BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011. (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. (2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 (1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan RKPD Tahun 2016. Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 29 Mei 20154 Mei 2013 BUPATI SOPPENG

H. ANDI SOETOMO Diundangkan di Watansoppeng Pada tanggal : 01 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

H. SUGIRMAN DJAROPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 14

RRENCANA KERJA PEMERI NTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2016

DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI ..................................................................................................

i

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 ........................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1.2. Landasan Hukum .................................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan ................................................................. 1.5.1. Maksud ......................................................................... 1.5.2. Tujuan ..........................................................................

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN . CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ...... 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................ 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ...................................... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .................... 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................ 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................ 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................... 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................ 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah ..................................... 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .................................... 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ........................... 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai . Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................... 2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah…………….... 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................... 2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................ 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan . Pemerintahan Daerah ...................................................

RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

I-1 I-1 I-3 I-6 I-6 I-7 I-7 I-7

II - 1 II - 1 II - 1 II - 10 II - 10 II - 20 II - 21 II - 22 II - 23 II - 44 II - 48 II - 48 II - 49 II - 49 II - 50 II - 53 II-152 II-162 II-162 II-165

i

RRENCANA KERJA PEMERI NTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2016

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ………………………. ............................ III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan ........ Tahun 2016 ..................................................................... III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 ........................................... III - 3 3.2. Kerangka Pendanaan ............................................................... 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................ 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................... 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................... 3.2.4. Penalaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..........................

III - 4 III - 5 III - 7 III - 9 III -10

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .. TAHUN 2016 ................................................................................... 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah ................................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .......................................... 4.2. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan ....................

IV - 1 IV - 2 IV - 23 IV - 25

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ......

V -1

BAB VI PENUTUP ........................................................................................

VI - 1


ii

RENCANA KERJA PEMERI NTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR

: 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 MEI 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara

sistematis,

terarah,

Pembangunan

Daerah

Pembangunan

Tahunan

terpadu

(RKPD) Daerah

dan

atau

berkelanjutan.

disebut

merupakan

juga

Rencana

dengan

penjabaran

dari

Kerja

Rencana dokumen

perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Rancangan Awal RKPD merupakan arahan dan panduan bagi SKPD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun perencanaan. Rancangan Awal RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (n-1), rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

I-1


RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016

mengacu pada RKP Tahun 2016,

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 merupakan tahun masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2016 selain melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan perubahan-perubahan

yang terjadi baik lingkungan internal maupun di

lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui

Forum

(Musrenbang)

tahunan

dan

Musyawarah

memperhatikan

Perencanaan hasil

evaluasi

Pembangunan pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat. Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2016 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.


I-2


RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 yang memuat prioritas pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Seluruh satuan kerja

dijajaran Pemerintah Kabupaten

Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBDPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun 2016. Tersusunnya

RKPD

Kabupaten

Soppeng

ini

diharapkan

dapat

mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng

sebagai daerah

pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup. 1.2.

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);


I-3


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

tentang

kepada Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

I-4


13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 20122032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan

dan

Penganggaran

Partisipatif

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng; 23. Peraturan

Bupati

Soppeng

Nomor

43/PER-BUP/XII/2014

tentang

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015.


I-5


1.3.

Hubungan Antar Dokumen Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaransasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakankebijakan

untuk

melaksanakannya;

serta

(v)

SKPD

yang

mempunyai

kewenangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Soppeng akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dimaksudkan sebagai

upaya

memenuhi

kebutuhan

daerah

terhadap

suatu

rencana

Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2015, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2016. Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 oleh BAPPEDA Kabupaten Soppeng

yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

I-6


dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati . Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program sampai dengan tahun berjalan serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III.

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKANGKA PENDANAAN Menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2015), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2016. BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2016.

BAB VI.

PENUTUP Memuat tentang kaidah pelaksanaan.

1.5.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2016.


I-7


Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2016 ini juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2016 yang sesuai dengan RJMD Kabupaten Soppeng; 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2016; 3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016; dan 4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. 5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan

tujuan

perencanaan

dan

penganggaran

tahunan

pembangunan daerah; 6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng; 9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaang perlu disampaikan kepada pemerintah.


I-8


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 1. Aspek Geografis Kabupaten Soppeng secara geografis terletak antara 40 060 LS dan 40 320 Lintang Selatan dan 1190 420 180 BT dan 1200 060 130 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah : 

Sebelah utara, Kabupaten Soppeng berbatasan dengan Kabupaten Sidrap;



Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone;



Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone;



Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru; Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan

luas wilayah 1.500 km2. Luas daratan ± 700 Km² berada pada ketinggian ratarata ± 60 meter di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian ± 120 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada sekitar ± 24o sampai dengan ± 30o dengan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.

Luas daerah tersebut terdapat 59.009

bangunan rumah tempat tinggal,, sebagaimana pada tabel berikut ; Tabel. 2.1 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Jumlah Bangunan Rumah No.

Kecamatan

(Unit)

1.

Lalabata

11.183

2.

Marioriwawo

11.322

3.

Lilirilau

10.365

4.

Donri-Donri

6.364

5.

Liliriaja

7.068

6.

Marioriawa

7.619

7.

Ganra

3.044

8.

Citta

2.044

Jumlah

59.009


II - 1


Berdasarkan komposisi penggunaan lahan, luas lahan persawahan mengalami peningkatan dari 27.567 Ha pada tahun 2012 menjadi 27.738 Ha dan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 28.144 Ha. Secara rinci, pola penggunaan lahan sebagai berikut : a.

b.

Lahan Sawah

=

28.144 Ha

- Irigasi

=

23.506 Ha

- Tadah Hujan

=

4.638 Ha

Lahan Kering

=

Lahan Pertanian Bukan Sawah

=

67.806 Ha

- Tegal/Kebun

=

28.169 Ha

- Ladang/Huma

=

3.928 Ha

- Perkebunan

=

6.626 Ha

- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat

=

4.528 Ha

- Tanah Gembala/Padang Rumput

=

846 Ha

- Lahan sementara tidak diusahakan

=

2.752 Ha

-

=

20.957 Ha

=

54.050 Ha

Lainnya (Tambak,Kolam, Empang,

Hutan Negara dll) Lahan

Bukan

Pertanian

(Jalan,

permukiman, perkantoran, sungai , dll Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut : a.

Gunung nene Conang ± 1.463 m dpl

b.

Gunung Sewo ± 860 m dpl

c.

Gunung Lapancu ± 850 m dpl

d.

Gunung Bulu Dua ± 800 m dpl

e.

Gunung Paowengeng ± 760 m dpl Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol,

Gromusol, Mediterian Coklat, Regusol, Aluuvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan; sebagai berikut : 1.

Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediterian Coklat;

2.

Kecamatan Liliriaja; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;

3.

Kecamatan Citta; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;

4.

Kecamatan Ganra; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;

5.

Kecamatan Lilirilial; Aluvial, Coklat Kelabu, Gromusol/Kelabu Tua KekuningKuningan;


II - 2


6.

Kecamatan Lalabata; Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediterian Coklat, Regusol dan Litosol;

7.

Kecamatan Marioriawa; Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediterian Regusol dan Litosol;

8.

Kecamatan Donri-Donri; Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediterian Regusol dan Litosol.

2. Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga akhir tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng adalah 250.996 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.500 jiwa dan perempuan sebanyak 129.496 jiwa. Kecamatan yang terpadat adalah Liliriaja yaitu sekitar 309 jiwa per km2 dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 94 jiwa per km2. Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut; Tabel 2.2 Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Kecamatan

Luas

Penduduk

Area

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Marioriwawo

300

25.876

27.048

52.924

Lalabata

278

24.664

25.476

50.140

Liliriaja

96

14.280

15.446

29.726

Ganra

57

5.794

6.469

12.263

Citta

40

4.142

4.639

8.781

Lilirilau

187

19.967

21.751

41.718

Donri-Donri

222

12.154

13.224

25.378

Marioriawa

320

14.623

15.443

30.066

1.500

121.500

129.496

250.996

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 3


dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Total

0–4

7.664

7.059

14.723

5–9

9.371

8.865

18.236

10 – 14

11.596

10.810

22.406

15 – 19

11.534

10.980

22.514

20 – 24

9.030

9.101

18.131

25 – 29

8.164

8.117

16.281

30 – 34

8.751

8.948

17.699

35 – 39

8.666

9.345

18.011

40 – 44

9.513

10.153

19.666

45 – 49

8.573

9.407

17.980

50 – 54

6.696

8.290

14.986

55 – 59

5.783

7.429

13.212

60 – 64

5.170

6.161

11.331

65 – 69

4.131

5.489

9.620

70 – 74

3.034

3.884

6.918

75+

3.824

5.458

9.282

Jumlah

121.500

129.496

250.996


Penduduk Kabupaten Soppeng bekerja di berbagai sektor lapangan usaha.

Dan sektor pertanian menjadi sektor tertinggi yang menyerap tenaga

kerja terbesar setelah sektor lainnya, selain perdagangan, restoran, hotel dan industri sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4.


II - 4


Tabel 2.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Lapangan Usaha

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

38.912

1.020

39.932

60

24

84

dan

1.181

404

1.585

Jasa Kemasyarakatan, Sosial &

28.168

8.937

37.105

53.179

119.111

172.290

121.500

129.496

250.996

Pertanian Industri Perdagangan,

Restoran

Hotel Perorangan Lainnya Jumlah


a. Potensi Pengembangan Wilayah 1. Pertanian Kabupaten Soppeng termasuk salah satu daerah penghasil pangan utama di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 jumlah produksi padi (GKG) di Kabupaten Soppeng mencapai 299.367 ton dengan tingkat produktivitas 58,86 ton meningkat di banding tahun 2013 yaitu sebesar 275.164 ton dan tingkat produktivitas 57,26 ton, Sedangkan hasil produksi jagung (pipilan kering) pada tahun 2014 mencapai 35.811 ton dengan tingkat produktivitas 51,69 ton, meningkat dibanding tahun

2013 sebesar 27.201 ton dengan tingkat produktivitas 44.75 ton.

Untuk tanaman kedele (biji kering) hasil produksi pada tahun 2014 adalah 4.229 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 17,64 ton

sementara

pada tahun 2013 adalah 7.858 ton dengan tingkat produktivitas 16.74 ton. Secara umum untuk masing-masing komoditi ada beberapa faktor yang

mempengaruhi

tingkat

produksi

seperti

iklim,cuaca,

tingkat

kesuburan.hara tanah, sarana dan prasarana pertanian, metode bercocok tanam dan faktor terkait lainnya. 2. Perkebunan Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Soppeng cocok untuk berbagai jenis tanaman perkebunan. Luas areal lahan perkebunan yang potensial adalah 32.577,45 Ha untuk ditanami berbagai jenis komoditi yang terdiri dari Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi Robusta, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Kemiri, Vanili, Aren, Tembakau, Kapas dan Nilam. Produksi Kakao sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 5


adalah 12.360 ton sedikit meningkat dibanding tahun 2013

yang

mencapai 12,359.74 ton, sedangkan produksi tembakau pada tahun 2014 sebanyak 45,38 ton menurun dibanding tahun 2013 sebanyak 104,85 ton. Komoditi Kelapa Dalam pada tahun 2014 adalah 3.780,90 ton dan komoditi Kemiri adalah 1.140,10 ton.

3. Peternakan Sistem pemeliharaan ternak di daerah ini pada umumnya masih dalam skala rumah tangga. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan untuk menambah pendapatan. Populasi ternak besar pada tahun 2014 mencapai 43.275 ekor meningkat dibanding tahun 2013 yang lalu yaitu 36.561 ekor, demikian halnya populasi ternak kambing pada tahun 2013 yaitu 13.486 ekor meningkat menjadi 19.555 ekor pada tahun 2014. Selanjutnya untuk ternak unggas, animo masyarakat terhadap pemeliharaan unggas cukup besar. Populasi ternak unggas pada tahun 2014 mencapai 1.393.911 terdiri dari ternak ayam buras sebanyak 657.128 ekor, ayam ras 509.095 ekor, broiler 64.043 ekor dan itik dan entok 163.645 ekor, meningkat dari tahun 2013 dengan rincian populasi ternak unggas ayam buras sebanyak 597.389 ekor, ayam ras sebanyak 267.208 ekor, ayam broiler 54.601 ekor dan itik 106.328 ekor. Pada umumnya populasi ternak unggas meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya.

4. Perikanan Produksi perikanan di Kabupaten Soppeng di dominasi oleh perikanan darat dengan luas areal penangkapan ikan 3.056 Ha dengan rincian danau seluas 2.200 Ha, sungai seluas 640 Ha, dan rawa seluas 216 Ha. Produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan yang

menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa,

maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2013 mencapai 3.173,2 ton dan pada tahun 2014 produksinya menjadi 3.427,7 ton. Jenis ikan yang diproduksi antara lain ikan mas/karper, sepat, tawes, gabus, nila dan lainlain. Dari total produksi ikan segar ini, 50 persen berasal dari Kecamatan Marioriawa dan sekaligus merupakan wilayah dengan potensi paling besar untuk dikembangkan. Selain itu, juga terdapat kegiatan budidaya ikan (empang), namun luasan dan produksinya belum signifikan.


II - 6


5. Kehutanan Salah satu produksi hutan yang pernah menonjol di Kabupaten Soppeng adalah benang sutera yang dihasilkan dari ulat sutera, namun pada tahun ini terjadi penurunan baik dari luas tanam murbei, jumlah petani maupun produksi kokon dan benang. Persuteraan alam dikembangkan di Kecamatan Lalabata, DonriDonri,

Kecamatan

Marioriawa,

Marioriwawo,

dan

Liliriaja.

Jumlah

kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan ini mencapai 7 kelompok dengan jumlah anggota (petani sutera) sebesar 935 orang. Pada tahun 2014, luas areal tanaman Murbei mencapai 114 Ha dan melibatkan 187 KK. Pada tahun yang sama, jumlah ulat sutera yang dibudidayakan mencapai 300 box dengan jumlah produksi kokon mencapai 10.950 kg per tahun dan menghasilkan benang 1.564 kg. Sedangkan Kawasan hutan di Kabupaten Soppeng sesuai hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) seluas 46.205 Ha atau 30.80 % dari Luas Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel.2.5 Luas Hutan Menurut Fungsinya Berdasarkan Persentase Luas Kabupaten Soppeng Tahun 2014 No.

Hutan Menurut Fungsinya

1.

Hutan Lindung

2.

Hutan Produksi Biasa

3. 4.

Luas (Ha)

% dari Luas Kabupaten

33.359

22.24

442

0.92

Hutan Produksi Terbatas

11.023

7.35

Hutan Wisata

1.381

0.92

46.205

30.80

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Soppeng

6. Pertambangan Potensi barang tambang, khususnya tambang galian golongan C seperti pasir, kerikil, batu kali, batu gunung, kapur, pertanian dan batubata, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dengan luas tambang keseluruhan 180,91 ha dan 43 jumlah pengusaha. Disamping potensi dari tambang golongan C di Kawasan Bulu Dua Kecamatan Marioriwawo juga memiliki potensi berupa kandungan deposit batu bara dengan luas areal + 100 Ha. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 7


7. Pariwisata Di samping sektor pertanian, sektor pariwisata juga merupakan salah satu

potensi unggulan

Kabupaten

Soppeng.

Kabupaten

Soppeng

merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah. Potensi pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: 1) Objek wisata alam - Kawasan wisata alam Lejja dengan obyek wisata berupa kolam pemandian, kolam berendam, baruga, villa, sumber air panas dan wisata alam dan budaya - Pemandian alam Ompo pemandian dan

dengan objek wisata berupa kolam

waduk pemancingan,

Guest

House,

Baruga

Pertemuan serta arena balap motor . - Kawasan wisata alam Citta dengan objek wisata berupa kolam pemandian, sumber mata air, Gazebo. - Panorama alam lereng hijau Bulu Dua dengan objek wisata berupa wisata alam, rumah makan dan pemancingan - Panorama alam Jolle dengan objek wisata berupa wisata alam - Panorama alam Cirowali dengan objek wisata berupa industri gula aren, wisata alam dan budaya - Danau Tempe dengan objek wisata berupa masyarakat nelayan, wisata budaya dan tempat pemancingan ikan - Panorama alam gua Codong dengan objek wisata berupa gua dan wisata alam 2)

Objek wisata budaya - Maccera tappareng - Pattaungeng - Maddoja bine - Maccera kampong - Maccera sering - Mappadendang - Massappowanua

3)

Objek wisata sejarah dan kepurbakalaan - Gedung villa Ratu Yuliana/mess tinggi dengan objek wisata berupa gedung museum La Temmamala - Rumah adat Bola RidiE dengan objek wisata berupa rumah adat dan peninggalan kerajaan


II - 8


- Rumah adat Sao Mario dengan objek wisata berupa rumah adat dan koleksi benda cagar budaya - Kawasan situs paleolitik Calio dengan objek wisata berupa fosil dan alat batu paleolitik - Situs paleolitik Paroto dengan objek wisata berupa alat batu masa paleolitik - Situs megalitik Tinco dengan objek wisata berupa peninggalan megalitik - Situs megalitik Lawo dengan objek wisata berupa batu bergores, lumpung dan tradisi megalitik - Situs megalitik Sewo dengan objek wisata berupa peninggalan megalitik - Taman dan monumen GAPIS dengan objek wisata berupa taman dan monumen sejarah - Laboratorium

kepurbakalaan

dengan

objek

wisata

berupa

laboratorium dan benda cagar budaya 4)

Objek wisata ziarah - Kompleks makam raja Jera Lompoe - Makam Petta Bulu Matanre - Makam Datu Mario - Kompleks makam KalokkoE Watu - Makam Syekh Abdul Madjid (Tuan Uddungeng) - Makam Petta KaramaE - Makam Petta BalubuE Manurunge ri Sekkanyili - Kompleks makam TettikenraraE - Makam ManurungE ri GoariE - Kompleks makam Citta - Kompleks makam Petta Jangko

8. Industri Menurut jenisnya industri dikategorikan menjadi beberapa kelompok antara lain industri kimia dasar, industri mesin logam dan elektronik, aneka industri, indusrti kecil dan industri pariwisata,. Pada tahun 2012 jumlah unit usaha industri 18 unit dengan nilai investasi Rp 1,538,260,000,- dan nilai produksi Rp 4,492,150,000,- dan pada tahun 2013 menjadi 20 unit usaha dengan nilai investasi Rp 3,951,612,000,- dan nilai produksi Rp 7,814,300,000,- .


II - 9


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

merupakan

tujuan

akhir

dari

penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi Produk

Domestik

Regional

Bruto

(atas

dasar

harga

berlaku)

setiap

sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran “peranan” dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota. Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan

ekonomi

daerah

adalah

suatu

proses

dimana

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 10


mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Nilai PDRB yang digunakan merupakan pengaruh

perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tercatat sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,57 persen dibanding tahun 2012, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2000). Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ini meningkat tipis sebesar 0,09 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada pada anga 7,48 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 8,26 persen. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah


II - 11


ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng. Atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian. Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014 (dalam persen) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014 8.26

7.57 7.48

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kab.Soppeng Tahun 2015 Secara detail, pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng sekitar 36,55 persen, ini lebih rendah dari tahun sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 38,26 persen. Besarnya kontribusi pertanian ini erat kaitannya dengan peran sub sektor Tanaman Bahan Makanan dan subsektor Perkebunan. Sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2014 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51 persen, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :


II - 12


Tabel 2.6 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014

1. 2. 3. 4. 5.

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

Pertanian

42,46

41,25

39,45

38,26

36,55

Petambangan dan Penggalian

0,50

0,53

0,52

0,51

0,51

Industri Pengolahan

6,26

6,32

6,23

6,24

6,68

Listrik, Gas dan Air

0,86

0,84

0,88

0,87

0,98

Bangunan

5,69

5,95

5,70

5,68

5,99

11,52

12,14

13,38

14,14

14,63

4,43

4,57

4,99

5,10

5,45

5,52

5,93

6,20

6,55

7,26

22,76

22,48

22,65

22,65

21,96

100

100

100

100

100

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Angk. Pergudangan, Komunikasi Lemb.

Keuangan,

Jasa

Perusahaan Jasa-Jasa PDRB *Angka sementara **Angka sangat sementara Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015

b. PDRB Perkapita Peningkatan pendapatan masyarakat

merupakan salah satu

sasaran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan.

Salah satu indikator pengukuran

tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Besaran PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan.

PDRB

Perkapita Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 telah mencapai 18,87 juta rupiah. Angka PDRB perkapita tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 15,14 persen dari nilai PDRB perkapita tahun 2012 yang tercatat sebesar 16,39 juta rupiah.


II - 13


Tabel 2.7 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng 2010-2014 Tahun

PDRB perkapita (juta Rupiah) Harga berlaku

Harga Konstan

(1)

(2)

(3)

2010

12,15

5,38

2011

14,28

5,80

2012*

16,39

6,22

2013*

18,87

6,68

2014**

22,13

7,23

* Angka sementara (sumber BPS Kab.Soppeng Tahun 2014)

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Soppeng dari sektor Pertanian ke beberapa sektor ekonomi lainnya dapat dilihat

dari

besarnya

peranan

masing-masing

pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng.

sektor

ini

terhadap

Sumbangan terbesar masih

didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 36,55 persen, kemudian diikuti oleh sektor Jasa-Jasa 21,96 persen, sedangkan sumbangan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor Industri pengolahan dengan andil sebesar 6,68 persen, sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dengan andil sebesar 7,26 persen dan sektor Bangunan dengan andil sebesar 5,99 persen. Adapun sumbangan tiga sektor lainnya masih kurang dari 5 persen, dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pertambangan dan penggalian yaitu hanya sebesar 0,51 persen, sebagaimana gambar berikut ini :


II - 14


Grafik 2.2 Distribusi Persetase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2014

JASA-JASA, 21.96

PERTANIAN, 36.55 KEUANGAN PERSEWAAN DAN JASA KOMUNIKASI, 7.26 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI, 5.45

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, 0.51

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN, 14.63

INDUSTRI PENGOLAHAN, 6.68 LISTRIK, GAS BANGUNAN, 5.99 DAN AIR BERSIH, 0.98

Sumber: BPS-Kabupaten Soppeng dalam Angka tahun 2013

Tabel 2.8 PDRB Per Sektor Kabupaten Soppeng Tahun 2014 No. 1.

SEKTOR

Harga

Harga

Berlaku

Konstan

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, 1.628.008,32

617.190,73

Kehutanan dan Perikanan 2.

Pertambangan dan Penggalian

21.894,21

8.916,34

3.

Industri Pengolahan

265.338,01

117.407,90

4.

Listrik, Gas, dan Air Bersih

37.107,05

13.460,81

5.

Bangunan

241.589,40

104.197,79

6.

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

601.595,78

202.339,47

7.

Angkutan dan Komunikasi

216.934,95

99.163,13

8.

Keuangan,

278.877,79

104.659,24

963.642,25

240.351,09

4.254.982,77

1.507.686,50

Persewaan,

&

Jasa

Perusahaan 9.

Jasa-Jasa Total PDRB Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2014


II - 15


c. Laju Pertumbuhahan Ekonomi Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode di suatu daerah tertentu. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tercatat sebesar 8,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 meningkat sebesar 8,26 persen dibanding tahun 2013, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2000). Meskipun Pertumbuhan ekonomi meningkat tipis dari tahun 2012 yang mencapai 7,48 persen, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2011 sebesar 7,95 persen tetap memberikan indikasi positif bagi peningkatan kinerja perekonomian di kabupaten Soppeng. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memerikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng.

Atau dapat dikatakan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian. Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 8.19

7.61

8.37 7.57

7.95

7.48

2011

2012

6.23

7.61

6.81

4.45

2009

2010

Soppeng

2013

Sulsel

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng


II - 16


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2008 berada pada angka 7,76 persen, kemudian bergerak ke level 6,81 persen pada tahun 2009 dan mencapai titik terendah pada tahun 2010 dengan pertumbuhan ekonomi 4,45 persen. Tahun 2011 ekonomi tumbuh lebih cepat hingga 7,95 persen namun pada tahun 2012 hanya mencapai titik 7,48 persen sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 7,57 persen. Secara rata-rata, selama periode 2008 hingga 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng berkisar pada angka 6,85 persen.

Hal ini

berarti angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,26 persen pada tahun 2014 masih berada diatas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng 2010-2014, seperti pada tabel 2.9 berikut.

Dengan demikian

kinerja perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2014 dapat dikatakan berhasil bila dibandingkan dengan rata-rata kinerja perekonomian lima tahun terahir. Tabel 2.9 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 Tahun

PDRB Perkapita (Rupiah) Harga Konstan Jumlah (jutaan Rp)

Pertumbuhan (%)

(1)

(2)

(3)

2010

1 207 984,42

4,45

2011

1 304 050,64

7,95

2012

1 401 588,87

7,48

2013*

1 507,686,50

7,57

2014**

1,632,212,52

8,26

* Angka sementara (Sumber : Kabupaten Soppeng dalam angka 2015)


II - 17


Tabel 2.10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng 2010-2014 PDRB Perkapita Pertumbuhan (Rupiah) (%) Tahun Harga Harga Konstan berlaku (1) (2) (5) 2010 12 189 646 4,36 2011

14 195 790

6,88

2012

16 315 876

7,42

2013*)

18 868,099

7,57

2014**)

22,138,903

8,26

Sumber : PDRB Kabupaten Soppeng 2013

Dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2009–2013 PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp 16.315.876. Sementara itu pada tahun 2013 sebesar Rp.18.868.099 Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pendapatan perkapita Kabupaten Soppeng hingga pada tahun 2013. Meskipun kenaikan pendapatan perkapita tahun 2013 ini tampak kurang

signifikan

dibanding

tahun-tahun

sebelumnya,

namun

pada

kenyataannya kenaikan ini telah mampu menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh publik pada tahun 2013. Baik secara langsung maupun tak langsung kenaikan harga barangbarang

dan

jasa

tersebut

pasti

dirasakan

masyarakat

sehingga

mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Nilai

PDRB

perkapita

Kabupaten

Soppeng

secara

riil

yang

digambarkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencatatkan kenaikan sebesar 7,57 persen untuk tahun 2013 dengan besaran mencapai Rp 18.868.099. d. Laju Inflasi Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflector Produk Domestik Bruto (menunjukkan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 18


besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan dipasar inter nasional. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Adanya gangguan produksi tersebut mendorong peningkatan tekanan output gap di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barangbarang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di setiap wilayah. Akibatnya, terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Hingga tahun 2013, laju inflasi mengalami fluktuasi. Fluktuatifnya laju inflasi selain disebabkan oleh penyebab-penyebab regional juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah, tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru, dimana pada

periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang

yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang.


II - 19


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pergeseran kebijakan pembangunan mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan pembangunan juga harus disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja

pembangunan

manusia

digunakan

indikator

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) dengan parameter angka melek huruf, usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Soppeng menyadari betul akan pentingnya pembangunan manusia tersebut yang tercermin dari trend peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Trend kenaikan merupakan supported dari peningkatan kinerja indikator angka melek huruf, usia harapan hidup dan ratarata lama sekolah sebagaimana tabel berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 2.11 Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Indeks Pembangunan 71,26 71,89 72,23 72,57 Manusia (IPM) - Angka Melek Huruf 15 thn 85,08 86,67 87,19 86,99 - Usia Harapan Hidup 71,52 71,63 71,74 71,85 - Rata-rata lama sekolah 6,98 7,25 7,28 7,29

2013*) 73,31 88,74 71,93 7,37

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa IPM Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 sebesar 71,89 persen mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 72,23 persen serta pada tahun 2012 tetap mengalami peninkatan menjadi 72,57 persen dan pada tahun 2013 tetap mengalami kenaaikan menjadi 73,31 persen. Demikian juga terhadap angka melek huruf dan usia harapan hidup. Dengan perkembangan indikator sosial tersebut, diharapkan target 2015 dapat tercapai dengan asumsi bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat merupakan prioritas pemerintah secara berjenjang yang diikuti dengan pengalokasian anggaran khususnya pada urusan pendidikan dan kesehatan melalui beberapa program. Khusus untuk urusan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan gratis akan diupayakan sampai ke jenjang SMA/Sederajat. Indikator pembangunan lainnya

juga diukur dari angka kemiskinan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi pada upaya menekan angka kemiskinan tercermin dari menurunnya angka kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak


II - 20


terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu. 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. 2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. 4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. Program dan kegiatan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan

oleh

Dins Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Pemerintah

Kabupaten Soppeng tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan; - Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda - Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalangan pemuda


II - 21


2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan : -

Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif

3) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan kegiatan - Pelaksanaan Identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga - Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah - Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Pengadaan Karpet Lapangan Bulu Tangkis) - Peningkatan

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Olahraga

(Pembangunan Drainase dan Penataan Sepakbola Calio) Tabel 2.12 Capaian Kinerja Bidang Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Kabupaten Soppeng No.

Tingkat Capaian Kinerja

Indikator

2014 (%) 1

Gelandang/ Balai Remaja (selain

0,004

milik Swasta) 2

Lapangan Olahraga

3

Penyelenggaraan

0,58 Festival

Seni

16 Kali

Saran Penyelenggaraan Seni dan

7 Buah

dan Budaya 4

Budaya 5

Benda, Situs dan Kawasan Cagar

100

Budaya yang dilestarikan Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014

2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


II - 22


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan

wajib

merupakan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu 2009-2011 adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Kemajuan pelayanan publik dan keberhasilan di bidang pendidikan dapat dilihat dari sejumlah indikator capaian kinerja, antara lain angka partisipasi murni, angka melek huruf, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan sebagainya. Tabel 2.13 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Tingkat Capaian Kinerja No.

Indikator 2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

1

Pendidikan Anak Usia Dini

51,63

51,42

62,90

92,36

2

Penduduk yang berusia >15 thn

85,24

100

99,75

91,91

melek huruf (tidak buta aksara) 3

4

5

6

Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A

96,73

95,87

95,19

91,83



SMP/MTs/Paket B

77,91

74,14

67,62

65,78



SMA/SMK/MA/Paket C

62,41

67,09

48,09

49,09

Angka Putus Sekolah (APS) 

SD/MI

0,23

0,21

0,16

0,18



SMP/MTs

0,73

0,69

0,65

0,70



SMA/SMK/MA

1,43

1,25

0,61

0,85

100

100

100

100

Angka Kelulusan (AL) 

SD/MI



SMP/MTs

99,34

99,68

99,81

99,76



SMA/SMK/MA

97,29

99,91

98,53

99,44

97,23

99,21

97,70

95,98

96,92

95,20

95,53

99,40

Angka Melanjutkan (AM) 

Dari SD/MI ke SMP/MTs



Dari

SMP/MTs


ke

II - 23


SMA/SMK/MA

7

Guru yang Memiliki Kualifikasi

72,41

78,35

84,63

86,12

S1/D-IV Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014

Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) rasio kinerjanya meningkat dari 51,42 persen pada tahun 2012 menjadi 62,90 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami terus peningkatan menjadi 92,36 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat persentase anak yang menempuh pendidikan di tingkat TK/RA/Penitipan anak hanya setengah dari jumlah anak pada usia 4-6 tahun. Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Di Kabupaten

Soppeng 91,91 persen penduduk usia 15 tahun keatas sudah bisa membaca dan menulis berdasarkan kriteria kementerian pendidikan yaitu usia sekolah s.d. umur 45 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan

tertentu. Seperti halnya APK, APM juga

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Soppeng pada jenjang pendidikan menengah lebih rendah dari APM pada tingkat pendidikan dasar. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah kesempatan atau peluang penduduk untuk dapat menikmati jenjang pendidikan tersebut. Indikator lainnya adalah angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula terjadinya putus sekolah. Selanjutnya capaian bidang pendidikan dengan indikator angka kelulusan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 20112014 pada semua jenjang pendidikan. Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkat pendidikan sangat penting diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV cukup baik dengan capaian 86,12 persen.


II - 24




Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan Minimal yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.15 Th.2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten /Kota, sedangkan untuk Pemuda dan Olah Raga sampai saat ini belum kami terima SPM dari Menpora ( Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ). Sehingga SPM yang menjadi acuan dalam pencapaian Indikator Kinerja masih mengacu pada SPM yang telah disebutkan di atas, dan untuk SPM Dinas Dikmudora hanya SPM SD dan SMP, sehingga masih mengacu pada SPM hanya yang sebagian terpenuhi SPM Pendidikan Dasar, begitupun juga masih mengacu antara lain : Adapun Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar

tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

No.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

Kondisi Capaian SPM Level

1

I

2 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota

45

3 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

Capaian

SD

100%

SMP

100%

SD

100%

SMP

100%

SMP

90%

SD

35%

SMP

97%

5

Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

SD

35%

6

Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru

SMP

81%

1

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3

Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4

Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;


II - 25


untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 7

Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

SD

99%

8

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%

SMP

90%

9

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn

SMP

81%

SD

99%

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP 11 berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 12 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu 13 satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

Pelayanan Pendidikan oleh I Pendidikan I

Dasar Satuan

100% SMP SD

100%

SD

100%

SMP

100%

SD

100%

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;

15

Setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

SD

85%

16

Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

SMP

81%

17

Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia

SD

64%


100%

II - 26


(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).


SD

82%

SD

100%

SD

100%

SMP SD SMP

100% 100% 100%

SD

100%

SMP

100%

SD

100%

SMP

100%

SD

100%

SMP

100%

SD

100%

SMP

94%

SD

100%

SMP

97%

SD

100%

SMP

100%

II - 27


2. Kesehatan Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan karena berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kreatifitas. Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang semakin memadai menunjukkan korelasi positif dengan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi capaian kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.14 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Tingkat Capaian Kinerja No 1

Indikator Cakupan

komplikasi

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

kebidanan

100

100

91,99

80,06

persalinan

91,69

94,81

89,40

94,96

100

100

100

100

100

100

100

100

54,15

54,24

47,77

46,25

100

100

100

100

100

100

95,51

79,19

85,41

103,29

104,14

103,84

yang ditangani 2

Cakupan oleh

pertolongan

tenaga

kesehatan

yang

memiliki kompetensi kebidanan 3

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

4

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

5

Cakupan

penemuan

penanganan

penderita

dan penyakit

TBC BTA 6

Cakupan

penemuan

penanganan

penderita

dan penyakit

DBD 7

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin 8

Cakupan kunjungan bayi

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014

Dari

keseluruhan

indikator

kinerja

bidang

kesehatan

dapat

disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan secara menyeluruh di Kabupaten Soppeng sudah cukup baik. Capaian kinerja ini tentu tidak lepas dari SDM dan sarana prasarana kesehatan yang ada.


II - 28


 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun

2013 berdasarkan

Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor:

741/MENKES/PER/VII/2008, adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal No


Indikator

Target (persen)

1

2

3

4

5

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 1. K4

95

86.08

Cakupan Ibu Hamil dengan 2. Komplikasi yang ditangani

80

91.99

Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki 3. kompetensi kebidanan

90

89.40

4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas

90

89.40

Cakupan Neonatal dengan 5. komplikasi yang ditangani

80

48,26

6. Cakupan kunjungan bayi

90

104.14

Cakupan Universal 7. (UCI)

100

100

8. Cakupan pelayanan anak balita

90

80.92

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 9. 6 - 24 bulan keluarga miskin

100

100

100

100

I

Pelayanan Kesehatan Dasar

Child

Capaian persen

Desa/Kelurahan Immunization

10.

Cakupan Balita gizi mendapat perawatan

buruk

11.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100

100

12.

Cakupan peserta KB aktif

71

75.89

13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

≥1

100

100

15,88

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

b. Penemuan

Penderita Pneumonia balita ditangani


II - 29


c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

II

III

IV

95

47.77

d. Penderita DBD yang ditangani

95

100

e. Penemuan Penderita diare

100

204.86

14.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100

95,51

15.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100

2,50

16.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

100

100.00

Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB

17.

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100

100.00

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18.

Cakupan desa siaga aktif

80

74.29

Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan prinsipprinsip pembangunan

berkelanjutan dengan

pembangunan

ekonomi.

Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus merecovery sumber daya lingkungan yang hilang.

Implikasi yang diharapkan dari kebijakan pembangunan

lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut tabel capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No 1 2 3 4


Indikator Penanganan Sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

11,08 100

36,98 100

20,15 100

20,53 100

111,69

2,70

2,72

2,84

100

100

100

100



II - 30


Kinerja pembangunan bidang Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang rata-rata cukup baik, terutama pada penanganan sampah dan penegakkan hukum terkait dengan persoalan amdal. 

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi Pencapaian SPM sampai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : a. Penanganan Sampah Pencapaian penanganan sampah pada tahun 2013, yaitu 20,15 persen dari jumlah volume sampah yang ditangani pertahun sebanyak 49.275 M3 sedangkan volume produksi/timbulan sampah di Kabupaten Soppeng sebanyak 244.492 M3 per tahun b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Pencapaian Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk pada tahun 2013, yaitu sebanyak 2,72 M3. Dari jumlah penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2013 sebanyak 260.401 jiwa terdapat

707,80 M3

jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah 4. Pekerjaan Umum Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service). Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen kuat untuk penyedian infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 20112015 dimana infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten. Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang pekerjaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :


II - 31


Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Tingkat Capaian Kinerja No.

1

Indikator

Panjang jalan kabupaten

2011

2012

2013

2014

(%)

(%)

(%)

(%)

49,18

49,51

51,90

36,04

12,14

19,63

38,88

65,00

dalam kondisi baik 2

Luas

irigasi

kabupaten

dalam kondisi baik 3

Rumah tangga per sanitasi

86,66

86,14

89,59

90,85

4

Kawasan kumuh

0,05

0,05

0,01

0,01


Data tersebut menunjukkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 51,90 persen menjadi

36,04 pada tahun 2014.

Demikian pula halnya dengan indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 38,88 persen pada tahun 2013 menjadi 65,00 persen pada tahun 2014. Walaupun telah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, namun peningkatan belum terlalu signifikan.

Beberapa variable mempengaruhi

kondisin tersebut sepeti bencana alam dan pendanaan yang masih sangat terbatas. Namun demikian keterbatasan tersebut berupaya dielimir melalui sinergi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah, dan pelibatan masyarakat/swasta. 5. Tata Ruang Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang penataan ruang merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah terhadap penyediaan ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB dimana capaian kinerja ruang terbuka hijau Tahun 2013 adalah 40,09 persen . Dari HPL/HGB seluas 122.498 Ha, ruang terbuka hijau yang ada seluas 50.000 Ha sedangkan pada tahun 2014 capaian kinerja ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB sebesar 40,82 persen.


II - 32


6. Perencanaan Pembangunan Capaian

indikator

penyelenggaraan

urusan

wajib

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.17 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No 1 2 3

4


Indikator Dokumen RPJPD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RKPD telah ditetapkan dengan perbup Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

2011

2012

2013

2014

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

100 %

100 %

100 %

102,33 %


7. Perumahan Capaian indikator kenerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang perumahan dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 adalah 82,66 persen menurun pada tahun 2014 sekitar 81,83 persen. Sedangkan capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2014 adalah 0,00063 persen dimana dari 1.500 km² luas wilayah, terdapat 0,00949 km² luas lingkungan permukiman kumuh. Untuk rumah layak huni telah mencapai kinerja 81,23 persen dimana dari jumlah rumah yang ada di Kabupaten Soppeng 59.009 rumah, yang sudah memenuhi kriteria layak huni sebanyak 47.932 rumah. 8. Kepemudaan dan Olahraga Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang kepemudaan dan olahraga dengan indikator gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga dengan masing-masing capaian kinerja seperti terlihat pada tabel di bawah ini:


II - 33


Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No. 1


Indikator Gelanggang/Balai

2011 (%) 0,004

2012 (%) 0,004

2013 (%) 0,004

2014 (%) 0,004

0,66

0,58

0,56

0,58

Remaja 2

Lapangan Olahraga


9. Penanaman Modal Capaian kinerja pada bidang penanaman modal dari tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukkan kinerja sangat kurang. Hal ini dilihat dari tingkat capaian hingga tahun 2014 adalah9,20 persen dari yang ditargetkan. 10. Koperasi dan UKM Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang koperasi dan UKM dengan indikator koperasi aktif dan usaha mikro dan kecil dengan masing-masing capaian kinerja, untuk koperasi aktif pada tahun tahun 2011 sebesar 96,35 persen dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 96,37 persen serta pada tahun 2013 sebesar 96,45 persen dan pada tahun 2014 sebesar 96,95 persen. Sedangkan usaha mikro dan kecil capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 98,50 persen dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 98,86 serta pada tahun 2014 menjadi 98,86 persen. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil kalau tidak diatasi secara maksimal akan berimplikasi luar biasa bagi kehidupan manusia itu sendiri, baik bagi kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Secara umum penanganan atau intervensi kebijakan

kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kendali akibat kurang memadainya system pencatatan kependudukan.

Untuk itu, penanganan

kependudukan harus dimulai dari pencatatan kependudukan itu sendiri sebagai base data dalam melakukan intervensi kebijakan yang dimaksud. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan target kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil sebagai mainstream dari perbaikan pengelolaan kependuduakn. Berikut capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil :


II - 34


Tabel 2.19 Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014

No. 1 2

3

Capaian Kinerja

Indikator Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP nasional berbasis NIK

2011 81,11 362

2012 16,62 89,17

2013 79,63 33,45

2014 86,90 38,82

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang kependudukan dan catatan sipil merupakan

cerminan

dari

komitmen

pemerintah

daerah

terhadap

pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil. 12. Ketenagakerjaan Permasalahan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang harus diselasikan disemua tingkatan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dapat diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dapat memberi gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Selain itu, dapat pula dilihat dari data Pencari Kerja Yang Ditempatkan yaitu pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Berikut tabel Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2011-2014 sbb : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja No Indikator 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) (%) 1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (Pelayanan 50,08 28,18 31,62 36,67 Kepersertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/ buruh) 2 Pencari kerja yang 59,14 33,52 3,03 10,33 ditempatkan Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014


II - 35


Dari tabel 2.20 terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2012. Sedangkan capaian kinerja pencari kerja yang ditempatkan 3,03 persen di tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat 10,33 persen. 13. Ketahanan Pangan Capaian kinerja ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan pangan utama menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Soppeng cukup baik dengan cakupan 166,242 persen di tahun 2014. Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun per jumlah penduduk. Capaian kinerja ini tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah menetapkan regulasi ketahanan pangan dalam empat tahun terakhir. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Besaran jumlah penduduk perempuan merupan asset bangsa yang mendapatkan pembangunan

perhatian

lebih

perempuan

oleh

akan

pemerintah. berimplikasi

Pada pada

dasarnya kemajuan

bangsPembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, yang melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar, mempunyai tugas dan peranan penting dalam mewujudkan tumbuhkembang anak yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetreraan gender sejak anak berusia dini. Selain itu perlindungan anak harus seiring dengan pemberdayaan perempuan, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliput non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Sejatinya, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu internasional sebagaimana komitmen yang juga disepakati oleh

Indonesia pada tahun 2000 adalah 8 sasaran pembangunan

millennium (Millenium Development Goals) yang harus dicapai pada tahun 2015, dan salah satu tujuannya adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 36


Berikut Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja

No

Indikator

1

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan

2 3

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

14,50

9,89

9,57

12,55

100

100

100

100

82,94

94,92

88,95

75,61


Secara kuantitatif tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Soppeng cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf perempuan dan 100 persen pada tahun 2014 dan angka partisipasi angkatan kerja perempuan yang mengalami peningkatan dari 82,94 persen tahun 2011 menjadi 94,92 persen tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 88,95 persen serta pada tahun 2014 sebesar 75,61 persen. Perlu menjadi perhatian adalah angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan masih dibawah standar nasional yaitu keterwakilan perempuan minimal 30 persen disemua level pemerintahan, dimana angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 12,55 persen pada tahun 2014.  Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010. No .

1 A.

B.


Standar Pelayanan Minimal

Indikator 2 3 Penanganan 1. Cakupan perempuan dan Pengaduan/Laporan anak korban kekerasan Korban Kekerasan yang mendapatkan terhadap penanganan pengaduan Perempuan dan oleh petugas terlatih dalam Anak unit pelayanan terpadu Penegakan dan2. Cakupan perempuan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan perempuan dan yang mendapat Layanan anak korban bantuan hukum


Target Tahun 2014

Pencapaian Tahun 2014

Nilai 4 100%

5 100%

6 100%

50%

100%

100%

II - 37


15. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga sejahtera (KS) KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah

keluarga dengan pembatasan

yang bisa dilakukan dengan

penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Tujuan KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk pencapaian kinerja di Bidang KB dan KS sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014

No. 1 2

Capaian Kinerja

Indikator Prevalensi peserta KB aktif Rasio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB di setiap desa/kelurahan

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

76,98

76,70

72,23

1,944

2,19


Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada bidang KB dan KS dengan indikator prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan dari 76,70 persen di tahun 2013 menjadi 72,23 persen di tahun 2014 Hal ini menggambarkan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti Program KB mengalami penurunan setiap tahunnya.

Rasio petugas

lapangan KB atau penyuluh KB di setiap desa kelurahan sebesar 2,19 persen. 

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera tahun 2018 sebagai berikut : Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah : No.

1 A.


Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai (persen)

2 3 Komunikasi, 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi dan Subur (PUS) yang Edukasi Keluarga isterinya dibawah usia 20 Berencana dan tahun


Target

Tahun 2014 Pencapaian

4

5

6

100

3,50%

3,65%

II - 38


Keluarga 2. Cakupan sasaran Sejahtera (KIE Pasangan Usia Subur KB dan KS) menjadi peserta KB Aktif 3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 5. Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berKB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Desa/Keluarahan Penyediaan B Alat 8. Cakupan penyediaan alat dan . Obat dan obat kontrasepsi Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 persen setiap tahun Penyediaan C 9. Cakupan penyediaan Informasi . Data informasi data mikro Mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100persen setiap tahun

100

75,00%

72,33%

100

7,00%

16,82%

100

79,00%

66,74%

100

92,00%

85,75%

100

100%

54,00%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

16. Perhubungan Capaian kinerja pada bidang perhubungan diukur dari rasio jumlah angkutan darat. Dan dari data tahun 2014 yang ada, jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang belum seimbang dengan perbandingan dari seluruh jumlah penumpang angkutan darat 43,267 orang, hanya tersedia 2.155 angkutan darat. 17. Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja pada bidang komunikasi dan informatika yang diukur dari ada tidaknya web-site milik pemerintah daerah dan keikutsertaan pada pameran/expo menunjukkan bahwa kinerja pada bidang ini cukup baik yang ditunjukkan dari tersedianya

web-site

milik

pemerintah

daerah

yang

dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi/data yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu untuk


II - 39


keikutsertaan pemerintah daerah pada pameran/expo dengan rata-rata keikutsertaan hanya 4 (empat) kali dalam setahun, sehingga untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan. 18. Pertanahan Pertanahan merupakan persoalaan esensial bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pertanahan berdimensii aspek terkait politik, hukum, sosial dan budaya.

Dari dimensi yang beragam, sangat penting

artinya pembangunan pertanahan menjadi prioritas yang harus ditangani dan diselasaikan. Berikut tabel capaian kinerja bidang pertanahan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No

Capaian Kinerja

Indikator

1

Luas lahan bersertifikat

2

Penyelesaian

kasus

tanah negara 3

Penyelesaian izin lokasi

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

95,85

74,57

67,66

70,18

100

100

100

80

100

100

100

100

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja bidang pertanahan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan indikator luas lahan berserfitikat pada tahun 2011 mencapai 95,85 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan 74,57 persen begitupun pada kondisi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 67,66 persen tetapi pada tahun 2014 mengalmi

peningkatan

menjadi

70,18

persen.

Sementara

untuk

penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 100 persen. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kegiatan dalam IKK pada tahun 2014 yaitu pembinaan politik daerah 2 kegiatan dan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP masing-masing melaksanakan 2 kegiatan sesuai yang ditargetkan.


II - 40


20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang diukur dari ada tidaknya sistem informasi manajemen pemda menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan adanya 3 (tiga) buah sistem informasi manajemen daerah yaitu: (1) Sistem informasi akuntansi keuangan daerah; dan (2) Sistem informasi kependudukan dan (3) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sedangkan

indikator

indeks

kepuasan

layanan

masyarakat

sebaliknya menunjukkan kinerja yang belum optimal karena selama 4 tahun terakhir

(2011-2014)

tidak

dilakukan

pengukuran

indeks

kepuasan

masyarakat. Oleh karena itu untuk tahun-tahun berikutnya perlu diintensifkan pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat untuk mengetahui sejauhmana respon masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa hingga tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.24 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No

Indikator

Capaian Kinerja 2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

1

PKK Aktif

100

100

100

100

2

Posyandu

100

100

100

100


Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang diukur dari PKK aktif dan pelayanan posyandu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.


II - 41


22. Sosial Pembangunan sosial terencana

sosial

yang

sebagai

dirancang

suatu

untuk

proses perubahan

meningkatkan

taraf

hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan sosial pada pencapaian kinerja indikator bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Indikator

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja

1

Ketersediaan sarana sosial

2

Penanganan

penyandang

masalah kesejahteraan sosial 3

PMKS

yang

memperoleh

bantuan sosial

2011

2012

2013

2014

6 buah

6 buah

6 buah

6 buah

0,22 %

2,88%

3,06%

7,01%

0,22 %

11,05 %

10,08 %

2,92 %


Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pada urusan sosial yang diukur dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan ketersediaan 6 buah panti asuhan. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,92 persen. 23. Budaya Pembangunan budaya sebagai suatu proses terencana yang dirancang untuk pelestarian nilai-nilai budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Pembangunan budayal sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masayarakat akan budaya sebagai kearifan local yang menjadi sumberdaya pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan budaya lebih ditekankan pada pelestarian budaya dan pembangunan sarana


II - 42


aktualisasi kebudayaan.

Adapun pencapaian kinerja indikator bidang

budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Bidang Budaya Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No 1 2 3

Capaian Kinerja

Indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

2011 5 kali

2012 14 kali

2013 14 kali

2014 16 kali

5 buah

7 buah

7 buah

7 buah

100 %

100 %

100 %

100 %


Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja bidang budaya yang diukur dari ada tidaknya penyelenggaraan festival seni budaya menurun dan tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya menunjukkan kinerja yang cukup baik, demikian pula rasio benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan angka 100 persen dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik. 24. Statistik Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari indikatorindikator yang menjadi acauan secara universal. Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angka-angka statistik. artinya ketersedian

Menjadi penting

data statistic sebagai instrument utama dalam

penyusunan perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan statistic lebih ditekankan pada ketersedian data.

Adapun pencapaian kinerja

indikator bidang budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Bidang Statistik Tahun 2012-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja No Indikator 2012 2013 2014 1 Buku “Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada 2

Buku “PDRB Kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku “Kabupaten Dalam Angka” dan buku “PDRB Kabupaten”, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena


II - 43


selama tiga tahun terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun.

25. Kearsipan Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2014 No. 1

Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

2

Capaian Kinerja

Indikator 2011 2,78%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

1 keg.

1 keg.

1 keg.

2 keg.


Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya pengelolaan arsip secara baku

dan adanya kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014 di

Kabupaten Soppeng. 26. Perpustakaan Capaian kinerja pada tahun 2014 pada urusan perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 0,27 persen, sedangkan capaian kinerja pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2.591 orang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian; perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut :


II - 44


1. Pertanian Pembangunan pertanian merupakan urusan pilihan yang menajdi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat sektor Pertanian merupakan kontibutor utama pada PDRB

Kabupaten.

Pembangunan pertanian difokuskan pada peningktan produksi pertanian dalam menopang ketahanan pangan dan menjaga momentum surplus beras yang menjadi target provinsi.

Sekaitan dengan fokus tersebut, capaian

kinerja Bidang Pertanian tahun 2011-2014 sebagai berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No. 1

2

Capaian Kinerja

Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2011 (%) 6,09

2012 (%) 5,89

2013 (%) 5,73

2014 (%) 5,72

42,46

41,25

39,45

38,26


Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di bidang pertanian dengan indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami penurunan dari 5,89 persen pada tahun 2012 menjadi 5,73 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 5,72 persen. Capaian ini ternyata tidak berimplikasi terhadap capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dimana pada tahun 2011 sebesar 42,46 persen serta pada tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 41,25 dan pada tahun berikutnya tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 39,45 persen begitupun pada tahun 2014 terus mengalami penurunan menjadi 38,26. Olehnya itu di tahun-tahun berikutnya kedua indikator ini perlu lebih ditingkatkan.

2. Perikanan Pembangunan perikanan merupakan urusan pilihan yang menajdi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat sumberdaya air yang melimpah baik berupa air dalam, air permukaan, sungai, dan danau. Potensi ini dijadikan sebagai penopang pembangunan perikanan.

Sekaitan dengan fokus tersebut, capaian kinerja Bidang

Perikanan tahun 2011-2014 sebagai berikut :


II - 45


Tabel 2.30 Capaian Kinerja Bidang Perikanan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja Indikator 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)

No. 1

Produksi perikanan

113,20

86,23

80,13

87,60

2

Konsumsi ikan

100,70

99,22

102,50

90,50


Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perikanan diukur dengan menggunakan indikator produksi perikanan yang menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, hal ini dapat kita lihat dari capaian kinerja sebesar 87,60 persen pada tahun 2014. Demikian pula capaian kinerja untuk konsumsi ikan menurun dari tahun 2011 sebesar 100,70 persen menjadi 99,22 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 92 persen dan pada tahun 2014 terus mengalami penurunan sebesar 90,50 persen. 3. Kehutanan Pembangunan kehutanan lebih difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan eliminasi kerusakan kawasan hutan.

Adapun capaian

kinerja bidang kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Bidang Kehutanan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja No Indikator 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 1 Rehabilitasi hutan dan 6,17 3,70 4,77 4,32 lahan kritis 2 Kerusakan kawasan 7,90 7,90 1,21 1,14 hutan Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014

Tabel tersebut menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di bidang kehutanan dengan indikator rasio rehabilitasi hutan dan lahan kritis terjadi penurunan

persentase demikian pula

kerusakan

kawasan hutan yang tidak mengalami perubahan. 4. Energi

dan

sumber

daya

mineral,

pariwisata,

perindustrian,

perdagangan dan transmigrasi Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang galian golongan-c dan peningkatan

kontribusi


sector

pertambangan

pada

PRDRB.

Fokus

II - 46


pembangunan pariwisata dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada destinasi pariwisata dan

kontribusi pariwisata pada PDRB.

Fokus

pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry pada PDRB dan pertumbuhan industry.

Untuk bidang perdagangan difokuskan pada

peningkatan kontribusi perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan.

Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi

difokuskan pada peningkatan transmigrasi swakarsa. Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja No

Urusan

1

Energi SDM

2

Pariwisata

3

4

5

dan

Industri

Perdagangan

Indikator Kinerja  Pertambangan tanpa ijin  Kontribusi sektor pertambangan trhdp PDRB  Kunjungan wisata  Kontribusi sektor pariwisata trhdp PDRB  Kontribusi sektor industri trhdp PDRB  Pertumbuhan industri  Kontribusi sektor perdagangan trhdp PDRB  Ekspor bersih perdagangan

2011

2012

2013

2014

69,71 % 0,25 %

88,33 % 0,53%

88,33 % 0,46%

26,72 % 0,51%

302.850 orang 1,71 %

263.954 orang 2,40 %

237.838 orang

267.842 orang 2,45 % 6,24 %

6,26 %

6,32 %

2,09 % 6,227 %

0,59 % 11,52 %

0,36 % 12,14 %

0,52% 13,38 %

0,22% 14,14 %

-

Rp.736.2 91.280

Rp.215.083. 150

Rp.616.136.99 0

81,85 %

81,85 %

81,85 %

ESDM

dengan

Transmigrasi Transmigrasi swakarsa 89,11 % Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014

Capaian

indikator

kinerja

bidang

indikator

pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71 persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun 2014. Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan indikator kunjungan

wisata

dan

kontribusinya

terhadap

PDRB

menunjukkan

perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi.


II - 47


Sementara pencapaian kinerja bidang perindustrian dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami penurunan menjadi 0,22 persen. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan pada indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp.215.083.150 sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun 2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 14,14 persen. Capaian

kinerja

bidang

urusan

pilihan

transmigrasi

yang

menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2014 sebesar 81,85 persen.

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah Daya

saing

daerah

merupakan

salah

satu

aspek

tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan bergeser ke pengeluaran non makanan. Tingkat

kesejahteraan

penduduk

dapat

pula

dilihat

dari

pola

konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.


II - 48


2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis, kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan pendukung utama pembangunan suatu wilayah, sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan

dan

irigasi merupakan

salah

satu

aspek terpenting untuk

meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan

perekonomian.

Investasi

akan

mendoromg

pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 49


menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas merupakan kunci

keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia harus benarbenar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas tenaga kerja Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Soppeng adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Grafik 2.4 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Soppeng Tahun 2013 120 100 80

97.73

96.63

90.41

85.53 72.2

66.59

60

57.82

52.6

52.37

SD SMP SMA

40 20 0 2011

2012

2013

Sumber : Soppeng dalam Angka 2013

Ketenagakerjaan

merupakan

salah

satu

aspek

penting

bagi

pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk


II - 50


mengurangi penduduk miskin. Data ketenagakerjaan merupakan data vital yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan apabila ditinjau dari dimensi ekonomi dan dimensi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

Dimensi

ekonomi

menjelaskan

kebutuhan

manusia

akan

pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi

sosial

berkaitan

dengan

pengakuan

masyarakat

terhadap

kemampuan ekonomi. Salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan yaitu terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap sehingga banyak penduduk yang menganggur. Pengangguran

merupakan

masalah

yang

sangat

kompleks

karena

memberikan pengaruh ke banyak hal baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki, maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan dan peningkatan kriminalitas pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diusahakan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja sebagai fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan saat ini, sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Indikator Angkatan Kerja bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu aktivitasnya tidak berkaitan dengan kegiatan bekerja secara produktif yaitu meliputi kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Soppeng yang merupakan hasil estimasi Sakernas Agustus 2012, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 dari total jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang terdiri dari 62,05% orang angkatan kerja dan 37,95% orang bukan angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 58,23% orang dan penduduk yang menganggur atau penganggur (terbuka) yaitu sebesar 3,82% orang.


II - 51


Grafik 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 100

94.461

80

70.616

60 40

20 0 Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

Grafik 2.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

1.01

Penganggur (Terbuka)

88.267

Bekerja

0

20

40

60

80

100

Jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

b. Tingkat ketergantungan Tingkat

ketergantungan

penduduk

digunakan

untuk

melihat

gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk usia diatas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.


II - 52


2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Hasil

pelaksanaan

berdasarkan urusan

program

dan

kegiatan

selama

tahun

2014

menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan

pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut :


II - 53


2.1.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 dan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan Milenium. Kedelapan sasaran pembangunan millennium tersebut yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan terencana. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kemiskinan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.


II - 153


Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup disekitar dan dibawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar melalui keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan diberikan perlindungan sosial. Pengentasan

kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa (9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak 21.200 jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun 2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21.300 jiwa (9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 20,600 jiwa (9.12%). Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Grafik ini menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan.


II - 154


Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2013 9.36

21,400

9.4

21,200 21,000

9.35 9.3

21,200

9.25 Persen

Jiwa

20,800 20,600

9.2

9.12

20,400

20,600

20,200

9.15

9.43

21,300

9.1

20,000

9.05

19,800

9 2011

2012

2013

Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2011 sebesar 21.220 jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,36%

menurun menjadi 9,12%

pada tahun 2012 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 20.600 jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 21.300 jiwa (9,43%). Selain

itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin

sangat

dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2007-2012, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dibanding keadaan pada tahun-tahun

sebelumnya

yaitu

sebesar

Rp.170.178,-/kapita/bulan

meningkat menjadi Rp.180.352,-/kapita/ bulan pada tahun 2010. Pada tahun

2011

terus

mengalami

peningkatan

menjadi

Rp.188.257,-

/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2012 masih terus meningkat menjadi Rp.196.508 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.202.666,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir (2007-2013).


II - 155


Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2013 240,000 200,000 160,000 149,012

120,000

170,178

180,352 188,257

196,508 202,666

123,988

80,000 40,000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Garis Kemiskinan (Rp./Kpt./Bulan) Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

ternyata cenderung

mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Selanjutnya gambaran posisi relatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.9 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Kab/Kota

Nasional

Provinsi

Kab. Bulukumba

Kab. Kepulauan…

18,200.00 36,700.00 Kab. Bantaeng 18,900.00 Kab. Jeneponto 58,100.00 Kab. Takalar 29,300.00 Kab. Gowa 61,000.00 Kab. Sinjai 24,300.00 Kab. Maros 43,100.00 Kab. Pangkajene… 56,400.00 Kab. Barru 17,500.00 Kab. Bone 87,700.00 Kab. Soppeng 21,300.00 Kab. Wajo 31,900.00 Kab. Sidenreng… 17,900.00 Kab. Pinrang 32,100.00 Kab. Enrekang 29,700.00 Kab. Luwu 52,000.00 Kab. Tana Toraja 31,300.00 Kab. Luwu Utara 46,200.00 Kab. Luwu Timur 22,200.00 Kab. Toraja Utara 36,800.00 Kota Makassar 66,400.00 Kota Parepare 8,600.00 Kota Palopo 15,500.00

Sumber: BPS, diolah

Sumber Data :Bdan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan


II - 156


Dari grafik di atas memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2013, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Bone, sedangkan yang terendah jumlah penduduk miskinnya adalah Kota Pare-Pare. Grafik 2.10 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Soppeng Tahun 2013 Kab/Kota

Nasional (11.47%)

Provinsi Sulawesi Selatan (10.32%)

14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.30 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.70 6.38 9.57

Sumber: BPS, diolah

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi 10,32% dari tahun 2012 sebesar 9,82%% dan Nasional menjadi 11,47% serta Kabupaten Soppeng menjadi 9,43%. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang persentase penduduk miskinnya berada di atas rata-rata Nasional dan provinsi adalah Kabupaten Selayar, Jeneponto, Maros, Pangkep, Bone, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang persentase penduduk miskinnya berada dibawah rata-rata Nasional dan provinsi adalah Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Parepare dan Kota Palopo. Secara relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Soppeng terhadap provinsi menempati urutan 10 dari 14 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya dibawah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 157


Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan

di Kabupaten Soppeng pada tahun

2013,

Pemerintah

Kabupaten Soppeng terus menggulirkan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya partisipasi pemerintah daerah dalam program pendidikan dan kesehatan gratis, pemberdayaan

masyarakat

hingga program bantuan

sosial

seperti

Soppeng

telah

masyarakat

serta

beasiswa untuk masyarakat miskin dan raskin. Disamping memprioritaskan

itu,

Pemerintah

upaya

pemenuhan

Kabupaten kebutuhan

membiayai program pembangunan yang strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan

tingkat

pengeluaran

penduduk miskin

tidak bisa

dilepaskan dari berbagai dimensi lain dari kehidupan manusia, seperti kondisi

kesehatan,

pencapaian

pendidikan,

jaminan

masa

depan,

kepemilikan barang berharga/aset, akses terhadap informasi publik, kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, bersuara atau memberikan pendapat secara politik, dan peran sosial lainnya. 2.1.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan : a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui : - Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang

mampu dan bantuan

khusus siswa miskin

SD/SMP/SMA/SMK). - Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis. - Bidang Ekonomi; Beras Miskin b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui : - Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM) - Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi;


II - 158


- Bidang

Perindustrian

Perdagangan

dan

Koperasi

UMKM;

pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro; - Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin; - Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja - Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi. c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan

kewirausahaan,

penataan

organisasi,

pengembangan

jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skimskim pembiayaan alternatif. d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Selanjutnya disinergikan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap tahunnya.

2.5.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan

kondisi

riil

saat

ini,

adalah

merupakan

permasalahan

pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari


II - 159


kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau

beberapa

unsur

yang

dianggap

memiliki

pengaruh

yang

saling

berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah : 1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan masih merupakan masalah dan isu strategis bagi Kabupaten Soppeng hingga saat ini. Meskipun jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun, dari 23.300 jiwa (10,42%) pada tahun 2010 menjadi 21.220 jiwa (9,36%) pada tahun 2011,dan pada tahun 2012 terus mengalami penurunan menjadi 20.400 jiwa (9,12%) dan pada tahun 2013 menjadi 21.300 jiwa (9,43%) namun penurunan angka kemiskinan tersebut berlangsung relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguhsungguh dalam lima tahun ke depan. 2. Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan Pembangunan pendidikan selama ini masih diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, masih rendahnya akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan terutama tingkat pendidikan menengah, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah dengan jumlah peserta didik yang potensial, serta belum optimalnya proses belajar mengajar dan tata kelola pendidikan. 3. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Pembangunan kesehatan selama ini menghadapi sejumlah masalah seperti masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan; (1). masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak, (2). masih rendahnya status gizi masyarakat terutama pada bayi, (3). masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti DBD, Diare, dan TBC, (4). Masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis, (5). Masih terbatasnya ketersediaan obat, pengawasan obat dan makanan dan (6). Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut di atas telah menyebabkan berbagai indikator di sektor kesehatan belum menunjukkan capaian kinerja yang


II - 160


memuaskan, misalnya masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dsb. 4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik Terkait dengan pelayanan publik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah, belum efektifnya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil, yang ditandai dengan belum akuratnya data-base kependudukan. 5. Masih Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Secara umum, ketersediaan infrastruktur dasar di daerah ini masih jauh dari memadai. Terdapat indikasi yang menunjukkan masih adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Selain itu, persentase rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak dan energi listrik, juga tampak relatif rendah. Sarana perkotaan, seperti drainase dan pembuangan sampah, menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya memuaskan. Sedangkan sarana perdesaan, seperti jaringan irigasi dan jalan desa, juga tampak memerlukan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas

manusia

dan

barang,

akselerasi

pertumbuhan

ekonomi,

memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat. 6. Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian Permasalahan di sektor pertanian ditandai oleh masih rendahnya produksi, tingkat produktivitas, dan kualitas produk. Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri, rendahnya peningkatan nilai tambah (added value) di sektor pertanian. Selain itu, masih terbatasnya penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi, masih lemahnya kelembagaan petani, masih terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen, masih terbatasnya usaha dan produksi pertanian organik yang dikembangkan secara terintegrasi, serta sejumlah permasalahan lain yang dihadapi di sektor pertanian. Seluruh masalah tersebut perlu ditangani secara serius, mengingat sektor pertanian merupakan penghasil terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng, sumber mata pencaharian utama masyarakat lokal, dan merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi.


II - 161


7. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan proses penyusunan keuangan daerah (APBD) yang belum dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan arahan peraturan perundangan yang berlaku. Pada level SKPD, penyusunan kebutuhan anggaran dan laporan penggunaan anggaran, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Terkait dengan pengelolaan aset daerah, permasalahan yang muncul adalah belum terinventarisasi dan tercatatnya aset daerah yang sesuai dengan peruntukannya serta belum tertibnya pengalihan aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Masih Rendahnya Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah Salah satu indikasi penting dari rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah adalah rendahnya nilai penanaman modal baik dalam negeri maupun asing serta terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Soppeng. Kondisi

ini

dipengaruhi

oleh

banyak

faktor,

diantaranya,

belum

terpromosikannya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tujuan investasi, belum teridentifikasinya secara akurat potensi dan peluang investasi daerah, belum berkembangnya wilayah agropolitan, belum ditetapkannya kawasan strategis sesuai dengan potensi wilayah, masih minimnya kemitraan dengan lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor dalam pembiayaan pembangunan daerah, belum optimalnya pemanfaatan ruang berbasis RTRW, belum berkembangnya kerjasama antar daerah, dan sebagainya. 9. Menurunnya Kualitas Lingkungan Menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat tidak seimbangnya rasio kerusakan lingkungan dengan upaya untuk mengatasinya seperti reboisasi dan rehabillitasi kawasan hutan dengan pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan hutan. Disamping itu, eksploitasi tambang golongan C yang mengabaikan aspek daya dukung lingkungan, juga telah memberi dampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Indikasi menurunnya kualitas lingkungan, juga dapat diamati dari tingginya potensi wilayah banjir yang ditandai dengan semakin meluasnya spot wilayah banjir, dan meningkatnya sedimentasi pada daerah aliran sungai. 10. Belum Berkembangnya Kegiatan Kepariwisataan Meskipun sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai sektor prioritas, namun kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun di daerah ini terdapat berbagai objek


II - 162


wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, namun keberadaan objek wisata

tersebut

belum

memberikan

dampak

yang

signifikan

bagi

perekonomian daerah dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat serta belum dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 11. Belum Teraktualisasinya Nilai-nilai Agama dan Budaya Permasalahan utama yang terkait dengan nilai-nilai agama dan budaya adalah berkurangnya kualitas dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, yang ditandai dengan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah, pornografi di kalangan remaja, dan berbagai kriminalitas dan tindak pidana. Sedangkan berkurangnya aktualisasi nilai-nilai budaya, ditandai dengan bergesernya pola perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial, lunturnya budaya saling menghargai dan menghormati, dan renggangnya hubungan kekerabatan, yang dalam falsafah bugis dikenal dengan istilah “sipakatau, sipakalebbi, siamasei“. 2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun 2014 pada prinsipnya telah terlaksana, namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah No

Kriteria/Aspek

I A

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tataran Pengambil Keputusan Ketentraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah

Urusan

Wajib Wajib

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Kondisi umum daerah kondusif Masuk dalam agenda RPJMD

Permasalahan

Belum konsistensi pelaksanaan di tingkat SKPD

Wajib

Masuk dalam agenda RPJMD


Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Wajib

Ada dalam kesepakatan agenda tahunan Masuk dalam agenda RPJMD

-

Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah

Wajib

Masuk dalam agenda RKPD, Renstra dan Renja

-

Wajib

Animo masyarakat dalam konsultasi publik cukup tinggi

-


Wajib


II - 163


No

II

Kriteria/Aspek

Urusan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Wajib

Proses pembahasan disiarkan melalui media massa

-

Wajib

-

-

Wajib

-

-

Wajib

-

-

Wajib

Dirumuskan RKPD

Wajib

Tingkat capaian SPM

Wajib

Langsung ditangani bupati melalui rapat koordinasi Sudah masuk dalam penetapan kinerja dalam RPJMD

Penataan kelembagaan daerah

Wajib

Pengelolaan daerah

kepegawaian

Wajib

Perencanaan daerah

pembangunan

Wajib

dalam

Perda Pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Jumlah pegawai sebanyak 6.493 orang sampai tahun 2012 Proses perencanaan dari musrenbangdes sampai musrenbangkab Proses penyampaian APBD

-

Belum konsisten dalam pelaksanaannya Belum ditetapkannya SPM oleh beberapa kementrian lembaga yang menjadi acuan penetapan target SPM untuk tiap urusan -

Pendistribusian dan penempatan pegawai belum optimal sesuai kebutuhan Belum optimal pelaksanaannya

Pengelolaan keuangan daerah

Wajib

Pengelolaan daerah

milik

Wajib

SK Bupati tentang pengangkatan pengelola barang

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kesejahteraan masyarakat

Wajib

-

-

Wajib

-

Pelayanan umum Daya saing daerah

Wajib Wajib

TKPK, Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis Peraturan SOP SOP Perizinan

barang

Proses penyampaian APBD belum tepat waktu SDM yang terbatas kemampuannya

-

Dari pengujian aspek/kriteria pelaksanaan urusan wajib ditemukan beberapa

permasalahan

pembangunan.

dalam

pengioptimalkan

pencapaian

kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam kerangka implementasi

program pembangunan lebih dipengaruhi belum konsistensi pelaksanaan program di tingkat SKPD, belum ditetapkannya SPM oleh beberapa kementrian lembaga yang menjadi acuan penetapan target SPM, pendistribusian dan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 164


penempatan pegawai belum optimal sesuai kebutuhan, pProses penyampaian APBD belum tepat waktu, SDM yang terbatas kemampuannya Selain permasalahan pembangunan daerah di atas, permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan atau isu penting terkait dengan kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut: Tabel 2.35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya Isu Penting dan Masalah Mendesak No. Tingkat Nasional (RKP)

Tingkat Provinsi (RKPD Prov. Sul Sel)

Penanganan banjir dan bencana lainnya Pemenuhan amanatUU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN)

Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertan Pembangunan Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pemanasan global

3

Permasalahan dalam negeri

Maraknya jaringan sel baru kelompk terorisme

4

Penanganan keamanan dalam negeri

5

Stabilitas politik menjelang Pemilu2014 Kesenjangan pendapatan dalam masyarakat Mengurangi Defisit APBN melebihi batas toleransi 3% dengan rencana menaikkan harga BBM

Pembangunan Infrastruktur Wilayah & Permukiman untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup -

-

-

1 2

6 7

perburuhan

Lingkungan Eksternal Lainnya

Maraknya pelanggaran manusia

hak

aksi asasi

Maraknya illegal logging dan ilegal fishing Maraknya human trafficking Pandemi penyakit baru seperti flu burung

a. Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran

keberhasilan

pencapaian

Pembangunan

Daerah

dari

sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Soppeng (2015) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dimaksud secara terstruktur dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.


II - 165




Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, pendapatan per kapita, jumlah dan persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta dimensi-dimensi pembentuknya, persentase RT yang menikmati listrik, dan pendapatan/ daya beli masyarakat Tabel 2.36 Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Target URAIAN 2015 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,50 Jumlah Penduduk (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Inflasi (%)

5,0

PDRB Perkapita (Rp)

29.232.921

Persentase Penduduk Miskin (%)

8,00

Indeks Pembangunan Manusia

77,53

Angka Harapan Hidup (Tahun)

72,34

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf (%) Persentase Listrik

RT

yang

8,07 90,94

Menikmati

Pendapatan/Daya Beli Masyarakat (Rp)



226.737 5,80

95,97 655.958,72

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum

Indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah. Urusan wajib dimaksud terdiri atas sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan Ketahanan Pangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, serta komunikasi dan informatika. Sedangkan urusan


II - 166


pilihan terdiri atas pertanian, kehutanan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Tabel 2.37 Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 URAIAN

2015

Urusan Wajib Pendidikan

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

55.00

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Pendidikan Lanjutan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Ratio Sekolah terhadap murid Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

97.00% 75.00% 95.00% 219 204 0.28% 0.50% 100% 99% 99% 97% 71,47% 70.00% 98 108 100% 1% 99% 90%

Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif

95% 80% 90% 90% 80% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn


*> 1

II - 167


b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan balita

Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

100% 100% 100% 100% 60

100% 100% 100% 100% 80% 212.5 62.86% 6

Rasio Rumah Sakit Per penduduk

0,01

Rasio Dokter per satuan penduduk

40

Pelayanan Gawat Darurat (GD)

Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100% 24 jam 100% 1 Tim ≤5 90% 100%

Pelayanan Rawat Jalan

Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visite dokter spesialis Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kejadian pulang paksa Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian dimeja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anantesi dan salah penempatan endotracheal tube

100% ≤ 60 menit ≥ 90 % 100%

100% 100% 100% ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100% ≤ 1,5 % ≥ 90 % 100%

≤ 2 hari ≤1% 100% 100% 100% 100% ≤6%

Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

II - 168


Ibu dan Anak

Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana Mantap Konseling KB Mantap Kepuasan Pelanggan Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasaan Pelanggan Penulisan resep sesuai formularium Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

100% 100% 100% ≤ 100 % 100% 100% ≥ 80% ≤3% 100% ≤ 3 jam 100% ≤2% ≥ 80 % ≤ 140 menit 100% 100% ≥ 80 % ≤ 50% 100% ≥ 80 % ≤ 30% ≤ 60% 100% ≥ 80 % 100% ≥ 90 % ≤ 20 % 100% 100% ≤0,01% 100%

100% 100% ≤ 10 menit ≤ 15 menit 100% 100% 100% 100% II - 169


Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik Perumahan RT pengguna air bersih RT ber Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Rumah layak huni Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Perencanaan Pembangunan Kesesuaian Prioritas Pembangunan Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Perhubungan Angkutan darat


100% 100% ≥ 60 % ≥ 40 % 100% ≤ 2 jam 100%

24 jam 100%

≤ 2 jam ≤ 2 jam 100% 100%

100% 100% 75% 75% 75%

57.50% 523.992 Km 0.001% 1.57% 46.88% 1 unit 37,48% 75.00% 85% 0.00% 80% 500 10.07% 100% 100% Ada Ada Ada 100% 6.00%

II - 170


Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Lingkungan Hidup Persentase Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Status Mutu Air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air Pertanahan Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan catatan sipil Kepemilikan KTP Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan KB dan KS Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Prevelensi peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Koperasi dan UKM Persentase Koperasi yang aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha mikro dan kecil Penanaman Modal Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan


91% 24 Menit - MPU 50.000 - Barang 60.000

13.95% 100% 100% 113.77 100% 13% 100% 100% 100% 95% 950 Tidak Ada Telah diterapkan

10.30% 59.80% 0.001% 89.00% 2.88 750 75.00% 19,30% 6 bh 5.5% 5.5% 2 71.69% 780 org 12 1 98.00% 2.15% 65% 20% 10 kali 9 buah 100% 12 20 5

II - 171


Jumlah kegiatan olahraga Lapangan olahraga Kesbang dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Penegakan Perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik Sistem Informasi Manajemen Pemda Indeks kepuasan layanan masyarakat

persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti; Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Waktu penetapan APBD Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 Belanja untuk pelayanan dasar Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Belanja Publik terhadap DAU Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (realisasi) Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

Perda atas inisiatif DPRD Ranperda yang disetujui DPRD Rasio jabatan yang terisi Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton) Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)


5 112 2 keg 2 keg 20 18.76% 5.56 24 kali 8 kec 100% 27 8 kec 55 menit

Ada 3 bh Ada 80% WTP Tepat Waktu Ada Tepat Waktu 52.85% 34.98% 100% 70.78% 5.00% 2.00% 100% 100% 1 100% 100 Ada 5 204,391 90 60 90 90 90 80 60 17 D/K

II - 172


Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Statistik Buku Kabupaten dalam angka Buku PDRB Kabupaten Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM Pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Wibesite milik pemerintah daerah Pameran/ekspo Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan per tahun Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian -

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi (GKG) Jagung (Pipilan Kering) Kedele (Pipilan Kering) K. Tanah (Biji Kering) K. Hijau (Biji Kering) Ubi Kayu (Umbi Basah) Ubi Jalar (Umbi Basah)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industry Cakupan bina kelompok pengrajin Transmigrasi Transmigran


14 D/K 3 bh 100% 95% 75% Ada Ada 2.2% 1 Keg 30 bh 4 bh Ada 6 kali 1 0,08% 0,010%

65,91 kw/ha 60,45 kw/ha 31,41 kw/ha 23,89 kw/ha 16,72 kw/ha 108,02 kw/ha 79,92 kw/ha

49,81% 100% 4,09% 7,00% 0.19% 94% 0,59% 297.162 orang 0,96 1,70% 5.00 Ton 7.500 Ton 25 klp 3.219 Ton 12,74% 16.56% 7.54% 0.52% 4,01% 4.03% 0%

II - 173




Indikator Kinerja Aspek Daya Saing Daerah

Indikator kinerja pada aspek daya saing dari terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, luas wilayah produktif, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah perkotaan, luas persawahan beririgasi teknis, kapasitas air bersih, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi. Jumlah persetujuan investasi dll. Tabel 2.38 Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2015 URAIAN Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)

2015 1.450.000

Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita (%)

54.69

Nilai tukar petani (%)

84.41

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

57.50% 85.716,54

Luas Wilayah Produktif (Ha) Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

28

Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

11.900

Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha) Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM

20.600 453 Ltr/Detik

Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

13,68

Jumlah demonstrasi

2 kali

Jumlah persetujuan investasi

2.071

Keberadaan E-procurement

Ada

Sumber : RPJM Kab. Soppeng 2011-2015

b. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun

2014 yang

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 52 indikator.


II - 174


Tabel 2.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Tahun 2014 Capaian Kinerja Thn 2014 (%)

Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Penduduk Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Inflasi PDRB Perkapita Angka Harapan Hidup

% Jiwa

Realisasi

7.33 226,152

7.57 250,996

103.27 110.99

%

6.15

6.56

106.67

% Rp

5.0 24,360,768

0 17,555,551

0.00 72.06

72.19

71.93

99.64

Tahun

Rata-Rata Lama Tahun 7.88 7.37 Sekolah Persentase RT yang % 91.40 95.11 Menikmati Listrik Pendapatan/Daya Beli Rp 652,760.19 646,381.89 Masyarakat Pengeluaran per kapita Rp 1,325,000 450,639 per bulan Nilai tukar petani % 81.95 0 Pengeluaran Konsumsi % 52 43.19 Non Pangan Luas Wilayah Produktif Ha 85,716.54 95,953 Luas Wilayah Ha 28.50 30.45 Kebanjiran Luas Persawahan Ha 18.727 0 Beririgasi Teknis Kapasitas air bersih Ltr/Detik 412 265 yang disalurkan PDAM Keberadaan EAda Ada procurement Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:

93.53 104.06 99.02 34.01 0.00 83.06 111.94 93.16 0.00 64.32 100.00

18

-Padi

Kw/Ha

65.38

58.86

90.03

19

-Jagung

Kw/Ha

59.15

51.69

87.39

20

-Kedelai

Kw/Ha

30.62

17.64

57.61

21

-Kacang Tanah

Kw/Ha

23.82

18.5

77.67

22

-Kacang Hijau

Kw/Ha

16.59

13.28

80.05

23

-Ubi Kayu

Kw/Ha

106.90

178.65

167.12

24

-Ubi jalar

Kw/Ha

79.65

100.43

126.09

25

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Unggas Produksi Daging Ternak Besar Jumlah Produksi Perikanan Jumlah komsumsi ikan

%

49.72

38.26

76.95

100

100

100.00

ekor

32,745

36,310

110.89

ekor

14,250

19,555

137.23

ekor

1,070,150

1,394,172

130.28

ekor

769,664

762,510

99.07

4,500

3,941.9

87.60

7,350

6,652

90.50

22

20

90.91

26 27 28 29 30 31 32 33

Cakupan Bina Kelompok Nelayan


%

Ton Ton Klp

II - 175


34

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan Industri

Ton

%

43

Cakupan bina kelompok pengrajin Persentase koperasi yang aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha Mikro dan Kecil

44

Kunjungan wisata

45

Persentase pertumbuhan kunjungan wisata

%

46

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Angka Sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan Perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Transmigran

%

35

36

37

38

39 40 41 42

47

48 49 50 51

52

3,108

3,196

102.82

12.34

76.09

616.61

14.90

0.80

5.37

7.51

4.93

65.65

0.51

4.93

966.67

3.32

1.25

37.65

3.34

100

2994.01

97.02

96.46

99.42

1.79

3.33

186.03

55.00

98.06

178.29

294,332

267,842

91.00

0.97

0.88

90.72

1.80

1.77

98.33

4

0

100.00

71.69

10.33

14.41

745

87

11.68

10

409

4090.00

2

0

100.00

14

0

0.00

%

%

%

%

%

% % % orang

% Orang

%

2. Menurunnya Angka Penduduk Miskin

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya menurunnya angka penduduk miskin. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 29 indikator.


II - 176


Tabel 2.40 Pencapaian Sasaran II Menurunnya Angka Penduduk Miskin Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja Thn 2014 (%)

Target

Realisasi

2,9

3.05

94.83

3.65

101.39

1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

%

3,60

3.

Rasio akseptor KB

%

750

723

96.40

4.

Prevelensi peserta KB aktif

%

75,0

72.33

96.44

5.

%

19,4

14.88

123.30

6.

Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera 1 Cakupan Anggota BKB ber-KB

%

79.0

66.74

84.48

7.

Cakupan Anggota UPPKS ber-KB

%

92.0

85.75

93.21

8.

Rasio PLKB/PKB

%

100

37

52.86

9.

Rasio PPKBD

%

100

100

100.00

10.

Persentase Penduduk Miskin

%

8,39

9,43

87.60

11.

%

10,28

12.55

122.08

%

59,75

87.45

146.36

13.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

%

0,01

0.019

10.00

14.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

88,97

72.61

81.61

15.

Desa/K el

17

70

411.76

14

70

500.00

17.

Rata-Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi

18.

PKK Aktif

19. 20.

12.

16.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Desa/K el Desa/K el %

3

3

100.00

100

100

100.00

Posyandu Aktif

%

100

100

100.00

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Regulasi Ketahanan Pangan

%

70

70

100.00

5

3

60.00

198.438

156,084

78.66

85

360.59

424.22

55

0

0.00

85

100

117.65

80

100

125.00

85

85

99.88

75

100

133.33

55

0

100.00

buah

Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan

ton

Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah

%

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

%

Pengawasan dan Keamanan Pangan

%

Pembinaan

Penanganan daerah Rawan Pangan


% %

%

%

II - 177


3. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 4 indikator. Tabel 2.41 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Tahun 2014 Capaian Kinerja Thn 2014 (%)

Tahun 2014

No. 1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja

Satuan

RT Bersanitasi RT pengguna air bersih Lingkungan Pemukiman Kumuh Rumah layak huni

% % % %

Target

Realisasi

84.50 74.00 0.01 79

90.85 81.83 0.00063 81.23

107.51 110.58 193.70 102.82

4. Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya Indeks pembangunan manusia (IPM). Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 140 indikator. Tabel 2.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

54.03

62.93

116.47

96.88

97.35

100.49

73.00

70.92

97.15

94.00

65.89

70.10

216

121

56.02

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) 1

APK Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Pendidikan Dasar

2

Angka Partisipasi Murni (APM ) SD/MI/Paket A

3

6

Angka Partisipasi Murni (APM ) SMP/Mts/ paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid

199

141

70.85

7

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.3

0.17

143.33

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts

0.56

0.59

94.64

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100

100

100.00

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts

98.27

99.76

101.52

11

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts

99

97.7

98.69

12

Angka Melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA / SMK/MA Pendidikan Lanjutan

96.99

95.53

98.49

13

Angka Partisipasi SMA/SMK/MA/Paket C

70.16

49.09

69.97

4 5


Murni

(APM)

II - 178


14 15 16 17

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid

69.69

64.08

91.95

97

452

465.98

107

297

277.57

100

91.91

91.91

18

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Angka Putus Sekolah ( APS ) SMA/SMK/MA

1.20

0.85

129.17

19

Angka Kelulusan ( AL ) SMA/SMK/MA

98.65

98.53

99.88

20

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ke atas Pelayanan Kesehatan Dasar

87.50

90.07

102.94

21

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

95

90.34

95.09

80

80.06

100.08

90

94.96

105.51

90

95.6

106.22

80

53.86

67.33

90

103.84

115.38

100

100

100.00

90

71.95

79.94

100

100

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

73

73.51

100.70

*≥ 1

0.01

100.00

100

10.64

10.64

100

46

46.00

100

111.94

111.94

100

100

100.00

60

17.73

29.55

100

79.19

79.19

100

3.15

3.15

100

79.19

100

100

100.00

80

97.14

121.43

22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3435363738

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 thn Penemuan pasien TBC BTA positif Penemuan penderita Pneumonia ditangani Penderita DBD yang ditangani

balita

Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan balita

39

Cakupan Pelayan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan

40

43

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

44

Cakupan Puskesmas

212.5

212.5

100.00

45

Cakupan pembantu puskesmas

62.86

62.86

100.00

46

6

6

100.00

47

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk

0.01

0.01

100.00

48

Rasio Dokter per satuan penduduk

40

22.33

55.83

41

42


79. 19

II - 179


50

Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)

51

Ketersediaan tim penanggulangan bencana

52

Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD

≤5

5

100.00

53

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan

85

95.18

111.98

100

100

100.00

100

100

100.00

60

120

50.00

49

54

55 56 57

100

100

100.00

24

24

100.00

1

0

0.00

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap

90

88.50

98.33

100

100

100.00

59

Pemberi pelayanan rawat inap

100

100

100.00

60

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100

100

100.00

61

Jam visite dokter spesialis

100

100

100.00

62

Kejadian infeksi pasca operasi

≤ 1,5

0

100.00

63

Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kejadian pulang paksa

≤ 1,5

4.4

34.09

100

100

100.00

≤ 1,5

9.14

65.60

Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral

≥ 90

94.15

100.00

100

100

100.00

58

64 65 66 67

yang

68

Waktu tunggu operasi elektif

≤2

0.02

100.00

69

Kejadian kematian dimeja operasi

≤1

0

100.00

70

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100

100

100.00

71

Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

100

100

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anantesi dan salah penempatan endotracheal tube

≤6

0

100.00

Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

100

100

100.00

100

100

100.00

77

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr

100

100

100.00

78

≤ 100

100

100.00

79

Pertolongan persalinan melalui cesaria Keluarga Berencana Mantap

100

100

100.00

80

Konseling KB Mantap

100

100

100.00

81

Kepuasan Pelanggan

≥ 80

93.86

100.00

≤3

0.15

100.00

100

100

100.00

≤3

7.5

100.00

72 73 74

75 76

82 83 84

seksio

Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto


II - 180


85

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan

100

100

100.00

86

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤2

2.71

36.90

87

Kepuasan pelanggan

≥ 80

95

100.00

≤ 140

120

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

≥ 80

80

100.00

≤ 50

40

100.00

100

100

100.00

≥ 80

95

100.00

Laboratorium Patologi Klinik 88 89 90 91 92 93 94

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan Farmasi

95

Waktu tunggu pelayanan obat jadi

≤ 30

8.5

100.00

96

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

≤ 60

12.56

100.00

97

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100

97.64

97.64

98

Kepuasaan Pelanggan

≥ 80

80

100.00

99

Penulisan resep sesuai formularium

100

98.1

98.10

100

Gizi Ketepatan waktu kepada pasien

≥ 90

100

100.00

101

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

≤ 20

38.78

51.57

102

Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

100

100

100.00

Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse

100

87.42

87.42

≤ 0,01

0

100.00

100

100

100.00

100

74.05

74.05

100

100

100.00

≤ 10

4.09

100.00

≤ 15

3.24

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

113

Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100

100

100.00

114

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100

100

100.00

115

Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery

100

100

100.00

≤ 60

170.37

100.00

≤ 40

81.62

100.00

103 104 105

106 107 108 109

110 111

112

116 117

pemberian

makanan

Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah


II - 181


118

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah

100

100

100.00

≤2

2

100.00

100

67.7

67.70

24

24

100.00

100

100

100.00

≤2

0.5

100.00

≤2

2

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

100

100

100.00

100

100

100.00

129

Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih

75

40.5

54.00

130

75

100

133.33

75

100

133.33

132

Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit Indeks Pembangunan Manusia

76.39

73.71

96,49

133

Angka Harapan Hidup

72.19

71,93

99,64

134

Rata-Rata Lama Sekolah

7.88

7,37

93,53

135

Angka Melek Huruf (%)

89.86

88.74

98,75

136

Jumlah organisasi pemuda

12

11

91.67

137

Jumlah organisasi olahraga

20

24

120.00

138

Jumlah kegiatan kepemudaan

5

5

100.00

139

Jumlah kegiatan olahraga

5

5

100.00

140

Lapangan olahraga

112

146

130.36

119 120

121 122

123

124 125 126

Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

Pelayanan Laundry 127 128

131

5. Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya

sarana

dan

prasarana

wilayah.

Jumlah

indikator

untuk

menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 16 indikator.

.


II - 182


Tabel 2.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan Target

1 2 3

4 5

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)

KM

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)

%

Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar

%

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

6

7

Luas irigasi Kab. Dalam kondisi baik

8

Angkutan darat

9

Kepemilikan KIR angkutan umum

10

Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

11

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Realisasi

57.00

36.04

511,212

329,592

0.001

0.218

218.00

1.52

103.18

44.27

95.39

2

200.00

1.57

%

46.41

unit

Capaian Kinerja Thn 2014 (% )

1

63.23 64.47

%

31.99

65.00

203.19

%

5.01

4.98

99.40

%

90

82

91.11

Menit

24

24

100.00

-MPU

50,000

50,000

100.00

-Barang

60,000

60,000

100.00

12

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Buah

25

11

44.00

13

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

Buah

4

2

50.00

14

Wibesite milik pemerintah daerah

Ada

Ada

Ada

100.00

15

Pameran/ekspo

Kali

5

4.00

80.00

16

Luas Wilayah perkotaan

Ha

11.900

11.900

100.00

6. Meningkatnya Investasi Swasta Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

telah

melaksanakan

berbagai

upaya

meningkatnya investasi swasta. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 2.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Investasi Swasta Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Satuan

1

Kenaikan/Penurunan Investasi

Nilai

2

Jumlah persetujuan investasi



Target

Realisasi

%

20

9.20

46.00

Ijin

1,726

2,793

161.82

II - 183


7. Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 17 indikator. Tabel 2.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Persentase Penanganan sampah

%

2.

Cakupan pengawasan pelaksanaan amdal

terhadap

%

3.

Status Mutu Air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan Hukum Lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

%

4. 5. 6.

M3 % %

Target

Realisasi


13.95

20.53

147.17

100

100

100.00

100

100

100.00

113.77

2.84

2.50

100

100

100.00

12

12

100.00

7.

Luas Wilayah Kebanjiran

Ha

28.50

30.45

93.16

8.

Pertambangan tanpa izin

%

93

26.72

28.73

9.

Kontribusi PDRB

0.57

0.51

89.47

10.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

3.93

4.32

109.92

11.

Kerusakan Kawasan Hutan

%

7.30

1.14

184.38

12.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Luas lahan bersertifikat

0.18

0.23

127.78

%

501.00

41.32

8.25

%

9.82

10.16

103.46

%

100

70.18

70.18

100

100

100.00

100

100

100.00

13. 14. 15.

pertambangan

terhadap

%

16.

Penyelesaian kasus tanah negara

%

17.

Penyelesaian izin lokasi

%

8. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

telah

melaksanakan

berbagai

upaya

terselenggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 37 indikator.


II - 184


Tabel 2.46 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian Kinerja Thn 2014 (% )

Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Kesesuaian Prioritas Pembangunan

%

100

100

100.00

2

Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah

%

100

100

100.00

3

Ada

Ada

100.00

Ada

Ada

100.00

5

Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

100.00

6

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

%

100

102.33

102.33

7

Kepemilikan KTP

%

95

86.90

91.47

8

Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk

-

900

43.11

Ada

388 Tidak Ada Telah diterapk an Ada

4

9

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tidak Ada

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Telah diterapkan

10

11

Buku Kabupaten dalam angka

12

Buku PDRB Kabupaten

13 14 15 16 17 18 19 20 21

0.00 100.00 100.00

Ada

Ada

100.00

Pengelolaan arsip secara baku

%

2.2

2.2

100.00

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan

%

1

1 Tidak Ada 3 Tidak Ada

100.00

70

71.08

101.54

WTP

WDP

70,00

Tepat Waktu

Tepat

100,00

Ada

Ada

100,00

Tepat Waktu 72.38

Ada

Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik Sistem Informasi Manajemen Pemda

3

Indeks kepuasan layanan masyarakat

Ada

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti; Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

%

-

Waktu penetapan APBD

0.00 100.00 50.00

Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005

-

22

Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006

-

23

Belanja untuk pelayanan dasar

%

Tepat Waktu 52.83

24

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

%

34.96

57.31

163.93

25

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

%

100

100.01

100.01

26

Belanja Publik terhadap DAU

%

70.76

67.27

95.07

27

%

4.98

7.21

144.78

2.37

5.44

229.54

100

94.89

94.89

30

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

100

258.85

258.85

31

Perda atas inisiatif DPRD

1

1

100.00

32

Ranperda yang disetujui DPRD

%

100

100

100.00

100

98.98

98.98

34

Rasio jabatan yang terisi Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

%

Ada

Ada

100.00

35

Jumlah Perpustakaan

bh

1

1

100.00

36

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

%

0.07

0.27

385.71

37

Pengunjung perpustakaan per tahun

%

0.09

0.02

22.22

28 29

33


dan

%bh % %

100,00 137.01

II - 185


9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 2.47 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

1

Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk neraca, laporan aliran kas Laporan perhitungan anggaran secara tepat waktu

2

Satuan

Target

Realisasi

Ada

Ada

Capaian Kinerja Thn 2014 (%) 100

tepat

tepat

100

10. Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 19 indikator. Tabel 2.48 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Tahun 2014 Satuan No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2014 Target

Realisasi


6

6

100.00

4.50

2.92

64.89

4.50

7.01

155.78

9

16

177.78

8

7

87.50

100

100

100.00

2

2

100.00

2

2

100.00

15

3

20.00

Indikator Kinerja

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk


bh % % Kali Bh % Keg Keg %

II - 186


10

%

11

Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

12

Penegakan Perda

Kali

24

11

45.83

13

Kec

8

8

100.00

100

84.34

84.34

27

27

100.00

8

8

100.00

55

55

100.00

18

Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di kabupaten Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Angka kriminalitas

14.44

6.18

157.20

19

Jumlah Demonstran

0

0

100.00

14

15 16 17


%

18.76

17.25

91.95

5.56

5.56

100.00

%

Org Kec menit

kali

II - 187


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, diuraikan sebagai berikut : 3.1.

Arah Kebijakan ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Tahap pembangunan Tahun 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya ha-hal berikut: a) Peningkatan akses pelayanan dasar b) Peningkatan perkonomian daerah c) Peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup d) Tata kelola pemerintahan

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2015 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian nasional dan global sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana

dimaksud nampak dari pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Soppeng tahun tahun

2014

sebesar

1.507,686,50

mengalami

peningkatan

dari

tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,507,686,500’- dibandingkan pada tahun 2012 sebesar

Rp. 1,401,588.83 meningkat dibandingkan dengan tahun

2011 yang hanya Rp. 1.304,050,630,-. Sedangkan

berdasarkan atas dasar

harga berlaku (ADHB) Kabupaten Soppeng Tahun 2011 mencapai Rp. 3.209.370.070.000,- atau meningkat dibandingkan tahun 2010 dengan nilai Rp. 2.726.359.730.000,-.

Sedangkan

pada

tahun

2012

meningkat

menjadi

3,690,683,870,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar 4,254,982,770’-.


III - 1


Memperhatikan struktur ekonomi Kabupaten Soppeng sebagaimana struktur PDRB sebagai pendukung ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 20122014 yang semakin tersebar meskipun masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar sekitar 36,55 persen disusul sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen dan yang terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,51 persen. Hal tersebut sebagaimana nampak dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2012 - 2014 No

Lapangan Usaha

Tahun 2012

Tahun 2013*

Tahun 2014**

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1

Pertanian

39,45

38,26

36,55

2

Industri pengolahan

6,23

6,24

6,68

3

Perdagangan,

13,38

14,14

14,63

hotel

dan

restauran 4

Jasa-jasa

22,65

22,65

21,96

5

Lain-Lainnya

18,29

18,71

20,19

100

100

100

PDRB Sumber : BPS Kabupaten Soppeng 2014

Tabel

tersebut

memperlihatkan bahwa sektor pertanian

memiliki

kontribusi yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun walaupun tidak signifikan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu sebelumnya dan berlaku di setiap wilayah. Akibatnya terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Kondisi ekonomi tahun 2014 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun 2015. Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa

sektor

infrastruktur

tersebut

diantaranya

sektor

energi

dan

ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

III - 2


Guna mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai sektor tersebut, pemerintah akan mengupayakan peningkatan dukungan pembiayaan baik dari sisi perbankan, non-perbankan, pasar modal, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pembangunan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan berdampak pada tumbuhnya perekonomian daerah secara dinamis yang direfleksikan pada peningkatan pendapatan perkapita, terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Struktur

ekonomi Kabupaten Soppeng

pada tahun 2014 masih

didominasi oleh sektor pertanian sekitar 36,55. Sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Soppeng tahun 201 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51 persen. Dari hasil perkembangan PDRB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 mencapai 8,26 persen dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7,85 persen yang mana telah melampaui target. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut : 1. Angka kemiskinan Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. 2. Kualitas pendidikan belum optimal Hal ini disebabkan antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan terutama tingkat pendidikan menengah. 3. Derajat kesehatan


III - 3


Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan. 4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus

dapat

diatasi

secara

proporsional

melalui

penetapan

prioritas

pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng.

3.2.

KERANGKA PENDANAAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah akan

diuraikan pada

masing-masing komponen keuangan tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk : 

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.



Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.



Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.



Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.



Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.


III - 4


3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi dan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013-2016 terlihat pada Tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Realisasi dan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2016 No 1 1.1

1.2

1.3

2 2.1 2.2 2.3

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah :  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan :  Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak  Dana alokasi umum  Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :  Hibah  Dana Darurat  Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya  Dana penyesuaian dan otonomi khusus  Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (silpa) Penerimaan kembali investasi dana bergulir Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014* (Rp)

Tahun 2015* (Rp)

22,350,324,891.00 3,376,500,000.00 7,669,712,000.00 2,510,000,000.00

38,986,252,256.00 8,684,506,121.00 8,131,606,475.00 2,710,000,000.00

58,056,188,882.00 9,591,100,000.00 9,574,862,575.00 6,786,895,195.00

59.817.709.386.00 10.196.100.000.00 6.443.109.000.00 8.452.817.334.00

8,794,112,891.00 602,144,705,095.00 35,062,943,095.00

20,830,139,660.00 634,690,367,601.00 21,844.071.601.00

32,103,331,112.00 672,835,721,163.00 24,472,197,163.00

34.725.683.052.00 999.032.153.000.00 26,118,645,000.00

517,805,122,000.00 49,276,640,000.00

569,126,996,000.00 43,719,300,000.00

589,049,244,000.00 59,314,280,000.00

635.976.768.000.00 336.936.740.000.00

75,153,020,364.00

129,729,344,177.00

190,242,690,365.00

110.895.154.715.00

671,830,000.00 0.00 12,716,366,484.00

679,960,000.00 0.00 21,919,590,857.00

0.00 0.00 25,722,513,765.00

1.086.146.550.00 0.00 25,722,513,765.00

48.555.181.080,00

94,803,422,000.00

151,949,159,920.00

72.021.764.000.00

13,209,642,800.00

12,326,371,320.00

12,571,016,680.00

12.064.730.400.00

921,134,600,410.00

1.169.745.017.101.00

27,452,276,581,00

21,470,114,216,00

0.00

0.00

35,488,782.00

35,488,782.00

0.00 27,452,276,581,00

94,379,808.00 21,599,982,806.00

94,379,808.00 129,868,590.00

699,648,050,350.00

4,962,328,639.00

0.00 4,962,328,639.00

804,775,964,034.00

Tahun 2016** (Rp)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Berdasarkan tabel diatas dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah

kebijakan

pendapatan

daerah

ditujukan

pada

peningkatan

pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2014 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

III - 5


kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,13 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi : 

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka

meningkatkan

daya

dukung

pembiayaan

daerah

dan

pertumbuhan ekonomi. 

Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan, baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.



Intensifikasi

pemungutan

pajak

dan

retribusi

melalui

perbaikan

manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi. 

Peningkatan sistem pemungutan, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah.



Optimalisasi

pemungutan

sumber-sumber

penerimaan

baru

yang

memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Soppeng akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional. 

Peningkatan pengelolaan BPHTB sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

III - 6


revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan

lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah

adalah

pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan

yang

bekerjasama

ditetapkan

dengan

untuk pendapatan

pemerintah

Provinsi

tersebut

Sulawesi

adalah Selatan

aktif guna

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.


III - 7


Tabel 3.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2016

No.

Uraian

Realisasi Tahun 2013 (Rp)



Target Tahun 2016 (Rp)

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

424,594,648,601.00

486,782,993,007.00

588,738,564,169.00

676.131.166.488.00

1

Belanja pegawai

400,968,735,292.00

460,425,967,422.00

531,623,353,060.00

570.173.045.639.00

2

Belanja bunga

738,316,747.00

0.00

0.00

0.00

3

Belanja hibah

5,130,000,000.00

8,838,662,156.00

26,757,799,896.00

1.320.000.000.00

4

Belanja bantuan sosial

800,000,000.00

841,000,000.00

0.00

0.00

5

Belanja

264,576,578.00

262,101,000.00

1.961.169.158.00

1.603.220.900.00

16,826,394,240.00

15,873,002,429.00

26,796,242,055.00

99.671.620.172.00

bagi

hasil

kepada

provinsi/kab/kota/pemerintah desa 6

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemerintah desa.

7

Belanja tidak terduga

B

BELANJA LANGSUNG

235,552,200.00

820,017,555.00

1,600,000,000,00

194,948,902,694.00

274,446,140,050.00

348,996,019,047.00

1

Belanja pegawai

26,481,552,063.00

32,097,670,050.00

0.00

32.374.536.929.00

2

Belanja barang dan jasa

89,543,704,802.00

107,861,450,162.00

0.00

174.621.991.266.00

3

Belanja modal

78,923,645,829.00

134,487,019,838.00

0.00

281.627.191.008.00

617,033,782,413.46

699,040,788,651.00

937,734,583,216.00

1.164.874.885.691.00

JUMLAH TOTAL BELANJA

3.483.279.777,00 488.743.719.203.00


Berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas maka arah kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Soppeng diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang sesuai dengan arah kebijakan sebagai berikut :  Meningkatkan

alokasi anggaran

pada bidang-bidang

yang

langsung

menyentuh kepentingan masyarakat antara lain melalui peningkatan proporsi belanja modal.  Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran, baik untuk belanja langsung

maupun

belanja tidak langsung

misalnya melalui

minimalisasi belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.  Meningkatkan proporsi belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung.  Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan.  Peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada penduduk miskin (propoor), penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).


III - 8


3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Tabel 3.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2016 No.

1

2 3 4 5 6

1 2 3 4

Uraian

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Target Tahun 2016 (Rp)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali investasi dana bergulir Penerimaan piutang daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran pokok utang Pembayaran Utang Pengeluaran pembiayaan lainnya Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

4,962,328,639.00 4,962,328,639.00

27,452,276,581.00

21,599,982,806.00

129,868,590.00

27,452,276,581.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 35,488,782.00

0.00 35,488,782.00

0.00 5,000,000,000.00

0.00 9,000,000,000.00

94,379,808.00 5,000,000,000.00

94,379,808.00 5,000,000,000.00

0.00 0.00 0.00

4,000,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto

5,000,000,000.00

9,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

(37,671,361.00)

18,452,276,581.00

16,599,982,806.00

(4,870,131,410.00)



III - 9


3.2.4 Penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 107 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa, “Perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Kabupaten/Kota mencakup, Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan mengacu pada Tema Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2016, yaitu “ Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Dasar Dan Penguatan Sendi Perekonoian Daerah Dengan Dukungan Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien”, maka Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memuat pandangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun sebelumnya yang belum terakomodir dalam RKPD dan APBD Tahun 2015. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikannya sebagai masukan dalam perumusan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2016. Selanjutnya, Pokok-pokok Pikiran ini disusun dengan memperhatikan kondisi riil daerah. Berbagai persoalan yang dirangkum melalui kegiatan Alat kelengkapan Dewan dalam hal ini Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan TIM Penerima Aspirasi seperti; kunjungan lapangan, kegiatan reses, dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, maupun dari rapat dengar pendapat umum atau dengan kelompok masyarakat dan LSM, sehingga Pokok-pokok Pikiran ini diharapkan diakomodir ke dalam MUSRENBANG kabupaten untuk selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang akan datang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang ideal, dimana semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk pengadaan prasarana, penciptaan atau penataan struktur atau pembentukan mentalitas tertentu. Pembangunan juga merupakan suatu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasa kurang kepada kondisi ideal yang diharapkan untuk dipenuhi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

III - 10


pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagai berikut; a. Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur -

Pembangunan infrastruktur hendaknya dititikberatkan pada peningkatan kondisi

jalan

bendungan,

dan

jembatan,

waduk dan

pembangunan antar

irigasi

embung

pendukung

untuk

pertanian

mengurangi

seperti

kesenjangan

wilayah. Khusus untuk jalan lingkar pada obyek

wisata alam lejja agar dituntaskan dengan menambah lebar jalan yang ada. -

Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan yang menjadi komitmen daerah dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi perdesaan dan perkotaan serta pemugaran Rumah Tinggal Layak Huni agar lebih ditingkatkan.

-

Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memerlukan

pembangunan yang

integratif,

dengan

memperhatikan

rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan

kapabilitas

dan

aksesibiltas

mengintegrasikan konsep ramah lingkungan

wilayah

dengan

dalam setiap kegiatan

pembangunan serta upaya penanggulangan bencana. -

PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 perlu ditegakkan, termasuk melakukan upaya dalam mengatasi alih

fungsi

lahan

pertanian

dalam

mendukung

komitmen

untuk

mewujudkan kedaulatan pangan. -

Penangan lahan kritis dan lahan tidur lebih ditingkatkan dengan tanaman produktif, dan meningkatkan sebaran dan proporsi Ruang Terbuka Hijau baik di ibu kota kabupaten maupun di ibukota Kecamatan.

-

Pengawasan Kegiatan penambangan di sungai ditingkatkan untuk menjaga

kerusakan

lingkungan,

kerusakan

fasilitas

umum

dan

ketersediaan air khususunya bagi petani. -

Persertifikatan tanah PEMDA dan penyelesaian kasus-kasus hukum terkait dengan asset PEMDA serta pemasangan papan sebagai tanda milik PEMDA.

b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan -

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi sistem birokrasi, pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor kecamatan dan kelurahan

termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban

anggaran yang transparan dan akuntabel. RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

III - 11


-

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan antara lain; sosialisasi, penyuluhan hukum dan pemasangan papan himbauan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk PERDA.

-

peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, kompetensi guru, serta pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi.

-

peningkatan

pelayanan

jamkesmas/jamkesda

dasar

(BPJS),

kesehatan

peningkatan

masyarakat angka

harapan

melalui hidup,

kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, -

Penyelesaian pembangunan RSU AjjapangE termasuk pengadaan fasilitas dan sarana pendukung, sehingga paling lambat pada peringatan hari jadi Soppeng tahun 2017 dapat difungsikan secara maksimal.

-

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintah daerah.

-

Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah, difokuskan

pada optimalisasi

peningkatan

kualitas

peran

pelayanan

Pemerintah Daerah

publik,

dalam

peningkatan peran

serta

masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. -

Sebagai upaya pengurangan disusun

program

dan

kemiskinan dan

kegiatan

prioritas yang

pengangguran, perlu mampu

mendorong

perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah. -

Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui revitalisasi program KB dan peningkatan kepesertaan KB Pria, KB Mandiri, dan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

c. Bidang Perekonomian -

Pembinaan,

pendampingan,

pemberdayaan,

dan kemudahan

dalam

mengakses permodalan serta perlindungan kepada pelaku UKM guna meningkatkan daya saing UKM. -

Pengembangan

obyek

Wisata

termasuk

penyediaan

sarana

dan

prasarana atau fasilitas pada obyek wisata lejja, ompo dan citta yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat sekitar. -

Pemberdayaan bagi kelompok petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan alat, pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen


III - 12


untuk meningkatkan produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan. -

Mendorong dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagai akibat adanya Undang-Undang tentang Desa agar dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi produktif pedesaan, sesuai potensi desa masing-masing.

-

Perbaikan

kondisi

fisik

dan

infrastruktur

pasar

tradisional untuk

meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen.


III - 13


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2016 adalah "Mempercepat

Pembangunan

Infrastruktur

untuk

Meletakkan

Pondasi

Pembangunan yang Berkualitas " dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2016 adalah "

Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur Dalam Upaya Pencapaian Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan" maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah : “Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar dan Penguatan Sendi Perekonomian Daerah Dengan Dukungan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien” RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2011-2015 dengan visi “TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS” serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi “SULAWESI

SELATAN

SEBAGAI

PILAR

UTAMA

PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN

PADA

TAHUN 2018” serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG". Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2011-2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Misi ini diarahkan, bukan hanya pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, penurunan angka kemiskinan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa peningkatan tersebut berlangsung secara lebih merata dan adil;


IV - 1


2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Misi ini difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar sumberdaya manusia, termasuk sumberdaya aparatur Kabupaten Soppeng dapat lebih kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional; 3. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pertanian dan pertambangan, yang lebih efisien, efektif dan produktif, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dimaksud harus tetap senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat lokal; 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah. Misi ini bertumpu pada upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, terutama infrastruktur dasar, menjadi faktor penting untuk menggerakkan perekonomian daerah dan mendorong akselerasi pembangunan daerah pada semua aspek. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa. Misi ini mengedepankan upaya mewujudkan praktek pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama pada tiga elemen pokoknya, yaitu akuntabilitas, transparansi, yandan partisipasi. Bersamaan dengan upaya itu, pemerintahan desa akan diperkuat keotonomiannya, mengingat pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik; 6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.

Misi ini mengutamakan

upaya mewujudkan

tatanan

kehidupan

masyarakat yang saling menghormati, penuh toleransi, hidup berdampingan secara damai, dan terbebas dari konflik. Misi ini menjadi prasyarat dasar bagi berlangsungnya seluruh aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Soppeng. 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berangkat

dari

kondisi

pertumbuhan

ekonomi

dan

percepatan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 disusun dengan tema “Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar dan Penguatan Sendi Perekonomian Daerah Dengan Dukungan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien”


IV - 2


“ Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2014, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai sebesar 8,26 %, lebih tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 6,94 %. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesari 9,43 %. Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 4 (empat) kalimat kunci yaitu : 1. Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah

dimaknai sebagai upaya

pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komperatif daerah (comprative advantage) sehingga pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan tetap tejaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. 2. Peningkatan

Aksesibilitas Layanan

Dasar

dimaknai sebagai upaya

pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibiltas layanan dasar yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta layanan dasar lainnya yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Indeks Daya Beli, melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. 3. Penguatan

Sendi

Perekonomian

Daerah

dimaknai

sebagai

upaya

pemerintah daerah dalam melakukan penguatan struktur ekonomi daerah, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, serta menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan berbasis sektor pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan baik tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi. Selain itu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar desa juga sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian daerah. 4. Birokrasi Yang Efektif dan Efisien dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang

baik

dalam

mendukung

peningkatan

daya

saing

dan

kinerja

pembangunan di berbagai bidang, yang ditandai dengan: birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan pemerintahan; meningkatnya kualitas aparat pemerintah daerah; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

IV - 3


yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran;; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. Isu lain yang juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu perlunya menata ulang organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten Soppeng sehingga lebih efektif dan efisien. Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 yang diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar, melalui Peningkatan akses terhadap kesehatan, Peningkatan akses terhadap pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olah raga, Pengembangan kepustakaan, Penguatan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Penguatan Pemberdayaan Perempuan, Optimalisasi

penyuluhan

pencatatan

sipil,

Keluarga

kependudukan,

Berencana,

Optimalisasi

ketenagakerjaan,

dan

pelayanan transmigrasi,

penanggulangan bencana dan Optimalisasi fungsi polisi pamong praja. 2. Peningkatan Perekonomian Daerah, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Tanaman Pangan, hortikultura, kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Penerapan teknologi pertanian, Penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan serta Ketahanan pangan, Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Koperasi, Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar), dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan penguatan kebudayaan 3. Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan, melalui Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan pemeliharaan jaringan

irigasi,

Pembangunan

sarana

dan

prasarana

perhubungan,

Optimalisasi dan penataan pertambangan rakyat, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau, Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, Penambahan dan Pemeliharaan Penerangan jalan, pemeliharaan taman, penataan kebersihaan permukiman, Pengendalian perlindungan hutan & konservasi sumberdaya alam, Penataan kawasan

sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi dan

Kabupaten. 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, melalui Peningkatan SDM dan profesionalisme Penataaan

dan

aparatur, Penataan kelembagaan pemerintahan daerah, optimalisasi

pengelolaan

keuangan,

Perencanaan

pembangunan daerah yang partisipastif dan responsif, Optimalisasi fungsi pengawasan, pelayanan sistem satu atap, penguatan unit layanan pengadaan


IV - 4


dan pengadaan secara elektronik, penatapan perda tepat waktu, penguatan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan (good governance). Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria perumusan yaitu: 1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan,

pencapaian MDGs, Standar

Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.


IV - 5


B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan

kegiatan

ekonomi lokal

dimaksudkan

untuk mendorong

berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran pengolahan,

produk-produk hasil serta

penyediaan

industri, sarana

pengembangan dan

prasarana

sentra-sentra industri pendukung.

Kebijakan

pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan

kelembagaan

dan

peningkatan

kualitas

SDM

melalui

pembinaan

kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata.


IV - 6


Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan;

meningkatkan

kerjasama perdagangan

antar daerah; perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

pengembangan

pusat

pelayanan

informasi

dan

konseling

KRR,

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. D. Meningkatkan

Kapasitas,

Pemberdayaan,

Perluasan

Kesempatan

dan

Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan

keterlibatan/partisipasi,

masyarakat

pemanfaatan

potensi,

seperti

penguatan

keberlanjutan

;

kapasitas, 3).

Program

penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.


IV - 7


E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan. F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; peningkatan

pemenuhan, pengembangan ketersediaan,

keterjangkauan,

dan

pemberdayaan

pemerataan,

SDM kesehatan;

keamanan,

mutu

dan

penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

IV - 8


(Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan

pada pengidentifikasikan

potensi-potensi pertambangan,

energi dan

sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah

hasil

pertambangan

dan

sumberdaya

mineral;

pengelolaan

potensi

pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan


IV - 9


RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan. K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi

jalan dan jembatan; pembangunan

saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan

peningkatan

kelayakan

pengoperasian kendaraan bermotor. L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

IV - 10


perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan

dan

program

pembangunan

daerah;

dan

penguatan

kelembagaan

pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada


IV - 11


mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2. P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD 2011-2015 dengan program dan target pada tahun 2016 sebagai berikut :


IV - 12


Tabel 4.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2015

No

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Program Prioritas Daerah (RKPD)

1 1

7

2 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan

8 9

Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan

10

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

3 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarna rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2 3 4 5 6

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24


IV - 13


1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2 Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program kemitraan pengembangan kepariwisataan


3 Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program kemitraan pengembangan kepariwisataan

IV - 14


Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah No 1

Prioritas Pembangunan Pendidikan

Program Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Program Pendidikan menengah

2

Kesehatan

Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat

Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat

Kinerja Indikator

Target

Meningkatnya APK PAUD 55% Meningkatnya APM SD/MI/paket A >97 % Meningkatnya angka kelulusan SD 100% Meningkatnya APK SMP/MTs/paket B >90% Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs>98% Meningkatnya angka kelulusan SMP /MTs 100% Meningkatnya mutu ruang kelas SD dalam kondisi baik >95% Meningkatnya mutu ruang kelas SMP dalam kondisi baik >95% Meningkatnya APK SMA/SMK/MA≥70% APM pend.menengah Menurunnya angka putus sekolah 1% Angka buta aksara tuntas tingkat lanjutan 3350 org Kualifikasi kompetensi pendidik meningkat ≥70%

55,00%

Tersedianya data terbaru setiap tahun Persentase persediaan obat generik berlogo dalam persediaan obat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Meningkatnya pengawasan terhadap obat dan makanan Persentase posyandu purnama dan mandiri

100%

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase desa siaga aktif

65%

Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi gizi kurang pada anak balita

<15

Prevalensi anak-anak dibwh berat badan normal Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif


97,00%

SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

100% 95% 99%

99%

97,5%

97,53%

70% 71,47% 1% 2550 64,30%

89%

100%

Dinas Kesehatan dan RSUD Ajjapange

100%

100%

80%

75%

80%

<15 <15 11,5% 80%

IV - 15


No

Prioritas Pembangunan

Program Program pengembangan lingkungan sehat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

3

Infrastruktur/ Pekerjaan umum

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Kinerja Indikator

Target

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar Persentase rumah sehat Persentase tempattempat umum sehat Prevalensi HIV/AID dari total populasi

67%

85% 85% <0,5%

0,18%

Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan

80%

Proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak Rasio posyandu per satuan balita Usia harapan hidup

90%

1 224

100%

85%

85%

100%

60% 72,19%

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

100%

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

90%

Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Panjang jalan yang ditingkatkan

95% 90% 10 km

Jumlah jembatan yang dibangun

1 unit

Panjang drainase yang dibangun

1000 m

Panjang jalan yang RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

67%

Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria Angka kejadian malaria Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis Meningkatnya upayaupaya kesehatan secara optimal dan sesuai standar, baik sarana, tenaga, peralatan Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung upaya kesehatan di puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya Tersedianya sarana prasarana yang mendukung upaya kesehatan di RS Terpeliharanya sarana dan prasarana RS

Jumlah turap/ talud/ bronjong yang dibangun Panjang jalan yang dipelihara secara rutin

SKPD

Dinas PU dan Dinas PSDA

50 km

10 km IV - 16


No


Program

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir

4

Pertanian

Kinerja Indikator dipelihara secara berkala Jumlah jembatan yang dipelihara Jumlah turap/talud/ bronjong yang dipelihara

Target 5 unit 1 unit

Update data base jalan dan jembatan Panjang jalan yang direhabilitasi akibat bencana Jumlah unit yang dipelihara

1 paket

Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

31,99%

Terbangunnya sumursumur air tanah Terbangunnya embung dan bangunan penampung air

5 km

85% 100%

4,00%

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase perkuatan tebing sungai Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang disusun

Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi

Panjang jalan lingkungan yan terbangun Jumlah IUJK yang diterbitkan

750 m

Program peningkatan kesejahteraan petani

Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani/kelompok tani dalam pengelolaan usaha taninya

110 klp

Meningkatnya kinerja lembaga petani Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun Produksi :  Padi  Jagung  Kedelai  Kacang tanah  Kacang hijau  Ubi kayu  Ubi jalar  Sayuran  Buah-buahan  Tanaman hias

85 koptan

Produktivitas produksi :  Padi  Jagung  Kedelai  Kacang tanah  Kacang hijau  Ubi kayu  Ubi jalar  Sayuran

65,38 59,15 30,62 23,73 16,44 105,32 79,38 27,73 28,42 14,00

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan)


SKPD

1 dok

75 lbr

50.000 petani

Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perikanan BP3KP

303.306 55.798 8.313 7.050 2.576 5.110 470 1.586 28.592 96

IV - 17


No


Program

Kinerja Indikator  Buah-buahan  Tanaman hias Berkembangnya pembenihan komoditi tanaman pangan & hortikultura Berkembangnya penangkar benih

40 Ha

2 komoditas

Meningkatnya cara penanganan pasca panen

1 paket

5 km 4 km

49.028 12.812 3.804 3.041 1.759 600 92

45.857 9.351 2.628 2.781 1.489 470 52

Terolahnya hasil produksi pertanian tanaman pangan

12 klp

Terpublikasinya potensi produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura

12 bulan

Berkembangnya produksi komoditi hortikultura Meningkatnya pengetahuan & keterampilan dlm pengolahan hsl produksi Teradopsinya teknologi pertanian tepat guna

8 kec

Meningkatnya kemampuan pengelolaan manajerial kelompok UPJA Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani

Tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur pengelolaan lahan dan air  Jalan usaha tani  Jalan irigasi desa  JITUT  System (SRI)  Optimasi lahan

SKPD

60 Ha

Berkembangnya komoditi tanaman pangan & hortikultura

Optimalisasi pemanfaatan sarana irigasi dalam mendukung perluasan areal tanam - JITUT - JIDES Meningkatnya luas areal tanam dan panen komoditi tanaman pangan Luas areal tanam :  Padi  Jagung  Kedelai  Kacang tanah  Kacang hijau  Ubi kayu  Ubi jalar Luas areal panen:  Padi  Jagung  Kedelai  Kacang tanah  Kacang hijau  Ubi kayu  Ubi jalar


Target

60 klp

50 org 20 klp

4 kali

10 km 200 Ha 450 Ha 5paket 100 Ha 100 H

IV - 18


No


Kinerja

Program

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Indikator

Target

 Konservasi lahan  Cetak sawah baru  Pengembangan irigasi partisipatif  Embung/darit  Reklamasi lahan  Sumur air permukaan  Sumur tanah dangkal  Sumur tanah dalam  Sumur resapan  Sumur bertekanan Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama  Beras  Jagung  Ubi kayu  Ubi jalar  Kacang tanah  Kacang hijau  Kedelai  Sayur-sayuran  Buah-buahan  Daging  Telur  Ikan  Gula merah

50 Ha 4 unit

Meningkatnya akses pasar produksi hasil komoditi tanaman pangan & hortikultura Tersedianya pusat penjualan hasil produksi pertanian Meningkatnya pengetahuan & wawasan petani dalam pembudidayaan komoditi tanaman pangan & hortikultura Meningkatnya pelayanan & pengelolaan jaringan irigasi Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna yang spesifik lokasi

SKPD

12 Unit 50 Paket 15 Unit 10 Unit 5 Unit 6 Unit 4 Unit

211.470,00 123,13 816,83 264,12 577,02 324,08 1.084,52 3.679,15 74.771,86 868,64 1.587,67 3.788,32 381,85 5 kali

10 unit

100 org

8 kali

1 paket

Tersedianya sarana prasarana teknologi pertanian yang tepat guna

         

Hand Traktor Traktor mini Pompa air Hand sprayer Emposan tikus Power tresher Penggilingan jagung Pemipil jagung Box drayer Mesin pemotong rumput  Sabit bergerigi Berkembangnya sarana dan prasarana pengolah pupuk organik  APPO  RPPPO  UPPO Meningkatnya penerapan teknologi budidaya


31 Unit 3 Unit 20 Unit 15 Unit 10 Unit 13 Unit 3 Unit 10 Unit 3 Unit 10 Unit 100 Unit

5 Unit 3 Unit 2 Unit 1 paket

IV - 19


No


Program

Kinerja Indikator

Target

SKPD

pertanian yang berbasis organik

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan

5

Pariwisata

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan

Tersedianya hasil produksi pertanian yang organik

60 Ha

Pengendalian manajemen pelaksanaan pengawasan di bidang tanaman pangan & hortikultura

100%

Tersedianya sarana produksi untuk mendukung pengembangan tanaman pangan & hortikultura Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengendalian hama & penyakit tanaman

3 paket

Tersedianya bibit unggul yang dibutuhkan petani

7 komoditi

Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh Menurunnya tingkat kematian anak sapi Menurunnya wabah penyakit ternak Meningkatnya populasi sapi Meningkatnya produksi daging Meningkatnya pemasaran ternak sapi keluar daerah Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas objek wisata Terwujudnya SDM yang profesional di bidang pariwisata

8 kec

130 org

16%

10 kasus

727.844 kg 40 ekor

291.502 org

Dinas Pariwisata & Kebudayaan

70%

70%

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 - 2015


IV - 20


Tabel 4.3 Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan NO

PRIORITAS GUBERNUR

SKPD YANG MELAKSANAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

5

1

2

Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan.

-

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

-

Program Peningkatan Kesejahteraan petani

-

Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha Tani Terhadap Kelompok Tani

-

Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan

-

-

-

-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

-

-

Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

-

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

-

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

-

Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi/Balai Benih Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Pendataan masalah peternakan

-

BP3KP

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

-

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

-

Program Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit Ternak

-

-

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-

-


Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian Usahatani Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Tek. Pertanian /Perkebunan Tepat Guna

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pembibitan dan perawatan ternak

Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)

IV - 21


-

-

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

-

-

Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

-

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

-

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Pertanian/Perkebunan Pengembangan Hutan Tanaman

-

3

Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil

-

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

-

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

-

4

Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa

-


-

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

-

5

Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota

-

SEKRETARIAT DAERAH

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

6

Membuka 500 ribu lapangan kerja baru

-


-

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin

-

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

-

-

DINAS PEKERJAAN UMUM

-

-

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Penyelenggaraan pembinaan industri rumaha tangga, industri kecil dan industri menengah

Penyelenggaraan promosi produk UMKM Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan pameran Investasi Pelatihan Industri Sapu Lidi Berwarna

-

Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan Abon Ikan Pelatihan industri kripik pisang

Program Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

-

Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif

-

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pembangunan Infrstruktur Pedesaan

-

Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

-

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan

-


Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

-

-

7

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pengembangan Usaha Mina pedesaan Budidaya dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikananan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

IV - 22


8

9

10

11

Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.

Melanjutkan kesehatan gratis

Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama

-

BAPPEDA

-

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

-

Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu

-

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

-

Program Wajib Belajar Dasar 9 tahun

-

Pendidikan Gratis DIKDAS

-

-

DINAS KESEHATAN

-

-

Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah Pelayanan Kesehatan Gratis

-

RSUD

-

Pelayanan Kesehatan Gratis

-

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

Pemberian bantuan, tugas belajar dan ikatan dinas

-

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

-

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

-

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

-

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

-

Fasilitasi pembinaan Guru Mengaji, Imama Mesjid dan penghulu Syara

-

Sekretariat Daerah

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 “TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS” Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut :


IV - 23


Tabel 4.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

“Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius” 1

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Menurunnya angka penduduk miskin.

2

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3

Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Meningkatnya penanaman modal daerah

Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya proporsi rumah tangga bersanitasi layak. Meningkatnya kesempatan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran. Terpenuhinya kebutuhan pangan utama yang layak dan memenuhi persyaratan gizi. Membaiknya kondisi perumahan dan pemukiman penduduk. Meningkatnya akses rumah tangga menikmati air bersih. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin secara bertahap.

Meningkatnya APM, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan atau daya beli masyarakat. Menciptakan iklim investasi daerah yang lebih baik. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam. Menciptakan kualitas lingkungan hidup.

4

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah

Membaiknya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Membaiknya sarana dan prasarana wilayah.

5

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa

Terselenggaranya pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Tersusunnya secara tepat waktu berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tersedianya berbagai pelayanan publik yang cepat, terjangkau, dan tepat sasaran. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah. Semakin tertibnya pengelolaan aset. Pemanfaatan aset yang semakin optimal. Menurunnya konflik vertikal dan horizontal. Menurunnya angka kriminalitas. Berkurangnya praktek-praktek KKN. Menurunnya kasus pelanggaran Peraturan Daerah.

6

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, dan harmonis

Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan.

Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Meningkatnya luas irigasi dalam kondisi baik. Meningkatnya luas persawahan yang beririgasi teknis.

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 – 2015


IV - 24


4.3.

Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Penyelenggaraan

Sistem

perencanaan

Pembangunan

melaui

penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat; dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten; 3) Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah masyarakat

terhadap

pelaksanaan

musrenbang;

dan

4)

Ketidak

adilan

pengalokasian pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan dan

penguatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perumusan

kebijakan

pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan kewilayahan. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep pendekatan kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Soppeng Nomor

43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu


IV - 25


Indikatif Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarannya ditetapkan melaui Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partispatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan : 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang; 2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang; 5. Menyelaraskan

perencanaan

teknokratis,

politis

dengan

perencanaan

partisipatif. Gambar 4.1 Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Kabupaten Soppeng


IV - 26


Tabel 4.5 Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2016 NO

URAIAN

JUMLAH

I

BELANJA LANGSUNG

348,996,019,047.00

II

BELANJA YANG DIARAHKAN (BD)

104,970,237,955.00

III

-

Dana Alokasi Khusus (DAK)

-

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CT)

4,201,610,163.00

-

Pendidikan Gratis Provinsi

8,454,915,880.00

-

Kesehatan Gratis Provinsi Belanja BLUD

4,116,100,800.00 22,883,331,110.00

-

Belanja Dana Kapitasi JKN

6,000,000,002.00

KETERANGAN

59,314,280,000.00

BELANJA AMANAH UNDANG-UNDANG (BAU) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (50 % untuk Kesehatan & Hukum) 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Sarana Jalan 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Moda Transportasi -

PP 23 TAHUN 2005 & PP 74 TAHUN 2012 PERPRES NO 32 TAHUN 2014

113,377,681,894.00 2,500,000,000.00

UU NO 28 TAHUN 2009

589,438,090.00

UU NO 28 TAHUN 2009

589,438,090.00

UU NO 28 TAHUN 2009

5,000,000,000.00

UU NO 28 TAHUN 2009

Belanja Listrik Penerangan Jalanan Umum (PJU)

IV

-

Pendidikan 20%

69,799,203,809.00

-

Kesehatan 10%

34,899,601,905.00

BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB (BW)

66,077,202,334.00

-

Belanja DPA-L

-

Belanja Dana Pendamping DAK 10 %

5,931,428,000.00

-

Sharing APBD Pendidikan Gratis 60 %

12,682,373,820.00

-

Sharing APBD Kesehatan Gratis 60 %

6,174,151,200.00

-

Belanja Wajib SKPD TOTAL (BD+BAU+BW)

PIK

=

41,289,249,314.00 284,425,122,183.00

(BL-BD-BAU-BW) X 20% BL-BD-BAU-BW = 64,570,896,864.00 PERSENTASE PIK = 20 %

PIK

=

12,914,179,373


IV - 27


Tabel 5.6 Perhitungan Variabel Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2016 NO

VARIABEL

MARIORIAWA

DONRI-DONRI

LALABATA

GANRA

LILIRILAU

LILIRIAJA

MARIORIWAWO

CITTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

LUAS WILAYAH

320.00

222.00

278.00

57.00

187.00

96.00

300.00

40.00

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

BOBOT

5

4

5

1

3

2

5

1

INDEKS

0.75

0.6

0.75

0.15

0.45

0.3

0.75

0.15

JUMLAH DESA/ KEL.

10.00

9.00

10.00

4.00

12.00

8.00

13.00

4.00

-

PROPORSI VARIABEL

-

-

PROPORSI VARIABEL

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

-

BOBOT

4.00

4.00

4.00

2.00

5.00

3.00

5.00

2.00

-

INDEKS

1.00

1.00

1.00

0.50

1.25

0.75

1.25

0.50

KONTRIBUSI PBB

494,350,145.00

511,087,587.00

1,279,984,514.00

452,913,448.00

837,591,143.00

685,484,716.00

839,202,873.00

155,794,894.00

-

PROPORSI VARIABEL

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

-

BOBOT

2.00

2.00

5.00

2.00

4.00

3.00

4.00

1.00

-

INDEKS

0.30

0.30

0.75

0.30

0.60

0.45

0.60

0.15

30,066.00

25,378.00

50,140.00

12,263.00

41,718.00

29,726.00

52,924.00

8,781.00

JUMLAH PENDUDUK -

PROPORSI VARIABEL

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

-

BOBOT

3.00

3.00

5.00

2.00

4.00

3.00

5.00

1.00

INDEKS JUMLAH KELUARGA MISKIN

0.75

0.75

1.25

0.50

1.00

0.75

1.25

0.25

1,723.00

1,708.00

1,618.00

690.00

2,135.00

1,423.00

371.00

150.00

-

PROPORSI VARIABEL

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

-

BOBOT

5.00

5.00

4.00

2.00

5.00

4.00

1.00

1.00

-

INDEKS

1.00

1.00

0.80

0.40

1.00

0.80

0.20

0.20

TOTAL INDEKS

3.80

3.65

4.55

1.85

4.30

3.05

4.05

1.25

PIK KABUPATEN

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

PIK KECAMATAN

1,851,844,589

1,778,745,461

2,217,340,232

901,555,918

2,095,508,351

1,486,348,947

1,973,676,470

609,159,404


IV - 28


Tabel 5.7 Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 No.

KECAMATAN

PIK (Rp)

1.

MARIORIAWA

1.851.844.589

2.

DONRI-DONRI

1.778.745.461

3.

LALABATA

2.217.340.232

4.

GANRA

5.

LILIRILAU

2.095.508.351

6.

LILIRIAJA

1.486.348.947

7.

MARIORIWAWO

1.973.676.470

8.

CITTA

901.555.918

609.159.404

Tabel 5.8 Program/Kegiatan Melalui Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2016 KECAMATAN

PROGRAM/KEGIATAN

Pengerasan Jalan Ampalang-Atakka Pengerasan Jalan Lacinge-Mario Indah Pengerasan Jalan Walimpong Poros Jangkali Rabat Beton Jalan Talumae-Teppoe Rabat Beton Jl. Kawue-Asanae Pembangunan Jalan Lingkungan Atakka Mariorilau Marioriwawo

Rehabilitasi Rabat Beton Attaliang Rabat Beton Bujung Juara Pemasangan Paving Blok Kantor Kecamatan Marioriwawo Pengerasan Jalan Desa Paccorae Perintisan Jalan Tani Padangnge Cikke'E Pengadaan Pompa Air Persawahan Manggaressi Pembangunan RKB MI Bukit Lereng Hijau Pembangunan Gedung TK RA Langkemme


IV - 29


Pemasangan Paving Blok Kantor Kecamatan Lalabata Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Camat Lalabata Rehabilitasi Kantor Lurah Lalabatarilau Rehabilitasi Atap Kantor Kelurahan Bila Rehabilitasi Kantor Lurah Lapajung Rehab Drainase Jl. Kesatria Lr.4 sampai Lr.3 Pembangunan Drainase Permanen di Belakang Polres Soppeng Drainase Jalan Sungai Lawo Drainase Jalan Melingkar Cirowali LALABATA

Pembangunan talud di Lr.Temmapafi KalenrungE Rabat Beton di PongE-Lappajuara Pembangunan Jalan Setapak antara Jalan Sunu dan Jalan Samudera Rehab Ruang Kelas SDN 31 Tellang Rehab poskesdes Taletting Perkuatan Tebing Sungai Masewali Perkuatan Tebing Sungai MallanroE Pemasangan Paving Blok pada Kantor Camat Donri-Donri Pembuatan Jembatan Lantara Peningkatan Jalan Andi Patawari Pembangunan Jembatan Permanen/Talud di Toweleng Lanjutan Pembangunan Talud Jalan Poros Leworeng

DONRI - DONRI

Rehabilitasi Saluran Sekunder DaoE Pasangan lining saluran sungai Galempua Pembangunan Tanggul Toddang SaloE Rehab WC Kelas Jauh SD 226 Galung LangiE Pengadaan Sumur Air Dalam (Bor) Kelompok Tani Mabbule Kasena Jalan Usahatani (JUT) Assorajang 2 Pembangungan Jalan Tani Tur.LappaE/BalubuE Pembangunan Jalan Produksi Lahan Kering Tottong Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor Camat Ganra Pembangunan Drainase/Saluran Pemukiman Ganra

GANRA

Pembangunan Drainase/Saluran Pemukiman CennoE Pembangunan Drainase/Saluran Pemukiman Lompulle Pengadaan Tanah Pekuburan Pembangunan Kantor Lurah Ujung, Aula & Pagar Pembangunan Kantor Lurah Macanre Pemasangan Paving Blok di samping Rumah H.Tamrin di Sumber Jati Pembangunan Jalan Setapak Jl.Kandea-Batu AsangE Pengerasan Jalan Desa Poros Sare Coppeng-Lemo-Lemo Pengerasan Jalan Pekuburan Desa Abbanuange

LILIRILAU

Pembangunan Jembatan Donriaja Pengerasan Jalan TanjongE Pembangunan Selasar Jalan Masuk Kuburan AllupangE Pembuatan saluran irigasi Watanlompulle Pembangunan Pagar+Rehab.Kantor Lurah Cabenge Pengadaan Tanah Pembangunan Pustu Talepu Pengerasan Jalan Produksi Pertanian Palangiseng Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor


IV - 30


Pasangan Bronjong Tebing Sungai Batu-batu Pasangan Bronjong Sungai Madining Perkuatan Tebing Sungai Kaca Perkuatan Tebing Sungai Limpomajang Perkuatan Tebing Sungai Tanete - Paria MARIORIAWA

Perkuatan Tebing Sungai LompoE dan Lamaloa Pembuatan Waduk Cappa Capparengnge Pemasangan Bronjong bendung Labuleng dan Normalisasi sungai Perintisan dan Pengerasan jaln tani Poros Allupange-Abbanuangnge Pembangunan Talud selepas Jembatan Lajaroko Pengadaan Kursi Rapat Rabat beton MattirowaliE Peningkatan Jalan Sekitar SMPN 2 Liliriaja Pembangunan Pengadaan Pipa Paralon untuk Pembuangan Limbah Air Bersih untuk Areal Persawahan dan Perkebunan Desa Barang Pembangunan Drainase Kantor Lurah Appanang

LILIRIAJA

Pembangunan bendung Doajenge Pengerukan Mata Air Jampu Pembangunan Irigasi Pemukiman Dusun Lebba'e Pembangunan Pintu Gerbang Kantor Camat Liliriaja Penataan Halaman Kantor Camat Liliriaja Pembangunan Gedung RA Lawara Rehabilitasi Kantor TK Aisyiah Lajoa Paving Blok

CITTA

Pembangunan Rumah Dinas Camat Citta Pembangunan Talud/Drainase Jalan Poros Abbinenge


IV - 31


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Adapun rencana program/kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju rencana tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut :


V-1


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaang akan dilaksanakan Tahun 2016. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Soppenga Tahun 2016 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal Tahun 2016 mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dengan menggunanakan gagasan baru dengan Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Melalui proses tersebut diharapkan substansi RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampakdampak yang ditimbulkanya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan Tahun 2016. Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, oleh karenanya pelaksanaan

program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam

rangka

sinkronisasi,

sinergitas,

harmonisasi

dan integrasi

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD RKPD PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2016

VI - 1


harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2016. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Soppeng. Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen – dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bias terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional. Untuk itu segala masukan, evaluasi maupun

rekomendasi

dari

semua

pihak

masih

sangat

dibutuhkan

untuk

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng dimasa-masa mendatang.

BUPATI SOPPENG

H. ANDI SOETOMO


VI - 2

BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

Recommend Documents