BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
:
Mengingat
:
BUPATI WONOSOBO, a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5857) i
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ii
Kabupaten Wonosobo 2010 -2015 (Lembaran Daerah Nomor 1 Kabupaten Wonosobo Tahun 2011); 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II SISTEMATIKA Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 disusun dengan sistematika, sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 BAB VI : PENUTUP (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun 2016. (3) Uraian dan rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. iii
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal
BUPATI WONOSOBO
H.A. KHOLIQ ARIF
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
EKO SUTRISNO WIBOWO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR
iv
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR TAHUN 2015
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016
v
DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI ................................................................................................................... HALAMAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ................................................................................ DAFTAR ISI .................................................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ A. Latar Belakang .............................................................................................................. B. Landasan Hukum ........................................................................................................... C. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................................ D. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... E. Sistematika Dokumen RKPD .......................................................................................... BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .......................................................................... A. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................................. B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................................... C. Aspek Pelayanan Umum ................................................................................................ D. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................... E. Isu Strategis .................................................................................................................. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN .......... A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 ............................................................................ B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015 dan 2016 ..................................... C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................... D. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................................. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 ................................ A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................... B. Prioritas Pembangunan Tahun 2016 ........................................................................ C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 ................... BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 ........................ Berdasarkan SKPD : 1. Dinas Kesehatan .......................................................................................................... 2. RSUD Setjonegoro........................................................................................................ 3. Dinas Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga........................................... 4. Kantor Tenaga kerja dan Transmigrasi……………………………………………………………………. 5. Badan Kependudukan KB, PP dan PA……………………………………………………………………… 6. Bagian Sosial dan Kesra…………………………………………………………………………………………… 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip………………………………………………………………………………. 8. Koperasi dan UMKM .................................................................................................. 9. Kantor Perindustrian dan Perdagangan ................................................................ 10. Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif………………………………………………………………….. 11. Dinas Pertanian dan Perikanan……………………………………………………………………………… 12. Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan………………………………………………………… 13. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air…………………………………………………………………… 14. Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan…………………………………………………………. 15. Kantor Perhubungan………………………………………………………………………………………………. 16. Bagian Pengendalian pembangunan dan LPSE………………………………………………………… 17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan…………………………………………………………………. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah……………………………………………………………. 19. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................................................. 20. Bagian Keuangan dan Aset Daerah…………………………………………………………………………. 21. Inspektorat................................................................................................................. 22. Sekretariat DPRD ....................................................................................................
i v vi 1 1 3 4 4 5 6 6 9 27 75 75 77 77 80 81 83 89 89 101 103 115 127 151 155 180 186 195 206 210 217 222 226 232 239 250 260 263 265 274 281 288 292 294
vi
23. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil…………………………………………………………………. 24. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu………………………………….. 25. Kantor Kesbangpol………………………………………………………………………………………………….. 26. Satuan Polisi Pamongpraja dan Perlindungan Masyarakat……………………………………… 27. Bagian Organisasi dan Kepegawaian……………………………………………………………………….. 28. Bagian Pemerintahan……………………………………………………………………………………………… 29. Bagian Komunikasi dan Telematika…………………………………………………………………………. 30. Bagian Hukum………………………………………………………………………………………………………… 31. Bagian Umum…………………………………………………………………………………………………………. 32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah………………………………………………………………… 33. Dinas Pendapatan…………………………………………………………………………………………………… 34. Kecamatan Wonosobo ................................................................................................ 35. Kecamatan Kertek ....................................................................................................... 36. Kecamatan Selomerto ................................................................................................. 37. Kecamatan Leksono .................................................................................................... 38. Kecamatan Mojotengah .............................................................................................. 39. Kecamatan Garung ..................................................................................................... 40. Kecamatan Kejajar ...................................................................................................... 41. Kecamatan Watumalang ............................................................................................. 42. Kecamatan Kaliwiro .................................................................................................... 43. Kecamatan Wadaslintang ........................................................................................... 44. Kecamatan Kalikajar ................................................................................................... 45. Kecamatan Sapuran .................................................................................................... 46. Kecamatan Kepil ......................................................................................................... 47. Kecamatan Sukoharjo ................................................................................................. 48. Kecamatan Kalibawang ............................................................................................... 49. Kelurahan Wonorejo ................................................................................................... 50. Kelurahan Mudal ......................................................................................................... 51. Kelurahan Kejiwan ...................................................................................................... 52. Kelurahan Wonosobo Barat ........................................................................................ 53. Kelurahan Kramatan ................................................................................................... 54. Kelurahan Bumireso .................................................................................................... 55. Kelurahan Selomerto .................................................................................................. 56. Kelurahan Wonoroto .................................................................................................. 57. Kelurahan Sapuran ...................................................................................................... 58. Kelurahan Tawangsari ................................................................................................. 59. Kelurahan Kalibeber ................................................................................................... 60. Kelurahan Kertek ........................................................................................................ 61. Kelurahan Jlamprang .................................................................................................. 62. Kelurahan Wonosobo Timur ....................................................................................... 63. Kelurahan Sambek ...................................................................................................... 64. Kelurahan Mlipak ........................................................................................................ 65. Kelurahan Pagerkukuh ................................................................................................ 66. Kelurahan Rojoimo ..................................................................................................... 67. Kelurahan Jaraksari ..................................................................................................... 68. Kelurahan Kalianget .................................................................................................... 69. Kelurahan Wringinanom ............................................................................................. 70. Kelurahan Leksono ...................................................................................................... 71. Kelurahan Garung ....................................................................................................... 72. Kelurahan Andongsili .................................................................................................. 73. Kelurahan Kejajar ........................................................................................................ 74. Kelurahan Kalikajar .....................................................................................................
296 298 302 306 308 313 314 316 318 321 323 325 327 329 330 332 334 335 337 339 340 342 344 346 348 351 354 354 356 357 358 360 361 362 364 365 367 368 370 371 372 373 374 375 377 378 379 381 383 384 386 387
vii
BAB VI
75. Kelurahan Kepil ........................................................................................................... 76. Kelurahan Kaliwiro ...................................................................................................... 77. Kelurahan Wadaslintang .............................................................................................
389 390 391
PENUTUP ...................................................................................................................
392
DAFTAR TABEL viii
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30
Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Tahun 2012 ............................... Jumlah Penduduk dirinci menurut Kelompok Umur Tahun 2012 ............................. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2010 – 2012 .......................................................................................... Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2010 – 2012 .......................................................................................... Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2010 – 2012 ............................................................... Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2010 – 2012 .................................................................................... Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2010 – 2012 .............................................................. Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2011 ............................................................. Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Nilai Gini Rasio , 2000 – 2012 .............................................................................................................. Indeks Williamson Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 - 2012.......................................................................................... Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2010-2012 ........................... IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2010-2012 ....................................... Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo, 2008–2012 ............................................................................. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo, 2012 ....................................................................................... Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Wonosobo, 2012 ......................................................................................................... Persentase Wanita 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Rata–rata Anak Lahir Hidup Kabupaten Wonosobo, 2008-2012 ................................................................... Persentase Penolong Persalinan Balita Kabupaten Wonosobo, 2009 – 2012 ............. Persentase Penduduk Menurut Keluhan Utama yang Dialami Selama Sebulan yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2012 .................................. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2008 – 2012 ............................... Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terbawah Provinsi Jawa Tengah, 2010-2012 ............................................................................................. Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2012 ................................................. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Kabupaten Wonosobo, 2012, ................................................................................... Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2012 .......................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 .......................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ........................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 26 28 31 32 34 36
ix
Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43
Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55
Tabel 2.56
Tahun 2013 ............................................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 .............................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ........................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ........................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ...................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 .. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ........................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................................................ Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ............................................................................................. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ........................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ...........................................................................................................................
37 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53
55 58 61 62 63 64 65 66 68 70 71 72 73
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Tahun
x
Tabel 2.57 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 5.1
2013 ........................................................................................................................... Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 ......................................................................................................................... Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2012 .................................................................................. Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2012................................................................................................................ PDRB Per Kapita Kabupaten Wonosobo dan Pertumbuhannya Tahun 2010 – 2012.. Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2012 ............................................. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2012..... Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 - 2016 ........................... Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 .................................................................................................................. Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 .............. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 ..............................................................................................
74 75 80 80 80 81 81 87 89 95 110 115
DAFTAR GAMBAR xi
Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3
IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2012 ................................................. Inflasi kabupaten Wonosobo, 2001-2012 ................................................................. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo, 2010-2012 ...........................
12 14 22
xii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Didalam penjabarannya RKPD memuat prioritas dan fokus rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dalam rangka mewujudkan target kinerja aggregat (indikator makro daerah). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 berakhir pada tahun 2015, sedangkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 belum disusun dan ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2016 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2016 merupakan tahun awal periodisasi RPJMD III (Tahun 2016-2020) dengan arah pembangunan adalah pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pengembangan potensi daerah. Dokumen RKPD ini juga bernilai strategis karena merupakan instrumen pelaksanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahun 2010-2015 dengan RPJMD 2016-2020. Selain itu dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 ini disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonosobo untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD (RenjaSKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2016. Sedangkan sebagai suatu kesatuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 juga menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo tahun 2016. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 berpedoman pada tiga peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Wonosobo 2016 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi Tahun 2016, Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Dalam penyusunan RKPD ini harus memperhatikan keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dilaksanakan melalui 5 tahapan yaitu : 1. persiapan penyusunan RKPD,
1
2. 3.
penyusunan rancangan awal RKPD, pelaksanaan rangkaian kegiatan musrenbang yang dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, 4. penyusunan rancangan akhir RKPD, 5. dan penetapan RKPD. Pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD ini menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini melalui proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari pelaksanaan pendekatan partisipatif dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai koridor RPJMD dan berkesinambungan. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Tema yang diangkat pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Penjabaran makna dari tema tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Publik melalui peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan pelayanan penunjang. Peningkatan pelayanan dasar meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta aspek sosial. 2. Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mencakup kualitas tenaga kerja dan angka ketergantungan; Peningkatan iklim investasi dengan perbaikan pada kemanan dan ketertiban daerah, kemudahan perijinan, dan kejelasan pengenakan pajak daerah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah mencakup aksesibilitas daerah yang mudah dijangkau, penataan wilayah sesuai dengan RTRW dan Peningkatan kemampuan ekonomi daerah dengan menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan non pangan perkapita serta meningkatkan nilai tukar petani. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup melalui Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Selain itu perlu adanya peningkatan upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam secara produktif berbagai pihak agar produktifitas sumberdaya alam tersebut dapat berlangsung secara lestari dan terus-menerus serta melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat secara terpadu untuk mengurangi dampak adanya bencana alam akibat dari daya dukung lingkungan yang rendah; Pembangunan tahun 2016 akan menitikberatkan pada kesinambungan pembangunan dalam pergantian periode kepemimpinan pembangunan daerah, dengan memfokuskan pada rencana program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, optimalisasi potensi kewilayahan, reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, iklim investasi dan usaha, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
2
Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Wonosobo ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan keterpaduan antara hasil perencanaan pembangunan daerah dengan proses penganggaran. Sehingga penetapan program dan kegiatan yang direncanakan akan berkesinambungan dan konsisten serta mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah guna tercapainya Kabupaten Wonosobo yang lebih maju dan sejahtera. B.
Landasan Hukum Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
3
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025; C.
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2016 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019, RKP Tahun 2016, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Selain itu penyusunan RKPD ini juga mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional dan provinsi seperti Grand Design Reformasi Birokrasi, RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029, RAD MDGs Provinsi Jawa tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan dokumen perencanaa lainnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2016 juga mempedomani berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kabupaten, antara lain RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2031, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wonosobo, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2017, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
D.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2016, Penyusunan KUA – PPAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponenkomponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4
E.
Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, disusun dalam sistematika sebagai berikut: BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2014, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014, Permasalahan Pembangunan Daerah, serta Isu Strategis. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014, Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015 dan 2016, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 Memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016. PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A.
Gambaran Umum Kondisi Daerah 1. Geografi Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada 70.43’.13” dan 70.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43’.19” dan 1100.04’.40” garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km2) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 km dan dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 km. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut. Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%). Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor. Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30o C di siang hari, turun menjadi 20 o C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 o C pada malam hari dan 15 – 20 o C di siang hari. Ratarata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm). Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah Kawasan Rojonoto, yang meliputi Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota Tani lainnya yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro. Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari : PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek dan Selomerto PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang mencakup wilayah Kecamatan Mojotengah, Kejajar dan Sapuran PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Watumalang, Sukoharjo dan Kalibawang.
6
Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu Kawasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari : a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. c. Kawasan perlindungan setempat. d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya e. Kawasan rawan bencana alam, dan f. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah. Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi: a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Watumalang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil. b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari : 1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar 2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai. c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo. d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan disemua kecamatan didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup. e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari : 1). Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah. 2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto. f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam ekploitasinya. g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih. h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan. i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut : 1). Kawasan Wisata Alam; 2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan; 3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro,Selomerto dan Kejajar; 4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan Wadaslintang;
7
5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo; 6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo; 7). Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto dan Kejajar. Sedangkan potensi terjadinya bencana alam, Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Dari hasil analisa dan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Wonosobo mempunyai kawasan rawan bencana alam, yaitu : a. kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan Kalibawang; b. kawasan rawan angin topan, terdapat di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Watumalang; c. kawasan rawan kebakaran hutan, terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil; d. kawasan rawan bencana gas beracun, terdapat di Kecamatan Kejajar; dan e. kawasan rawan bencana letusan gunung api, yang terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil. 2. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 menurut data Badan Statistik Kabupaten Wonosobo sebanyak 769.318 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 390.029 jiwa dan perempuan 379.289 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10.097 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2011 yang sebanyak 763.146 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dirinci menurut sebaran wilayah, dan struktur usia dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Tahun 2010-2013
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Menurut data pada tabel di atas, Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan dari 756.094 jiwa pada tahun 2010 menjadi 769.318 jiwa
8
pada tahun 2013. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. B.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. PDRB PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. Selama tiga tahun terakhir, PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo dari waktu ke waktu yang terus membaik. Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 4.784.241,25 juta rupiah mengalami kenaikan 10,66 persen dari tahun 2011 dengan nilai sebesar 4.323.254,88 juta rupiah. Dan pada tahun 2013 meningkat 11,36 persen yaitu dengan nilai sebesar 5.327.874,47 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2012. Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2011 – 2013 LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Sektor Jasa PDRB
2011 2.050.428,96 23.537,91
2012 2.244.267,15 24.899,37
2013 2.455.760,37 27.497,79
431.117,47 39.224,59 176.687,81 531.653,86 276.027,16 262.783,50
468.148,00 42.735,70 196.311,78 601.589,85 310.031,46 292.017,06
528.583,20 48.678,70 218.467,63 684.660,01 352.900,38 337.064,32
531.793,61
604.240,88
674.262,07
4.323.254,88
4.784.241,25
5.327.874,47
Sumber : BPS
Pendekatan yang lebih lazim untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah didekati dengan cara membandingkan angka PDRB pada suatu wilayah dan dibandingkan antar tahun yang dihitung atas dasar harga konstan. Seperti terlihat pada tabel 2.3, nilai PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 2.179.015,39 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 4,98 persen dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 2.075.562,04 juta rupiah. Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2011 – 2013 LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan
2011 947.303,33 12.518,40 205.659,34
2012 977.489,44 12.958,63 215.276,37
2013 1.001.035,61 13.457,54 230.278,67
9
LAPANGAN USAHA 4. 5. 6. 7. 8.
Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan , dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa PDRB
2011
2012
2013
13.843,81 85.181,36 243.104,81 126.888,11 124.582,45
14.618,32 90.556,31 260.678,53 135.476,70 134.986,37
15.659,74 96.877,14 280.532,69 144.741,73 148.321,12
215.032,56 1.974.114,17
233.521,37 2.075.562,04
248.111,16 2.179.015,39
Sumber : BPS
Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing- masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri. Peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2013, peranan sektor pertanian masih sangat dominan dengan menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 46,43 persen, kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel, & restoran masing-masing sebesar 13,00 dan 12,72 persen. Sedangkan sektor-sektor yang peranannya sangat kecil adalah sektor pertambangan & penggalian yaitu sebesar 0,50 persen, dan sektor listrik, gas dan air minum hanya sebesar 0,87 persen. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,20 persen yaitu sebesar 9,79 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 9,58 persen pada tahun 2013. Kemudian untuk sektor-sektor lainnya cenderung stabil. Tabel 2.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2011–2013 LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Sektor Jasa Sumber : BPS
2011
2012
2013
47,43 0,54 9,97 0,91 4,09 12,30 6,38 6,08
46,91 0,52 9,79 0,89 4,10 12,57 6,48 6,10
46,43 0,50 9,58 0,87 4,13 12,72 6,55 6,21
12,30
12,63
13,00
PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.
10
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2006 – 2013 Tahun 2006
PDRB Perkapita 3.406.711,37
2007 2008
3.818.891,36 4.267.223,88
2009 2010 2011 2012 2013
4.553.659,76 5.139.303,31 5.630.169,10 6.201.646,06 6.876.078,57
Sumber : BPS
Tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonosobo cukup tinggi, dengan PDRB perkapita sekitar 6,8 juta rupiah pada tahun 2013, tumbuh sebesar 10,88 persen dari PDRB perkapita pada tahun 2012 sebesar 6,2 juta rupiah. Pada tahun 2013 PDRB perkapita mengalami pertumbuhan sebesar 11,36 persen dari tahun 2012. b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 sebesar 4,98 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 5,14 persen. Pada tabel 2.6. dapat dilihat, peningkatan pertumbuhan masing-masing sektor yaitu sektor pertanian sebesar 2,41 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,85 persen, sektor industri pengolahan sebesar 6,97 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,12 persen, sektor bangunan sebesar 6,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,62 persen, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,84 persen, sektor bank, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,88 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 6,25 persen. Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen) 2011 – 2013 LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
2011
2012
2013
3,14
3,19
2,41
0,46 3,96
3,52 4,68
3,85 6,97
5,32 6,24
5,59 6,31
7,12 6,98
6,56 6,91
7,23 6,77
7,62 7,62
6,12
8,35
9,88
11
LAPANGAN USAHA 9. Sektor Jasa
2011
2012
2013
6,18
8,60
6,25
Sumber : BPS
Laju Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. IHK secara universal digunakan sebagai indikator umum inflasi. Inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persen) IHK yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya. Pada prinsipnya, semua komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masuk dalam paket komoditas. Mengingat begitu banyak jenis dan ragamnya, maka dilakukan pemilihan komoditas-komoditas yang masuk dalam paket komoditas, dengan beberapa pertimbangan, antara lain komoditas tersebut dominan dikonsumsi oleh masyarakat, mewakili komoditas sejenis dalam kategori yang sama, spesifikasi harganya dapat dirinci dengan jelas serta harga dari komoditas tersebut dapat dipantau secara terus menerus. Secara umum, komoditas yang masuk dalam paket terdiri dari tujuh kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transportasi, komunikasi; dan jasa keuangan.
Gambar 2.1 IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2011 – 2013
Nop
Sep
Jul
Mei
Mar
Jan 2013
Nop
Sep
Jul
Mei
Mar
Jan 2012
Nop
Sep
Jul
Mei
Mar
142,00 139,00 136,00 133,00 130,00 127,00 124,00 121,00 118,00 115,00 112,00 109,00 Jan 2011
IHK
c.
Bulan
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Perkembangan IHK bulanan Kabupaten Wonosobo mengalami kecenderungan naik. Selama tahun 2011 – 2013, hanya di beberapa bulan saja IHK mengalami penurunan atau inflasi bernilai negatif. Tabel 2.7 Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2013 Bulan
Inflasi
Januari
1,01
Februari
0,80
Maret
0,87
April
-0,14
Mei
-0,12
12
Bulan
Inflasi
Juni
0,82
Juli
3,19
Agustus
1,09
September
-0,42
Oktober
1,82
November
-0,53
Desember
0,15
Sumber : BPS
Dari tabel 2.7, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, inflasi mengalami kecenderungan turun selama bulan Januari hingga Mei, yaitu 1,01 persen pada Januari 2013 dan terjadi deflasi di bulan April menjadi sebesar 0,12 persen dan di bulan Mei 2013 menjadi sebesar 0,12 persen. Kemudian pada Juni 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,82 persen, pada Juli 2013 terjadi peningkatan tajam yaitu menjadi sebesar 3,19 persen dan pada Agustus 2013 terjadi inflasi sebesar 1,09 persen. Pada bulan September 2013 terjadi deflasi sebesar 0,42 persen dan meningkat lagi pada bulan Oktober 2013 menjadi sebesar 1,82 persen , kemudian turun lagi menjadi sebesar 0,53 persen dan pada bulan Desember 2013 terjadi inflasi sebesar 0,15 persen. Kecenderungan naiknya angka inflasi tersebut dapat dimungkinkan karena masuk tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Selain itu juga dapat dimungkinkan karena menjelang datangnya bulan Ramadhan tahun ini yang jatuh pada bulan Juli. Pada bulan Ramadhan konsumsi masyarakat pada umumnya cenderung meningkat, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Selama tahun 2013, secara umum, penyumbang terbesar dari kenaikan maupun penurunan angka inflasi adalah dari kelompok bahan makanan. Sedangkan penyumbang terkecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga. Pada bulan Juli, dimana terjadi inflasi terbesar pertama dalam setahun, penyumbang terbesarnya adalah dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Besarnya andil kedua kelompok pengeluaran tersebut dikarenakan karena bertepatan dengan bulan puasa yang mana konsumsi makanan masyarakat meningkat. Komoditi penyumbang terbesar adalah harga bawang merah yang meroket tajam. Pada bulan Oktober 2013 menyumbang inflasi terbesar kedua, dimana penyumbang terbesarnya adalah dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Komoditi penyumbang terbesar adalah harga cabe merah yang meningkat. Gambar 2.2 Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2002-2013 18 16,77
16 14 12 10
9,89 10,3
10,08
8
8,82
7,37
6 4
6,06 4,24 2,96
2
3,01
3,84 2,66
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber : BPS
13
Selama tahun 2002 - 2013, angka inflasi bernilai cukup tinggi pada tahun 2002, 2005, 2008, 2010, dan 2013. Angka inflasi yang tinggi berarti kenaikan harga yang tinggi pula. Tingginya angka inflasi pada tahun 2002 dikarenakan masih adanya efek dari kejadian reformasi yang terjadi di Indonesia secara umum pada tahun 1998 yang hingga mengakibatkan angka inflasi nasional mencapai 77,63 persen. Tingginya angka inflasi pada tahun 2005, 2008 dan 2013 dimungkinkan karena pada tahun tersebut pemerintah menetapakan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan bahan bakar minyak secara multiplier (berantai) akan mengakibatkan kenaikan harga di hampir seluruh kelompok barang dan jasa. d. Koefisien Gini Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Gini Rasio (Koefisien Gini) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk, Distibusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (World Bank Criteria) dan Indeks Williamson yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah (antar kecamatan). Kebutuhan data sosial ekonomi, khususnya mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Tabel 2.8 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Nilai Gini Rasio , 2010 – 2013 TAHUN 2010 2011 2012 2013 Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
GINI RASIO 0,2494 0,3461 0,3782 0,3400
Secara umum tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo masih tergolong pada kriteria rendah, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk cukup merata. Hal ini tergambar dari GR Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 sebesar 0,3400. Nilai indeks tersebut mengalami penurunan dari nilai indeks tahun 2012 sebesar 0,0382. Artinya bahwa ketimpangan pada tahun 2013 menjadi semakin rendah dibandingkan tahun 2012. Dari Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2010, angka Indeks Gini Kabupaten Wonosobo berada pada kriteria ketimpangan rendah (<0,35) kecuali pada tahun 2012. Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah lebih terfokus dalam menentukan arah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang telah dan sedang dilaksanakan telah berada pada jalur yang cukup baik. e. Kriteria Ketimpangan Pendapatan Bank Dunia Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia membagi penduduk menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut: a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
14
b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 persen sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah. c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah. Tabel 2.9. Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kriteria Bank Dunia, 2010 – 2013 Tahun (1) 2010 2011 2012 2013 Sumber : BPS
40% I (2) 25,33 18,71 17,15 20,09
Kriteria Bank Dunia 40% II (3) 39,40 33,36 29,69 36,19
20% III (4) 35,27 47,93 53,16 43,72
Pada tabel 2.9 disajikan distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 2013 menurut total penduduk. Pada total penduduk, terlihat bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 20,09 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 36,19 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 43,72 persen. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Wonosobo tahun 2013relatif cukup merata, artinya persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah telah lebih besar dari 17%. f. Kesenjangan Antar Wilayah Kecamatan (Indeks Williamson) Ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi antar kecamatan yang berbeda akan menyebabkan produktivitas wilayah dalam menghasilkan nilai tambah yang berbeda. Akselerasi perkembangan wilayah pun akan berbeda pula. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah, yang tercermin dari perbedaan nilai PDRB per kapita kecamatan. Tabel 2.10 menunjukkan tingkat kesenjangan antar wilayah kecamatan, yang ditinjau dari sisi nilai Indeks Williamson, yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.10 Indeks Williamson Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 - 2012 TAHUN 2010 2011 2012
PDRB ADH BERLAKU 0,1707 0,2182
PDRB ADH KONSTAN 0,1741 0,1893
0,2921
0,2115
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan PDRB kecamatan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sesuai Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa kondisi kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Wonosobo relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati nol. Dapat diketahui pula adanya pergeseran tingkat
15
kesenjangan wilayah dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Ada kecenderungan bahwa tingkat kesenjangan antar kecamatan semakin besar. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Williamson tahun 2012 untuk harga konstan yang cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih serius agar kesenjangan antar kecamatan tidak semakin tinggi. 2. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya peningkatan. IPM tahun 2013 sebesar 71,90 meningkat 0,84 point atau 1,18 % jika dibanding tahun 2010 sebesar 71,06. Mengacu pada klasifikasi UNDP, sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013 IPM Kabupaten Wonosobo termasuk pada kategori menengah atas (66 IPM < 80). Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2010 - 2013 Tahun
Uraian Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP) IPM Sumber : BPS
2010 69,98 90,47 6,27
2011 70,23 91,16 6,55
2012 70,48 91,43 6,56
2013 70,58 92,30 6,56
629,8
630,4
632,7
635,3
70,52
71,06
71,45
71,90
Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan antara komponen pembentuk angka IPM menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah komponen Ratarata lama sekolah (tahun) sebesar1,539% dan terendah adalah komponen Angka Harapan Hidup (tahun) sebesar 0,285%, hal ini menunjukkan bahwa bidang Angka Harapan Hidup (tahun) perlu dilakukan akselerasi pembangunan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-eksKaresidenan Kedu, IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat paling bawah di setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi sederhana bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Berikut disajikan perkembangan IPM kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu 2010-2013. Tabel 2.12. IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2010-2013
Kab/Kota Kota Magelang
2010 76,6
2011 76,83
2012 77,26
2013 77,91
20102011 1
20112012 1,84
20122013 2,84
Eks Kedu
Peringkat Jateng
Reduksi Shortfall
3
1
Kab. Magelang
72,08
72,69
73,14
73,67
2,19
1,63
1,97
18
4
Kab. Purworejo
72,55
72,91
73,53
74,18
1,31
2,29
2,45
13
3
Kab. Kebumen
71,12
71,62
71,86
72,25
1,72
0,86
1,38
26
5
Kab. Temanggung Kab. Wonosobo
74,11
74,47
74,74
75
1,39
1,03
1,05
9
2
70,52
71,06
71,45
71,9
1,85
1,33
1,57
31
6
Sumber : BPS
16
Selain mengamati besaran nilai IPM, kita juga dapat mengamati nilai reduksi shortfall. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat, tetapi laju perubahannya cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall semakin cepat kenaikan IPM. Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian IPM yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2011 sebesar 1,85 persen dan 2012-2013 sebesar 1,57 persen, nilai ini merupakan nilai yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Gambar 2.3. Reduksi Shortfall Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2010-2013 2,84
3 2,5
2,45 2,29
2,19 1,84
2
1,97
1,5
1,31 1
1
0,5
1,85
1,72
1,63
1,38
1,39 1,05 1,03
0,86
1,57 1,33
20102011 20112012
0
Sumber : BPS
Jika dilihat secara lebih luas di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2011-2013IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat ke-31 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta disusul berikutnya IPM Kota Semarang masing-masing sebesar 79,10 dan 78,54. Sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes sebesar 69,85 atau selisih sekitar 2,05 poin dibandingkan IPM Kabupaten Wonosobo yang berada pada peringkat 31 se Provinsi Jawa Tengah. Melihat perkembangan peringkat IPM yang selalu paling rendah dibandingkan kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu dan peringkat ke-31 dari 35 kabupaten/kota seJawa Tengah, sepatutnya mendorong Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang.
b. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan di segala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta
17
aksara. Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket A dan B. Tingginya angka buta huruf perempuan dibanding laki-laki menunjukkan, bahwa jumlah perempuan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan lebih banyak dibanding laki-laki. Penyebab dari keadaan ini diduga terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang memadai dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan di mana fasilitas yang tersedia berlokasi di tempat yang jauh dari jangkauan penduduk setempat. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf penduduk Kabupaten Wonosobo sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat buta huruf penduduk perempuan yang lebih besar tersebut. Meskipun rendah, namun diferensiasi angka buta huruf laki-laki dan perempuan di atas memperlihatkan kesenjangan apakah sosial budaya maupun kesempatan antara kedua populasi itu masih ada. Tabel 2.13 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo, 2010–2013 Tahun Laki - laki 2010 5,51 2011 5,7 2012 5,1 2013 3,04 Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo
Perempuan 11,67 10,19 10,66 7,12
Jumlah 8,53 7,9 7,85 5,06
Program pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo telah mampu menurunkan angka buta huruf penduduk berumur 10 tahun keatas selama kurun waktu tahun 20010-2013. Jika pada tahun 2010 persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang buta huruf ada sebesar 8,53 persen maka pada tahun 2013 angka tersebut turun menjadi 5,06 persen. Dalam kurun waktu tersebut, penurunan yang lebih besar terjadi pada angka buta huruf perempuan dibanding laki–laki, yakni untuk laki-laki turun dari 5,51persen pada tahun 2010 menjadi 3,04 persen pada tahun 2013, sedangkan untuk perempuan turun dari 11,67 persen pada tahun 2010 menjadi 5,06 persen pada tahun 2013. Dari gambaran yang dikemukakan di atas kiranya jelas bahwa perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk pemberantasan buta huruf di Kabupaten Wonosobo, dan upaya tersebut perlu diprioritaskan pada penduduk perempuan khususnya di daerah perdesaan. Hal ini mengingat bahwa akselerasi pemberantasan buta huruf masih berjalan cukup lambat walaupun ini telah dilancarkan sejak satu dasawarsa terakhir. c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan terus, karena pendidikan merupakan dasar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pola pikir masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan.
18
Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan. Tabel 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo, 2013 2011 Jenjang Pendidikan
2012
Laki-laki Perempuan L + P
-1
-2
Laki-laki Perempuan -9
L+P
-4
-5
-7
-8
94.35
97.27
110.73
105.56
108.03
110.87
SLTP
71.7
83.87
77.54
76.02
83.73
79.73
74.94
71.22
73.12
SLTA
57.07
39.79
48.77
53.73
49.35
51.64
36.46
41.34
38.4
2.6
5.65
4.12
5.06
6.88
5.9
10.33
26.57
23.2
PT
-6
L+P
100.01
SD
-3
Laki-laki Perempuan
2013
-10 110 110.42
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
d. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi jumlah anak yang bersekolah tepat waktu. Bila semua anak bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Tabel 2.15 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Wonosobo, 2012 2011 JenjangPend idikan
2012
2013
Lakilaki
Perempuan
L+P
Lakilaki
Perempuan
L+P
Lakilaki
Perempuan
L+P
-1
-2
-3
-4
-5
-3
-4
-2
-3
-4
SD
92.82
91.4
92.13
95.29
93.98
94.61
99.30
97.45
98.35
SLTP
58.94
64.06
61.39
57.58
71.12
64.10
61.20
66.14
62.60
SLTA
41.84
22.96
32.78
31.10
36.73
33.78
26.85
29.20
27.78
PT
2.6
5.65
4.12
5.06
6.88
5.90
19.26
19.36
19.32
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Pada tabel 2.15 pada tahun 2013 menunjukkan APM SD = 98,35 persen, sedangkan APK SD = 110,42 persen, ini berarti ada 12,07 persen atau 12 murid dari 100 murid mengalami tinggal kelas, terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD. Demikian pula untuk SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. e. Kesehatan Upaya kesehatan di Kabupaten Wonosobo sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, berikut ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya
19
perbaikan kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, status kesehatan dan gizi, dan indikator penunjang lainnya, begitu juga hasil yang telah dicapai. Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi merupakan indikator penting dan sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu daerah, khususnya kemajuan bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan bayi/balita sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal serta tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Untuk itu ada yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi/balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Rata–rata anak lahir hidup merupakan perbandingan antara banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu dengan banyaknya ibu. Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Pengaruh umur pada paritas ALH mencerminkan pola hubungan yang positif, artinya, semakin tinggi umur perempuan, semakin banyak anak yang dimiliki, karena masa kemungkinan hamil semakin panjang (time of exposure to risk). Hubungan ini selain mencerminkan hubungan proses pembentukan keluarga, dapat juga memperlihatkan proses perubahan fertilitas antar waktu. Tabel 2.16 disajikan data rata-rata anak yang pernah dilahirkan tahun 2010-2013. Rata–rata Anak Lahir Hidup per wanita 15 – 49 tahun di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 adalah 2,05, keadaan ini dirasa cukup baik, sehingga pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan jumlah kelahiran. Perubahan fertilitas kumulatif menurut umur dari satu periode ke periode berikutnya dapat mencerminkan perubahan fertilitas menurut kohort. Kendati hal ini tidak terlalu tepat, karena perempuan yang diamati pada suatu tahun sensus belum tentu merupakan perempuan yang sama pada tahun sensus berikutnya. Tabel 2.16 Persentase Wanita 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Rata–rata Anak Lahir Hidup Kabupaten Wonosobo, 2010-2013 TAHUN 2010 2011 2012 2013
% WANITA PERNAH KAWIN 2,39 2,44 2,40 2,43
RATA-RATA ANAK LAHIR HIDUP MASIH HIDUP 2,31 2,07 2,02 1,90 2,17 2,01 2,05 1,93
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Selain itu untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dimana resiko kematian sangat tinggi, terdapat indikator Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis. Indikator ini adalah persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya. Jenis tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Dalam hal ini persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun, famili atau lainnya. Karena mereka telah mendapat bekal pendidikan dan pengetahuan formal mengenai cara pertolongan persalinan yang benar dan sehat. Walaupun demikian, persalinan di Kabupaten Wonosobo masih banyak dibantu oleh dukun, famili dan lainnya (pada tahun 2013 sebesar 12,24 %). Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasa terdapat di Kabupaten Wonosobo.
20
Tabel 2.17 Persentase Penolong Persalinan Balita Kabupaten Wonosobo, 2010 - 2013 2010
2011
2012
2013
Tenaga Medis
65,19
82,16
85,84
87,86
Bukan Tenaga Medis
34,81
17,84
14,16
12,24
PENOLONG PERSALINAN
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
Dalam 4 tahun terakhir penolong persalinan oleh tenaga medis mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan (Tabel 2.17). Tenaga medis mempunyai peranan penting dalam hal penolong persalinan, hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan tenaga medis oleh masyarakat. Pada tahun 2010 sebesar 65,19 persen dan pada tahun 2013 naik menjadi 87,86 persen. Angka ini menunjukkan bahwa di masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini menganggap kelahiran dengan ditolong oleh tenaga medis lebih aman daripada dengan tenaga non medis. Hal tersebut dapat menjadi kesimpulan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak. Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah persalinan dibantu tenaga bukan medis ditempuh dengan memperbanyak jumlah bidan melalui penempatan bidan di desa (Program Bidan Desa). Selanjutnya, salah satu cara untuk melihat keberhasilan program kesehatan masyarakat adalah dari angka kesakitan. Angka ini menunjukkan jumlah penderita penyakit yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun pengumpulan data kesehatan penduduk ini menggunakan pendekatan subyektif, yaitu berdasarkan pengakuan responden. Pada Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk laki–laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak daripada penduduk perempuan, meskipun ada beberapa keluhan yang banyak mengalami adalah penduduk perempuan, seperti asma dan batuk, sakit kepala dan sakit gigi. Tabel 2.18 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Utama yang Dialami Selama Sebulan Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2012 - 2013 2012 L P Panas 4,38 2,50 Batuk 9,18 6,01 Pilek 12,01 12,27 Asma 0,70 0,98 Diare 3,55 1,65 Sakit Kepala 8,61 13,47 Sakit Gigi 11,25 9,27 Lainnya 50,32 53,85 Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Jenis Keluhan
L+P 3,41 7,54 12,14 0,85 2,57 11,12 10,23 52,14
L 5,63 8,24 9,45 1,53 1,27 5,00 11,07 57,81
2013 P 3,77 7,78 11,93 0,65 1,69 8,94 9,69 55,55
L+P 4,60 7,99 10,82 1,04 1,50 7,18 10,31 56,56
Meskipun Kabupaten Wonosobo telah mengalami banyak kemajuan sebagai hasil dari pembangunan, namun ketimpangan di bidang kesehatan masih cukup memprihatinkan. Selama ini perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara penduduk miskin dengan penduduk yang mampu masih sangat besar. Namun demikian peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di kantong-kantong kemiskinan terus diusahakan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Oleh karena berbagai macam kendala mengakibatkan banyak masyarakat miskin kurang memanfaatkan segala sarana yang ada, baik melalui berbagai jenis puskesmas (puskesmas biasa, puskesmas pembantu dan puskesmas dengan tempat tidur) maupun pelayanan rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut di atas pemerintah daerah telah meningkatkan kuantitas dengan membangun atau memperbaiki puskesmas-puskesmas di desa-desa, dan sarana kesehatan lainnya seperti apotik. Sejalan dengan penambahan jumlah puskesmas
21
dan jumlah apotik, maka penyediaan paket obat-obatan secara otomatis juga meningkat. Keadaan ini merupakan gambaran semakin membaiknya sarana kesehatan yang tersedia. Ditambah lagi dengan adanya pemanfaatan obat generik, sehingga penyediaan obat bermutu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat, para medis non perawat, dan tenaga akademis bidang kesehatan terus diusahakan. Namun kenyataannya banyak daerah yang kekurangan tenaga para medis terutama di daerah terpencil dan transmigrasi, sehingga banyak puskesmas pembantu yang hanya dikelola oleh seorang tenaga medis saja. Hal ini disebabkan karena penyebaran dokter tidak merata (umumnya berada di daerah perkotaan). Padahal idealnya di setiap puskesmas harus ada minimal satu dokter. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.19, dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan PKD (Pos Kesehatan Desa) tahun 2013 sebanyak 225 buah, klinik 8 buah, rumah bersalin 7 buah dan rumah sakit 3 buah, serta posyandu ada 2.349 buah. Secara keseluruhan pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Wonosobo telah berhasil menurunkan rasio penduduk terhadap perawat/bidan, dokter dan puskesmas. Tabel 2.19 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2013 Jenis Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Rumah Bersalin Klinik Puskesmas/ Pustu/PKD 2010 3 5 5 74 2011 3 7 8 69 2012 3 7 8 191 2013 3 7 8 225 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
Tahun
Posyandu 1300 1311 1320 2349
f. Kemiskinan Daerah Sepanjang 2010-2013 ada lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang persentase penduduknya miskinnya selalu berada pada posisi 5 terbawah (terbanyak persentasenya) termasuk Kabupaten Wonosobo. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat 33 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, sedangkan kondisinya menurun pada tahun 2011, dimana persentase kemiskinan Kabupaten Wonosobo kembali menjadi peringkat ke-35 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Pada tahun 2012-2013 posisi persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo kembali ke posisi terakhir dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun naik turun persentasenya cukup signifikan. Pada kurun waktu 2009-2010 penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo mencapai 2,76 persen dan menduduki peringkat kedua di Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja ini merupakan kabar gembira yang bisa menjadi indikasi bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memberikan hasil yang nyata. Tapi pada periode 2010-2011 penduduk miskin Kabupaten Wonosobo kembali mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen.
22
Tabel 2.20 Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terbawah di Provinsi Jawa Tengah, 2011-2013 Kab./kota
2011
2012
Peringkat Jateng
2013
2011
2012
2013
Kab. Purbalingga
23,06
21,19
20,53
32
32
31
Kab. Kebumen
24,06
22,40
21,53
34
34
34
Kab. Wonosobo
24,21
22,50
22,08
35
35
35
Kab. Rembang
23,71
21,88
20,97
33
33
33
Kab. Brebes
22,72
21,12
20,82
31
31
32
Sumber : BPS
Dalam mengukur angka kemiskinan daerah perlu juga untuk diperhatikan garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tabel 2.21 Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2013 Tahun 2010 2011 2012 2013
Garis Kemiskinan (Rp) 203 216 226 827 253 181 258 522
Sumber : BPS Selama 2010-2011 garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo naik sebesar 11,61 persen, yaitu dari Rp 203.216,00 per kapita per bulan menjadi Rp 226.827,00 per kapita per bulan. Pada tahun 2012 garis kemiskinan turun dibandingkan tahun 2011, turun sebesar 11,61 persen yaitu dari Rp 226.827,00 per kapita per bulan menjadi Rp 253.181,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebesar Rp 253.181,00 per kapita per bulan dapat diartikan bahwa pada tahun 2012 penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp 253.181,00. Sedangkan garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar Rp 258.522,00 perkapita perbulan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
23
Gambar 2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo, 2010-2013 5 4,52 4
4,05
3,96
3,91
3
P1
2 1
P2
1,09
1,25
1,09
1,04
0
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS
Pada periode tahun 2010-2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan naik. Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,96 pada tahun 2010 naik menjadi 4,52 pada tahun 2011 dan turun menjadi 4,05 pada tahun 2012 dan turun lagi menjadi 3,91 di tahun 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan 1,09 pada tahun 2010, naik menjadi 1,25 pada tahun 2011 dan turun menjadi 1,09 pada tahun 2012 dan kembali turun di tahun 2013 menjadi 1,04. Gambar 9.2. memberikan gambaran perkembangan P1 dan P2 Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2010-2013. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa ada peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. g. Tenaga Kerja Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Dari penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo 69,50 persen adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan 30,50 persen diantaranya bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila diuraikan lebih lanjut dari penduduk yang berumur 15 tahun keatas, penduduk yang termasuk angkatan kerja dan melakukan kegiatannya dengan bekerja (94,17 %) sedangkan sisanya (5,83 %) pengangguran yang sering disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara itu untuk penduduk bukan angkatan kerja melakukan kegiatannya dengan sekolah (1,38 %), mengurus rumah tangga (26,93 %) dan lainnya (2,19 %). Tabel 2.22 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan di Kabupaten Wonosobo, 2013 Uraian Angkatan Kerja (AK) - Bekerja - Pengangguran Bukan AK - Sekolah - Mengurus Ruta - Lainnya Jumlah
Laki - laki 87,02 82,14 4,88 12,97 1,40 8,14 3,44 100,00
2013 Perempuan 51,56 48,36 3,20 48,44 1,36 46,16 0,92 100,00
Jumlah 69,50 65,45 4,05 30,50 1,38 26,93 2,19 100,00
Sumber : BPS, Sakernas
24
Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki bukan angkatan kerja. Sebaliknya untuk penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Masih kentalnya tatanan sosial budaya masyarakat, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah, sehingga, angkatan kerja laki-laki (87,02 %) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (51,56 %). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari–hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ini biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja dengan penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 2013, TPAK total Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 64,50 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 64 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata TPAK laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki tercatat sebesar 87,02 persen sedangkan TPAK perempuan 51,56 persen. Hal ini berarti penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomis lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Tabel 2.23 Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wonosobo, 2011 – 2013 Uraian
2011
2012
2013
72,00 84,52 59,15
76,24 91.48 60.65
64,50 87,02 51,56
94,26 94,40 94,05
94,63 95,52 93,24
94,17 94,39 93,80
5,74 5,60 5,95
5,37 4,48 6,76
5,83 5,61 6,20
TPAK -
Total Laki-laki Perempuan Tingkat Kesempatan Kerja
-
-
Total Laki-laki Perempuan Tingkat Pengangguran Terbuka Total Laki-laki Perempuan
Sumber : BPS, Sakernas Tingkat Kesempatan Kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2013 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 94,17 persen. Ini berarti sekitar 94 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 6 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan hanya mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja atau putus asa (sudah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak pernah diterima bekerja).
25
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Sementara itu pada tahun 2013, tercatat TPT sebesar 5,61 persen untuk laki-laki dan 6,20 persen untuk perempuan, ini berarti bahwa dari 100 angkatan kerja laki-laki, 5 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan, 6 orang diantaranya menganggur. Hal ini terlihat oleh tingkat kesempatan kerja laki-laki (94,39 %) hampir sama besar dibanding tingkat kesempatan kerja perempuan (93,80 %). Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Di samping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah. Sektor pertanian masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dimana lebih dari 57,19 persen pekerja, bekerja di sektor ini. Selanjutnya sektor perdagangan (18,49 %) menjadi pilihan kedua dan diikuti oleh sektor industri (10,33%). Kemampuan sektor pertambangan, listrik dan air dalam menyerap tenaga kerja yang masih sangat kecil (0,13%), menandakan bahwa sektor ini belum dapat diandalkan dalam perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Tabel 2.24 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2013 Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air Bangunan/Konstruksi Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Jumlah
64,22
44,97
57,19
0,21 6,87 0,19 2,61
0,00 16,34 0,16 0,00
0,13 10,33 0,18 1,66
13,19
27,72
18,49
5,20
0,00
3,30
1,03
0,39
0,79
6,50 100,00
10,42 100,00
7,93 100,00
Sumber : BPS, Sakernas Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status dan jenis pekerjaan. Tabel 2.25 menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Kabupaten Wonosobo yang bekerja di sektor informal. Hal ini terlihat dari tingginya persentase (32,89 %) pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap. Pada umumnya mereka yang berusaha sendiri ini ada di sektor pertanian. Pola struktur pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tahun 2013 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (45,94%). Sedangkan untuk laki-laki pada umumnya berusaha dengan bantuan orang lain/buruh tidak tetap (34,42%), berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (17,68%) dan sebagai buruh/ karyawan dibayar (14,17%).
26
Tabel 2.25 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2012-2013 Status Pekerjaan Berusaha sendiri Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap Berusaha dibantu dgn buruh tetap Pekerja/buruh dibayar Pekerja bebas pertanian Pekerja bebas non pertanian Pekerja keluarga Jumlah
Laki-laki 2012 2013 16,08 17,68
Perempuan 2012 2013 13,15 15,26
Jumlah 2012 2013 19,94 15,26
30,91
34,42
14,48
17,63
31,19
17,63
5,21 14,08 8,58 10,58 14,96
6,51 14,17 3,96 2,04 21,21
2,25 15,23 1,76 1,76 48,17
1,38 16,66 2,71 0,43 45,94
5,42 19,38 10,80 9,56 3,71
1,38 16,66 2,71 0,43 45,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : BPS, Sakernas
C.
Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam Proses pembangunan baik mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaan perlu adanya evaluasi pelaksanaan kinerja dari suatu program dan kegiatan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan tersebut. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dapat diketahui informasi capaian kinerja untuk proses penyusunan kebijakan. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus, telah ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014, dibagi menjadi kategori Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 selengkapnya adalah sebagai berikut : 1.
Fokus Layanan Urusan Wajib a. Urusan Pendidikan Urusan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 dengan pelaksanaan : a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia. c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite
27
Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match). Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 secara umum dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target
Realiasi
1
APK PAUD
45
31,14
2
APK SD/MI/Paket A
100
103,35
3
APK SMP/MTs/Paket B
99
91,13
4
% kelulusan SD/MI
99,80
99,92
5
% kelulusan SMP/MTs minimal
99,80
99,25
6
Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI
1:20
1:15
7
Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs
1:16
1:14
8
Rasio murid dengan kelas SD/MI
1:30
1:23
9
Rasio murid dengan kelas SMP/MTs
1:35
1:29
10
Rasio murid dengan buku
1:1
11
APK SMA/SMK/MA
60
51,36
12
Rasio siswa SMK : SMA
67:33
65: 35
1:16
1:13
1:35
1:30
13 14
Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA % Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai : a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
15
65
b. pada Satuan Pendidikan SD/MI
90
65,90
c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.
100
88,48
d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK
100
95,52
16
% SD/MI menerapkan MBS
100
100
17
% SMP/MTs menerapkan MBS
100
100
100
100
6
9
18 19
% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik. Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008
Menilik pada capaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan dan secara umum terdapat peningkatan kinerja urusan pendidikan. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA sebesar 17,53% dan 0,47% untuk kategori yang dahulu disebut sebagai PAUD Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Sejenis PAUD) menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari arti penting dari pendidikan anak usia dini dengan mengirimkan anak-anak ke lembaga PAUD. Upaya ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan bekerjasama dengan
28
organisasi mitra dan masyarakat dalam mendiseminasikan manfaat yang diperoleh oleh anak ketika mengikuti proses di PAUD. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mayoritas lembaga PAUD belum memenuhi standar pengelolaan yang layak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu kompetensi pengelola serta tenaga pendidik yang belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap tata kelola lembaga. Salah satu tolok ukur dalam pelayanan pendidikan dasar adalah tinkat Angka Partisipasi Murni(APM) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SD meningkat sebesar 0,26% dan pada jenjang SMP/MTs 5,32%. Peningkatan ini tentu saja tidak boleh membuat Pemerintah Kabupaten Wonosobo terlena, karena masih terdapat siswa yang putus sekolah dengan berbagai penyebab, meskipun pada tahun 2014 angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat relatif mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A melebihi 100 persen dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A.Sedangkan capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih harus ditingkatkan. Perlu adanya kerjasama lintas pihak dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Demikian juga angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA. Namun angka melanjutkan dari jenjang SMP sederajat ke jenjang SMA sederajat, masih harus terus didorong dengan terus menerus memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal ini orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Apalagi anggaran BOS untuk jenjang SMA/SMK/MA cukup besar, sehingga dapat meringankan biaya pendidikan. Pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD/MI/Paket A dan ujian nasional jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih merupakan metode untuk mengukur hasil proses pembelajaran. Terjadi peningkatan angka kelulusan di semua jenjang. Namun demikian tetap harus ada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelulusan peserta didik dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Dukungan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk urusan pendidikan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Memenuhi amanat Undang-undang dan komitmen pemerintah akan pemenuhan kebutuhan dasar, tahun 2014 anggaran pendidikan urusan pendidikan mencapai mencapai 38 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mengupayakan untuk pemenuhan kebutuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Tahun 2015 merupakan momentum untuk mengukur ketercapaian dalam pemenuhan kesepakatan dan konsensus nasional maupun internasional. Pekerjaan terkait pendidikan menunggu pasca berakhirnya kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) dan Education For All pada akhir tahun 2015. Selain itu dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mempersiapkan dengan baik peralihan kewenangan tersebut dan
29
tetap memastikan bahwa pemenuhan akan pendidikan menengah dapat menjangkau seluruh masyarakat. b.
Urusan Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi untuk menghasilkan penduduk yang sehat, produktif dan berdaya saing, maka pembangunan kesehatan menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Relevan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terus berupaya agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat. Dalam dokumen RPJMD 2010-2015 juga sudah ditegaskan bahwa bahwa sasaran utama pembangunan kesehatan adalah (1) peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) perbaikan gizi mayarakat (3) pencegahan dan penanggulangan penyakit; (4) penyehatan lingkungan; (5) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS; (6) pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; dan (7) pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan. Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 sebagian besar dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Target
Realisasi
1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100%
112.72%
2
96%
99.53%
96%
86.42%
4
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Cakupan KB aktif
83%
80.40%
5
Cakupan pelayanan nifas
90%
98.15%
6
Cakupan pelayanan kesehatan bayi
87%
100.77%
7
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
83%
73.26%
8
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
100%
109.63%
9
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
95%
98.66%
12
Prosentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standart
100%
100.00%
13
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/Kota
100%
100.00%
14
Prosentase PKD aktif
75%
70.00%
15
Prosentase pelayanan apotek dan toko obat sesuai standart Prosentase pelayanan kesehatan memiliki sarana prasarana pelayanan sesuai standart
100%
77.00%
75%
70.00%
Peningkatan pelayanan laboraturium kesehatan
1paket
1 paket
3
16 17
30
No
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Target
Realisasi
18
Prosentase calon jamaah haji mendapat pelayanan kesehatan
100%
100.00%
19
Prosentase sistem rujukan sesuai standart
100%
30.00%
20
Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan khusus
50%
50.00%
21
cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
100.00%
22
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
100.00%
23
Peningkatan posyandu lansia aktif
10 posyandu
10 posyandu
24
Prosentase status gizi baik pada anak sekolah dan pondok pesantren
90%
90.88%
25
Prosentase Balita datang dan ditimbang (D/S)
86%
82.02%
26
Prevalensi GAKY
20
13.75%
27
Prosentase anemia pada ibu hamil dan remaja putri
30%
18.00%
28
Prosentase bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI saja
70%
69.05%
29
Prosentase bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
100%
99.68%
30
Prosentase daerah rawan pangan dan gizi
5%
0
31
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100%
40.69%
32
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
100.00%
33
Prosentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
50%
37.75%
34
Prosentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
80%
90.00%
35
Prosentase penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)
90%
90.00%
36
Kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk
≤1
0,06
37
Prosentase penderita malaria yang diobati
100%
100.00%
38
Angka kesakitan DBD per 10.000 penduduk
<25
1,17
39
Angka kematian DBD
<1%
0
40
Prosentase penderita DBD yang ditangani
100%
100.00%
41
Prosentase suspek flu burung yang ditemukan dan ditangani sesuai standart
100%
tdk ada kasus
42
Prosentase kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standart
100%
tidak ada kasus
43
Prosentase kasus filariasis yang ditangani
100%
100.00%
44
Prosentase ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment
85%
100.00%
45
Prosentase darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
100%
100.00%
46
Prosentase kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani
100%
100.00%
47
Prosentase desa/kelurahan UCI
100%
100.00%
48
Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam
100%
100.00%
49
Prosentase diare balita yang ditangani sesuai standart
100%
100.00%
31
No
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Target
Realisasi
50
Angka kematian diare
2
0,08
51
≥2
4,2
90%
100.00%
100%
100.00%
54
Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Prosentase penderita pneumonia yang diobati sesuai standart Prosentase puskesmas melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular Prosentase rumah tangga sehat
60%
67.08%
55
Prosentase desa siaga aktif
60%
100.00%
56
Jumlah pondok pesantren yang memiliki/melaksanakan poskestren
15
15
57
Prosentase posyandu mandiri
40%
15.30%
58
Terkelolanya SIK skala kabupaten
59
Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan
60 61
52 53
100%
100.00%
100.00%
100.00%
Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart Prosentase instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart
100% 75%
100.00% 75.00%
60%
60.00%
Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart Prosentase Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) sesuai standart kesehatan Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
30%
33.30%
60%
60.00%
85%
90.22%
66
Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
95%
90.22%
67
Prosentase penduduk yang memiliki jamban sehat
50%
43.01%
68
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
20
20
69
Prosentase rumah memenuhi syarat kesehatan
66%
68.91%
70
Prosentase tempat umum memenuhi syarat kesehatan
73%
56.45%
71
Prosentase tempat pengelolaan dan penjualan serta penggunaan pestisida aman bagi kesehatan
89%
42.69%
72
Prosentase pengelolaan makanan minuman memenuhi syarat kesehatan
64%
64.00%
73
Prosentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan
70%
64.00%
74
Prosentase industri rumah tangga pangan yang memiliki SPP-IRT
66%
75.00%
62
63 64 65
Pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 73 kegiatan pada tahun 2014. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja 2014 untuk mencapai 78 sasaran. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja 78 sasaran adalah 96,50%. c.
Urusan Pekerjaan Umum Tersedianya kualitas infrastruktur yang memadai akan sangat mendukung meningkatnya daya saing daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur berperan penting
32
dalam kontibusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara langsung maupun tidak langsung pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan perekonomian daerah dengan terserapnya tenaga kerja dan perputaran ekonomi bahan-bahan dasar pendukung pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap roda ekonomi daerah dengan semakin efektif dan efisiennya proses produksi dan distribusi barang, sehingga akan tercipta ekonomi biaya rendah dalam kehidupan masyarakat. Di dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, dikarenakan masih banyaknya kualitas infrstruktur yang kurang memadai terutama pada jalur transportasi darat di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi salah satu permasalahan infrastruktur tersebut, maka Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Urusan Pekerjaan Umum, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan antar Kecamatan dan antar Desa. Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 secara umum belum dapat dikatakan tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Daerah irigasi dalam kondisi baik % Rumah tangga bersanitasi % Panjang jalan desa kondisi baik % Jumlah jembatan kondisi baik
Capaian Pembangunan Target
Realiasi
100
54,12
100
72,75
70
38,92
75,53
73,06
Pada tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian/perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum rata-rata masih belum mencapai target. Namun pada tahun 2014rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013. Pada indikator “Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik” kinerja pembangunan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,95%. Kinerja pada indikator “prosentase rumah tangga bersanitasi” juga mengalami peningkatan meskipun angkanya hanya bertambah 0,14 % dan indikator prosentase jumlah jembatan dengan kondisi baik yang meningkat 1,77 % dari tahun 2013. Di sisi lain, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada indikator kinerja “prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik” yang mengalami penurunan sebesar 8,16% dari prosentase tahun 2013 yang mencapai 62,28%. Untuk indikator daerah irigasi dalam kondisi baik dan prosentase jumlah jembatan dengan kondisi baik hampir mampu melewati target yang diamanatkan RPJMD 2010-2015 yaitu 73,06%. Sementara pada indikator lainya peningkatanya kurang signifikan justru mengalami penurunan yang meskipun tidak terlalu besar tetapi tetap menggambarkan adanya penurunan kinerja. Semua indikator capaian kinerja kecuali indikator prosentase jumlah jembatan dengan kondisi baik belum memenuhi target seperti yang diamanatkan dalam RPJMD 2010-2015. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya yang lebih baik lagi untuk menyikapi
33
penurunan kinerja pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan. d.
Urusan Tata Ruang Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Hal tersebut selaras dengan strategi dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2010-2015 yang dalam misi “meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah” menyebutkan salah satu strategi dan arah kebijakannya yaitu dengan penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang. Hal tersebut didasari juga pada salah satu isu strategis RPJMD dalam ranah lingkungan hidup terdapat sub isu “pertanahan dan tata ruang”. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang tidak terkendali akan semakin menurunkan ketahanan pangan baik daerah maupun nasional. Selain itu masih adanya pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena kurangnya pemahaman, ketaatan, serta kedisiplinan masyarakat. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dan pengelolaan tata ruang secara terpadu perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang kontra produktif dalam pembangunan. Kemudian jika dikaitkan dengan isu strategis pembangunan infrastruktur dalam RPJMD, salah satu program prioritas adalah peningkatan prasarana publik melalui kebijkan penanganan dan pemanfataan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dalam pengelolaan tata ruang secara terpadu. Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja dengan target pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang (Perda RTRW)
4
% Ketaatan pada RTRW Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Dokumen RDTR
5
Perda RDTR
3
Capaian Pembangunan Realisasi Target Ada 40% 43
Ada (Perda No. 2 Tahun 2011) 35% 43,07
15 RDTR
13 RDTR
15
0
Dari hasil capaian kinerja Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014, secara umum sudah dilaksanakan secara baik. Untuk ketersediaan dokumen regulasi, masih tetap/stagnan, baru ada peraturan daerah terkait RTRW Kabupaten. Belum ada rencana rinci yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, meskipun naskah studi akademik RDTR telah bertambah tiap tahunnya (meningkat dalam hal jumlah). Hal ini karena, terkait dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi terkait proses legalisasi raperda RDTR, dan waktu yang dibutuhkan sangat panjang karena proses yang rumit. Selain itu, syarat kelengkapan terutama data spasial materi peta RDTR belum memenuhi syarat dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk indikator yang menurun adalah pada substansi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB. Meskipun ada penurunan, namun masih dijauh di atas angka 30% luasan sebagai syarat minimal luasan RTH di suatu wilayah. Penurunan
34
ini lebih banyak disebabkan pada area-area hutan rakyat di perkotaan (jika masuk kategori RTH) yang notabene milik masyarakat yang dialihfungsikan untuk lahan terbangun. Asumsi perhitungan yang digunakan yaitu satuan luas wilayah HPL/HGB meliputi seluruh luasan wilayah Kabupaten, bukan kawasan perkotaan saja (umumnya indikator RTH lebih mengarah pada kawasan perkotaan), serta kategorisasi jenis RTH yang diluar kawasan perkotaan ikut dimasukkan dalam perhitungan. Dengan demikian, wajar saja jika dilihat dari tutupan lahan di seluruh Kabupaten Wonosobo yang berada di daerah pegunungan, untuk luasan RTH memang masih besar meskipun ada penurunan luas RTH. Hal yang patut dilakukan adalah, upaya untuk tetap mempertahankan luasan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan (bukan total luas kabupaten). Jika mengacu pada kabupaten dan batas ekologi DAS, yang mensyaratkan minimal 30% berupa hutan, maka Wonosobo masih mencukupi untuk ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan hutan. Selanjutnya, terkait dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW ada peningkatan cukup signifikan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat, instansi yang akan mengubah fungsi ruang dengan menanyakan informasi tata ruangnya di Bappeda. Hal ini didukung pula oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor Pertanahan (terkait izin IPPT), yang mensyaratkan setiap proses sertfikasi, alih fungsi lahan agar menyertakan syarat surat informasi tata ruang. Penerapan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif untuk membiasakan sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk bersama menata ruang sesuai dengan arahan penataan ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031. e.
Urusan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun subtansi. Berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan subtansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat). Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 terdapat isu strategis terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan pembangunan diarahkan kepada pembangunan secara komperehensif baik secara fisik maupun non fisik, sehingga terwujud keseimbangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada good will dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Hal lain yang mendukung dalam efektifitas perencanaan pembangunan yaitu pelaksanaan sistem informasi dan keterpaduan dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan. Dalam dokumen RPJMD tersebut
35
juga terdapat kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas, dengan penetapan tujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yaitu perencanaan pembangunan daerah memiliki ketajaman dalam mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Adapun rinciannya sebagai berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1
2
3 4 5 6
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Pembangunan Target
Realisasi
Ada
ada
Ada
Ada
b. RKPD
Ada
Ada
c. % kesesuaian RKPD dgn RPJMD d. (%) kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD % Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD % kesesuaian program RKPD dgn APBD Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan Tersedianya data profil daerah
85
78,45
100
100
90
65
100
100
100
63,59
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kab Tersedianya dok perencanaan pembangunan daerah : a. RPJMD
Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudah dilaksanakan sesuai target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Adapun dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 tersebut, dilaksanakan sejumlah 161 program dan 1667 kegiatan yang ada dalam RKPD. Dari sejumlah 161 program pembangunan tersebut baru sejumlah 142 program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015. Adapun jumlah program pembangunan dalam RPJMD sejumlah 181 program, sehingga kesesuaian program RKPD dan RPJMD mencapai 78,45%. Jika dilihat dari kesesuaian jumlah kegiatan antara RKPD dan APBD, dari jumlah 1.667 kegiatan program pembangunan dalam RKPD, baru sejumlah 1.060 kegiatan program pembangunan yang dapat terakomodir dalam APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014. Untuk jumlah kegiatan program pembangunan dalam APBD yaitu sejumlah 1.169 kegiatan. Jika dilihat dari jumlah tersebut, kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD mencapai 63,59%.
36
f.
Urusan Perumahan Perumahan selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Pemenuhan kebutuhan papan harus didukung dengan akses prasarana dan sarana air limbah pemukiman dan persampahan, yang erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase serta pemahaman tentang hygiene semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne diseases). Dengan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa hasil atau dampak pembangunan yang dalam skala luas sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan dalam pembangunan pada Urusan Perumahan, untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat, sasaran pembangunan yang ditetapkan yaitu : a. meningkatnya akses penduduk terhadap kepemilikan rumah ; b. menurunnya luas permukiman kumuh; c. meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman; d. meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran. Adapun capaian kinerja pembangunan pada Urusan Perumahan tahun 2014 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio jumlah rumah per jumlah KK Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang % luasan permukiman kumuh % Rmh tangga pengguna air bersih % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran
Capaian Kinerja Target 0,99
Capaian 1,01
0,94 16
22
0,25% 100%
0,25%
39%
38,57 %
2
0
Pada tahun 2014 Upaya pemerintah lainnya dalam pencapaian indikator rasio jumlah rumah layak huni pada tahun 2014 ini adalah ada sekitar 1.993 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Wonosobo, mendapatkan alokasi dana untuk perbaikan rumah layak huni. Dari 1.993 KK, 905 KK melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 6.787.500.000,00 atau rata-rata 7,5 juta rupiah per KK, 10 KK melalui
37
Program TMMD, 10 KK melalui Rehab RTLH, 40 KK melalui Imbal Swadaya RTLH dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2014, Sedangkan dari dana APBD Kabupaten 750 KK melalui Rehab RTLH, 13 KK melalui TMMD dan 90 KK melalui program ADD, 40 KK melaui Kegiatan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh, selain dari dana APBN, APBD Prov, maupun APBD Kabupaten pada tahun 2014 ini sumber pendanaan dari Yakaumi untuk 30 kk dan dari CSR Bank Jateng 90 KK dan sisanya 15 KK melalui CSR BRI. Dari beberapa program tersebut berhasil menambah nilai capaian sebesar 0,19 atau sekitar 0,93% dari jumlah rumah. (angka sementara) Pada tahun 2014 capaian rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan hal ini berdasarkan data dari PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, jumlah pelanggan/sambungan air mengalami peningkatan, dari 69.575 sambungan di tahun 2013 menjadi 75,154 sambungan di tahun 2014. Selain itu pada tahun yang sama ada 18 Desa yang masuk pada penanganan kegiatan PAMSIMAS baik perluasan maupun pengembangan air bersih, selain program pengembangan air bersih yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Di tahun 2014 Kabupaten Wonosobo dalam program air bersih mendapat program Fasilitasi Mitra Prima yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusi di kabupaten agar dapat meningkatkan pelayanan air minum perdesaan berbasis masyarakat dengan pembiayaan publik dan swasta. g.
Urusan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup menjadi isu internasional, dimana di Kabupaten Wonosobo lingkungan hidup menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan pada urusan ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo yaitu Ilegal loging, deforestasi hutan, konversi hutan, sistem pertanian yang tidak ramah lingkungan, dan perilaku membuang sampah sembarangan yang telah menyebabkan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, lahan kritis, serta "global warming". Di dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, isu lingkungan juga menjadi salah satu isu strategis, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyusun rencana upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah konservasi alam. Penguatan isu lingkungan juga strategis karena ke depan, Wonosobo akan berhadapan dengan ancaman berkurangnya daya dukung lingkungan serta kebutuhan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014, dapat dilihat capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
Kualitas / kelas air
2
Capaian Kinerja Target
Realisasi 1
1
% kelestarian sumber air
80
90
3
% peningkatan debit sumber air
80
90
4
% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi
6
6
6
6
15
15
20
0
5 6 7
% menurunnya kasus kebakaran hutan
38
No. 8
Rasio kesesuaian regulasi bidang LH
9
Nilai Adipura
10
Jumlah CSR yg diberikan utk mendukung penyelamatan lingkungan (perusahaan) % peningkatan penyerapan CO2
11
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target 80
Realisasi 35
75,5
75,39
5
8
50
75
Secara umum capaian kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik. Dari 11 indikator kinerja terdapat 9 indikator yang sudah tercapai / berkinerja baik. Nilai parameter kinerja urusan lingkungan hidup bersifat fluktuatif. Adakalanya,meningkat dan menurun. Pada tahun 2014 lalu dilaksanakan program ”green city”, yang digawangi oleh SKPD DPU dengan mengedepankan menuju Wonosobo sebagai kota hijau. Pada kegiatan ini pula ditandai dengan lanjutan kemitraan dari perusahan/institusi yang berpartisipasi dalam kemitraan ”green partnership”. CSR tersebut lebih banyak berpartsipasi dalam penyediaan bantuan tong sampah terpilah dan instalasi kran air siap minum untuk ruang publik seperti di Taman Kartini, pendampingan masyarakat untuk pengelolaan sampah. h.
Urusan Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda dan Olahraga haruslah diposisikan dan diberdayakan sebagai instrumen dan pilar pembangunan bangsa (Nation and Character Building). Oleh sebab itulah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam arti pemuda dan olahraga memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportivitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu : (1) Pembinaan dan pengembangan potensi, jiwa kepemimpinan dan sikap perilaku yang baik bagi generasi muda, (2) Menumbuhkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan yang mandiri dan professional dalam organisasi kepemudaan, (3) Meningkatkan keolahragaan masyarakat, (4) Pengembangan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2014 , dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan produktif kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan Jumlah sarpras olahraga standar nasional
Capaian Kinerja Target
Kinerja 11
7
142 3
142 2
39
Kegiatan-kegiatan kepemudaan berkembang dengan tujuan untuk n untuk meningkatkan partisipasi dan peran sertapemuda dalam berbagai bidangpembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah - dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimipinan dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tema dan fokus kegiatan bervariasi namun dari jumlah kegiatan dan jumlah organisasi kepemudaan masih berkisar di 142 organisasi. Pembangunan Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimipinan dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan pembangunan urusan pemuda dan olah raga diharapkan tercipta generasi muda yang tangguh baik dari sisi mental spiritual maupun jasmaninya. i.
Urusan Penanaman Modal Peningkatan penanaman modal di daerah dapat menjadi tolok ukur adanya perkembangan perekonomian daerah, yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu wilayah itu mampu secara finansial atau sejahtera. Pada umumnya suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila ditandai dengan masuknya dana ke dalam sistem ekonomi suatu wilayah. Dana tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah tetapi juga harus bisa mengikutsertakan pihak swasta guna menginvestasikan modalnya. Sejalan dengan adanya desentralisasi Pemerintahan di mana Pemerintah Daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terwujudnya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan penanaman modal. Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah dituntut untuk lebih kompetitif guna menyongsong perdagangan bebas, termasuk di dalamnya kegiatan investasi yang sangat ketat persaingannya. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan public, serta melaksanakan alih teknologi. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja
1
Jumlah Investasi
Target 3500
2
Nilai Investasi (milyar)
145,6
Realisasi 3.558 220,45
40
Secara umum capaian kinerja pada Urusan penanaman modal dapat tercapai dengan baik. Dari 2 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang sudah tercapai / berkinerja baik. Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di mana pada tahun 2014 realisasi penanaman modal dilihat dari jumlah modal usaha berdasarkan penerbitan SIUP sebesar Rp 220.450.153.758,-. Nilai investasi pada tahun 2014 ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 135,8 milyar.
j.
Urusan Koperasi dan UMKM Pembangunan daerah pada urusan koperasi dan UMKM lebih diarahkan pada pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menfasilitasi kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu untuk lebih meningkatkan pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM, perlu adanya penumbuhan ekonomi kreatif masyarakat dan sektor ekonomi kreatif dan tradisional melalui pelatihan, pendidikan tenaga tenaga trampil mandiri, penyediaan fasilitas konsultasi, bimbingan dan penyediaan kemudahan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang bertujuan menciptakan usaha kerja mandiri. Selaras dengan hal tersebut program prioritas yang berpihak terhadap koperasi dan UMKM sesuai RPJMD 2010-2015 adalah 1) Peningkatan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 2) Pengembangan usaha masyarakat, melalui peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produkproduk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran. 3) Kerjasama pembangunan, melalui penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produkproduk potensial daerah (pertanian, industri, pariwisata). Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2014 , dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Pembangunan Target
Realisasi
58.216
59.107
1
Jumlah UMKM
2
Jumlah Koperasi
341
361
3
Jumlah Koperasi aktif
322
223
4
Jumlah aset koperasi (juta)
590
1.100
5
Jumlah asset UMKM (juta)
29.650
35.613
Asset koperasi pada tahun 2014 sejumlah Rp 1.100 juta, ada peningkatan sebesar 11.9% dibanding tahun 2013. Peningkatan ini terjadi karena adanya pengembangan SDM bidang koperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Jumlah UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sebanyak 59.107, mengalami kenaikan sebesar 1,53 % dibandingkan tahun 2013. Nilai asset UMKM pada tahun 2013 mencapai Rp 35.613.000,-, mengalami kenaikan sebesar 7,84%. Nilai asset UMKM ini sudah melebihi target indikator RPJMD 2010-2015.
41
k.
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam penyelenggaraan Urusan kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten lebih menfokuskan pada proses administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melaksanakan program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan bidang pencatatan sipil; b. Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP); c. Pemeliharaan jaringan online dan sistem SIAK Depdagri; d. Penyegaran operator KTP dan Pembantu Bendahara Penerima KTP di Kecamatan. Pelaksanaan pembangunan pada Urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target 100
Realisasi 85,68
100
97,31
95
71,76
% penduduk yang teregristrasi (jumlah penduduk yang mempunyai NIK) % Anak Lahir yg membuat Akta Kelahiran
100
97,31
95
96,42
18
20,08
7
% penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian lama pengurusan Akte kelahiran
1 hari
10 hari
8
lama pengurusan KTP
1 hari
1 hari
1
% jumlah pemilik KTP berbasis NIK
2
% Jumlah kepemilikan KK
3
% kepemilikan Akta kelahiran
4 5 6
42
Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah berjalan hampir sembilan (9) tahun namun kesadaran masyarakat untuk melengkapi dirinnya dengan dokumen kependudukan semakin menurun. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di atas bahwa persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK pada tahun 2014 mengalami penurunan 13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E dan masih minimnya sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun penduduk pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri berupa KTP-E. Penurunan persentase jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di tahun 2014 ini juga terjadi sebesar 2,4 persen. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penduduk yang sudah menikah namun belum memisah KK-nya dan masih menumpang KK pada orang tuanya. Persentase kepemilikan akte kelahiran di tahun 2014 ini juga mengalami penurunan sebesar 4,92 persen. Besarnya angka penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orangtua bayi yang lahir untuk mengurus memiliki akte kelahiran padahal penerbitan dokumen akte kelahiran tersebut telah digratiskan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo (dengan syarat umur bayi masih kurang dari 60 hari). Penurunan indikator-indikator tadi di atas tidak berlaku pada indikator persentase penduduk meninggal yang membuat akte kematian. Pada tahun 2014 persentasenya meningkat menjadi 20,08 persen. l.
Urusan Ketenagakerjaan Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Bahkan bila kita melihat tujuan Negara ini didirikan termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Di sini negara berfungsi sebagai Negara Kesejahteraan ( welfare state ). Bila melihat definisi pembangunan ketenagakerjaan dan tujuan negara di atas, serta rentang waktu masa kemerdekaan sampai saat ini dan ketersediaan SDM dan SDA yang melimpah maka seharusnya kesejahteraan sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk pekerja/buruhnya Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan dan kenyamanan berusaha. Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, masih rendahnya produktivitas pekerja/buruh serta masih belum maksimalnya penerapan UMK. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan tentunya memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Apalagi hal ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan keamanan negara. Untuk itu,
43
permasalahan yang ada harus segera diselesaikan secara sistematis dan efektif. Dengan adanya perencanaan yang baik maka akan mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, mengurangi pengangguran, mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terjalinnya hubungan industrial antara pengusaha-pekerja di wilayahnya masing-masing. Di Kabupaten Wonosobo ketenagakerjaan memiliki isu strategis yaitu belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang kolaps. Untuk itu perlu mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju manusia Wonosobo yang produktif dan sejahtera. Untuk itu kedepan iklim ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian, agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam hal ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada : Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja; Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja; Memberikan perlindungan kepada pekerja. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator
1
% Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar)x100 % Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus)
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama Rasio UMR dan KHL
Jumlah pekerja/buruh yang ikut program Jamsostek Jumlah besaran pemeriksaan perusahaan Jumlah besaran pengujian peralatan perusahaan
Capaian Kinerja Target
Realisasi 4024/7392X100%= 54,44%
50.22% 3.900
4.024
16
16
224
80
175
160
1.000
3.557
6
6
UMR:Rp 1.166.000,00 KHL: Rp 1.166.000,00
UMR:Rp 1.166.000,00 KHL: Rp 1.166.000,00
3900
6131
60
100 kali
40
7 unit (40%)
Melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat tercipta kesempatan bekerja yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan
44
keluarganya yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan daerah. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipartit, tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo. Berbagai program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui penempatan tenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD), dan penempatan kerja antar negara (AKAN), dimana prioritas kegiatan diarahkan pada masyarakat buruh tani dan petani subsisten yang perlu mendapatkan mata pencaharian yang layak. m. Urusan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Konsep ketahanan pangan nasional memberi penekanan pada akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan yang cukup, bermutu, bergizi dan berimbang, dan harganya terjangkau, meskipun begitu setiap individu yang menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga mendapat akses pangan yang sama sesuai kebutuhan individu tersebut. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah, bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat yaitu dengan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran pembangunannya diarahkan pada meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah desa mandiri pangan % ketersediaan bahan pangan utama
Capaian Kinerja Target Kinerja 17 21 100 91,01
45
No. 3 4 5 6
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah lumbung pangan Tingkat skor PPH (Pola Pangan Harapan) Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th) Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)
Capaian Kinerja Target Kinerja 21 11 90 90,1 4,7 4,4 4.499,27 4.400,2
Dilihat dari capaian kinerja urusan ketahanan pangan dari enam target indikator RPJMD, baru satu indikator yang sudah tercapai sedangkan lima indikator lainnya masih di bawah target RPJMD. Tetapi kelima indikator tersebut menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan yang signifikan terjadi pada indikator jumlah desa mandiri pangan, di mana pada tahun 2014 meningkat sebesar 31,25% dibandingkan tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya penambahan lokasi desa mandiri pangan sebanyak lima desa yaitu Desa Kwadungan dan Desa Simbang Kecamatan Kalikajar, Desa Tirip Kecamatan Wadaslintang, Desa Dempel Kecamatan Kalibawang dan Desa Pulosaren Kecamatan Kepil. Jumlah lumbung pangan juga mengalami peningkatan yang signifikan untuk tahun 2014 meningkat 22,22% dibandingkan tahun 2013 karena adanya penambahan lumbung pangan di dua lokasi yaitu di Desa Bakungan dan Desa Mranggen Kecamatan Selomerto. n.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keterlibatan perempuan dalam pembangunan disadari atau tidak, menjadi salah satu kunci sukses pembangunan. Selain karena secara normatif perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, di lain sisi fakta menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang penting dan memiliki banyak sekali potensi dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain : (1) belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan, (2) masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol dan partisipasi pembangunan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, (3) masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, (4) belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan Pengurusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA) serta (5) belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :
46
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator
1
Indek Pembangunan Gender (IPG)
2 3 4
Capaian Kinerja Target
Realisasi 59
-
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
49,7
-
% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Jumlah Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015
100
100
40%
57,5%
Dengan melihat tabel di atas dapat dilihat bahwaangka capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2014 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses penghitungan. Sementara itu untuk data tahun 2013, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 58,3 dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 58,8. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu target IPG tahun 2013 sebesar 57,8% dan target IDG Tahun 2013 sebesar 49,3%. Capaian angka IPG dan IDG tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo bisa dikatakan sudah cukup baik. Semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, hal tersebut merupakan bentuk perhatian yang serius terhadap upaya perlindungan kepada perempuan dan anak oleh Pemkab Wonosobo. Selain itu, tertanganinya semua kasus tersebut juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tersedianya lembaga dan unit-unit pengaduan korban kekerasan berbasis gender dan anak, dan juga meningkatnya kesadaran dan kepedulianmasyarakat serta korban sendiri untuk melapor. Indikator jumlah revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% SKPD di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2014 telah mencapai 23 SKPD atau sebesar 57,5 %, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 14 SKPD atau sebesar 36,85%. Angka capaian tahun 2014 sejumlah 23 SKPD atau sebesar 57,5% tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sejumlah 40 SKPD, dan rendahnya capaian tersebut disebabkan karena Juknis Panduan PPRG bagiSKPD berupa Peraturan Bupati Nomor 6 baru diterbitkan pada tahun 2014. Namun secara umum capaian revitalisasi kelembagaan PUG sebesar 57,5% tersebut menunjukkan bahwa program pengarusutamaan gender terus berjalan secara efektif dan diharapkan dapat mencapai sasaran secara tepat dan efektif. o.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan nasional di urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah-masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Wonosobo diantaranya adalah partisipasi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang masih rendah untuk menjadi peserta KB, tingginya tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh jumlah keluarga pra KS dan KS I yang masih tinggi, serta rendahnya tingkat pengetahuan reproduksi remaja. Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menetapkan sasaran utamanya adalah terkendalinya angka kelahiran melalui peningkatan peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP),
47
peningkatan pengetahuan reproduksi remaja yang ditandai dengan peningkatan usia perkawinan pertama perempuan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemberdayaan keluarga. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluraga Sejahtera Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator
Capaian Kinerja Target Realisasi 2,06 1,78
1
Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate)
2
Angka Penurunan laju pertumbuhan penduduk
0,99
1,27
3
Cakupan unmetneed
5,92
8,51
4
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)
86,72
80,27
5
% Drop out KB
7,28
19,63
6
% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun % Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru
7 8 9
Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan desa/kelurahan Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
10
% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
11
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina (Kelompok) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri % Keluarga Pra KS dan KS – I
12 13 14 15 16
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di setiap kecamatan (unit) Jumlah Pendidik Sebaya (orang)
17
Jumlah kasus HIV/AIDS
3
3,26
29.217
25.313
1:2,5
1:3,84
746
450 87,33 222 252
48,68
89,93
40,66
42,91
63
63
315
315
Pada Tahun 2014 prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan 0,71% dari 80,91% pada tahun 2013 menjadi 80,20%. Beberapa penyebab penurunan ini adalah karena faktor kehamilan, ingin segera memiliki anak, tidak cocok dengan alat kontrasepsi dan enggan mencoba jenis yang lain, tidak ada dukungan dari keluarga serta faktor budaya dan agama. Prosentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengalami kenaikan 0,70% menjadi 42,91 % pada tahun 2014. Kenaikan prosentase keluarga pra ks dan sejahtera 1 ini juga signifikan dengan kenaikan laju pertumbuhan penduduk, penurunan partisipasi KB aktif dan kenaikan pasangan usia subur yang istrinya usia dibawah 20 tahun. Pernikahan pada usia muda ini akan berefek pada panjangnya masa subur istri yang berarti kemungkinan untuk menambah jumlah anak semakin tinggi. Penambahan jumlah anak dalam keluarga terutama dari keluarga miskin cenderung akan mengasilkan keluarga baru dengan kategori yang sama sehingga jumlah pra KS dan KS 1 meningkat. Namun demikian kenaikan jumlah keluarga miskin ini juga terjadi karena faktor ekonomi seperti kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan inflasi terutama
48
pada barang kebutuhan pokok yang menjadi pengeluaran utama mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah berupaya meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), namun partisipasi keluarga menjadi anggota kelompok UPPKS dalam upaya melalui peningkatan ekonomi keluarga semakin kecil, juga kelompok-kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga semakin menurun. Di lain sisi, tingkat partisipasi pria dalam ber KB jika dilihat dari data prosentase peserta KB baru pria, terlihat masih sangat rendah yaitu sebesar 2,40 % dan sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa prosentase peserta KB pria sangat rendah dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KB merupakan urusan wanita saja, selain itu juga adanya kekhawatiran pria dalam kontrasepsi akan menimbulkan ketidaknyamanan. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (unmet need) di kabupaten Wonosobo masih tinggi yaitu sekitar 8,51%. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, akses terhadapa layanan dan kualitas pelayanan. Sementara angka drop out KB juga cukup tinggi sebesar 19,63% perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Masih adanya drop out KB ini terjadi karena terbatasnya sarana layanan KB, kegagalan penggunaan kontrasepsi, tidak punya biaya untuk ber KB dan kurangnya dukungan keluarga. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi sebagaimana disebutkan di atas dapat diatasi salah satunya melalui pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi seluruh masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS), selain juga berusaha meningkatkan partisipasi keluarga pra KS dan KS I untuk menjadi peserta KB, sehingga kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB dapat terpenuhi, dan angka drop out tidak terlalu tinggi. p.
Urusan Perhubungan Pendekatan perencanaan wilayah merupakan pendekatan yang memadukan perencanaan daerah dan perencanaan sektoral (transportasi, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya dan sebagainya). Perencanaan sektor transportasi merupakan perencanaan suatu jaringan yang umumnya bersifat lintas daerah. Membangun sektor jaringan transportasi didalam suatu daerah harus mempertimbangkan efisiensi keterkaitan dengan jaringan transportasi pada daerah lain yang terkoneksi dengan geografis daerahnya. Untuk itu pembangunan pelayanan transportasi menuntut adanya koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penentuan prioritas pembangunan demi terciptanya efektivitas dan efisiensi transportasi. Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Wonosobo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas.
49
Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang % Standar Fasilitas Angkutan Umum Jumlah pengurusan perijinan trayek Jumlah jalur trayek
Capaian Pembangunan target 180,95 100,00 715 34
Realisasi 180,95 100 530 28
2510
6
Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum % Kendaraan Laik Jalan
81
33,67
7
Alat Uji yang memenuhi standar
7
7
8
% Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi % Kawasan parkir yang teratur
100
% Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir
10
9 10 11 12
85
2,00 8,00
3041
100 80,0 40,0 2 8
Berdasarkan capaian urusan kominfo 2014 rasio jumlah kendaraan terhadap penumpang menurun dari angka 182,48 di tahun 2013 menjadi 180,95 di tahun 2014, ini menggambarkan bahwa menurunnya jumlah angkutan dibandingkan jumlah penumpang. Dari data elemen urusan perhubungan terlihat trend kenaikan capaian kinerja ini menunjukan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2013 semakin meningkat, sementara kapasitas jalan tetap hal ini diperlukan rekayasa transportasi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari Peningkatan kinerja ini juga menunjukkan upaya pengendalian keamanan berkendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendaraan disamping itu memberikan peningkatan PAD Kabupaten Wonosobo. q.
Urusan Komunikasi dan Informatika Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era saat ini merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Peningkatan kualitas layanan publik salah satunya ditempuh melalui pemanfaatan e-government. Pengembangan e-government di Pemerintah kabupaten Wonosobo masih terkendala rendahnya ketersediaan sarana prasarana jaringan, pengembangan software dan pengembangan SDM. Dalam RPJMD disebutkan bahwa kebijakan terkait dengan sektor komunikasi dan informatika yaitu perluasan akses layanan informasi publik, melaksanakan
50
kerjasama Informasi dan media massa, serta peningkatan penataan dan pemanfaatan IT Kabupaten Wonosobo. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target 1 paket
Realisasi 14 paket
1
Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah
2
Tersedianya website pemerintah daerah
3
% paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen
100
100
14
12 (8 online, 4 offline)
5
% Ter-Update-nya atribut data spasial
100
100
6
% Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan
100
93
7
% Terpasangnya VOIP di setiap SKPD
40
2,50
4
ada (10445 pengunjung)
Ada (10688 pengunjung)
Dari tabel capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi dapat dilihat tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah mengalami peningkatan dari 2 paket di tahun 2013 menjadi 14 di tahun 2014 ini menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam urusan informasi dan komunikasi semakin meningkat. Pada indikator Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen juga mengalami peningkatan dari angka 10 (3 online 7 offline) di tahun 2013 menjadi 12 (8 online 4 offline), peningkatan yang sangat mencolok dari 7 yang offline di tahun 2013 menjadi 8 online di tahun 2014 dikarenakan perluasan jaringan WAN dan peningkatan kesadaran SKPD dalam kebutuhan dan keterbukaan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2014 ini terjadi kenaikan pengunjung yang signifikan dari 10.445 pengunjung menjadi 10.688 pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa daya minat masyarakat untuk memanfaatkan website resmi Pemkab Wonosobo untuk mencari informasi semakin tinggi. r.
Urusan Pertanahan Kewenangan administrasi pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten hanya sebatas memfasilitasi pengelolaan tanah yang menjadi aset Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Urusan pertanahan menitik beratkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta fasilitasi permasalahan pertanahan. Permasalahan bidang pertanahan dari tahun ketahun semakin meningkat baik permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang menyangkut tanah hak milik masyarakat,
51
tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah yang seharusnya segera diselesaikan. Dalam RPJMD disebutkan bahwa kebijakan terkait dengan sektor pertanahan yaitu penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa. Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pertanahan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.43 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No 1 2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % lahan yang bersertifikat % Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat
Capaian Kinerja Target
Realisasi
33 26
29 47,99
Pada Tahun 2014 urusan pertanahan masihmenitikberatkan pada penertiban dan pensertifikatan aset tanah milik Daerah maupun milik masyarakat, hal tersebut didukung pula dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu percepatan dan pensertifikatan tanah massal melalui PRONA, PRODA, dan SMS. PRONA merupakan kegiatan pertanahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Adapun tujuan lain dari penyelenggaraan PRONA adalah pensertifikatan tanah bagi masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur atau berkembang, atau daerah pengembangan ekonomi rakyat. Pada Tahun 2014 ini telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 4.183 bidang, yang difasilitasi melalui Pronasebanyak 3.245 bidang, PRODA 100 bidang, UKM 50 bidang,dan 788 bidang melalui reguler. Dari data tersebut terjadi peningkatan prosentase pensertifikatan tanah terutama yang difasilitai melalui PRONA karena apabila dibandingkan dari jumlah pada Tahun 2013 sebanyak 2.500 bidang sedangkan Tahun 2014sebanyak 3.245 bidang, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 29,8%, hal ini tentu akan berpengaruh pada prosentase pensertifikatan tanah secara keseluruhan. Dalam rangka pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah yaitu tanah, saat ini terus diupayakansecara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan tanah menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten. Dari 1.419 bidangtanah aset Daerah yang ada,telah bersertifikat sebanyak 681 bidang atau47,99%, sedangkan 738 bidang atau52,008% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan, tanah yang digunakan untuk sekolah dan tanah jalan. Sedangkan untuk fasilitasi permasalahan pertanahan baik tanah aset Pemerintah Daerah, tanah kas desa, tanah negara juga terus diupayakan dan difasilitasi penyelesaiannya, baik dengan mediasi maupun dengan upaya hukum. s.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
52
masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Kondusifitas wilayah sangat berpengaruh bagi seluruh aktifitas masyarakat, baik kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban, maupun politik. Pembangunan daerah dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo diletakkan dalam suatu arah tujuan , yaitu untuk meningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Indikator KInerja No
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1 2
Jumlah pelanggaran HAM Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP
3 4 5 6
Kegiatan pembinaan politik daerah Angka kriminalitas % penanganan kasus bencana alam % Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk % demonstrasi yang terkendali
7
Target
Realisasi
0 12
0 12
12 300 100 0,51
12 100 0,51
100
100
Capaian kinerja Urusan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah dapat mencapai keseluruhan target. Dari 7 indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2014 semua indikator yang telah berkinerja baik / tercapai. Selama tahun 2014 tidak terdapat pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan dalam skala luas. Dan untuk indikator yang lainnya, pembinaan politik daerah terus dilaksanakan baik ditujukan kepada LSM,Ormas dan OKP dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk indikator kinerja penganganan angka kriminalitas, tanggung jawab masalah keamanan ini tidak hanya terletak pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan (baik Kodim 0707 Wonosobo dan Polres Wonosobo) dan peningkatan kegiatan operasi pengamanan wilayah. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas pembangunan telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana alam ditandai dengan terepenuhinya target penanganan korban bencana 100%. Kegiatan penanggulangan bencana alam dilaksanakan dengan penyediaan bantuan pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam serta adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga tercipta kesiapan masyarakat di daerah terpencil dan rawan bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam untuk memeperkecil kemungkinan dampak adanya bencana.
53
Sedangkan terkait dengan jumlah rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk serta rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk secara target telah tercapai walaupun yang masih dibawah ideal. Namun pemerintah berusaha untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kamtrantibmas, dan juga semakin menguatkan ketahanan masyarakat terhadap gangguan kamtrantibmas. t.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, pengelolaan keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah, dan pembinaan dan pengembangan aparatur. Kemandirian daerah menjadi isu utama dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya daerah sebagai modal pembangunan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi mutlak harus dilaksanakan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. Dalam pembangunan daerah juga dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan daerah dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Wonosobo diletakkan dalam suatu arah tujuan , yaitu untuk : 1. Mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, 2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum 3. Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah 4. Mewujudkan OPD yang efektif dan efisien (reformasi birokrasi) 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 6. Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.45 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 No. 1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % penyelesaian pelanggaran K3
Capaian Kinerja Realisasi Target 100
100
2
Jumlah kegiatan penegakan perda
3
Jumlah raperda yang diusulkan
14
14
4
Jumlah perda yang ditetapkan
10
10
5
Jumlah perbup
72
72
6
Jumlah perda hasil inisiatif DPRD
2
-
7
(Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji
3
3
8
% SKPD yang menyusun LAKIP
100
100
9
% OPD yang telah menyusun SOP
100
7
10
% SKPD yang memiliki SPM 15
15
100
100
(Jumlah OPD yang melaksanakan SPM) 11
%SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD
54
No. 12
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah pelaksanaan kerja sama daerah
13
Capaian Kinerja Realisasi Target 5
5
% penetapan batas daerah
100
100
14
% OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tupoksi.
100
100
15
% capaian pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat
100
100
16
Ketepatan waktu penyelenggaraan agenda rutin daerah eksekutif-legislatif: KUPA PPA, APBD, LKPJ/LPPD, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan)
100
100
17
Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement
Ada
Ada
18
% kenaikan pendapatan Asli Daerah
19
% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.
100
100
20
% kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang
21
Jumlah BUMD yang berkinerja baik
8
8
22
Tersedianya Standar satuan harga Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa
Ada Ada
Ada
23 24
% Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP
100
100
25
%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005
100
100
26
% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100
27
% pelaksanaan kegiatan pembangunan
100
100 91,78
28
% Jumlah struktur jabatan struktural yang terisi
100
86
29
% Jumlah jabatan fungsional yang terisi
100
80
30
% Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100
100
%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100
Ada
100
% jumlah pelanggaran disiplin ringan
0
% jumlah pelanggaran disiplin sedang
0
0,035
% jumlah pelanggaran disiplin berat
0
0,035
100
100
% penyelesaian pengelolaan pensiun pegawai 36
Opini Hasil Pemeriksaan BPK
37
% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di TL/semua temuan)
38
Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
39
% tindak lanjut temuan pemeriksaan regular dan pengaduan masyarakat
-
WDP
WDP 100 Ada
Ada
- Regular
100
36
- Pengaduan masyarakat
100
100
40
% kerugian negara yang diselamatkan berdasarkan temuan
100
39,44
41
Jumlah tenaga fungsional auditor ( dibawah BPKP)
12
12
42
Jumlah Fungsional P2UPD ( Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) dibawah Kemendagri
10
10
55
Berikut ini juga disampaikan beberapa keterangan dari capaian program untuk menjelaskan dan melengkapi capaian sebagaimana tercantum pada tabel di atas adalah adanya peningkatan jumlah Perda yang ditetapkan pada Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan jumlah Perda yang ditetapkan pada Tahun 2013. Raperda yang diusulkan untuk dibahas berdasarkan Program Legislasi Daerah Tahun 2014 yang merupakan inisiatif dari Pemerintah kabupaten Wonosobo sejumlah 8 Raperda ditambah usulan Prolegda Tahun 2013 dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang belum sempat dibahas dikarenakan adanya keterkaitan pembahasan di badan legislatif yang mana semua jadwal pembahasan tergantung dari penjadwalan badan musyawarah di DPRD serta keterbatasan agenda DPRD, sehingga pada Tahun 2014 telah diusulkan total sejumlah 14 Raperda dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang kemudian ditetapkan Prolegda Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 melalui Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 2013 ditetapkan Prolegda Kabupaten Wonosobo sebanyak 15 Raperda yang 4 (empat) diantaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD. Dari 15 Raperda yang ditetapkan dalam Prolegda Tahun 2014 untuk dibahas, hanya 10 (sepuluh) Perda yang dapat ditetapkan dikarenakan keterbatasan waktu pembahasan. Sedangkan untuk Peraturan Bupati yang ditetapkan pada Tahun 2014 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda dan pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang merupakan basis untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut: Asistensi Teknis Penyusunan dan Peningkatan Kualitas LAKIP yang berguna untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP dan PK SKPD, Evaluasi kinerja pelayanan publik mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan daya saing pemerintah, Fasilitasi penerapan TNDE untuk memenuhi kesiapan dan kemampuan pejabat dan staf dalam mengoperasionalkan aplikasi TNDE, Fasilitasi Survey IKM OPD untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sekaligus sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, Fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal untuk penyusunan dokumen jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, Penyusunan uraian jabatan untuk mendiskripsikan uraian tugas jabatan ke dalam beberapa dimensi jabatan yang lebih rinci, Penyusunan tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, serta Fasilitasi pembentukan kelembagaan dan pola hubungan di tingkat wilayah yang juga sebagai tindak lanjut adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, terkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai kepanjangan tangan dari dinas/badan yang berada di tingkat wilayah yang melakukan kegiatan-kegiatan teknis di lapangan. Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah harus dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi daerah yang terkait pelayanan dasar dan berhak diperoleh warga secara minimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tolok ukur SPM adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat; kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; pengembangan kehidupan demokrasi; terciptanya keadilan dan pemerataan; dan terjalinnya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam Penerapan SPM, ada 15 (lima belas) SKPD/OPD yang sudah menerapkan SPM yang salah satunya tertuang dalam Dokumen perencanaan. Semua SKPD/OPD sudah menyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai tolok
56
ukur kinerja berbasis perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, begitu pula semua SKPD/OPD telah melaksanakan urusan sesuai dengan bidangnya sebagaimana tertuang dalam Tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana matrik di awal Bab IV buku ini. Dalam melaksanakan tugas kewilayahan, Kecamatan selain melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan juga melaksanakan tugas yang dibebankan sebagai Koordinator di wilayah kerjanya melalui tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas adan Wewenang camat selain yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya dan pada Tahun 2013 telah terlaksana semuanya. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Penetapan Batas Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 telah dilaksanakan pada Tahun 2014 dengan 11 (sebelas) kerja sama yang ditandatangani. Proses pelelangan adalah salah satu rangkaian dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan beberapa pihak dalam rantai prosesnya. Pihak yang terlibat dalam proses lelang yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas untuk menyiapkan dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/HPS, dan Rancangan Kontrak), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Panitia Pengadaan yang bertugas untuk memilih penyedia, serta peserta pengadaan yang merupakan penyedia barang/jasa. Proses pelelangan dilakukan oleh para pihak yang secara hukum telah ditetapkan serta bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar organisasi pengadaan. Hal ini untuk menjamin independensi pelaksana pemilihan penyedia agar dapat memilih penyedia maupun barang/jasa yang dibutuhkan secara profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Secara teknis, proses lelang dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik. Pengumuman untuk lelang manual banyak dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan. Juga sebelum keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dilakukan melalui media cetak dalam bentuk pengumuman di surat kabar. Hal ini berarti keterbukaan atau transparansi lelang manual dibatasi oleh akses kepada papan pengumuman dan media cetak. Tahapan pelelangan pada lelang manual tertulis pada dokumen pengadaan yang hanya dapat diambil oleh penyedia yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga hanya dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang “kebetulan” melihat-lihat papan pengumuman. Pengumuman pemenang pada lelang manual dilaksanakan juga pada papan pengumuman yang memuat nama peserta yang menjadi pemenang dan dua cadangan apabila ada. Peserta yang lain tidak dapat melihat siapa-siapa saja yang gugur pada tahapan pemilihan serta alasan pengguguran peserta. Sedangkan pada lelang secara elektronik/E-Procurement, pengumuman selain dilaksanakan melalui papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan juga dilaksanakan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka pengumuman pelelangan yang dilakukan pada hari ini, pada jam yang sama sudah tersebar di dunia maya dan dapat diakses oleh siapapun termasuk wartawan dan LSM tanpa perlu berlangganan surat kabar lagi. Secara umum, realisasi pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 tercapai 91,78%. Realisasi tersebut lebih tinggi dari Tahun 2013 yang hanya 58,82%. Berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Disamping itu, beberapa kegiatan pada Tahun 2014 tidak selesai dilaksanakan yang disebabkan oleh kendala teknis. Di antara kegiatan yang tidak selesai tersebut antara lain Restorasi Pendopo Kabupaten Wonosobo dan Pembangunan Puskesmas Kaliwiro sehingga belum bisa memberikan manfaat secara optimal. Namun demikian,
57
kegiatan-kegiatan yang tidak selesai pada Tahun 2014 tersebut dianggarkan kembali pada Tahun 2015 untuk penyelesaian kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. u.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat yang mandiri tersebut secara bertahap dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri pula dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)” dengan “community development (pembangunan masyarakat)” yaitu terutama pada aspek “posisi” masyarakat lokal yang lebih sebagai subyek pembangunan pada konsep pemberdayaan masyarakat, memperbaiki kondisi sebelumnya yang hanya sebagai objek pembangunan pada konsep pembangunan masyarakat. Namun demikian kendala yang selama ini sering dijumpai dalam menerapkan metode “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)” adalah mekanismenya yang lebih membutuhkan upaya ekstra terutama untuk melakukan pendampingan agar hasil yang dicapai lebih efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berusaha untuk mengkolaborasikan antara konsep development dan empowerment dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki empat unsur utama yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilannya, yaitu aksesibilitas informasi, menyangkut seberapa mudah dan seberapa banyak masyarakat mampu mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan, lalu partisipasi atau keterlibatan, menyangkut siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selain itu unsur lainnya adalah akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang mengatasnamakan masyarakat, serta kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD Tahun 2011-2015 menetapkan sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 2011 s.d. 2015, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas
58
penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya; (3) Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; serta (5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.46 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % desa yang menyusun profil desa % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu % Jumlah LPMD yang aktif
Capaian Kinerja Realisasi Target 100 100
100 91.95
100
98.31
90
95.76
60
54.82
100
71.69
80
50.42
235
235
235
235
100
91.95
18
18
40
37.11
13
Jumlah Desa yang membentuk BUMDes % swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa % penduduk miskin
18
22.08
14
% realisasi keuangan PNPM-MD
100
99.6
15
% realisasi kegiatan PNPM-MD
100
100
11 12
Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum adalah sudah dapat tercapai cukup baik. Dari 15 indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2014 hampir semua berkinerja baik. Indikator kinerja yang masih membutuhkan perhatian lebih yaitu % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa dan % penduduk miskin. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya membutuhkan data potensi dan perkembangan masyarakat seluruh Indonesia untuk dijadikan dasar perhitungan anggaran, penentuan daerah prioritas pembangunan serta lokasi industry dan pengembangan sumber daya termasuk potensi kekuatan politik. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa pihak yang paling bertangggung jawab atas belum tersedianya data dasar bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta pemerintahan desa di level terdepan adalah pemerintah karena belum berhasil memfasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyediakan data yang dibutuhkan seluruh stakeholder pembangunan secara cepat, tepat dan bertanggung jawab. Sebagai koordinator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, pemerintahan daerah dan desa sangat bertanggung jawab atas penyediaan data dasar dimaksud di setiap desa dan kelurahan.
59
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kelurahan, Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Data profil desa dan kelurahan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Data Profil Desa dan Kelurahan juga sebagai acuan dalam perencanaan dan peluncuran program di daerah. Kegiatan pengembangan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUMDEs guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tahap awal lokasi pengembangan BUMDes diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki lembaga ekonomi desa yang sudah berjalan dan berkembang dengan baik, seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) Gerdu-Taskin, Badan Kredit Desa (BKD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan lain-lain. 6 (enam) ciri utama BUMDes : 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom); 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy); 6. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Dengan adanya BUMDes ini diharapakan dapat mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat tercapai. v.
Urusan Sosial Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunannya pada : Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial; Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam
60
mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial; Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Sosial pada tahun 2014 , dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target 40
Realisasi 44
35
53
50
46
100
100
100
100
2
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % PMKS mandiri
3
% PMKS terlayani jaminan sosial
4 5
% Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani % korban bencana yang mendapat pendampingan
6
Jumlah panti sosial
17
16
7
% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)
92
66,9
Dengan melihat tabel di atas tampak bahwa secara umum urusan sosial telah mencapai kinerja yang baik, yaitu dilihat dari prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, mengalami peningkatan sebesar 12,5 % dari tahun 2013 yang mencapai angka 31.5% menjadi sebesar 44 % pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan telah efektif dan tepat sasaran sehingga terjadi penurunan jumlah PMKS. Kondisi tersebut sesuai dengan indikator capaian kinerja lainnya yaitu meningkatnya presentase PMKS mandiri sebesar 21 % dari sebelumnya hanya sebasar 32 % pada tahun 2013 menjadi 53% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam bentuk bantuan, fasilitasi dan pembinaan berjalan efektif sehingga mampu memandirikan para PMKS dan mengembalikan fungsi sosial ekonomi mereka. Sementara itu dilihat dari indikator prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan pada tahun 2014 sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus hukum yang menimpa anak-anak cukup besar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Peran keluarga menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan pertama untuk dapat mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi anak-anak yang sehat fisik, dan juga secara mental spiritual dan emosional. Untuk indikator capaian kinerja pada aspek pendampingan korban bencana tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% yang artinya bahwa penanganan korban bencana dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada yang terlantar dan terabaikan. Sementara itu untuk jumlah panti asuhan mengalami kenaikan. Yang terbentuk pada tahun 2014 ini adalah Panti Sosial Bina Laras, Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang. w. Urusan Kebudayaan Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai- nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit
61
banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan – kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Wonosobo memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan dengan memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event-event baik yang berskala kecamatan, kabupaten maupun nasional. Dalam peringatan penting seperti upacara kemerdekaan 17 Agustus pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu memberikan ruang khusus bagi seniman daerah untuk berpartisipasi memeriahkan acara. Secara khusus festival seni dan budaya juga rutin diselenggarakan dalam rangka pelestarian nilai seni dan kebuadayaan yang ada. Secara khusus pelestarian budaya dan pengenalan akan sejarah telah dikemas dalam rangkaian HUT Kabupaten Wonosobo yang jatuh pada tanggal 24 Juli disajikan berbagai festival kesenian tradisional, gunungan, festival balon udara dan prosesi Birat sengkolo, sarasehan pedalangan dilanjutkan dengan pentas wayang kulit disertai dengan prosesi cukur rambut gembel. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun di tingkat provinsi dan nasional ini memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kebudayaan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.48 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD
1
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
3
% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Target 39
Realisasi 38
10
10
49%
48%
Pesatnya pembangunan di segala bidang kehidupan membawa pengaruh terhadap budaya dan perilaku masyarakat. Gaya hidup modern dengan meniru budaya asing yang sedang trend menjadi ikon baru dalam kehidupan masyarakat khususnya kalangan remaja. Kebudayaan lokal yang sarat makna filosofi dan historis menjadi semakin tertinggalkan bahkan dilupakan. Menanggapi situasi tersebut maka pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah harus terus menerus dilakukan agar generasi muda kita tidak lupa akan budaya dan sejarah bangsanya sendiri. Dalam upaya untuk melestarikan dan pengembangan nilai budaya daerah telah pelaksanaan event-event kesenian baik tingkat lokal, regional maupun nasional sebanyak 38 event. Sarana prasarana kegiatan oleh seni budaya juga terus dilestarikan dan diupayakan pengembangannya seperti sanggar, padepokan seni, production house dan gedung bioskop. Demikian juga dengan keberadaan grup kesenian daerah juga diupayakan dibina dan dikembangkan agar bisa tetap bertahan sehingga menjadi wahana untuk pengembangan seni dan budaya daerah.
62
Sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam melestarikan kesenian dan budaya lokal telah dilaksanakan Dieng Culture Festival (DCF) yang diselenggarakan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Dieng Kulon. Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya dan tradisi ruwatan memotong rambut gembel anak-anak Dieng. DCF ini juga menjadi kegiatan promosi wisata alam, tradisi, dan budaya yang banyak tersebar disekitar kawasan dataran tinggi Dieng. Pelaksana kegiatannya kebanyakan adalah penduduk sekitar, dengan didukung oleh mahasiswa, aktivis sosial, lembaga swasta, dan pemerintah daerah. Dieng Culture Festival ke -5 tahun 2014 ini juga dijadikan sarana oleh pemerintah setempat untuk melestarikan adat istiadat yang mulai luntur karena tergerus jaman. Beberapa atraksi dan pertunjukan seni yang disajikan anatar lain : Karnaval seni budaya, Pementasan wayang kulit dan tari tradisional,Pameran kerajianan Dieng,Pesta kembang api dan ruwat cukur rambut anak gembel Benda-benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya daerah senantiasa diupayakan untuk dipelihara, dirawat dan diinventarisari serta mendokumetasikan keberadaanya. Hal ini penting untuk dilakukan agar jangan sampai generasi mendatang belajar budaya dan sejarah daerah sendiri ke luar negeri karena semua bukti sejarah dan dokumentasinya telah berpindah tangan ke pihak asing. x.
Urusan Statistik Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik disusun dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, namun dalam pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Bappeda, dan SKPD terkait. Kebijakan yang dirumuskan dalam Urusan Statistik yaitu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik dan meningkatkan SDM pengelola data statistik, dengan memprioritaskan pada program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Statistik pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No 1 2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tersedianya data statistik daerah % validitas data
Capaian Kinerja Target ada 100,00
Realisasi ada 100,00
Capaian kinerja pada Urusan Statistik pada tahun 2014 sudah dapat memenuhi target RPJMD secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian dua indikator kinerja Urusan Statistik yang mencapai 100%. Penyediaan data statistik daerah dilaksanakan dengan penyusunan Buku statistik data primer dan Buku PDRB Kabupaten merupakan kegiatan yang secara rutin selalu dilaksanakan. Dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga resmi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data statistik. Pada tahun 2014 Penyusunan PDRB tidak hanya PDRB Kabupaten tetapi PDRB Kecamatan juga disusun.
63
y.
Urusan Kearsipan Dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan lahirnya UU tersebut. Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan yang ditetapkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 diantaranya adalah : 1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; 2. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; dan 3. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung didalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip. Mengingat fungsi arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi, penyusunan pola klasifikasi arsip diarahkan bagi kepentingan petugas arsip dan para pengakses informasi. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kearsipan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.50 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip Tersedianya akses arsip/ dokumen elektronik Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan Tersedianya kebijakan pedoman kearsipan Jumlah arsip yang terseleksi
Capaian Kinerja Target 14
Realisasi 3 (tiga)
1 11
1 (satu) 5 (lima)
7 2014
7 (tujuh) 2014 bungkus
Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kerasipan Tahun 2014 berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015 di atas dapat terlihat bahwa jumlah SKPD yang melaksanakan akuisisi arsip pada tahun 2014 ini mengalami penurunan jumlah dari 6 (enam) pada 2014 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2014. Penurunan jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip disebabkan oleh belum adanya tenaga arsiparis di masingmasing SKPD dan masih rendahnya kesadaran dari pegawai bahwa arsip merupakan referensi, bukti kegiatan, maupun pilar dalam proses administrasi, serta bukti akuntabilitas kinerja instansi kepada masyarakat. Apabila ditinjau dari indikator ketersediaan akses arsip/ dokumen elektronik, di Kabupaten Wonosobo hanya tersedia 1 sarana akses arsip/ dokumen elektronik.
64
Jumlah tenaga kearsipan di Kabupaten Wonosobo dapat dikategorikan masih sangat terbatas, yaitu 5 (lima) orang arsiparis yang terdiri dari 4 (empat) orang arsiparis tingkat terampil, dan 1 (satu) orang arsiparis tingkat ahli. z.
Urusan Perpustakaan Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari uraian di atas, ada satu benang merah yang dapat ditarik bahwa perpustakaan adalah tempat untuk melayankan informasi melalui koleksi bahan pustaka yang dimilikinya. Keberadaan suatu perpustakaan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi yang baik. Kesadaran akan arti penting informasi inilah yang lazim disebut dengan literasi informasi. Perpustakaan memiliki peranan yang penting dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestarian nilai budaya dan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka; terbatasnya lembaga perpustakaan serta jangkauan pelayanan. Berdasarkan atas permasalahan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013 arah kebijakan yang ditempuh yaitu meningkatkan layanan baca bagi masyarakat melalui bahan bacaan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perpustakaan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.51 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target 90.000
Realisasi 72.913
a. Perpustakaan Keliling
4
2
b. Perpustakaan Daerah
1
1
c. Perpustakaan Sekolah
350
359
3
jangkauan perpustakaan keliling (desa)
160
60
5
Jumlah peminjam buku perpustakaan
95.000
91.935
1
Jumlah bahan pustaka (BUKU)
2
Jumlah perpustakaan :
Capaian kinerja pada Urusan Perpustakaan tahun 2014 secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari 5 indikator kinerja terdapat 3 indikator masuk kategori baik. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait sasaran perluasan akses
65
perpustakaan untuk peningkatan minat dan budaya baca sehingga diharapkan minat baca masyarakat dapat semakin meningkat. 2.
Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Urusan Pertanian Sektor pertanian yang dalam paradigma pembangunan daerah merupakan prime over untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, belum mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintahan lokal. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diantara sektor yang kewenangannya dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah adalah urusan/sektor pertanian. Seperti telah dikemukakan diatas, walaupun pertanian mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun dalam persektif perencanaan pembangunan daerah tidak termasuk urusan wajib. Pertanian termasuk pilihan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (4). Pembangunan urusan pertanian menempati prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Kedudukan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah adalah cukup nyata dilihat dari kontribusinya terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, PDRB, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian berkelanjutan yang menempatkan pembangunan berorientasi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tani sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang makin maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pertanian pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.52 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Capaian Kinerja No. 1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tanaman pangan (ton)
Target 585.095
Realisasi 528.895
2
Hortikultura (kw)
2.928.100
3
Daging (kg)
6.233.210
9.696.000
4
Telur (kg)
2.890.000
1.763.000
5
Susu (lt)
967.000
909.000
6
Populasi sapi (ekor)
35.203
22.172
7
Populasi sapi perah (ekor)
1.038
8
Populasi kambing (ekor)
1.358 142.002
151.816
9
Populasi domba (ekor)
93.115
94.261
10
Populasi kerbau (ekor)
4.085
1.352
11
Populasi ayam buras (ekor)
670.391
944.153
12
Populasi ayam petelur (ekor)
28.989
45.898
13
Populasi kelinci (ekor)
33.320
34.466
14
Populasi entog (ekor)
46.578
64.212
15
Populasi puyuh (ekor)
192.574
131.077
66
Berdasarkan capaian tahun 2014, produksi tanaman pangan meningkat, hal ini disebabkan produksi tanaman padi meningkat. Produksi daging mengalami peningkatan, hal ini disebabkan populasi sapi, kambing, domba, kelinci dan entog meningkat. Produksi telur mengalami peningkatan populasi ayam petelur meningkat. Produksi susu menurun disebabkan menurunnya jumlah populasi ternak perah yang laktasi. Populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah sapi, sapi perah, kambing, ayam petelur, kelinci dan entog. Peningkatan populasi kambing, domba dan kelinci dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalam memelihara kelinci juga meningkat. Populasi ayam petelur meningkat karena banyak masyarakat yang berminat usaha ayam petelur, ada pula sebagian peternak puyuh beralih ke ayam petelur. Populasi ternak yang mengalami penurunan adalah kerbau, ayam buras dan puyuh. Penurunan populasi kerbau dikarenakan para peternak biasanya menggunakan kerbau sebagai tenaga untuk membajak, namun saat ini sudah tergantikan dengan tenaga traktor. Penurunan populasi puyuh disebabkan beberapa peternak puyuh beralih usaha ke ayam petelur. b. Urusan Kehutanan Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan negara seluas + 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas ± 19.481.581 Ha. Kawasan hutan negara di wilayah Wonosobo secara administratif dikelola oleh KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara. Secara ekologis, Kondisi Fisik dengan melihan letak geografi dan topografi Wonosobo dengan hutannya memiliki posisi yang sangat strategis bagi Pulau Jawa, terutama bagi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat Wonosobo adalah hulu 3 DAS besar yaitu: Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri setidaknya 6 wilayah kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo). Sehingga keberadaan hutan di wilayah Kabupaten Wonosobo menjadi sesuatu yang sangat strategis, namun disisi lain pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu pengembangan wilayah di luar kawasan hutan/konservasi perlu diikuti dengan penataan fungsi kawasan hutan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan hutan untuk menunjang pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang pula terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan secara illegal. Perkembangan demografis dan ekologis di sekitar kawasan hutan menyebabkan pemerintah merasa perlu adanya solusi untuk pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Wonosobo melalui pengelolaan hutan secara sinergis sesuai dengan karakteristik wilayah. Proses tersebut mensyaratkan kesamaan pandang, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah yang memadukan berbagai keinginan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pengelolaan hutan yang meliputi antara lain Pemerintah Kabupaten, Perum Perhutani, DPRD, Lembaga Non Pemerintah, pengusaha dan pengrajin kayu serta masyarakat sekitar hutan, yang idealnya dituangkan dalam suatu konsep yang terintegrasi dan dirancang serta dilaksanakan secara konsisten.
67
Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010 -2015 bahwa peningkatan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air dan Peningkatan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan menjadi keharusan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya yang dimiliki bagi Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kehutanan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.53 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Target
1
% bahaya kebakaran hutan
2
% luas hutan & lahan kritis yang direhabilitasi thd luas total hutan & lahan kritis
Realisasi 0
0
25
24,48
Capaian kinerja pada Urusan Kehutanan tahun 2013 secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari 2 indikator kinerja terdapat 2 indikator masuk kategori baik / tercapai. Kerusakan kawasan hutan pada tahun 2013 yang diakibatkan oleh kebakaran hutan adalah 0% dimana hal ini disebabkan pengawasan hutan yang lebih meningkat dan musim hujan yang relatif lebih lama dari tahun sebelumnya. Hal ini mengurangi kerusakan hutan dari ancaman kebakaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas lahan telah dilaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2014 dimana angka capaian kinerjanya sebesar 24,48 %. Capaian tersebut telah dapat memenuhi target RPJMD sehingga indikator kinerja tersebut memperoleh predikat berkinerja baik. c. Urusan Perikanan Peningkatan konsumsi ikan penting bagi ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Peningkatan konsumsi ikan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor protein hewani lainnya. Produksi ikan dalam negeri diyakini dapat mencukupi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan domestik. Ikan memiliki banyak keunggulan dibanding protein hewani lainnya. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang relatif aman untuk balita hingga manula. Kandungan omega 3, 6, dan 9 pada ikan memberikan beberapa manfaat seperti: tumbuh kembang bayi lebih cepat, balita lebih aktif dan cerdas, serta membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Memasak ikan pun tidak membutuhkan energi yang banyak. Keragaman jenis ikan memberikan pilihan bagi konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Ada banyak jenis ikan yang memiliki harga lebih murah dibanding sumber protein hewani yang lain. Dengan meningkatnya konsumsi ikan, diharapkan program kesehatan, khususnya perbaikan gizi keluarga di Indonesia juga dapat dipercepat. Dengan begitu, angka Human Development Index (HDI) Indonesia pun ikut naik. Ikan patut menjadi solusi untuk food security maupun nutrition security. Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Wonosobo adalah Perikanan Darat melalui usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan darat seperti sungai, danau, rawa, waduk, empang, dan sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Letak geografis Kabupaten Wonosobo berada di tengah Pulau Jawa, dan tidak memiliki area wilayah pantai atau laut, sehingga perikanan yang ditangani hanya berkaitan dengan perikanan darat. Potensi perikanan darat di Kabupaten Wonosobo cukup menjanjikan karena didukung oleh sumberdaya air yang cukup melimpah. Lahan
68
utama pengembangan perikanan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk dan kolam rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perikanan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.54 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Capaian Kinerja No. 1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
Target
Realisasi
5.820
7.834
Capaian kinerja pada Urusan Perikanan tahun 2014 secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator masuk kategori baik / tercapai. Capaian kinerja pada Urusan Perikanan dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan budidaya atau ikan konsumsi pada tahun 2014 sebesar 7.834 ton, kondisi ini sudah melebihi target RPJMD yang ditetapkan sebesar 5.820 ton. d.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan bidang energi ketanaga listrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teruatama terkait dengan penyediaan energi di Kabupaten Wonosobo. Elektrifikasi seluruh wilayah di Kabupaten menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang masih belum terjangkau jaringan listrik. Dan untuk mengeksplorasi potensi energi di daerah dimana potensi sumber daya air yang cukup melimpah sepanjang tahun, sangat potensial untuk dikembangkan PLTA Mikro Hidro untuk mendukung tersedianya kebutuhan energi listrik. Mikro hidro sangat sesuai dimanfaatkan di Kabupaten Wonosobo karena topografi wilayahnya yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan ketersediaan air permukaan yang cukup banyak. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, air permukaan berupa sungai yang teraliri sepanjang tahun dengan lokasi kemiringan lahan relatif besar maka mempunyai aliran sungai yang banyak terdapat kemiringan, sehingga potensi untuk pembangkit tenaga hidro sangat memungkinkan. Selain itu pengendalian aktifitas pertambangan menjadi prioritas pada pelaksanaan urusan ini. Pengendalian pertambangan agar aktifitas pertambangan tidak berdampak buruk bagi masyarakat, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.55 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2 3
Indikator
4
% dusun berlistrik % rumah tangga yg terelektrifikasi Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan Jumlah SPBU
5
Agen LPG
Capaian Kinerja Target 100 100 109
Realisasi 100 100 109
8
9
1
5
69
Capaian kinerja pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014 secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan untuk untuk dusun berlistrik sampai dengan tahun 2014 dari total jumlah dusun sejumlah 1.393 dusun, sudah 100% yang teraliri listrik. Sedangkan untuk rasio penyediaan daya listrik untuk Kabupaten Wonosobo telah dapat memenuhi target dan bila dilihat dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi listrik di wilayah Kabupaten Wonosobo masih memiliki cadangan yang yang cukup untuk pengembangan elektrifikasi pada sebagian wilayah yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2014 terdapat 5 unit SPBE di Kabupaten Wonosobo untuk melayani kebutuhan bahan bakar gas baik untuk rumah tangga maupun usaha kecil. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1 unit dibandingkan pada tahun 2013. Adanya penambahan jumlah SPBE ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan bahan bakar gas bagi seluruh masyarakat. e. Urusan Pariwisata Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan besarnya potensi destinasi wisata, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang menggerakkan perekonomian daerah. Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata. Objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Wonosobo sekarang ini adalah Dataran Tinggi Dieng dengan alamnya indah serta udara yang sejuk, memikat wisatawan untuk datang ke sana, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pariwisata pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.56 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi
Target 1
Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara
2,6
2
2
Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (juta)
300
2.092,97
3
Jumlah wisman
66.361
7.294
4
Jumlah wisnu
866.301
593.665
5
Jumlah tenaga kerja yang diserap di industri pariwisata
183
528
70
Sementara apabila dilihat dari capaian kinerja berdasarkan RPJMD 2010-2015, ada dua indikator sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu jumlah penerimaan obyek-obyek wisata dan jumlah tenaga kerja yang diserap di industri pariwisata. Sedangka tiga indikator masih di bawah target yaitu lama tinggal wisatawan, jumlah wisman dan jumlah wisnu. Untuk jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara masih perlu ditingkakan lagi melalui kegiatan yang difokuskan pada analisa pasar untuk promosi/pemasaran pariwisata dan peniongkatan kualitas promosi/informasi dalam pemasaran pariwisata. Sedangkan untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan serta rata-rata pengeluaran belanja wistaawan perlu difokuskan pada kegiatan peningkatan manajemen usaha jasa/sarana pariwisata dan pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam sehingga bisa menjadi atraksi wisata. Untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo telah dikembangkan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan klaster yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk klaster pariwisata berbasis desa wisata. Melalui pengembangan klaster pariwisata berbasis desa wisata (community-based tourism development), diharapkan melalui urusan kepariwisataan ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat di sekitarnya. Di samping itu juga dapat menciptakan kesempayan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. f.
Urusan Perindustrian Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan urusan perindustraian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PRDB sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime over) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri. Sejalan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa arah kebijakan urusan industri adalah peningkatan daya saing industri kecil menengah (IKM), serta mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui pengembangan klaster industri penghela dan kluster pendukung lainnya serta penguatan kelembagaan kluster IKM.
71
Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perindustrian pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.57 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi
Target 1
% industri kecil/mikro yang mempraktekkan kaidahkaidah manajemen
280
3
2
Jumlah tenaga kerja sector industri yang pernah mendapatkan pelatihan
270
475
3
Jumlah tenaga kerja industri kecil yang pernah mengikuti magang
90
40
4
% kandungan bahan baku local pada produk IKM
83
100
5
% IKM yang memanfaatkan tenaga kerja local
96
100
6
% IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP)
3
0,00001
7
Jumlah IKM yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna
650
750
8
Rata-rata efisiensi produksi IKM yang menggunakan teknologi tepat guna
88
-
9
Jumlah industri kecil yang mampu mengakses modal pada lembaga keuangan (bank/non bank)
300
-
10
Nilai kredit yang diakses (juta)
7.000
40
11
Jumlah regulasi local yang mampu meningkatkan aksesibilitas industri kecil pada sumber permodalan
88
-
12
Jumlah sentra yang membentuk asosiasi atau sejenisnya
250
200
13
Jenis sentra yang membentuk asosiasi atau sejenisnya
3
2
14
Jumlah industri kecil yang secara rutin mengakses informasi (bahan baku, teknologi, permodalan, pasar, tenaga kerja)
45
50
15
Jumlah industri kecil yang telah memanfaatkan sarana penunjang (lab, pusat pelatihan, media)
290
300
16
Jumlah usaha industri baru
190
180
17
Jenis usaha industri baru
5
5
18
Penetapan industri inti/prioritas
6
1
Sedangkan berdasarkan indikator RPJMD, dari 18 indikator, 7 indikator sudah melebihi target RPJMD, 8 indikator belum tercapai dan 3 indikator tidak ada datanya. Dari 8 indikator yang belum tercapai sebagian berkaitan dengan manajemen usaha, permodalan serta kelembagaan. Sedangkan untuk unit usaha, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja semuanya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 telah berkembang 16.300 unit usaha industri (meningkat 4,99% dari tahun 2013) yang meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan logam dengan nilai produksi Rp. 748.259.550.000,- (meningkat 6,71% dari tahun 2013) dan 28.910 tenaga kerja yang tertampung (meningkat 1,58% dari tahun 2013). Sebagian unit usaha tersebut sudah dalam bentuk sentra di mana sentra yang membentuk asosiasi ada dua
72
yaitu sentra carica telah membentuk asosiasi pengusaha carica (APC) dan sebagian sentra makanan olahan telah membentuk asosiasi pengrajin makanan olahan yang dinamakan Cipta Selaras. Juga telah terbentuk klaster industri yaitu klaster carica dan klaster gula jawa di mana anggotanya berasal dari bagian hulu sampai hilir. Untuk ke depannya perlu adanya pengembangan sentra-sentra menjadi klaster industri sehingga akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi kolektif serta mendorong terciptanya inovasi. g.
Urusan Perdagangan Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, utamanya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perdagangan dan investasi merupakan dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Percepatan pembangunan sektor perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Berkembangnya toko modern di Kabupaten Wonosobo menunjukkan semakin banyaknya investor yang turut meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwa berkembangnya toko modern tersebut harus diimbangi dengan adanya regulasi agar tidak mematikan usaha perdagangan lokal yang sudah tumbuh terlebih dahulu. Oleh karena itu upaya penataan dan peningkatan fasilitas perdagangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sektor perdagangan domestik. Untuk itu Isu strategis RPJMD 2010-2015 adalah : 1) Penguatan struktur perekonomian desa dan kota berbasis potensi lokal, 2) Penguatan sistem perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan produsen pertanian hasil bumi, 3) Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perdagangan pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.58 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi
Target 1
Jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok
0
5
2
Jumlah sarana perdagangan
94
9
3
Jumlah pelaku perdagangan
14.883
7.876
4
Jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP
5
% volume komoditas untuk keperluan ekspor
6
Nilai ekspor ($)
7
7.488 5
5
380.960,53
50.063.146,47
Jumlah negara tujuan
15
9
8
Jumlah komoditas
10
6
9
Jumlah pelaku ekspor
9
8
73
Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi
Target 10
Jumlah usaha dagang kecil
6.639
11
Jumlah usaha dagang menengah
1.125
12
Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang
95
Untuk pengembangan infrastruktur perdagangan yang terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi pasar sampai tahun 2014 jumlah pasar daerah ada 19 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sebesar 10.078 buah, sedangkan jumlah pasar desa sampai 2014 ada 40 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sejumlah 3.357 buah. Dibandingkan tahun 2013 jumlah pasar daerah maupun pasar desa relative tetap, sementara daya tamping pasar daerah mengalami peningkatan sedangkan daya tamping pasar desa relative tetap. h. Urusan Transmigrasi Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (direct policy) maupun tidak langsung (indirect policy). Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah. Pembangunan Ketransmigrasian dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan transmigran. Sedangkan Kebijakan Transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; (3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Transmigrasi pada tahun 2014, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu : Tabel 2.59 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No. 1 2
Indikator Kinerja Pembangunan daerah Jumlah kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi (lokasi) Jumlah calon (KK) Transmigran yang ditempatkan
Capaian Kinerja Target
Realisasi 4
1
18
5
Pada tahun 2014 jumlah calon transmigran turun menjadi 5 Kepala Keluarga (KK) dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah18 KK di tahun 2013, walaupun sebenarnya jumlah peminat yang mendaftar sejumlah 59 KK.Penurunan ini dipengaruhi oleh atau alokasi yang diberkan oleh Pemprov. Jawa Tengah, yaitu sejumlah 142 KK dibagi 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sehingga alokasi untuk Kabupaten Wonosobo hanya 5 KK. Demikian juga halnya dengan indikator jumlah kerjasama antar daerah. Jumlah kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi tahun 2014mengalami
74
penurunan dari 3 kerjasama di tahun 2013 menjadi 1kerjasama di tahun 2014. Angka ini lebih rendahdaritarget urusan ketransmigrasian dalam RPJMD 2010-2015 yaitu sebanyak 4 kerjasama setiap tahunnya. Untuk itu, Dinsnakertrans Kabupaten Wonosobo terus berupaya melakukan penjajagan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi lainnya. Upaya penjajagan kerjasama penempatan transmigran tahun 2015ini dilakukan dengan 3 daerah penempatan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi terus diupayakan untukdapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan fasilitasi bagi mobilitas penduduk dan meningkatan minat masyarakat bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon tansmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan yang layak. D.
Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “ gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Permasalahan daerah haruslah diatasi dengan pendekatan yang tepat agar tidak menghambat laju pembangunan. Pendekatan pemecahan masalah seringkali ditindaklanjuti dengan adanya program pembangunan yang bersifat instan sehingga hanya menjadi program normatif yang tidak efektif dalam pemecahan masalah. Pemberdayaan potensi dari sumber daya yang ada dalam memecahkan permasalahan menjadi fenomena baru dalam memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan memberdayakan sekecil apapun potensi dan peluang yang ada akan secara langsung dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di suatu wilayah. Tentunya hal ini tidak serta merta secara instan dapat dirasakan hasilnya, tetapi akan berkesinambungan dan berkelanjutan manfaat yang dapat dirasakan. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu : 1. Masih belum optimalnya pelayanan dasar dan pelayanan penunjang bagi masyarakat hal ini ditandai oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya pemenuhan terhadap ketersediaan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan belum terpenuhinya jaminan sosial, masih rendahnya tingkat penanganan PMKS, serta besarnya beban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 2. Daya saing daerah yang masih rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia yang ditandai oleh tingkat pendidikan rendah dan minimnya ketrampilan; iklim investasi yang belum mendukung, sarana dan prasarana wilayah yang belum memadai yang dicirikan dengan rendahnya kualitas dan kapasitas sarana prasarana dan pelayanan terutama di infrastruktur jalan kabupaten, jalan antar desa, sarana air bersih, sanitasi lingkungan pemukiman dan infrastruktur daerah perbatasan; dan kemampuan ekonomi daerah yang masih rendah. 3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup yang ditandai oleh masih tingginya angka kemiskinan, belum meratanya pendapatan antar kelompok masyarakat, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 22,50%, tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Angka kemiskinan ini masih jauh dari capaian angka kemiskinan Provinsi Jateng yang sebesar 14,98%.
E.
Isu Strategis Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera diatas, maka isu strategis yang dirumuskan adalah: 1. Perlunya Peningkatan Pelayanan Publik melalui peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan pelayanan penunjang. Peningkatan pelayanan dasar meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
75
permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta aspek sosial. 2. Perlunya Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mencakup kualitas tenaga kerja dan angka ketergantungan; Peningkatan iklim investasi dengan perbaikan pada kemanan dan ketertiban daerah, kemudahan perijinan, dan kejelasan pengenakan pajak daerah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah mencakup aksesibilitas daerah yang mudah dijangkau, penataan wilayah sesuai dengan RTRW dan Peningkatan kemampuan ekonomi daerah dengan menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan non pangan perkapita serta meningkatkan nilai tukar petani. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup melalui Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Selain itu perlu adanya peningkatan upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam secara produktif berbagai pihak agar produktifitas sumberdaya alam tersebut dapat berlangsung secara lestari dan terus-menerus serta melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat secara terpadu untuk mengurangi dampak adanya bencana alam akibat dari daya dukung lingkungan yang rendah.
76
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN A.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sepanjang 2014. Pemulihan ekonomi global yang belum maksimal juga menyeret perekonomian domestik ke kondisi serupa.. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia berimbas bagi ekonomi Indonesia. kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2013 dan terjadi penurunan ekspor dan pelemahan ketahanan energi. Pertumbuhan ekonomi juga terkendala defisit neraca berjalan. Ekspor menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama, dan merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam (SDA). Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia juga memberikan indikasi perbaikan. Perbaikan terjadi karena pemerintah dan BI mengambil kebijakan yang tepat. Kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,1 persen (angka sementara), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebesar 5,5 persen. Ini tentunya terkait dengan kondisi global dan kondisi kita sendiri, di mana besarnya defisit transaksi berjalan membuat baik kebijakan moneter dan fiskal sifatnya kebijakan yang ketat. Dengan kebijakan yang ketat, maka otomatis memang pertumbuhan akan terkendala, sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan. Selain itu, tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8.36 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3 persen. Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,8 persen, lebih rendah dari asumsi dalam APBNP 2014 yang sebesar 6,0 persen. Sementara itu, realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat rata-rata sebesar Rp11.878/dolar AS, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, sebesar Rp11.600/dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 97 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014, sebesar 105 dolar AS per barel. Untuk ratarata lifting minyak mentah Indonesia, realisasinya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah dari target dalam APBN-P 2014 yang sebesar 818 ribu barel per hari. Terakhir, realisasi lifting gas mencapai target yang ditentukan dalam APBN-P yaitu 1.224 ribu barel setara minyak per hari. Investasi tumbuh hanya 4,0 persen pada kuartal ke tiga 2014, turun dibanding kuartal sebelumnya yang tercatat 5,0 persen, dan dari rata-rata investasi yang tumbuh 8,5 persen dalam satu dekade terakhir. Lingkungan bisnis yang tidak pasti telah membuat investor asing maupun domestik mundur. Bukan hanya itu, tingginya suku bunga juga menjadi faktor investasi jadi mandek. Dampak negatif dari kondisi tersebut baru sangat terasa akhir-akhir ini, menyusul melambatnya perdagangan global yang juga memberatkan sektor investasi. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah, besaran nilai PDRB suatu wilayah dapat digunakan mengetahui kondisi secara makro ekonomi di suatu wilayah. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. Selama tiga tahun terakhir, PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo dari waktu ke waktu yang terus membaik. Pada tabel 3.1.dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 4.323.254,88 juta mengalami
77
kenaikan 10,08% dari tahun 2010 dengan nilai 3.927.280,91 juta. Pada tahun 2012 sebesar 4.784.241,25juta rupiah mengalami kenaikan 10,66 persen dari tahun 2011. Dan pada tahun 2013 meningkat 11,36 persen yaitu dengan nilai sebesar 5.327.874,47juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2012. Pendekatan yang lebih lazim untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah didekati dengan cara membandingkan angka PDRB pada suatu wilayah dan dibandingkan antar tahun yang dihitung atas dasar harga konstan. Seperti terlihat pada tabel 3.1, nilai PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 1.974.114,17 juta meningkat sebesar 4,52% dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 1.888.808,27 juta. Demikian pula untuk tahun 2012 dengan nilai sebesar 2.075.562,05 juta maningkat sebesar 5,14% dibandingkan tahun 2011. Dan pada tahun 2013 sebesar 2.179.015,39 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 4,98 persen dibandingkan tahun 2012. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2013 Harga Belaku
Harga Konstan
TAHUN 2010
Juta Rupiah 3.927.280,91
Pertumbuhan (%) 9,57
Juta Rupiah 1.888.808,28
Pertumbuhan (%) 4,29
2011
4.323.254,88
10,08
1.974.114,17
4,52
2012
4.784.241,25
10,66
2.075.562,04
5,14
2013
5.327.874,47
11,36
2.179.015,39
4,98
Rata-rata
4.344.925,68
11,36
1.979.494,83
4,65
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014
Kontribusi sektoral PDRB selama kurun waktu 2010 - 2013 tidak mengalami perubahan berarti dengan empat sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo adalah sektor sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasajasa, serta sektor industri pengolahan. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB di Kabupaten Wonosobo, dimana pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB rata-rata sebesar 46,97 %. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung stagnan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,51%. Untuk Sektor Jasa-Jasa juga dalam kondisi stagnan walaupun sedikit berkecenderungan naik dengan kontribusi rata-rata 2010 - 2013 sebesar 12,44%. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,92%. Kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dillihat pada Tabel 3.2 berikut ini : Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2012 (%) Sektor
2010
2011
2012
2013
Rata-rata
1. Pertanian
47,45
47,43
46,91
46,09
46,97
2. Pertambangan & Penggalian
0,57
0,54
0,52
0,52
0,54
10
9,97
9,79
9,92
9,92
4 .Listrik, Gas dan Air Bersih
0,92
0,91
0,89
0,91
0,91
5 .Bangunan
4,1
4,09
4,1
4,10
4,10
6 .Perdagangan Hotel &Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi
12,3
12,3
12,57
12,85
12,51
6,45
6,38
6,48
6,62
6,48
8 .Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
6,06
6,08
6,1
6,33
6,14
12,16
12,3
12,63
12,66
12,44
3 .Industri Pengolahan
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014
78
Sedangkan untuk pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 hingga 2013 berada pada kisaran angkara rata-rata sebesar 10,88 %. Data selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Wonosobo dan Pertumbuhannya Tahun 2010 - 2013 PDRB Per Kapita Pertumbuhan Rupiah (%)
TAHUN 2010
5.203.778,08
2011
5.630.169,16
14,28 8,19
2012
6.201.646,06
10,15
2013 Rata-rata
6.876.078,57 5.977.917,97
10,88 10,88
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014
Untuk Laju infasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 sebesar 8,82%. Nilai ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang sebesar 4,29%. Kondisi perekonomian tahun 2013 cenderung stabil sehingga dapat berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir angka inflasi cenderung fluktuatif karena masih belum stabilnya harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan sayuran, harga emas dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat. Berikut rincian laju inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2013 : Tabel 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2013 Tahun
Kumulatif Inflasi (%)
2010
6,06
2011
2,66
2012
3,84
2013
8,82
Rata-rata 5,34 Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014
Dan untuk angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2013 mencapai 4,98 %. Namun angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (2012), dan capaian tahun 2013 tersebut di atas ratarata pertumbuan ekonomi tahun 2010 - 2013 yang sebesar 4,73. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian tahun 2013 cenderung stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari skala regional perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2013 tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata – rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi ekonomi regional dan nasional, dan juga kondisi perekonomian sektor pertanian yang masih belum stabil. Sektor pertanian masih harus mendapat perhatian untuk peningkatan kontribusinya terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena sektor inilah yang paling dominan di Kabupaten Wonosobo. Selain itu pengembangan dan perlindungan potensi ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi UMKM sebagai penyeimbang di sektor perdagangan dan jasa seperti berkembangnya pasar modern. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2010 - 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
79
Tabel 3.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2013 Tahun Pertumbuhan ( %)
2010 4,29
2011 4,52
2012 5,14
2013 4,98
rata-rata 4,73
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2013
B.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Tengah, ekonomi daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun krusial bagi Indonesia dan mengingatkan kita pada bagaimana ekonomi Indonesia di pasca tahun politik, yaitu 2000, 2005, dan 2010. Meski secara detail ketiga periode tersebut memiliki karakteristik unik bila dibandingkan dengan 2015, terdapat sejumlah tren dan arah kesamaan kondisi, di antaranya pembangunan ekonomi dijalankan di awal tahun pertama periode pembangunan menengah. Bahkan bila dibandingkan dengan 2010, situasi 2015 memiliki kemiripan, yaitu satu tahun sebelumnya ekonomi nasional menghadapi tantangan yang bersumber dari lingkup eksternal. Terdapat dua hal penting yang menjadi prioritas ekonomi nasional di tahun 2015. Pertama, pentingnya menjaga stabilisasi harga, terutama pangan dan memastikan kecukupan pasokannya. Kedua, arah pembangunan nasional tetap mengedepankan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan sekecil mungkin angka pengangguran. Sementara pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan sektor riil akan terus dipercepat untuk meningkatkan daya saing nasional. Terkait dengan memitigasi munculnya gejolak di pasar keuangan dunia, saat ini Indonesia memiliki kelengkapan kelembagaan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil terus melakukan koordinasi sekaligus simulasi atas semua kemungkinan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Sejumlah mekanisme koordinasi yang berjalan baik seperti forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dan komunikasi antar pimpinan lembaga negara telah memberikan andil sangat besar bagi pemantapan stabilitas ekonomi dan politik nasional. Penataan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus ditingkatkan. Semakin baiknya koordinasi pusat-daerah tercermin dari keberhasilan pengendalian inflasi serta hal-hal lainnya, termasuk penanganan korban bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi. Optimisme harus terus dibangun, terkait dengan ekonomi Indonesia yang akan tetap tumbuh positif di tahun 2015. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tetap stabil. Hanya akan mengalami kenaikan tipis dari 5,1 persen di 2014 menjadi sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan eknomi Indonesia diperkirakan akan cenderung stabil dan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5 persen. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut mengakibatkan investasi dan ekspor Indonesia menjadi lemah. Lemahnya ekspor berpengaruh pada kecilnya kontribusi terhadap penyempitan defisit neraca berjalan. Adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi akan menyebabkan peningkatan inflasi. Kendati begitu dampak terhadap inflasi diperkirakan hanya akan bersifat sementara. Pada tahun 2015 inflasi akan berada di angka 7,5 persen dan akan mengalami penurunan apabila tidak terjadi gejolak ekonomi lainnya. Penyesuaian harga BBM bersubsidi, kata dia, akan memperluas ruang fiskal bagi peningkatan belanja pembangunan di sektor-sektor yang lebih penting, salah satunya di sektor kesehatan. Karena dana belanja kesehatan pemerintah hanya sekitar 1,2 persen dari PDB tahun 2012 atau sekitar 43 dolar AS per kapita relatif lebih rendah di banding negara lain.
80
Dengan adanya penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM tersebut Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan. Selain menghadapi tantangan perbaikan layanan kesehatan, pemerintahan baru saat ini juga dihadapkan pada persoalan pendapatan negara yang terus menurun hanya sedikit di atas 11 persen dari PDB. Apabila tidak dilakukan reformasi, total penerimaan PDB diproyeksikan akan semakin menurun menjadi 13,7 persen di tahun 2019. Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah kedepan harus mengejar pendapatan negara dengan memaksimalkan pendapatan pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan reformasi kebijakan penerimaan untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan struktur perpajakan, rasionalisasi jenis pajak, dan secara selektif melakukan revisi sejumlah tarif pajak agar sebanding dengan tarif internasional. Pada tahun 2015 ini diperkirakan laju inflasi masih akan kembali meningkat disebabkan masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok, pemberlakuan penyesuaian harga BBM yang berlaku setiap bulan, serta fluktuasi nilai mata uang yang belum stabil, akan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan laju inflasi. Selain itu masih tingginya harga kebutuhan pokok pada beberapa komoditas, seperti gas LPG untuk konsumsi rumah tangga yang masih kurang terkendali sehingga mengganggu pasokan kepada masyarakat dan komoditas sumber protein hewani seperti daging dan telur, dan beberapa komoditas bahan makanan lainnya dapat meningkatkan kenaikan laju inflasi. Sedangkan dari faktor ekonomi global, pada tahun 2015 kondisi perekonomian global masih belum stabil terutama pada kawasan eropa, perang mata uang global dan potensi belum stabilnya harga minyak mentah dunia yang diakibatkan dari kondisi politik global, akan berimbas pada peningkatan inflasi. Hal-hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional. Kenaikan harga barang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan dan juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2015 diprediksikan laju inflasi Kabupaten Wonosobo akan berpotensi berada pada angka lebih dari 5 %. Dan untuk tahun 2016 diproyeksikan laju inflasi akan kembali stabil pada angka 4 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 diperkirakan akan mencapai angka 5 % hingga 6 % ,dan untuk tahun 2016 diproyeksikan masih berkisar pada angka 6 %. Untuk mendukung pencapaian ekonomi tersebut, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi harga (inflasi) maupun dari pertumbuhan ekonominya. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis pada 2015 dan 2016, untuk meningkatkan kompetensi industri regional dan penguatan sektor ekonomi riil masyarakat dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan, serta penguatan konsumsi masyarakat dan perbaikan iklim investasi di sektor riil. Sektor ekonomi riil masyarakat berpotensi besar dalam memperkuat perekonomian daerah karena sektor inilah yang dalam perjalanan waktu mampu bertahan dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi global dan regional. Untuk itu kebijakan ekonomi haruslah berpihak terhadap keberadaan ekonomi riil masyarakat. Selain itu kebijakan ekonomi daerah harus mampu meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dan 2016 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. C.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Wonosobo pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan 2016 difokuskan pada : 1. Memperhatikan dan mengantisipasi pengembangan dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal,
81
2. Menjaga ukuran dan stabilitas pasar serta menguatkan daya beli masyarakat untuk menggerakkan perekonomian daerah. 3. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sector, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan utamanya sebagai upaya untuk memantapkan kesiapan dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), 4. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan MEA melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah; penguatan kemitraan dengan sector swasta; fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM; membangun strategi untuk lebih meningkatkan investasi dengan menyederhanakan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, 5. Menjaga lini produksi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi secara sektoral. 6. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang beorientasi pada sistem agribisnis dan agro industri guna mempertahankan ketahanan pangan daerah dan perekonomian daerah. 7. Meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung. Dan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan daerah selain fokus tersebut juga diperlukan dukungan : 1. Peningkatan aksesibiltas wilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi; 2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi serta listrik guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan; 3. Peningkatan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penangulangan kemiskinan; 4. Peningkatkan pengendalian pemerataan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan pendayagunaan potensi wilayah dan peningkatan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi : 1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan penganguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. 2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah yang meliputi revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pariwisata dan usaha Mikro Kecil Menengah, dengan dukungan infrastruktur yang memadai. 3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga Forum Economic Development Employment Promotion (FEDEP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal. 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur. 5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, yang meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan pengurangan resiko bencana dalam antisipasi penanggulangan bencana, penangulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem 6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services (OSS)
82
D.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pembangunan Daerah memerlukan dukungan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah, yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi sumber pendapatan daerah masih didominasi dari sektor dana perimbangan. Kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang diidentikkan dengan kemampuan kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah masih belum signifikan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam penggalian PAD yaitu masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah karena belum adanya upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pajak dan retribusi, belum optimalnya penggalian sumber – sumber pendapatan baru, belum optimalnya BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta belum optimalnya penggalian pendapatan dari sumber penerimaan lainnya. Dan pada sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan PBB dilimpahkan ke pemerintah daerah. Kabupaten Wonosobo sudah melaksanakan pemungutan PBB. Hal ini akan meningkatkan penerimaan sektor PAD secara signifikan apabila dapat dioptimalkan dalam pengelolaannya. Dengan adanya penambahan sumber pendapatan dari sektor pajak maka diharapkan dapat memacu sektor pendapatan daerah yang lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belanja daerah guna keperluan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya kebijakan pendapatan daerah yang diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah antara lain : menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber – sumber pendapatan yang ada; mengembangkan potensi sumber – sumber pendapatan yang ada dan mengupayakan penggalian sumber – sumber PAD baru; mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah; meningkatkan pelayanan perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan lain – lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta prosedur administrasi pelayanan; percepatan peningkatan kinerja BUMD untuk meningkatan laba sehingga ada peningkatan kontribusi PAD; dan menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir yang selama ini masih terabaikan. Sedangkan untuk sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan adalah mutlak merupakan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh daerah adalah mencermati kebenaran data yang menjadi dasar penerimaan dana perimbangan, agar dana perimbangan yang diterima Kabupaten Wonosobo sesuai dengan data yang akurat. Adapun sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan daerah yang lain yang sah yaitu meliputi hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. Untuk sektor pendapatan ini kebijakan yang bisa diambil adalah memperluas kerjasama dengan berbagai stake holder pembangunan baik unsur pemerintahan maupun lembaga funding yang lain. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan yang diambil penerimaan dari SILPA, tidak menjadikan SILPA sebagai sumber penerimaan yang diandalkan, karena penerimaan semakin besar dari SILPA menunjukkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik, atau bisa dimaknai perencanaan kurang baik. Pencairan dana cadangan dilakukan, apabila dana cadangan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan penjualan kekayaan daerah yang dpisahkan dapat dilakukan sepanjang penjualan kekayaan tersebut betul-betul akan lebih bermanfaat apabila dikelola oleh masyarakat atau dunia usaha, atau kekayaan tersebut justru membebani keuangan daerah adalam pemeliharaannya. Penerimaan pinjaman daerah harus diperhitungkan dengan cermat, dengan memperhitungkan kemampuan dasar keuangan daerah dan siklus lima tahunan pemerintah daerah. Penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2016 tidak dilakukan, karena akan membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan pembayaran pinjaman tersebut. Penerimaan kembali
83
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dapat diharapkan sepanjang memang memungkinkan pemberian pinjaman dan penarikan piutang. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD dikenal adanya istilah anggaran defisit dan anggaran surplus . Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus tersebut dapat menjadi seimbang karena adanya anggaran pembiayaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran, penyusunan belanja daerah tahun 2016 di rumuskan melalui pendekatan kinerja (performance-based budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan daerah, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan pelayanan publik melalui Reformasi birokrasi. Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif akan ditempuh melalui: 1. Penggunaan anggaran yang terukur dan berbasis pada prioritas pembangunan daerah guna pencapaian target/sasaran strategis, 2. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu pula, 3. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai system pelaporan yang transparan dan akuntabel, 4. Pengalokasian kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, 5. Peningkatan alokasi anggaran bidang soial budaya dan infrastruktur untuk penanggulangan kemiskinan dan pemertaan pembangunan wilayah yang semakin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 6. Peningkatan efektifitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa, 7. Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana amanat peraturan perundang – undangan, 8. Pengalokasian anggaran yang cermat dan tepat, serta peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabiltas Belanja Tidak Terduga terkait dengan penanganan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Wonosobo. Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja pegawai, Belanja Bunga, BelanjaSubsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga. 2) Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Secara umum pelaksanaan Belanja Tidak langsung diarahkan agar memenuhi asas efektifitas, efisiensi, transparansi serta dapat dipertangungjawabkan akuntabilitasnya. Dalam arti sejauh mungkin dihindari adanya kemiripan duplikasi anggaran kegiatan dengan belanja langsung. Kebijakan dalam rangka alokasi belanja tidak langsung diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan aparatur pemerintahan daerah yang tidak bisa dihindari yang merupakan belanja terbesar dalam komponen belanja tidak langsung. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintahan Desa, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Organisasi Semi Pemerintah, Komite Sekolah, Penyelenggaraan Pemilu KDH/WKDH, serta kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan. Pemberian Bantuan Sosial juga merupakan salah satu komponen
84
Belanja Tidak Langsung untuk pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi perangkat desa. Dan untuk bantuan keuangan kepada partai politik juga dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak terduga juga dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat darurat dan insidentil terutama untuk mengantisipasi penanggulangan bencana alam yang tidak terduga sehingga kebutuhan dalam proses penanggulangan bencana dapat terdanai. Terkait dengan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, diharapkan dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar tersebut kepada Pemerintah Desa baik dari belanja bantuan keuangan kepada desa (ADD,DAD, dan, bagi hasil pajak daerah) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sebesar Rp 112.118.423.293,00 atau sebesar 7,36% dari total anggaran belanja yang direncanakan digunakan untuk pembiayaan operasional kegiatan pemerintahan desa, peningkatan sarana prasarana pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Wonosobo, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta perbaikan infrastruktur. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk mendukung tercapainya Visi dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo. Dan terkait dengan pos pembiayaan dalam APBD, arah pembiayaan Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Dan untuk rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :
85
Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 - 2017 No 1 1 1.1
Uraian 2 PENDAPATAN DAERAH
Tahun n-3 (2013) 4
5
5
1.028.177.894.000
920.403.090.000
999.528.245.500
1.1.2
Retribusi daerah
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan
1.2.2 1.2.3
Dana alokasi khusus
1.3.1
107.655.071.000
1.068.373.129.160
145.151.252.500
15.850.000.000
22.561.500.000
23.163.000.000
15.693.436.000
34.253.681.000
7.440.220.500
5.218.852.000
5.653.860.000
10.122.850.000
155.603.268.650 26.637.450.000 8.184.242.550 11.135.135.000
8.184.242.550 11.135.135.000
109.646.441.100 36.033.000.000
45.186.030.000
104.425.182.000
109.646.441.100 912.769.860.510
807.748.019.000
854.376.993.000
912.769.860.510 37.720.851.240
22.280.000.000
24.080.000.000
35.253.132.000
37.720.851.240 800.839.104.270
724.245.009.000
748.447.761.000
800.839.104.270 74.209.905.000
57.950.000.000 Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah
7
26.637.450.000
665.548.034.000
1.3
6
155.603.268.650
745.778.034.000 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum
Tahun n + 1 (2017)
1.068.373.129.160
72.795.288.000 Pajak daerah
1.2.1
Pagu Indikator Tahun n (2016)
Tahun n-1 (2015)
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
1.2
Tahun n-2 (2014)
59.423.010.000
70.676.100.000
74.209.905.000 364.391.864.719
209.604.572.000 -
280.665.714.500
347.823.717.599
364.391.864.719
5.000.000.000 1.3.2
1.3.3 1.3.4 1.3.5
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Dana Desa
57.309.514.580 32.200.000.000
48.560.294.000
53.560.294.000
106.866.965.000
151.116.911.500
198.915.182.000
70.537.607.000
75.988.509.000
63.141.488.000
57.309.514.580 208.860.941.100 208.860.941.100 64.404.317.760 64.404.317.760 33.817.091.279
32.206.753.599 2.
BELANJA DAERAH
2,1
Belanja Tidak Langsung
1.100.870.144.125
2.1.2 2.1.3 2.1.4
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah Desa
2.2
Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintahan Desa
934.813.166.301
1.005.229.342.444 847.502.937.986
594.334.492.222
670.440.859.116
776.697.099.523
16.622.577.968
27.779.750.000
33.979.749.435
847.502.937.986
1.311.000.000
3.154.000.000
3.457.572.000
3.457.572.000
3.457.572.000
3.060.322.050
3.060.322.050
3.060.322.050
33.979.749.435 33.979.749.435
113.728.760.973 51.056.000.000
53.860.000.000
112.118.423.293
2.400.000.000
2.500.000.000
5.500.000.000
435.146.073.935
593.802.886.646
587.171.745.275
Belanja Langsung Eks BAU
2.2.2
Eks Belanja Langsung BOP/BM Surplus/(Defisit)
113.728.760.973
3.500.000.000 470.535.651.434
3.500.000.000 470.535.651.434
147.329.506.316 89.665.192.180
3.1
1.475.764.993.879
Belanja tidak terduga
2.2.1
3.
757.734.609.116
Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial
2.1.8
1.521.984.911.576
Belanja pegawai
2.1.5
2.1.7
1.351.537.495.762
1.005.229.342.444 665.724.070.190
2.1.1
33.817.091.279 1.475.764.993.879
105.503.996.321
133.935.914.833
147.329.506.316 323.206.145.118
345.497.881.755
488.298.890.325
453.235.830.442
323.206.145.118
(72.692.250.125)
(431.134.405.762)
(522.456.666.076)
(407.391.864.719)
(407.391.864.719)
72.692.250.125
155.468.691.262
174.632.948.477
43.000.000.000
43.000.000.000
78.692.250.125
173.468.691.262
197.632.948.477
50.000.000.000 50.000.000.000
50.000.000.000
78.692.250.125
173.468.691.262
184.549.699.042
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
SILPA
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
50.000.000.000
13.083.249.435
86
No
Uraian
3.1.3
Penerimaan piutang daerah
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan lain-lain
3.1.5
3.2
Pengeluaran pembiayaan
3.2.1
Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
Tahun n-3 (2013)
Tahun n-2 (2014)
6.000.000.000
18.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.000.000.000
72.692.250.125
Tahun n-1 (2015)
Pagu Indikator Tahun n (2016)
Tahun n + 1 (2017)
23.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
13.000.000.000
23.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
155.468.691.262
174.632.948.477
43.000.000.000
43.000.000.000
Pemberian pinjaman daerah Pengeluaran Lain - lain ( Pemberian pinjaman, dana talangan ) Pembiayaan netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
87
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
A.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan periode pertama (tahun pertama) dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020. Pada Tahun ini adalah tahun peralihan dari periode RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 menuju RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020. Pada tahun peralihan periode RPJMD tersebut perlu ada kesinambungan proses pembangunan daerah sehingga proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2015 mengacu pada RPJPD 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo yaitu “Wonosobo yang Asri dan Bermartabat”. Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan segala kemajuan di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan Kabupaten Wonosobo memiliki daya saing daerah yang tinggi dan mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mendukung hal tersebut, maka dalam rangka pencapaian kinerja, maka diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel, melalui: 1. meningkatkan kerjasama (networking) guna mewujudkan pembangunan daerah. 2. mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta guna meningkatkan investasi. 3. membangun birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kinerja. 4. menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (performance agreement). Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, sasaran, arah kebijakan dan tujuan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025: Tabel 4.1 Hubungan Misi, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 MISI
1.
Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
SASARAN 1.
Terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang ber iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif a. Meningkatnya pemahaman dan amalan ajaran keaga maan.
ARAH 1.
Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. a. Peningkatan pembinaan anak usia dini sampai dewasa di lingkungan keluarga dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
TUJUAN 1.
Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
a. Peningkatan penye baran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan menengah dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang didukung dengan sarana/prasarana yang sesuai dengan standard nasional.
88
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana ditunjukkan dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta Indek Pemba ngunan Gender (GDI).
b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai anak masih dalam kandungan dengan pemeliharaan kesehatan dan pemberian makanan suplemen (protein dan gizi) pada ibu hamil, serta kesehatan anak balita yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
b. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarluaskan karyatulis kepada masyarakat sampai ke pedesaan.
c. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelaya nan pendidi kan yang layak secara merata bagi setiap warga masyarakat.
c. Peningkatan dera jat pendidikan khu susnya dalam mensukseskan wajib belar 9 tahun, bahkan dimulainya pencanangan wajib belajar 12 tahun.
c. Peningkatan mutu pendidikan nonformal keagamaan dan lem baga nonformal ketrampilan kejuruan dalam rangka peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan, untuk pembukaan lapangan kerja mandiri, khusus nya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masya rakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang bermartabat.
d. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelayanan keseha tan yang merata bagi setiap warga masyarakat.
d. Peningkatan dan pengembangan pendidikan umum dan kejuruan serta ketrampilan (skill) melalui penyediaan perpustakaan dan bengkel kerja yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat.
d. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pening katan program KB mandiri dan pembe rian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optima lisasi program transmigrasi.
e. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi pendu duk miskin.
e. Peningkatan upaya-upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya lokal melalui pemanfaatan even-even tertentu untuk memperkenalkan dan me ngembangkan seni budaya lokal.
e. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan /rujukan, yang didukung pengem bangan kompetensi tenaga medis menuju terwujudnya JPKM (Jaminan Pemelih araan Kesehatan Masyarakat).
89
MISI
SASARAN
ARAH
f. Meningkatnya pemantapan kearifan budaya lokal yang tercermin dalam sikap dan prilaku yang bermartabat serta semakin meningkatnya kepribadian masyarakat.
TUJUAN
f. Peningkatkan kreativitas dan inovasi hasil karya masyarakat melalui pendidikan formal dan informal serta memanfaatkan eveneven tertentu untuk meningkatkan dan memperkenalkan hasil karya pada masyarakat luas.
f. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna dan pengembangannya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat .
g. Meningkatnya karakter dan moral masya rakat sesuai dengan Pancasila serta keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
g. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo.
h. Meningkatnya karya inovatif dan kreatif masyarakat, yang ditandai oleh muncul nya produk baru yang lebih berkualitas.
h. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional. i. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama /kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama /kepercayaan.
2.
Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan me manfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
2.
Terwujudnya perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat
2.
Mewujudkan pereko nomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelemba gaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberda yaan ekonomi rakyat.
2.
Mewujudkan perekono mian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelem bagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
90
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
a. Meningkat nya lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya pada usaha mikro dan kecil.
a. Peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dimulai dengan menggerakkan tabungan daerah untuk mengerakkan dunia usaha daerah sehingga lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya usaha mikro dan kecil dapat berkembang.
a. Pengembangan skemaskema investasi masyarakat melalui penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik penting nya menabung.
b. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masya rakat kecil.
b. Peningkatan pro duksi pangan daerah, pengane karagaman jenis pangan dan meng gerakkan kembali lumbung pangan secara kolektif untuk meningkat kan ketersediaan kebutuhan maka nan pokok dengan harga yang terjang kau bagi masyara kat kecil.
b. Pengembangan dan penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masya rakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menge rakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.
c. Menurunnya jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifi kan.
c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat kurang mampu serta peningkatan dan penambahan ketrampilan dan keahlian guna menurunkan jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan.
c. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor melalui penguatan institusi UMKM dan pengembangan sarana prasarana dalam mendorong penguatan daya saing.
d. Meningkatnya aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya.
d. Penyediaan fasilitas permodalan dan pengelolaan usaha serta pening katan pendidikan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertam bangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya.
d. Peningkatan Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang dapat dipenuhi, dalam rangka pengua tan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.
91
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
e. Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil de ngan tetap mempertahan kan prinsip kebersamaan.
e. Peningkatan pelatihan manajemen dan teknis serta penyediaan fasilitas permodalan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan.
e. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir.
f. Meningkatnya kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.
f. Peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan fasilitas permodalan guna meningkatkan kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.
f. Pengembangan pro duktifitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengem bangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.
g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
g. Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan saranaprasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
h. Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah, yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing.
h. Peningkatan keter sediaan bahan baku industri agar peran sektor industri pengolahan dan agroindustri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing dapat terwujud.
h. Peningkatan kualitas dan perluasan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
92
MISI
SASARAN
ARAH
i. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3.
Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
3.
Terwujudnya kehi dupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh
TUJUAN
i. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3.
Mewujudkan kehidu pan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerinta han yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
3.
Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
a.Menguatnya kesadaran politik dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.
a. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat guna mem perkuat kesadaran politik dan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.
a. Peningkatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance.
b. Menguatnya institusi partai politik sehingga dalam mem perjuangkan aspirasi rakyat lebih efektif.
b. Peningkatan institusionalisasi partai politik terhadap sistem kene garaan dan kelem bagaan sehingga dalam memper juangkan aspirasi rakyat lebih efektif.
b. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
93
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
c. Meningkatnya profesionalisme aparatur peme rintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
c. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggung jawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui workshop dan pelatihan profesi birokrasi tertentu .
c. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan pelatihan bidangbidang administrasi dan pelayanan publik tertentu.
d. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara terpadu dengan melibatkan semua stake holder pembangunan.
e. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah.
e. Peningkatan ke mampuan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah melalui pendidikan dan pelatihan administrasi dan kebijakan publik .
e. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
f. Meningkat ke mampuan pemerintahan daerah dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
f. Peningkatan ke mampuan aparatur pemerintahan dae rah untuk mengim bangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan lanjut bagi aparatur pemerintah sesuai kebutuhan.
f. Peningkatan kualitas masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, meng hormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Meningkatnya jaringan kerja sama antar berbagai pihak baik vertikal maupun horisontal dalam upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
g. Peningkatan dan pembentukan jaringan kerjasama antar lembaga baik vertikal maupun horisontal sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
g. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektorsektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
94
MISI 4.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
SASARAN 4.
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang
ARAH 4.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
TUJUAN 4.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
a. Meningkatnya penggalian dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
a. Peningkatan peran usaha swasta kecil yang terseleksi, serta memiliki pengetahuan teknis eksploitasi dan rehabilitasi sumberdaya alam yang memadai guna meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
a. Peningkatan kualitas sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b. Meningkatnya kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah se hingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari.
b. Peningkatan kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah sehingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari melalui program rehabilitasi dan reboisasi lahan dan hutan .
b. Peningkatan pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan .
95
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
c. Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam.
c. Peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumberdaya alam.
c. Peningkatan pengelolaan kekayaan keane karagaman hayati dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka melindungi sumber daya genetik.
d. Menguatnya penegakan hukum atas Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
d. Peningkatan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memperkuat penegakan hukum atas undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
d. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui penguatan lembaga terkait dalam rangka pengembalian fungsi kawasan lindung serta rehabilitasi lahan kritis dan terlantar.
e. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana. f. Peningkatan kualitas sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan.
5.
Mewujud kan tersedianya pra sarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
5.
Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif de ngan perawatan yang memadai a. Peningkatnya penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang memadai sehinga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kemuda han aktifitas produksi yang merata di seluruh wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah.
5.
Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. a. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan ekonomis yang memadai guna terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah serta pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat .
5.
Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.
96
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
b. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.
b. Pengembangan perencanaan tata ruang yang memadai serta peningkatan pengendaliannya dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan peru mahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya la han produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.
b. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan.
c. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat di seluruh wilayah sebagai upaya peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.
c. Penyusunan perencanaan teknis dan ekonomis yang han dal dalam upaya meningkatkan kemampuan pemeliharaan atas prasarana umum baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
c. Peningkatan konser vasi sumber daya air dan pencarian sumber-sumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat.
d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumberdaya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan, dengan didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
e. Peningkatan kualitas layanan kepada masya rakat dan industri melalui perbaikan dan perluasan jaringan distribusi serta penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik mikro hidro yang cukup tersedia di Kab. Wonosobo .
97
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN f. Peningkatan Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin secara efisien dan efektif.
g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturanperaturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.
h. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah Kabupaten Wonosobo yang mendasarkan pada karateristik potensi dan kese suaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah. i. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertana han yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.
98
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN j. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detil Tata Ruang turunannya dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat. k. Peningkatan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi intervensi kepentingan politik jangka pendek.
6.
Mewujud kan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.
6.
Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.
a. Berkurangnya penyandang masalah sosial secara signifikan, pertumbuhan penduduk yang terkendali sesuai dengan daya dukung wilayah.
6.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kese taraan gender.
a. Peningkatan rehabilitasi dan pelayanan penyandang masalah sosial secara signifikan, dan mengaktifkan serta mensosialisasikan KB mandiri dan subsidi peralatan KB, guna mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga sesuai dengan daya dukung wilayah.
6.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.
a. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
99
MISI
SASARAN
ARAH
TUJUAN
b. Berkurangnya diskriminasi dan kekerasan bermotif gender dan meningkatnya peran perempuan di segala bidang pembangunan
b. Peningkatan sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan masalah diskriminasi dan kekerasan bermotif gender bahkan peran perempuan harus terus ditingkatkan disegala bidang pembangunan.
b. Peningkatan kualitas Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat
c. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
c. Peningkatan perangkat hukum guna meningkat kan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) .
c. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
d. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan sebagai wujud masyarakat yang ber martabat.
d. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundangundangan.
d. Peningkatan kualitas fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak.
e. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri serta fasilitasi
e. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan keamanan dan ketertiban masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan mem berdayakan masyarakat itu sendiri bersama pemerintah.
e. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.
f. Meningkatkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat untuk memben tuk kemandirian sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.
f. Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya bersama menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.
f. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasya rakatan dan pendidikan hukum dan HAM.
100
MISI
SASARAN g. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
ARAH Peningkatan kepedulian aparat keamanan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.
TUJUAN g. Peningkatan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerak kan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
h. Peningkatan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat i. Peningkatan komit men dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.
B.
Prioritas Pembangunan 2016 Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016,telah mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut. a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
101
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu: 1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter; 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur. Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%; 2. Laju inflasi sebesar 3,5%; 3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu; 4. Indeks Gini sebesar 0,36; 5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%; 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3; 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%. Perencanaan pembangunan nasional tahun 2016 merupakan tahun kedua dari RPJMN Tahun 2015-2019. dilaksanakan dalam rangka ”Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan. b. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016 Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ditujukan untuk “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap”. Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2016 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016, meliputi : 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan; 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah; 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar; 4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah; 5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana; 6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diarahkan terutama untuk mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran melalui upaya peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah yang fokusnya pada sektor pertanian, KUMKM, dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah. Selain itu juga didukung dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan sosial dasar terutama untuk mendukung pengurangan beban pengeluaran pokok masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung pula dengan
102
upaya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, serta pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseluruhan upaya tersebut akan berhasil, apabila dilaksanakan oleh birokrasi yang baik dan bersih, sehingga perlu untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2016 difokuskan utamanya pada upaya: 1) pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, 2) pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa miskin, 3) pembangunan irigasi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah, 4) promosi dan pelayanan investasi, 5) peningkatan kualitas SDM terutama pendidikan dan kesehatan masyarakat, 6) promosi kesehatan, 7) penanganan jalan dan jembatan untuk mendukung cita-cita “Jawa Tengah tanpa lubang dan ruas tuntas”, 8) penanganan lahan kritis, serta 9) reformasi birokrasi. C.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Masih tingginya angka kemiskinan daerah menjadi perhatian besar Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan daerah. Data tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih 22,08 persen yang merupakan angka tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan target angka kemiskinan 18 persen pada tahun 2016, maka dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengakselerasi program pembangunan yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dukungan bersama seluruh stakeholder dan masyarakat untuk saling bekerjasama, bahu membahu dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Wonosobo. Maka untuk tahun 2016 ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo yaitu: “ Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana; 2. Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta pencapaian sustainable development goals (SDGs). 3. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema OVOP/ODOP, pertanian terpadu dan IKM terintegrasi. 4. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal (length of stay) wisatawan di Wonosobo. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada aspek khusus menyangkut SDM usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan e-government bagi layanan publik terutama di kecamatan Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 di atas semua program prioritas dan kegiatan diarahkan kepada upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan melalui strategi seluruh program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran SKPD untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah daerah, serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya perumusan Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :
103
Tabel 4.2. Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Program Uraian
Indikator
Target
SKPD Penanggung jawab
URUSAN PENDIDIKAN a
b.
Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
1
APK PAUD
50
a
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2 3
APM-SD/MI/Paket A APK SD/MI/Paket A
4
APM SMP/MTs/Paket B
90
5
APK SMP/MTs/Paket B
100
6
Angka Putus Sekolah SD/MI
0,06
7
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,92
8
% kelulusan SD/MI
99,9
9
% kelulusan SMP/MTs minimal
99,9
10
Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
99
11
Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA
85
12
APK SMA/SMK/MA
70
13
APM SMA/SMK/MA
52
14
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
0,6
15
% kelulusan SMA/SMK/MA
100
16
% penambahan APK berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah
5,5
17
% layanan pendidikan kesetaraan bagi usia dewasa yang belum bersekolah
65
18
% Angka melek huruf usia 15-45 tahun
100
1
% Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai :
98 105
a
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
a
Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a
Program Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a
Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
70
b. pada Satuan Pendidikan SD/MI
100
c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.
100
d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK
100
e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
30
2
Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD
1:16
3
Rasio pendidik dengan peserta didik SD/MI
1:20
4
Rasio pendidik dengan peserta didik SMP/MTs
1:16
5
Rasio murid dengan kelas SD/MI
1:31
6
Rasio murid dengan kelas SMP/Mts
1:36
7
Rasio murid dengan buku
1:01
8
Rasio siswa SMK : SMA
70;30
104
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
c
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
Indikator
Target
9
Rasio pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA
1:16
10
Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA
1:36
11
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
6,7
12
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
1
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Meningkat
2
Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B
Meningkat
3
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
Meningkat
4
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B
Meningkat
5
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
Meningkat
6
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
Meningkat
7
% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik
8
% SD/MI menerapkan MBS
100
9
% SMP/MTs menerapkan MBS
100
10
% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.
100
11
Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008
1
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
2
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
3
Menurunnya % balita gizi kurang
8,7
4
Menurunnya prevalensi GAKY
20
5
Menurunnya % anemia pada ibu hamil dan remaja putri
20
6
Meningkatnya % bayi (0-6 bulan) yg mendapatkan ASI saja
80
7
Meningkatnya % bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
100
SKPD Penanggung jawab
a
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a
Program Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan
b
Program Perbaikan gizi masyarakat
Dinas Kesehatan
75
7
URUSAN KESEHATAN 1
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
105
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
2
3
Meningkatnya kualitas & aksesibilitas yankes
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Indikator
Target
8
Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting)
1
% cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100
2
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100
3
% ibu hamil yg mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
4
% Cakupan KB aktif
5
% cakupan kunjungan neonatal
100
6
% cakupan pelayanan kesehatan bayi
92
7
% cakupan pelayanan kesehatan anak balita
87,25
8
% cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
100
9
% PKD aktif
100
10
% cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100
11
% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100
12
% Cakupan palayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan rujukan
100
13
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi
14
Jumlah kecamatan yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
1
% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
2
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)
297
3
Prevalensi HIV (persen)
0,46
4
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
Meningkat
5
Prevalensi obesitas penduduk usia 18 + (tahun)
Meningkat
6
Persentase merokok penduduk usia < 18 tahun
Menurun
7
% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
85
8
Meningkatnya penderita kusta yg selesai berobat (RFT rate)
90
SKPD Penanggung jawab
30
a
Program Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan
b
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
a
Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit
Dinas Kesehatan
97
89,53
70
106
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
4
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih &sehat
Indikator
Target
9
Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk
10
Meningkatnya % penderita malaria yang diobati
11
Menurunnya angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
50
12
Menurunnya angka kematian DBD
<1%
13
Meningkatnya % suspek flu burung yang ditemukan & ditangani sesuai standart
100
14
% kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yg ditangani sesuai standart
100
15
Meningkatnya % ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment
90
16
Meningkatnya % darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
100
17
Meningkatnya % desa/kelurahan UCI
100
18
Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam
100
19
Meningkatnya % diare balita yang ditangani sesuai standart
100
20
Menurunnya angka kematian diare
21
Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥2
22
Peningkatan % penderita pneumonia yang diobati sesuai standart
100
23
Meningkatnya % kasus filariasis yang ditangani
100
24
Meningkatnya % kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani
100
25
Meningkatnya % puskesmas melaksanakan surveilans & pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
100
1
Meningkatnya rumah tangga sehat
80
2
Meningkatnya % desa siaga aktif
50
3
Jumlah pondok pesantren yang memiliki/melaksanakan poskestren
25
SKPD Penanggung jawab
1
100
0
e
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan
107
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian 4
Meningkatnya % posyandu mandiri
Target 60
5
Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa
1
% desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dan perawat/ paramedis lainnya
100
f
Program Sumber daya kesehatan
Dinas Kesehatan
6
Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan
1
Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan
100
g
Program Farmasi dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
2
Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi
100
3
Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart
100
4
% instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart
80
5
% sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart
50
6
% Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) sesuai standart kesehatan
100
1
Meningkatnya % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100
h
Program Pengembangan lingkungan sehat
1.Dinas Kesehatan
2
Meningkatnya % kualitas air minum yang memenuhi syarat
100
3
Persentase penduduk yang memiliki jamban sehat
80
4
Meningkatnya jumlah desa yg melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
25
5
Meningkatnya % rumah memenuhi syarat kesehatan
80
6
Meningkatnya % tempat umum memenuhi syarat kesehatan
77
7
% tempat pengelolaan dan penjualan serta penggunaan pestisida aman bagi kesehatan
40
8
% pengelolaan makanan minuman memenuhi syarat kesehatan
68
7
Infrastruktur dan Lingkungan
Indikator
SKPD Penanggung jawab
Terwujudnya lingkungan sehat
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG a
Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur
1
Jumlah Realisasi hasi kesepakatan/tindak lanjut dari MoU
1
a
Program Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Multipihak
1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
108
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator
Target
SKPD Penanggung jawab 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
b
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten
1
Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km)
199,76
a
Program pembangunan Jalan dan Jembatan
b
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2
Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m untuk jalan antar ibukota kabupaten – kecamatan
19,88
c
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3
Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)
193,33
d
Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
4
Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan
117,1
5
Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal untuk jalan wilayah perbatasan
98,45
c
Meningkatnya kualitas&kuantitas jembatan
1
% Jumlah jembatan kondisi baik
77,18
d
Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa
1
jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)
74,59
2
panjang jalan beton dan paving lingkungan desa (km)
8,94
1
% Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik
100
a
Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2
% Daerah Irigasi dalam kondisi baik
90
b
Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
3
Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1
panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km)
a
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
b
Program Pembangunan infrastruktur lingkungan
15
c
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
a
Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
a
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
a
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
e
f
g
Meningkatnya layanan irigasi teknis
Meningkatnya kualitas cakupan layanan Infrastruktur lingkungan
Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih
0,05
15
2
panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik
1
% rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total
100
2
% jumlah sambungan rumah pelanggan PDAM
81,6
h
Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi
1
% rumah tangga bersanitasi
i
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan
1
% Berkurangnya volume timbunan sampah
80
109
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
j
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
k
l
Meningkatnya kualitas prasarana publik
Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan.
Indikator 2
Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik
3
Meningkatnya jumlah sarana prasarana persampahan
1
% sampah terpilah pada pusat pusat timbulan
2
% Berkurangnya volume sampah pd fasilitas publik
3
% Jumlah masyarakt/dunia usaha yang mengelola sampah mandiri
1
Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit)
2
% gedung pemerintahan yang representatif
1
Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang
2
% ketaatan pada RTRW
Target
1
SKPD Penanggung jawab
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Bagian Pemerintahan 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 1. Bappeda 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 1. Bappeda 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
80 ada
a
Program Perencanaan Tata Ruang
50
b
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
a
Program Pengembangan Perumahan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a
b
c
Penanganan Darurat dan Kebencanaan
meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah
menurunnya luas permukiman kumuh
meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman
1
rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK)
0,99
2
rasio rumah layak huni per jumlah total rumah
0,95
3
jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang
1
% luasan permukiman kumuh*
0
2
Kawasan permukiman kumuh perkotaan
0
1
% taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman
39
b
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar
42
a
Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
2
% PMKS mandiri
40
1
% PMKS terlayani jaminan sosial
52
b
Program Perlindungan dan jaminan sosial
1. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2.
20
URUSAN SOSIAL a
b
Meningkatnya Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
110
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
c
Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
Indikator
Target
2
% Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani
95
3
Jumlah korban bencana yang medapat pendampingan
700
4
Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Meningkat
5
Akses Pangan Bernutrisi
Meningkat
6
Akses Terhadap Layanan Keuangan
Meningkat
1
Jumlah panti sosial
20
2
% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)
95
1
% Jumlah pelanggaran perda yang tertangani
2
SKPD Penanggung jawab Dinas Kesehatan
c
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
100
a
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat
% Penurunan angka kriminalitas
20
b
3
Jumlah kejadian tawur kelompok massa
0
Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat
4
Jumlah Konflik sosial (per tahun)
Menurun
Program pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
1
Tidak adanya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI
0
a
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesbangpol
2
Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP
5
3
Kegiatan pembinaan politik daerah
3
1
% organisasi keagamaan yang mendapat peningkatan kapasitas
100
a
Program Pembinaan kerukunan Antar Umat Beragama
Kantor Kesbangpol
2
% organisasi kemasyarakatan yang mendapat peningkatan kapasitas
100
b
Program Peningk. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Kantor Kesbangpol
3
% lembaga swadaya masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas
100
1
% kemananan dan kelancaran pilkades
100
a
Program Penddikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2
% keamanan dan kelancaran pilbub
100
1
% jumlah meninggal akibat bencana
a
2
%Teranganinya dampak bencana
100
Program Pencegahan dini dan penaggulangan Bencana alam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3
% proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana
100
4
%Tertanganinya dampak bencana
100
5
% proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana
100
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM a
b
c
d
e
Terjaganya Ketentraman dan ketertiban Umum
Mencegah ancaman terhadap ideologi negara
Meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis
Berkurangnya resiko bencana
0
111
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator
Target
SKPD Penanggung jawab
URUSAN PERTANAHAN a
Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan
1
% Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah yang dilaporkan
100
2
% Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara
100
3
% Luas lahan yang bersertifikat
70
4
% Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat
100
5
% Luas Lahan Milik Masyarakat yang bersertifikat
100
6
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya
ada
7
% Penyelesaian Ijin Lokasi
100
a
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Bagian Pemerintahan
b
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1. Bagian Pemerintahan 2. BPM Perizinan Terpadu
a
Program perencanaan pembangunan daerah
Bappeda
b
Program Kerjasama Pembangunan
Bappeda
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
1
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten
2
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah :
ada
a. RKPD
ada
c
Program Perencanaan Sosial Budaya
Bappeda
b. % kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100
d
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
c. % kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD
100
d. % kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD
100
3
%Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD
100
4
Terselenggaranya Musrenbang
ada
5
Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan Tahunan
ada
6
Tersedianya data profil daerah
ada
e
Program Pengembangan Data/informasi
Semua OPD
1
Jumlah bahan pustaka
95
a
2
Jumlah perpustakaan :
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PERPUSTAKAAN a
Meningkatnya minat baca masyarakat
a. Perpustakaan Keliling
4
b. Perpustakaan Daerah
1
c. Perpustakaan Sekolah
400
3
jangkauan perpustakaan keliling
185
4
Jumlah pengunjung perpustakaan
510
112
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan
Program Uraian
Indikator
Target
5
Jumlah peminjam buku perpustakaan
100
1
Tersedianya data statistik daerah
ada
2
% validitas data
100
1
Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip
2
SKPD Penanggung jawab
URUSAN STATISTIK a
Tersedianya data statistik sesuai dgn kebutuhan perenc.pembangunan dan mudah diakses oleh pihak2 yang membutuhkan
a
Program Pengembangan Data/informasi dan Statistik
Semua OPD
40
a
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Arsip
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Tersedianya akses arsip / dokumen elektronik
ada
b
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
3
Tersedianya Kebijakan pedoman kearsipan
ada
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
4
Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan
c
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
5
Jml arsip yg terseleksi
URUSAN KEARSIPAN a
Meningkatnya kualitas sistem kearsipan
13
5 rak
URUSAN OTONOMI DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN a
b
Terbentuknya OPD yang efektif dan efisien (reformasi birokrasi)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1
% OPD yang telah menyusun SOP
100 a
2
% OPD yang telah menerapkan e-administration
100
3
Perumusan Kebijakan Pendayagunaan sarana prasarana kerja secara optimal, efisien dan efektif
100
4
% pejabat yang memenuhi syarat jabatan
100
5
Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD interantar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap
6
Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan KISS
1
adanya survey indeks kepuasan layanan masyarakat
2
% OPD yang menerapkan SPM
3
% peningkatan kapasitas aparatur
4
% penerapan ISO 9000 bagi OPD
5
% peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Program Penataan Kelembagaan
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kep. Daerah/Wakil Kep. Daerah
Bagian Umum
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
1 paket
100 b
1 paket a 100 20 1 20 b
113
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
c
d
e
f
Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS
Meningkatnya kinerja Aparatur
Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Indikator 6
Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit)
7
% gedung pemerintahan yang representatif
1
Tersedianya pedoman pengadaan pegawai
Target
SKPD Penanggung jawab
1
80 1
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
a
Program Peningkatan kesejahteraan Pegawai
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
b
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
c
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Bappeda 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 3. Bagian Keuangan dan Aset Daerah
a
2
% Pejabat yang telah memenuhi syarat jabatan
100
3
Ditetapkannya standar kompetensi jabatan
4
Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur
ada
5
Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka
ada
6
%struktur jabatan struktural yang terisi
100
7
%struktur jabatan fungsional yang terisi
100
8
%Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100
9
%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100
1
Tersedianya sistem pemberhentian pegawai yang memberikan jaminan hari tua
ada
2
tersedianya sistem penggajian dan kesejahteraan Pegawai yang adil
ada
3
tersedianya sistem penegakan disiplin pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja
ada
1
4
%pelanggaran disiplin ringan
0
5
%pelanggaran disiplin sedang
0
6
%pelanggaran disiplin berat
0
1
%SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD
100
2
%SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU SKPD tahunan
100
3
%SKPD yang menetapkan PK
100
1
% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan LKPJ
100
2
% kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan
100
a
114
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
g
h
i
j
k
l
Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Meningkatknya pendapatan asli daerah
Indikator 3
% kelancaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
4
Rata-rata presentase belanja pegawai kabupaten
5
Rata-rata belanja modal kabupaten
1
Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Target 100
Menurun
wtp
2
% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
100
3
Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
ada
4
Tersedianya Standar satuan harga
ada
5
Tersedianya Analisis Standar Belanja
ada
6
Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa
ada
7
% Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP
100
1
% kenaikan pendapatan Asli Daerah
1. Inspektorat 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 4. Unit ULP
Program peningkatan pendapatan daerah
Dinas Pendapatan
a
a
Program Pengembangan BUMD
Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Inspektorat 2. Bappeda 3. Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan
Program Penataan Wilayah Perbatasan
1. Bagian Pemerintahan
25
Rata-rata pajak retribusi terhadap total pendapatan
Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1
Jumlah BUMD yang berkinerja baik
5
Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
1
Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
a
2
Meningkatnya kinerja DPRD
SKPD Penanggung jawab
Meningkat
a
2
% Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
100
3
% rasio temuan yang ditindak lanjuti
100
4
% pelaksanaan monev kegiatan APBD
100
1
% jumlah perda hasil inisiatif DPRD
35
2
% penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah
100
1
% penegasan batas kabupaten
100
a
a
2. Bappeda m
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah
1
2
Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah % raperda yang yang disetujui bersama DPRD
14 a
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Bagian Hukum
100
115
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Program Uraian
Indikator
Target
3
% publikasi peraturan perundang-undangan
100
4
% kesesuaian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan diatasnya
100
5
% perda yang yang dibatalkan
0
1
% Tingkat partisipasi angkatan kerja
45
SKPD Penanggung jawab
URUSAN TENAGA KERJA a
Meningkatnya kesempatan kerja
2
a
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3
a
Program Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
150,6
b
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2,98 % Tingkat pengangguran terbuka
3
4.000 Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (melalui program AKL, AKAD)
4
40 Jumlah bursa kerja khusus
5
Meningkat Penyediaan lapangan kerja
b
Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1
256 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan MTU
2
256 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
3
215 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
4
40 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
c
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
1
3 Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
2
0,9 Rasio Upah Minimum Regional dengan Kebutuhan Hidup Layak
3
Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
4
4.1
180 Jumlah Besaran Pemeriksaan Perusahaan
5
115 Jumlah Besaran Pengujian peralatan perusahaan (alat)
6
Meningkat Kepesetaan Program SJSN Ketenagakerjaan pekerja formal
7
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Infrastruktur dan
Kepesetaan Program SJSN Ketenagakerjaan pekerja non formal URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH a
Meningkatnya investasi daerah
1
Jumlah Investasi
2
Nilai Investasi (milyar)
Meningkat
URUSAN PERHUBUNGAN
116
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah Lingkungan
Program Uraian a
b
1
Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang
179,32
2
% Standar Fasilitas Angkutan Umum
100
3
Jumlah pengurusan perijinan trayek
726
4
jumlah jalur trayek
1
Jumlah Uji Kendaraan Angkutan umum
2
% Kendaraan Laik Jalan
3
Alat Uji yang memenuhi standar
7 0
2.56
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kantor Perhubungan
c
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kantor Perhubungan
b
Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
Kantor Perhubungan
a
Program Pengembangan ,komunikasi, informasi dan media masa
Bagian Komunikasi dan Telematika
82
1
Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi
d
Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran
1
% Kawasan parkir yang teratur
90
2
Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir %
10
1
Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi)
2
2
Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir
8
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
a
36
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a
b
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan
Target
c
E
Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Layanan Angkutan Umum dan jalur trayek
Indikator
SKPD Penanggung jawab
Tersedianya media informasi publik
Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi
1
Adanya pusat-pusat informasi publik
1 paket
2
Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah
1 paket
3
Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas data secara on-line
1 paket
4
Jumlah pengunjung website pemerintah (ribu orang)
1.5
1
% paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media
100
b
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Bagian Komunikasi dan Telematika
1
jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok
0
a
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
2
jumlah sarana perdagangan
95
3
jumlah pelaku perdagangan
15.181
4
jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP
1
% volume komoditas untuk keperluan ekspor
b
2
Nilai ekspor (juta)
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan internasional
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
3
jumlah negara tujuan
16
4
Jumlah komoditas
12
URUSAN PERDAGANGAN a
b
Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi
Meningkatnya ekspor ke LN
7.638
6% 423289
117
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator
Target
c
Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor
1
Jumlah pelaku ekspor
d
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
1
Jumlah Usaha dagang kecil
7.502
2
Jumlah usha dagang menengah
1.203
3
Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang
100
1
% Industri Kecil/mikro yang mempraktekkan kaidah-2 manajemen
300
2
Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri yang pernah mendapatkan pelatihan
300
3
Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang pernah mengikuti magang
100
1
% kandungan bahan baku lokal pada produk IKM
85
2
% IKM yang memanfaatkan Tenaga Kerja lokal
99
1
% IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP)
2
Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna :
SKPD Penanggung jawab
10
c
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
a
Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
b
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
c
Program pengembangan kompetensi inti industri
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
a
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
Dinas Pertanian dan Perikanan
b
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PERINDUSTRIAN a
b
c
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM)
Berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Produksi yang efisien dan ramah lingkungan
a. Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) b.Rata-rata efisiensi produksi IKM yang menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) d
e
Berkembangnya klaster IKM
Tumbuh dan berkembangnya IKM baru
3
675
90
1
Jumlah sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya
300
2
Jenis sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya
3
1
Jumlah usaha industri baru
2
Jenis Usaha industri Baru
5
3
Penetapan industri inti/prioritas
7
1
Produksi Tanaman pangan (ton)
243
URUSAN PERTANIAN a
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura
- Padi
184.45
118
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Program Uraian
Indikator - Jagung - Ketela Pohon - Ubijalar 2
3
166.892
c
Program Pengembangan Agribisnis
Dinas Pertanian dan Perikanan
221.2
d
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian dan Perikanan
24.102
e
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan
Dinas Pertanian dan Perikanan
Produktifitas tanaman pangan (ton/ha) - Padi
6,2
- Jagung
5,4
- Ketela Pohon
28
- Ubijalar
26
Produksi Hortikultura (ton) - kentang
47.202
- kubis
68.032
- bawang daun
26.544
- bawang putih
1.227
- cabe
6.042
- wortel
5.022
- manggis
4
Target
SKPD Penanggung jawab
306
- salak
42.358
- pepaya/carica
11.659
- duku
7.511
- anthorium
9.014
- krisan
11.408
- Kapulogo
59.413
Produktifitas Hortikultura (ton/ha) - kentang - kubis
15,67 18,7
- bawang daun
12,82
- bawang putih
5,63
- cabe
7,52
- wortel
15,65
- manggis
2,02
- salak
0,32
- pepaya/carica
1,88
- duku
3,28
- anthorium
3
119
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator - krisan
b
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan Rakyat
1
kopi
650
tembakau
750
Kakao
130
Kelapa
3.25
Panili
10,5
Cengkeh
18
Aren
65
16
Nilam
10
Produktifitas tanaman perkebunan(ton/ha) : kopi
0,41
Tembakau
0,75
Kakao
0,17
Kelapa
0,64
Panili
0,2
Cengkeh
0,09
Aren
1,13
gula kelapa
1
780
Lada
2
Meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk Ternak
2
Produksi Tanaman perkebunan (ton) :
Gula kelapa
c
Target
SKPD Penanggung jawab
2,2
Lada
0,33
Nilam
0,67
Populasi (Ekor) :
f
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Dinas Pertanian dan Perikanan
36.096
g
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dinas Pertanian dan Perikanan
142.742
h
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Dinas Pertanian dan Perikanan
c. Domba
92.224
i
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Dinas Pertanian dan Perikanan
e. Kerbau
4.11
j
Program Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan
Dinas Pertanian dan Perikanan
a. Sapi
b. Kambing
f. Ayam Buras g. Ayam Petelur
624.578 7.196
120
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator
2
Target
i. Sapi Perah
1.579
j. Kelinci
33.88
k. Entog
46.637
i. Puyuh
192.585
SKPD Penanggung jawab
Produk ternak (ton) a. susu
1.145,22
b.telor
1.395,69
c. Daging
6.575,60
3
Tercapainya konsumsi protein hewani 49 kg/kap/th
4,91
1
Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)
6.05
URUSAN PERIKANAN a
Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya produksi ikan
a
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Pertanian dan Perikanan
b
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Dinas Pertanian dan Perikanan
a
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a
b
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya
1
% Jumlah Raperdes yang disetujui bersama
100
2
% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ
100
3
% Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
100
4
% Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
100
5
% Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
6
% desa yang menyusun profil desa
100
7
% jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa
100
8
Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu
236
9
Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
236
1
% Jumlah LPMD yang aktif
100
2. Bagian Pemerintahan
70
a
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
121
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Target
2
% Jumlah PKK yang aktif baik kelembagaan maupun fungsinya secara optimal
100
c
Berkembangnya BUMDesa
1
Jumlah Desa yang membentuk BUMDes
102
a
Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
d
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
1
% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
50
a
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
b
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
e
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator
SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin
1
% penduduk miskin
15
a
Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
1. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1
Lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Nusantara
2,9
a
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
2
Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (Juta Rp)
350
b
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
3
Jumlah Wisatawan Mancanegara
86.27
4
Jumlah Wisatawan Nusantara
5
Jumlah Tenaga Kerja yang diserap di industri pariwisata
6
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
a
Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
b
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
c
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/UMKM
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
URUSAN PARIWISATA a
Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH a Meningkatnya akses 1 Jumlah Koperasi yang mampu pembiayaan bagi mengakses pembiayaan dari Koperasi dan UMKM Lembaga Keuangan
b
c
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
1126191 201
Meningkat
95
2
Jumlah UMK yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
669
1
% usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
15
2
% usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah
10
3
% usaha mikro/kecil yang gulung tikar
0,6
4
Jumlah UMKM baru yang muncul
100
1
Jumlah UMK yang memperoleh order/sub kontrak secara rutin
669
2
Jumlah Koperasi aktif
327
122
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Program Uraian
Target
3
jumlah akta pendirian koperasi
15
4
Jumlah koperasi yang tutup (kolaps)
5
Jumlah Aset Koperasi (milyar)
600
6
Jumlah Aset UMKM (milyar)
29,7
0
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan anak dalam pembangunan
1
Indek Pembangunan Gender ( IPG )
60,5
a
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak &Perempuan
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )
50,5
b
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
224
c
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4
Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015
50
d
Program Peningkatan Peranserta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
Jumlah desa mandiri pangan
19
a
Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan
2
% Ketersediaan bahan pangan utama
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3
Jumlah lumbung pangan
24
4
Tingkat skor PPH (pola harapan pangan)
92
1
Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th)
4,9
b
Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan
2
Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)
Program Peningkatan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
a
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PANGAN a
b
Tata Kelola Pemerintahan
Indikator
SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama
Meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati
100
4501
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil
1
% kepemilikan KTP berbasis NIK
100
2
% kepemilikan KK
100
3
% kepemilikan Akta kelahiran
100
4
% penduduk yang teregistrasi
100
5
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran
100
6
% penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian
0,2
123
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator 7
lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP,KK,Akte kelahiran)
Target
SKPD Penanggung jawab
1 hari
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a
b
c
d
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan poencegahan HIV/AIDS
Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga
1
Angka Kelahiran Total/ TFR (Total Fertility Rate)
2
a
Program Keluarga Berencana
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
Cakupan unmetneed
1
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)
2
% drop out KB
3
% Pasangan Usia Subur (PUS) yg isterinya dibawah usia 20 tahun
4
Jumlah Pasangan Usia Subur yg menjadi Peserta KB Baru
1
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di setiap kecamatan (unit)
60
b
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
Jumlah Pendidik Sebaya (orang)
300
3
Jumlah kasus HIV/AIDS
1
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
c
Program Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
3
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina
397
4
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina (Kelompok)
265
5
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri
49,08
6
% Keluarga Pra KS dan KS - I
38,66
4
a
Program Fasilitasi penempatan transmigrasi
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12
a
Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
142
b
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pendidikan, Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga
5,62 87,25
6,88 2
29.774
25 795
90,25
URUSAN TRANSMIGRASI a
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Peningkatan 1 Kerjasama antar daerah guna kerjasama memperoleh lokasi transmigrasi penempatan (lokasi) transmigrasi URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a
b
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya prestasi olah raga
1
Jumlah kegiatan produktif kepemudaan
2
Jumlah organisasi kepemudaan
1
% Cabang olah raga yang berprestasi
50
a
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
1
Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi
10
a
Program Pengembangan Nilai seni dan Budaya
URUSAN KEBUDAYAAN a
Meningkatnya internalisasi nilai-nilai
1. Kantor Pariwisata, Seni
124
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian
Indikator
Target
budaya
b
c
Infrastruktur dan Lingkungan
Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya
Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya
2
Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi
1
Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI
15
2
Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan
25
3
Jumlah sarana seni budaya
1
1
Jumlah warisan budaya yg ditetapkan dan dikelola secara terpadu
1
2
Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan
1
3
Jumlah Cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a Meningkatnya kualitas 1 dan kuantitas air
b
c
d
e
f
meningkatnya kualitas udara ambien
meningkatnya kualitas lahan
Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3
pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
meningkatnya peran serta dunia usaha dlm mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Kualitas / kelas air
SKPD Penanggung jawab dan Ekonomi Kreatif 2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
6
15
1
2
% kelestarian sumber air
100
3
% peningkatan debit sumber air
100
4
peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air
750
5
% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik
50
1
% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman
50
2
% meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi
50
1
% peenurunan luasan lahan terdegradasi (scara fisik dan kimia)
10
2
% menurunnya kasus kebakaran hutan
10
1
Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan
2
Jumlah rekomendasi Amdal, UKLUPL dan SPPL yang diterbitkan
30
3
jumlah DELH dan DPLH yang harus diterbitkan
30
1
Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup
100
2
% kasus lingkungan hidup yang tertangani
100
3
Nilai Adipura
1
Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan
100
a
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a
Program pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a
Program Pengembangan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
76 6
125
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Uraian g
Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
Indikator
Target
1
Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang kesehatan
ada
2
Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang pertanian
ada
3
% peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)
4
Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi
1
Luas lahan kritis (Ha)
2
% bahaya kebakaran hutan
3
% luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis
a
Program pengendalian dampak perubahan iklim
SKPD Penanggung jawab 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Bappeda
60
3. Dinas Pertanian dan Perikanan
3
URUSAN KEHUTANAN a
Berkurangnya lahan kritis
31.140,93
a
Program Rehabilitasi hutan dan lahan
5,25
b
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
a
Program Pembinaan dan Pengambangan Bidang Ketenaga Listrikan
0
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
1
% dusun berlistrik
100
2
% rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)
100
3
Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan
1. Bappeda
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
109%
Sebagai indikator pembangunan secara makro, dirumuskan target makro pembangunan tahun 2016 yang dibagi menjadi 10 indikator capaian makro pembangunan daerah. Target tersebut berdasarkan pada target capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan dan memperhatikan target capaian yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 20102015 sebagai acuan dasar penentuan target tahun 2016. Indikator pembangunan ini untuk mengetahui secara makro kondisi pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2016. Berikut target indikator makro pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016:
126
Tabel 4.3 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN IPM Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (persen) Rata-rata lama sekolah (tahun) Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)
6 7 8 9 10
Angka Kemiskinan % Pertumbuhan Ekonomi % Laju Inflasi Kabupaten (%) Laju pertumbuhan penduduk (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
TAHUN 2016 73,34 70,94 100 7,12 662.343 18 5-6 5 0,99 3,05
127
Sasaran Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Program Uraian
Indikator
SKPD Penanggung jawab
Target
URUSAN PENDIDIKAN a
Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan
1
APK PAUD
50 a Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2 3 4 5 6
APM-SD/MI/Paket A APK SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APK SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SD/MI
98 a Program Wajib Belajar 105 Pendidikan Dasar 12 Tahun 90 100 0,06
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
7
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,92
8
% kelulusan SD/MI
99,9
% kelulusan SMP/MTs minimal 10 Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs 11 Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA
99,9
9
12 APK SMA/SMK/MA 13 APM SMA/SMK/MA 14 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 15 % kelulusan SMA/SMK/MA
b.
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
99 85 70 a Program Pendidikan Menengah 52 0,6 100
16 % penambahan APK berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah 17 % layanan pendidikan kesetaraan bagi usia dewasa yang belum bersekolah
5,5 a Program Pendidikan Non Formal
18 % Angka melek huruf usia 1545 tahun
100
1
b. pada Satuan Pendidikan SD/MI c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs. d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK
2 3
e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD Rasio pendidik dengan peserta didik SD/MI
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
65
% Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai : a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan 70 100 100 100
30 1:16 1:20
4
Rasio pendidik dengan peserta didik SMP/MTs
1:16
5
Rasio murid dengan kelas SD/MI
1:31
6
1:36
7
Rasio murid dengan kelas SMP/Mts Rasio murid dengan buku
8
Rasio siswa SMK : SMA
9
Rasio pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA
1:01 70;30 1:16
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
10 Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA
1:36
11 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
6,7
12 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun c
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
1
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B
Meningkat
3
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
Meningkat
4
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B
Meningkat
5
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
Meningkat
6
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik
Meningkat
2
7
a Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkat
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
75
8
% SD/MI menerapkan MBS
100
9
% SMP/MTs menerapkan MBS
100
10 % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik. 11 Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008
100
7
URUSAN KESEHATAN 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
1
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
2
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
3
Menurunnya % balita gizi kurang
8,7 b Program Perbaikan gizi masyarakat
4
Menurunnya prevalensi GAKY
20
5
Menurunnya % anemia pada ibu hamil dan remaja putri
20
6
Meningkatnya % bayi (0-6 bulan) yg mendapatkan ASI saja
80
7
Meningkatnya % bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting)
100
1
% cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
2
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100 a Program Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat 100
8
2
Meningkatnya kualitas & aksesibilitas yankes
a
Dinas Kesehatan Program Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
30
Program Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
3
% ibu hamil yg mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
4
% Cakupan KB aktif
5
% cakupan kunjungan neonatal
100
6
% cakupan pelayanan kesehatan bayi % cakupan pelayanan kesehatan anak balita
92
7
97
89,53
87,25
8
% cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
100
9
% PKD aktif
100
10 % cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100
11 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 b Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12 % Cakupan palayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan rujukan
100
13 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi 14 Jumlah kecamatan yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 3 Meningkatnya Pengendalian 1 % kasus baru TB Paru (BTA Penyakit Menular dan Tidak positif) yang ditemukan Menular 2 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen) 3 Prevalensi HIV (persen) 4 5
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) Prevalensi obesitas penduduk usia 18 + (tahun)
70 a Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit 297
0,46 Meningkat Meningkat
6
Persentase merokok penduduk usia < 18 tahun
7
% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
85
8
Meningkatnya penderita kusta yg selesai berobat (RFT rate) Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk
90
9
10 Meningkatnya % penderita malaria yang diobati
Menurun
1
100
11 Menurunnya angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
50
12 Menurunnya angka kematian DBD
<1%
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
13 Meningkatnya % suspek flu burung yang ditemukan & ditangani sesuai standart
100
14 % kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yg ditangani sesuai standart
100
15 Meningkatnya % ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment 16 Meningkatnya % darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
4 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih &sehat
90
100
17 Meningkatnya % desa/kelurahan UCI 18 Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam
100
19 Meningkatnya % diare balita yang ditangani sesuai standart 20 Menurunnya angka kematian diare 21 Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 22 Peningkatan % penderita pneumonia yang diobati sesuai standart
100
23 Meningkatnya % kasus filariasis yang ditangani 24 Meningkatnya % kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani 25 Meningkatnya % puskesmas melaksanakan surveilans & pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
100
1 2 3
4 5 Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa
1
6 Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan
1
100
0 ≥2
100
100
100
Meningkatnya rumah tangga sehat Meningkatnya % desa siaga aktif Jumlah pondok pesantren yang memiliki/melaksanakan poskestren
80 e Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 50
Meningkatnya % posyandu mandiri % desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dan perawat/ paramedis lainnya
60
Dinas Kesehatan
25
100 f Program Sumber daya kesehatan
Dinas Kesehatan
Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan
100 g Program Farmasi dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
2
Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi
100
3
Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart
100
4
% instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart
80
5
% sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart
50
6
% Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) sesuai standart kesehatan Meningkatnya % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100
100 h Program Pengembangan lingkungan sehat
1.Dinas Kesehatan
Meningkatnya % kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang memiliki jamban sehat
100
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Meningkatnya jumlah desa yg melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Meningkatnya % rumah memenuhi syarat kesehatan
25
Meningkatnya % tempat umum memenuhi syarat kesehatan 7 % tempat pengelolaan dan penjualan serta penggunaan pestisida aman bagi kesehatan 8 % pengelolaan makanan minuman memenuhi syarat kesehatan URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
77
7 Terwujudnya lingkungan sehat
1
2
3
4
5
6
Infrastruktur dan Lingkungan
a
Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur
1
Jumlah Realisasi hasi kesepakatan/tindak lanjut dari MoU
80
80
40
68
1 a Program Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Multipihak
1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan b
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten
1
Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten kecamatan (Km)
2
Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m untuk jalan antar ibukota kabupaten – kecamatan
3
Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km) Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal untuk jalan wilayah perbatasan
4 5
199,76 a Program pembangunan Jalan Dinas Sumber Daya Air dan dan Jembatan Bina Marga
b Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 19,88 c Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
193,33 d Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
117,1 98,45
c
d
e
Meningkatnya kualitas&kuantitas jembatan Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa
1
% Jumlah jembatan kondisi baik
77,18
1
jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km) panjang jalan beton dan paving lingkungan desa (km)
74,59
Meningkatnya layanan irigasi teknis
1
% Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik
100 a Program Pembangunan dan Dinas Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Bina Marga Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2
% Daerah Irigasi dalam kondisi baik Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani
90 b Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 0,05
2
3
f
g
Meningkatnya kualitas cakupan layanan Infrastruktur lingkungan
Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih
1
2
panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik
1
% rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total % jumlah sambungan rumah pelanggan PDAM % rumah tangga bersanitasi
2 h
i
j
k
Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
Meningkatnya kualitas prasarana publik
1
1 2
Meningkatnya jumlah sarana prasarana persampahan
1
% sampah terpilah pada pusat pusat timbulan % Berkurangnya volume sampah pd fasilitas publik
2
3
% Jumlah masyarakt/dunia usaha yang mengelola sampah mandiri
1
Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit) % gedung pemerintahan yang representatif Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang
Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan.
UR US a meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah
1
2
% ketaatan pada RTRW
1
rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK)
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
15 a Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
b Program Pembangunan infrastruktur lingkungan 15 c Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
100 a Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 81,6
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
80 a Program Lingkungan Sehat Perumahan
% Berkurangnya volume timbunan sampah Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik
3
2 l
panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km)
8,94
a Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Peningkatan Sarana 1. Bagian Pemerintahan dan Prasarana Aparatur 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
80 ada a
Program Perencanaan Tata Ruang
50 b Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
0,99 a Program Pengembangan Perumahan
1. Bappeda 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 1. Bappeda 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
2 3
b
menurunnya luas permukiman kumuh
1 2
c meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman Penanganan Darurat dan Kebencanaan
1
% luasan permukiman kumuh* Kawasan permukiman kumuh perkotaan % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
0,95 20
0 0 39 b
URUSAN SOSIAL a
Meningkatnya Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
b
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
1
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar
42 a Program Pemberdayaan fakir Bagian Sosial dan Miskin, Komunitas Adat Kesejahteraan Rakyat Terpencil (KAT) & Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2
% PMKS mandiri
40
1
% PMKS terlayani jaminan sosial % Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani
52 b Program Perlindungan dan jaminan sosial 95
2
3
Jumlah korban bencana yang medapat pendampingan
4
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Akses Pangan Bernutrisi
Meningkat
Akses Terhadap Layanan Keuangan Jumlah panti sosial
Meningkat
5 6 c
Tata Kelola Pemerintahan
rasio rumah layak huni per jumlah total rumah jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang
Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
1 2
% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)
1
% Jumlah pelanggaran perda yang tertangani
2
% Penurunan angka kriminalitas Jumlah kejadian tawur kelompok massa Jumlah Konflik sosial (per tahun) Tidak adanya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI
1. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Kesehatan
700
Meningkat
20 c Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 95 Sosial
Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM a
Terjaganya Ketentraman dan ketertiban Umum
3 4 b
Mencegah ancaman terhadap ideologi negara
1
2 3 c
Meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
1
2
100 a Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan 20 b Program pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan 0 pencegahan tindak kriminal Menurun 0 a Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesbangpol
Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah % organisasi keagamaan yang mendapat peningkatan kapasitas
5
100 a Program Pembinaan kerukunan Antar Umat Beragama
Kantor Kesbangpol
% organisasi kemasyarakatan yang mendapat peningkatan kapasitas
100 b Program Peningk. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Kantor Kesbangpol
3
d
e
Program Peningk. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Kantor Kesbangpol
Program Penddikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3
% lembaga swadaya masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas
100
Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis
1
100 a
Berkurangnya resiko bencana
1
% kemananan dan kelancaran pilkades % keamanan dan kelancaran pilbub % jumlah meninggal akibat bencana %Teranganinya dampak bencana % proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana %Tertanganinya dampak bencana % proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana
100
% Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah yang dilaporkan % Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara
100 a Program Penyelesaian Konflik- Bagian Pemerintahan konflik Pertanahan
% Luas lahan yang bersertifikat % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat % Luas Lahan Milik Masyarakat yang bersertifikat Tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya
70 b Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 100
% Penyelesaian Ijin Lokasi
100
2
2 3
4 5
100 0 a Program Pencegahan dini dan Badan Penanggulangan penaggulangan Bencana alam Bencana Daerah 100 100
100
URUSAN PERTANAHAN a
Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan
1
2
3 4
5
6
7
100
1. Bagian Pemerintahan 2. BPM Perizinan Terpadu
100
ada
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
1
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten
2
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah : a. RKPD b. % kesesuaian RKPD dengan RPJMD c. % kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD
ada a
b Program Kerjasama Pembangunan ada c
Bappeda
Bappeda
Program Perencanaan Sosial Bappeda Budaya 100 d Program Perencanaan Bappeda Pembangunan Ekonomi 100
d. % kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD
100
3
%Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD
100
4
Terselenggaranya Musrenbang Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan Tahunan
ada
5
Program perencanaan pembangunan daerah
ada
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
6
Tersedianya data profil daerah
1
Jumlah bahan pustaka
2
Jumlah perpustakaan :
Semua OPD
URUSAN PERPUSTAKAAN a
Meningkatnya minat baca masyarakat
95 a Program pengembangan Kantor Arsip dan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan Daerah perpustakaan
a. Perpustakaan Keliling
4
b. Perpustakaan Daerah
1
c. Perpustakaan Sekolah
400
jangkauan perpustakaan keliling Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah peminjam buku perpustakaan
185
1
Tersedianya data statistik daerah
ada a Program Pengembangan Data/informasi dan Statistik
2
% validitas data
100
1
Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip
2
Tersedianya akses arsip / dokumen elektronik Tersedianya Kebijakan pedoman kearsipan Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan Jml arsip yg terseleksi
3 4 5 Tata Kelola Pemerintahan
ada e Program Pengembangan Data/informasi
510 100
URUSAN STATISTIK a
Tersedianya data statistik sesuai dgn kebutuhan perenc.pembangunan dan mudah diakses oleh pihak2 yang membutuhkan
Semua OPD
URUSAN KEARSIPAN a
Meningkatnya kualitas sistem kearsipan
3 4
5
40 a
Program Peningkatan Kantor Arsip dan kualitas pelayanan informasi Perpustakaan Daerah Arsip ada b Program Perbaikan Sistem Kantor Arsip dan Administrasi Kearsipan Perpustakaan Daerah ada 13 c
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
5 rak
URUSAN OTONOMI DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN a
Terbentuknya OPD yang efektif dan efisien (reformasi birokrasi)
1
% OPD yang telah menyusun SOP % OPD yang telah menerapkan eadministration Perumusan Kebijakan Pendayagunaan sarana prasarana kerja secara optimal, efisien dan efektif
100 a Program Penataan Kelembagaan 100
4
% pejabat yang memenuhi syarat jabatan
100
5
Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter- antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap
1 paket
6
Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan KISS
1
adanya survey indeks kepuasan layanan masyarakat
2
3
b
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
100
100 b Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kep. Daerah/Wakil Kep. Daerah 1 paket a Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bagian Umum
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Program Peningkatan Pelayanan Publik 2 3 4 5
6
7 c
Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS
1 2
3 4
Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
80 1 a Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 100
100
9
%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100
1
Tersedianya sistem pemberhentian pegawai yang memberikan jaminan hari tua
ada a Program Peningkatan kesejahteraan Pegawai
2
tersedianya sistem penggajian dan kesejahteraan Pegawai yang adil tersedianya sistem penegakan disiplin pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja
ada
100 100
%pelanggaran disiplin ringan
0
5
%pelanggaran disiplin sedang %pelanggaran disiplin berat
0 c Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0
%SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD
2
%SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU SKPD tahunan %SKPD yang menetapkan PK
1
% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan LKPJ
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
ada b Program Peningkatan Disiplin Bagian Organisasi dan Aparatur Kepegawaian
4
1
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
ada
%struktur jabatan struktural yang terisi %struktur jabatan fungsional yang terisi %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan
3 f
20 b Program peningkatan Sarana Bagian Organisasi dan dan Prasarana aparatur Kepegawaian
6
6 Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
1
1
ada
3
e
Ditetapkannya standar kompetensi jabatan Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur
20
Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka
8
Meningkatnya kinerja Aparatur
100
5
7
d
% OPD yang menerapkan SPM % peningkatan kapasitas aparatur % penerapan ISO 9000 bagi OPD % peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit) % gedung pemerintahan yang representatif Tersedianya pedoman pengadaan pegawai % Pejabat yang telah memenuhi syarat jabatan
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
100 a Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100
100 100
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
1. Bappeda 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 3. Bagian Keuangan dan Aset Daerah
g
Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
2
% kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan
100
3
% kelancaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
100
4
Rata-rata presentase belanja pegawai kabupaten
5
Rata-rata belanja modal kabupaten Opini Hasil Pemeriksaan BPK
1 2
3
4 5 6
7
h
Meningkatknya pendapatan asli daerah
1 2
% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement Tersedianya Standar satuan harga Tersedianya Analisis Standar Belanja Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa % Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP % kenaikan pendapatan Asli Daerah Rata-rata pajak retribusi terhadap total pendapatan
Menurun
wtp a Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 100
1. Inspektorat 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 4. Unit ULP
ada
ada ada ada
100
25 a Program peningkatan pendapatan daerah Meningkat
i
Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1
Jumlah BUMD yang berkinerja baik
j
Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
1
Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) % Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
1 a Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100
% rasio temuan yang ditindak lanjuti % pelaksanaan monev kegiatan APBD % jumlah perda hasil inisiatif DPRD % penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah
100
35 a Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100
Sekretariat Dewan
% penegasan batas kabupaten
100 a Program Penataan Wilayah Perbatasan
1. Bagian Pemerintahan
2
3 4 k
Meningkatnya kinerja DPRD
1 2
l
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah
1
5 a Program Pengembangan BUMD
Dinas Pendapatan
Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan
1. Inspektorat 2. Bappeda 3. Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE
100
2. Bappeda m
Meningkatnya kualitas peraturan perundangundangan daerah
1
Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah
2
% raperda yang yang disetujui bersama DPRD % publikasi peraturan perundang-undangan % kesesuaian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan diatasnya
3 4
14 a Program Penataan Peraturan Bagian Hukum Perundang-Undangan
100 100 100
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
5
% perda yang yang dibatalkan
1
% Tingkat partisipasi angkatan kerja % Tingkat pengangguran terbuka
0
URUSAN TENAGA KERJA a
Meningkatnya kesempatan kerja
2 3
45 a
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,98 4.000
Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (melalui program AKL, AKAD) 4
40 Jumlah bursa kerja khusus
5
Meningkat Penyediaan lapangan kerja
b
Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1
256 b Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan MTU
2
256 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
3
215 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
4
c
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
1
2
3
40 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Rasio Upah Minimum Regional dengan Kebutuhan Hidup Layak Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
4
3 c Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,9
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4,1
180 Jumlah Besaran Pemeriksaan Perusahaan
5
6
7
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Infrastruktur dan Lingkungan
115 Jumlah Besaran Pengujian peralatan perusahaan (alat) Kepesetaan Program SJSN Ketenagakerjaan pekerja formal Kepesetaan Program SJSN Ketenagakerjaan pekerja non formal
Meningkat
Meningkat
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH a
Meningkatnya investasi daerah
1
Jumlah Investasi
2
Nilai Investasi (milyar)
1
Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang % Standar Fasilitas Angkutan Umum Jumlah pengurusan perijinan trayek jumlah jalur trayek
3 a Program Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi 150,6 b Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
URUSAN PERHUBUNGAN a
Meningkatnya Layanan Angkutan Umum dan jalur trayek
2 3 4
b
Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan
1 2
Jumlah Uji Kendaraan Angkutan umum % Kendaraan Laik Jalan
179,32 a Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 100
Kantor Perhubungan
726 36 2,56 c Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 82
Kantor Perhubungan
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
3 c d
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran
1 1 2
E
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
1
2
Tata Kelola Pemerintahan
Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir
7 0 90 10 2 b Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan 8
Kantor Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a
Tersedianya media informasi publik
1
Adanya pusat-pusat informasi publik Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah
1 paket a Program Pengembangan ,komunikasi, informasi dan media masa 1 paket
3
Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas data secara on-line
1 paket
4
Jumlah pengunjung website pemerintah (ribu orang)
1,5
1
% paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media
100 b Program Kerjasama Informasi Bagian Komunikasi dan dengan Media Massa Telematika
1 2
jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok jumlah sarana perdagangan
3
jumlah pelaku perdagangan
15,181
4
jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP
7,638
1 2
% volume komoditas untuk keperluan ekspor Nilai ekspor (juta)
3
jumlah negara tujuan
16
4
Jumlah komoditas
12 10
2
b
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Alat Uji yang memenuhi standar Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi % Kawasan parkir yang teratur Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir % Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi)
Kantor Perhubungan
Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi
Bagian Komunikasi dan Telematika
URUSAN PERDAGANGAN a
b
Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi
Meningkatnya ekspor ke LN
c
Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor
1
Jumlah pelaku ekspor
d
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
1
Jumlah Usaha dagang kecil
2
Jumlah usha dagang menengah Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang
3
0 a Program Peningkatan Kantor Perindustrian dan Efisiensi Perdagangan Dalam Perdagangan Negeri 95
6% b Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan internasional 423289
7,502 c Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 1,203
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
100
URUSAN PERINDUSTRIAN a
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM)
1
2
3
% Industri Kecil/mikro yang mempraktekkan kaidah-2 manajemen Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri yang pernah mendapatkan pelatihan
300 a Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang pernah mengikuti magang
100
300
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
b
c
Berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Produksi yang efisien dan ramah lingkungan
1
% kandungan bahan baku lokal pada produk IKM
85
2
% IKM yang memanfaatkan Tenaga Kerja lokal
99
1
% IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP) Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna : a. Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3
2
b.Rata-rata efisiensi produksi IKM yang menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) d
Berkembangnya klaster IKM
1
1
Jumlah sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya Jenis sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya Jumlah usaha industri baru
2
Jenis Usaha industri Baru
3
Penetapan industri inti/prioritas
1
Produksi Tanaman pangan (ton)
2
e
Tumbuh dan berkembangnya IKM baru
675
90
300 b Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 3
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
243 c Program pengembangan kompetensi inti industri 5
Kantor Perindustrian dan Perdagangan
7
URUSAN PERTANIAN a
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura
- Padi - Jagung - Ketela Pohon - Ubijalar 2
3
Produktifitas tanaman pangan (ton/ha) - Padi
a Program Peningkatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pertanian Perikanan
184,45 b Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 166,892 c Program Pengembangan Agribisnis 221,2 d Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 24,102 e Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan 6,2
- Jagung
5,4
- Ketela Pohon
28
- Ubijalar
26
Produksi Hortikultura (ton) - kentang
47,202
- kubis
68,032
- bawang daun
26,544
- bawang putih
1,227
- cabe
6,042
- wortel
5,022
Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
- manggis
4
- salak
42,358
- pepaya/carica
11,659
- duku
7,511
- anthorium
9,014
- krisan
11,408
- Kapulogo
59,413
Produktifitas Hortikultura (ton/ha) - kentang - kubis
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan Rakyat
1
18,7 12,82
- bawang putih
5,63
- cabe
7,52 15,65
- manggis
2,02
- salak
0,32
- pepaya/carica
1,88
- duku
3,28
- anthorium
3
- krisan
2
Produksi Tanaman perkebunan (ton) : kopi
650
tembakau
750
Kakao
130
Kelapa
3,25
Panili
10,5
Cengkeh
18
Aren
65
Gula kelapa
2
15,67
- bawang daun
- wortel
b
306
780
Lada
16
Nilam
10
Produktifitas tanaman perkebunan(ton/ha) : kopi
0,41
Tembakau
0,75
Kakao
0,17
Kelapa
0,64
Panili Cengkeh
0,09
Aren
1,13
gula kelapa
c
Meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk Ternak
1
2,2
Lada
0,33
Nilam
0,67
Populasi (Ekor) :
a. Sapi
b. Kambing
c. Domba
e. Kerbau f. Ayam Buras
2
0,2
f Program Peningkatan Produksi Peternakan
36,096 g Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 142,742 h Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 92,224 i Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 4,11 j Program Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan 624,578 Penguatan Kelembagaan
g. Ayam Petelur
7,196
i. Sapi Perah
1,579
j. Kelinci
33,88
k. Entog
46,637
i. Puyuh
192,585
Dinas Pertanian dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
Produk ternak (ton) a. susu
1.145,22
b.telor
1.395,69
c. Daging
6.575,60
3
Tercapainya konsumsi protein hewani 49 kg/kap/th
4,91
1
Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)
6,05 a Program Pengembangan Budidaya Perikanan
URUSAN PERIKANAN a
Meningkatnya produksi ikan
b Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tata Kelola Pemerintahan
Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
1
% Jumlah Raperdes yang disetujui bersama
100 a
2
% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
100
3
4
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2. Bagian Pemerintahan
5
6 7
8
9
b
Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan
1 2
% Jumlah PKK yang aktif baik kelembagaan maupun fungsinya secara optimal
c
Berkembangnya BUMDesa
1
Jumlah Desa yang membentuk BUMDes
d
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
1
% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
e
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
% Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % desa yang menyusun profil desa % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu % Jumlah LPMD yang aktif
Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin
URUSAN PARIWISATA a Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
236
236
100 a Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat 100
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
102 a Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
50 a Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
b Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 15 a Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1
Lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Nusantara
2,9 a Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
2
Jumlah penerimaan obyekobyek wisata (Juta Rp)
350 b Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
3
Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Tenaga Kerja yang diserap di industri pariwisata
6
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH a Meningkatnya akses 1 Jumlah Koperasi yang pembiayaan bagi Koperasi mampu mengakses dan UMKM pembiayaan dari Lembaga Keuangan
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM
100
% penduduk miskin
5
b
100
1
4
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
70
2
Jumlah UMK yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
1
% usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
1. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
86,27 1126191 201
Meningkat
95 a Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
669
15 b Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2
3 4 c
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
1
2
Jumlah Koperasi aktif
3
jumlah akta pendirian koperasi Jumlah koperasi yang tutup (kolaps) Jumlah Aset Koperasi (milyar) Jumlah Aset UMKM (milyar)
4 5 6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a Meningkatnya kesetaraan 1 Indek Pembangunan Gender gender, perlindungan dan ( IPG ) kesejahteraan anak dalam pembangunan
10
0,6 100 669 c Program Peningkatan Kualitas Kantor Koperasi dan Usaha Kelembagaan Mikro Kecil dan Menengah Koperasi/UMKM
327 15 0 600 29,7
60,5 a Program Keserasian Kebijakan Badan Kependudukan, Peningkatan Kualitas Anak Keluarga berencana, &Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )
50,5 b Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
224 c Peningkatan Kualitas Hidup Badan Kependudukan, dan Perlindungan Perempuan Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4
Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
Jumlah desa mandiri pangan
2
% Ketersediaan bahan pangan utama Jumlah lumbung pangan
50 d Program Peningkatan Badan Kependudukan, Peranserta dan kesetaraan Keluarga berencana, Gender dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN a
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama
3 4 b
Meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati
1
2
Tata Kelola Pemerintahan
% usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah % usaha mikro/kecil yang gulung tikar Jumlah UMKM baru yang muncul Jumlah UMK yang memperoleh order/sub kontrak secara rutin
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tingkat skor PPH (pola harapan pangan) Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th) Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)
19 a Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 100
Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan
24 92 4,9 b Program Peningkatan Bagian Perekonomian dan pemantapan Ketahanan Pangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan 4501 pangan
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil
1 2
% kepemilikan KTP berbasis NIK % kepemilikan KK
100 a Program Penataan Administrasi Kependudukan 100
3
% kepemilikan Akta kelahiran
100
4
% penduduk yang teregistrasi
100
Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
5
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian
100
lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP,KK,Akte kelahiran) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 hari
a
2 a Program Keluarga Berencana Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan 5,62 dan Perlindungan Anak 87,25
6
7
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
1 2
b
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB
1 2 3
4
c
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan poencegahan HIV/AIDS
Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) % drop out KB % Pasangan Usia Subur (PUS) yg isterinya dibawah usia 20 tahun Jumlah Pasangan Usia Subur yg menjadi Peserta KB Baru
1
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di setiap kecamatan (unit)
2
Jumlah Pendidik Sebaya (orang) Jumlah kasus HIV/AIDS
3 d
Angka Kelahiran Total/ TFR (Total Fertility Rate) Cakupan unmetneed
1 2 3
4
5
6
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) % anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina (Kelompok) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri % Keluarga Pra KS dan KS - I
0,2
6,88 2
29,774
60 b Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
300 25 795 c Program Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga 90,25
Badan Kependudukan, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
397
265
49,08
38,66
URUSAN TRANSMIGRASI
Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
a
Peningkatan kerjasama penempatan transmigrasi
1
Kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi (lokasi) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
1
Jumlah kegiatan produktif kepemudaan
2
Jumlah organisasi kepemudaan
1
% Cabang olah raga yang berprestasi
1
Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI
b
Meningkatnya prestasi olah raga
4 a Program Fasilitasi penempatan transmigrasi
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 a Program Pembinaan Pemuda Dinas Pendidikan, dan Olah Raga Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga 142 b Program Peningkatan peran Dinas Pendidikan, serta kepemudaan Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga 50 a Program Pembinaan dan Dinas Pendidikan, Pemasyarakatan olahraga Kebuadayaan, Pemuda dan Olahraga
URUSAN KEBUDAYAAN a
Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya
2 b
Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya
1
10 a 6 15
Program Pengembangan Nilai 1. Kantor Pariwisata, Seni seni dan Budaya dan Ekonomi Kreatif 2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
seni dan Budaya
c
Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya
2
Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan
25
3
Jumlah sarana seni budaya
1
1
Jumlah warisan budaya yg ditetapkan dan dikelola secara terpadu Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan
1
3
Jumlah Cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
15
1
Kualitas / kelas air
2
% kelestarian sumber air
100
3
% peningkatan debit sumber air peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi % peenurunan luasan lahan terdegradasi (scara fisik dan kimia) % menurunnya kasus kebakaran hutan Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan Jumlah rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang diterbitkan jumlah DELH dan DPLH yang harus diterbitkan Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup
100
2
Infrastruktur dan Lingkungan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a Meningkatnya kualitas dan kuantitas air
4
5
b
meningkatnya kualitas udara ambien
1
2
c
meningkatnya kualitas lahan
1
2 d
Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3
1
2
3 e
pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
1
2 3
% kasus lingkungan hidup yang tertangani Nilai Adipura
dan Ekonomi Kreatif 2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1
1 a Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
750
50
50
50
10 a Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 10
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
100 a Program peningkatan kualitas Dinas Lingkungan Hidup dan akses informasi SDA dan dan Kehutanan LH 30
30 100 a Program pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 100
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
76
f
meningkatnya peran serta dunia usaha dlm mewujudkan pembangunan berkelanjutan
1
Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan
g
Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
1
Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang kesehatan
ada a Program pengendalian dampak perubahan iklim
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2
Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang pertanian % peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)
ada
2. Bappeda
Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi
3
3
4 URUSAN KEHUTANAN
6 a Program Pengembangan jasa Dinas Lingkungan Hidup lingkungan di kawasandan Kehutanan kawasan konservasi
60
3. Dinas Pertanian dan Perikanan
a
Berkurangnya lahan kritis
1
Luas lahan kritis (Ha)
2
% bahaya kebakaran hutan
3
% luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis
31.140,93 a Program Rehabilitasi hutan dan lahan 0
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5,25 b Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
1
% dusun berlistrik
2
% rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi) Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan
3
100 a Program Pembinaan dan Pengambangan Bidang 100 Ketenaga Listrikan 109%
1. Bappeda 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 Dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual serta kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2016 adalah target pencapaian 6 (enam) prioritas, yaitu : 1. Penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana; 2. Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta pencapaian sustainable development goals (SDGs). 3. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema OVOP/ODOP, pertanian terpadu dan IKM terintegrasi. 4. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal (length of stay) wisatawan di Wonosobo. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada aspek khusus menyangkut SDM usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan e-government bagi layanan publik terutama di kecamatan Dalam pelaksanaannya, keenam prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Prioritas. Program dan kegiatan prioritas yaitu program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan menjadi prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung capaian program pembangunan daerah beserta sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi: 1. Program Prioritas I, yaitu merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Bupati. 2. Program Prioritas II, yaitu merupakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran staregis pembangunan daerah Tahun 2016 yang berdasarkan pada pemecahan permasalahan yang ada melalui pemanfaatan potensi yang tersedia. 3. Program Prioritas III, yaitu merupakan prioritas program dan kegiatan SKPD yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi setiap SKPD. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. 2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. 3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. 4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. 5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut
125
untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Sedangkan secara umum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2016 tersebut, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dibagi menurut prioritas dan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 seperti yang dirumuskan pada tabel 5.1 berikut :
126
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
1
2 3 JUMLAH TOTAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN I. BIDANG SOSIAL BUDAYA A DINAS KESEHATAN 1 URUSAN KESEHATAN a Program Upaya Kesehatan Masyarakat 30 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kab. Wonosobo kesehatan dasar
B
RSUD SETJONEGORO
2
URUSAN KESEHATAN
Jenis Dana
12 14 246.075.336.191 33.030.336.191 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 DBHCHT, DAK, BANPROV, TP
15.000.000.000 15.000.000.000
c Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
Keterangan
15.000.000.000
RSUD KRT. Setjonegoro
10.000.000.000
127
Catatan Penting (Prioritas) 15
SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
RSUD KRT. Setjonegoro RSUD KRT. Setjonegoro RSUD KRT. Setjonegoro RSUD KRT. Setjonegoro
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
C 1
RSUD KRT. Setjonegoro
SKPD Penanggung Jawab
Catatan Penting (Prioritas)
Jenis Dana
5.000.000.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA URUSAN PENDIDIKAN a Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD
Keterangan
RSUD KRT. Setjonegoro
13.030.336.191 12.980.336.191 1.591.250.000 125.000.000
TK N PEMBINA SELOMERTO
APBD Provinsi
3 Pengadaaan APE PAUD
TK N PEMBINA SELOMERTO
10.000.000
APBD Provinsi
4 Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan
TK N PEMBINA SELOMERTO
100.000.000
APBD Provinsi
128
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
5 Pengembangan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
PAUD Terpadu Kalikajar Kec.Kalikajar
6 Penyelenggara Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
400.000.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
20.000.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
7 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
20.000.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
8 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holitik Integratif
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
50.000.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
129
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
9 Penguatan Organisasi Mitra PAUD
Keterangan
SKPD Penanggung Jawab
Catatan Penting (Prioritas)
Jenis Dana
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
50.000.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
10 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi PAUD
PAUD SKB WONOSOBO, TK N PEMBINA WONOSOBO
20.000.000
APBD Provinsi
11 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
Kabupaten Wonosobo
796.250.000
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
b
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2.981.886.191
130
-
-
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
1 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
Keterangan
SD N 2 MLIPAK WONOSOBO ,SD N 3 JARAKSARI WONOSOBO,SD N 1 TEGESWETAN KEPIL ,SD N 2 GONDOWULAN KEPIL ,SD N 1 GARUNGLOR,SD N GUMIWANG, SD N 1 DERODUWUR MOJOTENGAH, SD N SLUKATAN,SD N 5 SAPURAN, SD N 1 PAGEREJO KERTEK
Jenis Dana
400.000.000 APBD Provinsi
131
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
2 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
SMP N 2 KALIBAWANG SMP N 3 KALIKAJAR SMP N 3 KALIWIRO SMP N 2 KEPIL SMP N 1 SAPURAN SMP N 5 WADASLINTANG SMP N 2 KERTEK SMP N 3 KERTEK
360.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB
SD N 2 SIWURAN GARUNG SD N 2 BOWONGSO KALIKAJAR SD N 1 SIGEDANG SD N 1 PAGEREJO SD N 2 RIMPAK SD N 2 PLUNJARAN SD N 1 BINANGUN SD N SAMBEK
960.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
132
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
4 Pengadaan Buku perpustakaan SD/SDLB
SD N 2 SIWURAN GARUNG SD N 2 BOWONGSO KALIKAJAR SD N 1 SIGEDANG SD N 1 PAGEREJO SD N 2 RIMPAK SD N 2 PLUNJARAN SD N 1 BINANGUN SD N SAMBEK
80.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
5 Pengadaan Buku perpustakaan SD/SDLB
SD N 2 SIWURAN GARUNG SD N 2 BOWONGSO KALIKAJAR SD N 1 SIGEDANG SD N 1 PAGEREJO SD N 2 RIMPAK SD N 2 PLUNJARAN SD N 1 BINANGUN SD N SAMBEK
80.000.001 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
133
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
6 TPK Kurikulum SD dan SMP
Kabupaten Wonosobo
50.000.000 APBD Provinsi
7 Penyelenggaraan MBS SD
Kabupaten Wonosobo
250.000.000 APBD Provinsi
8 Penyelenggaraan MBS SMP
Kabupaten Wonosobo
250.000.000 APBD Provinsi
9 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SD
SD 4 Wonosobo, SD Burat Kepil, SD Rogojati, SD Kuripan
200.000.000 APBD Provinsi
10 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SMP
SMP 3 Wonosobo, SMP 1 Leksono
100.000.000 APBD Provinsi
11 Penyelenggaraan Kantin Sehat
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
50.000.000 APBD Provinsi
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
12 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah SD N 1 SIGEDANG , SD N (PMTAS) PURWOJIWO
86.400.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
134
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
13 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI
SD/SDLB/MI se Kabupaten Wonosobo
3.054.240 APBD Provinsi
14 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs
SMP/SMPLB/MTs se Kabupaten Wonosobo
1.951.950 APBD Provinsi
15 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
PKBM Penyelenggara Paket A
50.000.000 APBD Provinsi
16 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
PKBM Penyelenggara Paket B
45.000.000 APBD Provinsi
135
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
17 Peningkatan sarana Prasarana Sanitasi SD/SMP
Keterangan
SMP N 2 GARUNG , SMP N 3 GARUNG ,SMP N 4 SATAP KALIBAWANG, SMP N 5 SATAP KALIBAWANG, SMP N 2 KALIKAJAR ,SMP N 3 KALIKAJAR ,SMP N 1 KALIWIRO,SMP N 2 KALIWIRO ,SMP N 3 KALIWIRO,SMP N 1 KEJAJAR, SMP N 1 SELOMERTO, SMP N 2 SELOMERTO,SMP N 2 LEKSONO, SMP N 3 LEKSONO,SMP N 1 SUKOHARJO , SMP N 4 KERTEK , SMP N 2 KERTEK, SMP N 1 MOJOTENGAH, SMP N 2 WONOSOBO,SMP N 3WONOSOBO, ,SD N 1 MARON, SD N 1 MLANDI,SD N 1 KEDALON,SD N 1 WONOSARI,SD N 1 MERGOLANGU, SD N 2 KALIBAWANG,SD N 1
Jenis Dana
480.000 APBD Provinsi
136
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
18 Wisata Edukasi
c Program Pendidikan Menengah 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sekolah Pendidikan Menengah
4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK
Keterangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
Jenis Dana
SKPD Penanggung Jawab
Catatan Penting (Prioritas)
15.000.000 APBD Provinsi
4.804.500.000 80.000.000 APBD Provinsi
SMA Negeri 1 Kaliwiro SMA 1 Selomerto SMA 1 Kertek SMA 1 Watumalang SMK 1 Kepil SMK 1 Wadaslintang SMK 1 Kalibawang SMK 2 (Kls Jauh Kalikajar)
SMK 1 Wadaslintang SMK 1 KALIBAWANG SMK 2 WONOSOBO (kls jauh Kalikajar)
720.000.000 APBD Provinsi
137
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
5 Rehab Gedung SMA/SMK
Keterangan
SMK 1 Sapuran SMK 2 Wonosobo SMA 1 Kaliwiro SMA 1 Mojotengah
Jenis Dana
240.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
6 Pengadaan Alat Bengkel SMK.
SMK 1 Wadaslintang SMK 1 Kalibawang SMK 2 (Kls Jauh Kalikajar)
150.000.000 APBD Provinsi
7 Pengadaan Alat Multimedia SMA
SMA Negeri 1 Mojotengah, SMA negeri 1 Wadaslintang SMA Negeri 1 Kertek
150.000.000 APBD Provinsi
138
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
8 Pengadaan Alat Multimedia SMK
SMK 1 Kepil, SMK 1 Kalibawang
100.000.000 APBD Provinsi
9 Fasilitasi Penelitian IPA/IPS SMA
SMA N 1 Wonosobo SMA N 2 Wonosobo SMA N 1 Mojotengah SMA N 1 Sapuran SMA N 1 Kertek
125.000.000 APBD Provinsi
10 Pengembangan Tempat Uji Kompetensi
, SMK 2 Wonosobo
500.000.000 APBD Provinsi
11 Fasilitasi Busines Center
SMK N 1 Sukoharjo SMK N 1 Kepil SMK N 1 Wadaslintang
600.000.000 APBD Provinsi
139
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
12 Fasilitasi Career Center
SMK N 2 Wnsb Kl.jauh SMK N 1 Kalibawang SMK N 1 Sapuran SMK N 1 Sukoharjo
200.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
13 Fasilitasi Pengembangan BKK
SMK N 1 Kepil SMK N 1 Wadaslintang SMK N 1 Kalibawang SMK N 2 Wnsn Kl. Jauh
200.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
14 Fasilitasi Kelas Industri
SMK 1 Wonosobo, SMK 2 Wonosobo, SMK 2 (Kls Jauh Kalikajar), SMK 1 Sukoharjo, SMK 1 Sapuran, SMK 1 Kepil, SMK 1 Wadaslintang, SMK 1 Kalibawang
400.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
140
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
15 Fasilitasi Tamatan SMK
SMK N 2 Wonosobo SMK N 1 Sapuran SMK N 1 Kepil SMK N 1 Sukoharjo
100.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
16 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
PKBM penyelenggara Paket
109.500.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
17 Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu
500 Siswa
500.000.000 APBD Provinsi
18 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
SMA 1 Mojotengah
50.000.000 APBD Provinsi
19 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
SMA Negeri 1 Sapuran, SMA Negeri 1 Kaliwiro SMA Negeri 1 Kertek SMA Negeri 1 Selomerto
80.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
141
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
20 Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK
SMK N 2 Wnsb Kl. Jauh SMK N 1 Wadaslintang SMK N 1 Kalibawang SMK N 1 Wadaslintang
21 Pengembangan Mutu SMA
23 Pengembangan Mutu SMK
SKPD Penanggung Jawab
Catatan Penting (Prioritas)
Jenis Dana
400.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
SMA Negeri 1 Mojotengah
50.000.000 APBD Provinsi
SMK 2 Wonosobo
50.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
d Program Pendidikan Non Formal
601.600.000
142
-
-
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
1 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)
Desa.Ropoh Kec. Kepil Ds. Patakbanteng Kec. Kejajar Ds. Depok Kec. Kalibawang Ds. Grugu Kec. Kaliwiro Ds. Tlogo Kec. Sukoharjo
50.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2 Penguatan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi
Ds. Semayu Kec. Selomerto Ds. Sojokerto Kec. Leksono Ds. Surengede Kec. Kertek Desa Rimpak Kec. Sapuran Ds. Sendangsari Kec. Garung
50.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
143
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
3 Penguatan Manajemen Desa Vokasi
Ds. Karangduwur Kec. Kalikajar Ds. Keberengan Kec. Mojotengah Ds. Karangduwur Kec. Kalikajar Ds. Surengede Kec. Kertek
60.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
4 Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat
TBM Bina Insan Nusantara BM Sri Kandi Kec. Mojotengah
50.000.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
5 Fasilitasi Keaksaraan Dasar
Ds. Jolontoro Ds. Pacekalan Ds. Purwojiwo Ds. Bawongso Ds. Kuripan Ds. Gondang Ds. Timbang Ds. Jonggolsari Ds. Erorejo Ds. Ropoh
93.600.000 APBD Provinsi
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
144
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
6 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Keterangan
2 PKBM
Jenis Dana
50.000.000 APBD Provinsi
7 Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) 3 LKP
75.000.000 APBD Provinsi
8 Keaksaraan Lanjutan
Ds. Pulosaren Ds. Pesodongan Ds. Ngasinan Ds. Sigedang Ds. Tieng Ds. Kalibeber Ds. Andongsili Ds. Sariyoso Ds. Sinduangung
63.000.000 APBD Provinsi
9 Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
10.000.000 APBD Provinsi
145
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
10 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka
Keterangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Jenis Dana
100.000.000 APBD Provinsi
11 Pelatihan keterampilan kompetensi
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
e Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal Kabupaten Wonosobo
2.356.100.000 525.000.000 APBD Provinsi
2 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD
Kabupaten Wonosobo
175.000.000 APBD Provinsi
3 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal
Kabupaten Wonosobo
1.556.100.000 APBD Provinsi
146
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
f
Keterangan
4 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
Kabupaten Wonosobo
30.000.000
5 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi
Kabupaten Wonosobo
25.000.000
6 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
Kabupaten Wonosobo
45.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Fasilitasi Penyelenggaraan US, UN dan UNPK
545.000.000 400.000.000
2 Manajemen Pendataan Pendidikan
110.000.000
3 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan
35.000.000
147
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
g Program Pendidikan Berkelanjutan 1 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan
4
Kabupaten Wonosobo
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
50.000.000 50.000.000 50.000.000
II. BIDANG EKONOMI
Dinas Pendidikan,
100.000.000
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN URUSAN PERTANIAN c Program Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan 1 Prima Tani Kabupaten Wonosobo
III. BIDANG FISIK SARANA DAN PRASARANA A. DINAS BINA MARGA DAN SUMBERDAYA AIR 1 URUSAN PEKERJAAN UMUM
Jenis Dana
100.000.000 100.000.000
a Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 Pengarusutamaan Gender
E 1
Keterangan
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
208.950.000.000 115.500.000.000 115.500.000.000
c Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
44.000.000.000
148
BAN PROV
Dinas pertanian dan perikanan
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Dinas Bina Marga dan Sumberdaya
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
1 Peningkatan Jalan
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
40.500.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas Jalan Wonosroyo - Binangun
Watumalang
5.000.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas jalan Mutisari-Sikunang (lewat Campursari)
Kejajar
7.000.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas jalan Panerusan - Batas kab. Purworejo
5.000.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas Kesenang - Pagerrejo
7.000.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas Jalan Boto - Pacarmulyo
Leksono
5.000.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Peningkatan Ruas Jalan Candiyasan - Keseneng
Kertek/Mojotengah
8.500.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
149
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
Peningkatan Ruas Jalan Gambaran - Lamuk
Kaliwiro
2 Penggantian Jembatan
Peningkatan Jembatan Medono
Kaliwiro
B. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 1 URUSAN PEKERJAAN UMUM e Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2 Pembangunan Gullyplug kec. Wadaslintang, Kec. Kaliwiro, Kec. Garung,Sapuran f
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Keterangan
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
3.500.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
3.500.000.000
Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
4.000.000.000 4.000.000.000
h Program Pengembangan Infrastruktur Perdagangan 1 Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Wonosobo
67.000.000.000 57.000.000.000
150
Catatan Penting (Prioritas)
3.000.000.000
72.000.000.000 71.500.000.000 500.000.000 500.000.000
Kec. wonosobo, Kec. Kertek, Kec. Selomerto, Kec. Garung
Jenis Dana
SKPD Penanggung Jawab
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
5
Pembangunan Pasar Lancar dan Kumejing
2.000.000.000
Pembangunan Pasar Panggotan
2.000.000.000
Pembangunan pasar Gondang
2.000.000.000
Pembangunan Pasar Panggotan
2.000.000.000
Pembangunan Pasar Randusari
2.000.000.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
500.000.000
a Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8 Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Kec. Selomerto
C 1
Keterangan
500.000.000 500.000.000
KANTOR PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN
14.600.000.000 14.600.000.000
151
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
a Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 16 Revitalisasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
2.300.000.000 2.000.000.000
17 Peningkatan dan Penataan LPJU Solarsell Kab. Wonosobo
b Program sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan dan Rehabilitasi (aspal,taman&drainase) Mandala Wisata dan Teminal Mendolo
Keterangan
Kantor Perhubungan Kantor Perhubungan
300.000.000
12.300.000.000 2.500.000.000 APBD KAB
Mandala Wisata
2 Penataan saluran Drainase Terminal Mendolo
SKPD Penanggung Jawab
Prioritas
Kantor Perhubungan
Kantor Perhubungan 500.000.000
3 Penataan Ruang parkir jalan pasukan Ronggolawe Wonosobo
300.000.000
4 Penataan Ruang Parkir Jalan Veteran Wonosobo
5 Penataan Ruang Parkir jalan kawasan Pasar sapuran Wonosobo
152
Kantor Perhubungan
300.000.000
Kantor Perhubungan
200.000.000
Kantor Perhubungan
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
6 Peningkatan dan Penataan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Wonosobo (Apill)
SKPD Penanggung Jawab Kantor Perhubungan
2.000.000.000
7 Pembangunan gedung/ Ruang Parkir jalan Resimen 18 Wonosobo
2.000.000.000
Kantor Perhubungan
2.000.000.000
Kantor Perhubungan
8 Revitalisasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor
9 Pembangunan dan Rehabilitasi (aspal dan Taman) Terminal Sawangan
E 1
Terminal Sawangan
2.500.000.000 APBD KAB
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. WONOSOBO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP b Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 1 konservasi di daerah tangkapan air Kab.Wonosobo
6.850.000.000 6.850.000.000 5.850.000.000 100.000.000
153
APBD KAB APBD PROV DAK
Prioritas
Kantor Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
f
Keterangan
4.000.000.000
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
2 Pembangunan Arboretrum
Kab.Wonosobo
3 Konservasi lahan kritis sekitar waduk Wads-lintang dan DAS Luk Ulo
Kec.Wadaslintang
4 Pembangunan sumur resapan
Kab. Wonosobo
1.000.000.000
DAK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo
Program pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 6 Pembangunan gedung Bank Sampah Kab. Wonosobo
1.000.000.000 1.000.000.000
APBD PROV
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo
IV. BIDANG PEMERINTAHAN A BAPPEDA 1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN d Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
APBD KAB APBD PROV DAK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo
750.000.000 APBD KAB APBD PROV DAK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo
995.000.000 335.000.000 235.000.000 150.000.000
154
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab
4 Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)
Kab Wsb
50.000.000
BAPPEDA
6 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah)
Kab Wsb
50.000.000
BAPPEDA
Kab Wsb
50.000.000
BAPPEDA
Kabupaten Wonosobo
85.000.000 85.000.000
BAPPEDA
11 Fasilitasi GAKY (gangguan akibat kekurangan yodium)
e Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 Fasilitasi Kegiatan FEDEP
2
Keterangan
URUSAN STATISTIK a Program Pengembangan Data/informasi/statistik
100.000.000 100.000.000
155
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
3 Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo Th. 2016
B
Keterangan
Kab. Wonosobo
100.000.000
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA
660.000.000
2
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA b Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan ### Bantuan pemberian Makanan Tambahan Anak 1 desa Sekolah (PMTAS)
540.000.000 210.000.000 120.000.000
### Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
1 pokmas
10.000.000
### Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
2 desa
60.000.000
156
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Lokasi APBD Prov
### Fasilitasi pelestarian sumber daya alam
4
E 1
1 desa
20.000.000
c Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Fasilitasi TMMD Desa Binangun dan Desa Gumelar
330.000.000 330.000.000
URUSAN PERDAGANGAN a Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar desa 10 desa
120.000.000 120.000.000
2 Bantuan pasar desa
Keterangan Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Desa Blederan, Mojotengah, Desa Dempel Kalibawang, Desa Gondang Watumalang
120.000.000
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN URUSAN PERTANIAN a Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
157
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Pagu Indikatif NO
Prioritas/ SKPD/Urusan/ dan Program/Kegiatan
Keterangan
Lokasi APBD Prov
1 Pertanian Terpadu
3.000.000.000
158
Jenis Dana
Catatan Penting (Prioritas)
SKPD Penanggung Jawab Dinas pertanian dan perikanan
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk disepakati bersama antara segenap komponen Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan : 1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kerja Tahun 2016 dengan mendasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2016. 5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 ke dalam rencana kerja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2016 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2016. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BUPATI WONOSOBO,
H. A. KHOLIQ ARIF
393
