BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 BUPATI KUDUS,

1

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 BUPATI KUDUS, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-26.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2005 (Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

tentang Rencana Nasional Tahun Indonesia Tahun Negara Republik

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

-316. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentag Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);

4

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah Bupati Kudus.

-43. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013. (2) RKPD Tahun 2013 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013. Pasal 3 RKPD Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

5

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 24 Mei 2012 BUPATI KUDUS,

Diundangkan di Kudus pada tanggal 25 Mei 2012

MUSTHOFA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

PRAMONO BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 10

6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sebagai suatu siklus perencanaan yang berkelanjutan (sustainable), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012. Penyusunan RKPD Tahun 2013 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Proses penyusunan RKPD Tahun 2013 diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2012 yang berpedoman pada Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2011 Nomor 050/23318, perihal : Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2012. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan partisipatif. Hasil Musrenbang menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2013, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD Tahun 2013 menjadi dasar perumusan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2013, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas Bupati bersama DPRD untuk disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2013 disusun mendasarkan pada : a. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7

f.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013. 1.3 Hubungan Antar Dokumen

8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran/tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dipakai sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD yang disusun mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Rancangan Renja SKPD setelah disahkan dengan Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala SKPD menjadi Renja SKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA SKPD yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD. Hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

9

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra KL

Renja - KL Pedoman

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

Pedoman

RPJM Nasional

Diperhatikan

RPJP Daerah

Pedoman

Pemerintah Pusat

Diacu

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP

Diacu dan diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan

RKP Daerah

Rencana awal diacu

Pedoman

Renstra SKPD

Persetujuan Antara KD & DPRD

Pedoman

sejalan

KUA PPAS

Pemerintah Daerah

Renja SKPD

Dipedomani

Acuan

RAPBD

APBD

Bahan penyusunan

RKA SKPD yang telah sesuai KUA PPAS

1.4 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis dalam suatu alur mekanisme perencanaan. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab. 1.5

Maksud dan Tujuan

10

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan potensi dan kecenderungan daerah dari aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayananan umum, dan aspek daya saing daerah. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2.3 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Merupakan kompilasi identifikasi hasil reses DPRD . 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2011 dan tahun 2012, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013 dan 2014. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mengemukakan Visi dan Misi serta sasaran pembangunan daerah yang merupakan sasaran pembangunan lima tahunan. 4.2 Prioritas Pembangunan Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban permasalahan pada tahun rencana.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

11

BAB VI

Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). PENUTUP

1.5

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD ini adalah : a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2008 - 2013 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya. b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah (kecamatan), antar kewenangan urusan pembangunan dan antar SKPD. c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada dalam rangka pembangunan daerah. d. Menyelaraskan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan daerah terutama yang didanai dari Urusan Bersama/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten dan bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintahan desa. Sedangkan tujuan disusunnya RKPD ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

12

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Letak Geografis Wilayah Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 0648’37’’ - 0651’55’’ Lintang Selatan dan 11047’42’’ - 11053’05’’ Bujur Timur. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati. Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Sebelah Timur : Kabupaten Pati. 2.1.1.2 Topografi dan Kelerengan Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kudus memiliki kelerengan yang bervariasi, yaitu: 1. Kelerengan 0 – 8 % Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae. 2. Kelerengan 8 – 15 % Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. 3. Kelerengan 15 – 25 % Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur. 4. Kelerengan 25 – 45 % Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo. 5. Kelerengan > 45 % Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

13

2.1.1.3 Geologi dan Jenis Tanah Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya : 1. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 2. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 3. Jenis tanah latosol merah , penyebarannya meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 4. Jenis tanah planosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo. 5. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 6. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 7. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu. 8. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan Kecamatan Kaliwungu 2.1.1.4 Hidrologi Berdasarkan atas jumlah, mutu dan kemudahan untuk mendapatkan air tanahnya, di Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu : 1. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan tinggi pada Akuifer Dalam. 2. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam. 3. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan sedang pada Akuifer Dalam. 4. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam. 5. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan rendah pada Akuifer Dalam. 6. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam 2.1.1.5 Klimatologi Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober – Mei dan bulan kering terjadi antara Juni – September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus berkisar antara 2.000 – 3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500 – 5.000 mm/tahun. Temperatur tertinggi berkisar pada 30,50 C dan terendah berkisar pada 19,60 C dengan temperatur rata-rata 280 C. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 74 %. Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 69 % - 78,5 %, angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum mencapai 50 km/jam.

14

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kudus sebagai berikut : 1) Kawasan Pertanian, meliputi : a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : Kecamatan Undaan, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Kaliwungu. b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : sebagian Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. c. Kawasan Perkebunan Rakyat : sebagian Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. d. Kawasan Hutan Produksi : Kecamatan Jekulo yang meliputi Desa Tanjungrejo, Desa Klaling, Desa Terban dan Desa Gondoharum dan Kecamatan Undaan yang meliputi Desa Wonosoco. e. Kawasan Peternakan dan Perikanan : tersebar di semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Kota. 2) Kawasan Non Pertanian, meliputi : a. Kawasan Permukiman : tersebar di semua wilayah Kecamatan dengan penekanan di Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan tetap menghindari pemakaian tanah pertanian subur dan/atau beririgasi teknis b. Kawasan Pertambangan : Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari, Kecamatan Dawe c. Kawasan Peruntukan Industri meliputi : i. Desa Pladen, Desa Terban dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo dan Desa Kaliwungu, Desa Papringan dan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu untuk industri polutan. ii. Desa Gondangmanis dan Desa Bacin Kecamatan Bae, Desa Jati Wetan dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati, Desa Gondosari, Desa Besito dan Desa Karangmalang di Kecamatan Gebog, Desa Kesambi Kecamatan Mejobo untuk industri non polutan. iii. Industri eksisting di luar kawasan peruntukan industri dapat mengadakan pengembangan/perluasan dengan ketentuan merupakan industri non polutan dan tidak menggunakan tanah pertanian subur dan atau beririgasi teknis. iv. Industri kecil dapat dikembangkan di seluruh wilayah, sepanjang tidak mengganggu lingkungan dan fungsi utama kawasan tersebut. d. Kawasan Pariwisata : kawasan sekitar Makam Sunan Muria Desa Colo Kecamatan Dawe, kawasan sekitar Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus Desa Kauman Kecamatan Kota, Taman Krida Wisata Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota, Museum Kretek dan Tugu Identitas di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati.

15

3) Kawasan Campuran Kawasan Campuran adalah kawasan yang merupakan wadah bagi berbagai kegiatan pembangunan yang satu sama lain tidak saling merugikan, meliputi permukiman, perkantoran, perdagangan, jasa, pergudangan, garasi, industri non polutan. Adapun kawasannya meliputi : Jalan By Pass (Jalan Lingkar Tenggara), Jalan Lingkar R.Agil Kusumadya - Mijen, Jalan Lingkar Mijen - Peganjaran, Peganjaran - UMK, UMK - Ngembalrejo dan Jalan Ngembalrejo - Jekulo dengan radius 500 meter dari As jalan, Sepanjang Jalan Kota Kudus - Kaliwungu, dan sepanjang Jalan Kota Kudus - Ngembalrejo, serta sepanjang Jalan Kota Kudus - Panjang. 2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana Kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap terjadinya bencana alam, terdiri dari 2 (dua) jenis : a. Bencana alam tanah longsor : Kecamatan Gebog yang meliputi Desa Rahtawu, Desa Menawan dan Kecamatan Jekulo yang meliputi Desa Terban. b. Bencana alam banjir : Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan. Dengan mempertimbangkan faktor geologi, hidrologi, kelerengan dan tata guna lahan, maka Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut : a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah di jumpai di lereng-lereng sungai karena adanya gerusan aliran sungai, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai > 50 %, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 2.1.1.8 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2011 tercatat sebesar 769.904 jiwa, terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki (49,62%) dan 387.883 jiwa perempuan (50,38%).. Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 0,98% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua kecamatan (kecuali Kecamatan Gebog dan Dawe).

16

Tabel 2.1. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per 16Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2011 Laki-laki ( jiwa )

Perempuan ( jiwa )

Jumlah ( jiwa )

Sex Ratio ( persen )

01. Kaliwungu

45.168

45.674

90.842

0,99

02. Kota

44.502

47.618

92.142

0,93

03. Jati

47.936

50,026

97.962

0,96

04. Undaan

34.669

34.801

69.470

0,99

05. Mejobo

34.604

34.953

69.557

0,99

06. Jekulo

49.174

49.389

98.563

0,99

07. Bae

31.021

31.373

62.394

0,99

08. Gebog

47.148

46.988

94.136

1,00

09. Dawe

47,414

47,424

94.383

1,00

JUMLAH

381.635

388.247

769.904

0,98

Kecamatan

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2008 - 2011) sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2. menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2011 tercatat sebesar 1.811 jiwa per Km2. Disisi lain persebaran penduduk masih belum merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat dan Kecamatan Undaan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 Tahun

Luas daerah

Penduduk (Jiwa)

2008 2009 2010 2011

425,16 425,16 425,16 425,16

752.921 759.249 764.606 769.904

Kepadatan Penduduk (jiwa per Km2) 1.771 1.786 1.798 1.811


Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.3 menggambarkan komposisi dan peningkatan kapasitas penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011

17

Dilihat dari Tingkat Pendidikan Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah Tidak / Belum Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi / Sarjana

2008

2009

2010

2011*

50.609 97.414 211.636 116.063 115.756 22.022

39.656 99.046 203.351 125.092 124.040 27.468

43.394

42.424

91.393

93.223

195.358

186.035

130.531

133.750

125.771

127.471

36.559

42.742

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Kudus Keterangan : * Angka sementara

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan menunjukkan potensi dan komposisi penduduk yang akan mempengaruhi kapasitas penduduk dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya. Kecenderungan dalam empat tahun terakhir 2008-2011 dapat diketahui bahwa penduduk yang tidak sekolah, tidak/belum tamat SD kencenderungannya menurun, sedangkan tamat SMP, SMA dan Akademi/PT kecenderungannya meningkat. Penduduk yang tidak sekolah adalah penduduk usia 10 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Penduduk yang tidak/belum tamat SD adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak tamat SD dan masih sekolah SD. Penduduk yang tamat SD adalah Penduduk telah tamat SD/sederajad baik yang melanjutkan pendidikan maupun tidak. Penduduk yang tamat SLTP adalah Penduduk yang telah tamat SLPT/sederajad baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak. Penduduk tamat SLTA adalah penduduk yang telah tamat SLTA/sederajad baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak. Jumlah penduduk tamat SD merupakan jumlah terbanyak, yang diikuti jumlah penduduk tamat SMP dan SMA. Tabel di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir banyak penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Secara umum pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun mendapat respon positif dari masyarakat, namun kecenderungan yang patut dicermati adalah komposisi penduduk yang telah tamat SMP dan SMA, meskipun meningkat namun proporsi tamat SMA hanya 75 % dari tamat SMP. Dengan demikian terdapat 25 % lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/sederajad. Untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk tamat SMP/sederajad dan SMA/sederajad ini, berbagai pelatihan ketrampilan dan keahlian dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk sehingga kualitasnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan bursa kerja.

18

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.4. Berdasarkan tabel 2.4. dapat diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus semakin membaik seiring dengan menguatnya sendi-sendi ekonomi riil dan membaiknya kinerja instrumen moneter. Menguatnya nilai rupiah secara langsung meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Pergeseran permintaan ini sangat dipengaruhi oleh selera, harga, dan elastisitas ketersediaan barang. Peningkatan permintaan yang cepat direspon pasar, ditunjang dengan produk lokal yang berdaya saing serta perdagangan yang aktif, akan mempercepat arus perputaran ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yaitu tahun 2008 sebesar 3,92 %, tahun 2009 sebesar 3,78 %, tahun 2010 sebesar 4,16 % , tahun 2011 dan 2012 diprediksikan sebesar 4,70 % dan 4,94 %. Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi masih didominasi sektor industri, yang merupakan sektor yang mempunyai daya ungkit tertinggi. Faktor penentu daya ungkit ini, adalah kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja, nilai tambah yang dihasilkan dan keterkaitan dengan sektor lain. Sektor perdagangan sangat berperan dalam mendorong perekonomian daerah, namun sejak berlakunya CAFTA pada 2010 maka barang-barang dari Negara Cina yang diperdagangkan makin meluas baik volume maupun jenisnya. Dengan demikian omzet industri lokal harus bersaing lebih ketat. Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa Kecamatan Kota, Jati dan Kaliwungu merupakan wilayah yang potensial dan strategis. Keberadaan industri di wilayah tersebut mendorong terciptanya aglomerasi ekonomi sehingga diperoleh keuntungan long scale economies. Namun demikian, daya dukung wilayah relatif terbatas sehingga wilayah kota sudah dibatasi pengembangannya. Relokasi beberapa industri besar ke wilayah Kecamatan Jekulo, Kaliwungu, dan Bae sebagian telah beroperasi sehingga konstribusi sektor industri di wilayah tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

1

Tabel 2.4. Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kudus

NO

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

Konstruksi

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

7 8

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

9

Jasa-jasa PDRB

Keterangan : * Angka Sementara

2008

2009

(Rp)

(Rp) 386,787

369,113 4,667 7,145,779

4,798 7,421,852

2010 %

(Rp)

4,79

426,934

2,80

3,014

2011 % 4.68 -27.09

(Rp)

2012* %

(Rp)

Rata-rata ukur %

453,100

6.13

478,904

5.69

5.80

3,076

2.07

3,245

5.46

2.01

3.86

7,651,696

3.10

8,014,973

4.75

8,304,699

3.61

3.74

39,435

46,683

18,38

49,832

11.02

54,111

8.58

58,705

8.49

9.90

174,742

187,233

7.15

206,119

7.36

214,758

4.57

245,905

14.50

2.38

3,218,015

3,309,324

2.84

3,503,267

5.86

3,658,052

4.42

3,804,253

4.00

4.21

229,420

237,284

3.43

251,675

5.05

264,921

5,26

280,515

5.89

5,56

252,551

276,391

9.44

282,907

4.76

297,463

5.51

351,800

18.27

6.83

250,098

255,331

2.09

274,863

7.63

283,952

4.14

370,778

30.58

6.16

11,683,820

12,125,682

3.78

12,650.309

4.16

13,244,906

4,70

13,898,804

4.94

1

Tabel.2.5. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus ( dalam jutaan) 2008 NO

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

(Rp)

2009 %

(Rp)

2010 %

(Rp)

2011 %

(Rp)

Rata-rata ukur

2012* %

(Rp)

%

669,647

2.46

735,052

2.54

886,993

2.82

1,002,615

2.95

1,111,478

3.00

2.79

9,092

0.03

9,649

0.03

6,609

0.02

7,424

0.02

8,102

0.02

0.03

17,408,532

63.90

18,369,528

63.55

19,742,459

62.75

21,501,482

62.96

22,837,947

61.74

62.92

100,613

0.37

135,643

0.47

131,503

0.42

145.030

0.43

159,327

0.43

0.41

347,586

1.28

379,547

1.31

457,799

1.46

499,325

1.47

594,670

1.61

1.43

7,102,368

26.07

7,516.800

26,00

8,272,931

26.29

8,992,734

26.26

9,823,672

26.56

26.23

4

Listrik,Gas, & Air bersih

5

Konstruksi

6

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi

394,677

1.45

416,104

1.44

422,936

1.34

606,393

1.78

481,898

1.30

1.44

7 8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

556,817

2.04

637,503

2.21

709,068

2.25

788,006

2.32

978,830

2.65

2.27

9

Jasa-jasa

656,060

2.41

705,632

2.44

833,908

2.65

697.642

2.05

996,904

2.69

2.44

PDRB


27,245,392

100.00

28,905,457

100.00

31.463,807

100.00

34,240,653

100.00

36,992,828

100.00

1

Tabel 2.6 Perkembangan PDRB Per Kecamatan Kabupaten Kudus Tahun 2008 s/d 2012 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Belaku (dalam jutaan rupiah) PDRB NO

Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)

2008

2009

2010

2011

2012*

HB

HK

HB

HK

HB

HK

HB

HK

HB

HK

1

Kecamatan Kaliwungu

4,863,521

2,053,285

4,832,805

2,003,309

4,779,128

1,903,960

4,737,496

1,833,580

4,696,227

1,765,800

2

Kecamatan Kota

8,605,029

3,654,525

9,217.547

3,831,759

10,137,895

4,033,825

11,004,831

4,238,000

11,945,902

4,452,510

3

Kecamatan Jati

4,561,394

1,969,211

4,856,079

2,053,392

5,312,445

2,156,403

5,748,320

2,256,584

6,209,438

2,361,419

4

Kecamatan Undaan

627,609

298,452

701,724

319,683

787,158

341,761

881,553

365,718

987,268

391,355

5

Kecamatan Jekulo

2,026,590

871,235

2,293,261

961,735

2,636,030

1,057,636

964,201

382,701

1,008,032

386,325

6

Kecamatan Mejobo

843,897

372,033

873,482

374,964

922,275

379,111

3,006,463

1,165,299

3,428,953

1,283,922

7

Kecamatan Bae

1,595,814

679,327

1,526,666,90

637,539

1,583,054

632,764

1,877,572

610,933

1,871,568

589,854

8

Kecamatan Gebog

3,267,644

1,388,292

3,688,390

1,532,955

4,215,806

1,676,959

4,788,639

1,883,934

5,453,915

2,116,815

9

Kecamatan Dawe

853,893

397,460

956,931

430,279

1,090,016

467,890

1,231,578

507,657

1,391,525

550,803

27,245,392

11,683,820

28,946,886

12,144,952

31,463,807

12,650,309

34,240,653

13,244,406

36,992,828

13,898,804

Jumlah


2

b. Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Kota Semarang dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Tabel 2.7 Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Nasional Uraian Kudus Semarang Nasional

2008 11,99 % 11,06 % 10,34 %

2009 3,07 % 3,19 % 2,78 %

2010 7,65 % 7,11 % 6,96 %

2011 3,34 % 2,87 % 3,79 %

2012* 6% 4–6%

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Keterangan : * Angka asumsi

Laju inflasi nasional tahun 2011 sebesar 3,79 % mengalami penurunan dibandingkan dengan angka inflasi 2010 sebesar 6,96 %. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laju inflasi bulanan seluruh kelompok pengeluaran dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Kabupaten Kudus angka inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,34 % masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, tetapi lebih tinggi sedikit di atas Kota Semarang yang hanya 2,87 %. Hal ini dipengaruhi oleh elastisitas perubahan harga terhadap permintaan terkait dengan peran Kabupaten Kudus yang berada di bawah Kota Semarang. Kota Semarang dengan lingkup layanan lebih luas akan menjadi simpul distribusi barang sehingga fluktuasi harganya lebih rendah. Kenaikan inflasi yang cukup signifikan terjadi pada kelompok sandang sebesar 23,74 % yang terjadi pada semua jenis pakaian, disusul kelompok kesehatan sebesar 6 % (kenaikan obat-obatan), kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 4,02 % (kursus-kursus/pelatihan), makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,77 %, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 3,09 %, transportasi dan komunikasi sebesar 2,13 %. Untuk kelompok bahan pangan mengalami deflasi/penurunan sebesar 0,06 %. Hal ini dipengaruhi kondisi cuaca yang cukup bagus sehingga mengakibatkan kenaikan produktivitas sektor pertanian. Peningkatan supply aneka bahan pangan (buahbuahan, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, dll) yang sangat banyak, berpengaruh terhadap penurunan harga beberapa produk pangan. c.

Indeks Gini dan Indeks Williamson Indeks Gini di Kabupaten Kudus pada tahun 2009 sebesar 0,228 dan pada 2010 sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kudus relatif rendah. Indeks Williamson Kabupaten Kudus pada tahun 2009 sebesar 0,797 dan tahun 2010 sebesar 0,7871 artinya tingkat kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus makin berkurang.

d. Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2008 ke 2011 terus mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami

3

penurunan sebanyak 1.821 orang atau 2,6 %. Kondisi ini menunjukkan program– program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus cukup efektif dan perlu lebih disinergikan baik program, waktu pelaksanaan, anggaran dan sasarannya . Tabel 2.8. Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2011 Uraian 2008 2009 2010 2011* Jumlah Penduduk Miskin 97.810 84.860 70.200 68.379 Jumlah Total Penduduk 752.921 759.249 777.437 768.972 Prosentase Penduduk 12,58 11,18 9,02 8,89 Miskin Sumber : BPS Kabupaten Kudus Keterangan : * Angka sementara

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial antara lain : angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran perkapita penduduk, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kematian ibu, angka kematian balita, tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan data statistik indikator pendidikan dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kudus semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus No

2008

2009

2010

2011*

1

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

540.758

546.060

550.367

554.637

2

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas Angka melek huruf

542.385

546.935

551.083

554.637

98.74

99.85

99.87

100

3

Uraian

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Keterangan : * Angka Sementara

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Data pada tahun 2010, warga melek huruf di Kabupaten Kudus mencapai 99,87 % dan pada tahun 2011 warga melek huruf di Kabupaten Kudus sudah mencapai 100 %. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase warga melek huruf pada dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan dalam upaya menekan angka buta huruf khususnya di Kabupaten Kudus. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

4

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari : 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: a. Urusan Pendidikan Layanan umum urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada tabel berikut : Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

1

SD/MI

1.1

Jumlah Murid Usia 7-12 Th

70.644

71.343

71.368

82.672

1.2

Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Th

85.511

86.237

86.841

85.856

1.3

APS SD/MI

102,16%

102,07%

101,88%

101,32%

2

SMP/MTs

2.1

Jumlah Murid Usia 13-15 Th

28.424

29.884

28.909

40.155

2.2

Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Th

44.307

44.681

44.994

45.309

2.3

APS SMP/Mts

96,57%

97,36%

97,12%

96,00%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kudus

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI pada tahun 2008 tercapai 102,16 % cenderung menurun hingga tahun 2011 tercapai 101,32 %. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus. Adapun APS SMP/MTs di Kabupaten Kudus tahun 2008 mencapai 96,57 % meningkat pada tahun 2009 dan 2010, kembali menurun pada tahun 2011 yang mencapai 96,00 %. Hal ini menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 4 % yang tidak bersekolah. Adapun APS SMA/MA/SMK tahun 2008 mencapai 64,88 % cenderung meningkat hingga tahun 2011 tercapai sebesar 75,25 % . Dengan demikian penduduk usia 16-18 yang bersekolah di Kabupaten Kudus hanya mencapai 75 %,

5

sedangkan 25 % lainnya bisa berbagai kemungkinan. Pemberian beasiswa dan dana untuk sekolah yang dimaksudkan untuk menjamin setiap anak bisa bersekolah masih diperlukan untuk meningkatkan APS di Kabupaten Kudus, namun dibutuhkan kecermatan sehingga tepat sasaran.

NO 1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3

Tabel 2.11. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 SD/MI Jumlah Gedung Sekolah 608 611 605 Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Th 85.511 86.237 86.841 Rasio 0,00711 0,007085 0,006967 SMP/MTs Jumlah Gedung Sekolah 102 111 113 Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Th 44.307 44.681 44.994 Rasio 0,002302 0,002484 0,002511

2011 609 85.856 0,007093 114 45.000 0.002533

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan angka yang terus menurun. Kenaikkan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai dengan 12 tahun tidak seimbang dengan perubahan pada jumlah gedung sekolah yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2011, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia 7 - 12 tahun sebesar 0,007093 atau tersedia 7,093 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah. Bila diasumsikan tiap gedung sekolah terdapat 6 kelas dengan daya tampung 25 siswa, maka daya tampung bisa mencapai 91.350 siswa. Jadi ketersediaan gedung SD/MI relatif memadai. Adapun jenjang SMP/MTs pada tahun 2011 mencapai 0,002533 atau tersedia 2,533 sekolah per 1.000 penduduk usia 13-15 tahun. Bila diasumsikan tiap gedung rata-rata menampung 4 lokal dengan murid 40 siswa untuk masing-masing kelas, maka diprediksikan daya tampung SMP/MTs berkisar 54.720 siswa. Dengan melihat rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah cukup memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah rasio di desa dan kota yaitu kesenjangan kualitas sarpras yang cukup lebar. Tabel 2.12. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 - 2011 Kabupaten Kudus No 1 1,1 1,2 1,3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2008 6.117 86.472 0,07074

2009 6.908 87.034 0,079371

2010

2011

7.023 6.987 86.576 85.741 0,081119 0,081489

6

2 2,1 2,2 2,3

SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

3.148 41.072 0,076646

2.817 42.319 0,066566

3.056 41.174 0,074222

3.113 42.299 0,073595

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid sebagaimana tertuang pada tabel 2.12. Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI dan SPM/MTs. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun untuk SMP/MTs perkembangan lebih fluktuatif, menurun drastis pada tahun 2009 dari 0,076646 menjadi 0,066566, tetapi tahun berikutnya naik kembali menjadi 0,074222 atau 74,222 per 1.000 murid. Meskipun pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 0,073595 atau menjadi 73,595 per 1.000 murid. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru cenderung mengalami peningkatan, namun masih perlu peningkatan kualitas guru.

b.

Urusan Kesehatan Dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan pelayanan kesehatan dasar gratis, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan telah didukung melalui pemenuhan sarana prasarana dan tenaga medis serta paramedis yang masih perlu ditingkatkan, sebagaimana tabel 2.13, 2.14, 2.15 dan 2.16 berikut. Tabel 2.13. Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus N o 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

2008

2009

2010

2011

Jumlah Puskesmas

19

19

19

19

Jumlah Pustu

43

43

43

43

Jumlah Penduduk

752.921

759.249

764,606

769.904

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

0.000025

0.000025

0.000025

0.000025

0.000057

0.000057

0.000057

0.000057

Rasio Pustu persatuan penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

No 1. 2.

Tabel 2.14. Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus Uraian 2008 2009 2010 2011 Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI

1

1

1

1

1

1

1

1

7

3.

Jumlah Rumah Sakit Swasta

2

3

4

4

4.

Jumlah seluruh Rumah Sakit

4

5

6

6

5.

Jumlah Penduduk

752.921

759.249

764,606

769.904

6.

Rasio

0.00531

0.00658

0.00785

0.00779


Tabel 2.15 Jumlah Dokter Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus No 1. 2. 3.

Uraian

2008

2009

2010

2011

276

283

283

288

Jumlah Penduduk

752.921

759.249

764,606

769.904

Rasio

0.36657

0.37273

0.37

0.3745

Jumlah Dokter


No

Tabel 2.16 Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus Uraian 2008 2009 2010 2011

1.

Jumlah Perawat

757

757

757

1.099

2.

Jumlah Bidan

276

276

276

378

3.

Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya

238

245

245

433

4.

Jumlah Penduduk

752.921

759.249

764,606

769,904

5.

Rasio

1.69

1.68

1.67

2.48


Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator angka harapan hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup, yang mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Tabel 2.17 Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2008 – 2011 No 1

Variabel Indikator Angka Harapan Hidup (tahun)

2008 69,69

2009 69,71

2010 69,71

2011 69,71

2

Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 Kelahiran)

24,27

81

49,19

103

3 4

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kematian Balita (per 1000 KH)

5,02 0,46

5,91 0,39

6,39 1,58

6,61 0,07


Pada tabel di atas, dapat dilihat perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) mulai tahun 2009 sampai 2011 yang cenderung stabil. Untuk perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2009 angka AKI tercatat 81 per 100.000 kelahiran, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 49,19 dan tahun 2011 kembali naik menjadi 103.

8

Perkembangan Angka Kematian Bayi dihitung per 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2008 sebesar 5,02 menjadi 6,61 di tahun 2011. Sedangkan Angka Kematian Balita mengalami progress report yang baik yaitu menurun, walaupun pada tahun 2010 tercatat 1,58 tetapi turun kembali mencapai angka 0,07 di tahun 2011. c. Urusan Pekerjaan Umum Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masingmasing dikelola secara terpisah. Ketiga golongan tersebut adalah jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang 697,299 km. Jalan negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 21,18 km atau 3,04 % dari total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 54,94 km atau 7,88 % dan jalan kabupaten sepanjang 621,180 km atau 89,08 %. Dilihat dari jenis permukaannya, baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten sepanjang 507,099 km sudah beraspal (72,72 %), jalan berpermukaan kerikil sepanjang 169,700 km (24,34 %), jalan berpermukaan tanah sepanjang 18 km (2,58 %), serta tidak diperinci sepanjang 2,5 km (0,36 %). Sedangkan bila dilihat dari kondisi jalan, jalan kondisi baik mencapai 154,729 km (22,19 %), jalan kondisi sedang mencapai 239,100 km (34,29 %), jalan kondisi rusak ringan mencapai 177,750 km (25,49 %) dan jalan rusak berat mencapai 125,720 km (18,03 %). Untuk perkembangan jalan kabupaten, mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami penambahan panjang jalan sebesar 137,064 km, sedangkan kondisi jalan kabupaten dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

9

No 1 2 3 4

Tabel 2.18 Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 (meter) Kondisi Jalan 2009 % 2010 % 2011 Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah

133.875 242.318 58.600 49.432 483.400

27,69 50,13 12,12 10,23 100,00

119.996 208.860 123.506 168.818 621.180

19,34 33,55 19,91 27,21 100,00

164.742 165.886 156.939 133.613 621.180

% 26,55 26,62 25,29 21,53 100,00

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus

Sampai dengan tahun 2011 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 26,55 %. Apabila dibandingkan prediksi proporsi jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 48 % maka sampai dengan tahun 2011 belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga tetap perlu upaya yang lebih serius dalam mencapai target untuk mewujudkan jalan dalam kondisi baik. Sedangkan kondisi jalan lingkungan sampai dengan tahun 2011 yang sudah tertangani sepanjang 42.975,25 meter dengan kondisi baik. Pembangunan jembatan di Kabupaten Kudus dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Kudus tahun 2009 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.19. Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 (unit) No Kondisi Tahun Jembatan 2009 % 2010 % 2011 % 1

Baik

158

74,18

160

76,19

167

76,96

2

Sedang

34

15,96

33

15,71

33

15,21

3

Rusak

21

9,86

17

8,10

17

7,83

Jumlah

213

100

210

100

217

100


Berdasarkan tabel 2.19 di atas diketahui bahwa jumlah dan rasio jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebanyak 7 unit. Sedangkan jumlah dan rasio jembatan dalam kondisi sedang diupayakan perawatan sehingga tidak semakin buruk. Adapun jembatan yang rusak diupayakan rehabilitasi ataupun rekonstruksi sehingga jumlahnya menurun. Sarana irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus telah mengalami peningkatan dari tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.20 berikut ini.

10

Tabel 2.20. Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 Tahun Kondisi Daerah % 2011 Irigasi 2009 % 2010 41,30 8.980 Baik 5.772 37,23 6.402,70 21,30 1.102 Rusak Ringan 3.125,41 20,16 3.302,14 37,40 5.421 Rusak Berat 6.605,59 42,61 5.798,16 Total 15.503 100 15.503 100 15.503

(Ha) % 57,92 7,1083 34,97 100


Kondisi DI yang baik kualitasnya ditingkatkan melalui pembangunan baru dan perawatan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal. Pada tahun 2011 luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah 28.308 Ha sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah sebesar 0,31. Apabila dibandingkan prediksi rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 0,0011 maka sudah memenuhi target. Adapun DI yang kondisinya rusak dilakukan rehab ringan maupun rehab sedang, sehingga kondisinya menjadi baik guna persediaan air untuk irigasi secara berkelanjutan. d.

Urusan Perumahan Urusan perumahan telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat yang berupa sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman berupa prasarana air bersih, air minum, air limbah, drainase dan persampahan. Adapun indikator keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya fasilitas permukiman yang layak huni bagi masyarakat yang telah berakseskan terlayani air minum sebesar 84%. Namun masih perlu upaya serius dalam pencapaian sasaran yang dimaksud.

e.

Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi tiga hal yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

11

Tabel 2.21. Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tahun 2008-2011 2008 1. Evaluasi & Revisi Perda No. 8 Tahun 2003 ttg RTRW Kab. Kudus

2009

2010

1. Penyusunan RDTRK Kaw. Perkotaan

1. Penyusunan RDTRK IKK Jekulo

2. Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Kudus

2. Penyusunan RTBL Kaw. Perkotaan (difokuskan di Jl. R. Agil Kusumadya, Jl. Sunan Kudus, Jl. Jend. Sudirman) 3. Penyempurnaan Ranperda RTRW (persetujuan substansi dari Gubernur)

2011 1. Penyusunan RTBL Kaw. Perkotaan (difokuskan di Jl. Tembus KencingTanjung dan Tugu Identitas-Simpang Tujuh) 2. Penyempurnaan Ranperda RTRW (persetujuan substansi dari Kementerian PU)

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus

Adapun pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. f.

Urusan Perencanaan Pembangunan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat tidak lagi berperan sebagai obyek pembangunan namun masyarakat dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang ada berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan. RPJMD dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Adapun masa berlaku RPJMD sesuai dengan masa bakti Kepala Daerah yaitu 30 Juni 2013. Pada saat menyusun dokumen perencanaan RKPD tahun 2014 diperlukan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan setelah RPJMD berakhir. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani hingga akhir periode RPJMD dan masalah-masalah yang akan dihadapi pada periode pertama masa pemerintahan baru.

g.

Urusan Perhubungan

12

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.22. Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit Tahun 2008-2011 Kendaraan Transit (buah) No Nama Terminal Tipe 2008 2009 2010 2011 1

Terminal Jati Kudus

A

162.970

127.579

126.717

125.656

2

Terminal Jetak

B

80.823

75.575

72.934

65.162

3

Terminal Kalirejo

B

16.794

13.724

4

Terminal Getas

C

22.091

23.014

25.037

19.743

5

Terminal Singocandi

C

-

-

-

-

6

Terminal Padurenan

C

-

-

-

-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 2.22 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang transit di berbagai terminal mengalami penurunan, padahal kualitas sarana terminal telah ditingkatkan dengan berbagai pembangunan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan kendaraan umum ke kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Tabel 2.23 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kendaraan Transit (buah) No Sarana Prasarana Satuan 2008 2009 2010 2011 1

Alat Uji Kendaraan

2

Traffic Light

Unit

9

9

9

9

Simpang

17

18

19

21

3

Rambu-rambu lalu lintas

Buah

1.070

1.176

1.348

1.898

4

Marka

M2

1.932

2.477

3.128

3.808

5

Guardrail

M’

50

50

50

298

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada penggunan jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan sarana prasarana menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan. Seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, maka penyediaan sarana prasarana juga ditingkatkan . h.

Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

13

Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2008 - 2011 tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel 2.24. Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tahun 2008-2011 No 1

2

3 4

5

Jenis Informasi Sarana IPAL: - Jumlah - Volume Luas Lahan Kritis: - Kritis - Agak kritis Limbah Pabrik: - Volume RTH (Ruang Terbuka Hijau): - Pohon turus jalan - Pemeliharaan Hutan Kota - Pemeliharaan Taman kota - Pembuatan Taman kota - Pemeliharaan Areal Pemakaman

2008

Tahun Data 2009 2010

2011

8 364,74

6 193,68

8 439,60

0 0,00

6.046,33

5.842,00

5.542,00

5.484,69

Sat.

Ket.

Buah m3

873,07

669,00

414,00

386,18

5.173,26

5.173,00

5.128,00

5.098,51

Ha Ha

183.978

183.978

185.428

185.428

m3/bln

78.558 1 5 0 5

118.308

118.901

123.523

batang

3 0 4 5

4 5 0 5

0 3 2 6

lokasi lokasi lokasi lokasi

Pelayanan Persampahan Pengadaan: - dump truck - truck container - tempat sampah

2 1 0

0 0 0

0 0 565

0 0 83

unit unit unit

- bin tong sampah

0

0

50

50

unit

- container

0

0

11

1

unit

- becak sampah

0

0

25

14

unit

- becak motor sampah

3

0

0

3

unit

- depo sampah tipe B

0

0

0

8

lokasi

- depo sampah tipe C Pemeliharaan: - dump truck - arm roll - truck engkel - becak motor sampah - becak sampah - incenerator - TPS - TPA

0

0

0

7

lokasi

15 5 3 19 140 1 1 4

2 1 0 24 0 1 7 3

3 2 3 8 5 1 4 1

16 6 3 21 95 1 7 1

unit unit unit unit unit unit lokasi paket

Outsourcing kebersihan - jumlah tenaga - jumlah lokasi - jumlah lokasi

0 0 0

1 1 0

52 0 17

27 0 9

orang kantor ruas jalan

jumlah pohon

luas = 5,6 Ha; Desa Tanjungrejo

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

i.

Urusan Pertanahan Pelayanan urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat khususnya di kelurahan sehingga tersedia database tanah secara akurat. Di samping itu, pengadaan tanah untuk embung Logung diupayakan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran daerah.

14

Kebutuhan tanah untuk embung Logung adalah 196 Ha, dimana diupayakan sharing antara Kabupaten Kudus dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50 % : 50 %. j.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2011 tercatat sebesar 769.904 jiwa atau meningkat 0,69 % dibandingkan tahun 2010. Jumlah penduduk terdiri dari 382.021 laki-laki dan 387.883 perempuan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, dalam rangka mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat secara nasional, maka Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan e-KTP adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung di setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan tenaga teknis, serta menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan SIAK yang telah dilaksanakan di Desa/Kelurahan. Keberhasikan pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil terlihat pada rasio penduduk ber-KTP yang mencapai 98,67 % dan rasio kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk sebesar 58,42 %.

k.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka menjamin keadilan gender, maka telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Juli 2010 Nomor : 411.4/157/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010. Pada tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi dengan jumlah anggota mencapai 47.123 orang. Adapun organisasi massa terbesar di Kabupaten Kudus sebagaimana tertera pada tabel 2.25 berikut : Tabel 2.25. Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2011 No 1.

Nama Organisasi Perempuan Muslimat NU

Jumlah Anggota (orang) 36.000

2.

DPD II Pengajian Al Hidayah

3.797

3.

Dharma Wanita Persatuan

3.757

4.

Aisyiyah

1.050

5.

Bhayangkari

420

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPR.

Tabel 2.26.

15

Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2008 – 2011 2008 No Uraian 1. 6 Jumlah DPRD Perempuan 2. 45 Jumlah Anggota DPRD 3. 13,33 % Rasio Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

2009 6 45 13,33 %

2010 6 45 13,33 %

2011 6 45 13,33 %

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan penurunan dari tahun 2009, sedangkan kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan, namun semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Tabel 2.27 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Tahun 2009 - 2011 Kabupaten Kudus 2009

2010

2011

Jumlah KDRT

55

38

69

2.

Jumlah penyelesaian KDRT

55

38

69

3.

Persentase penyelesaian KDRT

100

100

100

4.

Jumlah kekerasan terhadap anak Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak

30 30

33

5.

23 23

6.

Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak

100

100

100

No 1.

Uraian

33


l.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain : penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB, penyediaan sarana prasarana, manajemen dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan program KB, Pasangan Usia Subur (PUS) sebagian besar telah menjadi akseptor KB. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor KB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang cenderung menunjukkan kenaikan, walaupun di tahun 2009 sempat mengalami penurunan tetapi meningkat lagi di tahun 2010 dan 2011. Tabel 2.28. Rasio Akseptor KB Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus NO

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah akseptor KB

URAIAN

106.658

107.803

108.628

112.669

2.

Jumlah Pasangan Usia Subur

133.828

137.351

136.459

136.981

3.

Rasio akseptor KB

79.69

78.48

79,60

82,25


Dari data tabel 2.28 diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Tahun 2008-2011 cenderung mengalami kenaikan, dari 79,69 % pada tahun 2008

16

naik menjadi 82,25 % di tahun 2011. Hal ini menunjukkan animo arti penting KB dan kesadaran PUS untuk menjadi akseptor KB semakin baik. Tabel 2.29. Metode Kontrasepsi KB Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus Metode KB 2008 2009 2010 2011

No 1.

Suntik

12.501

12.847

15.783

15.211

2.

Pil

5.569

3.802

6.243

6.304

3.

Kondom

210

810

1.054

1.118

4.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

429

413

694

618

5.

Implan/Susuk

414

696

565

599

6.

MOW (Medis Operasi Wanita)

296

279

572

366

7.

MOP (Medis Operasi Pria)

11

9

22

19


Pada Tabel 2.29 terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim . Perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari tahun 2008 – 2011 cenderung megalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut ini : Tabel 2.30. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus N URAIAN 2008 2009 2010 2011 O 1.

Jumlah keluarga pra sejahtera

28.237

26.192

25.934

25.887

2.

Jumlah keluarga sejahtera I

36.701

38.774

39.644

38.990

3.

Jumlah KK

193.160

200.193

203.334

208.505

4.

Persentase keluarga pra sejahtera

14,62

13,08

12,75

12,41

Persentase keluarga sejahtera I

19,00

19,37

19,50

19

5.


Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2008 sebesar 28.237 KK atau 19 % menurun menjadi 25.887 KK atau 12,41 % pada tahun 2011. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung fluktuatif, dimana mengalami kenaikan di tahun 2009 dan 2010, tetapi menurun kembali di tahun 2011 menjadi 38.990 KK. Walaupun jumlah keluarga Sejahtera I masih besar dibandingkan tahun 2008 sebesar 36.701 KK, tetapi apabila dilihat dari porsentasenya tetap yaitu 19 %.

m. Urusan Sosial Pemberian bantuan hibah berupa uang/barang/jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

17

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Demikian pula dengan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan sosial bagi anak yatim piatu dan Kelayan Panti Sosial, remaja terlantar, lanjut usia terlantar, orang kehabisan bekal, santunan fakir miskin, santunan terhadap pejuang dan janda pejuang 45, dan bencana alam, bantuan santunan kematian, bea siswa bagi penduduk miskin. n.

Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Namun demikian masih terdapat kendala yang setiap tahun dihadapi pemerintah yaitu penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Gambaran Penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.31. berikut. Tabel 2.31. Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Seminggu yang lalu No. Uraian 2008 2009 2010 2011* 1

Penduduk bekerja >15

377.114

406.909

347.560

361. 058

2 3

Pencari kerja Mengurus Rmh Tangga

24.713 74.263

32.306 86.919

26.152 92.418

23.646 114.080

4

sekolah

49.962

55.919

41.599

46.500

5

lainnya

16.290

25.480

43.043

41.405

Sumber : Indikator Ekonomi Makro 2009; 2011* BPS (hasil olahan Sakernas Agustus 2011)

Penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja pada tahun 2010 berjumlah 347.560 orang, pada tahun 2011 berdasarkan data sementara menjadi 361.058 orang. Jumlah pencari kerja pada tahun 2010 sebesar 26.152 orang menurun menjadi 23.646 pada tahun 2011. Adapun penduduk yang mengurus rumah tangga meningkat dari Tahun 2010 sejumlah 92.418, pada tahun 2011 menjadi 114.080

18

orang. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk cenderung tidak mecari kerja namun mengurus rumah tangga. o.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel 2.32.

No

Tabel 2.32. Jumlah Koperasi di Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 Keterangan Jumlah Koperasi 2008 2009 2010

2011

1.

Koperasi Aktif

303

318

362

378

2.

Koperasi tidak aktif

72

72

67

67

3.

Jumlah Koperasi

375

390

429

445

4.

Prosentase koperasi aktif

80,80

81,54

84,38

84,94

5.

Anggota Koperasi

161.521

162.419

163.319

176.304

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2008-2011 yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 75 unit, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif menurun 5 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah koperasi, maka jumlah anggota koperasi juga meningkat sebanyak 14.783 orang. Sedangkan prosentase koperasi aktif meningkat dari 80,80 % menjadi 84,94 %. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan. Usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha kecil, menengah dan besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.33 dan 2.34 berikut ini. Tabel 2.33 Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 No 1.

Jumlah UMKM (unit)

Kategori Usaha Usaha Kecil

2008 10.146

2009 10.232

2010 10.232

2011 10.232

19

2.

Usaha Menengah Besar

100

100

100

100


Dalam kurun waktu 2008-2011, peningkatan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja hanya terjadi pada tahun 2009 untuk unit usaha kecil, sedangkan usaha menengah dan besar tidak ada peningkatan. Tabel 2.34. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 No

Kategori Usaha

1.

Usaha Kecil

2.

Usaha Menengah Besar

Jumlah (orang) 2008 42.682

2009 43.040

2010 43.040

2011 43.040

125.281

125.283

125.283

125.283


p.

Urusan Penanaman Modal Iklim investasi di Kabupaten Kudus dapat diukur dari indikator jumlah demo/unjuk rasa, dan lama proses perizinan. Unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2010 mencapai 26 kasus dan tahun 2011 mencapai 28 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus, dimana yang terbanyak adalah kasus politik. Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan yang pro investasi. Beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah telah dicabut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (One Stop Service). Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35. Perkembangan Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 (juta rupiah) Tahun

PMA

2008

37.601,9

2009

42.650,0

PMDN Fasilitas

PMDN Non Fasilitas 0 0 0

Jumlah

8.765.193,9

8.802.795,8

5.665.952,1

5.708.602,1

20

2010

0

0

4.382.351,6

4.382.351,6

2011

22.815,5

0

6.580.571,6

6.603.387,1

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 2.35 di atas, terlihat perkembangan total investasi di Kabupaten Kudus yang semakin meningkat tahun 2009 tercatat investasi asing tertinggi, namun ditahun 2011 investasi asing di Kabupaten Kudus menurun, hal ini disebabkan karena kurangnya promosi investasi kabupaten kudus di tingkat nasional dan internasional, namun untuk investasi dalam negeri non fasilitas pemerintah menunjukkan perkembangan naik dari tahun 2010 sebesar 4.382.351,6 juta rupiah meningkat menjadi 6.603.387 juta rupiah. Hal ini menunjukkan investor dalam negeri mulai makin tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus.

q.

Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata ditekankan pada pelestarian budaya lokal dan penggalian budaya-budaya lama yang cenderung tergerus oleh arus modernisasi. Kebudayaan yang bertalian dengan kesenian di Kabupaten Kudus ada beberapa kelompok kesenian yang masih eksis adalah seni tari jawa 5 kelompok, seni barongan 57 kelompok, wayang purwo 15 kelompok, tari modern 6 kelompok, musik tradisionil 10 kelompok, orkes melayu 79 kelompok dan terbang jidur 22 kelompok. Pemerintah Daerah terus berupaya melestarikan budaya lokal di desadesa melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata sehingga tercipta pelestarian tradisi budaya lokal. Di samping itu, situs Patiayam dan berbagai BCB telah mendapat perhatian dalam peningkatan sarpras dan pengelolaannya.

r.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga memprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan non formal. Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan. Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.36. Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 NO 1.

URAIAN Jumlah organisasi pemuda

2008

2009

2010

2011

24

27

28

23

21

2. 3.

Jumlah organisasi olahraga Jumlah gelanggang olahraga

26 5

25 5

28 5

32 5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemuda pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, namun untuk kegiatan olah raga mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah sarana olah raga diantaranya sarana olah raga futsal sehingga mendorong masyarakat untuk giat berolah raga. s.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Gubernur, Pemerintah Kabupaten Kudus berusaha menjaga lingkungan yang kondusif. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan, sosialisasi pelaksanaan pemilukada kepada masyarakat, dan pembinaan kepada anggota linmas . Partisipasi personil Linmas juga sangat diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat guna membentuk personil Linmas yang handal dan berkualitas. Perkembangan rasio jumlah linmas merupakan indikator kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada tabel 2.37. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa, tahun 2011 tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan ketertiban lingkungan mengalami penurunan. Tabel 2.37 Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk

2008 5.092 752.921

2009 5.092 759.249

2010 5.849 764.606

2011 5.111 769.904

67,63

67,07

76,50

66,38

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pengabdian dan kontrol kegiatan di bisang tertentu. Semakin besar jumlah LSM menunjukkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat. Jumlah LSM di Kabupaten Kudus pada Berdasarkan tabel 2.25 terlihat, jumlah LSM tahun 2011 bertambah 3 dibandingkan dengan tahun 2010. Diharapkan peran serta LSM sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan atau masyarakat dan sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, dapat membantu Pemerintah Daerah ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk mensukseskan pembangunan. Tabel 2.38. Jumlah LSM Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 No

U raian

2008

2009

2010

2011

22

1.

Jumlah LSM lokal

36

36

71

74

2.

Jumlah LSM nasional

-

-

-

-

3.

Jumlah LSM asing/internasonal

-

-

-

-

4.

Jumlah LSM

36

36

71

74

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus

Upaya peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah, dapat diketahui dari besarnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja yang telah mengalami peningkatan, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, namun dengan jumlah Polisi Pamong Praja pada tahun 2011 sebanyak 76 orang masih jauh dari target RPJMD sebanyak 100 orang. Tabel 2.39. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Kudus NO 1.

URAIAN Jumlah Polisi Pamong Praja

2010 76

2011 76

2.

Jumlah Penduduk

764,606

769,904

3.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

0.99398

0.9871

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya. Kegiatan penertiban yang ditangani diantaranya meliputi penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), pemasangan reklame, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), penertiban izin gangguan (HO), Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), Pekerja Seks Komersial, minuman keras dan alkohol, pemabuk, pelajar bolos, waria, pengamen, KTP, dan penertiban lainnya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah. Adapun penegakan Perda tahun 2011 sebanyak 117 kasus yakni mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, sebagaimana pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Jumlah Penegakan PERDA dan Penyelesaian Penegakan PERDA Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 N O

URAIAN

2009

2010

2011

1.

Penegakan PERDA

193

377

117

2.

Penyelesaian penegakan PERDA

193

377

117

23

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

t.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian . Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat melalui berbagai sektor, antara lain : Kinerja DPRD, Jumlah/Data PNS Guru dan Non Guru, Jumlah Desa, RW, RT masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Kudus serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Desa dan pelaksanan Pilkades, yang disajikan sebagai berikut : Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus salah satunya dapat diukur melalui jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang dihasilkan untuk periode Tahun 2008-2011, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

24

Tabel 2.41 Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2008 tentang APBD Kab. Kudus TA. 2008

Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2009 tentang APBD Kab.Kudus TA. 2009



Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2007

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Kudus Tahun 2011

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2008 tentang Tata ara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun-an Daerah Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemben-tukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasya-rakatan di Kelurahan

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun-an Jangka Menengah Daerah Kab. Kudus Tahun 2008-2013 Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2008

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2010 tentang Irigasi

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2010 Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulang-an Bencana Daerah Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2008 ttg Pembentukan, Peng-hapusan dan Penggabungan Kelurahan Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2008 tentang

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2009

Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan beberapa Perda Kab. Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2010

Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2011

Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

25

Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungja-waban Penyelengga-raan Pemerintahan Desa Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008 Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang Daerah Kab. Kudus Tahun 2005-2025 Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2008 tentang Penyeleng-garaan Administrasi Kependudukan Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

tentang Pendidrian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Kudus Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2010 tentang Pertenggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kudus TA. 2009 Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelaksanaan Alat Pemadam Kebakaran Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Perda Kab. Kudus No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Perda Kab. Kudus No. 18 Tahun 2010

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2011

26

tentang Pajak Parkir Perda Kab. Kudus No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Perda Kab. Kudus No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Perda Kab. Kudus No. 21 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2010

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

Untuk Tahun 2008, Perda yang dihasilkan sejumlah 16 Perda, Tahun 2009 sejumlah 7 Perda, Tahun 2010 sejumlah 21 Perda dan Tahun 2011 sejumlah 16 Perda. Banyaknya Perda yang dihasilkan pada Tahun 2010 karena adanya perubahan peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta di dalam peraturan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang ada. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kabupaten Kudus akan melaksanakan pada Tahun 2013, sedangkan batas maksimum yang berlaku untuk Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan Perda tentang PBB pada 1 Januari 2014. Setelah ditertibkannya Peraturan Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Tahapan Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah pada Tahun 2010. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini terlihat pada jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintahan sebagaimana tertera pada tabel 2.42 berikut. Tabel 2.42. Rekap Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2009-2012 No

Tahun

Struktural 3

Fungsional Guru

Non Guru

Staf

4

5

6

PNS

CPNS

Jumlah

7

8

9

1

2

1

2009

551

5.090

749

3.388

8.628

1.150

9.778

2

2010

537

5.239

849

3.358

8.975

1.008

9.983

3

2011

538

5.310

868

3.194

9.642

268

9.910

4

2012

538

5.303

865

3.194

9.632

268

9.900

Sumber : BKD Kabupaten Kudus

Jumlah PNS dan CPNS Tahun 2009-2012 yang terbagi dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dalam tabel di atas. Untuk Jabatan Fungsional terbagi dalam Guru, Non Guru (misal : Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, dan lain-lain) dan Staf. Jumlah keseluruhan pegawai (PNS dan CPNS) mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali untuk Tahun 2010 sebesar 9.983 pegawai dibandingkan Tahun 2011 turun menjadi 9.910 pegawai. Jumlah Desa/Kelurahan, RT/RW per Kecamatan, ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan layanan yang

meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah RT dan RW yang bertambah , jumlah ADD Desa dan bagi hasil desa yang meningkat pula. Tabel 2.43. Jumlah Desa dan Kelurahan, RT/RW se Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 No

Kecamatan

Desa / Kelurahan 2008

2009

2010

RW 2011

2008

2009

2010

RT 2011

2008

Kaliwungu 15 15 15 15 65 66 67 67 436 1 Kota 25 25 25 25 111 111 110 110 490 2 Jati 14 14 14 14 76 78 78 78 366 3 Undaan 16 16 16 16 62 63 63 63 354 4 Mejobo 11 11 11 11 69 69 69 69 341 5 Jekulo 12 12 12 12 84 85 85 85 433 6 Bae 10 10 10 10 50 51 51 51 268 7 Gebog 11 11 11 11 82 81 81 81 432 8 Dawe 18 18 18 18 103 103 104 109 546 9 123 123 123 123 702 707 708 713 3666 Jumlah Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

2009

2010

2011

437 490 373 357 341 443 279 432 546 3698

441 495 375 357 341 443 281 432 559 3724

441 495 375 357 341 443 282 432 577 3743

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 Desa dan 9 Kelurahan, yang masing-masing pembagian Desa/Kelurahan, jumlah RW dan RT per Kecamatan sebagaimana tersebut tabel di atas. Untuk jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2008-2011 tidak mengalami perubahan, tetapi untuk jumlah RW dan RT setiap tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2008 jumlah RW sebanyak 702 dan RT sebanyak 3.666 naik menjadi 713 RW dan 3.743 RT pada Tahun 2011. Ini disebabkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus yang bertambah, sehingga terjadi pemekaran RW dan RT di wilayah terkait. Tabel 2.44. Jumlah ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 Bagi Hasil No

Tahun

ADD

1

2008

2

2009

3

2010

4

2011

15.365.000.000 ,13.865.000.000 ,13.865.000.000 ,14.042.300.000 ,-

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pasar Desa

Jumlah

302.500.000,-

17.278.664.000,-

1.382.405.000,-

Bagi Hasil Retribusi Daerah 228.759.000,DAERAH

1.574.589.000,-

209.357.000,-

307.280.200,-

15.956.226.200,-

1.965.618.000,-

240.161.000,-

312.471.150,-

16.383.250.150,-

2.119.474.000,-

257.215.000,-

355.380.950,-

16.774.369.950,-

Sumber : DPPKD Kabupaten Kudus

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 mengalami penurunan, dari Rp.15.365.000.000,- (pada tahun 2008) menjadi Rp. 13.865.000.000,-, tetapi tahun 2010 dan 2011 mengalami kenaikan kembali walaupun besarannya masih di bawah ADD tahun 2008. Sedangkan Bagi Hasil Desa (baik berupa Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pasar Desa) tiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, yang dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Adapun tujuan dari ADD antara lain : a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus periode tahun 20082013 dapat dilihat di tabel 2 berikut. Tahun 2008 hanya dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kota (Desa Langgardalem dan Desa Kaliputu) dan Kecamatan Mejobo (Desa Mejobo dan Desa Hadiwarno). Untuk Tahun 2009 Pilkades dilaksanakan di 1 desa yaitu Desa Padurenan Kecamatan Gebog. Tahun 2010 dan 2012 di Kabupaten Kudus tidak ada pelaksanaan Pilkades. Sedangkan untuk Tahun 2011 Pilkades dilaksanakan di 1 desa yaitu Desa Golantepus Kecamatan Mejobo. Tahun 2013 di Kabupaten Kudus akan melaksanakan Pilkades hampir serentak di seluruh Desa pada 9 Kecamatan, sebanyak 117 Desa. Tabel 2.45 Data Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 No

Kecamatan

Tahun

Ket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Kaliwungu

0

0

0

0

0

15

2

Kota Kudus

2

0

0

0

0

14

3

Jati

0

0

0

0

0

14

4

Undaan

0

0

0

0

0

16

5

Mejobo

2

0

0

1

0

8

6

Jekulo

0

0

0

0

0

12

7

Bae

0

0

0

0

0

10

8

Gebog

0

1

0

0

0

10

9

Dawe

0

0

0

0

0

18

4

1

0

1

0

117

Jumlah

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

u.

Urusan Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan dilakukan melalui 4 jenis layanan dasar yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Layanan dasar bidang ketahanan pangan merupakan layanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar secara merata di seluruh wilayah serta terjangkau oleh daya beli masyarakarat. Dalam bidang ketahanan pangan pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian informasi dan pendidikan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi masyarakat, membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian pangan. Indikator pencapaian standar layanan ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan yang artinya bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman, distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang. Ketersediaan pangan yang cukup aman dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan. Tingkat ketersediaan pangan ditandai oleh tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hari, sedangkan konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein sebesar 52 gram. Pada Tahun 2011 rata-rata konsumsi energi masyarakat Kabupaten Kudus mencapai 2.106,9 kkal/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kudus telah tercukupi kebutuhan energinya.

v.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa dipersiapkan agar masyarakat dan desa mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya melalui penilaian perlombaan desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada 86 desa/kelurahan di 6 kecamatan (Kaliwungu, Gebog, Kota, Bae, Jati dan Mejobo) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada 46 desa di 3 kecamatan (Dawe, Jekulo dan Undaan).

w. Urusan Statistik Urusan Statistik dilaksanakan dalam publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan wujud peningkatan pelayanan statistik daerah. Kebutuhan akan data statistik senantiasa di-update setiap tahunnya guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan

murah. Data-data statistik telah dipublikasikan melalui web Kabupaten Kudus dan penyusunan data statistik Kabupaten Kudus yang meliputi Kudus Dalam Angka, PDRB, dan buku saku sekilas Statistik Kabupaten Kudus serta buku Indeks Pembangunan Manusia. Guna peningkatan dan mutu, buku Kudus Dalam Angka Tahun 2010/2011 akan ditampilkan dalam 2 bahasa yatu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. x.

Urusan Kearsipan Urusan penyelenggaraan arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian serta pengklasifikasian data secara terus menerus. Sosialisasi dan penataan arsip di lingkungan instansi pemerintah di tingkat kabupaten hingga desa. Tabel 2.46. Kegiatan Kearsipan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2011 No

Tahun

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Pembinaan Arsip Desa

-

6 Desa

6 Desa

6 Desa

2.

Sosialisasi Kearsipan

-

-

123 Desa

-

3.

Penataan Arsip SKPD

3 SKPD

3 SKPD

3 SKPD

3 SKPD

4.

Bantuan Sarpras (Bantuan Gubernur)

-

50 Desa

30 Desa

43 Desa

Kearsipan

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus

y.

Urusan Komunikasi dan Informastika Urusan komunikasi dilaksanakan untuk mendukung penyebaran informasi hingga ke tingkat desa melalui penyediaan jaringan sebagaimana tertera pada tabel 2.34 berikut. Pada tahun 2011 telah selesai pembangunan jaringan di 132 desa dan 43 SKPD, yang akan mendukung penyelesaian pekerjaan secara on line disertai dengan peningkatan kualitas SDM pelaksananya. Tabel.2.47. Penyebaran Layanan Komunikasi Kabupaten Kudus. NO

Jenis Layanan

2008

2009

2010

2011

1

Jaringan komunikasi data

27 desa/kel 9 kec 30 SKPD

105 desa 8 SKPD

9 SKPD

2

Voip

-

-

11

132 desa 43 SKPD Gd Setda Timur Gd Setda Barat -

3

Video Conference

-

-

11

-

4

Pelatihan SDM

-

106 orang

130 orang

250 orang

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Penyebaran informasi Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui website dan dilaksanakan update tiap tahunnya sehingga tersedia informasi profil terkini. Secara rinci perkembangan penyebaran informasi tercantum dalam tabel 2.35 berikut.

No 1 2

3 4 5

Tabel. 2.48. Penyebaran Informasi dan Penataan Papan Informasi Non Komersial Jenis Layanan 2008 2009 2010 2011 Website update update update update Kuduskab.go.id Kajian Kebijakan, Interoperabilit perencanaan y Sistem Informasi Inventarisasi Jasa Postel Pembuatan system Sistem informasi Informasi Pemetaan Sosialisasi LKM 9 Kecamatan 45 desa SKPD Penataan Papan 34 buah Infomasi Pemerintah (baliho)

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi ditujukan untuk mengoptimalkan akses layanan komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat . Aspek komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah tower yang meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan. z.

Urusan Perpustakaan Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Tabel 2.49. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 No 1.

Uraian

2009

2010

2011

2

2

2

Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)

2.

Jumlah Perpustakaan milik non Pemda

120

120

120

3.

Total Perpustakaan (1+2)

122

122

122


No

Tabel 2.50. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 Uraian 2008 2009 2010

2011

1.

Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)

22.500

27.000

34.500

37.800

2.

Jumlah pengunjung Perpustakaan milik non Pemda

1.250

1.250

1.250

36.000

3.

Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)

23.750

28.250

35.750

73.800


Berdasarkan tabel 2.49 dan 2.50 maka terlihat pengunjung cenderung datang ke perpustakaan milik pemerintah daerah dibandingkan dengan perpustakaan non pemerintah. 2.1.3.2 Fokus Layanan Pilihan a. Urusan Pertanian Peran sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain peningkatan produktifitas, peningkatan kualitas produk, usaha pendapatan tambahan dan diversifikasi, serta kemitraan. Produktifitas yang tinggi diperoleh melalui kegiatan pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta kegiatan budidaya teknis lainnya. Kualitas produk yang baik diperoleh melalui cara panen yang baik, pengelolaan hasil panen serta sistem transportasi. Usaha pendapatan tambahan dan diversifikasi diperoleh dengan multi farming, antara lain disamping usaha pokok pada budidaya komoditas perkebunan, pengembangan farming sistem dilakukan melalui usaha pertanian pangan, palawija, peternakan, perikanan dll. Sedangkan kemitraan dilakukan petani melalui organisasinya bekerjasama dengan mitra usaha untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan dan bekerjasama dalam pemasaran. Untuk mencapai faktor-faktor di atas, petani dituntut lebih profesional sehingga petani harus meningkatkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dilaksanakan melalui pelatihan sehingga dapat menjalankan aktifitas mereka baik dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Hubungan yang baik antara petani menjadi pendorong dan menumbuhkan semangat dalam melaksanakan segala aktifitas. Kelembagaan yang dibangun atas dasar kebersamaan seperti kelompok tani akan lebih bermanfaat dalam melayani kebutuhan anggotanya. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan / daya beli petani. NTP Kabupaten Kudus selalu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dimana NTP tahun 2009 sebesar 103,21 tahun 2010 sebesar 103,30 dan tahun 2011 sebesar 103,95. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani. Layanan urusan pilihan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman,

hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adanya konversi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian menuntut peningkatan luas panen dan produktivitas. Tabel 2.51 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Padi, Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2011 NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN Luas tanam padi (Ha) Luas panen padi (Ha) Produksi padi (Ton) Produktivitas (Kw/Ha)

2009 28.414 27.286 140.425 51,46

2010 31.363 28.720 153.345 53,39

2011 24.924 22.970 124.760 54,31

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus

Penurunan produksi padi pada tahun 2011 disebabkan penurunan luas tanam karena musim tanam yang mundur pada MT 2011/2012. Pada tahun 2010 MT I dimulai pada bulan Agustus 2010, sehingga musim panen terjadi pada bulan November, sedangkan pada Tahun 2011 MT I terjadi pada bulan Oktober – November sehingga musim panen terjadi pada bulan Januari 2012. Penurunan produksi padi pada tahun 2011 selain disebabkan oleh penurunan luas tanam juga disebabkan adanya serangan hama wereng coklat, serangan hama penggerek batang dan adanya bencana banjir. Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat, seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Produktivitas tebu rata-rata 614,7 kw/ha dengan rendemen 6,4 %. Produksi perkebunan sebagian besar juga mengalami sedikit kenaikan. Perkembangan luas tanam dan produksi tercantum pada tabel 2.52. Tabel 2.52. Luas Tanam dan Produksi Tebu Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2010 No

Uraian

2008

2009

2010

1.

Luas tanam (Ha)

5.920,87

6.012,80

6.729,00

2.

Prosukdi (Kw)

2.195.434

4.470.270

4.494.972


Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan unggas). Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada tabel 2.53.

Tabel 2.53

Jumlah Ternak Tahun 2008 – 2010 Kabupaten Kudus No

Uraian

2008

2009

2010

1.

Sapi (ekor)

7.305

7.644

7.052

2.

Kerbau (ekor)

1.794

1.887

2.176

3.

Kambing (ekor)

40.219

22.806

26.540

4.

Ayam buras (ekor)

408.139

223.657

290.442


b. Urusan Kehutanan Layanan urusan pilihan kehutanan dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Luas hutan di Kabupaten Kudus baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan lainnya mencapai 3.504,9 Ha, sebagian besar (48,23%) diperuntukkan untuk hutan produksi dan sisanya untuk hutan lindung dan hutan lainnya. Kawasan hutan banyak terdapat di Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo. Jenis tanaman hutan yang banyak dibudidayakan adalah jati dan sengon. Penanganan lahan kritis telah dilakukan melalui pembuatan kebun bibit rakyat (KBR), rehabilitasi hutan lahan dan konservasi tanah sehingga mengurangi lahan kritis seluas 2.718 Ha. c.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Energi dan sumberdaya mineral dibedakan menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan energi yang diarahkan untuk pemasangan, pemeliharaan, dan pembayaran Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

No 1.

2.

Tabel 2.54. Perkembangan LPJU di Kabupaten Kudus Uraian 2008 2009 2010

2011

LPJU Jalan Kabupaten (disediakan dan dirawat oleh pemerintah)

4.522

4.522

4.522

4.522

LPJU Jalan Desa (disediakan dan dirawat oleh masyarakat)

12.906

12.906

12.906

12.906

3.

Biaya Rekening LPJU

12.449.639.675

tdk ada data

13.778.500.000

16.622.000.000

4.

Pendapatan PPJU

18.954.578.005

16.186.035.500

13.036.411.970

21.201.208.264

17.428

17.428

17.428

17.428

Jumlah Total LPJU Kabupaten Kudus


d. Urusan Pariwisata Pariwisata di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria, pada

tanggal 10 asyuro dilangsungkan prosesi ritual buka luwur (penggantian kain tirai makam Sunan Kudus), sedangkan buka luwur makam Sunan Muria pada tanggal 16 Muharrom, selain itu banyak tradisi budaya yang dilestarikan seperti tradisi dandangan, buka luwur, sewu kupat, resik-resik Sendang Wonosoco, khusus desa Wonosoco mulai berbenah untuk daerah wisata dengan atraksi budaya lokal dan wisata alam. Sedangkan untuk lebih memperkenalkan Kudus sebagai kota kretek dikembangkan museum kretek dan taman budaya dengan berbagai sarana pendukungnya, antara lain water boom, mini movie theater, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan technohall. Selain itu ada beberapa obyek wisata alam dan modern yang dikembangakan Pemerintah Daerah saat ini antara lain Taman Ria Colo dan Taman Kridha Wisata termasuk kolam renang GOR. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan pada berbagai obyek wisata. Tabel 2.55. Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Kudus No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Obyek Wisata

2010

2011

Pengunjung (Orang)

Pengunjung (Orang)

Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus Colo dan Makam Sunan Muria Tugu Identitas Kolam Renang Pemda Kolam Renang Notosari Taman Krida wisata Museum Kretek dan Rumah Adat Kolam Renang Griptha Halaman GOR Wergu Jumlah

240.178 521.669 10.514 23.990 2.189 65.333 20.774 1.803 55.724

367.594 682.205 1.717 17.310 2.915 54.527 79.057 2.747 45.267

942.174

1.253.339

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

e.

Dari tabel 2.55 dapat dilihat, bahwa obyek wisata colo dan makam sunan muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2010 dan 2011, sedangkan obyek wisata Tugu Identitas posisi terakhir, namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya semaksmal mungkin agar berbagai obyek wisata yang dikelola dapat menarik wisatawan atau pengunjung lokal maupun nasional, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Urusan Kelautan dan Perikanan Layanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pengembangan budidaya perikanan darat dengan mengembangkan bibit ikan unggul (nila, lele, mas, patin, gurami, kerapu, kakap dan bandeng) dan sarana prasarana produksi perikanan budidaya maupun usaha di bidang perikanan antara lain melalui peningkatan dan pengembangan Unit Perikanan Rakyat (UPR), jaring apung, karamba, dan pembangunan tambak. Pada Tahun 2010 produksi ikan budidaya tercatat 4.805,30 kwintal, naik sebesar 193,67% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi terbesar pada budidaya ikan lele yaitu sebanyak 3.910,80 kwintal atau 81,39 dari total produksi. Untuk produksi ikan di perairan umum terbesar adalah ikan gabus.

f.

Urusan Perdagangan

Potensi ekonomi suatu daerah sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus, sektor pedagangan merupakan sektor unggulan ditandai antara lain keberadaan pasar dan pusat-pusat pedagangan. Pasar di Kabupaten Kudus berjumlah 23 pasar yang terdiri dari 5 buah pasar daerah, 17 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 2 sampai 3 buah pasar. Pada tahun 2011 Kabupaten Kudus mendapatkan musibah yaitu terbakarnya pasar grosir sandang terbesar yaitu Pasar Kliwon, tepatnya tanggal 20 september 2011 yang mengakibatkan sebanyak 230 kios dan 960 petak los terbakar sehingga merugikan pedagang sebanyak 2.190 orang. Pasca kebakaran Pemerintah Daerah dengan serius melakukan langkah-langkah tahap pemulihan antara lain berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendirikan posko pasca kebakaran dan mengadakan piket jaga, memonitoring secara terus menerus perkembangan kobaran api selanjutnya, menjaga dan mengantisipasi kemungkinan penjarahan, mengadakan pendataan kios dan los yang terbakar, dan pembinaan pedangang serta terus diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dari hasil kesepakatan bersama antara Bupati Kudus dan PT. Karsa Bayu pembangunan kembali los pasar yang terbakar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan SK Bupati Kudus No. 511.2/81/2012 tertanggal 10 April 2012, salah satu isinya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan keringanan kepada para pedagang korban kebakaran, dengan membebaskan rtribusi pemakaian kekayaan daerah hingga tahun 2016, cara tersebut ditempuh untuk memberikan kesempatan kepada para pedagang agar dapat menata kembali usahanya. Perkembangan nilai ekspor tercatat terus meningkat yaitu US $ 56,58 juta (2010) meningkat menjadi US$ 86,04 juta (2011). Tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang besar di tahun 2011 berturut-turut adalah rokok (57,2 %), kertas (16,3 %) dan rotan furniture (13,4 %), dan nilai ekspor yang paling kecil adalah jenang yaitu sebesar US$ 25.362 (0,029 %).

Tabel 2.56. Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2011 (US $) No

Komoditi

2008

2009

2010

1

Rokok

15.388.959

14.674.443,00

16.464.775,0

2

Garmen

-

103.894,56

-

2011* 49.262.344,00

3

Kertas

25.453.213,81

17.265.020,86

21.680.647,18

14.090.969,17

4

Elektronik

9.876.273,36

5.873.169,13

4.979.666,06

3.692.709,59

5

Furniture

5.420.970,88

1.232.082,97

4.108.012,32

4.062.996,87

6

Rotan Furniture

7.076.083

9.171.557,63

9.375.608,53

11.554.849,00

7

Sigaret Roller

3.623.300,68

1.232.082,97

2.960.077,06

3.316.059,10

8

Handycraft

4.000

-

-

40.048,70

9

Jenang

-

-

20.910,00

25.362,00

10

Playwood/barecore

-

-

-

37.448,53

Total

66.842.800,73

49.608.366,84

59.589.696,15

86.045.338,43

104

77

77

77

Jumlah Negara Tujuan

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Keterangan : *) sd bulan Nopember 2011

Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran. Pada tahun 2012, kualitas dan kuantitas peningkatan efisiensi pedagangan dalam negeri lebih ditingkatkan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta menggerakkan ekonomi masyarakat. g. Urusan Industri Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus, pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 62,96 % terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pada tahun 2010, di Kabupaten Kudus terdapat 10.914 buah perusahaan industri/unit usaha baik industri besar/sedang maupun industri kecil/rumahtangga. Bila dibandingkan tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 2,07 %. Nilai produksi pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,78 trilyun atau meningkat sebesar 12,42 % dari tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Kudus merupakan daerah yang cukup strategis dilihat dari segi industrinya. Industri tembakau masih mendominasi dengan 32,96 % dari jumlah industri besar dan sedang, diikuti industri pakaian jadi sebesar 18,99 %, industri penerbitan dan percetakan sebesar 8,38 %, industri makanan/minuman sebesar 8,38 %, sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau/rokok yaitu sebesar 83,08 % diikuti industri kertas/barang dari kertas 4,79 % dan industri mesin/TV/radio 3,51 %. Kondisi jumlah industri di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.57. Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2009 - 2010 2009 2010

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Kaliwungu Kota Jati Undaan Mejobo Jekulo Bae Gebog Dawe Jumlah

Perusahaan/ Unit Usaha 1.491 1.723 1.240 447 1.642 938 1.055 1.001 1.156 10.693

Tenaga Kerja

Perusahaan/ Unit Usaha

Tenaga Kerja

1.528 1.772 1.278 450 1.656 954 1.078 1.023 1.175 10.914

12.629 122.991 22.798 1.921 4.311 5.258 25.971 15.605 5.959 217.443

11.953 122.627 22.424 1.891 4.175 5.195 25.835 15.413 5.702 215.215

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus

Tabel 2.58. Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Kabupaten Kudus Tahun 2009 – 2010 2009 2010 Perusahaan/ Nilai Produksi Perusahaan/ Nilai Produksi No Kecamatan Unit Usaha (Juta Rp.) Unit Usaha (Juta Rp.) 1 Kaliwungu 1.491 4.548.333,00 1.528 5003166,00 2 Kota 1.723 20.562.891,87 1.772 22.619.181,00 3 Jati 1.240 47.862.891,82 1.278 54.649.181,00 4 Undaan 447 452.282,12 450 497.510,00 5 Mejobo 1.642 497.730,00 1.656 547.503,00 6 Jekulo 938 750.209,08 954 825.230,00 7 Bae 1.055 4.878.548,71 1.078 5.366.404,00 8 Gebog 1.001 1.863.286,92 1.023 2.049.616,00 9 Dawe 1.156 1.109.605,24 1.175 1.220.566,00 Jumlah 10.693 82.525.778,76 10.914 92.778.357,00 Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus

h. Urusan Ketransmigrasian Pembangunaan transmigrasi merupakan salah satu percepatan pembangunan kota-kota kecil, yakni dengan cara membangun dan mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan, sehingga menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi potensial daerah, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program transmigrasi sebagai program yang holistik dan komprehensif, untuk membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan, sehingga terjadi akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri memerlukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari kemampuan daerah untuk mengelola potensi yang ada dan memasarkan hasil produksinya tersebut sehingga meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data BPS tercatat jumlah perusahaan industri besar dan sedang untuk tahun 2010 sebanyak 169 dengan menyerap sekitar 97.727 orang, sehingga hampir kurang lebih 15,98 % dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas tahun 2010. Untuk itu perhatian pemerintah dalam pelayanan kepada sektor industri selalu ditingkatkan sebagai upaya pengurangan pengangguran. Pasar, sebagai sarana yang mendorong peningkatan pemasaran di Kabupaten Kudus tersedia sebanyak 23 unit yang terdiri dari 5 pasar daerah, 17 pasar desa, dan 1 pasar hewan. Infrastruktur jalan merupakan unsur yang menjadi pendorong dan penarik pengembangan suatu wilayah. Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 42.516 ha terdapat jalan negara 21,180 Km, jalan propinsi 54,94 Km dan jalan kabupaten 621,180 Km. Jalan Negara yang tahun 2011 yang sebagian rusak telah diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya jalan Kudus – Pati. Jalan provinsi kondisinya relatif baik dan sedang, sedangkan jalan kabupaten dalam kondisi baik 26,55 %, sedang 26,62 %, rusak ringan 25,29 %, rusak berat 21,53 %. Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah demo (politik, ekonomi dan mogok kerja ) rata-rata 30 kasus. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung menurun. Berbagai perda diharapkan pro investasi, namun tetap berpedoman pada undangundang yang ada. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menjadi daya saing adalah struktur penduduk yang mengarah pada rasio ketergantungan sebagaimana tertera pada tabel 2.59. Tabel. 2.59. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2007 - 2011 No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011** 1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

208,992

210,536

212,314

213,832

215,329

2.

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

34,375

210,536

34,902

35,135

35,381

3.

Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)

243,367

245,151

247,216

248,967

250,710

4.

Jumlah penduduk usia 1564 tahun

504,121

507,770

512,033

515,646

519,256

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Keterangan : ** Angka sangat sementara

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah rasio perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif. Rumus Dependency Ratio adalah jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 -64 tahun.

Sejalan dengan komposisi penduduk, angka Dependency Ratio Kabupaten Kudus dari tahun 2007 hingga 2011 cenderung stabil. Jumlah pertambahan penduduk usia muda cenderung konstan dari sensus ke sensus. Pertambahan penduduk yang cenderung konstan ini menyebabkan angka Dependency Ratio Kabupaten Kudus stabil dalam kurun waktu tersebut. Dan jumlah penduduk usia produktif dan usia tua juga cenderung stabil, sebagai akibat pergeseran penduduk dari usia muda ke usia produktif dan dari usia produktif ke usia tua dalam kondisi stabil Dependency Ratio penduduk Kabupaten Kudus pada periode tahun 2007 – 2011 mencapai 0,48. Angka Dependency Ratio ini berarti jumlah beban tanggungan yang harus dipikul per penduduk usia produktif semakin sedikit. Bisa diartikan seorang seorang penduduk usia produktif hanya menanggung kurang dari 1 orang penduduk yang lain (0,48). 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011/2012 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011/2012. Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2011/2012 dengan realisasi RPJMD tahun 2011/2012. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2011/2012 dan realisasi RPJMD tahun 2011/2012 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan, mencakup : a. Urusan Wajib a.1 Pendidikan a.2 Kesehatan a.3 Pekerjaan Umum a.4 Perumahan a.5 Penataan Ruang a.6 Perencanaan Pembangunan a.7 Perhubungan a.8 Lingkungan Hidup a.9 Pertanahan a.10 Kependudukan dan Catatan Sipil a.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.13 Sosial a.14 Ketenagakerjaan a.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a.16 Penanaman Modal a.17 Kebudayaan a.18 Kepemudaan dan Olah Raga a.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a.21 a.22 a.23 a.24 a.25 a.26

Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan

b. Urusan Pilihan b.1 Pertanian b.2 Kehutanan b.3 Energi dan Sumberdaya Mineral b.4 Pariwisata b.5 Kelautan dan Perikanan b.6 Perdagangan b.7 Industri b.8 Ketransmigrasian Selanjutnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2011 dan 2012, dijabarkan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini. a.1. Urusan Pendidikan Urusan pendidikan pada tahun 2011 diprioritaskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, baik gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan sekolah, meubelair maupun buku-buku penunjang kegiatan belajar dan mengajar serta pemberian biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu dengan subsidi silang. Di samping hal tersebut di atas, dilaksanakan pula upaya peningkatan mutu, kompetensi baik siswa maupun tenaga pendidik yang berkualitas dengan dukungan profesionalisme tenaga pendidik. Pada tahun 2011 capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 101,32 % untuk SD/MI/Paket A, kemudian 96,00% untuk SMP/MTs/SMPT/SMPLB/Paket B, dan 75,25 % untuk SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C . Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) 97,61 % untuk SD/MI/Paket A, 90,17 % untuk SMP/MTs/SMPT/SMPLB/Paket B, dan 64,58 % untuk SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan melalui upaya rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 28 unit, SMP/SMPS sebanyak 15 unit yang berasal dari BanGub, APBD Kab maupun DPPID. Adapun porsentase guru yang telah terkualifikasi S1/D4 untuk SD sebesar 50,74 %, SMP 88,53 %, SMA 88,67 % dan SMA 90,82 %. Porsentase guru yang telah memenuhi uji sertifikasi untuk SD sebanyak 28,39 %, SMP 45,07 %, SMA 50,83 % dan SMK 22,40 %, sedangkan sisanya akan terus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya. Dalam peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, dari dana telah dilaksanakan program pemberian beasiswa kepada 610 siswa SD/MI, 581 siswa SMP/MTs siswa, dan 2.622 siswa SMA/MA sehingga jumlah keseluruhan 3.813 siswa dari keluarga kurang/tidak mampu; pemberian bantuan penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD bagi 6 KPA, Paket B setara SMP sejumlah 8 KPB dan Paket C setara SMA sejumlah 7 KPC. Penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun, difokuskan pada pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Untuk penuntasan buta aksara usia produktif telah berhasil menuntaskan wajib belajar melalui kelompok belajar sebanyak 50 Kejar. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari jumlah 36.689 anak sudah terlayani 18.594 anak (41,08 %). Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 6 sekolah, meliputi 2 unit SMP, 2 SMA, dan 2 SMK. Peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN). Pada tahun 2010/2011 angka kelulusan/berhasil lulus Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk tingkat SD/MI mencapai 100 %, tingkat SMP/MTs 99,76 %, tingkat SMA/MA 99,97 % dan SMK 100 %. Pada tahun 2012 pelaksanaan urusan pendidikan masih diprioritaskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu, serta peningkatan mutu, kompetensi baik siswa maupun tenaga pendidik. Diharapkan dengan adanya dukungan melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan pemberian beasiswa maka target kinerja pendidikan 2012 di berbagai jenjang pendidikan, dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI sederajat) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK sederajat) dapat tercapai. Sasaran RPJMD pada urusan pendidikan adalah “Meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan”, dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :  APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI/Paket A sebesar 97,61 %, sudah melebihi target RPJMD sebesar 95 %.  APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs/Paket B sebesar 90,17 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 95 %. Tetapi apabila dilihat perkembangan dari tahun 2008 sebesar 76,74 %, tahun 2009 sebesar 86,83 % dan tahun 2010 sebesar 90,10 %, maka angka APM SMP sederajat terus mengalami peningkatan.  APM (Angka Partisipasi Murni) SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 64,58 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 80 %. Tetapi apabila dilihat perkembangan dari tahun 2008 sebesar 41,62 %, tahun 2009 sebesar 42,37 % dan tahun 2010 sebesar 57,06 %, maka angka APM SMA sederajat menunjukkan kemajuan positif, yaitu terus meningkat.  APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A sebesar 101,32 %, sudah melebihi target RPJMD sebesar 100 %.





APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B sebesar 96 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 100 %. Tetapi apabila dilihat perkembangan dari tahun 2008 sebesar 96,57 %, tahun 2009 sebesar 97,36 % dan tahun 2010 sebesar 97,12 %, maka APK SMP sederajat terus mengalami peningkatan. APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 75,25 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 91,11 %. Apabila dilihat dari perkembangan



 

 



mulai tahun 2008 sampai 2010, APK SMA sederajat cenderung meningkat, yaitu masing-masing sebesar 64,88 %, 66,94 % dan 72,72 %. APTS (Angka Putus Sekolah) Usia 6-12 tahun (SD/MI/Paket A) sebesar 0,04 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 0 %. Tetapi apabila dilihat perkembangan APTS tahun 2008 sebesar 0,08 %, tahun 2009 sebesar 0,06 % dan tahun 2010 sebesar 0,05 %, dapat disimpulkan bahwa APTS Usia 6-12 tahun semakin menurun mendekati angka 0 %. APTS (Angka Putus Sekolah) Usia 13-15 tahun (SMP/MTs/Paket B) sebesar 0,12 %, sudah melebihi target RPJMD sebesar 0,58 %. APTS (Angka Putus Sekolah) Usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK/Paket C) sebesar 0,13 %, masih di bawah target RPJMD sebesar 0,03 %. Kekurangan target sebesar 0,10 % diupayakan menurun di tahun 2012 dan 2013 melalui Program Pendidikan Menengah. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD/MI/Paket A sebesar 101,32 %, telah melebihi target RPJMD sebesar 85,78 %. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP/MTs/Paket B sebesar 96 %, masih dibawah target RPJMD sebesar 97,60 %. Kekurangan target sebesar 1,60 % diupayakan menurun di tahun 2012 dan 2013 melalui Program Pendidikan Menengah. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 75,25 %, telah melebihi target RPJMD sebesar 67,06 %.

Untuk kebijakan tahun selanjutnya diupayakan untuk meningkatkan capaian indikator RPJMD yang belum terpenuhi, diantaranya APM SMP dan SMA sederajat, APK SMP dan SMA sederajat, APTS SD dan SMA sederajat serta APS SMP sederajat denga perluasan akses dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat menengah (wajib belajar 12 tahun) dan peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal. a.2. Urusan Kesehatan Urusan kesehatan pada tahun 2011 diprioritaskan pada program upaya kesehatan masyarakat, obat dan perbekalan kesehatan terdiri dari peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu : pembangunan rawat inap Puskesmas Kaliwungu, lanjutan pembangunan puskesmas Jepang, Jekulo dan Undaan, penyelesaian pembangunan Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), pembangunan gedung PONED (pelayanan Obstreti Neoratal Emergency Dasar), Tanjungrejo, pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) di Ternadi, Kedungsari, Margorejo dan Kutuk, pembangunan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) baru di 13 Desa dan lanjutan di 5 Desa , pengadaan alat kesehatan medis dan non medis termasuk alat kesehatan di laboratorium kesehatan, buku KIA , Kartu Menuju Sehat (KMS) Usila, pemeriksaan kesehatan pekerja, PMO lingkungan pabrik, peningkatan kesehatan pekerja, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan usaha kesehatan kerja. Adapun hasil pelaksanaan pada urusan ini terlihat pada indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus antara lain Usia Harapan Hidup

tercatat laki-laki umur 71 tahun dan perempuan umur 72 tahun, Angka Kematian Bayi sebesar 6,61 per 1.000 kelahiran yang berarti lebih baik dari target RPJM sebesar 6 per 1000 kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Ibu pada mencapai 103,95 per 1.000 kelahiran hidup yang berarti masih jauh dari target RPJM sebesar 65 per kelahiran hidup Sementara itu jumlah kasus Balita gizi buruk tercatat 35 anak, meliputi yang berhasil disembuhkan 35 anak. Meskipun telah terjadi peningkatan derajat kesehatan, namun masih ditemukan berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat, utamanya penyakit menular seperti jumlah penderita Demam Berdarah Dengue sebanyak 148 orang dan TBC berjumlah 612 orang. Upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan TBC dilakukan antara lain dengan menerapkan penanganan pengobatan melalui strategi DOTS (Penanganan Pengobatan Langsung Jangka Pendek) di Puskesmas. Untuk kasus HIV/AIDS sebanyak 16 orang, terdiri dari jumlah penderita HIV sebanyak 16 orang, sedangkan penderita AIDS sebanyak 14 orang tersebut. Untuk penyakit Malaria kasus indogen tidak ditemukan kasus. Pada tahun 2012, urusan kesehatan masih diprioritaskan pada upaya kesehatan masyarakat, obat dan perbekalan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas, peningkatan sarana puskesmas, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, pemberian makanan tambahan, pencegahan penanggulangan penyakit menular, dan kegiatan pendukung kesehatan. Di samping itu telah pula diprioritaskan pembangunan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), pengadaan alat kesehatan rumah sakit, serta pengadaan obat – obatan, dan logistik rumah sakit. Sasaran RPJMD pada urusan kesehatan adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan Meningkatnya akses serta mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata”, dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :  AKB (Angka Kematian Bayi) sebesar 6,61 per 1.000 kelahiran hidup, masih di bawah target RPJMD sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup. Kekurangan target sebesar 0,61 per 1.000 kelahiran hidup akan diupayakan melalui Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak di tahun 2012 dan tahun 2013.  Angka Kematian Balita sebesar 0,70 per 1.000 kelahiran hidup, masih di bawah target RPJMD sebesar 0,6 per 1.000 kelahiran hidup. Kekurangan target sebesar 0,1 per 1.000 kelahiran hidup akan diupayakan melalui Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.  Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 103 per 100.000 kelahiran, masih di bawah target RPJMD sebesar 65 per 100.000 kelahiran. Kekurangan target sebesar 38 per 100.000 kelahiran akan diupayakan melalui Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak di tahun 2012 dan 2013, sampai mencapai target RPJMD.  Persentase Balita Gizi Buruk sebesar 6 % masih jauh di bawah target RPJMD sebesar 0,02 %. Upaya untuk memenuhi target RPJMD ini ditempuh melalui

program perbaikan gizi mayarakat yang akan diupayakan di tahun 2012 dan 2013.  Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan sebesar 94,46 %, telah memenuhi target RPJMD sebesar 90,78 %. a.3. Urusan Pekerjaan Umum Pada tahun 2011 telah dilaksanakan program dan kegiatan meliputi: a) pembangunan jalan sebanyak 7 paket sepanjang 4.000 m melebihi target RPJMD sepanjang 2 Km dan pembangunan jembatan 1 unit sesuai dengan target RPJMD; b) rehabilitasi / pemeliharaan jalan sebanyak 27 paket/ruas sepanjang 32.650 m dan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 42 ruas memenuhi target RPJMD sepanjang 100 Km, rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 4 unit melebihi target RPJMD sebanyak 3 unit; c) rehab/pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 19 unit melebihi target RPJMD 15 unit; d) pembangunan talud/bronjong 1 paket memenuhi target RPJMD 500 M; rehab/pemeliharaan turap/bronjong sebanyak 4 paket (231 m) melebihi target RPJMD sebanyak 1 paket; e) rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 89 melebihi target RPJMD 45 DI; f) pembangunan pengendali banjir / polder 1 paket (selesai 35%) belum memenuhi target RPJMD; g) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (review Amdal Logung 1 paket) masih kurang dari target RPJMD 1 paket (pembangunan fisik); h) pembangunan jalan perdesaan sebanyak 47 paket/ruas (30,65 Km) jauh melebihi target RPJMD 5 Km dan pembangunan 3 unit jembatan desa (68 m) melebihi target RPJMD 1 unit; i) rehab/pemeliharaan jalan perdesaan sebanyak 13 paket (6,06 Km) dan rehab/pemeliharaan jembatan perdesaan 1 unit (tidak ada dalam target RPJMD); k) rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai sebanyak 8 sungai kurang dari target RPJMD 20 sungai; l) program WISMP mendukung kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air sebanyak 6 kelompok sudah sesuai target RPJMD; m) kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai target RPJMD yaitu pelaksanaan normalisasi saluran sungai sebanyak 1 sungai dan peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali untuk pengendalian banjir sebanyak 5 sungai/anak sungai. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, pada tahun 2011 telah dilaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat melalui pembangunan saluran drainase sebanyak 7 ruas (1.766 m’) meliputi drainase di Jl. Depan PLN – Museum Kretek (200 m’), Dusun Ledok Desa Demaan Kecamatan Kota (28 m’), Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo (175 m’), Desa Pasuruhan Lor (169,20 m’), Desa Ngemplak RT 05 RW 03 Kecamatan Undaan (95 m’), Desa Papringan-Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu (220 m’), Desa Jojo Kec. Mejobo (226 m’), Desa Burikan (273 m’), dan Lingkungan Pasar Wergu (380 m’) ditambah rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 31 ruas (total 38 ruas) masih kurang dari target RPJMD 40 ruas. Di samping itu untuk peningkatan sarana air bersih dilaksanakan melalui : 1) Rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di 5 desa meliputi Desa Lau Kec. Jekulo, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, Desa

Jojo Kecamatan Mejobo, Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe dan pemasangan jaringan perpipaan di IKK Mejobo sesuai target RPJMD 5 desa. 2) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BOP PAMSIMAS) sebanyak 14 desa (6 Kecamatan) melebihi target RPJMD 2 Kecamatan. 3) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin melalui kegiatan pembangunan sarpras sanitasi permukiman di 6 desa (gagal lelang) sehingga tidak memenuhi target RPJMD 3 desa. Pada tahun 2012 akan dilaksanakan program dan kegiatan meliputi : a) pembangunan jalan sebanyak 26 paket/ruas (sepanjang 32,700 Km) diatas target RPJMD 2 Km dan jembatan 6 paket (total panjang 61 M) melebihi target RPJMD 1 unit; b) rehab/pemeliharaan jalan terdiri dari pekerjaan rehabilitasi jalan 19 paket (sepanjang 13,120 Km) dan pekerjaan pemeliharaan jalan 50 paket/ruas jalan (+ 100 Km) melebihi target RPJMD 100 Km; c) rehab/pemeliharaan talud/bronjong 8 paket sepanjang 470 m kurang dari target RPJMD 500 M; d) rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 14 paket/DI, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun sebanyak 38 paket/DI dan pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) sebanyak 7 DI (rehab sedang jaringan irigasi) dan 4 DI (OP partisipatif) sehingga total 63 DI melebihi target RPJMD 40 DI; e) rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai sebanyak 6 sungai dan pengadaan material untuk penanggulangan akibat bencana banjir kurang dari target RPJMD 20 sungai; f) rehab/pemeliharaan alatalat berat sebanyak 24 unit melebihi target RPJMD 13 unit; g) pembangunan reservoir pengendali banjir 1 paket (lanjutan tahun 2011) belum sesuai target RPJMD, yaitu 1 paket rehab/pemeliharaan reservoir pengendali banjir; h) pembangunan jalan perdesaan sebanyak 113 paket dan pembangunan jembatan 2 paket/unit melebihi target RPJMD 1 unit; i) kegiatan yang belum dilaksanakan namun ada dalam RPJMD yaitu rehabilitasi/ pemeliharaan petani pemakai air sebanyak 6 kelompok, kegiatan ini sudah masuk dalam Program WISMP. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan saluran drainase sebanyak 30 paket/ruas dan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di dalam kota (8 ruas) dibawah target RPJMD 50 ruas. Di samping itu untuk peningkatan sarana air bersih dilaksanakan melalui : 1) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di 5 desa meliputi Desa Lau Kec. Jekulo, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, Desa Jojo Kecamatan Mejobo, Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe dan pemasangan jaringan perpipaan di IKK Mejobo sesuai target RPJMD 5 desa. 2) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BOP PAMSIMAS) sebanyak 12 desa (4 Kecamatan) diatas target RPJMD 1 Kecamatan. 3) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin melalui kegiatan pembangunan sarpras sanitasi permukiman di 6 desa (gagal lelang) sehingga tidak memenuhi target RPJMD 3 desa.

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dilaksanakan di 5 kawasan/ 9 paket (kawasan R. Agil Kusumadya, Simpang Tujuh, Jenderal Sudirman, Lukmonohadi-Ramelan/Ahmad Yani, Simpang Tujuh-Jember) sehingga diatas target RPJMD 1 kawasan. Pada tahun 2012, urusan pekerjaan umum diprioritaskan pada program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program pengendalian banjir, program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong, program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta program pembangunan infrastruktur perdesaan. a.4. Urusan Perumahan Urusan perumahan pada tahun 2011 diprioritaskan pada program pengembangan perumahan, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan pengelolaan areal pemakaman. Adapun hasil pelaksanaan urusan perumahan adalah : a. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) dengan tersusunnya konsep Ranperda Revisi Perda Bangunan 1 paket. b. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran, sehingga kurang dari target RPJMD tahun 2011 sebanyak 15 desa. c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dengan terlaksananya operasional Rusunawa selama 12 bulan. d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan tersusunnya database perumahan untuk wilayah Kecamatan Kota 1 paket sehingga sudah sesuai dengan target RPJMD tahun 2011 sebanyak 1 paket. e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan terlaksananya pembangunan sumur, pompa dan tandon air 1 paket, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2011 sebanyak 0 paket, namun pembangunan sumur, pompa dan tandon air 1 paket ini merupakan pencapaian target RPJMD tahun 2010 yang belum terlaksana. f. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan hasil : 1. Pemeliharaan 3 unit mobil pemadam kebakaran, sehingga kurang dari target RPJMD tahun 2011 yang mencapai 4 unit. 2. Pemeliharaan 2 unit mobil tangki air, sehingga sudah memenuhi target RPJMD tahun 2011 sebanyak 2 unit. 3. Pengadaan pakaian kerja PMK putra beserta atribut dan kelengkapannya 25 set dan 6 set fire jaket, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2011 sebanyak 0 buah baju tahan api, namun pengadaan 6 set fire jaket ini merupakan pencapaian target RPJMD tahun 2009 sebanyak 2 buah baju tahan api yang belum terlaksana. 4. Operasional pencegahan bahaya kebakaran selama 12 bulan.

g.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan terlaksananya pengecatan pagar makam 5 lokasi yaitu Makam Ploso, Krapyak, Kaliputu, Prambatan dan Gondangmanis, serta rehab gapura makam Kaliputu sehingga sudah memenuhi target RPJMD tahun 2011 sebanyak 5 lokasi. Pada tahun 2012, urusan perumahan diarahkan pada program pengembangan perumahan, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan program pengelolaan areal pemakaman. Adapun hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dengan hasil yang diharapkan : 1. Operasional Rusunawa 12 bulan 2. Pemeliharaan rutin Rusunawa 1 paket 3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung rusunawa 7 unit. 4. Pembangunan Rusunawa 2 unit twin blok dengan sumber dana APBN sehingga telah memenuhi target RPJMD tahun 2012. b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan hasil yang diharapkan : 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan pemadam kebakaran 23 stel 2. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran 5 unit, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 4 unit. 3. Pengadaan konstruksi pasang tutup tandon air 1 paket, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 0 paket. c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan hasil yang diharapkan : 1. Pembangunan pagar dan pengurugan tanah makam 8 paket 2. Pemeliharaan rutin sarpras pemakaman 6 lokasi sehingga telah memenuhi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 5 lokasi

a.5. Urusan Penataan Ruang Untuk urusan penataan ruang, pada tahun 2011 diprioritaskan pada program perencanaan tata ruang dengan melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Perkotaan yang difokuskan di sekitar Jl. Tembus Kencing-Tanjung dan Tugu Identitas - Simpang Tujuh serta dilakukan proses persetujuan substansi terhadap Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Kudus. Pada tahun 2011, program perencanaan tata ruang difokuskan pada penyelesaian proses persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum sehingga tidak melaksanakan penyusunan materi teknis dan rancangan perda rencana rinci tata ruang. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka program perencanaan tata ruang belum memenuhi target RPJMD untuk menyusun 1 dokumen rencana rinci tata ruang dan 2 naskah rancangan perda rencana rinci tata ruang. Selain program perencanaan tata ruang, telah dilaksanakan pula program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang serta monitoring dan evaluasi

pengendalian pemanfaatan ruang. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan telah sesuai dengan target RPJMD. Pada tahun 2012, urusan penataan ruang masih difokuskan pada program perencanaan tata ruang untuk menyelesaikan proses penetapan rancangan perda RTRW dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan sasaran kegiatan di IKK Gebog, IKK Dawe, IKK Mejobo dan IKK Undaan. Disamping itu, juga dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kudus sebagai bagian dari kegiatan penyusunan rancangan perda tentang RTRW. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka program perencanaan tata ruang pada tahun 2012 melebihi target penyusunan 1 dokumen rencana rinci tata ruang dan 1 naskah rancangan perda rencana rinci tata ruang yang tercantum dalam RPJMD karena pada tahun 2012 akan melakukan penyusunan 4 dokumen rencana rinci tata ruang dan 2 naskah rancangan perda rencana rinci tata ruang. Adapun untuk program pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi prioritas pembangunan pada urusan penataan ruang melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang telah sesuai dengan target RPJMD untuk melaksanakan 1 kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaaan ruang dalam bentuk sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang selama 12 bulan / 4 triwulan. a.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2011 dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RKPD Tahun 2012 dan Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Tahun Anggaran 2011, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2010, Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Analisis ekonomi makro, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan indikator ekonomi daerah. Di samping itu juga dilaksanakan fasilitasi Forum for Economic Development, Employment and Promotion (FEDEP), Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Survey kelayakan usulan kegiatan bidang ekonomi, bidang prasarana wilayah dan tata ruang, dan bidang sosial budaya, perkuatan kelembagaan sumber daya air dan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP). Untuk meningkatkan pengendalian perencanaan pembangunan dilaksanakan pula evaluasi dan pelaporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan yang bersumber dana dari APBD, Bantuan Gubernur, APBN, DBH-CHT dan PNPM Perkotaan. Pada tahun 2012 urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan kegiatan penyusunan profil daerah, evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah 2008-2011, penyusunan dokumen PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan), penyusunan dokumen perencanaan yaitu RKPD Tahun 2013 dan Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara

Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Tahun Anggaran 2012, penyusunan indikator ekonomi daerah, fasilitasi Forum for Economic Development, Employment and Promotion (FEDEP), fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan, peningkatan dan pengembangan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas), dan pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP). Selain itu juga tetap dilaksanakan evaluasi dan pelaporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan yang bersumber dana dari APBD, Bantuan Gubernur, APBN, DBH-CHT dan PNPM Perkotaan. Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan dengan pemangku kepentingan (legislatif) telah dilaksanakan telaahan aspirasi DPRD dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2013. Efektivitas dan konsistensi perencanaan pembangunan terlihat pada rasio program dalam RKPD terhadap program RPJMD sebesar 91,28 %. a.7. Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan pada tahun 2011 dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa perhubungan, antara lain untuk Peningkatan Pengelolaan Terminal di 5 Unit Pelaksana Teknis Terminal telah memenuhi target didalam RPJMD sebanyak 1 paket yang terdiri dari 5 Unit Pelaksana Teknis Terminal; Peningkatan Pengelolaan Perparkiran di 6 lokasi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran telah memenuhi target didalam RPJMD sebanyak 1 paket yang terdiri dari 6 lokasi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran; Peningkatan Pangkalan Truk Klaling yang terdiri dari 3 paket Pekerjaan (Pagar Pangkalan Truk Klaling 157,5 m, Lampu Penerangan 7 unit, Landasan Beton Bertulang 105 m3) yang telah memenuhi target RPJMD sebanyak 3 paket; Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor berupa kalibrasi 9 unit alat pengujian kendaraan bermotor yang telah memenuhi target RPJMD sebanyak 9 unit; Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan bermotor 1 paket Pekerjaan pengurugan akses masuk area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi target RPJMD sebanyak 1 paket; Pemeliharaan Terminal di 2 sub terminal (Jetak dan Getas Pejaten) yang telah melebihi target RPJMD sebanyak 1 paket. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya yang terdiri dari operasi tertib angkutan umum dan plat hitam 36 kali/tahun pelayanan dan pengendalian angkutan lebaran, natal dan tahun baru 18 hari, kegiatan operasional Tibcarlantas pagi 240 hari yang telah memenuhi target RPJMD; Fasilitasi perijinan bidang perhubungan terlaksananya cetak plat uji KTB becak 5.500 keping dan 700 Keping yang telah memenuhi target RPJMD; Pemberian Penghargaan dengan pemilihan 1 awak kendaraan umum teladan yang telah memenuhi target RPJMD; Peningkatan Terminal Cargo dengan Pengurugan tanah pada terminal cargo 1 paket yang memenuhi target RPJMD. Dalam upaya pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilakukan dengan Pengadaan traffic light 2 unit di simpang empat prima Dersalam dan simpang empat Karetan 2 paket yang melebihi target RPJMD sebanyak 1 paket;

Pengecatan marka jalan 3 paket di 25 ruas jalan (Jl. Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl. Sunan Kudus, Jl. Sunan Muria, Jl Kudus-Purwodadi, Jl. UMK Dersalam, Jl. Veteran, Jl. Mejobo. Jl. Budi Utomo, Jl. Suryokusumo, Jl. Bhakti, Jl. Pattimura, Jl. Wergu, Jl. Peganjaran Pajang, Jl. Panjang UMK, Jl. Museum Kretek, Jl. Getas Pejaten, Jl. Mayor Kusmanto, Jl. Kudus-Colo, Jl. Kudus-Jepara, Jl. Sunan Kudus, Jl. Sunan Muria, Jl. Sosrokartono, Jl. Agil Kusumadya, Jl. HOS Cokroaminoto) sebanyak yang melebihi target RPJMD sebanyak 1 paket; Pemeliharaan traffict light, warning lamp dan rambu-rambu lalu lintas 1 paket yang memenuhi target RPJMD; Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor selama 1 tahun tersedianya 3.000 buku uji dan 36.380 keping plat uji kendaraan bermotor yang telah memenuhi target RPJMD; Terlaksananya Uji KIR Kendaraan Umum 3.037 Kendaraan yang telah memenuhi target RPJMD. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas telah dilaksanakan penyediaan rambu lalu lintas dengan capaian 76 %. Sedangkan kegiatan yang terdapat dalam target RPJMD untuk Tahun Anggaran 2011 tetapi belum terlaksana adalah Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan umum yang terdiri dari Pembinaan karoseri dan perbengkelan, pembinaan sekolah mengemudi dan sosialisasi keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor. Pada tahun 2012, untuk urusan perhubungan masih memprioritaskan peningkatan pengelolaan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa perhubungan, antara lain Kegiatan Penyusunan kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan digunakan untuk Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Jl. Sunan Kudus dan Jl. Jenderal Sudirman sebanyak 1 paket yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi direncanakan akan dilaksanakan Pada Tahun 2012; Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat di 5 Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Jasa Cleaning Service Terminal Tipe A Jati dan Terminal Wisata Bakalan Krapyak Kudus sudah memenuhi target di RPJMD; Peningkatan Pengelolan Perparkiran di 6 Lokasi UPT Perparkiran yang memenuhi target RPJMD Tahun 2012 dan Peningkatan Pangkalan Truck Klaling 1 paket yang memenuhi 33,33 % dari target RPJMD sebanyak 3 paket; Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor berupa kalibrasi 9 unit alat pengujian kendaraan bermotor yang telah memenuhi target RPJMD sebanyak 9 unit; Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 1 paket yang telah memenuhi target RPJMD; Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan bermotor 3 paket yang terdiri dari Rehabilitasi/Pemeliharaan perluasan area pengujian kendaraan bermotor 1 paket, peningkatan balai pengujian kendaraan bermotor 1 paket dan peningkatan landasan parkir balai pengujian kendaraan bermotor 1 paket yang jauh melampaui target RPJMD sebanyak 1 paket; Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal sebanyak 3 paket yang terdiri dari Pemeliharaan Sub Terminal Jetak 1 paket, Pemeliharaan Terminal Cargo dan Terminal Bakalan Krapyak 1 paket, dan Peningkatan Sub Terminal Brayung 1 paket yang telah melebihi target RPJMD sebanyak 1 paket; Pembangunan Gedung Sub Terminal Getas 1 paket yang telah memenuhi target RPJMD; untuk Pembangunan Terminal Wisata Bakalan Krapyak

1 paket dan peningkatan akses masuk terminal wisata 1 paket tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi dilaksanakan pada Tahun 2012. Dalam upaya pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilakukan dengan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya yang terdiri dari operasi tertib angkutan umum dan plat hitam 36 kali/tahun pelayanan dan pengendalian angkutan lebaran, natal dan tahun baru 18 hari, kegiatan operasional Tibcarlantas pagi 240 hari yang telah memenuhi target RPJMD; Fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungan dengan cetak plat nomor dan plat uji becak sebanyak 4.500 buku dan cetak plat nomor dokar dan plat uji dokar sebanyak 4.500 buku yang telah memenuhi RPJMD; Pengadaan Traffic Light 4 paket Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas 2 paket yang jauh melebihi target RPJMD yaitu pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1 paket dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1 paket; Pengadaan marka jalan sebanyak 2 paket yang melebihi target RPJMD yang hanya sebanyak 1 paket; Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas/marka jalan/pagar pengaman jalan dengan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas 1 paket yang telah memenuhi target RPJMD dan untuk pengadaan controller traffic light 4 unit tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi akan dilaksanakan pada Tahun 2012; Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor selama 1 tahun dengan penyedian buku uji dan plat uji sebanyak 2 paket telah memenuhi target RPJMD. a.8. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2011 diprioritaskan pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan SDM di bidang Lingkungan Hidup. Indikator keberhasilan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup yaitu penghijauan kawasan rawan longsor seluas 23,73 hektar. Luas lahan kritis pada tahun 2011 yang tercatat dalam Status Lingkungan Hidup Daerah 2011 kurang lebih seluas 1.203 hektar, apabila dibandingkan dengan target RPJMD untuk luas lahan kritis sebesar kurang lebih 6.947 hektar maka penanganan lahan kritis jauh melebihi target RPJMD. Sedangkan rasio penanganan sampah pada tahun 2011 mencapai 89 %. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 26,43% maka rasio penanganan sampah pada tahun 2011 jauh melebihi target RPJMD. Fokus prioritas pembangunan pada tahun 2012 dikembangkan melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Target yang telah dicapai pada tahun 2011 untuk penanganan lahan kritis dan rasio penanganan sampah apabila dibandingkan

dengan target RPJMD tahun 2012 juga jauh melebihi target RPJMD yaitu lahan kritis seluas 6.539 hektar dan rasio penanganan sampah sebesar 26,45 %. Oleh karena itu pada tahun 2012 ditargetkan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian target tahun 2011. a.9. Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan diprioritaskan pada program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Adapun hasil kegiatan tahun 2011 adalah : a. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan hasil : 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung seluas 258.385 m2 di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2011 sebanyak 0 m2 namun hal ini dikarenakan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung ditargetkan selesai pada tahun 2010. 2. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten di Desa Demaan dan Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota sebanyak 4 bidang sehingga kurang dari target RPJMD tahun 2011 sebanyak 20 bidang. b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan hasil tertanganinya kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa sebanyak 2 kasus sehingga kurang dari target RPJMD tahun 2011 sebanyak 10 kasus Luasan lahan yang harus disediakan untuk pembangunan waduk tersebut ternyata ada sedikit perbedaan antara yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Tim dari BPN. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.60. Rencana Pembebasan Lahan Embung Logung Kabupaten Kudus SK BUPATI Status Tanah Luas (m2) Tanah Perhutani

470.000

Tanah warga

1.490.000

Luas Keseluruhan

1.960.000

Hasil Ukur Lokasi Luas (m2) Desa Tanjungrejo

316.360

Desa Kandangmas

861.746 1.178.106

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus

Adapun realisasi pengadaan tanah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan tanah untuk Waduk Logung Tahun Anggaran 2009 Plafon anggaran : Rp. 16.960.720.000,Luas plafon : 424.018 m2 Total penyerapan dana : Rp. 176.661.000,Prosentase penyerapan : 1,04 % Sisa dana yang tidak terserap : Rp. 16.784.059.000,-

Tabel 2.61. Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah Embung Logung Tahun 2009 Hasil Pengukuran Lokasi

Jml Bid.

Luas (m2)

Realisasi Pengadaan Jml Bid.

Luas (m2)

Dana (Rp)

Sisa Hasil Pengukuran Jml Luas (m2) Bid.

Desa Tanjungrejo

199

316.360

7

5.559

176.661.000

192

310.801

JUMLAH

199

316.360

7

5.559

176.661.000

192

310.801

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus.

2) Pengadaan tanah untuk Waduk Logung Tahun Anggaran 2010 Plafon anggaran : Rp. 15.558.720.000,Luas plafon : 388.968 m2 Total penyerapan dana : Rp. 15.274.094.000,Prosentase penyerapan : 98,17 % Sisa dana yang tidak terserap : Rp. 284.626.000,Tabel 2.62. Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah Embung Logung Tahun 2010 Lokasi Desa Tanjungrejo Desa Kandangmas JUMLAH

Sisa Hasil Pengukuran Jml Bid.

Luas (m2)

Realisasi Pengadaan Jml Bid.

Luas (m2)

Sisa Hasil Pengukuran

Dana (Rp)

Jml Bid.

Luas (m2)

192

310.801

153

224.178

6.983.610.000

39

86.623

498

861.746

145

212.962

8.290.484.000

353

648.784

690

1.172.547

298

437.140

15.274.094.000

392

735.407


3) Pengadaan tanah untuk Waduk Logung Tahun Anggaran 2011 Plafon anggaran : Rp. 8.975.280.000,Luas plafon : 224.382 m2 Total penyerapan dana : Rp. 8.922.304.000,Prosentase penyerapan : 99,41 % Sisa dana yang tidak terserap : Rp. 52.976.000,Tabel 2.63. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Embung Logung Tahun 2011. Sisa Hasil Pengukuran

Lokasi

Jml Bid.

Luas (m2)

Realisasi Pengadaan

Sisa Hasil Pengukuran

Jml Bid.

Luas (m2)

Dana (Rp)

Jml Bid.

Luas (m2)

Desa Tanjungrejo

39

86.623

27

63.600

2.559.269.000

12

23.023

Desa Kandangmas

353

648.784

120

194.785

6.363.035.000

233

453.999

JUMLAH

392

735.407

147

258.385

8.922.304.000

245

477.022


Khusus pada tahun 2011, pengadaan tanahnya dibantu dari Provinsi Jateng melalui bantuan keuangan. Dari total realisasi pembayaran sebesar Rp.8.922.304.000,- untuk pengadaan tanah seluas 258.385 m2, mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 4.999.408.000,- untuk pengadaan lahan seluas 153.317 m2. Dengan demikian, diperlukan upaya penanganan yang lebih serius untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pusat. Pada tahun 2012, fokus pembangunan untuk urusan pertanahan diarahkan pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, serta program pengembangan sistem informasi pertanahan. Adapun hasil yang diharapkan adalah : 1. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan hasil yang diharapkan : a. Ganti tanah urug di desa Kumpit 1 paket b. Tertatanya bidang tanah KTP di Desa Mijen dan Klumpit 2 Desa, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 1 desa. c. Pengadaan tanah dan sertifikasi bidang tanah yang tersisa untuk pembangunan Waduk Logung 42.438 m2 sehingga melebihi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 0 m2 namun hal ini dikarenakan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung ditargetkan selesai pada tahun 2010. 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penaksiran Nilai Tanah di Jalan Sunan Kudus, Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, Jl Mangga 1 paket, sehingga melebihi target RPJMD tahun 2012 sebanyak 0 buku namun hal ini dikarenakan target penyelesaian dokumen penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ditargetkan selesai pada tahun 2011. 3. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan hasil yang diharapkan tertanganinya kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa sebanyak 3 kasus sehingga kurang dari target RPJMD tahun 2012 sebanyak 5 kasus. 4. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal a.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dilaksanakan pengoperasian SIAK di semua desa/kelurahan. Pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Pada tahun 2012, Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan E-KTP adalah penduduk dan pencatatan sipil dengan SIAK yang telah dilaksanakan di Desa/Kelurahan. Keberhasilan pelayanan Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil yaitu rasio penduduk berKTP sebesar 98,67 % dan rasio kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk sebesar 58,42 %. Pada Tahun 2012 pengoperasian SIAK secara terpadu dalam rangka pelaksanaan e-KTP diupayakan untuk menjamin ketersediaan sarana pendukung di setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan tenaga teknis, serta menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran dan perekaman pemohon, dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Sasaran RPJMD pada urusan ini yaitu “Terlaksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 98,67% dan tahun selanjutnya diupayakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. a.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2011, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Realisasinya yaitu koordinasi Tim Pelaksana P2MBG Kabupaten Kudus dan tersusunnya Buku Profil Perempuan dan Anak Tahun 2011. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengurus kelompok kerja tetap tentang pengarusutamaan gender dan mendukung proses menuju Anggaran Responsif Gender (ARG). Sedangkan pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak terdapat satu kegiatan yaitu, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini mempunyai hasil berupa pembinaan organisasi Forum Anak di tingkat Kabupaten maupun kecamatan di Kudus. Pada tahun 2011 terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi karena ada pengaduan sebanyak 36 kasus dan pelanggaran terhadap hak-hak anak terjadi pengaduan sebanyak 33 kasus. Keberhasilan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu rasio partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sebesar 32,80 % dan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebesar 0,16 %. Prioritas pada tahun 2012 diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam masyarakat. Di samping itu diarahkan pula untuk keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. Sasaran RPJMD pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik”. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 telah ditangani/terfasilitasinya semua kasus yang masuk, yaitu kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap sebanyak 36 kasus dan kasus pelanggaran hak anak sebanyak 33 kasus lewat JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak). Keberhasilan gender (partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah) juga mencapai 32,80 %. Untuk kebijakan tahun 2012 dan 2013 diupayakan untuk meningkatkan keadilan gender dan perlindungan anak diupayakan melalui Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan, dan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan mengambil kebijakan memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang. a.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada tahun 2011, Program Keluarga Berencana diarahkan untuk pembinaan Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja berupa advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di 20 sekolah setaraf SMP/SMA dengan sasaran 700 siswa remaja di Kabupaten Kudus. Di samping itu, dilaksanakan pula Program Pelayanan Kontrasepsi dengan Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi berhasil menyelenggarakan kegiatan pelayanan KB Medis Operasi baik untuk pria (MOP) maupun wanita (MOW) yang diikuti sebanyak 70 akseptor secara gratis. Secara garis besar seluruh program KB/KS pada tahun 2011 terdapat hasil berupa jumlah peserta KB Aktif terbina sebanyak 108.506 dan KK Pra KS sebesar 25.887, KS I sebesar 38.990, KS II sebesar 68.178, KS III sebesar 63.083, dan KS III Plus sebesar 12.367. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,12. Indikator keberhasilan pelayanan Urusan Keluarga Berencana adalah rasio pelayanan akseptor KB terhadap target sasaran PUS mencapai 119,48 % dan rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS sebesar 78,82 %. Menginjak Tahun 2012 ini prioritas kerja masih untuk mencapai keselarasan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta fungsi program KB sebagai sarana pengendalian jumlah kelahiran penduduk. Untuk mencapai ini dilakukan upaya peningkatan jumlah akseptor KB dan peningkatan pemahaman tentang KB kepada PUS di wilayah Kabupaten Kudus. Hal tersebut dituangkan dalam Program Keluarga Berencana dengan penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Pelayanan KIE. Serta masih diselenggarakannya Program Pelayanan Kontrasepsi dengan Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah akseptor KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kebijakan RPJMD pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 untuk pemakaian alat kontrasepsi/KB masing-masing IUD/AKDR 618 peserta KB, MOW 366 peserta KB, MOP 19 peserta KB, Kondom 1.118 peserta KB, Implant 599 peserta KB, suntik 15.211 peserta KB dab Pil 6.304 peserta KB. Untuk jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 25.887 KK atau rasio 12,41 % dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 38.990 atau rasio 19 % dari jumlah KK sebanyak 208.505 KK. Untuk tahun 2012 dan 2013 melalui Program Keluarga Berencana, Program Keluarga Sejahtera, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja akan diadakan peningkatan pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan KB medis operasi (MO) pada PUS Pra KS dan KS1.

a.13. Urusan Sosial Urusan Sosial pada tahun 2011 dilaksanakan melalui pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari kegiatan pelatihan anak terlantar sebanyak 60 orang, pelatihan wirausaha bagi 90 keluarga miskin. Untuk pos belanja tidak langsung melalui pemberian santuan kematian kepada 3.565 orang, bantuan bedah rumah sebesar 28 unit dan rehab rumah tidak layak huni sebesar 86 unit. Pada tahun 2012, sebagai bagian dari urusan pembangunan daerah dilaksanakan melalui Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Pada Belanja langsung, urusan ini diupayakan melalui kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin sebanyak 270 orang dan kegiatan pelatihan anak terlantar sebanyak 150 anak terlantar melalui pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa pelatihan potong rambut, pertukangan kayu dan tambal ban. Pada Belanja Tidak Langsung telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Adapun pelaksanaan urusan sosial dalam rangka pemberian bantuan sosial dan hibah. Pemberian bantuan sosial antara lain berupa Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial, santunan fakir miskin, santunan kematian, Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHD 45, Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA), bantuan kesejahteraan guru RA, BA, MI, MTS, dan MA Swasta, bantuan kesejahteraan GTT TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta, bantuan kesejahteraan guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajaar Injil, Agama Budha dan Hindhu, bantuan rehabilitasi daerah kumuh dan bantuan santuan kematian. Sedangkan Pemberian hibah antara lain : Hibah Sarpras Peribadatan dan pendidikan keagamaan, Hibah kegiatan organisasi keagamaan, hibah rehab sarpras RA, BA, MI, MTS dan MA swasta, hibah kepada organisasi sosial masyarakat, hibah kepada pemberangkatan haji, hibah kepada takmir masjid dan bantuan hibah kepada KPUD, PANWASLU, Peningkatan Pengembangan Kesenian, KKN kepada Universitas, Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan. Sasaran RPJMD pada urusan ini “Meningkatnya perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat” capaian kinerja pada tiap tahun 100% sesuai proposal.

a.14. Urusan Ketenagakerjaan Pelaksanaan Urusan ketenagakerjaan tahun 2011 masih berorientasi pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui berbagai jenis pelatihan diantaranya pelatihan kelompok kerja kejuruan otomotif, komputer, menjahit busana dan pelatihan aneka kejuruan, penyediaan peralatan pendidikan dan ketrampilan, pembinaan wirausaha baru dan penyebaran bursa tenaga kerja. Indkator keberhasilan urusan ketenagakerjaaan adalah menurunnya jumlah pengangguran dari 26.152 orang atau 4,28 % pada tahun 2010 menjadi 23.646 orang atau 3.73 % pada tahun 2011.

Pelaksanaan Urusan ketenagakerjaan tahun 2012, berbagai kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Upaya yang direncanakan antara lain melalui pelatihan kerja kelompok kejuruan budidaya ikan nila 1 paket dan ternak kambing 16 paket dengan jumlah peserta 180 orang, pelatihan kelompok kerja kejuruan otomotif, komputer, Menjahit busana dan pelatihan aneka kejuruan bagi 3.492 orang, Peningkatan kemampuan menejerial wirausaha bagi 50 orang, pembentukan dan pembinaan wira usaha baru (WUB) bagi 705 peserta, Peningkatan produktivitas Tenaga Kerja bagi 100 orang. Sasaran pelaksanaan pelatihan lebih diarahkan pada Pencari Kerja dan ibu rumah tangga. Disamping itu dilaksanakan pula pembinaan hubungan industrial, pemeriksaan dan pengujian obyek obyek K3 di perusahaan, dan beberapa kegiatan pendukung urusan ketenagakerjaan. Sasaran RPJMD “Perluasan Tenaga Kerja”, yang diupayakan pula melalui pencapaian sasaran RPJMD pada urusan lain, realiasinya telah mampu menekan angka pengangguran kurang dari 3,5 % pada tahun 2012. a.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada tahun 2011 diprioritaskan pada pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi baik melalui sosialisasi HAKI, pelatihan dan pemberian bantuan peralatan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendirian koperasi baru dan peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi. Pelaksanaan berbagai pelatihan dan sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik bagi pengelola koperasi maupun kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada tahun 2012 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah direncanakan melalui beberapa program/kegiatan antara lain kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan usaha bagi UMKM dan koperasi, sosialisasi HAKI, sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, promosi produk UMKM serta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi serta penyertaan modal dalam bentuk dana bergulir. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan lembaga penyedia jasa penyimpanan yang ditujukan untuk masyarakat kecil menjadi sasaran binaan dalam pelayanan urusan koperasi dan UMKM.

Pada tahun 2011 rasio LKM berbadan hukum mencapai 6,25 % dan rasio koperasi aktif mencapai 84,94 %. Jumlah koperasi tahun 2011 dibanding tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,72 % di atas target RPJMD sebesar 5% dalam 5 tahun. Tahun 2010 berjumlah 429 unit menjadi 455 unit di tahun 2011. sedangkan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan 12.985 orang dari tahun 2010 sebesar 163.319 orang menjadi 176.304 orang di tahun 2011. Hal ini melampui target RPJMD sebesar 3.000 orang dalam 5 tahun. a.16 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal, diarahkan untuk peningkatan pelayanan dalam perijinan investasi dan partisipasi dalam pameran investasi. Banyaknya calon investor yang terlayani 1.213 investor sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Kudus tahun 2011 mencapai Rp. 6,6 trilyun, melampui target RPJMD yaitu ratarata Rp 4,6 trilyun per tahun. Pada tahun 2011 investasi didorong melalui promosi dan kerjasama investasi. Pada tahun 2012, Urusan Penanaman Modal direncanakan untuk pengembangan potensi unggulan daerah, perencanaan penanaman modal serta keikutsertaan dalam pameran investasi. a.17. Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan, pelaksanaan pembangunan pada tahun 2011 diprioritaskan pada pengembangan nilai budaya melalui kirab budaya, festival gelar karnaval budaya, tahlil dan khotmil Qur’an, gelar apresiasi seni budaya. Di samping itu dilaksanakan juga revitalisasi museum kretek, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas penunjang museum kretek dan pengembangan situs Patiayam. Terdapat pula belanja tidak langsung untuk urusan kebudayaan yaitu hibah untuk organisasi kesenian dan dewan kesenian. Pada tahun 2012 Urusan Kebudayaan direncanakan melalui beberapa program pelestarian dan aktualisasi adat budaya, pemeliharaan BCB, peningkatan sarana dan prasarana Museum Kretek melalui mini movie serta pengembangan sarana prasarana situs Patiayam melalui pengembangan rumah fosil. a.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pada tahun 2011, diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan non formal. Di samping itu, dilaksanakan melalui berbagai pembinaan kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan dasar kepemimpinan, sosialisasi bahaya merokok, partisipasi dan pada tahun penyelenggaran berbagai lomba, serta peningkatan sarpras olahraga. Pada tahun 2012 prioritas sasaran relatif tetap, yaitu meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olah raga. Sasaran RPJMD urusan Kepemudaan dan Olah Raga “Peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga”, yang diupayakan pula melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, serta Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda pada tahun 2012 dan 2013. a.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan mengedepankan penciptaan iklim yang kondusif di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus selalu berupaya meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan berupaya meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dengan jalan membangun komunikasi antar suku, agama, golongan

dan kelompok. Pada tahun 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : pelatihan anggota Satlinmas, Satgas PBP dan Potensi Masyarakat, pengendalian keamanan lingkungan, penjagaan objek vital, pengamanan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, peningkatan kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri juga ditunjang dengan belanja tidak langsung yaitu hibah untuk BNK, organisasi masyarakat ( LSM), bantuan keuangan untuk parpol, dan bantuan taliasih untuk Linmas. Pada tahun 2012 program yang dilaksanakan diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan guna persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal, pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, pendidikan politik masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Disamping itu juga ditunjang dengan belanja tidak langsung yaitu hibah untuk Komisi Pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, hibah kepada organisasi masyarakat/LSM, bantuan keuangan untuk parpol dan bantuan taliasih untuk Linmas. Sasaran RPJMD “Menurunnya gangguan, keamanan ketentraman dan ketertiban umum”, tercapai dengan tidak adanya ganggunan utamanya konflik SARA di Kabupaten Kudus. a.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2011 dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional, diklat–diklat teknis, diklat kepemimpinan pra jabatan, pelaksanaan sensus barang daerah, rapat koordinasi, penyusunan ranperda, penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pengawasan internal, sosialisasi ketentuan cukai, sosialisasi peraturan perundangundangan, evaluasi ekuinda dan Perusda. Disamping itu urusan otonomi daerah juga didukung dengan belanja tidak langsung, dengan peruntukan hibah untuk KKN Universitas dan penelitian, bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa, bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa, bagi hasil pasar desa kepada Pemerintahan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkades, bantuan keuangan kepada desa untuk tunjangan kompensasi Sekdes yang tidak memenuhi syarat diangkat PNS, bantuan keuangan kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat Pemerintah Desa (UMR) dan bantuan keuangan kepada desa untuk operasional SIAK. Dalam hal pengawasan, mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tanggal 9 Desember 2004 dan telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 700/161 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Wajib Lapor Kekayaan. Pada tahun 2012 program yang akan dilaksanakan meliputi program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dan desa, pembinaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, penataan peraturan perundang-undangan, pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pembinaan dan pengembangan aparatur. a.21. Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mewujudkan pemenuhan pangan bagi rumah tangga. Hasil pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti : peningkatan ketersediaan pangan melalui penanganan pasca panen, pemanfaatan pekarangan, gerakan minum susu, pengadaaan kambing. Urusan Ketahanan Pangan didukung dana talangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.800.000.000,- untuk pemberdayaan 20 keluarga kelompok tani dan meningkatkan pembelian gabah petani pada saat panen, mengurangi kemerosotan harga gabah sesuai HPP serta mengurangi kerugian petani, penjagaan stabilitas harga gabah dan pembinaan 32 LUEP; Harga Pokok Pemerintah / HPP Tahun 2010 sebesar Rp. 2.640,-/Kg Gabah Kering Panen (GKP); peningkatan kualitas, keragaman konsumsi dan peningkatan status gizi melalui pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 170 orang. Sasaran rencana kerja Tahun 2010 dapat memenuhi kebutuhan pangan baik jumlah, jenis maupun mutunya. HPP Tahun 2011 direncanakan Rp. 2.685,-/ Kg GKP sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga gabah pada saat panen raya. Pada tahun 2012 direncanakan untuk penanganan daerah rawan pangan, penganekaragaman pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan pembinaan gabungan kelompok tani penerima dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

a.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada tahun 2011 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menitikberatkan kepada pembangunan kawasan pedesaan yang mengutamakan pendekatan partisipatif produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan itu dilaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kegiatan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa meliputi Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Pemberian Stimulan Pembangunan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG). Terakhir Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan RW dan Kegiatan Pengklasifikasian Data. Beberapa hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 antara lain terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan melalui disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, terbinanya potensi ekonomi, sosial, dan budaya tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus melalui kegiatan Lomba Desa/Kelurahan. Lalu, tersalurkannya stimulan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan berupa aspal, paving blok, dan pipa PVC, tersalurkannya dukungan dana operasional dan administrasi pemerintahan tingkat RT/RW, serta tersusunnya profil desa. Pada tahun 2012, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih memprioritaskan pada pembangunan pedesaan dengan tetap mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilaksanakan tahun 2012 ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yang meliputi Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa, dan Kegiatan Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna. Sasaran RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa “Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan lembaga sosial masyarakat”, akan diupayakan melalui sosialisasi dan pelatihan lembaga kemasyarakatan serta pemberian stimulan masyarakat perkotaan dan perdesaan.

a.23. Urusan Statistik Wujud nyata pembangunan bidang statistik di Kabupaten Kudus adalah dengan telah dilaksanakannya penyusunan Kudus Dalam Angka Tahun 2010 sejumlah 110 buku, buku saku Sekilas Kabupaten Kudus Tahun 2010 sejumlah 110 buku, Produk Domestik Regional Bruto sejumlah 40 buku, Indeks Pembangunan Manusia sejumlah 22 buku. Pada tahun 2012, masih dilakukan kegiatan yang sama untuk tahun 2011. a.24. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan, pada tahun 2011 telah dilaksanakan pelayanan kearsipan melalui pengklasifikasian data secara terus menerus, pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, serta penyediaan sarana layanan informasi arsip. Pada tahun 2012 program yang akan dilaksanakan meliputi program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, serta perbaikan sistem administrasi kearsipan. a.25. Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 dilaksanakan untuk pemeliharaan jaringan komunikasi data SKPD dan penyebarluasan infomasi pembangunan daerah melalui website www.kuduskab.go.id dan media cetak maupun elektronik, pelatihan dan pengelolaan LPSE, serta pemenuhan data monitoring dan evaluasi pembangunan. Sedangkan pada tahun 2012 direncanakan untuk pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. a.26. Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan, pada tahun 2011 dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui pemberian pembinaan dan stimulasi bahan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Selain itu telah dilaksanakan pengembangan layanan perpustakaan dan pengembangan budaya baca melalui pemberian bantuan buku untuk perpustakaan desa, publikasi (bulan kunjung), sosialisasi perpustakaan, lomba perpustakaan desa, lomba cerita anak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola arsip. Pada tahun 2012 program yang akan dilaksanakan relatif sama dengan tahun 2011 yaitu program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. b.1. Urusan Pertanian Urusan Pertanian, dilaksanakan dengan revitalisasi pertanian melalui pelatihan, revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan, primatani, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), rehab jembatan, optimalisasi lahan sawah, pelatihan teknologi pertanian, dan pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP). Untuk meningkatkan stok daging ternak telah dilaksanakan pengadaan bibit ternak yang didistribusikan ke masyarakat, sehingga dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri, serta mampu menghadapi keterbatasan dukungan kapasitas Sumber daya Alam. Pada tahun 2011 diprioritaskan pada peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan jalan usaha tani dan jaringan irigasi desa dan tingkat usaha tani. Pada tahun 2012 masih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan pengembangan jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani, peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan. Indikator keberhasilan Urusan Pertanian terlihat pada

peningkatan produktivitas pertanian dimana produktivitas pertanian rata-rata pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.432.000/orang dan tahun 2011 telah mencapai Rp. 16.639.000/orang, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2011 mencapai 2,93 % dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2011 sebesar 103,95. Jika dibanding dengan sasaran urusan pertanian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2008-2013 yang menyebutkan produktifitas pertanian rata-rata Rp. 15.000.000/orang berarti telah melebihi target RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2008-2013. b.2. Urusan Kehutanan Urusan Kehutanan dilaksanakan dengan pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Pada tahun 2011 diprioritaskan pada pengembangan hutan rakyat dan pengayaan vegetatif, pembangunan dam pengendali jurang serta pengadaan sarpras kehutanan. Penanganan lahan kritis pada tahun 2011 dilakukan melalui reboisasi dengan penanaman tanaman kayu – kayuan dan MPTS (Multiple Trees Spesies) sejumlah 1.430.092 batang baik melalui KBR 500.000 batang, DAK 132.000 batang, Rehabilitasi Hutan dan Lahan 25.920 batang dan penghijauan lingkungan sebanyak 772.172 batang. Hal ini dapat mengurangi lahan kritis seluas 2.145 Ha. Adapun tahun 2012, akan dilaksanakan penanganan lahan kritis sehingga diharapkan jumlahnya berkurang menjadi seluas 1.662,49 Ha. b.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dibedakan menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang energi dan bidang sumber daya mineral. Bidang energi diprioritaskan pada pembinaan dan pengembangan energi yang diarahkan untuk pengembangan energi alternatif serta pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan yaitu penyusunan regulasi ketenagalistrikan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan serta serta pembayaran langganan lampu penerangan jalan. Bidang sumber daya mineral diprioritaskan pada pengadaan prasarana dan sarana yang mendukung pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan serta pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Pada tahun 2011, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, melalui kegiatan: a) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C meliputi pelatihan sebanyak 80 orang dan monev 40 hari/kali melebihi target RPJMD 80 orang dan 24 kali; b) penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C target RPJMD 1 paket belum dilaksanakan (tahun 2010 pernah dianggarkan namun gagal lelang); dan c) penyusunan regulasi mengenai kegiatan pemanfaatan air bawah tanah target RPJMD 1 paket belum dilaksanakan (tahun 2010 pernah dianggarkan namun gagal lelang),

2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, melalui kegiatan a) penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi target RPJMD 1 paket belum dilaksanakan (tahun 2010 pernah dianggarkan namun gagal lelang); dan b) monev dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat sebanyak 23 kali masih kurang dari target RPJMD 48 kali. 3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, meliputi kegiatan a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan sebanyak 4 paket/unit masih kurang dari target RPJMD 8 unit; b) penyusunan dan sosialisasi regulasi ketenagalistrikan sebanyak 1 paket sesuai target RPJMD 1 paket; c) monev dan pelaporan bidang kelistrikan sebanyak 32 kali masih dibawah target RPJMD 40 kali; d) pengembangan energy alternative dan hemat energy sesuai target RPJMD 1 unit; e) rehab/pemeliharaan lampu penerangan jalan/kwh RPJMD 9 kecamatan sesuai target RPJMD; f) pembayaran lampu penerangan jalan selama 12 bulan sesuai target RPJMD 12 bulan. 4) Program mitigasi bencana alam tanah longsor, meliputi kegiatan koordinasi pencegahan dan pengendalian bencana alam tanah longsor RPJMD 1 paket belum dilaksanakan. Sedangkan tahun 2012, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, melalui kegiatan: a) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 80 orang dan 24 kali; b) sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C belum dilaksanakan sesuai target RPJMD sebanyak 1 paket; dan c) sosialisasi regulasi mengenai kegiatan pemanfaatan air bawah tanah belum dilaksanakan sesuai target RPJMD sebanyak 1 paket, 2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, melalui kegiatan a) penyebaran peta daerah rawan bencana alam gelologi belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 1 paket; dan b) monev dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 48 kali. 3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, meliputi kegiatan a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 8 unit; b) penyusunan dan sosialisasi regulasi ketenagalistrikan belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 1 paket; c) monev dan pelaporan bidang kelistrikan belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 40 orang; d) pengembangan energy alternative dan hemat energy belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 1 unit; e) rehab/pemeliharaan lampu penerangan jalan/kwh sesuai target RPJMD 9 kecamatan. 4) Program mitigasi bencana alam tanah longsor, meliputi kegiatan koordinasi pencegahan dan pengendalian bencana alam tanah longsor belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 1 paket; 5) Program pembinaan dan pengembangan energy alternative sudah dilaksanakan sesuai target RPJMD 2 paket pada tahun 2009;

6) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, meliputi kegiatan uji lab air tanah belum dilaksanakan sesuai target RPJMD 1 unit. Pada tahun 2012 diprioritaskan pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan yang ditekankan untuk rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh Meter dan pembayaran langganan lampu penerangan. b.4. Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata, pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengembangan obyek daerah tujuan wisata dan pengembangan kreativitas seni modern antara lain Kudus Art and Fashion Karnival dan pentas seni di TMII . Pada tahun 2012 telah dicanangkan program “Visit Jateng 2013” , sehingga diharapkan setiap daerah mendukung program tersebut. Upaya yang diprogramkan adalah mengembangkan jenis dan paket wisata unggulan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan pengembangan obyek pariwisata unggulan serta pembangunan sarana prasarana pariwisata, antara lain: revitalisasi fasilitas taman ria Colo. Realisasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke kudus tahun 2011 mencapai 1.253.339 orang telah melampui target RPJMD yakni rata-rata 1 juta orang per tahun. b.5. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui budidaya perikanan darat yang terdiri dari usaha budidaya tambak ikan air tawar, kolam, karamba jaring apung dan mina padi. Capaian kinerja Tahun 2011 pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang berupa bak Unit Perikanan Rakyat (UPR), tambak karamba jaring apung, tambak polikultur, pengadaan berbagai jenis bibit ikan, peningatkan sarpras Balai Benih Ikan (BBI), dan peralatan BBI. Adapun produksi ikan sebesar 14.138,24 kwintal sehingga mengalami kenaikan sebesar 15,32%. Produksi ikan terbesar pada budidaya ikan yaitu komoditas ikan lele yang mencapai 6.380 kwintal. Pada tahun 2012, direncanakan pembuatan tambak dan penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap maupun budidaya serta penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan.

b.6. Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerja sama pemasaran. Di Kabupaten Kudus, sektor perdagangan merupakan sektor unggulan ditandai antara lain keberadaan pasar dan pusat-pusat perdagangan. Pada tahun 2011, dilakukan rehab pasar-pasar desa dan daerah , operasional pasar, partisipasi pada pameran INACRAF dan Jateng Expo. Kebakaran pasar Kliwon yang menghanguskan blok D dan sebagian blok A, telah dilaksanakan penanganan pasca kebakaran baik kebersihan maupun penataan kios sementara. Pada tahun 2012, pembangunan

pasar Kliwon secara bertahap telah dianggarakan dan rehab beberapa pasar desa, serta partisipasi pada pameran. Di samping itu , penataan lokasi dan sarana prasarana untuk pedagang kaki lima diupayakan bersinergi dengan wisata kuliner sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. b.7. Urusan Industri Urusan Industri diarahkan pada program penataan struktur industri, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri dan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi melalui fasilitas berbagai pelatihan dan bantuan peralatan bagi industri kecil menengah serta pemasaran produk industri kecil menengah. Urusan Industri diprioritaskan pada Pengembangan Industri Kecil Menengah melalui berbagai pelatihan dan bantuan modal peralatan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) serta Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Rokok. Melalui program ini diharapkan industri rokok kecil yang memiliki pabrik yang tidak memenuhi persyaratan dapat difasilitasi serta terdapat diversifikasi usaha bagi masyarakat sehingga tidak hanya bertumpu pada industri rokok sebagai pilihan. Indikator perkembangan di Kabupaten Kudus yaitu industri besar dan menengah 100 unit, industri kecil 10.422 unit, masing-masing menyerap tenaga kerja 71.118 orang dan 142.732 orang. Jumlah industri relatif tetap dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012, urusan industri direncanakan melalui beberapa program/ kegiatan antara lain penguatan kemampuan industri berbasis tehnologi melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha, partisipasi pada pameran serta penataan struktur industri lebih ditingkatkan untuk mengembangkan diversifikasi usaha bagi masyarakat sehingga tidak hanya bertumpu pada industri rokok. b.8. Urusan Ketransmigrasian Proses penyelenggaraan transmigrasi terkait dengan proses kegiatan lintas daerah. Pada tahun 2011 Kabupaten Kudus telah diberangkatkan transmigran sebanyak 10 KK 34 jiwa dengan lokasi Unit Pelaksana Teknis Tanjung Alur 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Profinsi Bengkulu. Untuk tahun 2012 Kabupaten Kudus memfasilitasi pemberangkatan calon transmigran sebanyak 10 KK.

2.3.

Penelaahan Pokok – pokok Pikiran DPRD Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang agenda kerja DPRD tahun 2013.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.4.1. Permasalahan Bidang Perekonomian a. Rendahnya daya saing produk industri dan UMKM Kinerja industri tidak hanya dituntut menciptakan barang dengan harga murah saja, namun harus diikuti dengan peningkatan kualitas sesuai selera pasar. Kemampuan produk industri dalam persaingan mengisi pasar barang yang heterogen dituntut semakin kreatif berinovasi mengingat adanya China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang membuka kran masuknya barang impor tanpa aturan standarisasi nasional sehingga akan menyerap daya beli masyarakat. Imbas substitusi barang yang diperjualbelikan ini, adalah omzet produk industri dan UKM yang berkurang. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, UKM dan industri secara ekonomi bisnis akan bersaing tidak sehat. Bila pemerintah pusat belum ada kebijakan perlindungan atas standarisasi produk yang masuk dalam negeri, maka Pemerintah Daerah ada tindakan represif yang cepat dan tepat, dalam bentuk regulasi dan pengawasan kontinyu. b. Kemiskinan dan Pengangguran Persoalan kemiskinan merupakan persoalan multisektor dan multi dimensi yang harus diselesaikan melalui berbagai sektor secara komprehensif. Seiring dengan telah disusunnya Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goal’s (RAD-MDG’s) Provinsi Jawa Tengah, maka pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam berbagai sasaran program pembangunan. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Berbagai perencanaan partisipatif dalam rangka pengentasan kemiskinan yakni PNPM yang diharapkan integrated dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu kesepahaman menyusun linked ini bukan sekedar perlakukan kegiatan pusat yang dilaksanakan di daerah yang partial. Adapun, kecenderungan pengangguran yang terus meningkat seiring dengan pertambahan angkatan kerja perlu dicermati pola atau strukturnya. Kecenderungan pengangguran pada lulusan SMA/SMK serta lulusan PT yang terus meningkat perlu dilakukan strategi gabungan pendidikan, ketenagakerjaan , dan industri sedemikian rupa sehingga masuknya angkatan kerja baru mempunyai kapasitas yang sesuai kebutuhan. c. Disparitas antar wilayah Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi antara kawasan desa dan kawasan kota dapat menimbulkan konflik. Investasi ekonomi di daerah perkotaan juga mengakibatkan pertumbuhan kota yang relatif cepat sedangkan wilayah pedesaan menjadi semakin tertinggal. Pengembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh pembangunan sarana jalan, pelayanan publik, unit usaha (industri, pasar) yang dapat merubah pola ruang di sekitarnya. Hal ini terkait dengan pergeseran aktivitas masyarakat dan permintaan atas fasilitas publik. Semakin dekat dengan pusat kota maka aktivitas dan kebutuhan amenitas meningkat. Berbeda dengan di pedesaan dan daerah pinggiran karena aktivitas dan sarana prasarana pendukung relatif bersifat subsistem dan skala pelayanan terbatas. Perbedaan yang mencolok antara perkotaan dan pedesaan akan menimbulkan berbagai

permasalahan yaitu kemacetan, kumuh, degradasi lingkungan, masalah sosial (PGOT, pungli) dan lain sebagainya. Hal ini memerlukan langkah strategis untuk revitalisasi/penataan kota sehingga sesuai daya dukung lingkungan, indah, dan efisien serta sesuai aturan yang ada. d. Kurang stabilnya kontinyuitas dan kualitas produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Di satu sisi produksi pertanian dipengaruhi musim, di sisi lain harga dibiarkan mengikuti persaingan pasar, akibatnya harga komoditas pertanian cenderung merosot waktu panen, namun sulit naik ketika stok sedikit. Hal ini memerlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktvitas baik melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, stimulan bibit, alsintan, serta penyuluhan. Namun untuk pengendalian harga dipantau oleh departemen perdagangan, sehingga penyesuaian harga dilakukan dengan buka tutup kran impor. Di samping itu, kecenderungan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian khususnya untuk perumahan sulit dikendalikan. 2.4.2. Permasalahan Bidang Sosial Budaya a. Disparitas aksesibiltas pendidikan yang makin lebar Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sampai dengan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan urusan pendidikan pada tahun 2013 adalah akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Biaya pendidikan yang berkeadilan belum terlihat karena anggaran pemerintah 20 persen untuk pendidikan, semakin mendorong naiknya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan akses dan kualitas pendidikan terhadap semua jenjang pendidikan, termasuk akses terhadap pendidikan agama menjadi prioritas untuk diselesaikan secara cepat dan transparan. Di samping itu, rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa variabel, antara lain :  muatan dalam kurikulum yang belum sesuai dengan harapan dari kebutuhan dunia tenaga kerja maupun akademis, yang tercermin dari banyaknya lulusan yang tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan  kualitas guru yang masih kurang profesional karena minim dengan pengalaman dan komitmen mendidik serta belum memenuhi kualifikasi pendidik S1/D4 terutama guru SD  kualitas manajemen pendidikan yang secara umum yang masih kurang baik b. Lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat .  Kualitas (kelayakan) sarana dan prasarana kesehatan masih rendah, diantaranya daya tampung Rumah Sakit khususnya RSUD (milik daerah) yang terbatas, terutama untuk kelas/ruangan pelayanan jamkesmas/jamkesda.  Pelayanan kesehatan (tenaga medis baik dokter maupun perawat) dari segi kuantitas dan kualitas masih rendah mutunya terutama di RSUD sedangkan tuntutan masyarakat sudah tinggi, terutama dalam melayani pasien jamkesmas/jamkesda/pasien keluarga tidak mampu.



c.

Sistem birokasi menyulitkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah karena belum tersedianya sistem informasi standard mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan.  Pembinaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola hidup bersih sehat di lingkungan kumuh dirasakan masih kurang optimal baik hasil maupun prosesnya, sehingga perilaku sehat masyarakat masih buruk dan masalah kesehatan di lingkungan kumuh belum teratasi.  Peran serta masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan hidup sehat dan sadar kesehatan masih rendah.  Mahalnya biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi masyarakat miskin. Jumlah orang sakit cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan alokasi dana jamkesmas dan jamkesda. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani. Pembangunan kesejahteraan sosial sangat kompleks sehingga meskipun penanganan PMKS terus dilakukan tetapi hasilnya belum optimal. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, penderita HIV/ AIDS, PGOT, dan fakir miskin . Semakin berkembang Kabupaten Kudus, maka akan timbul eksternalitas baik positif maupun negatif. Masalah sosial, merupakan eksternalitas negatif yang perlu dicarikan solusi bersama bila tidak ingin timbul kerawanan sosial.

2.4.3. Permasalahan Bidang Pemerintahan Kualitas pemerintahan dapat diukur dari penerapan unsur dalam prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, kepedulian pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dalam pelaksanaannya, sudah diupayakan ke arah good governance meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Diantaranya terlihat dari beberapa pelayanan yang diberikan masih sering dikeluhkan masyarakat. Pelayanan lain misalnya pelayanan administrasi, ketentraman, dan ketertiban yang pengelolaannya belum maksimal karena kapasitas aparat yang terbatas. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan good governance terlihat dari masih kurangnya pemahaman hukum, informasi dan komunikasi yang belum maksimal, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemerintahan. 2.4.4. Permasalahan Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Belum adanya intrumen operasional pengendalian pemanfaatan ruang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran penataan ruang berdampak pada semakin tingginya harapan masyarakat pada penataan ruang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kudus. Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah telah ditetapkan tahun 2012, dan tahun 2012 telah dilaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, bahwa RDTR dan Peraturan Zonasi berfungsi

sebagai kendali mutu perencanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang dan penyusunan RTBL. Permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu belum tersedianya instrumen operasional pengendalian yang optimal, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah. b. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dampak negatifnyanya adalah biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, tercermin daya dukung lingkungan turun, sehingga biaya sosial naik. Di bidang lingkungan hidup, permasalahan yang terjadi adalah menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri serta kegiatan lain yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan. Berkurangnya tutupan lahan karena perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun mempengaruhi perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (CO2e). Diperkirakan pada tahun 2012 emisi gas rumah kaca (CO2e) dari sektor energi, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, persampahan dan limbah cair di Kabupaten Kudus mencapai 1.290.161 ton CO2e. Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan strategi rencana aksi daerah terkait kelestarian lingkungan hidup yang dapat diterapkan secara efektif. Strategi tersebut juga diperlukan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan ke 7 dari Millenium Development Goals (MDGs) yaitu kelestarian lingkungan hidup. 2.4.5. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana Daerah a. Pembangunan prasarana dan sarana daerah yang kurang merata. Permasalahan utama yang terjadi di bidang sarana dan prasarana daerah adalah kurang meratanya pembangunan jaringan sarana prasarana daerah sebagai pendukung kegiatan ekonomi lokal. Sistem jaringan sarana dan prasarana daerah dibentuk oleh sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan dan jembatan serta prasarana perhubungan sebagai sistem jaringan utama dan didukung dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air serta prasarana pengelolaan lingkungan lainnya meliputi jaringan drainase, prasarana sanitasi dan prasarana air minum. Sistem jaringan prasarana sumber daya air juga berfungsi sebagai sistem pengendalian banjir. b. Menurunnya kualitas prasarana daerah yang lebih cepat. Kerusakan sarana dan prasarana jalan disebabkan oleh beban kendaraan yang terlalu berat tidak sesuai kelas jalan dan saluran drainase yang kurang baik sehingga menimbulkan genangan di badan jalan. Jalan kabupaten yang rusak berada di sebagian besar wilayah Kecamatan Jekulo dan Mejobo dikarenakan masalah genangan air dan sebagai jalur alternatif pada saat perbaikan jalan nasional Kudus-Pati. Di Kecamatan Undaan kerusakan jalan dikarenakan struktur

c.

tanah yang labil sehingga perlu konstruksi jalan beton yang otomatis membutukan biaya yang mahal. Kurang memadainya penanganan banjir kiriman ataupun banjir di pemukiman perkotaan. Sarana prasarana sumber daya air di Kabupaten Kudus juga belum bisa tertangani secara komprehensif dan terpadu. Wilayah genangan banjir di Kabupaten Kudus sebagian besar dikarenakan adanya lahan kritis di daerah tangkapan air dan elevasi wilayah yang rendah serta saluran drainase yang kurang baik. Pembangunan polder pengendali banjir di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati selama 2 tahun belum bisa terwujud dikarenakan proses lelang yang terlambat dan pengaruh alam sehingga pembangunan terhenti karena cuaca.

RUMUSAN USULAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KOMISI A KABUPATEN KUDUS

NO 1.

SKPD Pemerintahan Desa

PROGRAM / KEGIATAN Pelatihan aparatur pemerintahan desa

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.

Kecamatan Kaliwungu

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.

Kecamatan Dawe



4.

Kecamatan Gebog


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur

INDIKATOR KINERJA Peningkatan pemahaman dan kualitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan SDM aparat pemerintahan desa terhadap peraturan perundangundangan.

2 paket

PAGU INDIKATIF 118.240.000

Kab. Kudus

SKPD TERKAIT Bagian Pemdes

VALIDASI / KETERANGAN Sudah masuk di tahun 2012 dan dilanjutkan di tahun 2013

1 paket

75.000.000

Kab. Kudus

Bagian Pemdes

Prioritas setiap tahun

Terlaksananya pembinaan karang taruna dan pemuda pelopor Terselenggaranya sarpras olah raga di desa

1 organisasi

43.500.000

Semua desa di Kec. Kaliwungu

Kec. Kaliwungu

Prioritas 2013

Terlatihnya aparat pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa Terlaksananya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam manajemen

15 desa / kel

18.960.000


Kec. Kaliwungu

Prioritas 2013

15 desa / kel

17.000.000


Kec. Kaliwungu

Masuk di tahun 2012 dan Prioritas 2013

Terlaksananya pembinaan karang taruna dan tersedianya sarpras olah raga di desa

18 desa / kel

29.500.000

Semua desa di Kec. dawe

Kec. Dawe


Terlatihnya aparat pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa Terlaksananya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam manajemen pemdes

18 desa / kel

12.000.000


Kec. Dawe


18 desa / kel

7.500.000


Kec. Dawe


Terlaksananya pembinaan karang taruna dan tersedianya sarpras olah raga di desa

11 desa / kel

35.000.000

Semua desa di Kec. Gebog

Kec. Gebog

Prioritas 2013

Terlatihnya

11 desa /

30.000.000

Semua desa di

Kec. Gebog

Prioritas 2013

VOLUME

LOKASI

NO

5.

SKPD

Kecamatan Undaan

pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

aparat pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa

PROGRAM / KEGIATAN Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

INDIKATOR KINERJA Terlaksananya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam manajemen pemdes

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 6.

Kecamatan Jati


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

7.

Kecamatan Bae


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

8.

Kecamatan

Program peningkatan

kel

VOLUME 11 desa / kel

Kec. Gebog


LOKASI Semua desa di Kec. Gebog

SKPD TERKAIT Kec. Gebog

VALIDASI / KETERANGAN Prioritas 2013

Terpenuhinya sarana dan prasarana olah raga yang baik di desa-desa

16 desa / kel

32.190.000

Semua desa di Kec. Undaan

Kec. Undaan

Prioritas 2013

Terselenggaranya pelatihan pengelolaan keuangan desa Terselenggaranya pelatihan manajemen pemdes

96 orang

7.500.000


Kec. Undaan


96 orang

7.500.000


Kec. Undaan

Prioritas 2013

Terbinanya organisasi kepemudaan Meingkatnya sarana dan prasarana olah raga di desa

2 kl

24.000.000

Desa Tanjungkarang

Kec. Jati


Terlatihnya aparat p emerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

30 orang

5.000.000

Desa Tanjungkarang

Kec. Jati


Terlaksananya pembinaan karang taruna dan tersedianya sarana dan prasarana olah raga

1 organisasi

20.000.000

Semua desa di Kec. Bae

Kec. Bae


Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Terlaksananya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam manajemen keuangan

10 desa / kel

10.000.000


Kec. Bae


10 desa / kel

10.000.000


Kec. Bae


14 dea / kel

Mejobo

sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


11 desa / kel

15.000.000

Semua desa di Kec. Mejobo

Kec. Mejobo

Prioritas 2013

SKPD TERKAIT Kec. Mejobo

VALIDASI / KETERANGAN Masuk di tahun 2012 dan Prioritas 2013

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

NO

SKPD

PROGRAM / KEGIATAN Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

9.

Kecamatan Jekulo



10.

Kecamatan Kota

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


11.

Kantor

Program

INDIKATOR KINERJA Terlatihnya aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa Terlatihnya aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa

VOLUME 11 desa / kel


LOKASI Semua desa di Kec. Mejobo

11 desa / kel

7.000.000

Semua desa di Kec. Mejobo

Kec. Mejobo


Terlaksananya pembinaan karang taruna, tersedianya sarpras olah raga, terlaksananya pembinaan pemuda pelopor dan karang taruna.

12 desa / kel

45.000.000

Semua desa di Kec. Jekulo

Kec. Jekulo

Prioritas 2013

Terselenggaranya bintek pengelolaan keuangan desa untuk 12 desa Terselenggaranya pelatihan computer dan pelatihan manajemen aparatur pemerintah desa

12 desa / kel

12.000.000


Kec. Jekulo

Prioritas 2013

12 desa / kel

12.000.000


Kec. Jekulo

Prioritas 2013


16 desa / kel

64.000.000

Semua desa di Kec. Kota

Kec. Kota

Prioritas 2013

Terlatihnya aparat pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa Terlaksananya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam manajemen pemerintah desa

16 d esa / kel

10.000.000


Kec. Kota

Prioritas 2013

16 d esa / kel

10.000.000


Kec. Kota


Perpustakaan dan Arsip Daerah

12.

Bagian Humas

13.

Dinas Perinkop dan UMKM

14.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Pelatihan peningkatan kapasitas pers Bantuan sarana prasarana industry kecil pembuatan genteng dan batu bata Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Profesinal pers Terwujudnya sarpras UMKM yang baik Antisipasi Siaga Bencana Alam (Normalisasi Sungai, Saluran Air, Tanggul yang Rusak)

5 kgt

100.000.000

Kab. Kudus


Kab. Kudus

Kantor perpustakaan dan Arsip Daerah Bagian Humas

Semua wartawan 1 kelompok

-

Desa Papringan

Dinas Perinkop dan UMKM

Prioritas tahun 2013

1 paket

2.000.000.000

Kab. Kudus

Badan Penanggulangan Bendcana Daerah

RKPD Tahun 2013 (Belanja Tidak Terduga)

Belum prioritas

RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KHUSUS BIDANG TUGAS KOMISI B DPRD KABUPATEN KUDUS

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

SKPD terkait

Validasi/Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1

Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

200,000,000 200,000,000 200,000,000

Dkh. Krajan Ds. Jepangpakis

Prioritas 2013

Blok Kepangen Desa Rejosari Blok Pereng Desa Prambatan Lor Desa Bulungkulon

Prioritas 2013

Desa Sidomulyo

Prioritas 2013

Desa Bacin - Burikan

Prioritas 2013

Desa Gamong RW II

Prioritas 2013

Dk. Proko Desa Kaliwungu Desa Setrokalangan

Prioritas 2013

Desa Mijen Rt 01/III

Prioritas 2013

Desa Karangampel

Prioritas 2013

Desa Honggosoco

Prioritas 2013

Desa Kesambi

Prioritas 2013

Desa Yapan

Prioritas 2013

Desa Ternadi

Prioritas 2013

Desa Gondosari

Prioritas 2013

Desa Jurang

Masuk th 2012

Desa Besito

Prioritas 2013

Prioritas 2013 Prioritas 2013

200,000,000 Rehab JUT

1 paket 200,000,000

Rehab JUT

1 paket 200,000,000

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

200,000,000 200,000,000

Prioritas 2013

200,000,000 Rehab JUT

1 paket 200,000,000

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

200,000,000 200,000,000 200,000,000

Rehab JUT

1 paket 200,000,000

Rehab JUT

1 paket 200,000,000

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

Rehab JUT

1 paket

200,000,000 200,000,000 200,000,000

1

2

2

Pengembangan Jaringan Irigasi Desa dan Tingkat Usaha Tani (JITUT)

3

4

Rehab JUT

1 paket

Rehab JITUT

1 paket

5 200,000,000

6

7

8

Desa Menawan

Prioritas 2013

Desa Mijen

Prioritas 2013

Desa Kaliwungu

Prioritas 2013

Desa Karangampel

Prioritas 2013

Desa Kesambi

Prioritas 2013

Desa Gondosari

Masuk th 2012

Desa Jurang

Masuk th 2012

Desa Bulungcangring

Prioritas 2013

Desa Mijen

Prioritas 2013

Desa Hadiwarno

Prioritas 2013

Desa Rejosari

Prioritas 2013

Desa Jepang

Prioritas 2013

Desa Mijen

Prioritas 2013

Desa Kedungsari

Prioritas 2013

Desa Besito

Prioritas 2013

Desa Kedungsari

Prioritas 2013

Desa Besito

Prioritas 2013

Desa Colo

Prioritas 2013

Desa Ternadi

Prioritas 2013

Desa Yapan

Prioritas 2013

Desa Rejosari

Prioritas 2013

Desa Rejosari

Prioritas 2013

200,000,000 Rehab JITUT

1 paket 200,000,000

Rehab JITUT

1 paket

Rehab JITUT

1 paket

Rehab JITUT

1 paket

200,000,000 200,000,000 200,000,000

Rehab JITUT

1 paket 200,000,000

Rehab JITUT

1 paket

Pengadaan treser

1 unit

200,000,000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 3

Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian (DAK)

10,000,000

Pengadaan treser

1 unit 10,000,000

Pengadaan treser

1 unit

Pengadaan treser

1 unit

Pengadaan Handtraktor Pengadaan Handtraktor Pengadaan Handtraktor Pengadaan pompa air Pengadaan pompa air

1 unit

Pengadaan bibit kopi

4.000 btg

Pengadaan kopi Pengadaan kopi Pengadaan Klengkeng Pengadaan Durian

bibit

4.000 btg

bibit

2.000 btg

10,000,000 10,000,000 22,000,000

1 unit 22,000,000 1 unit 1 unit

22,000,000 15,000,000

1 unit 15,000,000

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 4

Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan

60,000,000

60,000,000 30,000,000

bibit

500 btg 20,000,000

bibit

500 btg 20,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

Program peningkatan produksi hasil peternakan 5

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Pengadaan kambing

11 ekor

Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan kambing Pengadaan sapi

11 ekor

Desa Jurang

Prioritas 2013

Desa Gondosari

Prioritas 2013

Desa Padurenan

Prioritas 2013

Desa Mijen

Masuk th 2012

Desa Rejosari

Prioritas 2013

Desa Jepang

Prioritas 2013

Desa Loram Wetan

Masuk th 2012

Desa Karangbener

Prioritas 2013

Desa Getasrabi

Prioritas 2013

Desa Kaliwungu

Prioritas 2013

Desa Karangampel

Prioritas 2013

Desa Rejosari

Prioritas 2013

Desa Jepang

Prioritas 2013

Desa Loramwetan

Prioritas 2013

Desa Mijen

Prioritas 2013

Desa Colo

Prioritas 2013

Desa Kajar

Prioritas 2013

Desa Ngemplak

Masuk th 2012

Desa Karangrowo

Masuk th 2012

Desa Wates

Prioritas 2013

Desa Bulungcangring

Prioritas 2013

Desa Gondoharum

Prioritas 2013

Desa Sidomulyo

Prioritas 2013

17,000,000 17,000,000

11 ekor 17,000,000 11 ekor 17,000,000 11 ekor 11 ekor 11 ekor

17,000,000 17,000,000 17,000,000

11 ekor 17,000,000 10 ekor 8,000,000

Pengadaan sapi

10 ekor

Pengadaan sapi

10 ekor

Pengadaan sapi

10 ekor

8,000,000 8,000,000 8,000,000

Pengadaan sapi

10 ekor 8,000,000

Pengadaan sapi

10 ekor

Pengadaan sapi

10 ekor

Pembuatan Dam Penahan

1 unit

Pembuatan Dam Penahan

1 unit

Pembuatan tambak air tawar

I paket

Pembuatan air tawar Pembuatan air tawar Pembuatan air tawar Pembuatan air tawar Pembuatan air tawar

tambak

I paket

tambak

I paket

tambak

I paket

8,000,000 8,000,000

Program rehabilitasi hutan dan lahan 6

Pembangunan konservasi tanah (KTA) berupa DAM pengendali jurang / embung air / teras (DAK)

55,000,000

55,000,000

Program pengembangan budidaya perikanan 7

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

tambak

I paket 200,000,000

tambak

I paket 200,000,000

1

2

3

4

Pembuatan tambak air tawar

I paket

Pembuatan kolam UPR

1 paket

Pembuatan UPR Pembuatan UPR Pembuatan UPR Pembuatan UPR Pembuatan UPR Pembuatan UPR

1 paket

5 200,000,000

6

7

8

Desa Kesambi

Masuk th 2012

Desa Jepang

Prioritas 2013

Desa Tanjungkarang

Prioritas 2013

Desa Gondosari

Prioritas 2013

Desa Jurang

Prioritas 2013

Desa Kedungsari

Prioritas 2013

Desa Besito

Prioritas 2013

Desa Getasrabi

Prioritas 2013

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 8

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

kolam

55,000,000

55,000,000 kolam

1 paket 55,000,000

kolam

1 paket

kolam

1 paket

kolam

1 paket

kolam

1 paket

55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1

Program : Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Kegiatan : Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kapasitas Produksi Industri Kecil

50 Paket

4,215,000,000

Pengadaan Mesin Bordir Komputer 5 paket ( Ngemplak Undaan Tengah, Jepangpakis Kec.Jati, Klumpit , Menawan )

Pengadaan Mesin Digital Printing MMT 3 paket ( Undaan Tengah Kec.Undaan, Honggosoco Kec.Jekulo, Jepang Kec.Mejobo Digital Printing 1 paket ( Gondosari ) Mesin Isi Ulang Air 5 paket ( Bulungcangkring Kec.Jekulo, Kesambi Kec.Mejobo, Tanjungkarang, Bakalan Krapyak, Rejosari) Mesin Penggilingan Tebu 2 paket ( Honggosoco Kec.Jekulo, KUB Manis Mijen) Alat Pertukangan 4 paket ( Kesambi Kec.Mejobo, Mijen, Getasrabi, Jepang )

Dinas Perindustri an, Koperasi dan UMKM Dinas Perindustia n, Koperasi dan UMKM

Prioritas 2013

Prioritas 2013

Prioritas 2013 Belum Mendesak

Prioritas 2013

Prioritas 2013

1

2

3

4

5

6

7

Bengkel Las 7 paket (Kesambi Kec.Mejobo, Tergo Kec.Dawe, Mijen 2 paket, Rejosari, Kandangmas , KUB Bintang Mijen) Alat Pembuat Roti 3 paket ( Kesambi Kec.Mejobo, Mijen 2 paket, Kedungsari, Gondosari, Jurang Kec.Gebog ) Alat Perbengkelan Sepedamotor ( Kesambi Kec.Mejobo, Mijen Kec.Kaliwungu 2 paket, Gribig, KUB Sejahtera Mijen ) Alat/Mesin Pembuatan Bisban Tas 1 paket ( Loram Kulon Kec. Jati ) Peralatan Industri Pengolahan Logam 1 paket ( Hadipolo ) Alat Cuci Motor dan Mobil 2 paket ( Mijen Kec.Kaliwungu, Jurang ) Alat Produksi Krupuk dan mesin packing 1 paket ( Mijen Kec. Kaliwungu ) Mesin Molen/Cetak Batu Bata 3 paket ( Mijen, Loram Wetan, Klumpit ) Alat Mesin Jahit 1 paket ( Padurenan ) Alat Mesin Kanisir 1 paket ( Cendono ) Mesin Foto Copy 2 paket (Rejosari, Mijen) Peralatan Pengolah Tanah dan Genteng ( Papringan )

8 Prioritas 2013

Prioritas 2013

Prioritas 2013

Belum Mendesak Prioritas 2013

Belum Mendesak Prioritas 2013

Belum Mendesak Prioritas 2013 Prioritas 2013 Belum Mendesak Prioritas 2013

Program pengembangan Destinasi Pariwisata 1

Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

- Perluasan Portal Barat

1 paket

- Penataan Taman Ria - Perluasan Terminal Wisata Colo

1 paket

500,000,000

Colo, Dawe

Disbudpar

Colo, Dawe

Disbudpar

Colo, Dawe

Disbudpar

Belum Prioritas (Kondisi lahan belum memungkinka n) Prioritas 2013

1,000,000,000 1 paket

1,300,000,000

Belum Prioritas (Kondisi lahan belum memungkinka n)

1

2

3

4

- Penataan Kawasan Wisata Ds. Wonosoco : ( Pembangunan Water Boom,

1 paket

Pembuatan Jalan Rabat Beton dan Talud Jalan Pembangunan Kios Kuliner 20 lokal

1400 M

Penataan tempat parkir Sendang Dewot Pagar keliling t: 2m)

5 4,000,000,000

6

7

Wonosoco, Undaan

Disbudpar

2,000,000,000

Belum Prioritas (Bisa ditunda)

900,000,000

Belum Prioritas (Bisa ditunda) Prioritas 2013

500,000,000

Belum Prioritas (Bisa ditunda)

100,000,000 1400 M

Prioritas 2013 500,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DBHCHT)

Dinas Perdagang an dan Pengelolaa n Pasar 1. Pembangunan Pasar Desa Kuthuk

1 paket

2. Pembenahan Pagar dan Tempat Sampah Pasar Mijen 3. Revitalisasi Pasar Menawan, Pasar Gribig, Pasar Gondosari

1 paket

1,000,000,000

350,000,000

3 paket 1,060,000,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

8

Desa Kuthuk

Belum menjadi skala prioritas karena pengembanga n distribusi barang produk dalam negeri telah tercukupi adanya pengembanga n pasar kalirejo dan undaan kidul, sarpras kurang mendukung

Desa Mijen

Prioritas 2013

Desa Menawan (280jt), Desa Gribig (280jt), Desa Gondosari (500jt)

Menawan dan Gribig Sudah dilaksanakan 2012, Gondosari status tanahnya belum jelas Kantor Ketahanan Pangan

1. Pelatihan Pengembangan Pangan berbasis pangan lokal, pelatihan aneka krupuk, kripik, dan sirup. 2. Bantuan alat pengolahan pangan :

Prioritas 2013 400,000,000

1

2

3 Alat krupuk buah

4

5

perajang /keripik

5 unit

Alat pembuat tepung (tepung mokal/ketela/tepun g beras)

5 unit

Alat pemarut kelapa - Alat pengemping jagung

1 unit

6

7

Ds. Menawan, Ds. Kedungsari, Ds. Karangmalang (Kec. Gebog) dan Ds. Mijen (Kec. Kaliwungu), Ds. Loramkulon (Kec. Jati) Ds. Getasrabi (Kec. Gebog); Ds. Mijen (Kec. Kaliwungu); Ds. Kandangmas, Ds. Japan, Ds. Rejosari (Kec. Dawe) Ds. Mijen (Kec. Kaliwungu) Ds. Padurenan (Kec. Gebog)

1 unit

8 Prioritas 2013

Prioritas 2013

Prioritas 2013 Prioritas 2013

RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KOMISI C DPRD KABUPATEN KUDUS

No 1

1

Program/Kegia tan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu Indikatif

Lokasi

SKPD terkait

Validasi/Keter angan

2 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

3

4

5

6

7

8

Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air

1

Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air

1

Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air

1

Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air Pembangunan Gorong-gorong / Saluran Air Pembangunan Gorong-gorong

1

1

paket

Pertigaan Besito ke arah utara

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

300,000,000

Jl. Budi Utomo Rt.04/6 Desa Megawon Kec. Jati

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Ds. Gribik-Jl. Lingkar

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

Perempatan Karetan s/d Loram Wetan (Desa Jepangpakis RW. 07)

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

350,000,000

“DANI” Catering s/d Masjid RW.03 (RW.01 s/d 03)

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

RT.01 s/d RT.02 RW.02

Dinas CIPKATARU

Desa yg dimaksud tidak jelas.

Pukeng (Jepangpakis) Loram Wetan

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

300,000,000

Jl. Budi Utomo barat jalan

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

paket

paket 200,000,000

1

paket

paket

paket 200,000,000

1

1

paket

paket

1

2

3 Pembangunan sal drainase

1

4 paket

5 500,000,000

Pengamplahan Selokan Saluran Drainase

1

Pengamplahan Tanggul

1

Pengamplahan Selokan Saluran Drainase

1

Pembuatan Saluran Air

1

Normalisasi Saluran Air Desa Kaliputu RT 01 s/d RT 07 Normalisasi Saluran Air Desa Kaliwungu RT 01 s/d RT 07 Jl. Panda

1

paket 300,000,000

paket 200,000,000 paket 300,000,000

paket 200,000,000 paket

6 Jl. Hongosoco-Dau, Jekulo

7 Dinas CIPKATARU

8 Prioritas 2013

Selatan depan museum kretek ke arah utara sampai RW. 01

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

Desa Jati Kulon RT. 05 RW.04 Dukuh Kencing

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Selatan Museum Kretek ke arah utara s/d RW.01 Desa Getas Pejaten

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Jl. Patimura Desa Getas Pejaten

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Kaliputu

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Kaliwungu

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000 1

paket 200,000,000

Belum prioritas 2

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Perbaikan goronggorong

1

Perbaikan goronggorong

1

paket

Desa Golantepus, Rt.04/03

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Golantepus, Rt.01/04, Rt.05/05

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

paket

Belum prioritas

1

PROGRAM REHABILITASI TURAP / TALUD / BRONJONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

Belum prioritas

Pembuatan Talud

1

Rehabilitasi Perbaikan tanggul

1

Pembangunan Talud kanan dan kiri jalan Desa Pembangunan Talud di Makam Randu Alas

1

paket

Mlati Kidul (sblh salon Atoc) - Loram Wetan

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

RT.04 RW.03 Desa Papringan

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Karangrowo

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Tanjung Karang RW.01

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

paket paket 300,000,000

1

paket 150,000,000

Belum prioritas

1

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Belum prioritas

Pemb pagar makam

Pemb pagar makam

1

1

paket

Makam SITINGGIL Mijen

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

100,000,000

Makam Kelurahan Mlati Norowito

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

100,000,000

paket

1 2

1

2

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

3 Penataan dan pemeliharaan Makam

1

4 paket

5

6 Makam Kaliputu

7 Dinas CIPKATARU

8 Belum prioritas

Dukuh Krajan Desa Tumpangkrasak dan Desa Megawon Kec. Jati

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

500,000,000

RT.02, RT.03 RW. 01 Desa Jepangpakis Kec. Jati

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Karangrowo

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Getaspejaten dan Desa Loram Wetan Kec. Jati.

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

Desa Mijen

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Megawon

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Kec. Jekulo

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Besito Kecamatan Gebog

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Rt.03/ Rw.02 Desa Papringan Kec. Kaliwungu

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

Desa Bulungkulon

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Blok F Desa NgembalkulonTumpangkrasak

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

RT.01 sd. RT.05 RW.04

Dinas CIPKATARU

Desa yg dimaksud tidak jelas.


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

100,000,000

Pembangunan jalan poros Desa

1

Pengecoran Jalan

1

paket

paket

Pembangunan jalan beton tak bertulang

1

paket

Pembangunan jalan Poros Desa

1

Rehabilitasi Jembatan 2 Jl. Tembus RT 04/02 Desa Mijen Rehabilitasi Jembatan sebelah selatan perumahan koperasi Djarum Desa Megawon sampai jembatan jalan lingkar timur Rahabilitasi Jembatan Penghubung Jekulo - Pulutan

1

Terwujudnya jalanjalan desa yang baik

1


1


1

Betonisasi NgembalkulonTumpangkrasak

1

Betonisasi antar RT

1

paket

Perbaikan jalan Turi, GolanTenggeles

1

paket

300,000,000 paket 400,000,000

paket 400,000,000

1

paket 400,000,000

1

paket 400,000,000

paket 300,000,000

paket 200,000,000

paket 300,000,000 paket 200,000,000

200,000,000

1

2

3 Perbaikan Jalan penghubung dk. Golan- dk. Tepus Pengaspalan Jalan Rt.03/05

1

1

Pengaspalan Jalan Rt.01/3 - Rt.03/03

1

Pengaspalan Jalan

1

Peninggian/ Pengaspalan Jalan

1

Pengaspalan jalan penghubung TepusTenggeles Pengaspalan Jalan

1

Pengaspalan jalan

1 1

Pavingisasi jalan lingkungan

1

Pengaspalan jalan

1

Pengaspalan jalan penghubung

1

Rehabilitasi Jalan dengan system aspal goreng Rehabilitasi Jalan Desa

1

Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan poros Desa Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan Jalan Tembus

1

Rehabilitasi Jalan Desa

1


1

Rehabilitasi Jalan Desa Rehabilitasi Jalan Desa

1

Rehabilitasi Jalan Desa Rehabilitasi Jalan Desa

1


1


1

1

4 paket

5

7 Dinas CIPKATARU

8 Prioritas 2013

200,000,000

6 Desa Golantepus, Rt.04/02, Rt.02/05 Desa Golantepus, Rt.03/05

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Golantepus, Rt.01/03, Rt.02/03, Rt.03/03

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

200,000,000

Desa Golantepus, Rt.01/04, Rt.06/04, Rt.05/04

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

200,000,000

Desa Golantepus, Rt.01,02,03 RW.02

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000


Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Dukuh Krajan Desa Karangrowo

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Jepang RW.03 s/d RW. 09

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Loram Kulon

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

Ds Ngembal Kulon Blok F s/d Desa Tumpang Krasak

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Mijen RT.08/RW.04

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

200,000,000

Desa Mijen RT.04/RW.05

Dinas CIPKATARU

Prioritas 2013

200,000,000

Desa Mijen 08/RW.02

Dinas CIPKATARU Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Dinas CIPKATARU Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Gondosari Jurang Gg. Ngepon

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Besito Gondosari

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

paket paket

paket

paket paket

paket paket paket paket paket paket

paket paket 300,000,000

1

paket 200,000,000

paket paket paket 200,000,000

1

paket 200,000,000 paket

Desa Mijen 01,02/RW.03 Desa Mijen 06/RW.02

200,000,000 1

paket

Desa Gondosari RW.XI 200,000,000

paket 200,000,000 paket 200,000,000

Belum prioritas

Belum prioritas

1

2

1

1

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan

PROGRAM REHABILITASI/PEM ELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi/pemeli haraan jalan

3 Rehabilitasi Jalan Desa Rehabilitasi Jalan Desa Loram Wetan RW 01 Rehabilitasi Jalan Desa Jepang RW 03 s/d RW 09 Rehabilitasi Jalan Desa Ngembal Rejo RT 04 RW 05 s/d Desa Sumber RT 08 RW 05 Rehabilitasi Jalan Desa Mijen Kedungdowo

1

4 paket

1

paket

5

6 Desa Gondosari RW. X

200,000,000

Desa Loram Wetan RW 01

7 Dinas CIPKATARU Dinas CIPKATARU

Desa Jepang RW.03 s/d RW. 09

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

Desa Ngembal Rejo RT 04 RW 05 s/d Desa Sumber RT 08 RW 05

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

Desa Mijen Kedungdowo

Dinas CIPKATARU

Belum prioritas

200,000,000

400,000,000

Desa Pasuruhan Lor Ploso

Dinas Ciptakaru

Desa Mijen

Dinas Ciptakaru

Kec. Mejobo

Dinas BPESDM

Kegiatan Tahun 2012

1,000,000,000

Kec. Jekulo/Kec. Mejobo

Dinas BPESDM

Pemeliharaan Rutin Tahun 2012

3,000,000,000

Kec. Jekulo/Kec. Mejobo

Dinas BPESDM

Kec. Undaan

Dinas BPESDM

Kec. Undaan

Dinas BPESDM

Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur sesuai SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten adalah Jalan Larikrejo Kaliyoso (sudah dilaksanakan pada Tahun 2011 dengan sumber dana Pasca Bencana) Pemeliharaan Rutin Tahun 2012

200,000,000

1

1

paket

paket 200,000,000

1

Pembangunan Jembatan Tambak Lulang Pembangunan Jembatan Desa Mijen RT 01 RW 02

1

Rehabilitasi Jalan Jojo - Kesambi (p = 3000 m') Rehabilitasi Jalan Tenggeles Hadiwarno (p = 1000 m') Rehabilitasi Jalan Kerawang Hadiwarno (p = 3000 m')

1

Rehabilitasi Jalan Larikrejo - Pati

1

Rehabilitasi Jalan Ngeseng-Kaliyoso

1

1

paket

paket

paket 400,000,000

paket 3,000,000,000

1

1

paket

paket

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

8 Belum prioritas Belum prioritas

1

2

3 Rehabilitasi Jalan Undaan LorLarikrejo Rehabilitasi Jalan Ngemplak-Larikrejo

1

4 paket

5

6 Kec. Undaan

7 Dinas BPESDM

8 Kegiatan Tahun 2012

Kec. Undaan

Dinas BPESDM

Kec. Undaan

Dinas BPESDM

Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Kegiatan Tahun 2012

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kec. Kaliwungu/Kec. Gebog

Dinas BPESDM

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

Kec. Gebog

Dinas BPESDM

Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada Jalan Prambatan Lor Purwosari yang merupakan kegiatan Tahun 2012 Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada Jalan Kedungsari Dukuh Jering, yang merupakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Tahun 2012

1,000,000,000 1

paket 1,000,000,000

Rehabilitasi Jalan Wates-Larikrejo

1

Rehabilitasi Jalan Desa KaliwunguGetasrabi Rehabilitasi Jalan Desa Getas RabiPadurenan

1

Rehabilitasi Jalan Prambatan Lor TSM Ma’arif

1

Rehabilitasi Jalan Desa Banget

1

Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kedungsari Dukul, Jiring-Jepara

1

paket 1,000,000,000 paket 1,000,000,000

1

paket 1,000,000,000

paket 2,000,000,000

paket 500,000,000

paket 1,000,000,000

Rehabilitasi Jalan Sungging JurangMenawan

1

Rehabilitasi Jalan Mijen-Kedungdowo Lingkar

1

Rehabilitasi Jalan Poros Desa Honggosoco Margorejo, Dawe Rehabilitasi Jalan Desa Padurenan

1

Rehabilitasi Jalan Papringan-Winong

1

Rehabilitasi Jalan POM Prambatan Kidul sampai jalan Bakalan Krapyak (belakang Polytron) RT.01 dan 02 RW. 01

1

paket

Kec. Gebog

Dinas BPESDM

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

Kec. Jekulo/Kec. Dawe

Dinas BPESDM

Kec. Gebog

Dinas BPESDM

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Padurenan - Batas Jepara yang merupakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Tahun 2012

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

Kec. Kaliwungu

Dinas BPESDM

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Kaliwungu Winong Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Gribig - Bakalan Krapyak

1,000,000,000

paket 500,000,000

paket 2,000,000,000

1

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada Jalan Menawan Sungging, yang merupakan Kegiatan Tahun 2012 Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten RKPD Tahun 2013

1

2

3 Rehabilitasi Jalan Dukuh Kaliyoso Desa KarangrowoDesa Larikrejo

1

4 paket

5

6 Kec. Undaan

7 Dinas BPESDM

8 Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Ngemplak Karangrowo, yang merupakan kegiatan Tahun 2012

Kec. Undaan

BPESDM

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Karangrowo Larikrejo, sudah dilaksanakan pada tahun 2011 dan merupakan kegiatan Tahun 2012

Kec. Undaan

BPESDM

Kec. Undaan

BPESDM

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Medini Terangmas Kutuk, sudah dilaksanakan pada pekerjaan pemeliharaan rutin Tahun 2011

Kec. Undaan

BPESDM

Kec. Dawe

BPESDM

1,000,000,000

Rehabilitasi Jalan Beton Desa Ngemplak-Dukuh Krajan Desa Karangrowo

1

Rehabilitasi Jalan Desa Kutuk – Kalirejo

1

Rehabilitasi Jalan Desa Medini- Kutuk

1

Rehabilitasi Jalan Desa Undaan Kidul – Gatet

1

Rehabilitasi Jalan Desa HonggosocoMargorejo

1

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

paket 1,000,000,000

Sudah dilaksanakan pada kegiatan Tahun 2011 dan merupakan pekerjaan tahun 2012 RKPD Tahun 2013

1

2

3 Rehabilitasi Jalan Desa HonggosocoSosok-Badet Kec. Jekulo

1

4 paket

5 Kec. Jekulo

6

7 BPESDM

Kec. Jekulo/Kec. Dawe

BPESDM

Kec. Kota/Kec. Kaliwungu

BPESDM

Kec. Jekulo

BPESDM

Kec. Jati

BPESDM

Kec. Gebog

BPESDM

Kec. Bae

BPESDM

Kec. Jati

BPESDM

Kec. Jati

BPESDM

1,000,000,000

Rehabilitasi Jalan Desa Honggosoco – Desa Rejosari

1

Rehabilitasi Jalan Desa Pasuruan Kidul RW. 01 – Prambatan Kidul

1

Rehabilitasi Jalan Desa KlalingTanjungrejo Rehabilitasi Jalan Lingkar Barat

1

Rehabilitasi Jalan Dukuh Karaan s/d Desa Padurenan

1

Rehabilitasi Jalan Pedawang – UMK Desa Gondangmanis

1

Rehabilitasi Jalan tembus Desa Loram Kulon – Loram Wetan sampai batas Wergu Wetan

1

Rehabilitasi Jalan Desa Getas Pejaten RW. 01 s/d ke Loram Wetan

1

paket 1,000,000,000

paket 500,000,000

paket

8 Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten RKPD Tahun 2013

500,000,000 1

paket 1,000,000,000

paket 500,000,000

paket 1,000,000,000

paket 500,000,000

paket 500,000,000

Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan R. Agil Kusumadya - Mijen Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Lingkar Utara (UMK) Pedawang Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Nomenklatur tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, nomenklatur yang ada adalah Jalan Loram Wetan Getas Pejaten

1

2

Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi/Pemeli haraan Normalisasi Sungai

3 Rehabilitasi Jalan dari Desa Honggosoco s/d Desa Rejosari

1

4 paket

5

6 Kec. Jekulo/Kec. Dawe

7 BPESDM

8 Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Status jalan PG. Rendeng

Kec. Jekulo

BPESDM

Kec. Undaan

BPESDM

Tidak ada di SK Bupati No. 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten RKPD Tahun 2013

Kec. Undaan

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kec. Undaan

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kec. Kaliwungu

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kec. Gebog

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

300,000,000

Rehabilitasi Jalan Samsat

1

Pengaspalan Jalan Penghubung Tepus - Tenggeles

1

Rehabilitasi Jembatan Ngeseng Rehabilitasi Jembatan Wates Rehabilitasi Jembatan Ngelo Rehabilitasi Jembatan Sidorekso - Blimbing Kidul Rehabilitasi Jembatan Karangmalang Padurenan

1

Normalisasi Sungai Jojo

1

Normalisasi Sungai JU.1 Normalisasi dari Mlati Kidul (sebelah salon Atoc) sampai Loram Wetan Normalisasi Sungai JU 3A dan Pembangunan Bendung Jongso Normalisasi Sungai JU.1 dan pembuatan pintu pengendali banjir di pertemuan sungai Kadimah dengan JU.1 (Ngebrak) Normalisasi Sungai Setro Pladen

1

Normalisasi Sungai Sebelah Selatan Perumahan Kopearsi Djarum Desa Megawon Sampai Jalan

1

paket

Kec. Kota 400,000,000

paket 500,000,000

paket 700,000,000

1

paket 700,000,000

1

paket 700,000,000

1

paket 700,000,000

1

paket 700,000,000

paket 2,000,000,000 paket 2,000,000,000

1

paket 2,000,000,000

1

paket 2,000,000,000

1

paket 2,000,000,000

1

paket 2,000,000,000 paket 1,000,000,000

Lingkar Timur

Rehabilitasi/Pemeli haraan Talud/Bronjong

Normalisasi Juana Wilayah Undaan, Mejobo, Jekulo Normalisasi Sungai Ndoro RT 04/01 Desa Bulung Cangkring Normalisasi JU 3/Juana Normalisasi Sungai Ngemplak Tanjungkali Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian

1

Perbaikan Tanggul Sungai Piji dan Sungai Dawe Perbaikan Talud

1

paket

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Desa Papringan

BPESDM

Nama Saluran Irigasi tidak jelas

Kab. Kudus

BPESDM

RKPD Tahun 2013

Desa Papringan

BPESDM

Tidak Jelas Talud Jalan atau Talud Sungai

Kab. Kudus

Dinhubkomi nfo

RKPD Tahun 2013

Kab. Kudus

Dinhubkomi nfo

RKPD Tahun 2013

2,000,000,000 1

paket 1,000,000,000

1

paket 2,000,000,000

1

paket 2,000,000,000

1

paket 500,000,000 paket 1,000,000,000

1

paket 500,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi Penyusunan Kantor Dunia Maya (Cyber Office)

1

paket 200,000,000

1

paket 500,000,000

RUMUSAN USULAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KOMISI D DPRD KABUPATEN KUDUS

NO

SKPD

1.

Dinsosnaker trans

2.

BPMPKB

VOLUME

PAGU INDIKATIF

Pembangunan gedung Kantor Dinsosnakertrans Bedah rumah

1 paket

-

Menyesuaikan

Dinsosnakertrans

VALIDASI / KETERANG AN BTL

20 rumah

-

Dinsosnakertrans

BTL

Rumah tidak layak huni Pavingisasi jalan

50 rumah

-

Dinsosnakertrans

BTL

5000 m

80.000.000

Pengaspalan jalan

500 drum

495.000.000

Wilayah Kec. Bae Wilayah Kec. Bae Wilayah Kec. Bae Wilayah Kec. Bae Desa Gondosari RW I, RW II, RW III dan RW IV Kec.. Gebog Desa Jurang RW IV dan RW VI Kec. Gebog Desa Getassrabi Kec. Gebog Desa Loram, Wetan Desa Mijen RT 6 RW II dan RT 6 RW IV Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 6 dan 8 RW II dan RT 1 dan 2 RW III Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

Kel. Wergu Wetan Kec. Kota Kudus

Disdikpora

Desa Mijen Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 01 RW III Kec. Kaliwungu SD 2 Papringan

Disdikpora

Desa Hongoosoco Kec. Jekulo Desa Colo RT 3 RW I Kec. Dawe Desa Colo RT 4 RW I Kec. Dawe Desa Colo RT 3 RW II Kec. Dawe Desa Colo RT 2 RW II Kec. Dawe Desa Colo RT 4 RW III Kec. Dawe

Dinas Kesehatan

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Gorong-gorong / selokan

Gorong-gorong / selokan Gorong-gorong / selokan Pavingisasi jalan

1.350 m

8.500.000

Pavingisasi jalan

Saluran air / dana stimulant

Pelatihan bagi perempuan di desadesa

3.

Disdikpora

Peningkatan SDM perempuan di desa-desa

Pembangunan tribun di stadion GOR Wergu Wetan

132 desa / kel

1 paket

Persatuan Bola Voli “ Tanjung Sakti “ Persatuan Tenis Meja ‘ Garuda “ Perbaikan rumah dinas SD 2 Papringan 4.

Dinas Kesehatan

Rehab Pustu wilayah III

5.

Bagian Kesra

Musholla Al Manan TPQ At Taqwa Musholla Miftahul Jannah Masjid At Taqwa

Masjid Roudlotus Suada

Terwujudnya rumah dinas yang baik

1 unit

-

1 paket

500.000.000

LOKASI

SKPD TERKAIT

BPMPKB BPMPKB BPMPKB

BTL

BPMPKB

BTL

BPMPKB

BTL

BPMPKB BPMPKB

BTL

BPMPKB

BTL

BPMPKB

Masuk di tahun 2012 dan mengusulkan di tahun 2013

Disdikpora

Disdikpora

Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra

Belum prioritas

BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

NO

SKPD

PROGRAM / KEGIATAN Musholla Nurul Ulum Musholla Jamrotul Muttaqin Musholla Baitul Muttaqin Musholla Baitul Rohman Musholla Al Fatah

Musholla Al Hidayah

Musholla An Nur

Musholla Al Istiqomah Musholla Darussalam

Musholla Billalbirrobah Musholla Puji Kerso Makam Mbah Nggo Suro bader Musholla Baitul Mutawwibin Musholla Raudhotut Tholibin Musholla Al Hidayah

Masjid baitul Ikhlas

Masjid Miftahul Abrar Musholla Nurul Qur’an Musholla Darun Najah Musholla Al Ikhlas

Musholla Raudlotul Islam Musholla Sabilut Taqwa

Masjid Al Karim

Masjid Darussalam

INDIKATOR KINERJA

VOLUME

PAGU INDIKATIF

LOKASI Desa Colo RT 1 RW III Kec. Dawe Desa Colo RT 3 RW I Kec. Dawe Desa Kajar RT 1 RW II Kec. Dawe Desa Kajar RT 3 RW II Kec. Dawe Desa Lau RT 2 RW V Kec. Dawe Desa Japan RT 2 RW III Kec. Dawe Desa Japan RT 2 RW III Kec. Dawe Desa Japan RT 1 RW IV Kec. Dawe Desa Japan RT 9 RW II Kec. Dawe Desa Japan RT 2 RW III Kec. Dawe Desa Mijen RT 1 RW III Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 3 RW IV Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 8 RW II Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 7 RW II Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 3 RW V Kec. Kaliwungu Desa Mijen RT 8 RW IV Kec. Kaliwungu Desa Loram Wetan RT 6 RW II Kec. Jati Desa Kaliwungu Rt 1 RW VII Kec. Kaliwungu Desa Prambatan Kidul RT 6 RW I Kec. Kaliwungu Desa Bulung Kulon RT 3 RW VII Kec. Jekulo Desa Bulung Cangkring RT 4 RW XIII Kec. Jekulo Desa Tanjungkarang Kec. Jati Desa Gondosari Kec. Gebog

SKPD TERKAIT Bagian Kesra

Bagian Kesra Bagian Kesra

VALIDASI / KETERANG AN BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

Bagian Kesra

BTL, Prioritas 2013

NO

SKPD

PROGRAM / KEGIATAN Masjid Sabilul Huda Musholla Torikul Huda Musholla Al Muslichin Masjid Al Mutaqin Musholla Rosibul Anwari Musholla Baiturrohman Musholla Nurul Hikmah Musholla Miftakhul Khoirot Musholla Samrotul Wathon Muhsolla Al Hikmah

INDIKATOR KINERJA

VOLUME

PAGU INDIKATIF

LOKASI Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Padurenan Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog Desa Gondosari Kec. Gebog

SKPD TERKAIT Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra

VALIDASI / KETERANG AN BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013 BTL, Prioritas 2013

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2011 dan 2012, tantangan dan prospek ekonomi tahun 2013. Kondisi ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2011 relatif menguat yang terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, inflasi yang dapat dikendalikan dan realisasi investasi relatif impresif/ mengesankan, angka pengangguran dan kemiskinan yang menurun. Namun adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM , sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan , terutama kekhawatiran akan dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik. Inflasi tidak mungkin dihindari, karena BBM sangat dibutuhkan dalam proses produksi dan distribusi barang. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dan prospek ekonomi tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada berbagai indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pendapatan perkapita dan lain-lain. Dinamika pergerakan perekonomian daerah dapat diamati pada tabel dibawah ini. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Realisasi No.

Indikator Makro

Tahun 2010

Proyeksi Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

1 1.

2

3

4

5

6

PDRB ADH Konstan (juta Rp)

12.650.309

13.244.406

13.898.804

14.600.726

ADH Berlaku (juta Rp)

31.463.807

34.240.553

36.992.828

41.424.488

886.993 2,82 %

1.002.615 2,95 %

1.111.478 3,00 %

1.266.608 3,06%

6.609 0,02 %

7.424 0,02 %

8.102 0,02 %

8.102 0,02%

19.742.459 62.75 %

21.501.482 62,96 %

22.837.947 61,74 %

25.887.791 62,49%

Listrik, gas, air bersih

135.503 0,42 %

145.030 0,43%

159.327 0,43 %

180.056 0,43%

Konstruksi

457.799 1,46 %

499.325 1,47 %

594.670 1,61 %

656.705 1,59%

8.272.931

8.992.734

9.823.672

10.868.414

Kontribusi Sektoral (Berdasarkan ADH Berlaku) Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

Perdagangan, hotel dan restoran

26,29 %

26,26 %

26,56 %

26,24%

Pengangkutan dan Komunikasi

422.536 1,34 %

606.393 1,78 %

481.898 1,30 %

535.491 1,29

Keuangan, persewaan, jasa

709.068 2,25 %

788.006 2,32 %

978.830 2,65 %

1.018.644 2.46%

1

2 Jasa-jasa

3

4

5

6

883.908 2,65 %

697.642 2,05 %

996.904 2,69 %

1.002.676 2.42% 5,05%

2.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu

4,16 %

4,70 %

4,94 %

3.

Tingkat Inflasi

7,65 %

3,34 %

7- 8 %

5%

4.

Jumlah Penduduk Miskin

70.200

68.379

70.986

69.000

5.

Jumlah Pengangguran (orang)

26.152

23.646

29.638

27.000

6.

Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:

7.

PDRB Perkapita (juta Rupiah)

41,15

44,47

8.

Invetasi Riil (Juta Rupiah)

4.382.351,62

6.603.387,16

5.920.191,61

6.396.059,96

9.

ICOR

4,3

4,3

3,5

3,5

10.

Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)

-

-

11.

Indeks Williamson

12.

Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

0,228 0,7871

-

-

72,65

72,70

72,75


Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 mencapai Rp.12.650.309,16 juta , tahun 2011 sebesar Rp. 13.244.406 juta dan pada tahun 2012 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 13.898.804 juta. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp.31.463.806,81 juta , tahun 2011 sebesar Rp. 34.240.652 juta dan pada tahun 2012 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 36.992.828,12 juta. Kondisi ini menggambarkan bahwa tahun 2011 perekonomian daerah meningkat , namun prediksi tahun 2012 belum mensimulasikan bila ada kenaikan harga BBM , yang akan berdampak pada semua sektor. Jangka waktu enam bulan untuk peninjauan harga BBM atas harga minyak dunia, tentu menimbulkan spekulasi di berbagai pelaku usaha. Spekulasi ini tentu membutuhkan biaya yang akan ditanggung pemerintah, swasta dan masyarakat. Bila kemampuan ekonomi daerah tetap, maka diperlukan optimalisasi sumber daya yang ada sehingga dicapai kesejahteraan ekonomi yang luas. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kudus didorong oleh peningkatan sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 62,96% dan 26,26% pada tahun 2011. Sektor-sektor lain yang berkembang adalah sektor pertanian dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2010 mencapai 2,82% dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,95%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat sektor ini mempunyai kedudukan strategis, karena untuk mendukung ketahanan pangan, dan menjadi penyerap tenaga kerja di pedesaan. Penguatan sektor moneter melalui pengendalian suku bunga SBI, ternyata tidak diikuti penurunan bunga pinjaman, sehingga keuntungan sektor keuangan dan perbankan meningkat, terlihat pada kontribusi sektor keuangan yang meningkat. Perubahan kondisi ekonomi global terus terjadi antara lain fluktuasi harga minyak dunia, berbagai kesepakatan perdagangan internasional, percepatan

pencapaian MDGs, dan nilai kurs akan mempengaruhi neraca pembayaran dan neraca perdagangan tahun berjalan. Asumsi-asumsi tersebut akan dipakai dalam kebijakan ekonomi nasional secara makro. Hal ini terkait erat dalam kebijakan fiskal, baik untuk pembiayaan sektoral maupun dana transfer ke daerah. Meningkatnya dana transfer ke daerah antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan bagi hasil pajak pusat serta Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi kemampuan investasi pemerintah daerah untuk peningkatan layanan publik dan sarana prasarana umum. Intervensi pemerintah dalam meningkatkan investasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung industri. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2010 mencapai 4,16%, tahun 2011 angka pertumbuhan ekonomi semula 5% dikoreksi menjadi sebesar 4,70%. Pada tahun 2012 angka pertumbuhan ekonomi pada RKPD 2012 diprediksi sebesar 5,5%, namun dengan adanya kebijakan perubahan harga BBM yang diperkirakan bulan September 2012 akan berdampak pada pola penggunaan uang dan perubahan harga – harga barang. Kondisi tersebut merupakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga angka pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 4,94%. Adapun pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diprediksikan 5,05%. Investasi swasta dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan regional, lokasi, dan peraturan yang mendukung investasi. Semakin baik kondisi sarana prasarana daerah penunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi maka akan menjadi daya tarik investasi. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan apabila ingin mencapai pertumbuhan . Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten Kudus 3,5 % artinya untuk menaikan PDRB Rp.1,- dibutuhkan investasi sebesar Rp.3,5,-. Semakin baik kondisi sarana prasarana pendukung investasi, maka angka ICOR menurun artinya semakin kecil investasi yang dibutukan untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Pada tahun 2010, tingkat investasi di Kabupaten Kudus tercatat cenderung meningkat dari sekitar Rp.4.382.351.617.716,-, menjadi Rp.6.603.387.157.053,- di tahun 2011. Pada tahun 2013 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,05% maka dibutuhkan investasi sebesar 17,29% dari PDRB tahun 2012 yaitu Rp.6.396.059.961.000,-. Kemampuan APBD tahun 2013 diprediksikan Rp.1.153.721.813.000,-, dana APBN sebesar Rp.25.711.536.000,sehingga dibutuhkan investasi swasta sebesar Rp.5.216.626.612.000,Kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM tak bisa dihindari karena beban subsidi membuat negara sulit melakukan investasi bidang lain untuk mendorong tumbuhnya ekonomi. Berdasarkan kajian dari Departemen Keuangan, bahwa kenaikan harga BBM sampai dengan Rp1.500 akan mengakibatkan inflasi meningkat 1,6%, sehingga angka inflasi tidak akan bergeser terlalu tinggi dibanding target yang dipatok pemerintah untuk tahun 2012 sebesar 5,3%. Berbagai pakar ekonomi , BPS, dan pelaku bisnis perbankan juga mensimulasikan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, dimana hasilnya lebih tinggi dari target pemerintah namun masih dibawah dua digit. Angka inflasi Kabupaten Kudus tahun 2010 mencapai

7,65%, tahun 2011 menjadi 3,34% , tahun 2012 diprediksikan 7 – 8 % dan tahun 2013 diprediksikan menurun menjadi 5 – 6 %. Penurunan penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 70.200 orang menjadi 68.379 orang pada tahun 2011, diprediksikan meningkat menjadi 70.986 orang pada tahun 2012. Hal ini sangat dipengaruhi daya beli kelompok masyarakat yang rentan miskin yang tergerus oleh kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Meskipun pemerintah belum jadi menetapkan kenaikan BBM , harga-harga yang sudah naik terlebih dulu relatif sulit turunnya. Penurunan jumlah pengangguran tahun 2010 sebesar 26.152 orang menjadi 23.646 orang pada tahun 2011, diperkirakan meningkat menjadi 29.638 orang tahun 2012. Angka peningkatan pengangguran sebanyak 6.000 orang merupakan angka perkiraan dari tambahan angkatan kerja baru, dan pengurangan tenaga kerja karena efisiensi tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan. Indeks gini menunjukkan kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2010 diketahui Indeks Gini sebesar 0,2 . Hal ini menunjukkan disparitas pendapatan antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu tajam, artinya pendapatan penduduk dapat dikatakan merata, namun perlu diwaspadai, bahwa pemerintah harus meningkatkan fungsinya untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Sedangkan dari sisi pemerataan pembangunan wilayah (antar kecamatan) dapat diketahui dari Indeks Williamson tahun 2010, sebesar 0,787 yang berarti disparitas antar wilayah kecamatan relatif sedang. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini mencakup tiga dimensi mendasar, yaitu aspek Kesehatan yang tercermin dari usia harapan hidup, aspek pendidikan /pengetahuan yang dicerminkan dari angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah, serta standar hidup yang layak tercermin dari konsumsi riil per kapita. Angka Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus tahun 2010 mencapai 72,65 meningkat menjadi 72,7 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksikan meningkat menjadi 72,75. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi tahun 2013 Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Aktivitas industri sangat mempengaruhi perekonomian daerah. Hal ini terlihat pada kontribusi sektor industri dalam PDRB tahun 2011 yang mencapai 62,92% dan prosentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri berkisar 40%. Adanya sistem outsourching dalam peraturan ketenagakerjaan di salah satu sisi meningkatkan produktivitas industri, namun disisi lain menekan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini berimbas pada manajemen tenaga kerja di industri besar yang menuju sistem kontrak. Pemerintah perlu mengantisipasi bahwa dalam jangka waktu tertentu perusahaan menerapkan sistem outsourching dan kontrak secara umum, sehingga akan terdapat banyak pengangguran tersembunyi (under unemployment). Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditunda, sebenarnya kurang memperhatikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Indonesia dan lebih banyak menyangkut masalah politik. Padahal, cost yang terjadi cukup

besar. beban orang miskin justru bertambah berat. Keputusan itu malah membuat ketidakpastian bagi perekonomian nasional. Pengembangan kerjasama ekonomi dalam kerangka perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Indonesia dan UE (Uni Eropa) yang dimulai tahun 2012. Kerjasama ini diharapkan bisa membuka peluang peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia. Indonesia bisa memanfaatkan kemitraan itu untuk meningkatkan surplus perdagangan Indonesia dengan 27 negara Eropa yang tergabung dalam UE. Sebagai gambaran, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor nonmigas Indonesia ke 27 negara UE selama 2011 mencapai 20,45 miliar dolar AS sementara impor nonmigas dari kawasan itu sebanyak 12,40 miliar dolar AS. Dengan demikian ada surplus sebanyak 8,04 miliar dolar AS. Selain itu, diharapkan UE membantu peningkatan kapasitas perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui alih teknologi supaya bisa memenuhi standar kualitas Eropa yang tergolong tinggi. Beberapa produk unggulan Indonesia sulit masuk ke Eropa, diantaranya karena standar `Sanitary dan Phitosanitary` UE yang ketat. Dinamika keadaan fiskal pada akhir 2011 dan awal 2012 terlihat adanya sentimen negatif dari pasar yang mulai khawatir terhadap keadaan fiskal Indonesia. "Capital outflow berasal dari pasar saham maupun pasar Surat Utang Negara (SUN disebabkan melemahnya yield 10 tahun karena ekspektasi inflasi yang mulai tinggi. Kondisi perekonomian yang kurang pasti karena kebijakan politik pada bulan April ini akan terus terjadi capital outflow meskipun perekonomian Indonesia dari sisi pengendalian suku bunga dan kurs membaik. Melihat perkembangan ekonomi ini, Pemerintah Pusat merevisi pertumbuhan ekonomi 2012 dari target awal 6,7 persen menjadi 6,5 persen, namun tetap optimistis karena sektor pendorong pertumbuhan, yaitu investasi dan konsumsi rumah tangga masih cenderung meningkat . Tantangan ke depan pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus adalah mengoptimalkan struktur ekonomi yang berorientasi pada kekuatan permintaan domestik yang ditopang oleh kinerja sektor industri dan perdagangan. Sektor ini telah menunjukkan kemampuannya dalam memberikan andil dalam menghadapi krisis. Kuatnya fundamental ekonomi lokal dengan pasar dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang besar masih menjadi daya tarik bagi investasi ke depan, baik PMA maupun PMDN. Jumlah investasi tahun 2011 yang mencapai 6,6 trilyun rupiah ini, diperkirakan akan terus meningkat sepanjang terus dilakukan perbaikan iklim investasi dan percepatan implementasi berbagai proyek infrastruktur. Selain itu, jumlah dana di lembaga keuangan khususnya perbankan yang belum mampu dimanfaatkan sektor riil masih besar. Bila dana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan luas , maka dampaknya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antar pendapatan masyarakat maupun antar wilayah. Hal tesebut perlu diupayakan sehingga perwujudan “Kudus yang sejahtera” yang merupakan visi pembangunan Kudus 2008-2013 dapat diwujudkan melalui pengembangan berbagai program dan kegiatan.

Perjanjian kemitraan ekonomi dengan UE diharapkan tidak berdampak buruk pada perkembangan industri dalam negeri seperti yang terjadi dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Hal ini karena, produk UE segmen pasarnya terbatas, sehingga tidak mengambil pangsa pasar produk lokal. Adapun perdagangan bebas China–ASEAN (ACFTA) yang semakin gencar, mengakibatkan produk-produk impor menyerbu pasar lokal bahkan sudah membaur. Namun demikian hal tersebut juga menjadi peluang bila kita dapat memanfaatkannya antara lain dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap mengacu standar yang ditentukan, khususnya produk-produk unggulan daerah hingga mampu bersaing di luar negeri. Produk lokal harus mampu mengambil peran yang lebih besar di pasar lokal, atau sebagai subtitusi barang impor. Pemerintah perlu mrnggalakkan pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri secara efektif dan efisien serta membangun citra/cinta produk lokal. Produk-produk unggulan daerah yang ada di setiap kecamatan dan desa harus mampu dikembangkan sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing/produk daerah lain. Salah satu hal terpenting dalam menangkal globalisasi perdagangan adalah dengan menerapkan standisasi produk yang ketat bagi produk yang masuk ke dalam negeri dimana produk tersebut mampu diproduksi dalam negeri.

3.2.

Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah RKPD disusun dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Agar anggaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka perlu adanya arah dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penentuan arah dan kebijakan keuangan daerah, RKPD tahun 2013 perlu memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Baik kondisi perekonomian maupun regulasi, yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Uraian berikut ini merupakan evaluasi atas perhitungan kapasitas fiskal daerah. Sebagai gambaran kapasitas fiskal daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 yang menginformasikan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

1

PENDAPATAN

837.477.196.522

1.005.231.662.979

1.102.466.117.000

Rerata Pertumb (%) 14,91

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

94.032.742.826

108.457.832.665

113.622.250.000

15,19

1.1.1.

Pajak Daerah

21.681.679.660

36.686.744.537

34.703.372.000

33,52

1.1.2.

Retribusi Daerah

55.623.646.110

54.599.118.519

16.220.872.000

(53,85)

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah

3.879.533.064

4.619.012.799

4.505.015.000

11,06

12.847.883.992

12.552.956.810

58.192.991.000

223,63

623.439.210.189

669.998.074.734

825.699.250.000

20,37

129.924.430.189

142.856.882.734

129.737.118.000

12,50

463.012.580.000

488.819.992.000

637.615.372.000

21,88

30.502.200.000

38.321.200.000

58.346.760.000

41,16

120.005.243.507

226.775.755.580

163.144.617.000

63,58

-

2.000.000.000

4.500.000.000

No.

1.1.4. 1.2. 1.2.1.

Uraian

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

1.2.2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

1.3. 1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

38.663.812.507

53.084.159.080

51.447.401.000

15,47

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

44.505.022.000

106.558.786.500

60.674.731.000

111,35

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

36.836.409.000

65.132.810.000

46.522.485.000

57,95

Sumber Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam tahun anggaran 2010 – 2012 rata-rata pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 14,91% yang terdiri dari Dana perimbangan rata-rata meningkat 20,37%, PAD rata-rata meningkat 15,19% dan Lain-lain pendapatan yang sah rata – rata meningkat 63,58%. Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena sejak 2008 telah diberikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan kecenderungan yang meningkat. Hal yang perlu diperhatikan alokasi Dana Alokasi Umum ditentukan pusat sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditentukan oleh provinsi.

Dalam penghitungan Dana Alokasi Umum sudah menggunakan formulasi penghitungan jelas, sedangkan formulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum ada formulasi yang baku. Tabel 3.3 Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2013 Kabupaten Kudus No 1 1.1.

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

1.153.721.813.000,116.979.505.000,35.938.540.000,-

95.697.084.000,-

17.842.959.000,-

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

6.493.930.000,-

4.505.015.000,-

Lain-Lain PAD yang sah

7.106.480.000,-

58.692.991.000,-

830.880.988.000,-

848.719.823.000,-

82.688.458.000,-

133.629.230.000,-

675.899.530.000,-

656.743.833.000,-

72.293.000.000,-

58.346.760.000,-

104.348.950.000,-

188.022.485.000,-

Hibah

-

-

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Total Pendapatan (a)

-

-

49.883.421.000,-

53.500.000.000,-

22.029.617.000,-

88.674.731.000,-

32.435.912.000,-

46.522.485.000,-

1.083.488.885.000,-

1.153.721.813.000,-

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3.

Proyeksi RKPD tahun 2013 (Rp)

1.083.488.885.000,148.258.947.000,38.961.453.000,-

Retribusi Daerah

1.2.

Proyeksi RPJMD tahun 2013 ( Rp)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

2

Pencairan Dana Cadangan (b)

-

-

3

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

-

-

Saldo kas neraca daerah

-

-

-

-

1.083.488.885.000,-

1.153.721.813.000,-

Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan Jumlah (c) Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)


Prediksi kapasitas keuangan daerah tahun 2013 merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan , dan Lain-lain Pendapatan yang syah lebih tinggi 37,71% dbandingkan dengan prediksi dalam RPJMD tahun 2013. Koreksi prediksi ini disebabkan pendapatan DAU tahun 2012 meningkat sampai 30%, namun retribusi daerah tetap diprediksikan konvensional. Formula DAU ditentukan oleh Alokasi dasar ditambah celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Bila diperbandingkan tabel 3.2 dan 3.3 maka terlihat bahwa rata-rata pendapatan dalam tahun 2010-2012 meningkat 14,91% dan tahun 2013 diprediksikan meningkat sebesar Rp 51.255.696.000 atau 4,65% dibandingkan APBD 2012.

Pada tahun 2012 DAU mengalami peningkatan sebesar 30% namun untuk tahun 2013 diprediksikan naik 3%. Retribusi daerah pada tahun 2013 menjadi kecil karena retribusi RSU yang besarnya lebih dari 40 milyar rupiah digeser ke pos lainlain pendapatan yang sah . Adapun prediksi bagi hasil bukan pajak mengalami lonjakan yang cukup tinggi karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum diperhitungkan dalam prediksi RPJMD. Dana penyesuaian dan otonomi khusus diperuntukan bagi sertifikasi guru sehingga tiap tahun diprediksikan meningkat diasumsikan sesuai dengan peningkatan guru yang memiliki sertifikasi. Adapun bantuan keuangan diasumsikan seperti tahun 2012. Kebutuhan Fiskal dapat dilihat dari alokasi belanja yang terbagi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan belanja tidak langsung selama tahun 2010 – 2012 terangkum dalam tabel 3.4. dimana tahun 2010 dan 2011 merupakan angka realisasi sedangkan tahun 2012 merupakan angka target. Belanja tidak langsung tahun 2010 – 2012 rata-rata meningkat 10,68% , dimana dominasi belanja pegawai rata-rata meningkat 11,82%. Belanja bunga pada tahun 2012, dicadangkan sangat tinggi bila diperbandingkan dengan realisasi 2010 dan 2011. Pada tahun 2011 BOS untuk sekolah swasta bergeser dari belanja bansos ke hibah. Belanja hibah cenderung fluktuatif sedangkan belanja bansos cenderung menurun. Kebijakan keuangan untuk bansos dan hibah telah diatur melalui Permendagri 32 tahun 2011, yang memberi pedoman lebih rinci sejak KUA, sehingga lebih transparan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menghitung belanja wajib mengikat yang terakumulasi dalam belanja tidak langsung.

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Kudus No.

Uraian

2010

2011

2012

Rerata Pertumb

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

472.447.595.357

507.984.497.549

583.780.397.000

11,82

84.912.367

70.801.380

1.068.279.000

996,27

-

-

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

3.

Belanja Subsidi

4.

Belanja Hibah

43.293.175.870

37.800.533.500

40.931.470.000

10,71

5.

Belanja Bantuan Sosial

33.814.183.320

27.328.859.000

23.607.975.000

(16,63)

2.501.320.000

2.732.069.950

3.012.712.000

9,76

20.904.376.850

21.286.776.850

31.210.977.000

32,99

896.850.000

1.449.383.200

1.752.012.000

46,00

573.942.413.764

598.652.921.429

685.363.822.000

10,68

6.

7. 8.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung


Kemampuan keuangan daerah secara jelas tergambarkan dalam neraca daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5 berikut. Kondisi akhir tahun 2011 diketahui bahwa aset lancar meningkat 86,65% dibandingkan tahun 2010. Hal ini dipengaruhi oleh kas yang mencapai Rp.111.946.825.323,- atau 90,24% dari pos aset lancar. Investasi jangka panjang mengalami penurunan karena adanya penarikan investasi non permanen dana bergulir. Untuk aset tetap mengalami peningkatan sebesar 5,57% dimana semua komponen aset tetap mengalami peningkatan. Adapun aset lainnya mengalami peningkatan 68 % didominasi peningkatan aset lain-lain yang meningkat lebih dari 100%. Kewajiban Pemerintah daerah mengalami penurunan dimana kewajiban jangka pendek menurun 50% sedangkan jangka panjang menurun 26%. Selisih antara aset dengan kewajiban diperoleh jumlah ekuitas, yang meningkat sebesar 9,43%. Ekuitas yang terbesar berbentuk aset tak lancar yang berbentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi. Di samping itu, beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan mengakibatkan penyerapan dana yang terbatas sehingga kas lancar relatif cukup banyak.

Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kudus No.

Uraian

1

2

2010

2011

2012

Rerata Pertumb

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

3

4

5

6

1.

ASET

1.1.

ASET LANCAR

66.459.913.756,79

124.050.551.245,30

-

1.1.1.

Kas

55.473.673.137,79

111.946.825.323,79

-

1.1.2.

Piutang

2.680.783.369,00

2.508.745.394,00

-

352.544.189,00

480.243.151,00

-

7.952.913.061,00

9.114.737.376,51

-

43.951.835.297,16

42.877.541.283,42

-

6.915.423.515,00

2.181.790.578,00

-

37.036.411.782,16

42.877.541.283,42

-

1.908.049.543.187,24

2.014.289.360.255,24

-

Investasi Jangka Pendek 1.1.3.

Persediaan

1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1

Investasi Non Permanen

1.2.2

Investasi Permanen

1.3

ASET TETAP

1.2.1.

Tanah

407.327.098.000,00

416.408.982.000,00

-

1.2.2.

Peralatan dan Mesin

305.783.633.901,00

318.024.735.983,00

-

1.2.3.

Gedung dan Bangunan

593.829.150.172,63

622.320.128.893,63

-

1.2.4.

Jalan, irigasi, dan Jaringan

571.103.496.369,61

622.465.706.569,61

-

1.2.5.

Aset Tetap Lainnya

29.241.116.744,00

34.304.758.809,00

-

1.2.6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

765.048.000,00

765.048.000,00

-

1.2.7.

Akumulasi Penyusutan

1.4

ASET LAINNYA

1.3.1.

Tagihan Penjualan Angsuran

41.373.378.175,00

86,65

-2,44

5,57

69.552.993.433,00

-

-

68,11

-

Tagihan tuntutan Ganti Kerugian 1.3.2.

Daerah

1.3.3.

Kemitraan Dengan Pihak Kedua

1.3.4.

Aset Tak Berwujud

1.3.5.

Aset Lain-lain JUMLAH ASET DAERAH

2.

KEWAJIBAN

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2.1.2.

Utang Bunga

2.1.4.

Baian Lancar Utang Jangka Panjang

2.1.1.

Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.2.

Utang Jangka Pendek Lainnya

7.700.000,00

7.700.000,00

-

17.425.643.800,00

17.425.643.800,00

-

1.864.507.000,00

3.036.861.453,00

-

22.075.527.375,00

49.082.788.180,00

-

2.059.834.670.416,19

2.252.952.236.794,96

-

1.344.472.923,31

669.306.911,66

-

5.844.486,00

1.444.735,00

-

521.031,99

139.664,62

-

183.959.115,32

170.626.148,04

-

497.096.364,00

-

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

661.153.927,82

490.527.779,78

-

Utang Dalam Negeri

661.153.927,82

490.527.779,78

-

JUMLAH KEWAJIBAN

2.005.626.851,13

-50,22

-

1.154.148.290,00

Utang Luar Negeri

9,38

-25,81

1.159.834.691,44

-

-42,17

1

2

3

4

5

6

3.

EKUITAS DANA

-

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR

65.115.440.833,48

123.381.244.333,64

-

3.1.1.

SILPA

55.453.399.901,79

111.906.188.338,79

-

3.1.2.

Cadangan Piutang

2.680.783.369,00

2.508.745.394,00

-

3.1.3.

Cadangan Persediaan

7.952.913.061,00

9.114.737.376,51

-

(1.338.628.437,31)

(667.862.176,66)

-

14.428.750,00

39.192.250,00

-

352.544.189,00

480.243.151,00

-

1.992.713.602.731,58

2.128.411.157.769,88

-

43.951.835.297,16

45.059.331.861,42

-

1.908.049.543.187,24

2.014.289.360.255,24

-

41.373.378.175,00

69.552.993.433,00

-

(661.153.927,82)

(490.527.779,78)

-

2.057.829.043.565,06

2.251.792.402.103,52

-

2.059.834.670.416,19

2.252.952.236.794,96

-

89,48

Dana Yang Harus Disediakan Untuk 3.1.4.

Pembayaran Utang Jangka Pendek

3.1.6.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Untuk Biaya Dibayar

3.1.5.

Dimuka

3.2.

EKUITAS DANA INVESTASI

6,81

Diinvestasikan Dalam Investasi 3.2.1

Jangka Panjang

3.2.2

Diinvestasikan Dalam Aset tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

3.2.3.

(tidak termasuk dana cadangan) Dana Yang Harus Disediakan untuk

3.2.4.

Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA

9,43

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan. Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada dan realisasi pendapatan tahun 2011 dan target pendapatan 2012 , maka rencana pendapatan di tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 4,65% dari target pendapatan tahun 2012 dan meningkat 6,48% dibandingkan proyeksi pendapatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2013 dengan menimbang beberapa permasalahan tahun sebelumnya dan prospek tahun 2013, diprediksikan sebagai mana tertuang pada tabel 3.6 dengan analisis berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah yang dominan adalah retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pasar, retribusi obyek wisata colo, dan retribusi ijin mendirikan bangunan. Adapun pajak daerah yang dominan adalah pajak reklame dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Secara umum, PAD dipengaruhi oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi perekonomian daerah. Meskipun, dipahami bahwa tiap tahun , nilai uang akan mengalami penurunan seiring dengan angka inflasi. Pada tahun

9,38

2009 terdapat 3 tarif retribusi yang disesuaikan dan tahun 2011 terdapat 3 tarif retribusi dan 7 tarif pajak yang disesuaikan. Adapun tahun 2012 dibahas 8 retribusi dan 2 pajak daerah. Penyesuaian ini akan meningkatkan pendapatan daerah pada tahun berikutnya. PAD pada tahun 2013 diprediksikan meningkat 2,95% dari Rp. 113,622,250,000,- menjadi Rp.116,979,505,000,b. Dana Perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DAU yang merupakan sumber pendapatan dominan pada tahun 2012 mengalami peningkatan tinggi sebesar 30%, pada tahun 2013 diasumsikan meningkat 2,79% dari Rp.637,615,372,000,menjadi Rp.656,743,833,000,-. Angka 2,79% merupakan prediksi yang sangat hati-hati, karena peningkatan DAU pada tahun 2012 telah sangat tinggi . DAK pada tahun 2013 diasumsikan sama dengan tahun 2012, sedangkan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak diprediksikan meningkat 3% dibandingkan target tahun 2012 namun turun sebesar 6,46% dibandingkan realisasi 2011. c. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain Pendapatan yang sah diprediksikan menurun dibandingkan dengan realisasi 2011 namun meningkat dibanding target 2012. Komponen lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan. Hibah dan bantuan keuangan relatif gradual , tidak bisa diprediksi.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 s.d Tahun 2014 No

Uraian

Realisasi Tahun 2010


Tahun 2012

1

2

3

4

5

Proyeksi / Target Tahun 2013 6


1.1

Pendapatan asli daerah

94,032,742,826

108,458,832,665

113,622,250,000

116,979,505,000

122,828,500,000

1.1.1

Pajak daerah

21,681,679,660

36,687,744,537

34,703,372,000

35,938,540,000

37,735,470,000

1.1.2

Retribusi daerah

55,623,646,110

54,599,118,519

16,220,872,000

17,842,959,000

18,735,110,000

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

3,879,533,064

4,619,012,799

4,505,015,000

4,505,015,000

4,730,270,000

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

12,847,883,992

12,552,956,810

58,192,991,000

58,692,991,000

61,627,650,000

1.2

Dana perimbangan

623,439,210,189

669,997,974,734

825,699,250,000

848,719,823,000

910,613,390,000

1.2.1

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

129,924,430,189

142,856,882,734

129,737,118,000

133,629,230,000

142,983,280,000

1.2.2

Dana alokasi umum

463,012,580,000

488,819,992,000

637,615,372,000

656,743,833,000

709,283,350,000

1.2.3

Dana alokasi khusus

30,502,200,000

38,321,100,000

58,346,760,000

58,346,760,000

58,346,760,000

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

120,005,243,507

226,775,755,580,000

163,144,617,000

188,022,485,000

158,644,617,000

1.3.1

Hibah

0

2,000,000,000

4,500,000,000

0

1.3.2

Dana darurat

0

0

0

0

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

38,663,812,507

45,281,565,000

51,447,401,000

53,500,000,000

51,447,401,000

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

44,505,022,000

79,853,317,000

60,674,731,000

88,000,000,000

60,674,731,000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

36,836,409,000

33,507,840,000

46,522,485,000

46,522,485,000

46,522,485,000

1.3.6

Pendapatan Lainnya

0

0

0

0

837,477,196,522

949,259,571,000

1,102,466,117,000

1,153,721,813,000

Jumlah


0 0

1,192,086,507,000

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah . Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional yaitu sistem informasi manajemen keuangan dan pengelolaan aset-aset daerah. Sistem informasi manajemen keuangan diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Adapun pengelolaan asetaset daerah dilaksanakan secara profesional sehingga menunjang penerimaan daerah. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan serta pertimbangan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, perlu ditekankan arah kebijakan keuangan daerah . Kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2013 dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat direalisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Optimalisasi lebih ditekankan pada intensifikasi pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kewajaran perolehan, biaya, dan kondisi perekonomian daerah. Belum adanya aturan dalam penyusunan perencanaan pendapatan baik tahapan, biaya, dan pendapatan menimbulkan kesulitan dalam pemantauan reguler maupun insidentil pada hampir semua pos pendapatan. Ke depan , kebijakan pendapatan daerah ditindak lanjuti dengan action plan yang rinci. Kinerja pendapatan daerah merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan pendapatan. Diasumsikan bahwa, sumber pendapatan yang dominan akan mempengaruhi kinerja pendapatan. Untuk mengetahui kinerja sumber-sumber pendapatan perlu dilihat proporsinya sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7. Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun No

Uraian

2011

2012

(%)

(%)

2013 (Rp)

(%)

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.

Pajak Daerah

3,24

1.1.2.

Retribusi Daerah

6,54

1.153.721.813.000 100,00 116.979.505.000 10,14 3,15 35.938.540.000 3,12 1,47 17.842.959.000 1,55

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

0,46

0,41

4.505.015.000

3,85

1.1.4.


1,43

5,28

58.692.991.000

5,09

1.2.

Dana Perimbangan

65,55

74,90

848.719.823.000

73,56

1.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

11,71

11,77

133.629.230.000

11,58

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

49,93

57,84

656.743.833.000

56,92

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

3,91

5,29

58.346.760.000

5,06

1.3.

22,78

14,80

188.022.485.000

16,30

1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

0,10

0,41

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

4,63

4,67

53.500.000.000

4,64

11,40

5,50

88.000.000.000

7,63

6,65

4,22

46.522.485.000

4,03

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

100,00

100,00

11,67

10,31

1.153.721.813.000


Pendapatan daerah semakin tergantung pada dana perimbangan khususnya DAU dimana pada tahun 2011 proporsinya 49,92% menjadi 57,84% pada tahun 2012 dan menurun menjadi 56,92%. Sedangkan proporsi PAD tahun 2011 mencapai 11,67% menurun menjadi 10,31% pada tahun 2012 dan 10,14% pada tahun 2013. Adapun proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 14,80% dan 16,30%. Jadi, tingkat ketergantungan daerah semakin tinggi ditinjau dari angka proporsi sedangkan kemampuan PAD cenderung stagnant dan pasif. Adapun capaian pengelolaan pendapatan tercermin pada realisasi pendapatan sebagaimana tertera pada tabel 3.8 berikut ini. Secara umum, kinerja pendapatan meningkat , terlihat dari realisasi yang sebelumnya tidak tercapai menjadi tercapai. Bila dilihat rinciannya, terlihat bahwa kinerja retribusi daerah menurun sedangkan pajak daerah dan bagi hasil pajak / bukan pajak mengalami peningkatan. Jadi, pendapatan yang terkait pelayanan publik cenderung sulit realisasinya karena terdapat kebijakan pembebasan biaya retribusi. Demikian pula kinerja lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber

dari hasil sewa aset pemerintah daerah maupun denda retribusi relatif menurun. Adapun kinerja pendapatan pajak daerah relatif membaik. Tabel 3.8 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No

Uraian

Kinerja ***) 2010(%)

2011(%)

2012(%)

102.68 94.95 115.51

-

1 1.1. 1.1.1.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

98,77 101,94 102,30

1.1.2.

Retribusi Daerah

103,04

85.31

-

1.1.3.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

104,67

102.97

-

1.1.4.


96,17

89.77

-

1.2. 1.2.1.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

98,84 94,68

104.40 124.62

-

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

100,00

100,00

-

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

100,00

100,00

-

1.3. 1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

101.70 200,00

-

Hibah

96,06 0,00

1.3.2

Dana Darurat

0,00

0,00

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

91,71

117.27

-

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

96,96

95.50

-

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

99,90

100,00

-

-


Upaya pemerintah dalam mencapai target dilakukan melalui : a. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi sepanjang sesuai peraturan yang ada; b. Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi; c. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi ; d. Melakukan pendataan dan kajian obyek pajak dan retribusi yang belum terpungut ; e. Menyediakan sarana prasarana bagi pelayanan penerimaan daerah yang bersifat mobile; f. Melakukan evaluasi secara konprehensif terhadap Perda-perda pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan sekaligus menyusun Perda-perda barunya; g. Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak dan retribusi; h. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan; dan i. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari belanja wajib dan belanja pilihan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang bersinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, Pelaksanan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013 adalah : a. Efisien dan efektif. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan efisien untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan pada program/kegiatan peningkatan infrastruktur guna perluasan pertumbuhan ekonomi , perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kepemerintahan, ketahanan pangan, serta pencapaian visi - misi Kabupaten Kudus. c. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus jelas tolok ukur dan targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Optimalisasi belanja langsung, diupayakan untuk mendukung tercapainya pembangunan secara efektif dan efisien. e. Transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk padu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Dalam RPJMD Kabupaten Kudus telah tercantum prediksi belanja tahun 2013, namun dengan melihat kondisi perekonomiaan saat ini maka dilakukan koreksi. Rincian belanja yang mengalami peninjauan , selengkapnya tercantum pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9. Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kudus No

Uraian

Proyeksi RKPD tahun 2013

Selisih

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Proyeksi RPJMD tahun 2013

Ket

A

Belanja Tidak Langsung

680.631.438.000

789.713.200.000

109.081.762.000

1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

642.719.182.000

672.821.953.000

30.102.771.000

2.

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

3.

Belanja Bunga

9.037.361.000 70.802.000

(44.737.000)

Belanja Hibah

55.702.170.000

55.702.170.000

Belanja Bansos

22.304.475.000

22.304.475.000

2.866.611.000

3.313.985.000

447.374.000

24.947.745.000

32.923.800.000

7.976.055.000

4.

Belanja Bagi Hasil

5.

Belanja Bantuan kepada Desa *)

6.

Belanja Bantuan Partai Politik

7.

Belanja Tidak terduga

B

Pengeluaran Pembiayaan

1.

Pembentukan Dana Cadangan

2.

Pembayaran Pokok Utang Total Pengeluaran Wajib Dan Mengikat

115.539.000

-

945.000.000

(945.000.000) 2.000.000.000

2.000.000.000

115.000.000

115.000.000

-

-

-

-

115.000.000

115.000.000

-

680.746.438.000

789.828.200.000

109.081.762.000


Berdasarkan tabel 3.9. di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung dalam RPJMD dikoreksi kurang sebesar Rp 109.081.762.000,- dibandingkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah tahun 2013. Adapun pengeluaran pembiayaan dikoreksi kurang sebesar Rp. 102.977.820.000,-. Dengan demikian dilihat dari proyeksi dalam RPJMD terdapat over estimated sebesar Rp.238.547.223.000,- . Berdasarkan tabel 3.10 dapat dilihat perkembangan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Belanja tidak langsung pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp24.723.707.665 atau 4,31% dibandingkan tahun 2010, sedangkan tahun 2012 meningkat Rp.88.410.900.600,atau 14,77 % dibandingkan tahun 2011. Kondisi ini dipengaruhi oleh prediksi kemampuan keuangan pada tahun 2012 yang diperkirakan masuk kategori sedang, sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan . Namun pada tahun 2013, dengan prediksi pendapatan yang lebih hati-hati , namun banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi khususnya fasilitasi berbagai kegiatan pemilu, maka perlu kebijakan perencanaan yang betul-betul matang. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program / kegiatan. Pada tahun 2013 diproyeksikan pagu belanja tidak langsung sebesar Rp. Rp. 789.713.200.000,- maka terdapat peningkatan sebesar Rp.102.649.378.000,- atau 14,94% bila dibandingkan

target 2012. Adapun komposisi belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai sebesar Rp.672.821.953.000,- atau meningkat 15,25 %, belanja bunga sebesar Rp.70.802.000,- atau menurun sebesar 93,37 %, belanja hibah sebesar Rp.55.702.170.000,- atau meningkat 36,09 %, belanja bantuan sosial sebesar Rp.22.304.475.000,- atau menurun 5,52 %, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.3.890.000.000,-, atau meningkat 29,12 %, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 32.923.800.000,- atau meningkat 5,49 %, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,- atau menurun 42,06 %. Perkembangan belanja langsung pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 20.174.514.000,- atau 6,08 % dibandingkan tahun 2010, sedangkan tahun 2012 meningkat Rp.152.205.871.500,- atau 43,26 % dibandingkan tahun 2011. Kondisi ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan pada tahun 2012 yang meningkat cukup tinggi dan adanya SiLPA yang cukup pula. Pada tahun 2013, dengan prediksi pendapatan yang relatif moderat, dibarengi dengan banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi khususnya fasilitasi berbagai pemilu, maka perlu perencanaan yang berkualitas. Dengan melihat prediksi belanja tidak tangsung tersebut maka prediksi pengelolaan belanja tahun 2013 adalah sebagai berikut : Pendapatan : Rp 1.153.721.813.000,Belanja : Rp. 1.153.606.813.000,- Tidak Langsung : Rp. 789.713.200.000,- Langsung : Rp. 363.893.613.000,Surplus : Rp. Pembiayaan Daerah : Rp. (115.000.000,-) - Penerimaan : Rp. 1.500.000.000,- Pengeluaran : Rp. 1.615.000.000,Pembiayaan Netto : Rp. (115.000.000,-) SILPA : Rp. 0,Pada tahun 2013 perkiraan pagu belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp. 363.893.613.000,-. Berdasarkan hasil forum SKPD, usulan kabupaten mencapai Rp. 1.171.894.055.700,- dan setelah sinkronisasi melalui musrenbang dan mengakomodir usulan dewan maka total usulan mencapai Rp. 1.427.226.262.000,atau 3,7 kali dari prediksi pagu indikatif untuk belanja langsung 2013. Mengingat keterbatasan dan kemampuan anggaran dibanding usulan, masih perlu diadakan penajaman atas kelayakan usulan kegiatan dan rasionalisasi awal. Hasil penajaman usulan musrenbang tersebut diperoleh total pagu indikatif RKPD 2013 sebesar Rp. 745.130.121.000,- . Rasionalisasi lebih lanjut akan dilaksanakan pada saat menyusun KUA / PPAS tahun 2013.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 s.d Tahun 2014 No

Uraian

1

2

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

2.1.8

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi Tahun 2010 3


Tahun 2012

4

5

472,447,595,357 84,912,367 0 43,293,175,870 33,800,983,320 2,501,320,000

507,984,497,549 70,801,380 0 37,800,533,500 27,328,859,000 2,732,069,950

583,780,397,000 1,068,279,000

20,904,376,850

896,850,000 573,929,213,764


Proyeksi pada Tahun 2014 7

40,931,470,000 23,607,975,000 3,012,712,000

672,821,953,000 70,802,000 0 55,702,170,000 22,304,475,000 3,890,000,000

670,532,234,000 115,539,000 0 53,028,350,000 39,165,030,000 3,313,984,000

21,286,776,850

31,210,977,000

32,923,800,000

25,991,647,000

1,449,383,200 598,652,921,429

3,452,012,000 687,063,822,000

2,000,000,000 789, 713,200,000

1,500,000,000 793,346,784,000

2.2 2.2.1

Belanja Langsung Belanja Pegawai

20,222,594,580

26,205,663,530

23,315,948,000

2.2.2

Belanja barang dan jasa

146,365,610,655

200,193,165,913

283,496,534,000

2.2.3

Belanja modal

165,092,730,270

125,456,620,067

197,248,839,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

331,680,935,505

351,855,449,510

504,061,321,000

363.893.613.000

127,234,569,000

905,610,149,269

950,508,370,939

1,191,125,143,000

1,153,606,813,000

920,581,353,000

TOTAL JUMLAH BELANJA

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

3.2.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA, penerimaan kembali pemberian dana talangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama tiga tahun terakhir dan proyeksi tahun 2013 dan 2014 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang pada tabel 3.11. Penerimaan pembiayaan tahun 2013 merupakan penerimaan kembali dana talangan dari LUEP sebesar Rp.1.500.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.115.000.000,- untuk pembayaran pokok hutang dan pemberian dana talangan untuk LUEP sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Tabel 3.11. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 s.d Tahun 2014

No 1 3.1 3.1.1 3.1.2.

Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah 2 Penerimaan pembiayaan Penggunaan (SILPA)

3.2.2

Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan dana talangan dari propinsi Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal

3.2.3

(Investasi) daerah Pembayaran pokok utang

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7 3.1.8

3.2 3.2.1

3.2.4 3.2.5 3.2.6

Pemberian pinjaman daerah Pemberian dana talangan kepada LUEP Pembayaran atas penerimaan dana JUMLAH talangan kepada provisi PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi

Proyeksi

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

Pagu Indikatif Tahun 2013

3

3

4

6

127.299.510.384,79

55.453.399.902

107.353.526.000

Tahun 2014 7 -

-

-

-

3.521.770.133

1.800.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

1.200.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.800.000.000

127.299.510.385

60.175.170.035

109.853.526.000

1.500.000.000

3.600.000.000

8.663.140.000

18.579.500.000

113.157.736

113.157.736

115.000.000

115.000.000

115.000.000

2.000.000.000

1.800.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.200.000.000

2.000.000.000

1.800.000.000

12.776.297.736

3.713.157.736

21.194.500.000

1.615.000.000

1.315.000.000


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 4.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Visi Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kudus yang Sejahtera”. Peningkatan kesejahteraan mengandung makna tercukupinya kebutuhan secara utuh/sempurna dan menyeluruh/merata baik lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman, tentram dan damai. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis. 4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya. 8. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 9. Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis. RKPD tahun 2013 merupakan bagian dari tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus yang ditandai dengan pemerintahan yang bersih, profesional, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan sendi-sendi ekonomi lokal yang ditunjang kondisi aman dan tertib. Berbagai potensi sumberdaya ditingkatkan pengelolaannya secara integral dan sinergis sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Gambaran yang menunjukkan korelasi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dijadikan koridor dalam kristalisasi strategi penentuan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut : Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Misi 1.Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha

Tujuan 1.1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan jumlah UKM / IKM, dengan indikator: Jumlah UMK/IKM meningkat rata2 300 unit usaha / th

1.1.2 Meningkatnya skala ekonomi dan volume perdagangan 1.1.3 Meningkatnya investasi di daerah dengan indikator investasi ratarata 4,6 trilyun per tahun 1.1.4 Meningkatnya kemampuan penerapan tehnologi tepat guna pendukung peningkatan hasil

Misi

Tujuan

1.2. Peningkatan Pemerataan

1.3. Meningkatkan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha;

Sasaran produksi 1.1.5 Meningkatnya produktivitas pertanian 1.2.1.Menurunnya kesenjangan antar pendapatan. 1.2.2.Menurunnya kesenjangan antar wilayah. 1.3.1.Meningkatnya iklim usaha yang kondusif 1.3.2.Meningkatnya pembaharuan institusion 1.3.3.Meningkatnya perluasan berusaha

1.4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis

1.4.1 Meningkatnya kesempatan kerja.

2.1.meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan;

1.4.2 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja 1.4.3 Meningkatnya pengawasan dan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga 1.4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan transmigrasi. 2.1.1 Meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan.

3.1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

3.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3.2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 4.1 Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat;

3.2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata 4.1.1 Meningkatnya cakupan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat

5.2. Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;

5.2.1 Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum

4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat 5 Mewujudkan pemerataan 5.1. Meningkatkan kualitas, 5.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan kuantitas dan cakupan jaringan jalan dan jembatan yang berlandaskan penataan pelayanan sarana dan menjangkau ke seluruh wilayah ruang dan berwawasan prasarana daerah; lingkungan 5.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi. 5.1.3 Meningkatnya sistem pengendalian banjir 5.1.4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat. 5.1.5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase.

5.2.2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan. 5.3. Mewujudkan tertib 5.3.1 Meningkatnya penataan pertanahan dan kepastian penguasaan, pemilikan,

Misi

Tujuan

Sasaran

hukum atas tanah;

5.4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

penggunaan dan pemanfaatan ruang. 5.3.2 Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan. 5.4.1 Meningkatnya pengelolaan dan konservasi SDA-LH. 5.4.2 Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan. 5.4.3 Meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan 5.4.4 Meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. 5.4.5 Meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

.

6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

6.1. Meningkatkan pemberdayaan 6.1.1 peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, masyarakat yg terlibat dalam proses dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan. pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

6.1.2 meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders). 6.2. Meningkatkan penegakan 6.2.1 meningkatnya pemahaman hukum hukum, keadilan dan dan HAM. perlindungan HAM; 6.2.2 terbentuknya sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. 6.3. Meningkatkan 6.3.1 Terpenuhinya kecukupan sarana penyelenggaraan tata dan prasarana yang diperlukan pemerintahan daerah aparatur untuk meningkatkan yang transparan dan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabel serta efektif akuntabilitas pemerintahan daerah. dan efisien; 6.3.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah. 6.4. Meningkatkan kualitas 6.4.1 terlaksananya pelayanan pelayanan publik; masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. 6.5. Meningkatkan kapasitas 6.5.1 terlaksananya penataan pemerintahan daerah; kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah 6.5.2 meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat 6.5.3 meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah 7 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya

7.1. Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial;

7.2. Meningkatkan pelayanan pemahaman

kualitas dan serta

7.1.1.Meningkatnya beragama.

kualitas

kehidupan

7.1.2.Menguatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan. 7.2.1.Meningkatnya kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama.

Misi

Tujuan

Sasaran

kehidupan beragama; 7.3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

7.3.1.Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

7.4. Meningkatkan apresiasi SDM atas budaya lokal dan Benda Cagar Budaya (BCB);

7.4.1.Pelestarian budaya daerah. Indikator yang digunakan adalah:

7.4.2.Pelestarian BCB dan situs Patiayam 7.5. Mengendalikan laju 7.5.1.Mengendalikan laju pertumbuhan pertumbuhan dan dan pertambahan penduduk. pertambahan penduduk 7.6. Meningkatkan kualitas 7.6.1.terjaminnya keadilan gender dan kehidupan dan peran perlindungan anak dalam berbagai perempuan serta perundangan, program kesejahteraan dan pembangunan, dan kebijakan publik. perlindungan anak 7.6.2.Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 7.7. Peningkatan partisipasi 7.7.1.meningkatnya pembinaan dan pemuda dan pembinaan pemberdayaan generasi muda dan olah raga. olahraga. 8. Meningkatkan 8.1. Meningkatkan iklim daerah 8.1.1 Menurunnya gangguan, keamanan keamanan, ketentraman yang kondusif dan ketentraman dan ketertiban dan ketertiban kesiapsiagaan penanganan umum. masyarakat bencana alam 8.1.2 Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam. 9. Meningkatkan 9.1. Meningkatkan kehidupan 9.1.1 Meningkatnya peranserta kehidupan berpolitik, demokrasi dalam masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, bermasyarakat, politik dan terselenggaranya berbangsa dan berbangsa dan bernegara pelaksanaan Pemilu yang bernegara secara demokratis, jujur, dan adil. demokratis 9.1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat.

4.2.

Prioritas Pembangunan Pengertian Prioritas pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: a. Sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. b. program unggulan SKPD (terpilih) yang tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan c. merupakan agenda pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (milestone) menuju sasaran 5 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui rencana program pembangunan tahunan daerah; d. Merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan agenda bupati dan hasil perumusan teknokratis terkait yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tidak semua

program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Untuk perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2013 dikelompokkan sebagai berikut : a. Prioritas I meliputi empat pilar pembangunan yaitu misi 1 – 4 ; b. Prioritas II meliputi misi 5 – 9 dan agenda Bupati ; c. Prioritas III dengan peruntukan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi belanja administrasi umum dan sarana prasarana ; Program- program prioritas pertama mewujudkan misi satu yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meliputi : 1) Program pengembangan IKM; 2) Program penataan struktur industri; 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri; 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; 6) Program peningkatan produksi hasil peternakan; 7) Program pengembangan budidaya perikanan ; 8) Program peningkatan ketahanan pangan ; 9) Program peningkatan kesejahteraan petani; 10) Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; 11) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 12) Program pengembangan destinasi pariwisata ; 13) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 14) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 15) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 16) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 17) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 18) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 19) Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi; 20) Program rehabilitasi hutan dan lahan; 21) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 22) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; 23) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan ; 24) Program pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan ; 25) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 26) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 27) Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 28) Program pengembangan kemitraan; 29) Program pengembangan pembiayaan koperasi dan peningkatan BUMD 30) Program peningkatan kesempatan kerja; 31) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 32) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Program–program prioritas pertama untuk mewujudkan misi kedua mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas meliputi : 1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 2) Program pendidikan menengah; 3) Program pendidikan luar biasa; 4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 6) Program manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu; 8) Program pendidikan anak usia dini; 9) Program pendidikan non formal;

yaitu

Program-program prioritas pertama untuk mewujudkan misi ketiga yaitu pelayanan kesehatan dasar gratis atau pilar ketiga penyediaan fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau, serta pemberian santunan bagi warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban dilaksanakan melalui : 1) Program upaya kesehatan masyarakat ; 2) Pemberian santunan kematian bagi warga Kudus ; 3) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 4) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 6) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 7) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 8) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 10) Program standarisasi pelayanan kesehatan; 11) Program perbaikan gizi masyarakat; 12) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 13) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 14) Program pengembangan lingkungan sehat; 15) Program peningkatan pelayanan BLUD; Program-program prioritas untuk mewujudkan misi keempat yaitu mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat. Di samping program prioritas diatas, pencapaian misi keempat ini dijabarkan sebagai berikut : 1) Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 2) Program pembinaan anak terlantar; 3) Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 4) Program fasilitasi kegiatan sosial; 5) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba dan penyaikit sosial lainnya);

Program-program prioritas kedua untuk mewujudkan misi kelima yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan meliputi : 1) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 2) Program lingkungan sehat perumahan; 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 4) Program pengelolaan areal pemakaman; 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 6) Program perencanaan tata ruang; 7) Program pemanfaatan ruang; 8) Program pengendalian pemanfaatan ruang; 9) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 10) Program penyelessaian konflik-konflik pertanahan ; 11) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 12) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 13) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 14) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 15) Program peningkatan pengendalian polusi; 16) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 17) Program pengelolaan RTH; 18) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 19) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 20) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 21) Program mitigasi bencana alam tanah longsor; 22) Program pembangunan jalan dan jembatan; 23) Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; 24) Program pembangunan turap/ talud/bronjong; 25) Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong; 26) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 27) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; 28) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 29) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ; 30) Program peningkatan pelayanan angkutan; 31) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 32) Program pengendalian dan pengamanan lalu llintas; 33) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 34) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 35) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 36) program pengendalian banjir; 37) program pengembangan perumahan; 38) Program pemberdayaan komunitas perumahan; 39) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; 40) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 41) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;

Program-program prioritas kedua untuk mewujudkan misi ke enam yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) meliputi : 1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 2) Program perencanaan pembangunan daerah; 3) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 4) Program program pengembangan data/informasi; 5) Program kerjasama pembangunan; 6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 7) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar ; 8) Program perencanaan sosial budaya; 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi; 10) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; 11) Program pengembangan kluster; 12) Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat tdaerah ; 13) Program Pelayanan administrasi perkantoran 14) Program Peningkatan sarana prasarana aparatur 15) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 16) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota; 17) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 18) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 19) Program penataan administrasi kependudukan; 20) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 21) Program Kerjasama informasi dan media massa; 22) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah; 23) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 25) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan; 26) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; 27) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 28) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi; 29) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 30) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian; pelaksanaan kebijakan KDH; 31) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 32) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 33) Program pendidikan kedinasan; 34) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 35) Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 36) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 37) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 38) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 39) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; 40) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 41) Program penataan peraturan perundang-undangan; 42) Program peningkatan disiplin aparatur; 43) Program fasilitasi pinda/purna tugas PNS; 44) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

Program–program prioritas untuk mewujudkan misi ke tujuh yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya dijabarkan melalui : 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 4) Program pengembangan nilai budaya; 5) Program pengelolaan keragaman budaya; 6) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 7) Program pengelolaan kekayaan budaya; 8) Program Keluarga Berencana; 9) Program Keluarga Sejahtera; 10) Program pelayanan kontrasepsi; 11) Program kesehatan reproduksi remaja; 12) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS; 13) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 14) Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 15) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; 16) Program peningkatan peran serta kepemudaan; 17) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 18) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; 19) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 20) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga; 21) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui melalui kegiatan di masyarakat; 22) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 23) Program pengemmbangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbug kembang anak; 24) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU; 25) Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama; Program-program prioritas untuk mendukung misi ke delapan yaitu meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat meliputi : 1) Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal; 2) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); 3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; Di samping program di atas dilaksanakan pula program lain untuk pencapaian misi ke sembilan yaitu : 1) Program pendidikan politik masyarakat; 2) Program pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;

Tabel 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun: 2013 - Murni Nama Program

Outcome

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah penyediaan sarana informasi komoditi unggulan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Pengambangan pasar lelang daerah

200,000,000

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KECAMATAN BAE

5,000,000

5,000,000

80,000,000

4,655,000,000


750,000,000


4,500,000,000

75,000,000 500,000,000

250,000,000

400,000,000

35,490,000,000

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

35,000,000

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

30,000,000

Outcome

265,000,000

SKPD Penanggung Jawab

50,000,000

175,000,000

Pendampingan Pemanfaatan Resi Gudang Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Pagu Program

15,000,000

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Monitoring Perkembangan Harga

Nama Program

Standar Belanja

50,000,000 300,000,000 34,500,000,000 Standar Belanja

Pagu Program


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pengembangan potensi unggulan daerah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

85,000,000

535,000,000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

385,000,000


14,455,045,000

DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1,063,200,000


145,000,000

55,000,000

250,000,000 70,000,000

125,000,000 100,000,000 90,000,000 109,545,000

Primatani 154,500,000 Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pangan Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Optimalisasi Lahan

100,000,000 50,000,000 5,244,000,000

300,000,000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan Jalan Usaha Tani

8,497,000,000

Pembangunan/rehabili tasi Jalan Usaha Tani

560,000,000

Pembangunan/rehabili tasi Jalan Produksi

403,200,000

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Nama Program

Outcome

100,000,000

Standar Belanja

Pagu Program


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Nama Program Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologipertanian/per kebunan modern bercocok tanam Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pemberdayaan P3A (WISMP) Peningkatan pengelolaan balai benih pertanian Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Peningkatan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan

Outcome Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

300,000,000

977,560,000


1,699,070,000


120,000,000


45,000,000

30,000,000

602,560,000

200,000,000

500,000,000 500,000,000 449,070,000 50,000,000 20,000,000 80,000,000

5,000,000 15,000,000

Standar Belanja 650,000,000

Pagu Program 800,000,000

SKPD Penanggung Jawab DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Pengembangan agribisnis pertenakan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Nama Program Program pengembangan budidaya perikanan

Peningkatan pengelolaan rumah potong hewan Peningkatan Pengelolaan IB Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan One Billion Indonesian Trees (OBIT) Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif Pembangunan Konservasi Tanah (KTA) berupa Dam Pengendali jurang/embung air/teras Rehabilitasi dan konservasi kawasan muria Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Pengembangan hutan tanaman Pengembangan hasil hutan non-kayu Pengembangan/penye diaan sarana dan prasarana pembibitan peternakan Pengembangan/penye diaan sarana dan prasarana pembenihan hortikultura Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

Outcome Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan

25,000,000

25,000,000 50,000,000 50,000,000 4,397,800,000


50,000,000

50,000,000


100,000,000

200,000,000


809,614,000


772,800,000


100,000,000

25,000,000 929,600,000 235,200,000

3,108,000,000

100,000,000 417,614,000

392,000,000

772,800,000

Standar Belanja 1,440,000,000 350,000,000

Pagu Program 1,790,000,000

SKPD Penanggung Jawab DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Program pengembangan jaringan irigasi pertanian

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Pembangunan/rehabili tasi jaringan irigasi tanah dangkal Pembangunan/rehabili tasi jaringan irigasi tingkat usaha tani

352,419,000

352,419,000


110,000,000

110,000,000


87,373,000

87,373,000


89,600,000

761,600,000


899,589,000

899,589,000


3,070,000,000

448,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Pompanisasi untuk pertanian Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

50,000,000

Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

20,000,000

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembanga Lumbung Pangan Desa Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Pembinaan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana LUEP

Nama Program

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Outcome Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Rakor Ekuinda

224,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

75,000,000

300,000,000

300,000,000

275,000,000 525,000,000 350,000,000 100,000,000 275,000,000

Standar Belanja

Pagu Program


800,000,000 SEKRETARIAT DAERAH 20,000,000

Operasional Raskin 100,000,000

120,000,000

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Penyelenggaraan Pasar Murah

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

50,000,000

200,000,000

100,000,000 50,000,000

15,000,000

35,000,000

12,500,000

12,500,000

50,000,000

720,000,000

KECAMATAN KOTA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

70,000,000


30,000,000

30,000,000

25,000,000

25,000,000

45,000,000

45,000,000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

25,000,000

25,000,000


22,000,000

22,000,000


28,750,000

28,750,000


39,100,000

39,100,000

30,000,000

30,000,000

35,000,000

35,000,000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah


20,000,000

20,000,000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah


KECAMATAN KOTA

KECAMATAN BAE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Program Penguatan Ekonomi MAsyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Penguatan Ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo

Nama Program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

2,050,000,000


20,000,000,000

20,000,000,000


50,000,000

1,780,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

50,000,000

2,000,000,000

900,000,000

500,000,000

330,000,000

Standar Belanja

Outcome Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengembangan dan penguatan,informasi dan database Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

8,000,000,000

Pagu Program


8,400,000,000


1,250,000,000


100,000,000

300,000,000

500,000,000

250,000,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Pengembangan data base informasi potensi unggulan Membangun jejaring dengan eksportir Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait Pembangunan promosi perdagangan internasional Promosi Perdagangan Regional Pembinaan SDM Usaha Perdagangan Forum Kemitraan Perdagangan Luar Negeri Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

Nama Program

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Outcome kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Pembentukan dan Pembinaan Wirausaha Baru Peningkatan Produktivitas Sektor Formal dan Informal Penyusunan data base tenaga kerja daerah

500,000,000

25,000,000

887,500,000


17,500,000 30,000,000 15,000,000

450,000,000 225,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

Standar Belanja

Pagu Program


50,000,000

50,000,000

11,525,000,000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

260,000,000


10,000,000,000 25,000,000

1,400,000,000 50,000,000 260,000,000

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1,000,000,000

50,000,000 175,000,000


360,000,000

360,000,000


300,000,000

300,000,000


150,000,000

150,000,000


20,000,000

20,000,000


50,000,000

50,000,000


2,323,000,000

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

50,000,000

50,000,000

25,000,000

50,000,000

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan gedung sekolah

600,000,000

Penambahan ruang kelas sekolah

698,000,000

Pembangunan saranan dan prasarana bermain Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

1,050,000,000

275,000,000 165,000,000 520,000,000 15,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50,000,000

Pembangunan gedung sekolah

500,000,000

Penambahan ruang kelas sekolah

12,424,000,000

Pembangunan laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah ( Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll) Pembangunan perpusatakaan sekolah Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pengembangan RSBI SMP Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan perpusatakaan sekolah ( DAK )

550,000,000

788,400,000 312,395,000 816,000,000 454,500,000 600,000,000 700,000,000 550,000,000 165,000,000 5,387,989,000

175,000,000 200,000,000 290,000,000

414,000,000 50,000,000 9,064,000,000

52,337,452,000


Program Pendidikan Menengah

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa ( DAK ) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK ) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembangunan ruang serba guna/aula

10,016,168,000 8,280,000,000

600,000,000

675,000,000 400,000,000 506,000,000

2,300,000,000

Pembangunan perpusatakaan sekolah

800,000,000

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

520,000,000

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2,300,000,000 300,000,000 603,000,000 200,000,000 225,000,000 820,498,000

290,000,000 300,000,000

225,000,000

165,000,000

50,000,000

11,789,498,000


Pengembangan RSBI SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Luar Biasa

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Fasilitasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua

1,110,000,000 90,000,000

325,000,000


240,000,000


1,060,000,000


1,592,100,000


45,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

90,000,000 70,000,000

20,000,000 55,000,000 50,000,000 60,000,000 40,000,000 80,000,000 10,000,000 350,000,000 150,000,000

130,000,000 430,000,000

270,000,000 350,000,000 353,600,000

588,500,000

30,000,000 45,000,000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pelayanan Persalinan Masyarakat (Jampersal) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya ( DAK Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial ( DAK )

90,000,000

285,000,000

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

45,000,000

100,000,000 50,000,000 DINAS KESEHATAN 810,000,000

864,000,000

27,000,000

27,000,000 DINAS KESEHATAN 2,000,000,000

1,685,020,000 857,412,000

1,821,000,000 1,043,373,000

43,200,000

1,084,862,000

24,318,921,000 5,477,565,000

7,737,773,000

46,069,126,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Penanggulangan gizi lebih Monitoring, evaluasi dan pelaporan

DINAS KESEHATAN 437,130,000

668,520,000

221,400,000 9,990,000 KECAMATAN BAE 5,000,000

5,000,000

13,576,000

1,169,295,000

DINAS KESEHATAN

813,883,000 165,888,000

152,118,000

13,500,000 10,330,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Peningkatan sanitasi dasar

216,000,000

216,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

108,000,000

769,500,000

Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

135,000,000 81,000,000 108,000,000

108,000,000 27,000,000 121,500,000

81,000,000 24,300,000 81,011,000

224,111,000

DINAS KESEHATAN

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pelayanan Kesehatan BLUD Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Bintek Perusda Monitoring dan Evaluasi Perusda

40,500,000

78,300,000 540,000,000

648,000,000

DINAS KESEHATAN

108,000,000 DINAS KESEHATAN 115,560,000

134,460,000

18,900,000 18,900,000

18,900,000

27,000,000

27,000,000

18,900,000

37,800,000

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

18,900,000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9,500,000,000

9,500,000,000

55,140,527,000

55,140,527,000

150,000,000

555,000,000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

200,000,000

175,000,000

30,000,000 KECAMATAN BAE 5,000,000

5,000,000

6,381,500,000

6,381,500,000

50,000,000

65,000,000

15,000,000

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Fasilitasi Desa Berkembang Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan jembatan Pembangunan jalan

240,000,000

240,000,000

600,000,000

950,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

250,000,000

100,000,000 5,000,000

10,000,000

KECAMATAN BAE

5,000,000 12,500,000

20,000,000

KECAMATAN KOTA

7,500,000 6,000,000

17,000,000

KECAMATAN GEBOG

11,000,000

5,000,000

14,000,000

KECAMATAN JATI

9,000,000 KECAMATAN KALIWUNGU 24,000,000

72,000,000

36,000,000

12,000,000 KECAMATAN MEJOBO 10,000,000

16,000,000

6,000,000 KELURAHAN SUNGGINGAN 20,000,000

20,000,000

13,400,000,000

37,250,000,000

23,850,000,000

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pembangunan turap/talud/bronjong

2,100,000,000

2,100,000,000

Pembangunan turap/talud/bronjong

2,750,000,000

2,750,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan jalan

57,905,000,000

61,405,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan jembatan

3,500,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan talud/bronjong

10,354,000,000

10,354,000,000

300,000,000

300,000,000

500,000,000

500,000,000

5,000,000,000

5,400,000,000


610,000,000

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

788,500,000


Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemelihar aan alat-alat berat Rehabilitasi/pemelihar aan gedung workshop

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program peningkatan pelayanan angkutan

Rehabilitasi/pemelihar aan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemelihar aan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemelihar aan terminal/pelabuhan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

300,000,000 100,000,000 160,000,000

300,000,000

150,000,000 28,500,000

100,000,000

150,000,000

170,000,000

50,000,000 75,000,000

20,000,000

195,000,000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Pengadaan ramburambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Rehabilitasi/Pemelihar aan Rambu-Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan/Pagar Pengaman Jalan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

630,000,000

325,000,000 750,000,000 75,000,000

2,715,000,000

4,095,000,000


215,000,000


3,500,000,000


30,716,320,000


980,000,000 250,000,000 150,000,000

15,000,000 200,000,000

Pembangunan Jalan Akses Terminal

1,000,000,000

Pembangunan gedung terminal

2,000,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemelihar aan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemelihar aan pintu air


75,000,000

500,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan jaringan irigasi


15,000,000

Pembangunan Terminal Wisata

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1,720,000,000

150,000,000

10,219,000,000 5,962,000,000

12,510,000,000 410,000,000

Pendampingan WISMP 1,465,320,000 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengembangan wilayah strategis dan

Pengembangan distribusi air minum

1,000,000,000


350,000,000

Pembangunan/pening katan infrastruktur

2,700,000,000

1,350,000,000

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

3,562,500,000


cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Program Pengembangan Perumahan

862,500,000 28,550,000,000


4,300,000,000


1,400,000,000

1,400,000,000


1,500,000,000


2,200,000,000


48,000,000

48,000,000


7,000,000,000

8,500,000,000


2,800,000,000

15,000,000,000 5,750,000,000

Rehabilitasi/pemelihar aan jalan dan jembatan perdesaaan

5,000,000,000

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

200,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

100,000,000

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1,000,000,000

2,500,000,000

500,000,000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial

500,000,000

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam

1,000,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1,700,000,000

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Pembangunan saluran drainase/goronggorong Rehabilitasi/Pemelihar aan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

500,000,000

1,000,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/goronggorong Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Milik Pemda Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

500,000,000

250,000,000

250,000,000


300,000,000

380,000,000


50,000,000

50,000,000


250,000,000

280,000,000


80,000,000

30,000,000 150,000,000

150,000,000

2,593,100,000

2,593,100,000

15,000,000

25,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEKRETARIAT DAERAH

10,000,000 5,000,000

5,000,000

50,000,000

865,000,000

KELURAHAN KERJASAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

140,000,000

375,000,000 200,000,000 100,000,000 2,850,000,000

2,850,000,000

60,000,000

115,000,000

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengembangan data dan informasi lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

35,000,000

35,000,000

50,000,000

50,000,000

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

150,000,000

2,033,000,000

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1,310,000,000

Pengkajian dampak lingkungan

210,000,000

Koordinasi penyusunan AMDAL

13,000,000

Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Program pengelolaan areal pemakaman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

55,000,000

Pengembangan produksi ramah lingkungan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Penataan RTH



300,000,000

50,000,000 150,000,000

350,000,000


4,900,000,000


2,500,000,000


200,000,000 2,700,000,000

100,000,000 100,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 2,250,000,000

Pemeliharaan RTH 250,000,000 Pemeliharaan RTH

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

6,000,000

6,000,000

50,000,000

100,000,000

50,000,000

KELURAHAN WERGU KULON DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pembayaran Langganan Lampu Penerangan Rehabilitasi/Pemelihar aan Lampu Penerangan Jalan/KWh Meter Pengembangan Energi Alternatif dan Hemat Energi Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelistrikan Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Bencana Alam Tanah Longsor Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

21,255,000,000


250,000,000

250,000,000


260,000,000

260,000,000


100,000,000

400,000,000


17,250,000,000

3,630,000,000

50,000,000 300,000,000 25,000,000

300,000,000 KECAMATAN UNDAAN 35,000,000

35,000,000

10,000,000

20,000,000

KECAMATAN BAE

10,000,000 KECAMATAN DAWE 25,000,000

25,000,000

45,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

30,000,000

30,000,000

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

250,000,000

1,999,000,000

KECAMATAN MEJOBO


Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Program Kerjasama Pembangunan

Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam Pengembangan Taman Budaya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

Program Pengembangan data/informasi

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan profile daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

300,000,000

250,000,000 500,000,000

99,000,000 600,000,000 5,000,000,000


250,000,000

250,000,000


75,000,000

75,000,000


100,000,000

100,000,000

22,500,000

22,500,000

500,000,000

500,000,000


420,000,000

650,000,000


220,000,000


150,000,000

150,000,000


70,000,000

260,000,000


3,000,000,000 2,000,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

230,000,000

140,000,000

80,000,000

150,000,000

Program perencanaan sosial budaya

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP

40,000,000

200,000,000

500,000,000


431,880,000


200,000,000 100,000,000

346,880,000

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

85,000,000

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

100,000,000

100,000,000

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1,877,700,000

12,337,837,000

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

BPBD

SEKRETARIAT DPRD

105,500,000

201,608,000

Rapat-rapat paripurna 216,200,000 Kegiatan Reses 554,223,000 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Penyediaan jasa jaminan pelayanan kesehatan DPRD Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

102,220,000

8,642,836,000 637,550,000 175,000,000

175,000,000

230,000,000

230,000,000

6,500,000

6,500,000

50,000,000

50,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kajian Potensi Pendapatan Daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

50,000,000

250,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

200,000,000 55,000,000

1,985,355,000

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

50,000,000

189,602,000

64,190,000

99,480,000

31,815,000

160,000,000

60,000,000

200,000,000

813,268,000

35,000,000

162,000,000

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD

65,000,000

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

27,500,000

27,500,000


7,000,000

7,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN BAE

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


11,000,000

11,000,000


7,500,000

7,500,000


5,000,000

5,000,000


9,200,000

9,200,000


2,000,000

2,000,000


10,000,000

10,000,000


5,000,000

5,000,000

9,600,000

9,600,000

209,000,000

239,000,000

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN

SEKRETARIAT DAERAH

30,000,000

70,000,000

605,000,000

55,000,000

480,000,000 36,000,000

706,000,000

INSPEKTORAT

600,000,000 30,000,000 40,000,000 INSPEKTORAT 50,000,000

50,000,000

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan disiplin aparatur

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

60,000,000

60,000,000

180,000,000

180,000,000

5,000,000

5,000,000

90,000,000

290,000,000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DPRD 172,112,000

172,112,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

25,000,000

25,000,000


82,500,000

82,500,000


2,288,570,000

2,288,570,000

225,000,000

225,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

39,500,000

39,500,000


20,000,000

20,000,000


11,000,000

41,000,000


162,000,000


KECAMATAN BAE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

30,000,000

32,000,000

30,000,000

Sosialisasi kebijakan kependudukan

100,000,000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

200,000,000


Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

INSPEKTORAT

18,300,000,000

3,370,000,000

21,675,000,000

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Penyelamatan dokumen arsip penting pada SKPD Penyediaan sarana layanan informasi arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP


38,000,000

20,000,000

10,000,000 KECAMATAN BAE 10,000,000

15,000,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

6,000,000

6,000,000

17,000,000

17,000,000

25,000,000

31,000,000

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

6,000,000 8,000,000

18,000,000

KECAMATAN JEKULO

10,000,000 45,000,000

45,000,000


40,000,000

55,000,000


15,000,000

50,000,000

1,475,000,000


Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

350,000,000

150,000,000 540,000,000

85,000,000


350,000,000

200,000,000

260,000,000


60,000,000

50,000,000

50,000,000


25,000,000

250,000,000


75,000,000

150,000,000 102,543,000

102,543,000

250,000,000

550,000,000

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DAERAH

50,000,000 250,000,000

12,000,000

12,000,000

25,000,000

4,131,000,000

KECAMATAN UNDAAN

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat pengendalian keamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat pengendalian keamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan

300,000,000

3,776,000,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 50,000,000

1,000,000,000

100,000,000

850,000,000 100,000,000

100,000,000

9,000,000

pengendalian keamanan lingkungan

7,000,000

7,000,000


7,400,000

7,400,000


16,000,000

16,000,000


11,154,000

11,154,000


5,000,000

5,000,000


7,500,000

13,500,000

KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN

6,000,000

2,500,000

5,500,000


3,000,000


10,500,000

10,500,000

200,000,000

400,000,000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KELURAHAN KAJEKSAN 9,000,000

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembangunan pos jaga/ ronda

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

30,000,000

KELURAHAN WERGU KULON

KELURAHAN WERGU WETAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Pemberantasan barang kena cukai ilegal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

200,000,000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 70,000,000

870,000,000

800,000,000 105,000,000

105,000,000

135,000,000

135,000,000

123,000,000

123,000,000

115,000,000

115,000,000

109,168,000

109,168,000

125,000,000

125,000,000

KECAMATAN BAE

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA 165,000,000

165,000,000

135,000,000

135,000,000

150,000,000

150,000,000

5,000,000

5,000,000

35,000,000

35,000,000

KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN

KECAMATAN BAE

KECAMATAN GEBOG

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3,000,000

3,000,000

150,000,000

150,000,000

50,000,000

100,000,000

KELURAHAN KERJASAN

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

50,000,000

12,000,000

12,000,000

100,000,000

200,000,000

KELURAHAN SUNGGINGAN


50,000,000

50,000,000 KECAMATAN BAE 5,000,000

5,000,000

5,500,000

5,500,000

7,500,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

6,000,000

25,000,000

25,000,000

150,000,000

250,000,000

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

100,000,000


Program pendidikan politik masyarakat

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Penyuluhan kepada masyarakat

100,000,000

koordinasi forumforum diskusi politik

25,000,000

Penyusunan data base partai politik

50,000,000


100,000,000


200,000,000

200,000,000


10,000,000

10,000,000


36,000,000

36,000,000


15,000,000

15,000,000


50,000,000

50,000,000


24,000,000

24,000,000


15,000,000

15,000,000


50,000,000

50,000,000


25,000,000

25,000,000


40,000,000

40,000,000

20,000,000

20,000,000

25,000,000

25,000,000

30,000,000

30,000,000

15,000,000

15,000,000

13,800,000

13,800,000

60,000,000

60,000,000

15,000,000

15,000,000

30,000,000

30,000,000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

275,000,000


SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG

KECAMATAN JATI

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Fasilitasi Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

50,000,000

50,000,000

194,620,000

1,327,120,000

KECAMATAN UNDAAN


157,500,000

200,000,000

775,000,000

40,000,000

2,915,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

20,000,000

1,900,000,000

20,000,000

35,000,000 400,000,000

500,000,000

385,495,000

385,495,000

150,000,000

150,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

556,650,000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

160,000,000

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1,141,650,000


300,000,000

125,000,000 3,000,000

3,000,000

200,000,000

200,000,000

150,000,000

450,000,000

KECAMATAN UNDAAN

SEKRETARIAT DAERAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

200,000,000

100,000,000 KECAMATAN BAE 40,000,000

40,000,000

33,000,000

33,000,000

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN GEBOG 45,000,000

45,000,000

29,500,000

29,500,000

51,750,000

51,750,000

35,000,000

35,000,000

60,000,000

60,000,000

25,000,000

25,000,000

40,000,000

40,000,000

KECAMATAN JATI

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

15,000,000

15,000,000

12,900,000

12,900,000

20,000,000

20,000,000

37,000,000

37,000,000

5,995,000

5,995,000

40,000,000

40,000,000

30,000,000

30,000,000

26,900,000

26,900,000

105,000,000

105,000,000

5,000,000

5,000,000

7,000,000

7,000,000

22,500,000

30,500,000

KELURAHAN KAJEKSAN

KELURAHAN KERJASAN

KELURAHAN MLATI KIDUL

KELURAHAN MLATI NOROWITO

KELURAHAN PANJUNAN

KELURAHAN PURWOSARI



KELURAHAN WERGU WETAN

KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG

8,000,000 6,000,000

6,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

17,000,000

29,000,000

KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA

12,000,000 KECAMATAN MEJOBO 7,000,000

7,000,000

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa

10,000,000

20,000,000

KECAMATAN UNDAAN

10,000,000 2,000,000

59,450,000

KELURAHAN KAJEKSAN

55,450,000 2,000,000 KELURAHAN KERJASAN 2,000,000

39,000,000

35,000,000 2,000,000 KELURAHAN MLATI KIDUL 2,000,000

38,000,000

33,000,000 3,000,000 1,500,000

63,500,000

KELURAHAN MLATI NOROWITO

60,500,000 1,500,000 2,000,000

52,000,000

KELURAHAN PANJUNAN

50,000,000 KELURAHAN PURWOSARI 20,000,000

24,200,000

1,700,000


50,000,000

45,000,000


1,500,000

Pemberian stimulan pembangunan desa

62,000,000


500,000

KELURAHAN WERGU KULON 65,000,000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

2,500,000 75,000,000


1,500,000 1,500,000 600,000,000

Pemberian stimulan pembangunan desa

7,643,000,000


50,000,000

Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna Revitalisasi Posyandu

78,000,000

8,823,000,000


180,000,000

200,000,000 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundangundangan

150,000,000

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

75,000,000

75,000,000

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

75,000,000

950,000,000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Publikasi peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

75,000,000

270,000,000

300,000,000

75,000,000 100,000,000

30,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pembinaan Organisasi kepemudaan

25,000,000

20,000,000

555,000,000

135,000,000 280,000,000 120,000,000 KECAMATAN JEKULO 45,000,000

45,000,000

Pembinaan Organisasi kepemudaan

15,000,000

15,000,000


20,000,000

20,000,000


29,500,000

29,500,000


35,000,000

42,500,000

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Pembinaan Organisasi kepemudaan


KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG

7,500,000

KECAMATAN JATI 24,000,000

24,000,000


43,500,000

43,500,000


12,500,000

12,500,000


10,000,000

10,000,000


3,000,000

3,000,000


3,000,000

3,000,000


2,500,000

2,500,000

KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN KAJEKSAN


2,000,000

2,000,000


2,200,000

2,200,000


5,000,000

5,000,000


7,500,000

7,500,000

KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


2,000,000

2,000,000


2,300,000

2,300,000

25,000,000

100,000,000


470,000,000


Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN

75,000,000 125,000,000 125,000,000

220,000,000 KECAMATAN BAE

5,000,000

5,000,000

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

3,500,000

3,500,000


3,000,000

3,000,000


11,500,000

11,500,000


8,400,000

8,400,000


10,000,000

10,000,000


6,000,000

6,000,000


2,000,000

2,000,000


60,000,000

310,000,000


1,380,000,000


Sosialisasi Bahaya Merokok Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan

KECAMATAN DAWE

KECAMATAN JATI

KECAMATAN JEKULO

KECAMATAN KALIWUNGU

KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

KELURAHAN PURWOSARI

250,000,000 250,000,000 500,000,000 150,000,000

berprestasi

Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

200,000,000

230,000,000 50,000,000 KECAMATAN BAE 15,000,000

15,000,000

8,000,000

8,000,000

4,750,000

4,750,000

64,000,000

64,000,000

15,000,000

15,000,000

32,190,000

32,190,000

12,000,000

12,000,000

5,000,000

5,000,000

23,150,000

23,150,000

3,030,800,000

3,530,800,000

KECAMATAN KOTA KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN KOTA

KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN





500,000,000

1,125,000,000

1,125,000,000


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

KECAMATAN MEJOBO 7,500,000

7,500,000

200,000,000

425,000,000


100,000,000

100,000,000


57,000,000

57,000,000


20,000,000

20,000,000


400,000,000

400,000,000


20,000,000

20,000,000

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

30,000,000

30,000,000


13,500,000

13,500,000


12,000,000

12,000,000


15,000,000

15,000,000


24,000,000

24,000,000


25,000,000

25,000,000


20,000,000

20,000,000


13,800,000

13,800,000


6,000,000

6,000,000


7,000,000

7,000,000


7,750,000

7,750,000

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Pengkajian pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

150,000,000

75,000,000

KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN JEKULO KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN PURWOSARI

Program Keluarga Berencana


12,000,000

12,000,000


5,000,000

5,000,000


7,500,000

7,500,000


6,500,000

6,500,000


7,000,000

7,000,000


7,000,000

7,000,000

150,000,000

490,000,000


Program Kesehatan Reproduksi Remaja

80,000,000

80,000,000


Pelayanan kontrasepsi

50,000,000

500,000,000


Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

150,000,000


80,000,000

80,000,000


100,000,000

100,000,000


100,000,000

100,000,000


100,000,000

100,000,000


25,000,000

75,000,000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB medis operasi Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Program Keluarga Sejahtera

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN

Pelayanan KIE

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Promosi Pelayanan Khiba Pembinaan Keluarga Berencana



100,000,000 50,000,000 190,000,000

300,000,000 150,000,000 50,000,000

100,000,000


Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Koordinasi kegiatan Pelayanan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50,000,000

75,000,000

75,000,000

2,500,000

2,500,000

70,000,000

70,000,000

118,240,000

478,240,000

KELURAHAN PURWOSARI

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

360,000,000

Pengklasifikasian Data

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SEKRETARIAT DAERAH

150,000,000

150,000,000

10,000,000

70,000,000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BAE

10,000,000

50,000,000 KECAMATAN DAWE 12,000,000

128,000,000

7,500,000

108,500,000 30,000,000

2,000,000

90,000,000

122,000,000

KECAMATAN GEBOG

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

KECAMATAN JATI 5,000,000

60,000,000

5,000,000

50,000,000 KECAMATAN JEKULO 85,000,000

109,000,000

12,000,000

12,000,000

17,000,000

83,960,000

KECAMATAN KALIWUNGU

18,960,000

48,000,000 10,000,000

80,000,000

KECAMATAN KOTA

10,000,000

60,000,000 6,000,000

88,000,000

KECAMATAN MEJOBO

7,000,000


205,000,000

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

7,500,000

190,000,000 1,030,000,000

1,030,000,000

150,000,000

200,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

50,000,000 KECAMATAN JEKULO 14,000,000

14,000,000

15,000,000

15,000,000

40,000,000

40,000,000

60,000,000

60,000,000

15,000,000

15,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

150,000,000

230,000,000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

50,000,000 30,000,000

80,000,000

80,000,000

70,000,000

185,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

115,000,000

185,460,000

195,460,000

SEKRETARIAT DPRD

10,000,000 75,000,000

75,000,000

5,000,000

10,000,000

5,000,000

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pendidikan dan pelatihan formal

50,000,000

50,000,000

27,000,000

27,000,000

25,000,000

25,000,000

7,000,000

7,000,000

10,000,000

10,000,000

25,000,000

25,000,000

86,080,000

86,080,000

25,000,000

25,000,000

27,500,000

27,500,000

10,000,000

20,000,000

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10,000,000 KECAMATAN DAWE 3,500,000

3,500,000

Pendidikan dan pelatihan formal

6,000,000

6,000,000


5,000,000

5,000,000


5,000,000

5,000,000


7,000,000

7,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

38,500,000

1,875,500,000

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Seleksi penerimaan calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Penge mbangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemulangan pegawai yang pensiun

KECAMATAN GEBOG KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1,500,000,000 140,000,000

120,000,000

22,000,000 55,000,000 SEKRETARIAT DAERAH 100,000,000

200,000,000

100,000,000 2,506,000,000

2,513,000,000


Program Pendidikan Kedinasan Program Fasilitasi Kegiatan Sosial

Pemindahan tugas PNS Pendidikan dan Pelatihan Teknis Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Fasilitasi Kegiatan Sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 150,000,000

150,000,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

10,000,000

10,000,000

11,000,000

14,000,000


KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

20,000,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000

12,000,000

18,000,000

KECAMATAN KOTA

6,000,000


2,000,000

2,000,000


3,000,000

3,000,000


3,000,000

3,000,000


2,000,000

2,000,000


1,750,000

1,750,000

95,000,000

95,000,000

55,000,000

55,000,000

3,056,000

1,316,600,000

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN

2,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU

2,000,000

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

KECAMATAN JATI

3,000,000


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

KECAMATAN BAE

KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN WERGU WETAN SEKRETARIAT DAERAH

900,000,000

3,000,000

SEKRETARIAT DAERAH


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5,000,000

230,000,000 2,500,000 20,956,000 60,000,000 2,000,000

2,000,000 9,000,000

24,088,000 55,000,000 4,000,000 80,000,000

6,000,000 30,000,000

100,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 7,000,000

10,000,000 15,000,000 7,000,000

45,000,000

330,000,000


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

1,500,000

253,000,000


354,000,000


12,000,000

10,000,000 11,000,000

57,000,000 6,000,000 35,000,000 7,500,000 5,000,000

3,000,000 2,500,000

22,500,000 80,000,000 4,000,000 50,000,000

15,000,000 10,000,000

65,000,000 25,000,000 45,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000,000

50,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60,000,000 3,500,000

651,000,000


75,000,000

20,000,000 35,000,000

175,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000

40,000,000 5,124,000

47,376,000 150,000,000 1,000,000 22,400,000

7,500,000 5,000,000

35,000,000 11,000,000 8,500,000 500,000

2,000,000 2,880,000

141,780,000


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis

11,000,000 35,000,000 2,000,000

366,000,000


25,000,000

6,000,000 15,000,000

100,000,000 9,000,000 15,000,000 6,000,000 3,000,000

20,000,000 2,500,000 2,500,000

5,000,000 30,000,000 125,000,000 SEKRETARIAT DAERAH 4,250,000 15,000,000

7,000,000 2,500,000 7,500,000 5,000,000

30,000,000

6,600,865,000

kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

12,000,000 11,000,000 3,000,000 12,500,000 61,000,000 25,000,000 1,500,000

5,000,000

130,000,000 15,000,000 20,000,000 420,000 7,000,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000 13,000,000

45,000,000 19,680,000 15,000,000 22,000,000 15,000,000 3,500,000 1,320,000

2,500,000

26,500,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

45,000,000 58,000,000 842,000 50,000,000 120,000,000

1,500,000 18,000,000

17,500,000 6,000,000

12,500,000 15,000,000 5,000,000

7,000,000 17,500,000

10,000,000 15,000,000 50,000,000 55,000,000 32,000,000 180,000,000 1,600,000,000

72,000,000 450,000,000 99,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

450,000,000 12,000,000 98,000,000

33,300,000

600,000,000 10,000,000 500,000,000 8,718,000 3,740,000

35,944,000 16,500,000 14,202,000 2,244,000

11,495,000 2,200,000

100,000,000 97,900,000 7,500,000 42,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000

8,500,000 10,000,000

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan

11,000,000 9,000,000 5,000,000

15,000,000 28,000,000 865,610,000 12,000,000 25,000,000 5,000,000

6,000,000 7,500,000

21,500,000 30,000,000 7,500,000

22,000,000 221,400,000

169,119,000

229,736,000 205,454,000 75,000,000 90,000,000 105,000,000 20,913,000

50,000,000

1,929,522,000

SEKRETARIAT DPRD

kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10,000,000 50,050,000

180,900,000 499,950,000 5,000,000

1,277,819,000


20,000,000

75,000,000 28,000,000

198,000,000 100,000,000 600,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

76,819,000 160,000,000 INSPEKTORAT 2,210,000 27,300,000

5,000,000

13,000,000 88,431,000 32,500,000 26,000,000

356,941,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5,000,000

6,500,000 6,000,000

20,000,000 125,000,000 42,500,000

568,800,000


25,000,000 2,000,000

57,000,000 49,500,000 96,000,000 3,800,000

123,000,000 170,000,000 KANTOR KETAHANAN PANGAN 17,000,000

8,300,000 7,200,000

50,000,000 15,000,000 10,000,000 6,500,000 750,000

15,000,000

213,250,000

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

10,000,000 2,500,000

25,000,000 45,000,000 1,000,000 2,000,000

1,969,995,000


570,000,000

13,750,000 12,500,000

735,180,000 365,000,000 8,000,000 20,765,000 35,000,000 5,250,000

22,750,000 4,800,000

105,000,000 70,000,000 750,000 21,600,000

4,000,000 4,000,000

25,000,000

115,150,000

KECAMATAN BAE

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

8,400,000 8,400,000 5,000,000 3,000,000

2,000,000 3,000,000

15,000,000 15,000,000 3,000,000

140,500,000

KECAMATAN DAWE

3,000,000

18,500,000 3,500,000 17,000,000

14,000,000

53,000,000 6,000,000 3,000,000 6,000,000 5,000,000 1,500,000

7,000,000 KECAMATAN GEBOG 600,000 20,000,000

5,000,000

127,576,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3,500,000

40,000,000 8,976,000 7,500,000 5,000,000 2,000,000

2,500,000 2,500,000

15,000,000 15,000,000 KECAMATAN JATI 1,500,000 25,800,000

4,000,000 5,000,000

35,000,000 10,500,000 3,000,000 6,500,000 3,500,000 1,500,000

2,000,000 3,000,000

6,000,000 15,000,000

122,300,000

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

KECAMATAN JEKULO 4,025,000

166,226,000

15,180,000

9,200,000

59,800,000 11,040,000 6,000,000 10,350,000 7,475,000 2,500,000

3,000,000 1,656,000

6,000,000 30,000,000 3,600,000 27,000,000

4,800,000 4,800,000

43,620,000 8,400,000 4,800,000 2,400,000

2,400,000 2,592,000

9,840,000

132,852,000

KECAMATAN KALIWUNGU

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

18,600,000 1,000,000

162,500,000

KECAMATAN KOTA

18,000,000

10,000,000 8,000,000

49,000,000 12,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,000

6,000,000 3,000,000

17,000,000 12,500,000 1,000,000 12,000,000

6,000,000 4,000,000

60,000,000 8,000,000 4,000,000 2,000,000

2,000,000

134,160,000

KECAMATAN MEJOBO

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2,160,000

15,000,000 18,000,000 KECAMATAN UNDAAN 1,550,000

135,000,000

22,850,000

4,500,000

25,000,000 9,600,000 8,500,000 8,000,000 4,000,000

4,000,000 2,400,000

1,500,000 20,000,000 3,100,000 20,000,000 KELURAHAN KAJEKSAN 250,000 500,000

2,400,000

2,000,000 70,500,000 4,000,000 2,200,000

92,550,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000

1,000,000 1,200,000

7,000,000 216,000

89,866,000

KELURAHAN KERJASAN

6,600,000

60,500,000 5,000,000 3,000,000 2,000,000

750,000 600,000

1,200,000

7,500,000 2,500,000 KELURAHAN MLATI KIDUL 900,000 6,200,000

500,000

50,000,000 1,000,000 5,000,000 4,000,000 2,000,000

77,900,000

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1,000,000 1,300,000

6,000,000 KELURAHAN MLATI NOROWITO 500,000

77,183,000

4,998,000

1,750,000 48,393,000 1,720,000

5,002,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 1,320,000

7,500,000 363,000 2,200,000 8,140,000

2,080,000

28,490,000 8,600,000 2,200,000 2,456,000

1,320,000 1,500,000

84,949,000

KELURAHAN PANJUNAN

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27,600,000 250,000

82,050,000

KELURAHAN PURWOSARI

4,980,000

2,000,000 56,670,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000

1,000,000 1,750,000

1,200,000


78,500,000

8,000,000

1,000,000

45,000,000 6,000,000 5,000,000 1,500,000

2,000,000 7,000,000 2,000,000 KELURAHAN WERGU KULON 320,000 8,000,000

53,770,000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3,000,000 1,000,000

19,700,000 6,000,000 4,000,000 2,250,000 1,000,000

1,000,000 1,500,000

6,000,000 KELURAHAN WERGU WETAN 300,000

63,030,000

6,000,000

2,700,000 33,450,000 500,000

5,500,000 2,250,000 2,000,000

1,750,000 1,080,000

7,500,000 3,000,000 100,000,000

30,000,000

778,000,000


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100,000,000

80,000,000 140,000,000 25,000,000 15,000,000 5,000,000

60,000,000 10,000,000 10,000,000

50,000,000 150,000,000 1,750,000 45,000,000

45,000,000 11,000,000

80,680,000 23,000,000 14,000,000 18,000,000

6,000,000 11,000,000

30,000,000 30,000,000

315,430,000


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

2,500,000

355,500,000


274,000,000


72,000,000

4,500,000 9,000,000

50,000,000 72,000,000 25,000,000 10,000,000 4,000,000

7,500,000 3,000,000

11,000,000 85,000,000 50,000,000

45,000,000 30,000,000

12,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

7,000,000

15,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

75,000,000 32,000,000

421,300,000


1,826,150,000


2,000,000 20,000,000 15,300,000

90,000,000 35,000,000 97,000,000 1,000,000

1,000,000 3,000,000

25,000,000 100,000,000 10,000,000 541,150,000

30,000,000 550,000,000 10,000,000 30,000,000 100,000,000 60,000,000 20,000,000

20,000,000 30,000,000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inventarisasi Sarana dan Prasarana Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat tulis kantor

350,000,000 75,000,000 6,480,000

1,439,960,000

DINAS KESEHATAN

388,800,000

32,400,000 32,400,000

291,600,000 97,200,000 64,800,000 71,280,000 22,680,000

51,840,000 22,680,000

194,400,000 113,400,000 50,000,000 10,000,000 5,000,000 130,000,000

10,000,000

250,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000,000

610,000,000


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

10,000,000

10,000,000

50,000,000 50,000,000 25,000,000 4,400,000

1,206,900,000


286,950,000


95,700,000

12,000,000

6,000,000 825,000,000 27,500,000 33,000,000 16,500,000 11,000,000

44,000,000 8,800,000

33,000,000 40,000,000 50,000,000 30,000,000

10,000,000 25,000,000

54,750,000

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

20,000,000 20,000,000 1,000,000

2,600,000 3,600,000

30,000,000 90,000,000 35,000,000

161,880,000


1,000,000 18,000,000

7,500,000 5,000,000

35,000,000 11,000,000 8,500,000 500,000

1,500,000 2,880,000

11,000,000 25,000,000 4,150,000,000 830,000,000 29,400,000 137,000,000 180,000,000

5,739,900,000


Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

190,000,000 50,000,000 83,500,000 90,000,000 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 40,000,000

275,000,000

40,000,000 85,000,000 70,000,000

10,000,000

25,000,000 5,000,000 70,000,000

640,000,000


1,690,000,000


210,000,000


63,000,000

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN

500,000,000

70,000,000

50,000,000 100,000,000 40,000,000

1,500,000,000 50,000,000 10,000,000 150,000,000

23,000,000

MASYARAKAT Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

5,000,000 35,000,000

20,000,000

144,000,000


20,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

10,000,000 94,000,000 SEKRETARIAT DAERAH 22,500,000

2,000,000 35,000,000

8,739,000

17,000,000

20,000,000

4,000,000 38,126,000

23,000,000

49,250,000 87,000,000 22,000,000

899,000,000 300,000,000 124,800,000

1,731,415,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

35,000,000 24,000,000

7,500,000 5,000,000 7,500,000 SEKRETARIAT DAERAH 15,000,000

8,983,850,000

2,400,000,000 550,000,000 875,000,000 1,809,500,000 1,851,300,000 1,136,100,000

122,100,000 224,850,000

-

780,644,000

SEKRETARIAT DPRD

72,000,000 109,280,000 263,500,000 309,364,000

9,000,000 17,500,000 300,000,000 5,000,000

473,610,000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan mebeleur

126,110,000

2,500,000 40,000,000

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

INSPEKTORAT 65,000,000

277,000,000

117,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

13,000,000 82,000,000

50,997,000

437,872,000


55,000,000 20,000,000 95,000,000

11,000,000 205,875,000 30,000,000

48,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

18,000,000 KECAMATAN BAE 50,000,000 25,000,000

25,000,000 17,500,000 15,000,000 3,940,000 30,000,000 10,000,000 5,000,000 50,000,000

231,440,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

KECAMATAN DAWE 4,500,000

44,440,000

1,440,000 5,000,000 30,000,000

3,500,000 32,500,000

196,440,000

KECAMATAN GEBOG

47,000,000 34,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

8,000,000 5,000,000 30,000,000

6,000,000 3,940,000 30,000,000 KECAMATAN JATI 37,500,000

259,000,000

30,000,000

20,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pembangunan rumah dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

10,000,000 10,000,000 50,000,000 1,500,000 100,000,000 KECAMATAN JEKULO 250,000,000 50,000,000 1,656,000

356,656,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

15,000,000 30,000,000

10,000,000 KECAMATAN KALIWUNGU 24,000,000 24,000,000 2,440,000 4,900,000 6,000,000 25,800,000

1,600,000

246,600,000

KECAMATAN KOTA

50,000,000 100,000,000 45,000,000

50,000,000 50,000,000 46,000,000 40,000,000

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah

87,140,000

1,440,000 10,000,000 35,000,000 29,000,000

5,000,000 50,000,000 -

266,440,000

KECAMATAN MEJOBO

gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

10,000,000

KECAMATAN UNDAAN

30,000,000 8,000,000 8,000,000 36,000,000

2,000,000 KELURAHAN KAJEKSAN 2,000,000

19,000,000

5,000,000 5,000,000

7,000,000 KELURAHAN KERJASAN 10,000,000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

94,000,000

323,500,000

8,000,000 5,000,000 290,500,000 5,000,000

5,000,000 KELURAHAN MLATI KIDUL 20,000,000

1,530,000,000

5,000,000 5,000,000

1,500,000,000 KELURAHAN MLATI NOROWITO 3,817,000

4,000,000

9,817,000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

2,000,000 12,500,000

42,340,000

KELURAHAN PANJUNAN

14,500,000 2,420,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

5,000,000 7,920,000 KELURAHAN PURWOSARI 7,500,000

46,500,000

7,000,000 6,000,000 6,000,000

20,000,000 15,000,000

358,500,000


18,000,000 5,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan rumah dinas

6,000,000 12,000,000

2,500,000 300,000,000 KELURAHAN WERGU KULON 7,475,000

38,225,000

2,000,000 15,000,000 6,250,000 7,500,000 KELURAHAN WERGU WETAN 300,000,000

358,450,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

16,750,000 5,200,000 20,000,000 7,000,000 7,000,000

2,500,000 60,000,000

1,008,000,000


150,000,000


456,000,000


40,000,000 65,000,000 40,000,000

3,000,000 800,000,000 20,000,000 30,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

50,000,000 50,000,000

25,000,000 100,000,000 130,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

55,000,000 75,000,000

6,000,000 -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

10,000,000 55,000,000 50,000,000

258,000,000


5,619,000,000


10,000,000 160,000,000 35,000,000

3,000,000 409,000,000

140,000,000 3,000,000,000 70,000,000

2,000,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

35,000,000

103,500,000


3,136,000,000


30,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

38,500,000

1,000,000,000 15,000,000 100,000,000 250,000,000 231,000,000 100,000,000

60,000,000 1,300,000,000 80,000,000

Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

DINAS KESEHATAN 518,512,000

1,127,200,000

108,000,000 97,200,000 129,600,000 162,000,000

3,888,000 108,000,000 30,000,000

1,225,000,000


400,000,000 150,000,000

15,000,000

10,000,000 100,000,000 20,000,000

500,000,000 30,000,000 35,000,000 12,000,000 250,000,000 1,980,000,000

5,500,000

5,500,000 11,000,000

2,400,000,000


Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional JUMLAH TOTAL

60,000,000

11,000,000 1,400,000

132,400,000


3,396,000,000


25,000,000 106,000,000

3,000,000,000 81,000,000 300,000,000 15,000,000

745,130,121,000

745,130,121,000

Tabel 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Kudus Tahun: 2013 - Murni Prioritas NO. Pembangunan Daerah 1 Prioritas I MISI 1 - 4

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya pertumbuhan jumlah UKM/IKM, dengan indikator; Jumlah UKM/IKM meningkat rata-rata 300 unit usaha/th Pertumbuhan Jumlah UKM/IKM

Meningkatnya infrastruktur dan layanan yang efisien Meningkatnya investasi di daerah

Meningkatkan Produktivitas Petani

Nama Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

SKPD Penanggung Jawab DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KECAMATAN BAE Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Program Penataan Struktur Industri


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan


Program rehabilitasi hutan dan lahan


Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan




DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Menurunnya kesenjangan antar pendapatan Meningkatnya perlindungan usaha

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pengembangan budidaya perikanan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Program pengembangan jaringan irigasi pertanian


Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan


Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN


KANTOR KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN KOTA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN KOTA KECAMATAN BAE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN DAWE KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN

Meningkatnya perluasan berusaha

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Penguatan Ekonomi MAsyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR


Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Meningkatnya pengawasan dan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan HIP Meningkatnya kualitas pelayanan transmigrasi Meningkatnya cakupan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat

Meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar


Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pendidikan Anak Usia Dini


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan




DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA

PEMUDA DAN PEMUDA DAN PEMUDA DAN PEMUDA DAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya pembaharuan institusional

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

DINAS KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

DINAS KESEHATAN

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

DINAS KESEHATAN

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan


DINAS KESEHATAN KECAMATAN BAE

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN BAE

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BAE

KECAMATAN KOTA KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN MEJOBO KELURAHAN SUNGGINGAN 2

Prioritas II MISI 5 - 9

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menjangkau ke seluruh wilayah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan turap/talud/brojong

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program peningkatan pelayanan angkutan


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Perencanaan Tata Ruang


Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang

Program Pemanfaatan Ruang


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan Meningkatnya pengelolaan dan konservasi SDA-LH


DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEKRETARIAT DAERAH

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

KELURAHAN KERJASAN

Program Peningkatan Kemampuan





Kelembagaan dan SDM di Bidang LH Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan

Meningkatnya perencanaan, pengembangan, serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral

Pelestarian budaya daerah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program pengelolaan areal pemakaman Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KECAMATAN UNDAAN

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KELURAHAN WERGU KULON

KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO Pelestarian BCB dan situs pati ayam

Meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Kerjasama Pembangunan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar


Program Pengembangan data/informasi


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi


Program perencanaan sosial budaya


Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BPBD

SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN Meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

SEKRETARIAT DAERAH

INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

pengawasan

Program peningkatan disiplin aparatur

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DPRD KECAMATAN BAE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEKRETARIAT DAERAH

Terlaksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan



KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Penataan Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN JEKULO

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang


komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN UNDAAN

Menurunnya gangguan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

KECAMATAN BAE

KECAMATAN GEBOG KELURAHAN KERJASAN Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KELURAHAN SUNGGINGAN

Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan politik dan terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN

Meningkatnya kemampuan, penanganan dan penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

KECAMATAN BAE

KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Peningkatan keterlibatan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH Program perencanaan

SEKRETARIAT DAERAH

pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN UNDAAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

SEKRETARIAT DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya pemahaman hukum dan HAM Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program peningkatan peran serta kepemudaan

SEKRETARIAT DAERAH


KECAMATAN JEKULO KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN BAE

KECAMATAN DAWE KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KELURAHAN PURWOSARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN BAE

KECAMATAN KOTA KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan


KECAMATAN MEJOBO Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat


Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU


Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan



KECAMATAN UNDAAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN JEKULO KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN

KELURAHAN WERGU WETAN Meningkatnya tahapan Keluarga sejahtera

Meningkatnya perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat

Program Keluarga Berencana


Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Pelayanan kontrasepsi


Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS


Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program Keluarga Sejahtera

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SEKRETARIAT DAERAH KELURAHAN PURWOSARI Meningkatnya kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama

SEKRETARIAT DAERAH

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

SEKRETARIAT DAERAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya


aparatur KECAMATAN JEKULO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO

KECAMATAN UNDAAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

Menguatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS


Program Pendidikan Kedinasan Program Fasilitasi Kegiatan Sosial

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELURAHAN SUNGGINGAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN WERGU WETAN

3

Prioritas III PROGRAM PADA SETIAP SKPD

Meningkatnya kinerja, efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


SEKRETARIAT DAERAH

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN KECAMATAN BAE KECAMATAN DAWE KECAMATAN GEBOG KECAMATAN JATI KECAMATAN JEKULO KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN KOTA KECAMATAN MEJOBO KECAMATAN UNDAAN KELURAHAN KAJEKSAN KELURAHAN KERJASAN KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN MLATI NOROWITO KELURAHAN PANJUNAN KELURAHAN PURWOSARI KELURAHAN SUNGGINGAN KELURAHAN WERGU KULON KELURAHAN WERGU WETAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.4. Penetapan Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2013 - Murni NO.

URAIAN

Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif RPJMD Tahun Rencana Rp.

%

Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif RKPD Tahun Rencana Rp.

%

Selisih Rp.

Keterangan %

1

PRIORITAS I

199,967,892,000

44.84

318,000,709,000

42.68

118,032,817,000

39.45

2

PRIORITAS II

164,395,713,000

36.86

356,173,829,000

47.80

191,778,116,000

64.10

3

PRIORITAS III

81,588,292,000

18.30

70,955,583,000

9.52

(10,632,709,000)

(3.55)

JUMLAH

445,951,897,000

745,130,121,000

100

299,178,224,000

100.00

100.00

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2013, sebagai berikut: Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan telah dijabarkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab IV, diupayakan melalui pelaksanaan indikasi rencana program sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Program prioritas dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tercantum dalam empat pilar pembangunan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilaksanakan melalui program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana terinci dalam sembilan misi Bupati Kudus. Berikut ini merupakan penjabaran keempat pilar ke dalam program prioritas daerah dan program pendukung ke 9 misi Bupati : --Tabel Bab V per SKPD--

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping hal tersebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

Kudus,

Mei 2012

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 BUPATI KUDUS,

Recommend Documents