BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Soppeng 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Soppeng

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pelayanan pendidikan dengan memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak diberlakukannya UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pembangunan bidang pendidikan harus mengacu dan mengarah ke konsepkonsep yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dalam UndangUndang tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sehingga mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus mempunyai perhatian dan keseriusan yang sangat tinggi dalam mengurusi pendidikan. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, diperlukan

suatu

perencanaan

yang

matang

dan

terstruktur,

disusun

berdasarkan data terkini yang akurat dan bersifat strategis. Rencana strategis, baik jangka panjang maupun jangka menengah, harus disusun berdasarkan visi, misi, situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan, serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, tokoh masyarakat dan alim-ulama, serta masyarakat umum secara keseluruhan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54/2010 bahwa Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah merupakan

Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

1

Kabupaten Soppeng penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Pemerinta Daerah, Begitu pula

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Soppeng disusun untuk periode 2011-2015. Renstra ini disusun berdasarkan hasil penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah tahun 2011-2015 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 3 Tahun 2011.

sehubungan dengan berahirnya periode 2005-2010. Namun demikian tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku..

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan

pendidikan,

pemuda dan olahraga dengan maksud agar manajemen dapat berjalan dengan tertib,

efektif

dan

efesien

untuk

meningkatkan

kinerja

dalam

rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 2. Merumuskan

kebijakan dan strategi pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Soppeng. 3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Soppeng dengan kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga sebagai dasar perencanaan jangka menengah dan tahunan serta kebutuhan anggaran. 4. Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.3 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa

Undang-Undang,

Peraturan


Pemerintah,

Peraturan

Presiden,

2

Kabupaten Soppeng Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Dikmudora , sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025; 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965 10. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5038 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

Kabupaten Soppeng 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang tentang Guru

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941 17. Peraturan 2

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Tahun 2010

Tentang

Nomor

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan

Nasional Tahun 2010-2014 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 10

Nomor

Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan

Nasional Taun 2010 - 2014 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional

Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Belajar

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan


4

Kabupaten Soppeng Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863. 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015;

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng tahun 2011-2015 disusun dalam 6 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga , dan sistematika penulisan. Bab II Gambaran umum Pelayanan SKPD. umum Pelayanan

menjelaskan gambaran

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara

kelembagaan berisi struktur organisasi, susunan kepegawaian serta tugas pokok dan fungsi, mengemukakan


capaian – capaian

Program

periode

5

Kabupaten Soppeng sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra ini. Kondisi pelayanan pendidikan masa kini memaparkan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) di bidang pendidikan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Bab III Isu – Isu

Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

menjelaskan dua hal pokok yaitu (a) Identifikasi masalah Internal

dan (2)

Identifikasi masalah eksternal.

Bab IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. Visi dan misi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan jangka menengah periode 2011-2015 serta tata-nilai yang terbangun dalam budaya masyarakat Soppeng. Tujuan dan sasaran menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan; dan sasaran merupakan penjabaran tujuan dalam bentuk target-target terukur yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (2011-2015). Strategi dan kebijakan menjelaskan tentang strategi yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan-kebijakan yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan. Bab V Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif berisi uraian tentang program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan.

Dalam bab ini juga

diuraikan tentang rencana keuangan indikatif untuk program dan kegiatan tersebut beserta sumber-sumber pendanaannya. BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

yang memuat tentang Indikator Kinerja

menjadi ukuran suatu

keberhasilan untuk mencapai tujuan dan Sasaran.


6

Kabupaten Soppeng Bab VII Penutup berisi kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai dasar monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja tahunan dan lima-tahunan. Lampiran meliputi hasil analisis data dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.


7

Kabupaten Soppeng

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng merupakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan adminsitrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu peserta didik. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 34/KPTS/VIII/2002 tentang Penetapan Uraian Tugas Jabatan Struktural dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok yang luas dan kompleks. Secara umum tugas pokok tersebut adalah membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

.

Rincian uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dan

unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng

berdasarkan

Peraturan

Bupati

Soppeng

Nomor

13/PER-

BUP/IX/2008 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng

mempunyai

tugas

merumuskan

konsep

sasaran,

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas


8

Kabupaten Soppeng Pendidikan,

Pemuda

dan

Olahraga

sesuai

kewenangannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan dinas

b.

Penyusunan rencana strategik dinas

c.

Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga

d.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas

e.

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

Rincian tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 1)

Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi daerah;

2)

Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;

3)

Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas.

4)

Membina

dan

mengembangkan

karir

pegawai

serta

pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah; 5)

Mengarahkan dan merumuskan program kerja dinas dan menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;

6)

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

7)

Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas;

8)

Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

9)

Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis;

10)

Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan dinas;

11)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;


9

Kabupaten Soppeng 12) 2.1.2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Sekretariat

yang

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi

petunjuk,

meplaporkan

menyelia,

pelaksanaan

mengatur, tugas

mengevaluasi,

kesekretariatan.

dan

Dalam

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah-tangga.

b.

Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.

c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan Sub Bagian.

d.

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub-bagian.

Rincian tugas Kepala Sekretariat adalah sebagai berikut: 1)

Merencanakan operasionalisasi pengelolaan adminsitrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta Keuangan;

2)

Memberi

tugas

kepada

bawahan

dalam

pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan. 3)

Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundangundangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;

4)

Melaksanakan

koordinasi

dengan

kepala

bidang

dan

membina serta mengarahkan bagian dalam melaksanakan tugas; 5)

Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, invenstrisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan, serta rumah-tangga dinas;

6)

Memberi petunjuk, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


10

Kabupaten Soppeng 7)

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

8)

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

9)

Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;

10)

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;

11)

Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

12)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kedua belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci dan mendalam untuk ketiga sub-bagian yang berada dibawah Sekretariat.. antara lain :

Adapun pelaksanaan tugas sekretaris dibantu oleh 3 Ka Sub Bagian yaitu : 2.1.2.1

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan , menghimpun , mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketata usahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan Dinas, Tata laksana, perlengkapan kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Ka Subag Umum dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi : a.

Penyusunan

dan

Pelaksanaan

kebijakan

tekhnis sub bagian. b.

Penyusunan dan Pelaksanaan Program

dan

Kegiatan Sub Bagian c.

Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup sub bagian.


11

Kabupaten Soppeng d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian.

e.

Pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subag Umum memiliki rincian tugas sebagai berikut : a.

Menyusun rencana dan pelaksanaan program dan

kegiatan

di

bidang

umum

dan

kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b.

Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, urusan kearsian dan perpustakaan,urusan perjalanan

dinas,

keprotokoleran

urusan

dan

ketatalaksanaan,

urusan perlengkapan, urusan kepegawaian, urusan umum lainnya. c.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian. d.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.2

Subag perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan , pengendalian dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

dan

pelaporan.

Ka Subag Perencanaan dan Pelaporan

dalam

menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi :


12

Kabupaten Soppeng a.

Penyusunan

dan

Pelaksanaan

kebijakan

tekhnis sub bagian. b.

Penyusunan dan Pelaksanaan Program

dan

Kegiatan Sub Bagian c.

Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan Program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian.

e.

Pelaksanaan



Subag Perencanaan dan Pelaporan

memiliki rincian

tugas sebagai berikut : a.

Menyusun

rencana

dan

jadwal

kegiatan

operasional tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b.

Menghimpun bahan penyusunan rencana kerja dinas;

c.

Menghimpun

dan

mempersiakan

bahan

penyusunan laporan; d.

Mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

program dan kegiatan dinas e.

Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

perencanaan program dan kegiatan di lingkup dinas; f.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas; g.

Menginventarisir

permasalahan

-

permasalahan pelaksanaan program kegiatan dinas; h.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

dan

penyusunan RKA,DPA,LAKIP,RENSTRA,RENJA


dan

13

Kabupaten Soppeng dokumen perencanaan berdasarkan peraturan erundang-undangan yang berlaku; i.

Membuat

laporan

pelaksanaan

kegiatan

lingkup dinas; j.

Menilai prestasi

kerja staf dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karier; k.


2.1.2.3

Subag Keuangan mempuanyai tugas menyiapkan bahan , menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi

keuangan

atau

penata

usahaan

keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan

,

pembukuan

dan

pelaporan

keuangan.

Subag Keuangan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi : a.

Penyusunan

dan

Pelaksanaan

kebijakan

tekhnis sub bagian. b. c.

d. e.

Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup sub bagian. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ka Subag Keuangan

memiliki rincian tugas sebagai

berikut: a.

Membuat rencana operasional program kerja sub bagian;


14

Kabupaten Soppeng b.

Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran dilingkungan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas

c.

Membuat daftar usulan kegiatan

d.

Membuat

daftar

gaji

dan

melaksanakan

penggajian; e.

Menyiapkan proses administrasi yang terkait dengan penata usahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

Melaksanakan perbendaharaan keuangan;

g.

Mengkoordinasikan anggaran

untuk

rencana periode

5

penyusunan tahunan

dan

tahunan; h.

Mengelola

dan

melaksanakan

verifikasi

anggaran; i.

Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan, meliputi laoran realisasi anggaran ( LRA ), catatan atas laporan keuangan ( CALK ) dan neraca;

l.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

m.

Melaksanakan pengendalian tugas embantu pemegang kas;

2.1.3. Bidang Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi

petunjuk,

menyelia,

mengatur,

mengevaluasi

dan

melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Dasar. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar.

b.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.


15

Kabupaten Soppeng c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non-struktural dalam lningkup Seksi.

d.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstruktural dalam lingkup Seksi.

Rincian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut: 1)

Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2)

Menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3)

Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4)

Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;

5)

Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

6)

Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang pendidikan

dasar

sebagai

bahan

pembinaan

dan

pengembangan karir; 7)

Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan;

8)

Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dasar;

9)

Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitor

pelaksanaan

mendayagunakan

program

pada

TK,

teknologi,

SD,

SLTP

komunikasi

dan untuk

pengelolaan data dan informasi pendidikan; 10)

Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

11)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;

12)

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;


16


Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Ketigabelas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pendidikan Dasar..antara lain :

2.1.3.1

Seksi

manajemen Pendidikan

tugas

mempersiapkan

operasional,

membina,

Dasar

bahan

mempunyai penyusunan

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang Manajemen Pendidikan.

Ka Seksi Manajemen Pendidikan Dasar

dalam

menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi : a.

Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi;

b.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi;

c.

Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi;

d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatan Seksi;

e.

Pelaksanaan



Rincian Tugas Kepala Seksi manajemen Pendidikan Dasar : a.

Menyusun

Rencana kerja

fungsinya

sebagai

sesuai tugas dan

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.

Melaksanakan rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya


17


Mengumulkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan dasar; d.

Memantau

dan

Mengevaluasi

satuan

pendidikan dasar; e.

Menyusun

dan

pelaksanaan

dan

menetapkan pengelolaan

petunjuk pendidikan

dasar; f.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dasar;

g.

Memantau

,

mengendalikan

dan

menilai

pelaksanaan PMB dan Manajemen Sekolah; h.

Melaksanakan Sosialisasi dan elaksanaan standar nasional

pendidikan

di

tingkat

kabupaten,

pengkoordinasian dan supervise pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar; i.

Melaksanakan

motivasi

pengembangan potensi

pendidikan

dasar

dan

murid pendidikan dasar,

dan melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar j.

Mengusul

bantuan

biaya

penyelenggaraan

pendidikan dasar, pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar; k.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

l.

Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

.2.1.3.2

Seksi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai

tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.


18

Kabupaten Soppeng Ka Seksi Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan Dasar

dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi : a.

Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi;

b.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi;

c.

Pembinaan,

Pengkoordinasian

,

Pengendalian,

Pengawasan Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi; d.

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

rogram

kegiatan Seksi; e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Seksi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Dasar : a.

Menyusun

Rencana kerja

sesuai tugas dan

fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Melaksanakan rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

c.

Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan dasar;

d.

Memantau dan Mengevaluasi satuan pendidikan dasar;

e.

Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;

f.

Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

pengelolaan pendidikan dasar; g.

Memantau

,

mengendalikan

dan

menilai

pelaksanaan PMB dan Manajemen Sekolah; h.

Melaksanakan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional

pendidikan

di

tingkat

kabupaten,

pengkoordinasian dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar; i.


Melaksanakan motivasi

pendidikan dasar

dan

pengembangan potensi

murid pendidikan dasar,

19

Kabupaten Soppeng dan

melakukan

pembinaan

wajib

belajar

pendidikan dasar j.

Mengusul

bantuan

biaya

pendidikan dasar, pembiayaan

penyelenggaraan penjaminan mutu

satuan pendidikan dasar; k.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

l.

Menilai prestasi kerja staf pembinaan

dan

dalam

pengembangan

rangka

karier

serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.3

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

mempunyai

tugasmempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, program

mengkoordinasikan dan

kegiatan

di

dan bidang

melaksanakan sarana

dan

prasarana.

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

dalam

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi : a.

Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b.

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c.

Pembinaan,pengkordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

e.


Seksi Sarana dan Pra Sarana

mempunya Rincian

tugas sebagai berikut :


20


Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya

sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.

Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya

c.

Mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan dasar; d.

Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar

nasional,sarana

dan

prasarana

pendidikna sesuai dengan bidang tugasnya; e.

Melakukan

pengawasan penggunaan buku

pelajaran pendidikan dasar; f.

Melakukan

pengawasan

bantuan sarana dan

pendayagunaan

prasarana pendidikan

sesuai dengan bidang tugasnya; g.

Mengecek

penggunaan

buku

pelajaran

pendidikan dasar h.

Mengusulkan pengadaan

dan

merekomendasikan

sarana dan prasarana bidang

pendidikan Dasar; i.

Melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang penddikan;

j.

Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

k.

Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


21

Kabupaten Soppeng

2.1.4. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang

yang

mempunyai

tugas

merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang

Pendidikan

Menengah

dan

Kejuruan.

Dalam

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis bidang.

b.

Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.

c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang.

d.

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang. Rincian tugas Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah sebagai berikut: 1)

Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya

2)

Menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan menengah dan kejuruan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

3)

Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4)

Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas

5)

Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

6)

Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir


22


Menyusun

proyeksi

perkembangan

pembinaan

pendidikan menengah dan kejuruan sebagai bahan penyusunan kebijakan. 8)

Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan menengah dan kejuruan.

9)

Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada SMU, dan SMK dan mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan menengah dan kejuruan.

10)

Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

11)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya

12)

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

13)

Dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggung

jawab

kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Ketigabelas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan.

Adapun

pelaksanaan

tugas Ka Bidang Pendidikan

Menengah Kejuruan dibantu oleh 3 Ka Seksi yaitu : 2.1.4.1

Seksi

manajemen

mempunyai

tugas

penyusunan

Pendidikan

Dasar

mempersiapkan

bahan

operasional,

membina,

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Manajemen Pendidikan pada pendidikan menengah dan kejuruan.

Dalam

menyelenggarakan

tugas,Kepala

seksi

mempunyai fungsi:


23

Kabupaten Soppeng

a.


b.


c.

Pembinaan, pengkoordinasian,pengendalian,pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.


e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Rincian tugas sebagai berikut: a.


sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.

Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;

c.

Mengumpulkan

bahan

dalam

pelaksanaan

kebijakan

rangka

manajemen

pendidikan; d.

Melaksanakan Sosialisasi dan pelaksanaan standar

nasional

pendidikan

di

tingkat

kabupaten; e.

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan

pendidikan

kejuruan,kerangka kurikulum

menengah

dasar

pendidikan

dan

dan struktur

menengah

dan

kejuruan,implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah dan kejuruan,implementasi

kurikulum

tingkat

satuan pendidikan menengah dan kejuruan; f.

Mengusulkan bantuan biaya penyelenggara pendidikan


menengah

dan

kejuruan,dan

24

Kabupaten Soppeng pembiayaan

penjaminan

mutu

satuan

pendidikan menengah dan kejuruan; g.

Memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen sekolah; h.

Menyusun

dan

pelaksanaan

menetapkan pengelolaan

petunjuk pendidikan

menengah dan kejuruan; i.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan

pendidikan

menengah

dan

kejuruan; j.

Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

k.


l.


2.1.4.2

Seksi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai

tugas

penyusunan

mempersiapkan

operasional,

bahan

membina,

mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan

pada pendidikan menengah dan

kejuruan.Kepala seksi mempunyai fungsi: a.


b.


c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatan;


25

Kabupaten Soppeng e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.


c.

Mengumpulkan pelaksanaan

bahan

kebijakan

dalam

rangka

pembinaan

tenaga

pendidik dan kependidikan; d.

Menyediakan rencana kebutuhan Pembinaan Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan kejuruan;

e.

Membina pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

f.

Mengoreksi usul mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menengah dan kejuruan;

g.

Mengupayakan

peningkatan

kesejahteraan,

penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan kejuruan; h.

Memberikan bimbingan teknis serta menelaah laporan pengawas Pendidikan menengah dan kejuruan;

i.

Melaksanakan inovasi pendidikan menengah dan kejuruan;

j.

Mengembangkan standar kompetensi tenaga pendidik

dan

tenaga

keendidikan

serta

kompetensi murid pendidikan menengah dan kejuruan;


26

Kabupaten Soppeng k.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; l.

Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4.3

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana

pada pendidikan menengah dan

kejuruan. Dalam

menyelenggarakan

tugas,

Kepala

Seksi

mempunyai fungsi: a.


b.

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.


e.




sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.



27


Mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana; d.

Melakukan pengawasan Penggunaan buku pelajaran pendidikan Menengah dan Kejuruan;

e.

Melakukan

pengawasan

pendayagunaan

bantuan sarana dan prasaranan pendidikan Menengah dan Kejuruan; f.

Mengususlkan

dan

merekomendasikan

pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan Menengah dan Kejuruan; g.

Menyususn

laporan

seksi

Sarana

dan

Prasarana sesuai dengan hasil yang telah dicapai

sebagai

pertanggung

jawaban

pelaksanaan tugas; h.

Melakukan pengawasan terhada pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana;

i.

Memantau

perkembangan

pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana; j.


k.

Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.5

Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:


28


Penyusunan kebijakan teknis bidang

b.

Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

c.

Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang

d.

Penyelenggaraan evaluasi

program dan kegiatan kepala

seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang Rincian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: 1)


2)

Menyusun

rencana

dan

program

kerja

Bidang

Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3)


4)

Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan Bidang

Pemuda

dan

Olahraga

sebagai

bahan

pembinaan dan pengembangan karir; 5)

Menyusun

proyeksi

perkembangan

pembinaan

pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga; 6)

Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan Bidang Pemuda dan Olahraga;

7)

Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan pada TK, SD, SDLB, SLB, SLTP,SMU, dan SMK, serta Pendidikan Luar Sekolah;

8)

Mendayagunakan

program

teknologi,

komunikasi

untuk pengelolaan data dan informasi bidang Pemuda


29

Kabupaten Soppeng dan Olahraga serta melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga; 9)

Melaksanakan

kegiatan

administrasi

umum

perkantoran 10)

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

11)


12)

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

13)

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Ketiga belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pemuda dan Olahraga.

2.1.5.1

Ka Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasional , membina , mengkoordinasikan , dan melaksanakan program dan kegiatan

di bidang

pembinaan

kepemudaan .

Kepala Seksi mempunyai fungsi : a.


b.


c.

Pembinaan,pengkoordinasian,pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.


e.



30

Kabupaten Soppeng Rincian tugas : a.

Menyusun

rencana kerja sesuai tugas dan

fungsinya sebaga pedoman pelaksanaan tugas; b.


c.

Mengumpulkan

bahan

dalam

pelaksanaan

kebijakan

rangka pembinaan

kepemudaan; d.

Menyusun

juklat

dan

melaksanakan

pemberdayaan pemuda; e.

Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda;

f.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kariee tenaga teknis kepemudaan;

g.

Menyusun

petunjuk

teknis

organisasi

dan

kegiatan kepemudaan; h.

Mengkoordinasikan organisasi

dengan

masyarakat

instasi dalam

terkait, rangka

pembinaan kegiatan kepemudaan i.

Melaksanakan Paskibraka Tingkat Kabupaten dan merekomendasikan pembinaan ke tingkat provinsi

j.

Melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, suervisi

dan

konsultasi

urusan

bidang

kepemudaan; k.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

l.

Menilai

prestasi

kerja

staf

dalam

rangka

pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


31

Kabupaten Soppeng 2.1.5.2

Ka Seksi

Pembinaan Olahraga

mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina,mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

program dan kegiatan dibidang pembinaan olahraga.

Kepala seksi mempunyai fungsi: a.


b.


c.

Pembinaan,pengkoordinasian,pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

e.


Rincian tugas: a.


sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.


c.

Mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga; d.

Menyusun

petunjuk

pelaksanaan

kegiatan

olahraga disekolah dan luar sekolah; e.

Menyiakan fasilitas pembinaan,sarana dan prasarana

olahraga

disekolah

dan

luar

sekolah; f.

Melaksanakan terkait

dan

Kerjasama organisasi

dengan

masyarakat

instansi dalam

mengembangkan kegiatan olahraga; g.

Mengusulkan

dan

merekomendasikan

pengadaan beasiswa dalam bidang olahraga


32

Kabupaten Soppeng bagi yang berprestasi dan pedoman-pedoamn yang berkaitan dengan bidang olahraga; h.

Menyiapkan fasilitas dan mengembangkan pelaksanaan rekreasi

kegiatan dan

olahraga

menyelenggarakan olahraga

kesegaran

serta

pekan fasilitasi

jasmani,

tradisional,

dan

kejuaraan

pendidikan

dan

pelatihan perorangan; i.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan; j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

k.


l.


.2.1.5.3

Ka

Seksi

Pembinaan

Kesiswaan

dan

seni

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, melaksanakan

membina,mengkoordinasikan program

dan

kegiatan

dan

dibidang

kesiswaan dan seni.

Kepala seksi memiliki fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan Program dan kegiatan seksi;

b.


c.

Pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian, pengawasan Program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d.


e.


Rincian tugas Kepala Seksi :


33



sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.


c.

Mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan pembinaan kesiswaan dan seni; d.

Melaksanakan pembinaan Kesiswaaan dan seni tingkat SD, SMP, SMU, dan SMK;

e.

Menyediakan fasilitas pembinaan Kesiswaan dan seni di sekolah dan luar sekolah;

f.

Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat di bidang Pembinaan Kesiswaan dan Seni;

g.

Mengusulkan

dan

merekomendasikan

pengadaan beasiswa dalam bidan Kesiswaan dan Seni bagi siswa yang berprestasi; h.

Melaksanakan pameran pendidikan dan seni tingkat kabupaten;

i.

Melaksanakan lomba kreatifitas siswa tingkat SD, SMP, SMU dan SMK;

j.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; k.


l.


2.1.6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi,


memberi

tugas,

memberi

petunjuk,

34

Kabupaten Soppeng menyelia,

mengatur,

mengevaluasi

dan

melaporkan

penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis bidang

b.

Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

c.

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang d.

Penyelenggaraan evaluasi

program dan kegiatan

kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang Rincian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: 1)


2)

Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

3)

Menyusun

rencana

pendidikan

luar

dan

program

sekolah

kerja

sebagai

bidang

pedoman

pelaksanaan tugas; 4)


5)

Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

6)

Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

7)

Menelaah peraturan perundang-undangan pendidikan luar sekolah

8)

Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan luar sekolah

9)

Memberi layanan teknis di bidang perencanaan pada pendidikan luar sekolah


35


Mendayagunakan

program

teknologi,

komunikasi

untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan Luar Sekolah 11)

Melaksanakan

kegiatan

administrasi

umum

perkantoran 12)

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

13)


14)

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

15)

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Kelima belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pemuda dan Olahraga.

2.1.6.1

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh kepala Seksi

mempunyai

penyusunan

tugas

mempersiapkan

operasionalisasi,

bahan

membina,

mengkordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pendidikan anak Usia Dini.

Kepala Seksi mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


36

Kabupaten Soppeng

Rincian Tugas : a. Menyusun

rencana

kerja

sesuai

tugas

dan

fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya; c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini; d. Membuat juklat dan pelaksanaan Pendidikan anak usia dini; e. Menelaah

peraturan

perundang-undangan

pendidikan anak usia dini; f.

Melaksanakan

pengawasan

pelaksanaan

Pendidikan anak usia dini dan kepenilikan; g. Menyusun petunjuk teknis organisasi dan kegiatan Pendidikan anak usia dini; h. Mengkoordinasikan

dengan

instansi

terkait

organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Pendidikan anak usia dni; i.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis Pendidikan anak usia dini;

j.


k. Menilai

prestasi

kerja

staf

dalam

rangka

pembinaan dan pengembangan karier; l.


1. Seksi

Pendidikan

Masyarakat

dan

Kelembagaan dipimpin oleh seksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkordnasikan,


37

Kabupaten Soppeng dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

Pendidikan

Masyarakat

an

Kelembagaan. Kepala seksi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas : a. Menyusun

rencana

kerja

sesuai

tugas

dan

fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya; c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan

pendidikan

masyarakat

dan

kelembagaan; d. Membuat juklat dan melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan; e. Melaksanakan

pengawasan

pelaksanaan

Pendidikan Masyarakat dan Kelembgaan serta kepenilikan; f.

Melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan

Pendidikan

masyarakat

dan

Kelembagaan; g. Mengkoordinasikan

dengan

instansi

terkait

organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan;


38

Kabupaten Soppeng h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan; i.

Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

k. Menilai

prestasi

kerja

staf

dalam

rangka

pembinaan dan pengembangan karier; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Adapun Struktur Organisasi Dinas Dikmudora dapat dilihat pada berikut ini :


39

Kabupaten Soppeng

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAA DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

SEKSI MANAJ.PEND. DASAR

SEKSI PENDD. & TENG. KEPENDIDI KAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA

BIDANG PEND.MENENGAH DAN KEJURUAN

KEJURUANMENJUR

SEKSI MANAJEMEN DIKMENJUR. SEKSI PENDIDIK DAN TENG.KEPEND. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PEND.LUAR SEKOLAH

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKSI PEMBINAAN KEPEMUDAAN

SEKSI PENDD.MASY.& KELEMBAGAAN

SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PEMBINAAN KEOLAH RAGAAN SEKSI KESISWAAN DAN SENI

UPT


40

Kabupaten Soppeng 2.2.

SUSUNAN KEPEGAWAIAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng disajikan berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Struktural Dalam Lingkup Dinas Dikmudora Soppeng Tahun 2010 Gol No. Uraian I II III IV 1 2 3 4 5 6 7

Dinas Dikmudora Kabupaten UPTD Kecamatan Sanggar Kegiatan Belajar Tata Usaha Tenaga Pustakawan Tenaga Laboran Tenaga Lainnya Jumlah

1

Kabupaten Jumlah

45 19 10 114

12 12 5

8

14 12 1 122

72 43 16 244

9

149

188

29

375

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Fungsional Dalam Lingkup Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng Tahun 2010 No.

Uraian

Gol I

Jumlah

II

III

IV 60 10 87

63 18 157

1 2 3

Pengawas Penilik Guru TK

53

3 8 17

4

Guru SD

404

389

1.187

1.980

5 6 7 8 8

Guru Guru Guru Guru Guru RA MI MTs MA

2

140 64 29 4

603 285 93 5

745 349 122 9

SMP SMA SMK SLB yang bertugas di

1 2 Jumlah


477

657

1 2 2.330

3.464

41

Kabupaten Soppeng Data yang lebih rinci tentang pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng disajikan pada Lampiran 2 (menurut jenis kelamin) dan Lampiran 3 (berdasarkan tingkat pendidikan). 2.3.

Capaian Kinerja Pendidikan 2005/2006-2009/2010 2.3.1.

Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

( PAUD ) telah menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi

Kasar ( APK ) pada jenjang ini telah meningkat dari 25,60 % menjadi 51,46 % pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 diperkirakan akan naik menjadi 52,15 %. Kalau dilihat APK pertahun dari tahun 2005 yaitu 25,93 mengalami kenaikan sebanyak 19,08 pada tahun 2007 yaitu 44,01 hal ini disebabkan karena Paud Non Formal atau kelompok Bermain

dllnya

masuk

di

pendidikan

Luar

sekolah

sehingga

perhitungan APK tidak masuk pada saat masih terpisah dengan Paud Non Formal atau TK sehingga tidak masuk pada perhitungan Paud pada saat itu. Sedangkan belum seluruhnya Desa dan kelurahan terlayani dengan PAUD. Capaian

Kinerja

Paud

yang diutarakan

tersebut secara umum Capaian kinerja Pendidikan jadi tidak hanya berdasarkan kewenangan Dinas Dikmudora saja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Capaian PAUD Tahun 2006 – 2010 Program

PAUD

Indikator Kinerja

APK ( % )

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2006

2007

2008

2009

2010

25,60

25,93

44,01

51.15

51,63

Dari Tabel 2.1 pada lampiran mengemukakan bahwa target

IKK atau rencana

target yaitu 45% atau rencana target % sementara capaian kinerja pendidikan pada akhir tahun yaitu : 51,63


42

Kabupaten Soppeng

2.3.2

Pendidikan Dasar Pada

Jenjang SD/MI/SDLB/Paket

A

terjadi peningkatan Angka

Partisipasi Kasar (APK ) dari 106,80% menjadi 110,37%. Untuk APK akan terjadi peningkatan secara signifikan karena dipengaruhi oleh penduduk yang berada pada daerah perbatasan dan juga jumlah yang ada termasuk siswa yang berumur < 7 tahun dan > 12 tahun atau tingginya penduduk usia < 7 tahun yang sudah masuk SD sehingga mempengaruhi siswa usia 12 tahun di SMP/MTs/PaketB dapat melebihi

100 %,

sehingga

jadi untuk menghitung jumlah siswa

SD/MI/Paket A yang dapat menjadi indikator yaitu APM ( siswa usia 712 tahun ) yang bersekolah di SD , selanjutnya APM SD/MI/Paket A yaitu

91,40

pada tahun 2006

sampai pada tahun 2010

telah

mencapai 96,56 % atau sudah melampaui SPM Nasional > 95 % hal ini telah mengalami peningkatan sebanyak 5,16 % atau rata – rata kenaikan yaitu 0,83 %. Begitu pula dengan Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) yaitu penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Paket A

baik

di

maupun yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B.

Sehingga untuk mengukur angka ketuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dapat diukur dari angka Partisipasi Sekolah ( penduduk usia 7-12 tahun terserap masuk sekolah ).Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2006

mencapai

105,20 %

hal ini

93,49 % berarti

sampai pada tahun

2010

mencapai

sudah banyak mengalami peningkatan.

Hanya karena tingginya penduduk usia < 7 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A.


43

Kabupaten Soppeng

Tabel

2.2 Capaian Program Wajar Dikdas 9 Tahun 2006-2010

Program.

Indikator

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

Kinerja

2006

2007

2008

2009

2010

106,80

108,98

110,31

110,62

110,37

APK (%)

APM ( % )

SD/MI/Paket A

APS ( % ) Rerata NEM

APK (%) SMP/MTs/Paket B

APM ( % ) APS ( % ) Rerata NEM

91,40

94,40

95,24

95,60

96,56

93,49

101,74

104,42

100

105,2

6,59

6,87

6,11

6,94

6,88

81,70

80,96

84,23

88,92

90,12

60,76

63,40

60,96

64,56

68,89

79,74

83,78

79,26

82,82

85,76

6,65

6,93

7,30

7,32

7,65

Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs sederajat, APK meningkat dari tahun 2005 yaitu 81,70 % menjadi peningkatan

sebanyak 8,42 %

90,12 %

atau rata-rata

atau mengalami 2,1 % kenaikan

pertahun, namun belum mencapai target SPM nasional tapi sudah melampaui target

renstra,

sedangkan APM

SMP/MTs

sudah

melampaui target Renstra yaitu 65 % sementara pada tahun ke lima sudah mencapai 68,89 %, namun masih sangat diharapkan untuk meningkat setiap tahun, kemudian Angka Partisipasi sekolah pada tahun 2005 mencapai 79,74 % menjadi 85,76 % pada tahun 2009 hal ini berarti ada kenaikan sebesar 6,02 %. Begitu pula Rata-Rata Nem

pada tahun 2005 mencapai 6,65

sedangkan tahun 2009

sudah mencapai 7,65 hal ini berarti ada peningkatan

dari tahun ke

tahun.


44

Kabupaten Soppeng

2.3.3

Pendidikan Menengah APK

SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peningkatan , yaitu 59,96%

pada tahun 2005

menjadi

diperkirakan menjadi

67,90 %

Pada

tahun 2009, dan

69,51, sementara itu Rerata Ujian Nasional

pada jenjang ini menunjukkan

peningkatan

dari 7,34

pada tahun

2005 menjadi 7,41 pada tahun 2009. Sedangkan rasio SMA : SMK juga mengalami peningkatan yaitu dari 24,76 tahun 2005 39,61

menjadi

hal itu menjadi suatu kemajuan yang luar biasa dimana

masyarakat

lebih banyak

bidang kejuruan

memilih

untuk mengikuti pendidikan di

di bandingkan dengan pendidikan menengah,

walaupun APK pendidikan menengah masih sangat rendah.

Tabel 2.3

Program

Capaian Program Pendidikan Menengah 2005 – 2009

Indikator Kinerja

APK ( % ) Rerata Nilai Nem SMA/SMK/MA/Paket Rasio C Jumlah siswa SMK:SMA

2.3.4

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2006

2007

2008

2009

2010

59,96

61,16

66,84

68,45

67,90

7,34

7,15

7,81

7,18

7,41

24:76

25 : 75

30:70

33 : 67

39 : 61

Pendidikan Non Formal Pendidikan

Non

formal

maupun

pendidikan

Informal

menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana Angka Buta Aksara sudah mengalami penurunan dari Dari 4,31% turun menjadi 0,08%


45

Kabupaten Soppeng

Tabel 2.4

Program

Capaian Program Pendidikan Non Formal 2005 – 2009

Indikator Kinerja

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2006

2007

2008

2009

2010

4,31

3,55

2,49

0,08

Angka Buta

Aksara Pendidikan Non Formal Dari Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Angka Buta aksara

tahun 2010 sudah tuntas, hanya pada pendidikan tingkat lanjutan dimana lulusan sukma 1 atau lulusan pendidikan tingkat dasar akan dilanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan, untuk itu pada masa yang akan datang bagi penduduk lulusan sukma 1 diprograman untuk kegiatan pendidikan tingkat lanjutan.

2.3.5

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 2.5 Capaian Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2005 – 2009

Program

Indikator Kinerja


2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2006

2007

2008

2009

2010

4,31

3,55

2,49

0,08 46

Kabupaten Soppeng Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase pendidik yang bersertifikasi Persentase Pendidik Berkualifikasi > S1

1,08 %

9,93

21,62

33,33

42,92

SD

19,79

20,74

24,00

26,37

30,58

SMP

57,24

60,36

69,78

75,69

83,97

83,40

87,85

89,41

89,90

94,75

SMA

Dari

tabel 2.5 di atas

menunjukkan bahwa untuk Program,

Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan dimana target kinerja yang direncanakan menyangkut Persentase Pendidik yang sudah bersertifikasi dan berkualifikasi > S1dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bagi guru yang sudah bersertifikasi yaitu dari tahun 2006 yaitu

1,08 % guru hanya

mendapatkan sertifikasi sampai tahun 2010 yaitu 42,92 % atau mengalami kenaikan jumlah guru yang sudah bersertifikasi yaitu 41,8% guru yang sudah bersertifikasi. Selanjutnya jumlah guru yang sudah berkualifikasi S1 tahun guru SD

2006 sebanyak 19,79 %

sampai tahun 2010 jumlah guru yang sudah

berkualifikasi S1 sebanyak 30,58 % hal ini berarti ada kenaikan dari 2006 sampai tahun 2010 sebanyak 2,58 % , kalau ditinjau dari capaian kinerja dimana target yang direncanakan yaitu 28 %

tahun 2010 sementara capaiannya mencapai 30,58 %.

sedangkan sampai tahun 2010 hal ini berarti guru yang sudah berkualifikasi Disamping

S1 dari tahun ke tahun semakin meningkat. itu


ada

beberapa

kegiatan

pada

program

47

Kabupaten Soppeng Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan meraih

beberapa

kejuaraan.

Adapun

kegiatan

yang dalam

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan yang menyangkut kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa dimana hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. :

Tabel 2.4a Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Kegiatan Lomba-Lomba

Program

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Peningkatan Mutu Penddik dan tenaga Kependidikan I . JUARA TINGKAT NASIONAL A. WAJAR DIKDAS`9 TAHUN a. Pemenang Olimpiade Sais Nasional Tk.SMP

II

b. Olimpiade MIPA Reguler SD

I

c.Olimpiade Sains Nasional Matematika

Hara pan 16

d. Lomba Renang

I

B. PENDIDIKAN MENENGAH a. Lomba Kreatiiftas SiswaSMA

I


48

Kabupaten Soppeng b. Kelompok Peneliti terbaik IPS

I

Tk.SMA c. Lomba Karya Ilmiah Remaja Tk.SMA

I

d. Perkemahan Ilmiah Remaja SMA di semarang

I

e. Lomba PIRN LIPI Tekhnologi

II

f. Lomba PIRN LIPI IPA

II

g. Lomba Sekolah Adywiyata Tk.SMA

I

C. PENDIDIKAN NON FORMAL a. Lomba Penilik PLS dlm Rangka Jambore Nasional

I

b. Lomba Karya Tulis Ilmiah Jambore PTK PNF

IV

D. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA a. Jambore Pemuda dan BPAP

III

b. Kejuaraan Renang Porseni Tk.Nasional

II

c. .Kejuaraan Karate Tkt.Nasional

I

I

d. Jambora Pemuda Indonesia Tkt.Nasional f. OOSN Tingkat SMP Atletik g. OOSN Tingkat SMP


I I

49

Kabupaten Soppeng Volley h. OOSN Tingkat SD Atletik

I

I. JUARA TINGKAT PROPINSI A. PAUD a. Lomba pemilihan Guru Berprestasi Tk.Taman kanakKanak

III

b. Lomba Sekolah Sehat Tk.Taman Kanak-Kanak

II

c. Lomba Cipta Lagu TK untuk Guru

Hara pan I

B. WAJAR DIKDAS 9 TAHUN a. Pemenang Olimpiade MIPA SD

III

b. Lomba Bina Kretifitas Siswa Tk. SD

III

c. Lomba Pemilihan Guru Berprestasi Tk.SD

III

d. Lomba Pemilihan Guru Berprestasi Tk.SMP

III

e. Lomba Sekolah sehat Tk.SMP/MTs

I

f. Lomba Gugus Tk.Propinsi g. Olimpiade Sains nasional SMP mata Pel.IPA h. Olimpiade Sains nasional SMP mata Pel.Matematika

II

II & III I

II II II,III

II

I,II,III

I

C. PENDIDIKAN


50

Kabupaten Soppeng MENENGAH a. Lomba Menulis surat Bahasa jerman Tk.SMA

I

b. Lomba Pemilihan Guru Berprestasi Tk.SMA

II

c. Lomba Tekhnik Terapan Tk.SMK d. Lomba Karya Tulis Ilmiah Tk.SMA

I

e. Lomba LKS Otomotif tk.SMK

II

f. Lomba LKS Busana Tk.SMK

II

g. Lomba Cerdas Cermat UUD 45 Tk.SMA

III

h. Lomba Mengarang Bhs.Jerman Tk.SMA

I

i. Lomba Matematika Tk.SMA

III

k. Lomba Kretifitas Siswa SMA

III

l. Lomba Cerdas Cermat Bahasa Jerman

III

m. Gebyar Bahasa Inggeris

II

III

n. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja

I

o. Essay Artikel UNISMUH Tk.Indonesia Bag.Timur

I

p. Gebyar Bhs.jerman

II

q. Lomba Minat Baca

II

R. Debat Bahasa Inggeris

II

s. Olimpiade Fisika Tk.SMA t. Olimpiade Bahasa Indonesia


II I

51

Kabupaten Soppeng

D. PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN a. POPDA Provinsi Sulsel Kejuaraan atlit 3 org

III

4 org -

Kejuruaan Bola

V

Kejuaraan Bola

IV

Basket Volly Putri Tangkis

Kejuaraan Bulu -

I

1 org 5 org

III

Kejuaraan Pencak Silat - 3 org 8 org 1 org Renang

I II III

Kejuaraan -

2 org 4 org 1 org

III

I II III

Kejuaraan Sepak takraw Tennis Meja

IV

Tennes Lapangan b. OOSN Cab.Atletik Tk.SMA

III

V

II

c. OOSN Cab.Pencak Silat

III

d. Kejuaraan Karate Putri

III

e. Lomba PMR

III

f. Pagelaran Musik Tradisional

III

g. Lomba Baca Puisi

I


II

52

Kabupaten Soppeng Tk.SMA h. Gebyar Anak Bahasa

III

i. Cerdas Cermat Flu Burung

III

j. Lomba Sekolah Sehat Tk.SMA

II

III

I

E. PENDIDIKAN NON FORMAL a. Lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM )untuk PTK PNF

II

I

b. Lomba Penilik PLS dalam rangka Jambore Nasional

I

f. Lomba Trompah dlm rangka HAI PLS

III

g. Lomba Warga Belajar Lomba Keaksaraan Fungsional

II

h. Lomba tenis lapangan dlm.rangka pekan PTK PNF tk.regional

II

i. Lomba Olahraga Volly Putra PLS peringatan HAI j. Kejuaraan Volly dlm Rangka HAI

III

II

k. Tarik Tambang dlm rangka HAI

I

l. Lomba Tutor KF dlm rangka HAI

III

m. Pertandingan Olahraga Takrow dlm rangka HAI

II

n. Lomba Menyanyi Solo dlm rangka HAI

II

II

o. Lomba Warga Belajar KF

II

p. Lomba Karya Nyata TBM dlm rangka

I


53

Kabupaten Soppeng Jambore PTK-PNF k. Lomba Karya Tulis Ilmiah dlm.Rangka Jambore PRK PNF

II

Pada Tahun 2005-2010 Kabupaten Soppeng telah meraih beberapa prestasi baik pada tingkat naional maupun pada tingkat propinsi antara lain :

1.

Pada tahun 2005 telah mendapat juara I sebanyak 3 kali pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat Propinsi pernah mendapat juara I sebanyak 1 kali, juara II sebanyak 3 kali, Juara III sebanyak 2 kali.

2.

Pada tahun 2006 pernah mendapat juara I tingkat nasional sebanyak 1 kali,sedangkan pada tingkat propinsi pernah mendapat juara I sebanyak 3 kali, juara II sebanyak 6 kali, dan juara III sebanyak 3 kali.

3.

Pada tahun 2007 pernah 1 kali mendapat juara II dan 1 kali mendapat juara III di tingkat nasional sedangkan ditingkat Propinsi pernah mendapat juara I sebanyak 2 kali dan juara II sebanyak 7 kali, serta juara III sebanyak 10 kali.

4.

Pada Tahun 2008 pernah mendapat 3 kali juara I , 2 kali juara II, dan 1 kali juara harapan I masing ditingkat nasional, sedangkan pada tingkat Propinsi mendapatkan juara I sebanyak 6 kali, juara II sebanyak 7 kali, dan juara III sebanyak 10 kali, serta juara harapan I dan harapan II masing-masing mendapatkan 1 kali.


54

Kabupaten Soppeng 5.

Pada tahun 2009 pernah 5 kali mendapat juara I , dan 1 kali juara II masing-masing ditingkat nasional, selanjutnya 5 kali mendapatkan juara I, juara II sebanyak 8 kali, dan juara III sebanyak 6 kali masing-masing di tingkat propinsi.

6.

Pada tahun 2010 juara I ditingkat nasional sebanyak 1 kali, juara I sebanyak 1 kali,juara II sebanyak 1 kali dan juara harapan I sebanyak 1 kali masing-masing pada kejuaraan di tingkat propinsi.

Dengan melihat perkembangan capaian kinerja pendidikan selama 5 tahun yang berdasarkan kejuaraan-kejuaraan atau daya saing yang nampak ternyata Kabupaten Soppeng mampu ikut bersaing di ajang tingkat nasional.

2.4

Capaian Kinerja Anggaran 2005-2010 Adapun capaian kinerja pendidikan berdasarkan penggunaan anggaran Dinas Dikmudora selama 5 tahun khusus Belanja Langsung dilihat

pada tabel lampiran

2.4

berdasarkan

Program

dapat dengan

penjelasan sebagai berikut : 1.

Pada Tahun 2005 jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 7 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.188.947.500,- dan realisasi anggaran Rp.7.790.368,718,- sedangkan rasio realisasi dengan pagu anggaran yaitu 0,95 hal ini berarti masih ada 0,05 anggaran yang tersisa.

2.

Pada tahun 2006 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 13 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.789.099.800,- dan realisasi sebesar Rp. 15,735.192.194,- sedangkan rasio realisasi dengan


55

Kabupaten Soppeng pagu anggaran yaitu 0,94 hal ini berarti masih ada anggaran yang tersisa sebesar 0,06.

3.

Pada tahun 2007 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 13 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25,352.787.675,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.710.081.978,- dengan rasio realisasi dengan pagu yaitu 0,97 hal ini berarti masih ada anggaran tersisa sebanyak 0,03.

4.

Pada tahun 2008 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 16 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.686.588.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.269.427.524,- dengan rasio realisasi dengan pagu anggaran yaitu 0,99 hal ini berarti masih ada sisa anggaran yaitu 0,01.

5.

Pada tahun 2009 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 15 Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.640.848.775,sedangkan realisasi sebesar Rp. 50.354.392.688,- sedangkan rasio realisasi dengan pagu anggaran yaitu 0,99 hal ini berarti 0,01 anggaran yang tersisa.

6.

Pada tahun 2010 jumlah program yang dilaksnakaan sebanyak 12 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.071.812.000,sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 18,761.325.847,- dengan rasio realisasi dengan pagu anggaran yaitu 0,98

Dengan melihat anggaran tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2009 telah mengalami peningkatan/pertumbuhan anggaran, hanya pada tahun 2010 telah mengalami penurunan anggaran sebesar 37,66 % atau pada tahun 2009 pagu anggaran sebesar Rp. 50.640.848.775,- dan sampai tahun 2010 turun menjadi Rp. 18.761.325.847,- atau 37,66 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1.


56

Kabupaten Soppeng


57

Kabupaten Soppeng

BAB

III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Identifikasi masalah yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga dapat diuraiakan

beberapa permasalahan

antara lain

1).

Sumber Daya Manusia Tenaga Pengelola Pendidikan tidak professional hal

ini

dipengaruhi karena Masih rendahnya kemampuan pengelola pendidikan dilingkup dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sehingga dapat mempengaruhi terlambatnya laporan, data-data yang diminta dari sekolah maupun dilingkup UPTD Dinas Dikmudora kecamatan

, maupun di kantor Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga sendiri. Begitu pula tidak adanya tenaga pengelola pendidikan khususnya di SD dan masih kurangnya tenaga laboran, tenaga pustakawan di SD, SMP, SMA dan SMK, masih terbatasnya kemampuan

Staf pengelola dan perencana

pendidikan di kantor, begitu pula masih terbatasnya staf yang memiliki kompetensi tentang penggunaan TIK ( tekhnologi informasi dan Komunikasi ) baik dikantor Dinas Pendidikan, Kantor UPTD Dinas Dikmudora Kecamatan, dan di sekolah sementara volume kerja di kantor dan disekolah semakin banyak sehingga dapat mempengaruhi rendanhnya kinerja pendidikan.

Selanjutnya masalah yang dihadapi di sekolah yaitu Masih adanya pendidik yang mengajarkan mata pelajaran tidak sesuai dengan kompetensinya, masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1 khususnya SD, dan masih banyaknya tenaga honorer yang berijasah tidak sesuai dengan kompetensinya sebagai pendidik, masih terbatasnya pendidik Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

58

Kabupaten Soppeng yang yang memiliki kemampuan mengajar belum memenuhi standar yang diharapkan sehingga mempengaruhi meningkatnya angka

mengulang

kelas,

rendahnya

daya

siswa,

tidak

terpenuhinya target kurikulum, tidak terevaluasinya kinerja guru yang sudah bersertifikasi dllnya.

2).

Sarana dan Parasarana Masih terbatasnya

sarana dan prasarana pengelola

pendidikan baik di kantor UPTD kecamatan, di sekolah, maupun di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kabupaten, sehingga mempengaruhi tidak lancarnya kegiatan administrasi, pelaporan baik dari sekolah maupun dari kantor, hal ini disebabkan karena belum semua sekolah memiliki computer dan masih terbatas sarana TIK di Kantor UPTD maupun Di Dinas Pendidikan.

Selanjutnya belum semua sekolah memiliki laboratorium khususnya SMP dan SMA, untuk Fisika, Kimia, Biologi Bahasa, komputer, Multi Media dllnya, dan fasilitas pendidikan lainnya, begitu pula ruang kelas belum mencukupi, sehingga dapat mempengaruhi . Belum semua sekolah memiliki 1 set alat Peraga IPA, buku mata pelajaran pokok yang UN kan belum memenuhi SPM yang ditetapkan yaitu satu set setiap anak didik, dari semua keterbatasan sarana yang ada dapat mempengaruhi rendahnya daya serap penduduk usia sekolah masuk di sekolah, tingginya angka putu sekolah, mutu luaran masih rendah dllnya sehingga dapat menurunkan motivasi penduduk terhadap pendidikan.

3).

Perundang-undangan Setelah diberlakukannya PP.41 maka secara otomatis terjadi perubahan struktur organisasi dilingkup Dinas pendidikan pemuda dan olahraga, masih terdapat

bidang yang volume

kerjanya lebi besar sementara masih ada bidang lain yang volume Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

59

Kabupaten Soppeng kerjanya

sedikit,

sehingga

dapat

memepengaruhi

kinerja

pendidikan. Belum adanya Peraturan daerah tentang pendidikan yang

menjadi

suatu

aturan

dalam

melaksanakan

penyelenggaraan pendidikan. ini menjadi suatu acuan yang tentunya akan memiliki kekuatan hukum sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Begitupula dengan

adanya

Reformasi

kelembagaan

di

Kementerian

pendidikan nasional sehingga tidak relevan dengan struktur organisasi yang ada di Dinas pendidikan khususnya pada tugas pokok dan fungsinya, kesemuanya itu dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.

3.2

Telaah Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah a.

Telaah Visi dan Misi Program kepala Daerah. 1).

Telaah Visi Kepala Daerah a). Lebih maju maksudnya sesuai dengan kewenangan Dinas

Pendidikan

Kabupaten

pemuda

Soppeng,

dan

tentunya

Olahraga diharapkan

pemenuan hak-hak dasar pendidikan dimana untuk memajukan

pendidikan

tentunya

diharapkan

meningkatnya APK dan APM semua jenjang pendidikan

yang

tentunya

berdampak

pada

kesadaran masyarakat akan pendidikan, sehingga pelayanan

pendidikan

dari

semua

jenjang

pendidikan terlaksana dengan baik, adapun untuk memajukan

pendidikan

tentunya

diharapkan

dengan membangun SMP 1 atap, TK satu atap, dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dllnya.

b).

Berdaya Saing Maksud berdaya saing pada Visi tersebut diatas sesuai dengan RPJMD dimana dikatakan


60

Kabupaten Soppeng membaiknya kualitas sumber daya manusia, tentu kaitannya dengan Tupoksi Dinas Dikmudora yaitu meningkatkan

angka

lulusan

SD/MI/Paket

A,

SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C, serta meningkatkan nem rata-rata

semua jenjang

pendidikan mulai Pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah, begitu pula pelaksanaan lomba-lomba baik ditingkat provinsi maupun pada tingkat nasional.

c).

Religius dimaknakan sebagai tatanan masyarakat yang

agamis,

menjunjung

tinggi

etika

dan

moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, pada kalimat visi tersebut diatas

dapat

pendidikan

diwujudkan

melalui

berkarakter,

pelatihan

pesantren

kilat,

penyuluhan narkoba bagi siswa sehingga dapat menghindari akan bahaya narkoba terhadap siswa.

2).

Telaah Misi Kepala Daerah Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

lebih merata dan adil, pada Misi ini menunjukan bahwa diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar untuk merata dan adil, kaitannya dengan tupoksi Dinas pendidikan Pemuda

dan

pendidikan

Olaraga

yaitu

meningkatkan

layanan

baik pendidikan formal maupun non formal

yang merata di seluruh desa dan kelurahan.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Misi ini

difokuskan

pada

upaya

meningkatkan

kualitas

pendidikan, untuk mewujudkan Misi ini maka perlu dilakukan Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

pelatihan

kepada

pendidik

dan

tenaga 61

Kabupaten Soppeng kependidikan, meningkatkan kompetensi pendidik, serta memperbaiki sarana dan prasarana

pembelajaran dan

memenuhi alat-alat peraga pembelajaran. III.3.

Isu-Isu Strategis Pembangunan pendidikan masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan yaitu 1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan pendidikan untuk Pendidikan anak usia dini masih diperhadapkan pada beberapa masalah antara lain : Belum meratanya lembaga Paud pada setiap desa dan kelurahan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan Paud, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana Paud. Permasalahan ini dapat memberikan dampak

berupa

masih

rendahnya APK Paud, maupun APM Paud.

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat diperhadapkan berbagai masalah.antara lain : a.

Sekolah Dasar Masih

terbatasnya

sarana

dan

prasarana

pendidikan, pemerataan guru yang belum seimbang pada setiap kecamatan, tidak adanya tenaga administrasi di sekolah, masih tingginya pendidik yang memiliki kualifikasi < S1, juga masih banyaknya tenaga honorer yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya atau berkualifikasi SMA. Permasalahan ini dapat memberikan dampak berupa masih tingginya angka mengulang kelas, terlambatnya laporan dari sekolah, pendataan yang belum valid dllnya. b.

Sekolah Menengah Pertama


62

Kabupaten Soppeng Pada jenjang pendidikan sekola menenga pertama dapat diperhadapkan berbagai masalah antara lain masih berkurangnya penduduk usia 13-15 tahun masuk pada jenjang pendidikan SMP/MTs, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, masih kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, hal ini berdampak pada masih rendahnya APM SMP/Mts, masih tingginya angka droup out SMP.

c.

Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Pada jenjang pendidikan menengah juga dapat diperhadapkan berbagai masalah antara lain :

masih

kurangnya kesadaran penduduk untuk menyekolakan anaknya, tingginya biaya pendidikan, belum terpenuhinya pendidikan menengah kejuruan di semua kecamatan, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan hal ini berdampak pada rendahnya APK dan APM, Tingginya angka droup out, dan Mutu luaran masi rendah..

d.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan

masih

diperhadapkan berbagai permasalahan antara lain : masih tingginya pendidik yang berkualifikasi < S1, masih adanya pendidik mengajarkan mata pelajaran yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya, masih tingginya guru honor yang mengajar utamanya pada tingkat SD. Hal ini berdampak pada rata-rata nilai ujian nasional belum memenuhi harapan.

e.

Pendidikan Non Formal Untuk Pendidikan Non formal masih banyak diperhadapkan beberapa permasalahan antara lain masih


63

Kabupaten Soppeng rendahnya kesadaran penduduk khususnya penduduk buta aksara tentang pendidikan keaksaraan fungsional, begitu pula masih kurangnya pemahaman penduduk akan pentingnya pendidikan paket A maupun paket B dan paket C bagi tingkat

penduduk yang droup out, masih rendahnya kesejahteraan

tutor,

sarana

dan

prasarana

pendidikan formal yang masih terbatas, Belum tersedianya data base penduduk yang buta aksara, penduduk usia sekolah yang belum pernah sekolah, dan penduduk yang droup out. hal ini berdampak pada tidak akuratnya data yang

tersedia sehingga sulit

untuk mengidentifikasi

perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. f.

Pembinaan ke Pemudaan Untuk Pembinaan kepemudaan

banyak juga

permasalahan yang dihadapi terutama pada

belum

tersedianya data base bagi pemuda yang memiliki keterampilan

hidup,

sarana

kepemudaan

masih

terbatas,

Pembina

kelompok

binaan

sehingga berdampak pada

dan

prasarana

keterampilan

pemuda

masih

untuk tekhnis kurang,

sulitnya mengidentifikasi

pemuda untuk melaksanakan program pelatihan. g.

Pembinaan Ke Olah ragaan Untuk pembinaan keolahragaan banyak juga mengalami permasalahan antara lain, Kualifikasi pelatih pada sebagian besar cabang olah raga masih sangat rendah, , sarana dan prasarana olahraga masih terbatas sehingga berdampak pada belum adanya cabang olahraga yang diunggulkan untuk dijadikan olahraga unggulan di daerah.


64

Kabupaten Soppeng

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI Visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dirumuskan dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Definitif periode 2011-2015 hasil pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang merupakan visi

dan

misi

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng.

Visi

tersebut

adalah

“Terwujudnya Soppeng Yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius” Dengan mengacu pada visi tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal dan eksternal termasuk budaya dan tata-nilai dalam masyarakat, visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai “Merata dalam mutu, berbudaya, berdayasaing yang dilandasi iman dan taqwa.”

Merata dalam mutu bermakna bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng harus merata pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan tanpa membedakan wilayah dan letak geofrafis. Berbudaya bermakna bahwa peningkatan mutu pendidikan dilakukan harus tetap dalam bingkai budaya yang luhur. Berdaya-saing bermakna bahwa luaran pendidikan memiliki kemampuan bersaing baik luaran dalam negeri maupun luar negeri.

Misi pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2011-2015 salah satunya adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil dan meningkatkan sumber daya manusia dari misi tersebut merepresentasi suatu kebulatan tekad bersama untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju, merata dan adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Kondisi yang lebih baik dan lebih maju harus tercapai di semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Berpijak pada Visi tersebut, maka misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai berikut:


65


Menata sistem layanan pendidikan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Peningkatan efektivitas pembelajaran dengan mengembangkan budaya mutu,

Pendidikan

Berkarakter

pada

proses

pembelajaran

untuk

mempersiapkan peserta didik yang berkualitas dalam IPTEK dan IMTAQ. 3.

Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang merata sesuai dengan kebutuhan

4.

Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada semua unit dan satuan pendidikan

5.

Memperbaiki Tata kelola yang dapat menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.

TATA NILAI Tata nilai dimaksudkan sebagai acuan moral bagi setiap pelaku dan pemberi layanan pendidikan dalam bersikap, melakukan proses kegiatan dan menghasilkan keluaran layanan pendidikan. Tata nilai itu sendiri digali dari nilainilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat dan masih dipertahankan sebagai sesuatu yang disakralkan dalam bertindak dan bersikap yang diharapkan menjadi acuan dasar serta arah pengembangan kinerja seluruh jajaran pengelola pelayanan pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Ketercapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng akan terjamin manakala pelaksanaannya senantiasa mengacu pada tatanilai yang telah disepakati tersebut. Tata nilai ini dibangun dengan mengacu pada 3 budaya yang menjadi pilar yaitu: (a) budaya mutu, (b) budaya malu dan (c) budaya kerja. Berdasarkan ketiga budaya di atas, tata nilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai berikut:

Budaya mutu Menjadikan mutu sebagai suatu budaya yang harus mendasari setiap gagasan dan pemikiran tentang pendidikan. Dengan berdasar dari budaya mutu tersebut dirumuskan tata-nilai tentang mutu sebagai berikut: Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

66

Kabupaten Soppeng

1)

Kesenjangan mutu antar sekolah dalam kabupaten di Soppeng lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan mutu sekolah antar kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi mutu sekolah di Kabupaten Soppeng sangat tinggi. Tingginya variasi tersebut berakibat pada sulitnya meningkatkan kinerja pendidikan secara keseluruhan pada tingkat kabupaten. Salah satu cara untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng adalah melalui percepatan pemenuhan kebutuhan pendidikan pada sekolah-sekolah yang berkinerja rendah atau meningkatkan pemerataan dalam mutu secara keseluruhan.

Budaya malu Berupaya menjadikan malu sebagai suatu budaya bagi semua insan pendidikan (budaya siri’), mulai dari pejabat dan staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, guru, sampai ke peserta didik. Budaya malu dimaksudkan bahwa seseorang malu berbuat sesuatu yang melanggar agama, malu melanggar hukum, malu melanggar adat dan budaya, malu jika tidak berprestasi dan malu jika berlaku tidak jujur. Budaya ini dimaknai oleh pepatah bugis yang berbunyi: 2)

“Duami riala sappo, unganna panasae na belo kanuku” –“dua hal yang harusnya dijadikan pengaman (sappo) dalam hidup menjalani kehidupan yaitu jujur (lempu) dan bersih (paccing),” maknanya untuk hidup tenang harus memiliki dua sifat yaitu jujur dan bersih.

Budaya kerja Berupaya membangun suatu etos kerja yang kuat bagi setiap insan pendidikan, mulai dari pembuat keputusan/kebijakan sampai pada peserta didik agar menjadikan kerja keras sebagai suatu falsafah dalam mencapai kondisi yang lebih baik. Budaya kerja ini didasari dua hal di bawah ini, yaitu: 3)

Yassisoppengi Soppeng, tekad bersama untuk mangadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

4)

Resopa temmangingi malomo naletei pammase dewata. Hanya dengan berkerja keras kita akan mampu meraih hasil yang maksimal.


67

Kabupaten Soppeng

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1. Tujuan Merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan sekaligus akan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut. Tujuan dirumuskan guna menetapkan pencapaian misi secara spesifik, terukur, realistik, relevan dan terikat waktu. Perumusan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, yang merupakan tujuan pembangunan pendidikan 2011-2015, dilakukan dengan mempertimbangkan harapan publik dalam pembangunan sektor pendidikan. Rumusan tujuan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam

lebih

memahami

tujuan

yang

harus

dicapai

dan

dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

T1.

Meningkatkan pelayanan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

T2.

Meningkatkan Mutu pendidikan dengan mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ

T3.

Meningkatkan Mutu sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan satuan pendidikan.

T4.

Meningkatkan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada setiap jenis dan satuan pendidikan

T5.

Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan yang dapat menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.

4.2.2. Sasaran Untuk memudahkan implemenatsi dan pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai 2015 mendatang. Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut:


68


Meningkatkan Pelayanan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sasarannya : 1). Meningkatnya APK PAUD 2). Meningkatnya APM SD/Paket A 3). Meningkatnya APK SMP/Paket B 4). Meningkatkan APK SMA/SMK 5). Tuntasnya Buta Aksara tingkat Lanjutan 6). Meningkatnya angka melanjutkan siswa SD ke SMP 7). Meningkatnya Melanjutkan SMP ke SMA sederajat 8). Menurunnya angka putus sekolah SD 9). Menurunnya angka putus sekolah SMP 10).Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK

2.

Meningkatkan Mutu pendidikan dengan mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ Sasarannya : 1. Meningkatnya Angka Lulusan SD 2. Meningkatnya Nem Rata-rata SD 3. Menurunnya angka mengulang kelas 4. Meningkatnya Angka Lulusan SMP 5. Menurunnya angka mengulang kelas 6. Meningkatnya Nem Rata-Rata SMP 7. Meningkatnya Angka Lulusan SMA 8

Menurunnya Angka Mengulang Kelas SMA

9. Meningkatnya Nem Rata-rata SMA 10. Meningkatnya Angka Lulusan SMK 11. Menurunnya Angka Mengulang Kelas SMK 12. Meningkatnya Nem Rata-Rata SMK 13. Menurunnya angka mengulang kelas

3.

Meningkatkan Mutu sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan satuan pendidikan. Sasarannya : 1. Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk.


69

Kabupaten Soppeng 2

Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap murid.

3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada setiap jenis dan satuan pendidikan.

4.

Meningkatkan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada setiap jenis dan satuan pendidikan

Sasarannya : 1. Meningkatnya pendidik yang berkualifikasi S1/D4 2. Meningkatnya Pendidik yang bersertifikasi. 3

Meningkatnya sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi.

5.

Memperbaiki sistem pengelolaan/manajemen yang dapat menjamin terselenggaranya layanan pendidikan

1. Berkembangnya pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah pada semua jenis dan jenjang sekolah. 2. Terakreditasinya sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah. 3. Tersusunnya RPS pada setiap satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) sampai tahun 2015. 4

Tersedianya Data pendidikan, Rencana Kerja, dan Laporan Keuangan setiap tahun

5. Tersedianya Data Pemuda dan keolahragaan

4.3. STRATEGI 1. Pendidikan Anak Usia Dini a.

Fokuskan pembangunan TK Pembina setiap kecamatan sebagai TK percontohan di kecamatan

b.

Mendorong

masyarakat

untuk

mengembangkan

PAUD

dengan

memberikan fasilitas alat pembelajaran. Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

70


Meningkatkan Kompetensi Pendidik Paud melalui pelatihan.

d.

Mengembangkan TK Satu Atap pada daerah yang belum terjangkau PAUD

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun a.

Mengembangkan SD kelas jauh terhadap daerah yang tidak terjangkau pendidikan dasar SD/MI

b.

Memperkecil angka

mengulang kelas khususnya pada kelas awal

dengan menempatkan tenaga pendidik yang profesional dikelas awal. c.

Memperkecil disparitas mutu layanan pendidikan dengan memberi perhatian pada sekolah: 1) Rehabilitas ruang kelas dalam kondisi rusak sedang 2) Pengadaan buku mata pelajaran pokok 3) Mengembangkan SMP Satu Atap

di daerah yang sulit terjangkau

pendidikan SMP sederajat. 4) Pengadaan guru kelas 5) Mengembangkan SMP untuk mencapai status Sekolah Standar Nasional (SSN) pada sekolah yang berkinerja baik 6) Perintisan SMP Bertaraf Internasional (SBI) dari sekolah yang berstatus SSN. 3. Pendidikan Menengah a.

Fokus pada peningkatan APK SM

dengan membangun Pendidikan

Kejuruan di setiap Kecamatan. b.

Fokus pada peningkatan mutu dan daya saing SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan SMA:

c.

Penyediaan sarana belajar yang memadai, khususnya kebutuhan pengembangan keahlian khusus.

d.

Pengembangan SMK yang berbasis keunggulan local

e.

Membuka jurusan/keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan regional

f.

Pengembangan SMA unggulan (rintisan untuk SBI) pada SMA yang berkinerja baik dan memperoleh rata-rata nilai Ujian Nasional tertinggi.


71

Kabupaten Soppeng

4. Pendidikan Non Formal a.

Penuntasan

Buta

Aksara

tingkat

Lanjutan

melalui

pendidikan

keterampilan. b.

Pengembangan Paket C pada

c.

Pengembangan keterampilan hidup, khusus bagi anak putus sekolah dan tidak melanjutkan

5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. a. Pengadaan guru kelas b. Meningkatkan kualifikasi akademik guru SD yang belum S1/D4 menjadi S1/D4. c. Meningkatkan kualifikasi akademik guru SMP yang belum S1/D4 menjadi S1/D4. d. Meningkatkan kualifikasi akademik guru SMA/SMK yang belum S1/D4 menjadi S1/D4. e. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti ,kebanggaan sebagai warga negara,peduli kebersihan,peduli lingkungan ,dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan. 6. Bidang Kepemudaan a. Meningkatkan jumlah wirausahawan muda, khususnya bagi lulusan SM yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. b. Menurunkan jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda c. Meningkatkan peran serta partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. d. Menurunkan angka kriminalitas yang dilakukan pemuda. 6. Bidang Olahraga a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesegaran jasmani. b. Meningkatan kualitas olah raga yang berkembang di masyarakat. c.

Meningkatkan prestasi olahraga tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.


72

Kabupaten Soppeng

7. Manajeman Layanan Pendidikan a. Mendorong organisasi sekolah yang lebih demokratis, transparansi, efisien, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat. b. Memotivasi sekolah untuk melaksanakan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di setiap sekolah.

E. KEBIJAKAN Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan (2011- 2015) yaitu: 1. Penerapan otonomi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. 2. Menghilangkan hambatan biaya pendidikan bagi Jenjang Pendidikan SD dan SMP ( Pendidikan Gratis dan Dana Bos ). 3. Penerapan Sistem akuntabilitas bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. 4. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 5. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal. 6. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kepengawasan

di semua

sebagai fungsi

jenjang pendidikan dengan menerapkan sistem

monitoring dan evaluasi yang diperketat dengan diikuti penyampaian laporan dan tindak lanjut. 7.

Memberikan

Dukungan

pada

sekolah

swasta

yang

menyelenggarakan

pendidikan termasuk madrasah. 8. Mengembangkan pendidikan melalui peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun dan menumbuhkabudaya olahraga dan prestasi.


73

Kabupaten Soppeng

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN , DAN PENDANAAN INDIKATIF A. UMUM Pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng didesain mengacu pada dan dalam rangka memenuhi harapan dan target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

Peraturan

perundang-undangan

yang

dimaksud termasuk dokumen perencanaan terkait antara lain adalah RPJM Daerah Bupati/Wakil Bupati Soppeng terpilih, Renstra Departemen Pendidikan Nasional, dan Renstra Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Program-program pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng dalam periode 2011 sampai 2015 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng diharapkan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber dana yang ada, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD Provinsi) serta berbagai dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang terhimpun dalam APBD Kabupaten Soppeng.

Semua itu dimaksudkan untuk dapat memberikan

andil yang signifikan pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN Berdasarkan hasil analisis kondisi nyata profil pendidikan dikaitkan dengan harapan-harapan yang diinginkan

mulai tahun 2011 sampai

tahun 2015

mendatang, maka disusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan mampu mencapai kondisi yang diinginkan dengan

Mengingat

keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai belanja pendidikan, maka strategi pembiayaan pendidikan Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun ke depan disusun berdasarkan skala prioritas. Penentuan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: a) keberpihakan Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

74

Kabupaten Soppeng pemerintah daerah Kabupaten Soppeng kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan penduduk di lokasi terpencil;

b) adanya perubahan

kebijakan

pendidikan pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik jalur formal maupun non-formal, serta untuk menjawab komitmen dan kepentingan nasional; dan c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan daerah dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Soppeng. Dana untuk urusan pendidikan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2011-2015 disajikan pada table 5.1 berikut ini.

a. Program pelayanan administrasi perkantoran Sasaran program adalah tata-kelola pelayanan administrasi perkantoran terarah dengan baik. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan dan rencana anggaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 di atas 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dengan jumlah

anggaran yang ditrencanakan sebanyak 2) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 3) Penyediaan jasa Admiistrasi Keuangan 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5) Penyediaan bahan logistic 6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sasaran program adalah meningkatkan mutu sarana dan prasarana serta memperlancar operasional perkantoran. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 2) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 3) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 4) Pemeliharaan rutin berkala mebiler Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

75

Kabupaten Soppeng 5) Pemeliharaan rutin berkala teman, tempat parkir dan halaman kantor 6) Pemeliharaan rutin berkala alat rumah tangga 7) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 8) Pembangunan gedung kantor 9) Pengadaan mebiler 10) Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sasaran program adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2) Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sasaran program adalah Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2. Program Kegiatan Pelayanan terhadap Akses Pendidikan

(

Program Utama ) a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Sasaran program adalah Pembinaan anak usia dini sebelum masuk SD/MI. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan gedung sekolah 2) Penambahan ruang kelas sekolah 3) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 4) Pengadaan mebiler sekolah 5) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6) Pelatihan kompetensi pendidik Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

76

Kabupaten Soppeng

b. Program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun Sasaran program adalah tertampungnya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun di tingkat SD/MI atau sederajat dan SMP/MTs atau sederajat sehingga memungkinkan meningkatnya APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Penambahan ruang kelas sekolah 2) Penambahan ruang guru sekolah 3) Pengadaan mebeler sekolah 4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5) Pembangunan

Laboratorium

dan

Ruang

Praktikum

sekolah

(

Bahasa,Komputer,IPA,IPS dll )Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7) Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, guru dan penjaga sekolah 8) Penyediaan Bantun Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren salafiahdan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP 9) Pendidikan Gratis 10) Pelatihan kompetensi pendidik 11) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs 12) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS di satuan pendidikan dasar) 13) Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa 14) Pelatihan penyusunan kurikulum 15) Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan 16) Penyelenggaraan Paket A setara SD 17) Penyelenggaraan Paket B setara SMP 18) Monitoring evaluasi dan pelaporan

c. Program pendidikan menengah Sasaran program adalah tertampungnya lulusan SMP/MTs atau sederajat masuk ke tingkat

menengah atas


sehingga memungkinkan

peningkatan

APK

77

Kabupaten Soppeng SMA/SMK/MA. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan

laboratorium

dan

ruang

praktikum

sekolah

(Bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 2) Penambahan ruang kelas sekolah 3) Pembangunan ruang perpustakaan sekolah 4) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6) Pengadaan mebiler sekolah 7) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 8) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 9) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 10) Pelatihan kompetensi pendidik 11) Pelatihan penyusunan kurikulum 12) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 13) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 14) Penyelenggaraan paket C setara SMU

d. Pendidikan non-formal Sasaran program adalah tercipatanya masyarakat yang mampu menulis, membaca Bahasa Indonesia yang baik sehingga terhindar dari buta aksara. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan pendidikan keaksaraan

e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran

program

adalah

meningkatnya

kualitas

pendidik

dan

tenaga

kependidikan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Renstra Dinas Dikmudora 2011-2015

78

Kabupaten Soppeng 3) Pembinaan kelompok kerja guru 4) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 5) Pengembangan Sistem Perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga Kependidikan 6) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 7) Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG )

f.

Program manajemen pelayanan pendidikan Sasaran program adalah terlibatnya secara optimal komite sekolah dan dewan pendidikan dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 2) Penyusunan profil pendidikan 3) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 4) Penggandaan

Naskah;

Pendistribusian;Pencetakan

SLB;SMP/MTs;SMA/MA/SMK

dan

LJK

Pemanatauan

UNAS UAN/UN

SLB;SD/MI;SMP/MTs;SMA/MA/S 3. Program dan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Sasaran program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan pemuda yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas insan pelaku, pembina, praktisi dan pendukung olaharga. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pendataan potensi kepemudaan

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan


79

Kabupaten Soppeng Sasaran program adalah terbinanya para pemuda untuk berperan dalam kegiatan pembangunan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 2) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda 3) Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan

c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Sasaran program adalah meningkatnya berwiraswasta bagi pemuda. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Sasaran program adalah meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dirancang kegiatan sebagai berikut: 1) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2) Penyelenggaraan kompetisi olahraga 3) Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah

e. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Sasaran program adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana olahraga. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka dirancang kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 2) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

C. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu ukuran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan satuan/volume kegiatan pertahun , untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 5.1 pada lampiran renstra ini.


80

Kabupaten Soppeng

E. Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif yang dimaksud adalah rencana anggaran atau pembiayaan pendidikan

yang

akan

dialokasikan

berdasarkan

program

kegiatan

yang

direncanakan selama 5 tahun atau dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :


81

Kabupaten Soppeng

B A B VI INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja yang digunakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga teridiri dari

a). Masukan

(Input ) yaitu sesuatu

pelaksanaan kegiatan dan program untuk menghasilkan out put

yang

dapat terlaksana

dibutuhkan

agar

yang memungkinkan

antara lain sumber daya manusia, dana, material,

waktu, tekhnologi dsbnya, b). Keluaran ( Out Put ) adalah segala sesuatu berupa produk /jasa ( fisik atau non fisik ) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, c) Hasil ( Out Come ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Hasil ( out Come ) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD, serta Visi dan Misi Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng. Adapun Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD adalah membaiknya Indeks pembangunan manusia ( IPM), Untuk mendukung pencapaian target tersebut, akan diupayakan angka partisipasi murni (APM) SD/MI meningkat menjadi di atas 97,00 persen (saat ini 95,91 persen) untuk itu masi perlu adanya pendirian kelas jauh SD di desa-desa yang

belum terjangkau pendidikan SD

sederajat , begitu pula dengan APM SMP/MTs meningkat menjadi 75,00 persen (saat ini 63,29 persen)

diharapkan adanya pembangunan SMP

Satu Atap di

daerah yang masi sulit dijangkau pendidikan SMP sederajat, begitu pula Sosialisasi terhadap pendidikan melalui pakat A atau B terhadap penduduk yang droup out, dan penduduk usia sekolah yang belum pernah sekolah, Begitu pula dengan APM SMA/SMK/MA diharapkan meningkat 70 % hal ini diharapkan adanya Pendidikan


82

Kabupaten Soppeng kejuruan di semua kecamatan sehubungan meningkatnya jumlah siswa setiap tahun pada pendidikan kejuruan, dan perlunya ada Pendidikan Gratis pada pendidikan menengah karena dilihat pada pendidikan menengah biaya pendidikan lebih tinggi dibandingka pada pendidikan SMP/MTs atau SD/MI. meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B menjadi

99% hal ini

diharapkan bahwa pendidikan gratis dapat menurunkan angka putus sekolah begitupun juga dengan dana BOS. Kaitannya dengan meningkatnya APM tentunya dibarengi meningkatnya jumlah siswa masuk SMP begitu pula dengan pendidikan menengah. selajutnya menurunnya angka putus sekolah SD menjadi 0,28 % hal ini karena penerapan pendidikan gratis, perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran, begitu pula angka putus sekola SMP diharapkan menurun menjadi 0,50 % dan angka putus sekolah SMA/SMK/MA turun menjadi mendukung menurunya angka putus sekolah tersebut maka

1 %. Untuk masih

perlu

pendidikan gratis tetap dilanjutkan ada pendidikan Dasar SMP, sedangkan pendidikan

menengah, angka melanjutkan ke SMA dapat mencapai 97 %.

Meningkatnya angka Lulusan SD, SMP dan SMA/SMK siswa per buku

meningkat menjadi 1 : 1

diharapkan bahwa rasio

setiap mata pelajaran untuk SD,

Peningkatan kualifikasi guru SD,SMP/SMA/SMK

menjadi S1/D4,

masih perlu

pelatihan peningkatan kompetensi Guru agar mutu siswa meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6.1.


83

Kabupaten Soppeng

BAB VII PENUTUP Dalam membangun Kabupaten Soppeng khususnya sektor Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada saat ini dan yang akan datang, maka harus dilakukan pendekatan pembangunan

dengan

memperhitungkan

prinsip

akuntabel,

transparansi,

demokratis yang tentunya dapat menjadi acuan dalam penjabaran Pembangunan Jangka Menengah pemerinta daerah

dan

Rencana

Kabupaten Soppeng. Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rencana Strategis merupakan Rencana Strategis 2011 – 2015

yang menjadi

acuan perencanaan dan pelaksanaan proses pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga

kurun waktu 5 tahun (2011 – 2015). Penyusunan rencana ini dilakukan

dengan mempertimbangkan aspek hasil identifikasi masalah terhadap kondisi dan keadaan saat ini dan selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Di samping itu diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama dan mengembangkan budaya transparansi

serta dapat dipedomani bagi pengelola

pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan sampai tahun 2015. Oleh karena itu, atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu dan mendorong tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ini dengan baik, kami ucapkan terimakasih


84

Kabupaten Soppeng Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, sehingga dapat terwujud Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng,14 Januari 2011 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng,

Dra. Hj. A. Endang Supiati, M.M. Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19540924 198003 2 006


85

BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Soppeng 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents