SALINAN
BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
Mengingat
BUPATI WONOSOBO, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Wonosobo; : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN WONOSOBO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. 8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Wonosobo. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 3 Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang, dibagi kedalam bidang tugas yang terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Fisik Prasarana;
c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial.
BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas : a. penelaahan/pengkajian permasalahan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik dari berbagai sumber; b. penyusunan dan pemberian masukan kebijakan kepada Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat; d. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat, antara lain menyangkut permasalahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pertanahan, pemerintahan desa, hukum, fungsi pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kearsipan, perpustakaan, kesatuan bangsa dan politik, administrasi kependudukan, satuan polisi pamong praja, komunikasi dan informatika, organisasi, kepegawaian, keuangan, umum kerumahtanggaan, pendapatan daerah, dan pengawasan daerah, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Daerah dalam tata kelola pemerintahan Daerah yang baik. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi : a. pengolahan dan penelaahan data dan informasi bagi pertimbangan dan masukan bagi kebijakan, identifikasi dan pemecahan permasalahan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; b. pengamatan implementasi kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan mengenai hasil, dampak, dan rekomendasi kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; c. penelaahan dan pemberian masukan bagi penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; d. pengelolaan pengaduan masyarakat dan koordinasi tindak lanjut penyelesaiannya di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; e. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara langsung kepada Bupati, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, secara lisan maupun tertulis; g. pelaksanaan tugas-tugas sesuai bidang tugasnya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya. Pasal 6 Staf Ahli Bupati Bidang Fisik Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas : a. penelaahan/pengkajian permasalahan di bidang fisik dan sarana prasarana dari berbagai sumber; b. penyusunan dan pemberian masukan kebijakan kepada Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat; d. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat, antara lain menyangkut permasalahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, kebersihan, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana daerah, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta program/kegiatan fisik prasarana kecamatan dan kelurahan/desa, serta evaluasi pelaksanaan/penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Umum Tata Ruang Kota, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Daerah dalam tata kelola pemerintahan Daerah yang baik. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi : a. pengolahan dan penelaahan data dan informasi bagi pertimbangan dan masukan bagi kebijakan, identifikasi dan pemecahan permasalahan di Bidang Fisik Prasarana; b. pengamatan implementasi kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan mengenai hasil, dampak, dan rekomendasi kebijakan di Bidang Fisik Prasarana; c. penelaahan dan pemberian masukan bagi penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah di Bidang Fisik Prasarana; d. pengelolaan pengaduan masyarakat dan koordinasi tindak lanjut penyelesaiannya di Bidang Fisik Prasarana; e. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bidang Bidang Fisik Prasarana; f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara langsung kepada Bupati, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, secara lisan maupun tertulis; g. pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya. Pasal 8 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas : a. penelaahan/pengkajian permasalahan di Bidang Sosial dan Ekonomi dari berbagai sumber; b. penyusunan dan pemberian masukan kebijakan kepada Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat; d. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat, antara lain menyangkut permasalahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Rumah Sakit Umum Daerah, sosial, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, serta bidang pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata dan kebudayaan, perekonomian rakyat, investasi daerah, ketahanan pangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Daerah dalam tata kelola pemerintahan Daerah yang baik.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi : a. pengolahan dan penelaahan data dan informasi bagi pertimbangan dan masukan bagi kebijakan, identifikasi dan pemecahan permasalahan di Bidang Sosial dan Ekonomi; b. pengamatan implementasi kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan mengenai hasil, dampak, dan rekomendasi kebijakan di Bidang Sosial dan Ekonomi; c. penelaahan dan pemberian masukan bagi penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah di Bidang Sosial dan Ekonomi; d. pengelolaan pengaduan masyarakat dan koordinasi tindak lanjut penyelesaiannya di Bidang Sosial dan Ekonomi; e. pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bidang Bidang Sosial dan Ekonomi; f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara langsung kepada Bupati, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, secara lisan maupun tertulis; g. pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya.
BAB IV JABATAN Pasal 10 Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
BAB V TATA KERJA Pasal 11 (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (2) Dalam hal perencanaan pembangunan Daerah, Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Dalam hal perumusan kebijakan Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah. (4) Dalam hal implementasi kebijakan Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 21 Desember 2016 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd EKO SUTRISNO WIBOWO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 58 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO
FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19600211 198907 1 002
