Bab 1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Takdir geografis Kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari ekologi gunung api aktif Gunung Merapi, dari puncak hingga dataran lereng kaki, menjadikan keseluruhan wilayah Kabupaten Sleman adalah satu kesatuan sistem ekologiyang terkait satu sama lain. Geologi dan geomorfologi wilayah Kabupaten Sleman bertumpu pada batuan vulkanis muda yang karakternya porus dan pada bagian bawah terbentuk akuifer airtanah dalam (groundwater). Karakter fisis Kabupaten Sleman yang tersusundari material vulkanik tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pengelolaan sanitasi, yakni segala bentuk pencemaran pada bagian hilir akan terlarutkan dan teresapkan oleh air dan dengan mudah diresap-hantarkan ke bagian wilayah hilir (Sleman bagian selatan, Kota Yogyakarta dan wilayah Kabupaten Bantul). Sehingga, pengelolaan sanitasi yang baik memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan lingkungan wilayah Kabupaten Sleman, bahkan juga wilayah tetangga seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Menyadari karakter wilayah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman punya komitmen kuat dalam pengelolaan sanitasi wilayahnya. Sejak dokumen PPSP digulirkan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah antusias dan aktif dalam pelaksanaan dokumen tersebut. Manfaat pengelolaan sanitasi yang semakin baik telah dirasakan dan mendapat dukungan
warga. Oleh karenanya,
Pemerintah Kabupaten Sleman memandang instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah instrumen pengelolaan sanitasi yang sangat dibutuhkan. Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Sleman dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen SSK ini pada dasarnya adalah pemutakhiran dari dokumen SSK Kabupaten Sleman tahun 2011-2015, serta tindak lanjut Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-1
dokumen sanitasi wilayah dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 dan RTRW Kabupaten Sleman tahun 2011-2031. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini: a. Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun. b. Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan. c. Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. d. Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah. SSK juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya di Kabupaten Sleman untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi di Kabupaten Sleman. SSK Sleman berisi mulai dari latar belakang perlunya SSK, profil wilayah dan sanitasi wilayah, kerangka kerja hingga dokumen, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi, serta mekanisme monitoring dan sanitasi pelaksanaan dokumen. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kota (SSK) akan meliputi :
Aspek
Teknis;
mencakup
strategi
dan
usulan
kegiatan
pengembangansektorsanitasi yang terdiridari (a) layanan sektor air limbah domestik, (b) layanan sektor persampahan, dan (c) sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Aspek
Pendukung;
mencakup
strategi
dan
usulan
kegiatan
pengembangan komponen (a) Kajian EHRA; (b) Kajian Peran Serta Swasta; (c) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (d) Kajian Komunikasi dan Media; (e) Kajian Peran Serta Masyarakat; dan (e) Kajian Sanitasi Sekolah. Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Kabupaten Sleman, dimana pada RPJM Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-2
2011-2014 dijabarkan dalam rencana pembangunan sektoral, beberapa kebijakan umum dan program pembangunan terkait dengan pembangunan sanitasi. Untuk RPJM berikutnya, dimana Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilakukan pada akhir tahun 2015, maka RPJM berikutnya akan memuat juga Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib terkait sanitasi, yakni Bidang: Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Lingkungan Hidup. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana termuat dalam Perda No. 12 Tahun 2012 maka pengelolaan sanitasi sepenuhnya masuk dalam Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya, yakni sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Pemutakhiran SSK Kabupaten Sleman 2015 ini nantinya juga menjadi masukan dalam pemutakhiran RTRW, dimana tahun 2016 akan dilakukan. 1.2. Metodologi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Sleman ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Sleman secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan dilakukan oleh Tim Pokja dengan dukungan dari fasilitator kabupaten . Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa
pendekatan
dan
alat
bantu
yang
secara
bertahap
untuk
menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut : a.
Penelahaan Dokumen PPSP terbaru sebagai referensi pemutakhiran SSK
b.
Melakukan penilaian dan pemetaan profil wilayah dan sanitasi saat ini. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali profil wilayah dan sanitasi untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi. Pada dasarnya pada tahap ini adalah pemutakhiran Buku Putih Sanitasi pada dokumenSSK yang terdahulu. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. Salah satu sumber data yang sangat penting dalam tahap ini adalah hasil Survei Penilaian Risiko Kesehatan
Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-3
Lingkungan atau EHRA (Environment Health Risk Assessment) yang telah dilakukan tahun 2014. c.
Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada.
d.
Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
e.
Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan dokumen
dan
kegiatan
pembangunan
sanitasi
kabupaten
jangka
menengah (5 tahunan). f.
Menyusun Dokumen, Kegiatandan Indikasi Pendanaan Sanitasi, termasuk sumber pendanaan dokumen
g.
Menyusun
mekanisme
monitoring
dan
evaluasi
guna
mengawal
pelaksanaan dokumen SSK selama 5 tahun ke depan. 1.3. Dasar hukum Penyusunan Dokumen SSK di Kabupaten Sleman didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: Undang-undang a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan; b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya; c.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; e. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; f.
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hihup; h. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-4
i.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; c.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Keputusan Presiden a. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; b. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan dan Keputusan Menteri a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); c.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
829/Menkes/SK/VII/1999
tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah; e. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008
tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; f.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bang da/2014
tentang
Penetapan Kabupaten/Kota
Sebagai Pelaksana Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-5
PermukimanTahun 2015 g. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah; Peraturan Daerah Provinsi DIY a.
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
b.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis;
d.
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata.
Kabupaten Sleman a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman No 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Air Limbah c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Sleman f.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015 h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan i.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 16 Tahun 2011 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-6
Retribusi Pengolahan Limbah Cair j.
Peraturan Daerah KabupatenSleman No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
k.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
l.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4
tahun 2015 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Pembahasan Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman terdiri dari enam (6) bab, yaitu:
Bab 1 Pendahuluan Berisi tentang latar belakang dokumen SSK untuk Kabupaten Sleman, metodologi penyusunan SSK, dasar hukum terkait dokumen SSK dan sistematika dokumen SSK Kabupaten Sleman
Bab 2 Profil Wilayah dan Sanitasi Saa tIni Berisi
gambaran
wilayah
secara
umum
Kabupaten
Sleman,
kemajuanpelaksanaan SSK periode sebelumnya, profil sanitasi saat ini, area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi di wilayah Kabupaten Sleman
Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab ini berisi visi dan misi sanitasi kabupaten, pentahapan pengembangan sanitasi, kemampuan pendanaan sanitasidi Kabupaten Sleman.
Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi Bab ini berisi tentang strategi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan di Kabupaten Sleman.
Bab 5 Dokumen, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-7
Bab ini berisi ringkasan dokumen sanitasi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah, serta antisipasi funding gap.
Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Bab ini berisi mekanis memonitoring dan evaluasi implementasi SSK Kabupaten Sleman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, Dokumen SSK juga memuat lampiran-lampiran. Lampiran
Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman ada 8 (delapan) buah yaitu: a. Lampiran 1: Hasil kajian aspek non teknis dan lembar kerja area berisiko b. Lampiran 2: Hasil analisis SWOT c.
Lampiran 3: Tabel Kerangka Kerja Logis
d. Lampiran 4: Pembahasan dokumen, kegiatan dan indikasi Pendanaan e. Lampiran 5: Deskripsi dokumen atau kegiatan f.
Lampiran 6: Daftar perusahaan dan penyelenggara CSR yang potensial
g. Lampiran 7: Kesiapan implementasi h. Lampiran 8: Rencana kerja tahunan
Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman 2015
I-8
