 13 Mei 2014

184


185


Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir Mengikuti Pelatihan Studi EHRA, Medan

186


Rapat Internal Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir

187


Kick Off Meeting Kabupaten dan Lokalatih Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan Workshop Buku Putih Saniatsi Program PPSP, 3 Oktober 2014

188


189


190


Pokja Sanitasi Kabupaten Samosir Menghadiri Rapat Koordinasi Pokja PPSP, Medan

191


192


Rapat Internal Pokja Sanitasi Program PPSP Kabupaten Samosir

193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen BPS dan SSK Program PPSP, 4 Desember 2014

203


204


205


206

DISIAPKAN OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN SAMOSIR 2014

Recommend Documents