BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2016

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1959

Nomor

74,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4720 ); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

68,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

IndonesiaNomor 4725); 6. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

Indonesia Tahun 2014

23 (

Tahun

Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Nomor 244,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 ) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ). 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor7 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

Tahun

2015

Nomor

7,

Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

10

Tahun

2013

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng (Lembaran Daerah

Kabupaten

Soppeng

Tahun

2008

Nomor

90,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerrah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 72);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah

yang

memimpin

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Soppeng. 5. Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Soppeng,

yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA

adalah

SKPD

yang

membidangi

urusan

perencanaan

pembangunan daerah. 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD untuk periode

adalah dokumen perencanaan SKPD

5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut RenjaSKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai

sasaran

dan

tujuan

serta

untuk

memperoleh

alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 21. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 22. Indikator

kinerja

adalah

alat

ukur

untuk

menilai

keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 24. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun. (2) RPJMD

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

disusun

dengan

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atasbawah dan bawah-atas. Pasal 3 Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut : a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Kabupaten Soppeng; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan; d. analisis permasalahan dan isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan; i. penetapan indikator kinerja daerah; j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan k. penutup. Pasal 4 Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran

yang

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dengan

Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA SKPD tahunan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan : a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten; c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan. Pasal 7 Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

kebijakan

perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah; b. pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; dan c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pasal 8 Pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

kebijakan

perencanaan

pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 9 (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan : a. Visi dan Misi SKPD berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah; b. Strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; c. Rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis; d. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan

pendanaan

pembangunan

jangka

menengah

Daerah; e. Indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan f. Pentahapan

pelaksanaan

program

SKPD

pentahapan

pelaksanaan

pembangunan

sesuai

jangka

dengan

menengah

daerah. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan

kebijakan

perencanaan

strategis

SKPD,

telah

berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 10 (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (4) ditemukan adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan,

kepala

SKPD

melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan. (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perancanaan seabagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melaui Kepala Bappeda. Pasal 11 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian

/

penyimpangan,

menyampaikan

rekomendasi

dan

kepala

Bappeda

langkah-langkah

penyempurnaan untuk ditindaklanjutui oleh Kepala SKPD. (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda. Pasal 12 (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

pemantauan

dan

supervisi

mulai

dari

tahap

penyusunan rancangan awal sampai RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan : a. Visi, misi, tujuan, sasaran, Kebijakan, Strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah

dan

kebijakan

pembangunan

jangka

panjang

pemanfaatan struktur dan ruang Kabupaten Soppeng; b. Visi, misi, tujuan, sasaran, Kebijakan, Strategi dan program pembangunan

jangka

menengah

selaras

dengan

arah,

kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Soppeng; c. Kebijakan,

strategi dan program pembangunan jangka

menengah Kabupaten / Kota lain disekitarnya; d. Program

pembangunan

jangka

menengah

Kabupaten

Soppeng selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten /kota lain disekitarnya; e. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

mengarah

pada

pencapaian

visi

dan

misi

pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng; dan f. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaiman dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa

perumusan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

jangka menengah Kabupaten Soppeng, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten / Kota lain disekitarnya. Pasal 13 (1) Kepala terhadap

Bappeda

melakaukan

kebijakan

pengendalian

perencanaan

menengah Kabupaten Soppeng.

dan

pembangunan

evaluasi jangka

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan

perencanaan

pembangunan

jangka

menengah kepada Bupati. (4) Bupati

menyampaikan

perumusan

kebijakan

hasil

pengendalian

perencanaan

dan

evaluasi

pembangunan

jangka

menengah Kabupaten Soppeng kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi. Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pengendalian

dan

Pasal 14 Evaluasi Terhadap

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD. Pasal 15 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin : a. Indikator kegiatan,

kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, serta

pendanaan

indikatif

Renstra

SKPD,

telah

dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana Indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD ; dan

b. Visi, misi, tujuan dana sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanaan melalui Renja SKPD. Pasal 16 (1) Kepala

SKPD

melakukan

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan Renstra SKPD. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

dalam

pasal

15

ayat

(4)

ditemukan

adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Bappeda. Pasal 17 (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Dalam hal evalusi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala

Bappeda

menyampaikan

rekomendasi

langkah-langkah

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. (3) Kepala

SKPD

menyampaikan

hasil

tindaklanjut

perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda. Pasal 18 (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin : a. Program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan ; dan b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD. Pasal 19 (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

18


ayat

(4),

Kepala

ditemukan Bappeda

adanya

melakukan

tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala

Bappeda

Melaporkan

hasil

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepada Bupati. Bagian Keempat Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 20 (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan untuk mencapai, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Soppeng. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penelitian hasil pelaksanaan RPJMD. (3) Penilaian

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk

mengetahui: a. realisasi

antara

rencana

program

prioritas

dan

kebutuhan

pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD ; dan b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan

dalam

RPJMD

dengan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan jangka menengah provinsi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD. Pasal 21 (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya


Bappeda

melakukan

tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagi bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya. (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati. (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan bahan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. terjadi perubahan yang mendasar ditingkat Kabupaten dan Nasional ; dan/atau d. merugikan kepentingan bersama. (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran

daerah,

perubahan

kebijakan

tingkat

daerah

yang

mempengaruhi subtansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional. (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Pasal 23 RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 24 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 6 Juni 2016 BUPATI SOPPENG

H.A.KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal : 6 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H. SUGIRMAN DJAROPI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.1.42.16 TAHUN 2016

PROVINSI

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021 I.

UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang

memuat

tujuan,

sasaran,

strategi,

arah

kebijakan,

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Dokumen

RPJMD

ini

merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan Kabupaten Soppeng untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 – 2021. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara

penyusunan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dokumen RPJMD ini akan menjadi

dokumen

merancang,

otentik

mengarahkan

bagi

Bupati/Wakil

Bupati

dan

memprogramkan

dalam

perjalanan

pemerintahan daerah dalam masa 5 (lima) tahun kedepan dan pada

akhirnya akan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya. Sehubungan

dengan

urgensi

perencanaan

pembangunan

daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sebagai dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 – 2021. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) -

-

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulaia dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi hingga nasional.

Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 176 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perubahan

kebijakan

pada

skala

kabupaten

yang

mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 97

KATA PENGANTAR Dengan senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 berisi visi, misi, strategi, kebijakan, program unggulan kepala daerah dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pendanaan pembangunan yang dirumuskan sebagai pedoman perencanaan pembangunan bagi semua pihak di Kabupaten Soppeng selama kurun lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui suatu proses yang panjang sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, serta pendekatan top down dan bottom up. Dengan melalui keempat pendekatan tersebut, diharapkan agar dokumen RPJMD ini secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi sehingga tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode nantinya. Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan atas penyusunan dokumen ini.

Watansoppeng,

Juni 2016,

Kepala Bappeda Kabupaten Soppeng

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640528 199103 1 009

SAMBUTAN BUPATI SOPPENG Assalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Pertama dan utama, perkenankan kami untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga

kami

dapat

menyelesaikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021. Dokumen ini menjadi bagian dari kewajiban kepala daerah terpilih untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan perwujudan janji-janji politik kepala daerah terpilih selama masa kampanye yang dituangkan dalam rumusan visi yaitu Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik. Visi tersebut akan dicapai oleh misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program unggulan dan prioritas yang disertai dengan kerangka indikatif pendanaan pembangunan dan rencana kemampuan fiskal daerah berdasarkan potensi sebagaimana tercantum dalam dokumen ini. Agar pelaksanakaan dokumen ini lebih efektif, efisien, dan terarah, kita perlu membangun kebersamaan komitmen pada perumusan dan pengambilan kebijakan umum, program unggulan, dan prioritas sebagaimana telah diatur

berdasarkan waktu pelaksanaan sesuai dengan target pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran, bidang urusan pemerintahan, dan SKPD penanggung jawab. Untuk meningkatkan kinerja daerah, mekanisme pengendalian dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya perbaikan. Untuk mensinergikan gerak langkah pembangunan Kabupaten Soppeng, kami berharap semua pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng dapat menggunakan dokumen ini sebagai pedoman perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah selama kurun tahun 2016-2021. Akhirnya, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan Allah swt agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya mengelola Kabupaten Soppeng ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Watansoppeng, Juni 2016 Bupati Kabupaten Soppeng

H. Andi Kaswadi Razak, SE

DAFTAR ISI halaman BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................ 1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................................................ 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................................ 2.1. Aspek Geografis dan Demografi .............................................................. 2.2. Aspek Kesejahteran Masyarakat ............................................................. 2.3. Aspel Pelayanan Umum .............................................................................. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah …………………………... ................................... BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ……………………… ................................ 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................................... 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ….................... ............. 3.3. Kerangka Pendanaan ……………………….. ................................... ............. BAB IV ANALISISISU-ISU STRATEGIS ……………………… ...................................... 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................... 4.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan ……………. .............................. ............. BAB V VISI DAN MISI ................................................................................................... 5.1. Visi ....................................................................................................................... 5.2. Misi ...................................................................................................................... 5.3. Tujuan …………………………………………………… ........................................ 5.4. Sasaran ………………………………………………….. ........................................ BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................ 6.1. Strategi .............................................................................................................. 6.2. Arah Kebijakan ………………………………………… ...................................... BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ………………………………. .................................. BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN …………………………… .................................... BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH …. .................................... BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ................................................................................................ 10.1. Pedoman Transisi ........................................................................................ 10.2. Kaidah Pelaksanaan ……………………………….. ....................................... BAB XI PENUTUP …. ......................................................................................................

I-1 I-1 I-3 I-8 I-14 I-17 II-1 II-1 II-10 II-38 II-80 III-1 III-2 III-31 III-40 IV-1 IV-2 IV-24 V-1 V-1 V-3 V-7 V-9 VI-1 VI-1 VI-5 VII-1 VIII-1 IX-1 X-1 X-1 X-1 XI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Maksud dan Tujuan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UndangUndang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan

pembangunan

nasional,

selain

itu

RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJMN. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sehingga mampu meningkatkan peran dan posisi Kabupaten Soppeng sebagai pilar pembangunan Sulawesi Selatan.

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB I

I-1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJMD dimulai dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rancangan

RPJMD

dan

penyelenggaraan

Musyawarah

Rencana

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, serta diakhiri dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapannya melalui Peraturan Daerah (Perda). Lebih jauh dalam Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan RPJMD mulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD hingga Penetapan Perda RPJMD harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, dimana pada dua bulan awal merupakan masa persiapan dan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD sedangkan empat bulan sisanya

merupakan

tahap

lanjutan

penyusunan

RPJMD

hingga

penetapannya. RPJMD ini tidak saja menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng, tetapi juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng, serta menjadi acuan dalam penyusunan RPJMDes Desa di Kabupaten Soppeng agar pembangunan setiap desa dapat saling-terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing dalam kerangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng, selain itu RPJMD ini juga menjadi instrumen dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng.


I-2

Terkait

dengan

upaya

untuk

mewujudkan

perencanaan

pembangunan daerah yang ideal di Kabupaten Soppeng berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah. Dengan dasar tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dilakukan pasca dilantiknya Bapak H. Andi Kaswadi Razak, SE sebagai Bupati Soppeng dan Bapak Supriansa, SH. MH sebagai wakil Bupati Soppeng oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Februari 2016. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan

perundang-undangan

yang

digunakan

sebagai

pedoman, landasan dan dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng ini adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran


I-3

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

Tahun

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor


I-4

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


I-5

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008

Tentang

Tahapan

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. 26.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;

27.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

28.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan


I-6

Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ; 30.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91);

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92);

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 93);

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 94);

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98);

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);


I-7

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4);

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5);

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang

Retribusi

Perizinan

Tertentu;

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6); 41.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng; 43.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sedangkan

hubungan

antara

dokumen

perencanaan

pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


I-8

Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. RPJMD Kabupaten Soppeng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misisebagai berikut; 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian

Indonesia

sebagai

negara

kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan


I-9

kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu; 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector sektor strategis ekonomi domestik, 8) Melakukan revolusi karakter bangsa, 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan ‘Nawa Cita’. Sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD sehingga sudah menjadi kewajiban agar pembangunan di Kabupaten Soppeng mengacu pada Nawa Cita tersebut sehingga tercipta harmonisasi pembangunan antara pusat dan daerah. 1.3.2. RPJMD Kabupaten Soppeng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi

pembangunan

Sulawesi

Selatan

yang

ingin

diwujudkan pada periode 2013-2018 adalah: “‘Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 ‘’. Visi tersebut


I - 10

diuraikan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Mendorong Semakin Berkembangnya Masyarakat yang Religius Dan Kerukunan intra dan antar Ummat

Beragama., 2) Meningkatkan Kualitas

Kemakmuran Ekonomi Kesejahteraan Sosial dan Kelestariaan Lingkungan. 3) Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan Pendidikan,

Kesehatan

Meningkatakan regional,nasional

daya

dan

infrastruktur

Saing

dan,global.

daerah 5)

Wilayah.

dan

4)

sinergitas

Meningkatkan

Kualitas

Demokrasi dan Kepastian Hukum. 6) Meningkatkan Kualitas Ketertiban,Keamanan Dan Kesatuan Bangsa. 7) Meningkatkan perwujudan Kepemerintahan yang baik.Sama halnya dengan RPJM Nasional, Substansi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan. 1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan periode ke-3 RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.

Dengan

menitikberatkan

pada

pelaksanaan,

pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2. RPJMD ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah dipacu melalui penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal. Kondisi terus terjaganya daya dukung lingkungan, kemampuan pemulihan, dan terus membaiknya pengelolaan

dan

pendayagunaan

SDA

serta

pelestarian

lingkungan hidup, ditandai semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta implementasi gerakan


I - 11

pembangunan Kabupaten Soppeng, termasuk semakin lebarnya dan meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/Kecamatan/Desa/kelurahan.

Posisi

RPJMD

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan RPJPD agar lebih terfokus. 1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan

oleh

pemerintah,

pengusaha

swasta

maupun

masyarakat. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten Soppeng telah menjadi peraturan daerah yaitu Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032. 1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat


I - 12

indikatif.Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengkarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra SKPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya. 1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD Kabupaten Soppeng. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. 1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Renja SKPD. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 20162021 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD, dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.


I - 13

1.4. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Soppeng, disusun dengan Sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri atas latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Soppeng beberapa tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Bab ini memaparkan tentang kinerja keuangan tahun 20112015 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2011-2015 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2016-2021, serta penghitungan kerangka pendanaannya.

Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Soppeng yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan

pengaruh

terhadap

perencanaan

pembangunan

Kabuapten Soppeng di masa yang akan datang.


I - 14

Bab V. Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mengcover beberapa urusan pemerintahan yang sangat terkait dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Untuk urusan pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sementara itu untuk program-program yang tidak terkait secara langsung dengan visi misi diarahkan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan


I - 15

Minimal.Dari program-program prioritas tersebut, selanjutnya akan ditentukan program program unggulan yang merupakan prioritas utama kepala daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bab

ini

menguraikan

seluruh

program

yang

akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu juga akan disajikan program teknis bersama dan program bersama penunjang organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (impact) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (outcome) pada masing-masing program.

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan

RKPD

dan

RAPBD

tahun

pertama

dibawah

kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan pada periode berikutnya. Selain itu, RPJMD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Bab XI. Penutup Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.


I - 16

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 adalah: 1.

Memberikan arah pembangunan jangka menengah berupa kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan

merupakan

indikator

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan pembangunan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2016-2021 ; 2.

Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;

3.

Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;

4.

Menjadi instrumen penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan

pembangunan

sesuai

dengan

tugas,

fungsi,

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih; 5.

Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

6.

Menyediakan dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan resmi bagi PemerintahDaerah, DPRD, Dunia Swasta, serta masyarakat umum dalam pembangunan daerah.

7.

Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan

penyelenggaraan

pembangunan

daerah

dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


I - 17

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 dalah : 1.

Mengidentifikasi

dan

menganalisis

perkembangan

hasil

pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Soppeng. 2.

Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;

3.

Menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

perencanaan

dan

penganggaran yang meliputi RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD; 4.

Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;

5.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur;

6.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi

Selatan

dan

Kabupaten

Soppeng

serta

dengan

kabupaten/kota yang berbatasan.


I - 18

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demgrafi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1

Aspek Geografi

2.1.1.1

Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Secara

administratif

Kabupaten Soppeng terbagi atas

8

Kecamatan,

Kelurahan,

49

Desa,

21 39

Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun

Tetangga

dengan

Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari : -

Sebelah Utara

: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,

-

Sebelah Timur

: Kabupaten Wajo dan Bone,

-

Sebelah Selatan

: Kabupaten Bone

-

Sebelah Barat

: Kabupaten Barru

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB II

II - 1

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut: -

Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl

-

Gunung Sewo + 860 m dpl

-

Gunung Lapancu + 850 m dpl

-

Gunung Bulu Dua + 800 m dpl

-

Gunung Paowengeng + 760 m dpl Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng

yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : -

Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.

-

Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.

-

Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.

-

Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.

-

Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe. Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat

di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut : -

Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;


II - 2

Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua,

-

Mediteran Coklat dan Regusol; Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/

-

Kelabu Tua Kekuning-kuningan Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua

-

Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol Kecamatan

-

Marioriawa

dan

Kec.

Donri-Donri:

Aluvial

Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24° sampai dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan. 2.1.1.2

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 20122032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut: 1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut: 

Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;



Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan perkebunan terdiri atas:


II - 3



kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;



kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;



kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;



kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;



kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, DonriDonri, Marioriawa;



kawasan

perkebunan

Kecamatan

jambu

Marioriwawo,

mente

Lalabata,

terdapat Liliriaja,

di

Citta,

Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; 

kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;



kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, DonriDonri, Marioriawa;



kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan



tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: 

Kawasan

peruntukan

perikanan

tangkap

tersebar

di

Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;


II - 4



Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan;



Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan;



Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut: 

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;



Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut: 

Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : 

Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya,

Kompleks

Makam

Jera’Caddie,

Menhir

Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata;


II - 5



Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;



Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;



Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara’e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;



Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks

Makam

Datu

Salaonro,

Makam

Arung

Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; 

Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;



Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;



Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie,

Situs

Megalitik

Madenra,

Sumur

Tua

Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo; 

Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng

(Kecamatan

Lalabata),

dan

Kawasan

Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri); 

Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;


II - 6



Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan

Strategis

Kabupaten

dengan

sudut

kepentingan

pertumbuhan ekonomi,terdiri atas: 

Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;



Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;



Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;

6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas; 

Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa



Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan



Kawasan

hutan

lindung

yang

meliputi

Kecamatan

Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta. Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada. 2.1.1.3

Wilayah Rawan Bencana Dengan

kondisi

topografis

Kabupaten

Soppeng

yang

bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:


II - 7

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra; 2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta; 3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donri-donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa. Penanganan

daerah

rawan

bencana,

memerlukan

rekayasa

perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun. 2.1.2

Aspek Demografi Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta

perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagaiobjek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan.Akan tetapi, jumlah penduduk yang


II - 8

besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan. Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 251.102 jiwa terdiri dari 121.617 jiwa penduduk laki-laki dan 129.485 jiwa penduduk perempuan atau 48,43%

penduduk

laki-laki

dan

51,57%

penduduk

perempuan.Kondisi ini, memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2015 didominasi di Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 168 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/Km². Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


II - 9

JENIS KELAMIN TAHUN

LAKI-

PEREMPUAN

LAKI

JUMLAH

2.11Tabel

RASIO JENIS

LAJU

KELAMIN

PERTUMBUHAN

2010

115,932

124,092

240,024

93.42

2011

117,644

125,610

243,254

93.66

1.33

2012

119,253

127,196

246,449

93.76

1.30

2013

120,679

128,472

249,151

93.93

1.08

2014

121,500

129,496

250,996

93.83

0.74

2015

121,617

129,485

251,102

93.92

0.04

2.1 Kabupaten Soppeng 2010 2025

Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Soppeng berdasarkan sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

29.27

2014 Hk Hb 1,427,348.20

29.1

2013 Hk % 1,329,292.90

30.33

2012 Hk % 1,291,905.60

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2011 Hk %

31.78

1

Sektor

1,265,771.40

No


Tabel 2.2 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

II - 10

2.96

5.18

Real Estate

144,534.80

12

252,757.50

Jasa Keuangan dan Asuransi

2.89

11

4.91

Informasi dan Komunikasi

131,892.10

10

224,420.00

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2.9

9

4.78

Transportasi dan Pergudangan

123,326.80

8

203,527.60

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

3.38

1.56

76,102.10

1.53

2.84

138,291.20

2.77

126,452.90

2.75

13.76

670,911.20

13.74

627,616.20

13.85

589,745.10

13.01

12.51

610,299.80

13.09

597,977.90

12.68

540,015.70

12.42

0.06

3,063.50

0.07

3,031.10

0.07

2,795.90

0.07

0.13

6,500.10

0.13

5,879.50

0.13

5,436.10

10.18

496,639.80

9.73

444,352.60

8.91

379,561.40

8.67

3.1

151,299.20

3.03

138,273.80

3.03

129,061.00

2.94

2013 Hk %

164,739.40

3.58

69,934.50

1.53

116,983.50

2.71

2012 Hk %

163,680.10

3.28

65,294.30

1.56

2011 Hk %

139,875.20

3.08

0.12

7

2.63

Konstruksi

117,185.00

6 345,414.10

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

4.66

4,790.20

5 2,795.90

Pengadaan Listrik, dan Gas

494,553.60

4

518,399.10

Industri Pengolahan

107,880.50

3

62,042.60

Pertambangan & Penggalian

122,632.60

2

104,570.10

Sektor

185,708.90

No 2014 Hk Hb


II - 11

0.7 100

0.22 6.74 5.62 1.79 0.69

31,774.40 4,567,987.10

33,543.30

0.71 100

4,876,752.80

30,347.70 4,259,539.20

100

87,095.20

5.7

274,026.40

7.06

328,909.00

0.22

10,692.10

2014 Hk Hb

1.76

5.82 0.71 100

1.83

10,194.80

0.19 7.81

311,213.20 231,676.40 72,886.50 28,350.07 3,983,417.87

PDRB

322,637.30

Jasa Lainnya

260,258.10

17

80,318.90

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0.2

16

7.4

Jasa Pendidikan

5.65

15

2013 Hk %

1.81

Administasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

8,681.20

14

315,328.10

Jasa Perusahaan 7,547.70

13

2012 Hk %

240,753.90

2011 Hk %

Sektor

76,900.10

No

* Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

Sementara PDRB berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut: 2011

Lapangan Usaha

Juta (Rp)

2012 %

Juta (Rp)

2013 %

Juta (Rp)

2014 %

Juta (Rp)

Tabel 2.3 %

Pertanian, Kehutanan,

1,344,834.40

31.41

1,431,680.60

30.07

1,624,249.90

30.07

1,868,525.00

30.26

dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

136,329.00

3.18

153,578.40

3.23

186,531.20

3.45

241,563.20

3.91

375,936.00

8.78

431,860.30

9.07

509,342.80

9.43

639,306.10

10.35

4,737.40

0.11

5,176.50

0.11

5,179.80

0.10

5,616.40

0.09

2,798.00

0.07

2,182.50

0.05

3,085.30

0.06

3,084.60

0.05

PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

Pengadaan Listrik, dan Gas Pengadaan Air,


II - 12

2011

Lapangan Usaha

Juta (Rp)

2012 %

Juta (Rp)

2013 %

Juta (Rp)

2014 %

Juta (Rp)

%

Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

528,018.20

12.33

618,655.80

12.99

721,771.60

13.36

797,349.60

12.91

561,668.50

13.12

643,812.70

13.52

702,571.10

13.01

756,925.10

12.26

113,439.8

2.65

124,626.00

2.62

148,888.60

2.76

186,941.40

3.03

62,834.80

1.47

74,745.90

1.57

82,604.30

1.53

95,310.20

1.54

123,648.70

2.89

155,460.90

3.27

175,946.80

3.26

177,822.10

2.88

122,099.60

2.85

162,093.40

3.40

186,325.20

3.45

213,134.10

3.45

205,003.40

4.79

240,060.30

5.04

283,950.30

5.26

335,697.00

5.44

8,359.70

0.20

9,506.50

0.20

11,012.60

0.20

12,046.50

0.20

341,826.80

7.98

364,107.10

7.65

385,095.30

7.13

422,869.10

6.85

247,999.60

5.79

232,221.00

4.88

251,835.50

4.66

278,642.90

4.51

73,589.30

1.72

79,993.60

1.68

86,967.80

1.61

99,776.40

1.62

Jasa Lainnya

28,534.50

0.67

31,507.20

0.66

35,772.90

0.66

41,305.90

0.67

PDRB

4,281,657.70

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4,761,268.70

5,401,131.00

6,175,915.60

* Sumber : BPS Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih


II - 13

didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini ratarata berkontribusi sebesar Rp.1.567.322.480.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.666.448.800.000,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2011-2014 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.2.787.600.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. 2011 Sektor

2012

2013

2014

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

31.41

31.78

30.07

30.33

30.07

29.10

30.26

29.27

Pertambangan & Penggalian

3.18

2.94

3.23

3.03

3.45

3.03

3.91

3.10

Industri Pengolahan

8.78

8.67

9.07

8.91

9.43

9.73

10.35

10.18

Pengadaan Listrik, dan Gas

0.11

0.12

0.11

0.13

0.10

0.13

0.09

0.13

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

0.07

0.07

0.05

0.07

0.06

0.07

0.05

0.06

Konstruksi

12.33

12.42

12.99

12.68

13.36

13.09

12.91

12.51

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

13.12

13.01

13.52

13.85

13.01

13.74

12.26

13.76

2.65

2.71

2.62

2.75

2.76

2.77

3.03

2.84

1.47

1.56

1.57

1.53

1.53

1.53

1.54

1.56

2.89

3.08

3.27

3.28

3.26

3.58

2.88

3.38

2.85

2.63

3.40

2.90

3.45

2.89

3.45

2.96

Real Estat

4.79

4.66

5.04

4.78

5.26

4.91

5.44

5.18

Jasa Perusahaan

0.20

0.19

0.20

0.20

0.20

0.22

0.20

0.22

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7.98

7.81

7.65

7.40

7.13

7.06

6.85

6.74

Jasa Pendidikan

5.79

5.82

4.88

5.65

4.66

5.70

4.51

5.62

Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi


Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

II - 14

2011

2012

2013

2014

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.72

1.83

1.68

1.81

1.61

1.76

1.62

1.79

Jasa Lainnya

0.67

0.71

0.66

0.71

0.66

0.70

0.67

0.69

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Sektor

PDRB

* Sumber: BPS Kab. Soppeng

Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode 2011-2014 berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 43,64 %. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2014 kontribusi sektor ini menurun dibanding pada tahun 2011 dimana dari 44,12% pada tahun 2011 menjadi sebesar 42,43% pada tahun 2014. Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata 33,90% selama periode 2011-2014. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 22,46%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2014 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 dimana pada tahun 2011 sebesar 21,29% meningkat menjadi 23,40% pada tahun 2014. Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2014 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada grafik 2.2. Secara detail pada tahun 2014 kontribusi tertinggi pada pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng berdasarkan Harga Berlaku adalah sector pertanian dengan kontribusi sebesar 30,26%, hal ini menunjukkan penurunan kontriusi sector ini dibanding pada tahun


II - 15

2011 yang sebesar 31,41% dan rata-rata kontribusi sektor pertanian selama periode 2011-2014 sebesar 30,45%. Grafik 2.1

50.00 45.00

Distribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Tahun 20102014

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -

2011

2012

2013

2014

PRIMER

34.59

33.29

33.53

34.17

SEKUNDER

21.29

22.22

22.95

23.40

TERSIER

44.12

44.49

43.53

42.43

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 6,09%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini melambat 0,67% dibanding tahun 2014 yang sebesar 6,76%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada


II - 16

tahun 2011 yang sebesar 7,17%, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sangatlah melambat.

Grafik 2.2

7.4 7.2

7.24

7.17

7

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 20112015

6.93

6.8

6.76

6.6 6.4 6.2 6.09

6 5.8 5.6 5.4 2011

2012

2013

2014

2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumber : BPS Kab. Soppeng

2.2.1.3. PDRB PerKapita PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah.PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Selama periode

2010-2014 PDRB perkapita

Kabupaten

Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp.27.360.000,- atau


II - 17

meningkat sebesar 65,32% dibanding pada tahun 2010 yang hanya sebesar Rp.16.550.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014 mencatatkan kenaikan sebesar 30,57% dibanding tahun 2010 atau dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun 2010. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan hargaharga

tersebut

pasti

dirasakan

oleh

masyarakat

sehingga

mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Grafik 2.3

50,000,000.00 45,000,000.00

PDRB Perkapita Kab. Soppeng (Rp) Tahun 20102014

40,000,000.00 35,000,000.00

Rp

30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -

2010 ADHK 16,550,0

2011 17,720,0

2012 18,920,0

2013 20,260,0

2014 21,610,0

ADHB 16,550,0

19,050,0

21,150,0

23,950,0

27,360,0


2.2.1.4. Inflasi Selain pertumbuhan ekonomi indikator inflasi menjadi salah satu

komponen

penting

dalam

menggambarkan

kinerja


II - 18

perekonomian daerah. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Soppeng merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,22 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar 6,86 persen. Sementara itu disbanding tahun 2011 inflasi pada tahun 2014 sangat meningkat dari 3,94 persen menjadi 8,22 persen. Dan pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kab. Soppeng mengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai inflasi sebesar 0,97 persen. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.


II - 19

Grafik 2.4

9 8.22

8 7

Inflasi Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2015

6.86

6 %

5 4

3.94

3.65

3 2 1 0 Inflasi

0.97 2011

2012

2013

2014

2015

3.94

3.65

6.86

8.22

0.97


2.2.1.5. Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial

masyarakat

pembangunan

yang

lainnya

berkaitan yang

dengan

ditandai

berbagai

oleh

bidang

pengangguran,

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat

ditunda

dan

harus

menjadi

prioritas

utama

dalam

pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kurun 2011-2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan


II - 20

yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,96 persen.Rata-rata

angka

kemiskinan

Kabupaten

Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16 persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen.

ANGKA KEMISKINAN (%) TAHUN

Nasio

SUL

KAB.

nal

SEL

SOPPENG

2011

12.4

2012

11.7

2013

11.5

2014

11

2015

11.1

10.2

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

KINERJA PENURUNAN

(JIWA)

KEMISKINAN (%)

Nasional

SUL

KAB.

Nasi

SUL

KAB.

SEL

SOPPENG

onal

SEL

SOPPENG

30,018,9

840,

30

290

28,594,6

812,

00

270

28,553,9

863,

30

230

27,727,7

806,

80

350

10.1

28,510,0

864,

2

00

510

9.36

7 9.82

9.12

10.3

9.43

2 9.54

8.76

Tabel 2.5 Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Kinerja penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014

21,220 20,600 21,300 19,780

-0.7 0.19

0.45 0.5

-

-

0.51

0.78

-0.24 0.31 -0.67

* Sumber : BPS Kab. Soppeng

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan

mengalami

kenaikan

setiap

tahunnya.

Hal

ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.207.084,- , meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-.


II - 21

Grafik 2.5

210,000.00 207,084.00 205,000.00

Garis kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014

202,666.00 200,000.00 196,508.00

RP

195,000.00 190,000.00 188,257.00 185,000.00 180,000.00 175,000.00 Garis Kemiskinan

2011

2012

2013

2014

188,257.00

196,508.00

202,666.00

207,084.00


Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan

kemiskinan

dan

penciptaan

lapangan

kerja.

Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4 persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan


II - 22

dengan tahun 2013 yang mencapai 6,56 persen. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2014. TPT perempuan sebesar 2,28 persen mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar 8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik lakilaki maupun perempuan semakin baik di tahun 2014 sehingga angka pengangguran terbuka mengalami penurunan. Walaupun demikian, angka pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun 2014 meskipun tidak berbeda signifikan. Grafik 2.6

7 6

Tingkat pengangguran Terbuka Kab. Soppeng (%) Tahun 20112014

5

%

4 3 2 1 0 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

2011

2012

2013

2014

5.16

6.15

6.56

2.43


2.2.2.

Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek


II - 23

kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2010-2014 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402 rupiah, ratarata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun.

Grafik 2.7

2014

IPM Kab. Soppeng Tahun 2011-2014

2013 2012 2011 2010 0 2010 63.51

20 2011 63.80

40 2012 64.05

60 2013 64.43

2014 64.74

63.716

64.046

64.32

64.638

65.481

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

6.81

6.81

6.81

6.93

7.04

Harapan Lama Sekolah

11.33

11.36

11.39

11.42

11.45

Angka Harapan Hidup

68.03

68.15

68.26

68.37

68.42

IPM Pengeluaran perkapita Disesuaikan (0000 Rp PPP)

80


IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan pada


II - 24

komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 654.810 rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab. Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 95,88 persen lebih tinggi dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 93,61 persen.Namun demikian,

diperlukan

kebijakan

meningkatkan

Ipm

melalui

peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental. 76

Grafik 2.8

74 IPM Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 20112014

72 70 68 66 64 62 60 58

2010

2011

2012

2013

2014

SOPPENG

63.51

63.80

64.05

64.43

64.74

SULAWESI SELATAN

66.00

66.65

67.26

67.92

68.49

NASIONAL

71.76

72.27

72.77

73.29

73.81


2.2.2.1. Capaian Bidang Pendidikan Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran paling mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data


II - 25

angka melek huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf ( literacy rate ) atau AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan. Memiliki kemampuan membaca berbobot dua kali lipat dibandingkan indikator ratarata lamanya sekolah dalam penghitungan

indeks

pendidikan

sebagai

komponen

Indeks

Pembangunan Manusia. Memiliki kemampuan membaca menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan ini diharapkan seseorang akan memiliki keinginan serta kemampuan untuk menerima informasi dan menyerap pembelajaran. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH menunjukkan ada atau tidaknya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata‐kata tertulis dalam kehidupan sehari‐hari dan melanjutkan pembelajarannya. 98

Grafik 2.9

96

Angka melek huruf Kab. Soppeng Tahun 2012-2014

94 92 90 88 86 84 82 ANGKA MELEK HURUF

2012

2013

2014

86.99

88.74

95.88


AMH Kabupaten Soppeng selama tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 tercatat AMH Kabupaten Soppeng sebesar 86,99 meningkat pada tahun 2013


II - 26

menjadi 88,74 dan kembali meningkat menjadi 95,88 pada tahun 2014. AMH Kabupaten Soppeng sebesar 95,88 menunjukkan bahwa sebanyak 95,88 persen penduduk usia 10 tahun ke atas bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, atau sebanyak 4,12 persen masih buta huruf. Peningkatan dan tingginya AMH Kabupaten Soppeng tersebut menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang dijalankan telah mengalami kemajuan berarti. Selain AMH indikator lain di bidang pendidikanadalah Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan (AL). HLS Kabupaten Soppeng selama periode 20112014 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03 persen pertahun. Pada tahun 2014 HLS Kabupaten Soppeng yang sebesar 11,45 tahun meningkat sebesar 0,79 persen jika dibandingkan HLS pada tahun 2011 yang sebesar 11,36 tahun. Selain HLS salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) yang berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tahun 2014 RLS Kab. Soppeng sebesar 7,04 tahun meningkat sebesar 3,37 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun dan angka RLS tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding rata-rata selama periode 2011-2014 yang sebesar 6,89 tahun. Salah satu indikator untuk melihat kinerja pendidikan adalah APM. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Selain itu APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 mengalami fluktuatf dengan rata-rata APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 89,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 89,53 persen penduduk usia 7 s/d 12 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat


II - 27

menikmati jenjang pendidikan SD/MI tepat waktu. Pada tahun 2015 APM

SD/MI

yang

sebesar

81,70

persen

sangatlah

rendah

dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD/MI masih rendah. Untuk APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 70,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 70,36 persen penduduk usia 13-15 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs yang sebesar 57,90 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan

karena

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah. Sementara itu APM SMA/MA selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMA/MA pada periode 2011-2015 sebesar 65,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 65,27 persen penduduk usia 16-18 tahun selama periode 2011-2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMA/MA yang sebesar 45,42 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah. APM JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG

23,645

24,976

25,130

21,484

19,694

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH PENDUDUK


Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng (%) Tahun 20112015

II - 28

APM JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

91.14

93.86

95.19

85.76

81.70

9,760

8,802

9,943

8,857

8,199

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

85.25

78.00

67.62

63.03

57.90

5,712

6,783

6,631

6,364

6,224

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

95.23

91.08

47.36

47.24

45.42

KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN APM SD SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN APM SMP SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN APM SMA

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015

Sementara, angka partisipasi murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%) Tahun 2015 sebagai berikut: PM JENJANG PENDIDIKAN

KECAMATAN Mariori

Lalab

Liliria

Lili

Donri-

Mario

wawo

ata

ja

Rilau

Donri

Riawa

4455

4828

2582

3339

2280

2836

Tabel 2.7 Ganra

Citta

979

760

SD JUMLAH SISWA KELOMPOK

Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%) Tahun 2015

USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI


II - 29

PM JENJANG PENDIDIKAN

KECAMATAN Mariori

Lalab

Liliria

Lili

Donri-

Mario

wawo

ata

ja

Rilau

Donri

Riawa

5297

5145

2843

3500

2512

84.10

93.84

90.82

95.40

1698

1448

1318

3111

2851

54.58

Ganra

Citta

2857

1081

869

90.76

99.26

90.56

1309

663

1049

524

190

1747

2099

1528

1673

623

528

50.79

75.44

62.36

43.39

62.70

84.11

723

2,704

1,041

583

545

486

86

56

3005

2674

1641

2180

1420

1611

627

545

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN APM SD

87.4 6

SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN APM SMP

35.9 8

SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN


II - 30

PM JENJANG PENDIDIKAN APM SMA

KECAMATAN Mariori

Lalab

Liliria

Lili

Donri-

Mario

wawo

ata

ja

Rilau

Donri

Riawa

63.44

26.74

38.38

30.17

24.06

101.1 2

Ganra 13.72

Citta 10.2 8


Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk tingkat SD/MI pada periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dengan rata-rata APK SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 100,02 persen. APK jenjang pendidikan SD/MI dan sederajat pada tahun 2015 yang sebesar 93,91 persen lebih rendah dibanding rata-rata periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 100,02 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD sederajat sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan karena adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, selain itu juga terdapat siswa yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SD sederajat. Berikutnya APK tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011 s/d 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif, bahkan pada tahun 2015 angka APK SMP/MTs yang sebesar 81,77 persen lebih rendah dibandinga APK SMP tahun 2011 yang sebesar 104,58 persen, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata nilai APK SMP sederajat periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 92,97 persen. Sementara itu APK SMA sederajat selama periode 2011 s/d 2015 juga mengalami angka yang berfluktuatif bahkan cenderung menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2013, dimana nilai APK SMA sederajat pada tahun 2013 sebesar 68,63 persen tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015 yang sebesar 69,33 persen. Nilai ini juga masih rendah


II - 31

dibanding nilai rata-rata pada periode tersebut. Nilai APK tiap jenjang pendidikan yang rendah memperlihatkan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan sangatlah rendah. APK JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.8

SD JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG

26,927

27,671

26,517

24,545

22,636

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

103.79

103.99

100.44

97.98

93.91

11,973

12,110

12,436

12,171

11,578

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

104.58

107.32

84.57

86.61

81.77

7,414

9,116

9,610

9,694

9,500

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

123.61

122.41

68.63

71.96

69.33

PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN APK SD

Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015

SMP JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN APK SMP SMA JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN APK SMA


Adapun angka persentase partisipasi kasar jenjang pendidikan berdasarkan kecamatan pada Kab. Soppeng pada Tahun 2015 sebagai berikut :

Citta

Ganra

Tabel 2.9 Mario Riawa

Donri-Donri

Lili Rilau

Liliriaja

Lalabata

APK JENJANG PENDIDIKAN

Marioriwawo

KECAMATAN

Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan sd/mi

5032

4828

2582

3339

2280

2836

979

760

Jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun

5297

5145

2843

3500

2512

2857

1081

869

SD


Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) berdasarkan lokasi Kecamatan)

II - 32

Citta 87.5

Ganra 90.6

Mario Riawa 99.3

Donri-Donri 90.8

Lili Rilau 95.4

Lalabata

Liliriaja 90.8

95

APK SD

93.8

APK JENJANG PENDIDIKAN

Marioriwawo

KECAMATAN

264 528 50

773 623 124.1

1477 1673 88.28

915 1528 59.88

1697 2099 80.85

1934

2067 2851

1747 110.7

APK SMP

72.5

78.78

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

3111

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan smp/mts

2451

SMP

88 545 16.15

129 627 20.57

742 1611 46.06

835 1420 58.8

826 2180 37.89

1,986 1641 121

3,919 2674 146.6

APK SMA

3005

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

32.45

Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan sma/ma

975

SMA


2.2.2.2. Capaian Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat terlaksana. Pada aspek kesehatan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kenerja pemerintahan diantaranya adalah

Angka

Harapan

Hidup

yang

merupakan

alat

untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. AHH kabupaten Soppeng selama tahun 2010-2014


II - 33

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 AHH yang sebesar 68,42 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dibanding AHH pada tahun 2010 yang sebesar 68,03 tahun. Sementara itu rata-rata AHHKabupaten Soppeng pada tahun 2010-2014 yaitu 68,42 tahun. Peningkatan AHH. Angka-angka ini dapat diinterpretasi bahwa bayi yang lahir menjelang tahun 2014 dapat hidup sampai 68 tahun. AHH Kab. Soppeng tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut: 68.5

Grafik 2.10

68.4

Angka Harapan Hidup Kab. Soppeng Tahun 20102014

TAHUN

68.3 68.2 68.1 68 67.9 67.8 Angka Harapan Hidup (Tahun 2010-2014)

2010

2011

2012

2013

2014

68.03

68.15

68.26

68.37

68.42


Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran dalam lima tahun terakhir terus meningkat , dimana AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,6. Sementara itu AKB paling rendah terjadi pada tahun 2012 yang sebesar 2,1. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata selama lima tahun terakhir jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 1 tahun per 1000 bayi sebanyak 8 s/d 7 kasus.


II - 34

Selain angka kematian salah satu indikator kesehatan adalah balita gizi buruk. Balita Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor. Selamaperiode 2011-2014 persentase balita gizi buruk sebesar 0,02 persen dan berdasarkan standar WHO angka balita gizi buruk dibawah 10 persen berarti

termasuk

keberhasilan

kualifikasi

pemerintah

rendah.

daerah

Hal

dalam

ini

menunjukkan

pelayanan

kesehatan

khususnya pengentasan balita gizi buruk, sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Angka-angka dari indikator kesehatan ini sangat berguna dalam penentuan program-program untuk mengurangi angka kematian misalnya bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus, berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anakanak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Berikut beberapa indikator kesehatan di Kab. Soppeng. NO 1 2 3

INDIKATOR SASARAN KESEHATAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1.000 KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN IBU PER 10.000 KELAHIRAN

4

BALITA GIZI BURUK (%)

5

RUMAH TANGGA PHBS

TAHUN

RATA-

2011

2012

2013

2014

2015

RATA

4.5

2.1

10

13

13.6

8.64

0.3

1.2

1

1

0.28

0.756

20.85

18.18

6.2

9.4

7.06

12.34

0.040

0.054

0.027

0.028

0.037

5

9

9

4

2

48,02

30,74

27,93

27,92

29,39

3

9

3

9

9

Tabel 2.10 Angka Indikator Kesehatan Kab. Soppeng Tahun 20112015

0.02 32,806.6


II - 35

NO 6

INDIKATOR SASARAN KESEHATAN BERAT BAYI LAHIR RINGAN (BBLR)

TAHUN

RATA-

2011

2012

2013

2014

2015

RATA

158

198

168

214

175

182.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

2.2.2.3. Ketenagakerjaan Berdasarkan hasil estimasi Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2014, terdapat sekitar 75,33 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) dari total penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari 57,59 persen angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja yaitu sebesar 42,41 persen. Jika dirinci, dari keseluruhan penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja yaitu sebesar 56,19 persen, penduduk yang mencari pekerjaan sebesar 1,4 persen, penduduk yang melakukan kegiatan sekolah sebesar 7,55 persen, mengurus rumah tangga sebesar 26,44 persen dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 8,42 persen. Dari data diatas menunjukkang bahwa

pemerintah

daerah

perlu

mengupayakan

pembinaan

diversifikasi usaha yang berbasis olahan rumah tangga. KEGIATAN

TAHUN 2012

2013

2014

ANGKATAN KERJA

62.05

57.22

57.59

-

BEKERJA (%)

58.23

53.47

56.19

-

MENCARI PEKERJAAN (%)

3.82

3.75

1.4

BUKAN ANGKATAN KERJA

37.95

42.78

42.41

-

SEKOLAH (%)

1.39

6.58

7.55

-

MENGURUS RUMAH TANGGA (%)

25.54

27.19

26.44

-

LAINNYA (%)

11.02

9.01

8.42

JUMLAH

100

100

100

RASIO

0.94

0.93

0.98

Tabel Angkatan Kerja Kab Soppeng Tahun 20122014 Perkembangan Penduduk


Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat menyerap pertambahan angkatan


II - 36

kerja. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Berdasarka data rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,98 yang dapat diartikan bahwa dari angkatan kerja yang ada 98 persen memperoleh kesempatan kerja sedangkan 2 persennya masih mencari kerja atau pengangguran. Berdasarkan data diatas, maka terlihat kesempatan kerja yang tersedia cukup banyak, hanya perlu peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat. 2.2.2.4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Keamanan,

ketertiban

dan

penanggulangan

kriminalitas

merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. 2011 NO

Kasus

2012

2013

2014

Keja

Terta

Keja

Terta

Keja

Terta

Keja

Terta

dian

ngani

dian

ngani

dian

ngani

dian

ngani

1

Pembunuhan

2

2

2

2

5

4

2

Penganiayaan Berat

11

8

1

1

4

2

3

Penculikan

0

0

0

0

0

0

11

1

3

3

1

2

26

5

14

2

3

0

30

4

31

11

21

2

0

0

0

0

0

0

4 5 6 7

Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Ranmor Pencurian Kawat Telepon

8

Pemerkosaan

3

3

2

1

2

0

9

Pembakaran

1

0

1

0

2

0

10

Senpi/Handak

0

0

0

0

0

0

11

Pemerasan

0

0

0

0

0

0

12

Penyelundupan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

23

54

20

38

10

13 14

Kejahatan Terhadap Kepala Negara Jumlah

Tabel 2.12 Angka Kriminalitas Kab. Soppeng Tahun 20112014

Sumber : BPS Kab. Soppeng


II - 37

2.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir jumlah grup kesenin per 10.000 penduduk mengalami penurunan disebabkan karena jumlah grup kesenian yang tidak bertambah sementara itu dilain sisi jumlah penduduk terus bertambah. Sementara itu jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 14,456 klub olahraga per 10.000 penduduk. Sementara itu jumlah gedung kesenian selm lima tahun terakhir tidak ada di Kab. Soppeng. NO 1 2 3 4

Capaian Pembangunan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

2011

2012

2013

2014

2015

0.886

0.446

0.441

0.438

0.438

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10.853

12.254

13.686

14.223

14.456

0.041

0.041

0.040

0.040

0.040

Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 20112015


2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1

Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1

Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya


II - 38

perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Selama periode 2011-2015 APS jenjang SD/MI sederajat terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 nilai APS SD/MI sederajat sebesar 817. Ini lebih rendah disbanding tahun 2011 yang sebesar 911,4. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode 20112015 terjadi penurunan akses penduduk terhadap pendidikan.Hal ini dapat dibaca bahwa semakin rendah kemampuan Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan

pelayanan

pendidikan

khususnya

pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk APS tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011-2015 juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 APS SMP/MTs sederajat sebesar 579, lebih rendah dibandingkan nilai APS SMP/MTs sederajat tahun 2011 sebesar 852,5. Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan tingkat SMP/MTs sederajat masih rendah. NO 1 1.1. 1.2.

Jenjang Pendidikan

2012

2013

2014

2015

23,645

24,976

25,130

21,484

19,694

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

911.4

938.6

951.9

857.6

817.0

9,760

8,802

9,943

8,857

8,199

SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

1.3.

APS SD/MI

2

SMP/MTs

2.1.

2011

jumlah murid usia 13-15 thn


Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Soppeng Tahun 20112015

II - 39

NO 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs

2011

2012

2013

2014

2015

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

852.5

780.0

676.2

630.3

579.0


2.3.1.1.2

Rasio ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan demikian juga mencerminkan

kemampuan

daerah

dalam

menyelenggarakan

layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Untuk tingkat SD/MI rasio ketersediaan sekolah mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112,84 yang berarti jumlah sekolah di jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 penduduk sebesar 112 sekolah. Meningkatnya rasio ini pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam 10.000 penduduk usia 13-15 tahun adalah 49 sekolah. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun terus mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,63. Hal ini berarti bahwa jumlah sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015, setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun tersedia 22 gedung sekolah


II - 40

SMA/SMK/MA.Penyebab terjadinya penurunan rasio ini adalah berkurangnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng. TAHUN

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA JUMLAH GEDUNG SEKOLAH

176

186

385

385

123

10,239

11,566

10,666

10,556

10,974

171.89

160.82

360.96

364.72

112.08

276

276

275

277

272

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

106.39

103.72

104.17

110.58

112.84

63

66

73

69

71

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

55.03

58.49

49.64

49.10

50.14

26

29

36

33

31

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

43.348

38.942

25.711

24.497

22.623

TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN RASIO

Tabel 2.15

2015

Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 20112015

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA 1315 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA 1618 TAHUN RASIO


Rasio

Ketersediaan

Sekolah

Kab.

Soppeng

berdasarkan

Kecamatan pada tahun 2015 sebagai berikut Tabel 2.16

KECAMATAN Rasio Ketersediaan Sekolah

Mario

Lalabat

riwawo

a

Liliriaja

Lili

Donri-

Mario

Rilau

Donri

Riawa

Ganra

Citta

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA


Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng/ Kecamatan Tahun 2015

II - 41

KECAMATAN Rasio Ketersediaan Sekolah JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA

Mario

Lalabat

riwawo

a

Lili

Donri-

Mario

Rilau

Donri

Riawa

28

22

19

15

13

2220

2277

1191

1577

52.86

42.76

66.83

59

43

5297

Liliriaja

Ganra

Citta

14

10

2

1070

1317

494

336

42.86

51.75

49.00

92.51

23.01

33

53

29

29

16

10

5145

2843

3500

2512

2857

1081

869

189.6

150.8

188.9

252.5

189.7

173.3

256.8

189.3

5

2

0

0

9

4

2

9

13

10

13

10

7

8

5

5

3111

2851

1747

2099

1528

1673

623

528

41.79

35.08

74.41

47.64

45.81

47.82

80.26

94.70

3

13

5

3

3

2

1

1

3005

2674

1641

2180

1420

1611

627

545

9.98

48.62

30.47

13.76

21.13

12.41

15.95

18.35

JUMLAH PENDUDUK USIA 46 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 712 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN RASIO


2.3.1.1.3

Guru/ Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid di tiap jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah


II - 42

yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, di tiap jenjang pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Untuk tingkat SD/MI rasio guru terhadap murid mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 85 guru yang berarti jumlah guru di jenjang pendidikan SD/MI per 1.000 siswa sebesar 85 guru. Tingginya rasio ini pada tahun 2012 disebabkan oleh jumlah guru yang banyak pada tahun 2012 yang sebesar 2.352 dan berkurang terus sampai pada tahun 2015 dengan jumlah guru yang tersisa sebesar 1.989 dengan rasio guru terhadap murid sebesar 87,87. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja/ tingkat kesulitan guru meningkat yang mengakibatkan murid kurang perhatian. Sementara itu, untuk rasio guru terhadap murid per 1.000 murid pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 s/d 2014, dimana rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 72,06. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja yang menurun yang mengakibatkan

perhatian

terhadap

murid

dapat

meningkat.

Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio guru terhadap murid per 1.000 murid SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif. Tetapi rasio paling tinggi selama periode 20112014 terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83,87. Hal ini berarti bahwa jumlah guru pada tahun 2014, setiap 1.000 murid SMA/SMK/MA sebesar 83-84 guru.Penyebab tingginya rasio pada tahun 2014 karena banyaknya jumlah guru SMA/SMK/MA pada tahun tersebut.


II - 43

TAHUN

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

Tabel 2.17

2015

RASIO GURU TK/RA JUMLAH GURU TK/RA

167

179

202

240

93

JUMLAH MURID TK/RA

5,279

5,960

6,971

9,750

4,101

RASIO

31.63

30.03

28.98

24.62

22.68

Rasio Guru Murid Kab. Soppeng Tahun 20112015

RASIO GURU SD/MI JUMLAH GURU SD/MI

2,052

2,352

2,013

2,058

1,989

JUMLAH MURID SD/MI

26,927

27,671

26,517

24,545

22,636

RASIO

76.21

85.00

75.91

83.85

87.87

JUMLAH GURU SMP/MTs

778

757

877

877

768

JUMLAH MURID SMP/MTs

11,973

12,110

12,436

12,171

11,578

RASIO

64.98

62.51

70.52

72.06

66.33

JUMLAH GURU SMA/SMK/MA

557

733

711

813

641

JUMLAH MURID SMA/SMK/MA

7,414

9,116

9,610

9,694

9,500

RASIO

75.13

80.41

73.99

83.87

67.47

RASIO GURU SEKOLAH SMP/MTs

RASIO GURU SEKOLAH SMA/SMK/MA


Sementara, rasio guru dan murid per kecamatan adalah: KECAMATAN URAIAN

Mario

Lalabat

Liliriaj

LiliRil

Donri-

Mario

riwawo

a

a

au

Donri

Riawa

Tabel 2.18 Ganra

Citta

Tingkat tk/ra sederajat 1 86 116.28

3 239 125.52

6 513 116.96

10 353 283.29

13

40

11 619

552 235.51

Rasio

177.71

116.13

dan sedrajat

964

Jumlah siswa TK/RA

414.94

dan sedrajat

775

9

Jumlah guru TK/RA

Rasio Guru Murid Per Kecamatan Tahun 2015

66 760 868.42

112 979 1144.02

199 6

283

701.69

198 0

228

868.42

306 9

333

916.44

189 2

349 8

482

258

731.99

Rasio

722.87

dan sedrajat

715.42

Jumlah siswa sd/ mi

2

dan sedrajat

503

Jumlah guru sd/ mi

360

Tingkat SD/MI sederajat

Tingkat smp/mts sederajat


II - 44

KECAMATAN URAIAN

Mario

Lalabat

Liliriaj

LiliRil

Donri-

Mario

riwawo

a

a

au

Donri

Riawa

Ganra

Citta

20

33

88

78

114

139

121

smp/mts dan

175

Jumlah guru sedrajat 264 757.58

773 426.91

1477 595.80

915 852.46

1697

1934

671.77

Rasio

718.72

493.68

sedrajat

2067

smp/mts dan

846.64

2451

Jumlah siswa

Tingkat sma/ma

0 0.00

88

2 129 155.04

47 742 633.42

49 835 586.83

826 496.37

41

100 1986

348

503.52

Rasio

3919

sma/ma dan sedrajat

887.98

Jumlah siswa

975

dan sedrajat

553.85

Jumlah guru sma/ma

54

sederajat


2.3.1.1.4

Pencapaian Indikator Pendidikan Selain beberapa indikator pendidikan diatas, terdapat juga beberapa indikator pendidikan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Angka Putus Sekolah SD/MI selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 sebesar 0,39 dan pada tahun 2015 sebesar 0,11. Dapat dilihat pada tabel dibawah: NO 1 2 3 4

URAIAN Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

0.39

0.23

0.15

0.18

0.11

1.64

1.41

0.56

0.58

0.73

94.92

100.00

100.00

99.90

98.54

100.00

99.68

100.00

99.76

96.79


Tabel 2.19 Capaian Indikator Pendidikan Tahun 20112015

II - 45

NO

URAIAN Angka Melanjutkan (AM) dari

5

SM/MI ke SMP/MTs (%) Angka Kelulusan (AL)

6

SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi

7

kualifikasi S1/D-IV

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

106.90

94.20

100.12

96.05

100.58

97.00

93.19

100.00

99.44

96.02

n.a

n.a

62.31

69.92

81.58

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015

2.3.1.2

Kesehatan

2.3.1.2.1 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Soppeng sebagai berikut: NO

URAIAN

1

JUMLAH POSYANDU

2

JUMLAH BALITA

3

RASIO

TAHUN 2011

2012

2013

Tabel 2.20 2014

313

316

318

319

14,825

14,579

14,349

14,108

21.11

21.68

22.16

22.61

2015 324

Rasio Posyandu Tahun 20112015

13,457 24.08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015

Berdasarkan tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2011 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,11 dan pada tahun 2015 naik menjadi 24,08. Hal ini diakibatkan karena jumlah posyandu yang bertambah dilain sisi jumlah balita yang berkurang.Besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar, sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, hal ini dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng. Hal ini guna


II - 46

mewujudkan lebih terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. 2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas per1.000 penduduk pada tahun 2011 adalah 0,25 dan konstan sampai pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah puskesmas tidak bertambah sementara jumlah penduduk bertambah.Berikut adalah Tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 s.d 2015. NO

URAIAN

1

JUMLAH PUSKESMAS

2

JUMLAH POLIKLINIK

3

JUMLAH PUSTU

4

JUMLAH PENDUDUK

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

17

17

17

17

17

-

-

-

-

-

44

44

44

44

44

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

0.24

0.24

0.24

5

RASIO 0.25 0.25 PUSKESMAS,PUSTU PER 1000 PENDUDUK Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015

Tabel 2.21 Rasio Puskesmas Tahun 20112015

2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk.Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Selama periode 20112014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk relatif sama karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah. NO

TAHUN

URAIAN 2011

1

JUMLAH RUMAH SAKIT

4

JUMLAH PENDUDUK

5

RASIO

2012

2013

2014

Tabel 2.22

2015

1

1

1

1

1

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

0.0041

0.0040

0.0040

0.0040

0.0040

Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2015



II - 47

2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Selama periode 2011-2015 rasio dokter terhadap jumlah penduduk cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2015 belum ideal berdasarkan SPM kesehatan. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga dokter dan di lain sisi jumlah penduduk yang terus bertambah.Ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. NO 1

URAIAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH DOKTER

62

60

59

59

74

- DOKTER UMUM

40

37

37

36

42

- DOKTER GIGI

15

16

16

15

19

- DOKTER SPESIALIS

7

7

6

8

13

4

JUMLAH PENDUDUK

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

5

RASIO

0.25

0.24

0.24

0.24

0.29

Tabel 2.23 Rasio Dokter Tahun 20112015


2.3.1.2.5 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.Rasio tenaga medis persatuan penduduk selama periode 2011-2015 cenderung menurun. Dimana pada tahun 2015 rasio tenaga medis sebesar 1,49 yang berarti bahwa tiap 1000 penduduk dilayani oleh 1 tenaga medis.. Tentunya ini sangat tidak optimal mengingat akses penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak optimal.


II - 48

NO 1

URAIAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH TENAGA MEDIS

395

380

369

378

376

- BIDAN

130

105

105

103

102

- PERAWAT

248

255

247

257

255

17

20

17

18

19

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

1.62

1.54

1.48

1.51

1.50

- PERAWAT GIGI 2

JUMLAH PENDUDUK

3

RASIO

Tabel 2.24 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.2.6 Realisasi Capaian Indiktor Kesehatan Lainnya Selain indikator diatas juga terdapat beberapa indikator kesehatan yang terlihat pada tabel dibawah ini: NO 1

URAIAN

TAHUN 2011

Cakupan Komplikasi Kebidanan

2012

2013

2014

2015

100

100

91.98

80.06

75.68

91.70

94.80

89.40

94.96

92.24

100

100.00

100.00

100.00

97.14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100

5.49

6.2

6.333

yang ditangani Cakupan Pertolongan persalinan

2

oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 20112015

kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan 3

Universal Child Immunization (UCI)

4

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan

5

penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan

6

rujukan pasien masyarakat miskin

7

Cakupan kunjungan bayi

85.41

103.29

104.14

103.84

92.86

8

Cakupan Puskesmas

212.5

212.5

212.5

212.5

212.50

9

Cakupan Puskesmas Pembantu

62.86

62.86

62.86

62.86

62.86

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.3

Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1 Persentase Penanganan Sampah Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah digalakkan Program LIMPUT.


II - 49

Selama periode 2011-2015 jumlah volume sampah di Kabupaten Soppeng terus meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 774 m3 sedangkan yang ditangani sebesar 180 m3 sehingga persentase sampah yang ditangani sebesar 23,26 persen. ini juga lebih rendah dibanding persentase sampah yang ditangani pada tahun 2011. NO 1

URAIAN

2011

ditangani (M3) 2

2013

2014

2015

110

120

135

159

180

600

620

700

720

774

18.33

19.35

19.29

22.08

23.26

Jumlah volume produksi sampah (M3)

3

2012

Jumlah sampah yang

Persentase

Tabel 2.26 Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 20112015

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2.3.1.3.2

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur. Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal, menunjukan

semakin

mampu

daerah

tersebut

menyediakan

pelayanan kesehatan. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

193,162

199,374

206,974

209,277

210,676

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

79.41

80.90

83.07

83.38

83.90

Jumlah penduduk yang 1

mendapatkan akses air minum

2 3

Jumlah penduduk Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 2.27 Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Tahun 20112015

Sumber :


II - 50

2.3.1.3.3

Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. NO 1 2 3 4

URAIAN

2011

2012

100

100

0

Status mutu Air (%) Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Mata Air (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAl (%) Penegakan Hukum Lingkungan (%)

2013

2014

2015

100

100

100

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabel 2.28 Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2015

2.3.1.4

Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya

jalur

transportasi

berupa

jaringan

jalan

yang

baik.Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Selama periode 2011-2015 panjang jalan yang menjadi kewenangan

pemerintah

daerah

Kabupaten

Soppeng

terus

mengalami penambahan panjang, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama lima tahun sebesar 6,31 kilometer. Sementara itu proporsi jalan baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dimana pada tahun 2011 proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 49,32 persen.


II - 51

NO

Panjang Jalan (Km)

URAIAN

1

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

MANTAP

388.858

431.246

469.100

468.801

451.167

-

Kondisi baik

290.782

320.846

352.930

324.182

315.591

-

Kondisi Sedang Rusak

98.076

110.400

116.170

144.619

135.576

KURANG MANTAP

494.445

472.666

434.812

443.980

463.664

-

Kondisi Rusak

176.990

140.540

104.985

124.235

121.899

-

Kondisi Rusak Berat

317.455

332.126

329.827

319.745

341.765

Jalan Secara Keseluruhan

883.303

903.912

903.912

912.781

914.831

0.440

0.477

0.519

0.514

0.493

Proporsi Panjang Jalan

4

Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.29 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.4.2

Rasio Jaringan Irigasi Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. selama periode 2011-2015 panjang irigasi di Kab.Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 irigasi di Kab. Soppeng sepanjang 261.630 meter mengalami peningkatan sebesar 41,56 persen dibanding tahun 2011 yang sepanjang 184.423 meter. Ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut perhatian pemerintah terhadap sector pendukung pertanian sangatlah besar. NO

URAIAN

1

Non Teknis

2

Teknis -

3

Jaringan Primer (meter) Jaringan Sekunder (meter) Jaringan Tersier (meter)

Luas Irigasi (Ha)

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

7,800

7,800

7,800

7,800

7,800

19,700

19,700

19,700

19,700

19,700

108,023

109,942

112,647

113,485

126,430

48,900

50,260

51,500

53,850

107,700

9,666

9,666

9,666

9,708

9,708


Tabel 2.30 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015

II - 52

Tahun

NO

URAIAN

4

Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) Luas Sawah Non Irigasi (Ha) Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)

5 6 7

Rasio Jaringan Irigasi

2011

2012

2013

2014

2015

5,944.59

5,992.92

6,089.58

6,349

6,662

800

760

750

740

740

26,886

27,567

27,738

28,156

28,278

6.86

6.81

6.91

6.92

9.25

Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pada tahun 2011-2015 terdapat empat agama yang memiliki pemeluk di Kab. Soppeng yaitu agama islam, agama kristen, agama hindu dan agama budha. Dalam hal ketersediaan tempat ibadah untuk pemeluk agama islam, rasio rumah ibadah terhadap pemeluk agama selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 8,30 dan pada tahun 2014 sebesar 12,86, ini berarti bahwa pada tahun 2014 jumlah mesjid yang tersedia untuk 1.000 pemeluk agama islam sebanyak 12-13 mesjid. Rasio ini terus bertambah karena walaupun tiap tahun jumlah pemeluk agama islam bertambah ini juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah rumah ibadah. Sementara itu untuk pemeluk agama kristen rasio tempat ibadah terhadap pemeluknya juga mengalami peningkatan, tetapi hal ini terjadi diakibatkan oleh jumlah pemeluk yang tiap tahun berkurang sementara jumlah gereja tidak berkurang. Untuk pemeluk agama budha dan hindu, walaupun terdapat pengikut agama ini tetapi tidak tersedia rumah ibadah untuk pemeluk agama ini. Tabel 2.31 Rasio

Jml Pemeluk 10

Jml Pemeluk

Jml (Unit) -

14

Rasio 8.30

Jml (Unit)

Jml Pemeluk 964

-

Jml (Unit) 8

Rasio

Rasio

2011

1.44

1

Wihara (Budha)

Pura (Hindu)

Jml Pemeluk

Tahun

Gereja

260958

NO

Jml (Unit)

Mesjid

377

2.3.1.4.3

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011-2015


II - 53

Rasio

Jml Pemeluk 9 10 9

-

-

-

Jml (Unit)

Rasio

Jml Pemeluk 8 21

21

Jml (Unit) -

Rasio

8

1.67

225465

377

9.90

2.06

2015

10.62

8

201858

5

12.86

1.52

2014

Jml Pemeluk

248258

4

707

2013

753

3

Wihara (Budha)

Pura (Hindu)

622

2012

7

2

Rasio

Tahun

Jml Pemeluk

NO

377

Jml (Unit)

Gereja

416

Jml (Unit)

Mesjid

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.3.1.4.4

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjuk pada jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Selama 5 tahun terakhir rasio TPS terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai rasio ini sebesar 3,03 yang lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang sebesar 2,20. Hal ini jugadisebabkan karena jumlah TPS tiap tahun bertambah sehingga daya tampung TPS juga bertambah. NO

1 2 3 4

URAIAN

Jumlah TPS Jumlah Daya Tampung TPS (M3) Jumlah Penduduk Rasio TPS Terhadap Jumlah Penduduk

2011

2012

2013

2014

2015

1,108

1,838

1,833

1,887

2,151

534.50

691.50

707.80

711.80

759.80

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

2.20

2.81

2.84

2.84

3.03

Tabel 2.32 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015


II - 54

2.3.1.4.5

Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1.02%

1.02%

0.22%

0.22%

0.22%

1.56%

1.50%

1.54%

1.52%

1.52%

1

1

1

3

7

45.05%

44.12%

44.12%

44.27%

45.07%

Persentase panjang jalan 1

yang memiliki trotoar dan drainase Persentase sempadan jalan

2

yang dipakai bangunan liar

Tabel 2.33 Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung 3

dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Persentase drainase dalam

4

kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat


2.3.1.5

Perumahan

2.3.1.5.1 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah

tinggal

berakses

sanitasi

sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), Pembuangan sampah. Selama periode 2011-2015 persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi penurunan pada tahun 2012 tetapi untuk rumah tinggal berakses sanitasi tetap meningkat, hal ini terjadi karena jumlah rumah tinggal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Sementara itu pada tahun 2015 persentase jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebesar 94,71%, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang berujung pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat. NO 1 2

URAIAN Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal

2011

2012

2013

2014

2015

48,952

50,828

52,864

53,612

55,889

56,486

59,009

59,009

58,429

59,009


Tabel 2.34 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 20112015

II - 55

NO

URAIAN

3

2011

Persentase

2012

86.66

2013

86.14

89.59

2014 91.76

2015 94.71

Sumber :

2.3.1.5.2 Rasio Rumah layak Huni Selama periode 2011 s/d 2015 rasio rumah layak huni di Kab. Soppeng berfluktuasi, diman nilai rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,1945 dan terendah pada tahun 2015 yang sebesar 0,1822. NO 1

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Rumah Layak

46,653

47,932

47,932

45,732

45,744

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

huni

2

Jumlah penduduk

3

Rasio

0.1918

0.1945

0.1924

0.1822

Tabel 2.35 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 20112015

0.1822


2.3.1.5.3 Rasio Permukiman layak Huni Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Selama periode 2011 s/d 2015 rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi, dimana rasio tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 0,0905 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai 0,0863. Nilai ini mencerminkan kemampuan daerah menyediakan kualitas pemukimam yang layak

2015 2,744,640 31,781,483.99

2014 2,743,920 31,781,483.99

2013

2012

2,875,920

Luas Wilayah Pemukiman

31,781,483.99

2

2,875,920

Luas pemukiman Layak huni

31,781,483.99

1

2,779,180

URAIAN

31,781,483.99

NO

2011

huni.


Tabel 2.36 Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 20112015

II - 56

2015

2014 0.0863

0.0864

2013 0.0905

Rasio

0.0874

3

2012

URAIAN

0.0905

2011

NO


2.3.1.6

Penataan Ruang

2.3.1.6.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB ndikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. NO

URAIAN

1

Luas ruang terbuka hijau

2

Luas wilayah ber HPL/ HGB

3

Luas wilayah

4

Rasio ruang terbuka hijau

2012

2013

2014

2015

5

5

5

5

12.25

12.24

12.14

13.04

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

0.41

0.41

0.41

0.38


Tabel 2.37 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 20112015

2.3.1.6.2 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Selama lima tahun terakhir jumlah bangunan berIMB di Kab. Soppeng terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah bangunan ber IMB di Kab. Soppeng sebesar 6.505 bangunan meningkat sebesar 12,31 persen dibandung tahun 2011 yang sebesar 5.338 bangunan. Dilihat dari rasio bangunan yang berIMB terhadap bangunan nilainya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan penduduk terhadap pemanfaatan ruang dalam mengurus IMB masih sangat kecil. NO 1 2

URAIAN Jumlah bangunan ber IMB Jumlah bangunan

2011

2012

2013

2014

2015

5,338

5,606

5,819

5,995

6,505

56,486

59,009

59,009

58,429

59,009


Tabel 2.38 Rasio Bangunan Ber IMB Tahun 2011-2015

II - 57

NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Rasio Bangunan ber 0.095 0.095 IMB Sumber : Dinas PU Kab. Soppeng, Tahun 2015

0.099

0.103

0.110

3

2.3.1.7

Perhubungan

2.3.1.7.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selama lima tahun terakhir jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan sepanjang tahun 2015, jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng sebesar 214.200 penumpang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kab. Soppeng frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang cukup tinggi. No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah penumpang

151,200

176,400

176,400

214,200

214,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

151,200

176,400

176,400

214,200

214,200

Bis 2

Jumlah penumpang

Tabel 2.39 Jumlah Arus Penumpang Tahun 20112015

Kereta api 3

Jumlah penumpang Kapal laut

4

Jumlah penumpang Pesawat udara

5

Total Jumlah Penumpang

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.7.2 Rasio Ijin Trayek Selama lima tahun terakhir ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng berfluktuasi jumlahnya. Tetapi pada tahun 2015 jumlah ijin trayek sebanyak 740 ijin, ini cukup tinggi dibanding pada tahun 2014 yang sebesar 612. Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa akses penduduk terhadap layanan transportasi umum belumlah besar. NO 1 2

URAIAN Izin trayek Perkotaan Izin trayek Perdesaan

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

720

675

653

612

740


Tabel 2.40 Rasio Ijin Trayek Tahun 20112015

II - 58

NO

URAIAN

3

Jumlah Izin Trayek

4

Jumlah penduduk

5

Rasio Ijin Trayek

2011

2012

2013

2014

2015

720

675

653

612

740

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

0.003

0.003

0.003

0.002

0.003

Sumber : Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.7.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah uji kir di Kab. Soppeng selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 jumlah uji KIR sebanyak

1.066.hal

ini

mengindikasikan

bahwa

kemampuan

pemerintah daerah Kab. Soppeng dalam menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang digunakan untuk layanan umum

Jumlah Uji KIR Tahun 20112015

100

100

100

%

Tabel 2.41

100

Mlh KIR 400 628 1066

38

Jml 400 38 628 1066

% 100 100 100

100

Mlh KIR 570 1008

38

400

Jml 400 570 1008

38

100 100 100

40

100

561 981

%

Mlh KIR

100 100

561

550 1008

2015

981

550 1008

380

Jml 380

100 100

40

100

100

%

Mlh KIR 421

Jml 421

100

%

Mlh KIR 520 1010

Jumlah

520

4

1010

Barang

37

Mobil

2014

37

3

40

Mobil Bus

2013

100

Penumpang

2

2012

450

Mobil

2011

40

1

Uraian

450

NO

Jml

cukup tinggi.


2.3.1.8

Pertanahan

2.3.1.8.1 Luas Lahan Bersertifikat Selama lima tahun terakhir Indikator pertanahan ini dapat memberi informasi mengenai tingkat tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah NO 1 2 3 4 5

Uraian Luas wilayah daratan Luas tanah bersertifikat HGB Luas tanah bersertifikat HGU Luas tanah bersertifikat HM Luas tanah bersertifikat HPL

2011

2012

2013

2014

2015

135,044

135,044

135,044

135,044

135,044

0

8,610

1,373

1,480

10,382

0

0

0

0

0

3,504,680

8,890,000

1,557,125

6,025,946

4,274,923

0

0

0

0

0


Tabel 2.42 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 20112015

II - 59

NO

Uraian

2011

2012

Total luas tanah 3,504,680 8,898,610 bersertifikat Prosentase HGB 7 0 0.000638 dibanding luas daratan Prosentase HGU 8 0 0 dibanding luas daratan Prosentase HM 9 0.26 0.66 dibanding luas daratan Prosentase HGPL 10 0 0 dibanding luas daratan Prosentase total luas 11 0.25952 0.65894 lahan bersertifikat Sumber : Badan Pertanahan Kab. Soppeng, 2015 6

2.3.1.9

Kependudukan dan Catatn Sipil

2.3.1.9.1

Laju Pertumbuhan Penduduk

2013

2014

2015

1,558,498

6,027,496

4,285,305

0.000102

0.000110

0.000769

0

0

0

0.12

0.45

0.32

0

0

0

0.11541

0.44634

0.31656

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kab. Soppeng hanya sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan

penduduk

menguntungkan

yang

pemerintah

cukup

Kab.

rendah

Soppeng,

ini

sangat

karena

apabila

pertumbuhan penduduk tidak terkendali makaimplikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh dang angka kriminalitas yang tinggi. TAHUN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

RASIO JENIS KELAMIN

LAJU PERTUMBUHAN

2011

117,644

125,610

243,254

93.66

1.33

2012

119,253

127,196

246,449

93.76

1.30

2013

120,679

128,472

249,151

93.93

1.08

2014

121,500

129,496

250,996

93.83

0.74

2015

121,617

129,485

251,102

93.92

0.04

Tabel 2.43 Perkembangan Penduduk Tahun 20112015


Adapun laju pertumbuhan penduduk Tahun 2011-2015 seperti pada tabel berikut: NO

Fertilitas/moralitas

2011

2012

2013

2014

2015

1

Angka kelahiran kasar (CBR)

14.42

13.05

10.90

7.21

7.17

2

Angka kematian kasar (CDR)

6.16

5.35

3.65

3.15

4.65

3

Angka kematian bayi (IMR)

4.5

2.1

10

13

13.6



Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 20112015

II - 60

2.3.1.9.2

Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Penduduk Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut. Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

2013 Lakilaki

2014

Perempuan

Lakilaki

2015

Perempuan

Lakilaki

Tabel 2.45

Perempuan

8308

7714

7664

7059

7466

6875

9772

9109

9371

8865

9392

8910

11773

11127

11596

10810

11448

10719

11202

10709

11534

10980

11834

11173

8780

8844

9030

9101

9162

9205

8360

8255

8164

8117

8152

8031

8882

9169

8751

8948

8717

8908

8750

9375

8666

9345

8815

9376

9773

10380

9513

10153

9555

10249

7935

8905

8573

9407

8754

9538

6521

8141

6696

8290

6710

8243

5589

7069

5783

7429

5812

7456

4870

5882

5170

6161

5008

6060

3850

5044

4131

5489

4081

5440

2936

3818

3034

3884

2976

3883

3378

4931

3824

5458

3735

5419

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2013-2015

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.9.3

Pengelompokkan penduduk penduduk/geografis

berdasarkan

persebaran

Pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Soppeng paling banyak mendiami wilayah Kecamatan Marioriwawo sebanyak 53.072 jiwa, hal ini wajar mengingat di Kecamatan Marioriwawolah terdapat paling banyak desa dan kelurahan. Sementara itu kecamatan Citta merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 8.610 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk paling tinggi berada di


II - 61

Kecamatan liliriaja dengan kepadatan 309 jiwa/km², wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan 94 jiwa/km². NO

Kecamatan

1

Tabel 2.46

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah (km²)

MARIORIWAWO

53,072

300

177

2

LILIRIAJA

29,694

96

309

3

LILIRILAU

41,734

187

223

4

LALABATA

50,220

278

181

5

MARIORIAWA

30,106

320

94

6

DONRI DONRI

25,398

222

114

7

GANRA

12,268

57

215

8

CITTA

8,610

40

215

251,102

1,500

167

JUMLAH

Kepadatan

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2015


2.3.1.9.4

Pengelompokkan Penduduk dokumen Kependudukan

Berdasarkan

Kepemilikan

Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki KTP elektronik di Kab. Soppeng sebesar 86,40 persen yang berarti bahwa masih ada penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum memiliki KTP sebesar 13,60 persen. NO

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Kecamatan

KTP

KK

Akte Lahir

Tabel 2.47 Akte Nikah

Sdh

blm

Sdh

blm

Sdh

blm

Sdh

blm

32,410

6,681

1,423

4,341

8,671

44,397

2,056

22,920

Kecamatan 19,138 2,995 6,311 2,069 5,889 23,805 1,346 Liliriaja 3 Kecamatan 27,723 4,494 8,546 3,796 6,591 35,142 843 Lilirilau 4 Kecamatan 31,896 4,712 9,994 4,091 9,764 40,455 2,638 Lalabata 5 Kecamatan 20,126 2,201 6,408 2,723 5,097 25,009 896 Marioriawa 6 Kecamatan 16,724 2,085 5,229 2,303 4,400 20,996 598 Donri-donri 7 Kecamatan 8,330 1,147 2,797 975 2,570 9,698 686 Ganra 8 Kecamatan 5,489 1,147 1,834 636 1,757 6,853 514 Citta Jumlah se161,836 25,462 42,542 20,934 44,739 206,355 9,577 kabupaten Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

12,402

1 2

Kecamatan Marioriwawo

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Tahun 2015

19,238 20,250 13,464 11,221 5,063 3,256 107,814


II - 62

2.3.1.10

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

2.3.1.10.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Selama periode 2011-2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,05%, ini lebih rendah dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 14,5%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya penerimaan pegawai di lingkup lembaga pemerintah, di lain sisi jumlah pekerja perempuan terus bertambah tiap tahunnya. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan

1

3

3

4

4

31

33

32

38

36

215

225

232

299

272

3826 26391

3655 37691

3741 29804

3741 29804

3934 35586

14.5

9.697

12.55

12.55

11.05

2 3 4 5 6

Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

Tabel 2.48 Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 20112015

2.3.1.10.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Selama periode 2011-2015 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta berfluktuatif, dimana pada tahun 2012 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 34.036 orang. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 jumlahnya sama yakni sebanyak 26.063 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta lebih banyak daripada yang berkerja di lembaga pemerintahan. NO 1 2 3

URAIAN Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta Jumlah pekerja perempuan

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.49

22,565

34,036

26,063

26,063

31,652

26,391

37,691

29,804

29,804

35,586

85.50

90.30

87.45

87.45

88.95

Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 20112015


II - 63

2.3.1.10.3 Rasio KDRT Selama periode 2011-2015 jumlah KDRT di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 terdapat 21 kasus KDRT dan pada tahun 2011 terdapat 12 kasus KDRT. NO

URAIAN

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

3

Rasio KDRT

2011

2012

2013

2014

2015

12

16

15

8

21

56,562

56,588

56,724

56,779

56,779

0.02

0.03

0.03

0.01

0.037

Tabel 2.50 Rasio KDRT Tahun 20112015

Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

2.3.1.11

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3.1.11.1 Jumlah Penduduk Peserta KB Selama periode 5 tahun terakhir, jumlah penduduk peserta KB mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Peserta KB paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 31.055 PUS dan peserta KB paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 29.440 PUS. Hal ini diakibatkan karena pasangan usia subur (PUS) yang menurun tiap tahunnya begitu juga dengan peserta KB. NO

Jumlah Penduduk Peserta KB

Tahun

Tabel 2.51

PUS

Peserta KB

Tidak KB

1

2011

40,343

30,180

10,163

2

2012

40,343

31,055

9,288

3

2013

39,782

28,733

11,049

4

2014

39,860

29,440

10,420

5

2015

38,263

28,720

9,543

Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 20112015


2.3.1.11.2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2015 jumlah keluarga pra sejahtera di Kab. Soppeng sebesar 649 sedangkan keluarga sejahtera I sebasar 9.169. hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011 diamana jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 1.176 dan keluarga sejahtera I sebesar 10.285.


II - 64

NO

JUMLAH KELUARGA

Tahun

PRA S

KS I

JUMLAH

1

2011

1,176

10,285

11,461

2

2012

529

9,997

10,526

3

2013

638

10,051

10,689

4

2014

649

9,169

9,818

5

2015

649

9,169

9,818

Tabel 2.52 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 20112015


2.3.1.12

Sosial Beberapa realisasi capaian indikator sosial di Kab. Soppeng selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. NO 1

URAIAN

2011

Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti

2012

6

2013

2014

2015

6

6

6

6

Cacat, panti jompo dan panti rehabilitasi 2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)

5.1

5.17

6.09

6.28

8.45

3

Penanganan penyandang masalah

0.8

0.8

3.39

2.56

2.56

kesejahteraan sosial (%)

Tabel 2.53 Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 20112015

Sumber :Dinas Sosial Kab. Soppeng, Tahun 2015

2.3.1.13

Ketenagakerjaan

2.3.1.13.1 Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam

Tabel 2.54 Angkatan Kerja Tahun 20112014

kelompok angkatan kerja. 2011

2013

2014

LK

PR

JML

LK

PR

JML

LK

PR

JML

LK

PR

JML

62,644

37,691

100,335

62,890

35,063

97,953

58,463

29,804

88,267

59,944

35,586

95,530

URAIAN

NO 1.

2012

Angkatan Kerja

a

Bekerja


II - 65

2011

2014 JML 2,381 97,911

PR 829 36,415

LK 1,552 61,496

JML 6,194 94,461

PR 2,767 32,571

LK 3,427 61,890

JML 6,423 104,376

PR 4,355 39,418

LK 2,068 64,958

JML 5,461 105,796

PR 2,018 39,709

12,841 44,957 14,310 72,108 57.59 2.43

170,019

6,839 44,300 4,808 55,947 39.43 2.28

92,362

6,002 657 9,502 16,161 79.19 2.52

77,657

10,867 44,882 14,867 70,616 57.22 6.56

165,077

6,356 44,696 6,360 57,412 36.20 8.50

89,983

4,511 186 8,507 13,204 82.42 5.54

75,094

2,332 42,966 18,531 63,829 62.05 6.15

168,205

1,116 42,364 8,650 52,130 91,548

1,216 602 9,881 11,699 76,657

7,240 42,078 12,293 61,611 167,407

4,419 41,708 5,455 51,582

43.06

(TPT)

11.05

Tingkat Pengangguran Terbuka

84.74

Kerja (TPAK)

3.18

Tingkat Partisipasi Angkatan

63.20

(ii)

5.16

Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) +

43.50

Kerja

5.08

Jumlah Penduduk Bukan Angkatan

91,291

370 6,838

Lainnya

10,029

Mengurus RT

76,116

b

86.82

Sekolah

5.21

a

2,821

Bukan Angkatan Kerja

c

4.

66,087

3,443

LK

NO

Pengangguran

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

3.

2013

URAIAN

b

2.

2012


2.3.1.14

Koperasi Usaha Kecil dan menegah

2.3.1.14.1 Persentase Koperasi Aktif Selama periode 2011-2015, jumlah koperasi di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. Tetapi dilain sisi jumlah koperasi yang aktif terus menurun, bahkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang aktif hanya sebanyak 177 koperasi dari jumlah koperasi yang sebanyak 199. Sehingga persentase koperasi yang aktif


II - 66

pada tahun 2015 hanya sebesar 88,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penduduk terhadap kegiatan ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan mengaktifkan kembali koperasi yang ada melalui pengawasan dan pembinaan. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah koperasi aktif

185

186

190

191

177

2

Jumlah koperasi

192

193

197

197

199

3

Persentase koperasi aktif

96.35

96.37

96.45

96.95

88.94

Tabel 2.55 Koperasi Aktif Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan pPerdagangan Kab. Soppeng, Tahun 2015

2.3.1.14.2 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah UKM di Kab. Soppeng sebanyak 1.341. sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM sebanyak 6. NO

URAIAN

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.56

1,016

1,338

1,341

1,341

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 20122015

1

Jumlah seluruh UKM

2

Jumlah BPR/LKM

0

0

0

0

3

Jumlah UKM non BPR/LKM

7

6

6

6

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.15

Penanaman Modal

2.3.1.15.1 Jumlah Investor Berskala Nasional Jumlah investor berskala nasional adalah jumlah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usahayang di lakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penaman modal dalam negeri. Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah investor di Kab. Soppeng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 1


II - 67

investor sedangkan pada tahun 2015 jumlah investor sebanyak 69. Investor yang menanam modal di Kab. Soppeng selama periode tersebut berasal dari dalam negeri. Tahun

URAIAN

PMDN

PMA

Total

Tabel 2.57

2011

Jumlah Investor

-

-

-

2012

Jumlah Investor

1

-

1

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 20112015

2013

Jumlah Investor

47

-

47

2014

Jumlah Investor

39

-

39

2015

Jumlah Investor

69

-

69

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.15.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah menjamin kelangsungan iklim investasi melalui perangkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Persetujuan Tahun

Realisasi Jumlah

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

2012

1

963,300,000

1

963,300,000

2013

47

65,384,931,838

47

65,384,931,838

2014

39

66,376,553,554

39

66,376,553,556

2015

69

385,178,328,656

69

385,678,328,656

Proyek

Nilai Investasi

Tabel 2.58 Jumlah Investasi Tahun 20122015

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.15.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Selama periode 5 tahun terakhir, rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan trend yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan dimana daya serap tenaga kerja sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 perusahaan dapat menyerap 3 s/d 4 tenaga kerja.


II - 68

NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.59

315

400

535

540

721

Rasio Daya Serap Tahun 20112015

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada

1

perusahaan PMA/PMDN

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

133

180

189

196

200

3

Rasio daya serap tenaga kerja

2.37

2.22

2.83

2.76

3.61

Sumber : Dinas Transduknaker, 2015

2.3.1.16

Kebudayaan

2.3.1.16.1 Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun selama periode 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sebanyak 10 kali dan pada tahun 2011 sebanyak 5 kali. NO

URAIAN Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni

1

dan Budaya Sarana Penyelenggaraan Seni dan

2

Budaya Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya

3

Yang Dilestarikan

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.60

5 kali

14 kali

14 kali

8 kali

10 kali

5 buah

7 buah

7 buah

8 buah

5 buah

Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 20112015

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Soppeng, Tahun 2015

2.3.1.17

Pemuda dan Olahraga

2.3.1.17.1 Jumlah Organisasi Pemuda Banyaknya

jumlah

organisasi

pemuda

menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi pemuda di Kab. Soppeng sebanyak 23 organisasi. NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

22

23

23

23

23

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra

-

-

-

-

-

1

Lalabata

2


Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011-2015

II - 69

NO

Kecamatan Se-Kabupaten

2011

2012

2013

2014

2015

22

23

23

23

23

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015

2.3.1.17.2

Jumlah Organisasi Olahraga Banyaknya

jumlah

organisasi

olahraga

menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi olahraga di Kab. Soppeng sebanyak 20. NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

20

20

20

20

20

1

Lalabata

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra Se-Kabupaten

Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011-2015

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20


2.3.1.17.3

Jumlah kegiatan Kepemudaan Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan

tingginya

antusiasme

pemuda

untuk

berperan

serta

dalam

pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Lalabata

1

1

2

2

2

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-


Tabel 2.63 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 20112015

II - 70

NO 8

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten

1

1

2

2

2


2.3.1.17.4

Jumlah Kegiatan Olahraga Banyaknya

jumlah

kegiatan

olahraga

menggambarkan

tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah. NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.64 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011-2015

1

Lalabata

2

2

5

3

3

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten

2

2

5

3

3


2.3.1.18

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Selama lima tahun terakhir rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 rasio ini sebesar 3,17 tetapi pada tahun 2015 yang sebesar 2,39. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 tiap 10.000 penduduk terdapat 2 pol PP. Rasio ini masih rendah dibanding dengan standar yang ditetapkan oleh mendagri. Penurunan nilai rasio ini juga terjadi diakibatkan oleh berkurangnya jumlah POL PP. Berikut adalah rasio jumlah polisi pamong praja:


II - 71

NO 1

URAIAN

2011

Jumlah polisi pamong praja

3

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

2014

2015

247

242

208

228

77

77

72

62

60

179

170

170

146

168

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

3.17

3.12

2.89

2.47

2.39

-Non PNS Jumlah penduduk

2013

256

- PNS

2

2012

Tabel 2.65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015

Sumber : Kantor Polisi Pamong Paraja

Sementara, Rasio jumlah siskamling adalah:

Rasio 1.54

4.50

2.25

3.88

9.00

8.40

Rasio Jumlah Siskamling Tahun 2011-2015

6.89 5.56

7.50

Jml Desa 10 12 8 4 10 13 9 70

4

Jml siskamling

Jmlh Desa

Rasio

84 108 31 9 45 20 62 389

30

8.40

10 12

9.00 3.88

8 4

2.25 4.50

10 13

1.54 7.50

4 9

Tabel 2.66

6.89

70

2015

5.56

Rasio

Jml siskamling 84 108 31 9 45 20 62 389

30

Jml Desa 10

8.00 8.50

12 8

3.38 2.50

4 10

4.00 1.69

13 4

7.75

9

6.44

70

58

2014

5.29

Rasio

Jml siskamling 80 102 27 10 40 22

Jml Desa

370

31

8.00

10 12

8.50 3.38

8 4

2.50 4.00

10 13

1.69 7.75

9

6.44

70

4

2013

5.29

Jml siskamling 40

10

27

102

80

Rasio

Jml Desa 9 70

22

98 24 12 37 21 24 50 341

31

Jumlah se-Kabupaten

58

9

370

Kecamatan Donri-donri

7.50

8

8.17

Kecamatan Citta

3.00

7

3.00

Kecamatan Marioriwawo

3.70

6

1.62

Kecamatan Marioriawa

6.00

5

5.56

Kecamatan Ganra

2012

4.87

4

10

Kecamatan Liliriaja

12

3

8

Kecamatan Lilirilau

4

2

10

Kecamatan Lalabata

75

1

13

Kecamatan

4

NO

Jml siskamling

2011

Sumber :

Rasio jumlah linmas tahun 2011-2015 seperti berikut: NO

URAIAN

1

Jumlah Linmas

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk

2011

2012

2013

2014

2015

433

433

433

433

433

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

17.80

17.57

17.38

17.25

17.24

Tabel 2.67 Rasio Jumlah Linmas Tahun 2011-2015

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Polituk dan Perlindungan Masyarakat


II - 72

2.3.1.19

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.1.19.1 Kelompok Binaan LPM Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan

aspirasi

dan

kebutuhan

masyarakat

di

bidang

pembangunan. 2014 NO

Kecamatan

Jumlah LPM

2015

Jumlah Kelompok Binaan

Rata-rata Jumlah binaan LPM

Jumlah LPM

Jumlah Kelompok Binaan

Ratarata Jumlah LPM

1

Marioriwawo

304

3

0.01

304

13

0.04

2

Liliriaja

205

2

0.01

205

8

0.04

3

Lilirilau

333

2

0.01

333

12

0.04

4

Lalabata

260

2

0.01

260

10

0.04

5

Marioriawa

226

2

0.01

226

10

0.04

6

Donri-donri

239

2

0.01

239

9

0.04

7

Ganra

76

2

0.03

76

4

0.05

8

Citta

89

2

0.02

89

4

0.04

9

Jumlah seKabupaten

1732

17

0.01

1732

70

0.04

Tabel 2.68 Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.19.2 Kelompok Binaan PKK 2014 NO

Kecamatan

Jumla h PKK

1

Marioriwawo

2 3

2015 Rata-

Jumlah Kelompo k Binaan

rata

Jumla

Jumlah

h PKK

PKK

13

2

0.15

Liliriaja

8

2

Lilirilau

12

2

4

Lalabata

10

5

Marioriawa

10

6

Donri-donri

7 8 9

Jumlah se-Kabupaten

Rata-

Jumlah Kelompo k Binaan

rata Jumlah


PKK

13

2

0.15

0.25

8

2

0.25

0.17

12

2

0.17

2

0.2

10

2

0.2

2

0.2

10

2

0.2

9

2

0.22

9

2

0.22

Ganra

4

1

0.25

4

1

0.25

Citta

4

1

0.25

4

1

0.25

70

14

0.2

70

14

0.2

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015


II - 73

2.3.1.19.3 Jumlah LSM yang Aktif Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah LSM terdaftar

36

30

21

39

41

2

Jumlah LSM tidak aktif

0

0

0

0

0

3

Jumlah LSM aktif (1-2)

36

30

21

39

41


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.20

Komunikasi dan Informasi Selama lima tahun terakhir jumlah jaringan telepon genggam di Kab. Soppeng sebanyak 5 jaringan sedangkan jaringan telepon stationer sebanyak 1 jaringan. NO 1

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

5

5

5

stationer

1

1

1

1

1

Total jaringan

6

6

6

6

6

Jumlah jaringan telepon genggam

2 3

Jumlah jaringan telepon

Tabel 2.71 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 20112015

komunikasi (1+2) Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng, 2015

2.3.1.21

Perpustakaan Indikator ini mengukur jumlah perpustakaan yang merupakan sebuah sarana bagi penduduk untuk mengakses informasi, baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk digital. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di Kabupaten Soppeng tidak bertambah hanya sebesar 1 unit diluar perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan. Sementara itu pengunjung pada perpustakaan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat 3.693 pengunjung meningkat sebesar 42,53 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 2591.


II - 74

NO

URAIAN

1

Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah Perpustakaan milik non Pemda

2 3 4 5

Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda Total Perpustakaan (1+3)

6

Total Perpustakaan (2+4)

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

3544

2874

2663

2591

3693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

3544

2874

2663

2591

3693

Tabel 2.72 Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 20112015

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Soppeng, 2015

2.3.2 2.3.2.1

Fokus Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan penghasil beras utama di Sulawesi Selatan, pada tahun 2012 jumlah produksi padi sebanyak 267.188 ton dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebanyak 275.164 ton sedangkan untuk tahun 2015 produksinya sebesar 227.708 ton, untuk data perkembangan produksi padi Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Luas Tanam (Ha)

44,898

42 209

50,139

49,468

47,083

Luas Panen (Ha)

45,234

45,786

48,567.000

50,859

38,869

Produksi (ton)

281,692

267,188

275,164

299,367

227,708

6.23

5.84

5.67

5.89

5.86

Produktivitas (Ton/Ha)

Tabel 2.73 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2.3.2.2

Kehutanan dan Perkebunan Perkebunan di kabupaten soppeng merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten soppeng sesudah produk tanaman pangan . Salah satu potensi perkebunan yang berhasil dikembangkan di kabupaten soppeng dan dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah kakao. Uraian Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton)

2011 15,542.23 9,632.40

2012

2013

2014

2015

17,857.14

17,898.39

18,875.00

18,833.72

13,563.92

10,775.29

11,577.00

12,345.39

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015


Tabel 2.74 Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun 20112015

II - 75

Selain Kakao, tanaman perkebunan lain yaitu tembakau yang pernah menjadi primadona petani pada beberapa tahun silam. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

10

300

146,05

146,05

146,05

24,59

13,56

45,37

45.38

45.37

Luas Lahan (Ha) Produksi (ton)

Tabel 2.75 Luas Lahan dan Produksi Tembakau Tahun 20112015

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015

Kabupaten soppeng memiliki wilayah hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Untuk hutan produksi memiliki hutan Rimba campuran didalamnya terdapat Kayu non HPH dan kayu hitam, kemudian hutan jati yang didalamnya terdapat kayu non HPH dan kayu hutan. Potensi hasil hutan bukan kayu di kabupaten soppeng sangat melimpah ruah seperti rotan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum dikelolah secara maksimal. Dapat dilihat Luas Luas Kawasan Hutan dalam tabel berikut ini : Nama Kawasan

Tabel 2.76

Luas Lahan (Ha)

Hutan Lindung

33.359

Hutan Produksi

11.465

Hutan Wisata

Luas Luas Kawasan Hutan Tahun 2015

1.381

Luas Lahan Keseluruhan

46.205

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

Kabupaten pengembangan

Soppeng sutra

juga

yang

memiliki

sempat

potensi

menjadi

dalam

primadona

hal di

Kab.Soppeng. Uraian Sutra (Ha) Produksi Kokon (Kg) Produksi Benang (Kg)

2011

2012

2013

2014

84.46

96

96

114

13,668.72

4,697.00

15,173.00

10,950.00

1,705.06

671.00

2,162.00

1,564.00

Tabel 2.77 Produksi Kokon Tahun 20112014

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

2.3.2.3

Pariwisata Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang handal di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan


II - 76

wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik manca negara maupun nusantara yang diminati oleh masyarakat dan ramai dikunjungi pada hari libur dan hari raya. Dapat digambarkan bahwa jumlah pengunjung pada kawasan pariwisata di kabupaten soppeng pada priode tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : pada tahun 2011 sebanyak 306.831 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.650.097.000, dan pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebesar 262.941 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.920.843.000, demikian juga pada tahun 2013 jumlah pengunjung melonjak menjadi 307.995 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.542.226.000, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 202.179 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.473.280.000. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pengunjung

hanya

185.180

orang

,

begitupun

penerimaan

Rp.1.306.192.000 saja. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya pengelola yang dimiliki masih terbatas dan belum optimal begtu pula sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai serta tak kalah pentingnya pembangunan dan pengembangan objek wisata didaerah lain semakin banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Uraian Jumlah Pengunjung (orang) Jumlah Penerimaan PAD (Rp) Target PAD (Rp)

2011

2012

2013

2014

2015

306,831

262,941

307,995

202,179

185,180

1.650.097.000

1.920.843.000

1.542.226.000

1.473.280.000

1.306.192.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.625.000.000

1.625.000.000

Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kab. Soppeng Tahun 20112015

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan

2.3.2.4

Perikanan dan Peternakan Pemeliharaan ternak di Kabupaten Soppeng masih dalam skala rumah tangga, usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan untuk menambah pendapatan.Terdapat 3 (tiga) kelompok


II - 77

jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng, pertama adalah ternak besar yakni sapi, kerbau dan kuda, kedua adalah ternak kecil yakni kambing serta ketiga adalah jenis unggas berupa ayam dan itik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Kelompok Jenis Ternak Sapi Kerbau Kuda Kambing

2011

2012

2013

2014

2015

23.423

28.258

30.745

30.25

41.327

115

63

102

96

105

4.645

5.261

5.424

6.236

6.860

10.585

11.837

12.264

13.486

21.829

Tabel 2.79 Populasi Ternak Besar Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan

Untuk polulasi unggas tahun 2011 hingga 2015 seperti pada tabel berikut: Tahun/Ekor

Kelompok Jenis Ternak Ayam petelur Ayam ras/potong Ayam buras Itik

2011

2012

2013

Tabel 2.80 2014

2015

194.544

195.908

198.066

267.208

509.095

55.613

51.437

51.722

54.601

64.043

564.905

585.335

545.407

597.389

657.128

94.881

97.391

96.324

106.328

116.691

Populasi Unggas Tahun 20112015


Salah satu sektor yang mendukung pencapaian ketahan pangan nasional yang terdapat di kabupaten soppeng adalah sector perikanan .Potensi produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan ikan perairan umum yang menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2011 dicapai sebesar 3.001 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar .48.400.000, juta namun pada tahun 2012 produksi ikan turun menjadi 2.501,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar 39.514.000 juta dan selanjutnya pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 3.096,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha, nilai produksi sebesar 42.22.000 juta dan pada tahun 2014 mampu mencapai produksi ikan


II - 78

sebesar 3.119,0 ton dengan luas areal 3.056 Ha serta nilai produksi 55.441.363 juta Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Uraian

2011

2012

2013

2014

3.001

2.501,6

3.096,6

3.119,0

3.056

3.056

3.056

3.056

48.400.000

39.514.000

42.22.000

55.441.363

Produksi Ikan (ton) Luas Areal Penangkapan (Ha) Nilai produksi (Juta Rp)

Tabel 2.81 Produksi Ikan Tahun 20112014


2.3.2.5

Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng cukup menggembirakan pada tahun 2011 jumlah unit usaha mencapai sejumlah 3.626 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.639 unit dan tahun 2013 mencapai 3.659 unit selanjutnya pada akhir tahun 2014 sebesar 3.666 unit. Industri pengolahan tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, industry pengolahan yang paling dominan adalah industri rumah tangga seperti industri gula merah, rokok, industri roti, es batu, abon ikan dan kripik pisang dan kripik lainnya. Begitupun penyerapan tenaga kerja disektor industri pada tahun 2011 sebesar 12.838 orang dan pada akhir tahun 2014 sudah mencapai 13.227 orang. Demikian

pula

investasi

disektor

industri

mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 37.738.097.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.37.470.840,- selanjutnya pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp.41.422.452 serta pada akhir tahun 2014 sudah mampu mencapai Rp. 41.713.957.000. sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Uraian

2011

Perusahaan (Unit) Tenaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Ribu Rupiah)

2012

2013

2014

3.626

3.639

3.659

3.666

12.838

12.97

13.171

13.227

37.738.097

37.470.840

41.422.452

41.713.957

Tabel 2.82 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja dan Nilai Investasi Tahun 2011-2014

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, 2015


II - 79

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir terus mengalami

peningkatan,

dimana

pada

tahun

2015

sebesar

Rp.23.944.000,- meningkat sebesar 41 persen dibanding tahun 2011. NO 1

URAIAN

2

Total Pengeluaran RT Jumlah RT

3

Rasio

2011

2012

2013

2014

960,988,380,000

1,066,683,800,000

1,168,514,400,000

1,359,516,376,000

56,562

56,588

56,724

56,779

16,990,000

18,850,000

20,600,000

23,944,000

Tabel 2.83 Konsumsi rumah tangga Per Kapita Tahun 20112014

Sumber : Data Hasil Pengolahan

2.4.1.2

Nilai Tukar Petani Selama lima tahun terakhir nilai NTP Tanaman Pangan Kabupaten Soppeng menunjukkan tern yang berfluktuatif. Dimana nilai NTP yang paling besarpada tahun 2014 sebesar 101,2 sedangkan yang paling kecil pada tahun 2011 sebesar 97,4. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Indeks yang diterima petani (lt)

101.3

109.6

109.7

117.6

112.2

2

Indeks yang dibayar petani (lb)

104

110.9

109.3

116.2

112.3

3

NTP

97.4

98.83

100.4

101.2

99.91

Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP) Tahun 20112015

Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

Pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Soppeng sebesar 99,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani pada tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling tinggi nilai NTPnya adalah kecamatan Ganra dengan nilai 104 sedangkan Kecamatan dengan nilai NTP yang rendah adalah Kacamatan Marioriwawo dengan nilai NTP 95,6.


II - 80

1

Kecamatan lalabata

INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) 109.6

2

Kecamatan Liliriaja

114.4

112.3

101.9

3

Kecamatan Lilirilau

111.6

111.3

100.3

108.7

113.7

95.6

112.2

111.4

100.7

112.8

110.6

102.0

NO

4 5 6

URAIAN

Kecamatan Marioriwawo Kecamatan Marioriawa Kecamatan Donridonri

INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib) 112.1

RASIO 97.8

7

Kecamatan Ganra

113.8

109.4

104.0

8

Kecamatan Citta

112.6

112.3

100.3

Kabupaten Soppeng

112.2

112.3

99.91

Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP) Tahun 2015

Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2.4.2

Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1

Aksesibilitas Daerah

2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan.Selama lima tahun terakhir rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kab. Sopeng terus mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2015 sebesar 35,05, menurun disbanding tahun 2014 yang sebesar 38,48. Hal ini diakibatkan oleh panjang jalan yang tidak bertambah secara signifikan, di sisi lain jumlah kendaraan yang

Tabel 2.86 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 20112015

bertambah setiap tahunnya. NO 1 2 3

URAIAN Panjang Jalan (KM) Jumlah Kendaraan (UNIT) Rasio

2011

2012

2013

2014

2015

1,004.441

1,025.050

1,025.050

1,033.919

1,035.969

19,602

21,780

24,200

26,872

29,559

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04



II - 81

2.4.2.1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Selama lima tahun terakhir jumlah orang dan yang terangkut angkutan umum terus mengalami peningkatan. Dimana tahun 2015 jumlah orang yang terangkut sebanyak 858.240 orang, sedangkan jumlah barang sebanyak 395.640 ton. NO

URAIAN

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah orang

Orang

698,400

698,400

820,800

881,280

858,240

2

Jumlah barang

Ton

298,800

298,620

302,400

321,400

395,640

Tabel 2.87 Jumlah Orang dan Barang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2015


2.4.2.2

Penataan Ruang

2.4.2.2.1 Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai RTRW. Selama periode 5 tahun terakhir rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yakni 0,51 pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,56 pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Kabupaten Soppeng cukup baik. NO 1 2 3

URAIAN Luas wilayah produktif (Ha) Luas seluruh wilayah Budidaya (Ha) Rasio

2011

2012

2013

2014

2015

46,718.77

46,718.77

49,177.66

51,765.95

51,765.95

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

0.51

0.51

0.54

0.56

0.56

Tabel 2.88 Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2015


2.4.2.2.2 Luas Wilayah Kebanjiran Berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng wilayah kebanjiran merupakan daerah aliran sungai WalanaE, sehingga luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Soppeng selama 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,33.


II - 82

NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.89

1

Luas wilayah kebanjiran

30,074.03

30,074.03

30,074.03

30,074.03

30,074.03

2

Luas seluruh wilayah

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

budidaya 3

Rasio

Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2011-2015


2.4.2.2.3 Luas wilayah Perkotaan Berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng wilayah perkotaan di Kabupaten Soppeng selama 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,10. NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.90

1

Luas wilayah Perkotaan

9,564.79

9,564.79

9,564.79

9,564.79

9,564.79

2

Luas seluruh wilayah

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

91,873.60

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

budidaya 3

Rasio

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2011-2015


2.4.2.3

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.2.3.1 Fasilitas Bank non Bank Selama periode 2012-2015 jumlah bank umum di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 jumlah bank di Kabupaten Soppeng sebanyak 26 yang terdiri dari 25 Bank Konvensional dan 1 Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat fasilitas yang memudahkan penduduk melakukan transaksi keuangan. NO

Sektor

TAHUN 2012

2013

2014

Tabel 2.91

2015

1

Bank Umum

24

22

25

26

1.1.

Konvensional

24

22

25

25

1.2.

Syariah

1

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Tahun 20122015

Sumber :

2.4.2.3.2 Ketersediaan Restoran Selama periode 2011-2015 jumlah usaha rumah makan di Kabupaten Soppeng tidak bertambah secara signifikan. Dimana pada


II - 83

tahun 2015 jumlah rumah makan sebanyak 33 unit, yang hanya bertambah 3 unit dibanding pada tahun 2011 yang sebanyak 30 unit. Meskipun demikian, jumlah kursi dirumah makan pada periode tersebut

terus

bertambah.

Ini

menunjukkan

bahwa

jumlah

pengunjung rumah makan tiap tahun terus meningkat. Tabel 2.92

Jml Usaha

Jml Kursi

Jml Usaha

Jml Kursi

Jml Usaha

Jml Kursi

2015

Jml Kursi

Usaha restoran golongan tertinggi 2 Usaha restoran golongan menengah 3 Usaha restoran golongan terendah 4 Usaha rumah makan kelas A 5 Usaha rumah makan kelas B 6 Usaha rumah makan kelas C 7 Usaha rumah makan kelas D 8 Usaha rumah makan kelas 9 Jenis usaha restoran 10 Jenis usaha rumah makan Sumber :

2014

Jml Usaha

1

Uraian

2013

Jml Kursi

NO

2012

Jml Usaha

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

600

30

600

31

700

32

750

33

800

Jenis, Kelas dan Jumlah restoran Tahun 20122015

2.4.2.3.3 Ketersediaan Penginapan Selama periode 2011-2015 di Kabupaten Soppeng ketersediaan penginapan dalam hal ini hotel kelas melati mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah hotel kelas melati sebanyak 22 unit. Selain itu, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kunjungan dari luar daerah ke Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan.


II - 84

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.93 Jumlah Hotel dan Kamar Hotel Tahun 20112015

406 406

-

-

-

-

-

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

259 259

Jml Hotel 22 22

-

-

-

-

-

Jml Tempat Tidur 410 410

Jml Kamar 249 249

-

Jml Hotel 20 20

-

366 366

-

-

-

-

-

Jml Tempat Tidur

Jml Hotel

Jml Kamar -

-

-

-

-

-

-

274

212

274

145

212

145

16

-

-

16

366

-

-

-

366

Total jumlah penginapan/hotel

-

195

7

-

Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)

-

6

17

Hotel Bintang 1

17

5

-

Hotel Bintang 2

195

Jml Tempat Tidur

Jml Kamar

4

-

Hotel Bintang 3

16

Jml Hotel

3

-

Hotel Bintang 4

-

2

-

Hotel Bintang 5

-

1

16

Hotel

Jml Kamar

Penginapan/

Jml Hotel

NO

Jml Tempat Tidur

Jenis

Sumber : BPS Kab. Soppeng

2.4.2.4

Lingkungan Hidup

2.4.2.4.1 Ketersediaan Air Bersih Selama lima tahun terakhir persentase ketersediaan air bersih di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. NO

URAIAN

2011

1

Leding (Perpipaan)

2

Sumur Lindung

3 4

2012

2013

2014

2015

Tabel 2.94

6405

7020

6619

8234

7790

23200

25835

27807

28714

29469

Sumur tidak terlindung

4727

4901

4450

4239

4393

Mata air terlindung

5896

4108

5082

5170

5503

5

Mata ait tidak terlindung

6891

6195

6677

4972

4813

6

Sungai

0

0

0

0

0

7

Danau/Waduk

0

0

0

0

0

8

Air Hujan

120

443

231

111

111

9

Air Kemasan

975

975

1150

1150

1275

10

Lainnya

113

400

63

53

53

11

Total jumlah rumah tangga

48327

49877

52079

52643

53407

56,562

56,588

56,724

56,779

57075

Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2011-2015

yang menggunakan air bersih 12

Jumlah rumah tangga


II - 85

NO 13

URAIAN

2011

Persentase rumah tangga

2012

85.44

2013

88.14

2014

91.81

2015

92.72

93.57

yang menggunakan air bersih (11/12) Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

2.4.2.5

Komunikasi dan Informatika

2.4.2.5.1 Fasilitas Listrik Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah jumlah rumah tangga. Selama lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang menggunakan listrik semakin bertambah tiap tahun. NO

URAIAN

2012

2013

2014

2015

1

RT dengan daya 450 watt

22602

21875

21699

21668

2

RT dengan daya 900 watt

19840

21764

23830

25339

3

RT dengan daya 1.300 watt

4066

4773

4785

4779

4

RT dengan daya 2.200 watt

574

688

749

812

5

RT dengan daya >2.200 watt

50

102

121

136

6

Total Jumlah Rumah Tangga

47132

49202

51184

52734

56,588

56,724

56,779

56,779

83.29

86.74

90.15

92.88

menggunakan listrik 7

Jumlah Rumah Tangga

8

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Tabel 2.95 Persentase RT yang Menggunakan Listrik Tahun 2012-2015

Sumber : PLN Ranting Soppeng dan Pajalesang, 2015

2.4.3

Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1

Keamanan dan Ketertiban Angka kriminalitas di hitung berdasarkan delik aduan dari penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun per 10.000 orang penduduk. Selama periode 2015 rasio angka kriminalitas

per

10.000

penduduk

di

Kabupaten

Soppeng

berfluktuasi, dan pada tahun 2015 rasio ini sebesar 5,80 lebih rendah dibanding tahun 2011 yang sebesar 5,96. Dilihat dari jenis kriminal, selama 5 tahun terakhir kasus pencurian yang mendominasi tindak kriminal di Kabupaten Soppeng.


II - 86

No 1 2 3 4

Jenis Kriminal

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah kasus Narkoba

7

7

11

10

26

Jumlah kasus

2

0

0

3

2

Jumlah Kejahatan Seksual

14

4

6

14

9

Jumlah kasus

31

41

40

28

44

Pembunuhan

Jumlah kasus Pencurian

63

53

76

64

40

6

Jumlah kasus Penipuan

26

29

33

32

25

Jumlah kasus Pemalsuan

2

0

0

0

0

145

134

166

151

146

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

5.96

5.44

6.66

6.02

5.8

8

Angka Kriminalitas Tahun 20122015

Penganiayaan

5

7

Tabel 2.96

uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

9

Jumlah Penduduk

10

Angka Kriminalitas (8)/(9)

Sumber : Polres Kabupaten Soppeng, 2015

2.4.3.2

Kemudahan Perijinan Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Soppeng termasuk salah satu yang berhasil menyelenggarakan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kemudahan perijinan yang. Salah satu inovasi di bidang investasi, khususnya birokrasi perijinan di bentuklah OSS (One Stop Sevice) atau pelayanan perijinan satu atap semenjak tahun 2013. Adapun beberapa jenis perijinan yang dilayani di KPT Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: NO

Uraian

Lama hari mengurus (hari)

Jumlah persyaratan (dokumen)

1

Izin Mendirikan Bangunan

10

8

2

Izin Gangguan

5

3 4

Surat Izin Tempat Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan



Izin Pemanfaatan Hasil Hutan

5

9

8

Izin Lokasi

10

7

3

11

Izin Usaha Perikanan

5

8

3

9

Izin Trayek

3

5

3

8

7

1

3

7

5

Tanda Daftar Perusahaan

3

9

6

Izin Usaha Industri

5

12

7

Tanda Daftar Industri

5

8

Uraian

Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal Izin Prinsip PerubahanPena naman Modal


Tabel 2.97 Lama Proses Perijinan Tahun 2015

II - 87

NO


Uraian


Uraian



7

12

7

12

7

12

7

9

7

12

7

13

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

8

Tanda Daftar Gudang

5

9

9

Izin Usaha Jasa Konstruksi

3

9

10

Izin Penempatan Reklame

5

6

11

Izin Usaha Pertambangan

10

9

12

Izin Sarana Kesehatan

5

17

13

Izin Tenaga Kesehatan

5

11

14

Izin Penelitian

3

4

Izin Penelitian

3

4

15

Izin Lingkungan

3

3

Izin Lingkungan

3

3

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng

2.4.3.3

Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha investasi di Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut. NO

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Perda terkait perijinan

2

4

0

2

1

1

2

2

2

2

2

Jumlah Perda terkait lalu lintas 0 5 barang dan jasa Jumlah Perda terkait 3 1 4 ketenagakerjaan Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng, 2015 2

2.4.4

Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1

Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.98 Lama Proses Perijinan Tahun 2011-2015

Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Soppeng sebesar 366,81 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 360,7. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap 10.000 penduduk pada tahun 2014 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 366 s/d 367 orang. Berdasarkan rasio lulusan dan dikaitkan dengan kontribusi


II - 88

tenaga kerja terdidik yang ada diseluruh perguruan tinggi, maka perlu mempersiapkan calon tenaga kerja sejak masa pendidikan. NO

Uraian

2013

2014

1

Jumlah lulusan S1

8,514

8,733

2

Jumlah lulusan S2

469

472

3

Jumlah lulusan S3

3

2

4

Jumlah lulusan S1/S2/S3

8,986

9,207

5

Jumlah Penduduk

249,151

250,996

6

Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

360.7

366.81

Tabel 2.99 Rasio S1/S2/S3 Tahun 20132014

Sumber :

2.4.4.2

Tingkat Ketergantugan Rasio

Ketergantungan (Dependency

Ratio) merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan Kab. Soppeng sebesar 47,81%, ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 48,84%. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi cukup rendah, namun tetap dibutuhkan peningkatan

keterampilan

sehingga

penduduk

produktif

dapat

meningkatkan produktifitasnya sedangkan penduduk yang belum dan tidak produktif dapat lebih berdaya. NO

Uraian

2013

2014

2015

Tabel 2.100 Rasio Ketergantungan Tahun 20132015

1

Jumlah penduduk usia <15 tahun

57,803

55,365

54,810

2

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

23,957

25,820

25,534

3

Jumlah penduduk usia tidak produktif

81,760

81,185

80,344

4

Jumlah penduduk usia 15-64

167,391

169,811

170,758

5

Rasio ketergantungan (3/4)

48.84

47.81

47.05

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, 2015


II - 89

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

3.3 Kerangka Pendanaan

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Otonomi daerah kini telah memasuki fase ketiga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah fase pertama diawali dengan keluarnya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan fase kedua ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga regulasi ini memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini yang dikenal dengan sebutan desentralisasi

kewenangan.

Pemerintah

daerah

dalam

melaksanakan

kewenangan dari pemerintah pusat tentunya tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak disertai dengan pembiayaan yang cukup. Untuk itu desentralisasi kewenangan tersebut disertai dengan desentralisasi fiskal (money follow function). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun pada awalnya regulasi ini dianggap memangkas sebahagian sumber-sumber pendapatan daerah, namun dalam perjalanannya penerimaan pendapatan asli daerah semakin baik dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) menjadi penerimaan yang dikelola langsung oleh daerah. Untuk itu pemerintah harus berupaya terus meningkatkan pendapatan daerah, karena kemampuan

fiskal

daerah

sangat

menentukan

terlaksananya

roda

pemerintahan dan pembangunan. Keuangan daerah harus dikelola secara baik sesuai peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban


III - 1

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola

secara

tertib,

efesien,

ekonomis,

efektif,

transparan

dan

bertanggungjawab sesuai azas keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Realisasi keuangan daerah lima tahun sebelumnya memberikan gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan daerah. Trend pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai

penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

pembangunan

daerah

Kabupaten Soppeng. Kinerja keuangan akan memberikan gambaran tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Sepanjang Tahun Anggaran 2011-2015 APBD Kabupaten Soppeng mengalami pertumbuhan yang positif baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja demikian halnya dengan sisi pembiayaan jika dibandingkan periode sebelumnya. 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, struktur pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang


III - 2

Sah.

Dengan

berpedoman

pada

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011-2015 kapasitas fiskal daerah atau kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan menjumlahkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat serta Dana Bagi Pajak dari Pemerintah Provinsi dibagi dengan total pendapatan dikalikan dengan seratus. Secara umum digambarkan bahwa di awal periode yaitu Tahun Anggaran 2011 pendapatan direalisasikan sebesar Rp.599.323.468.215,49 dengan kemadirian fiskal daerah sebesar 11,28% dan ketergantungan fiskal sebesar 86,61%. Tahun Anggaran 2012 pendapatan direalisasilkan sebesar Rp.636.079.333.275,53 dengan kemadirian fiskal sebesar 11,76% dan ketergantungan fiskal sebesar 88,24%. Tahun Anggaran 2013 pendapatan direalisasikan sebesar Rp.761.699.666.388,25 dengan kemandirian fiskal sebesar 11,21% dan ketergantungan fiskal sebesar 88,79%. Tahun Anggaran 2014 pendapatan direalisasikan sebesar Rp.846.234.822.801,54 dengan kemadirian fiskal sebesar 13,45% dan ketergantungan fiskal sebesar 86,55%. Pada akhir periode yaitu Tahun Anggaran 2015 pendapatan direalisasikan sebesar Rp.1.029.157.370.744,91 dengan kemandirian fiskal sebesar 11,29% dan ketergantungan fiskal sebesar 88,71%. Jika dibandingkan pencapaian realisasi pendapatan di awal periode dengan pendapatan pada akhir periode, pendapatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,42% dan kenaikan pendapatan sebesar 71,72% dengan kemadirian fiskal rata-rata sebesar 11,80% dan ketergantungan fiskal sebesar 88,20%. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng periode 2011-2015 digambarkan pada gambar 3.1 dan tabel 3.1 sebagai berikut :


III - 3

900,000,000,000.00 800,000,000,000.00 700,000,000,000.00 600,000,000,000.00 500,000,000,000.00 400,000,000,000.00 300,000,000,000.00 200,000,000,000.00 100,000,000,000.00 0.00

Gambar 3.1

219,493,256,038.3 6 150,463,112,048.8 123,445,805,895.3 7 1 96,847,470,625.06 129,677,629,811.6 741,164,342,734.0 635,227,489,289.0 8 0 598,157,576,584.0 0 513,337,274,389.0 0 448,094,072,116.0 0 0 60,544,221,463.67 25,894,588,261.47 68,499,771,972.55 40,096,283,908.94 21,551,766,287.81

PAD

2011 2012 Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

2013 2014 2015 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber : PERDA tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014, dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang belum diaudit.

2011

2012

2013

2014

2015

PENDAPATAN

636,079,333,275.53

761,699,666,388.25

846,234,822,801.54

1,029,157,370,744.91

11.42

1.1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

25,894,588,261.47

40,096,283,908.94

60,544,221,463.67

68,499,771,972.55

26.02

1.1.1.

Pajak Daerah

3,481,525,432.00

4,282,983,683.00

10,417,526,141.00

11,219,997,020.00

Rata-rata Pertumbuhan (%)

599,323,468,215.49

Tahun (Rp.)

21,551,766,287.81

Uraian

2,931,026,549.00

No.

30.80

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015


III - 4

1.1.2. Retribusi Daerah

2,435,281,900.65 14,787,979,935.00

9,553,787,677.00 6,328,588,671.00

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 2,304,558,762.00 12,052,851,550.00

8,637,486,091.00

1.1.3.

1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah 4,263,329,426.81

5,189,800,993.82

23,504,878,867.94 3,670,935,267.00 34,241,741,459.67 6,331,166,186.00 42,498,368,947.15 8,452,817,334.40

1.2. Dana Perimbangan 448,094,072,116.00

513,337,274,389.00 598,157,576,584.00 635,227,489,289.00 741,164,342,734.00

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2.

Dana Alokasi Umum (Dau)

375,837,238,000.00 31,509,534,116.00

446,410,179,000.00 33,095,055,389.00

517,805,122,000.00 31,075,814,584.00

569,126,996,000.00 22,381,193,289.00

589,049,244,000.00 20,491,428,734.00

No. Uraian Tahun (Rp.)

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan (%)

(12.09)

29.68

58.39

10.59

(8.25)

9.40


III - 5

161,480,322,000.00 27,177,369,698.36

12,644,448,080.00 102,511,671,080.00 14,521,510,651.68

9,899,604,000.00

43,719,300,000.00 150,463,112,048.87 576,232,544.00

1.3.5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

12,562,112,680.00 106,392,484,000.00 30,932,282,824.87

49,276,640,000.00

1.3.4

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

14,211,445,637.31

Dana Darurat

94,803,422,000.00

1.3.2

13,785,551,320.00

Hibah

-

1.3.1

15,844,250,625.06

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

68,502,486,000.00

1.3.

12,500,734,000.00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

-

1.2.3.

123,445,805,895.31

2015

645,386,938.00

2014

33,832,040,000.00

2013

96,847,470,625.06

2012

-

2011

- 20,935,960,340.00 219,493,256,038.36 131,623,670,000.00

Tahun (Rp.)

40,747,300,000.00

Uraian

129,677,629,811.68

No.


26.43

11.10

115,825.39

-

13.35

9.51

(4.78)

Sumber : PERDA tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014, dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang belum diaudit.


III - 6

3.1.1.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Soppeng cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat dari trend pertumbuhan PAD dari tahun 2011-2015, angka pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,02%, artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, namun tingkat kontribusi terhadap pendapatan daerah masih rendah yaitu hanya rata-rata 5,35% per tahun. Penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 30,80% per tahun, Retribusi Daerah mengalami penurunan dengan rata-rata (12,09)% per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh rata-rata sebesar 29,68% per tahun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tumbuh rata-rata sebesar 58,39%. Jika dilihat dari strukturnya, pembentuk PAD cenderung mengalami sedikit pergeseran selama dua tahun terakhir. Pada Tahun 2011-2012, kontribusi PAD terbesar adalah Retribusi Daerah, Namun di tiga tahun terakhir yaitu 2013-2015, pembentuk PAD terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah. Pergeseran ini akibat adanya pengalihan pendapatan yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang semula masuk dalam jenis pendapatan Retribusi Daerah, namun ketika berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatannya dipindahkan ke dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Demikian pula halnya dengan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang telah beralih ke Lain-Lain PAD yang Sah berupa penerimaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PAD, peningkatan penerimaan dari pajak daerah sebagai akibat dari beralihnya Pajak


III - 7

Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pada Tahun 2014 menjadi bagian dari Pajak Daerah. 3.1.1.1.2.

Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana perimbangan mengalami trend pertumbuhan yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,59% per tahun. Kontribusi dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah relatif besar, yaitu rata-rata 76,22% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Soppeng dalam pendanaan belanja daerah masih besar kepada Pemerintah Pusat khususnya dana perimbangan. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak turun rata-rata sebesar (8,25)% per tahun, penurunan ini sebagai akibat dari beralihnya Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum tumbuh rata-rata sebesar 9,40% per tahun, dan Dana Alokasi Khusus tumbuh rata-rata 26,43%, kenaikan Dana Alokasi Khusus khususnya di Tahun 2015 sebagai akibat adanya DAK Tambahan dari Pemerintah Pusat. 3.1.1.1.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami trend pertumbuhan rata-rata 11,10% per tahun dengan tingkat kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 18,44% per tahun. Pendapatan hibah tumbuh rata-rata 115.825,39 %, pertumbuhan yang


III - 8

sangat besar ini disebabkan pendapatan hibah baru mulai terealisasi pada Tahun 2013 dan secara signifikan tumbuh sebesar 3.533,25 % pada tahun 2015 sebagai akibat adanya dana hibah dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tumbuh secara fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,35%. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus juga tumbuh secara fluktuatif dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 9,51%. Bantuan Keuangan dari Provisni atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami penurunan rata-rata sebesar (4,78)% sebagai akibat menurunnya alokasi dana Pendidikan Gratis dari Provinsi. 3.1.1.2.

Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal. Pada Tahun 2015, realisasi belanja Kabupaten Soppeng mencapai Rp.997.459.429.170,35. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun


III - 9

dengan rata-rata pertumbuhan 10,37% per tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan, proporsi masing-masing belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi Belanja Tidak Langsung masih lebih besar, yaitu sebesar 56,64%, sementara proporsi Belanja Langsung 43,36% dari total belanja daerah. Dari Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap total Belanja Daerah mencapai 50,13% dan terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 88,51%. Belanja Pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng berupa Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru, dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 15,19% per tahun. Proporsi belanja modal merupakan yang terbesar sebesar 22,65% terhadap Belanja Daerah atau 52,23% terhadap Belanja Langsung, sedangkan Belanja Barang dan Jasa hanya sebesar 16,49% dari total Belanja daerah atau sebesar 38,02% dari Belanja Langsung. Besaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun ke tahun secara rerata mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,17% per tahun dan 22,18% per tahun. Realisasi belanja untuk Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 20112015 terserap rata-rata 10,37%. Pada Tahun 2015, realisasi belanja daerah hanya mencapai 90,94%. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 94,57% dan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 86,59%. Realisasi belanja yang paling baik adalah untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Pegawai dalam pos Belanja Tidak Langsung (lihat tabel 2). Hal ini disebabkan penganggaran pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan


III - 10

Keuangan sudah jelas sasaran dan besaran anggarannya sedangkan pada Belanja Pegawai besaran anggaran didasarkan pada anggaran tahun lalu. Apabila dilihat berdasarkan SKPD, pada Tahun 2015 belanja terbesar adalah untuk SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan umum, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mencapai 125,51% serta urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Latemmamala mencapai 41,47% dari total belanja langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

%

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

94.51 0.00

94.57

REALISASI (Rp) 500,029,931,863.35 -

564,915,845,798.35

ANGGARAN (Rp.) 529,065,760,239.00 -

597,339,393,024.00

% 96.26 0.00

96.23

460,276,750,504.00 -

485,276,703,903.00

ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp) 478,161,903,202.00

504,284,537,899.00

%

-

Belanja Bunga

94.18

2

Tahun 2015

96.85

Belanja Pegawai

Tahun 2014

66.67

1

458,919,500,010.40

BELANJA TIDAK LANGSUNG

492,234,625.00 433,956,669,855.40

A

487,277,210,261.00

URAIAN

738,316,747.00 448,070,202,512.00

NO.

ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp)

Tahun 2013


III - 11

15,853,446,401.00 99.56

36,070,404,135.00

35,949,220,835.00 99.66

18,489,094.00

3.36

1,393,540,392.00

128,174,000.00

9.20

Belanja Tidak terduga

15,923,504,801.00

8

550,000,000.00

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 99.59

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0.94

Belanja Bantuan Sosial

15,808,438,380.00

5

131,376,600.00

Belanja Hibah

0.00

-

0.00

-

-

92.84

1,251,915,000.00

1,348,415,000.00

86.56

692,500,000.00

99.86

28,808,519,100.00

28,848,519,100.00

97.98

7,876,102,904.00

8,038,613,896.00

99.92

7,577,968,050.00

0.00

-

-

0.00

-

-

0.00

-

%

REALISASI (Rp)

ANGGARAN (Rp.)

%


%


Tahun 2014

1,961,169,158.00

0.00

-

262,101,000.00

98.39

260,312,500.00

-

4 7,584,333,400.00

Belanja Subsidi

800,000,000.00

3

264,576,578.00

URAIAN

15,873,002,429.00

NO.

13,946,778,595.00

Tahun 2013 Tahun 2015


III - 12

166,093,334,329.00 95.37

282999782111.00

225924896490.00 79.83

841,739,144,164.00

94.88

1096868377776.00

997459429170.35

90.94

JUMLAH BELANJA

174,150,369,832.00

Belanja Modal

887,152,936,598.00

3 90.38

Belanja Barang dan Jasa

92.64

2

123,884,355,154.00

Belanja Pegawai

741,943,967,305.40

1

94.96

164457680629.00

97.26

42161006253.00

43348524861.00

93.56

51,337,396,802.00

54,873,398,769.00

85.82

39,448,970,308.00

86.59

432543583372.00

499528984752.00

93.10

356,462,440,261.00

382,868,398,699.00

90.24

283,024,467,295.00

%

REALISASI (Rp)

ANGGARAN (Rp.)

%


%


Tahun 2014

173180677780.00

90.37

139,031,709,130.00

153,844,630,098.00

91.65

119,691,141,833.00

313,623,460,406.00

BELANJA LANGSUNG

45,966,082,410.00

B

130,589,319,913.00

URAIAN

137,068,058,083.00

NO.

800,900,670,667.00

Tahun 2013 Tahun 2015


III - 13

4 DINAS PEKERJAAN UMUM

5 DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

6 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

7

BAPPEDA

8

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.25

(23.77)

15.39

18.29

10.10

27.42

5.76

8.36

15.24

8.69

18.74

9.11

4.72

36.03

9.10

32.29

(58.55)

5.29

98.40

22,899,504,470.00

23,271,773,384.00

5.18

97.46

38.10

79.34

41.80

33.66

(2.38)

29.98

87.30

129,667,032,656.00

148,529,904,264.00

22.25

91.04

72,303,298,248.00

39.97

8.57

38.11

125.60

(12.40)

17.68

88.89

76,478,104,905.00

86,032,956,718.00

21.68

94.10

70,439,418,145.00

74,853,253,780.00

18.02

78.91

51,002,084,071.00

64,629,351,358.00

11.60

83.47

22,607,344,907.00

117.44

98.55

153.14

96.15

127.21

96.95

95.04 114.55

15.18

13.11

21.64

10.89

15.07

11.49

91.81

4.85

3.39

20.60

21.58

90.24

93.48

12.61

49,719,364,155.00 390,308,727,640.35

54,156,015,303.00 417,532,882,781.00

13.53

93.44

43,955,499,360.00 372,264,109,092.00

47,039,876,485.00 391,683,908,910.00

12.77

93.31

36,136,206,606.00 360,048,552,906.40

38,727,398,931.00 371,361,909,226.00

16.72

92.08

32,586,248,266.00 298,540,350,715.00

35,389,671,708.00 310,492,455,008.00

13.54

99.32

28,318,514,070.00 245,546,703,006.00

Rata-rata

2015

2014

2013

2012

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2015

17.99

(11.07)

1.48

1.49

30.48

1.48

19.41

98.68

6,402,204,646.00

6,487,522,321.00

94.61

6,462,964,560.00

1.66

98.26

16,834,385,674.00

79,421,560,069.00

18.02

92.73

50,990,586,336.00

54,989,206,554.00

19.57

92.46

38,149,143,757.00

27,085,206,449.00

12.34

70.74

25,806,592,348.00

2014

95.02

6,831,423,602.00

6,387,699,668.00

1.68

6,722,683,244.00

91.42

1.81

5,391,921,916.00

17,273,956,198.00

5.45

94.56

15,430,735,875.00

16,319,030,741.00

5.98

93.47

11,664,101,326.00

41,259,302,387.00

18.69

93.12

39,077,743,236.00

2013

95.09

5,463,881,257.00

5,895,081,742.00

1.75

5,487,290,977.00

1.67

5,976,706,064.00

1.97

6,199,294,816.00

95.58

4,941,909,085.00

5,170,584,174.00

89.94

4,734,943,121.00

2.15

98.21

4,188,407,156.00

12,478,947,026.00

13.46

94.06

28,142,785,593.00

2012

98.02

5,264,820,355.00

5,573,856,670.00

3.19

2.24

5,686,426,567.00

91.98

6,211,272,841.00

96.88

4,264,914,445.00

2.28

6,753,137,987.00

98.74

4,709,708,805.00

99.61

ANGGARAN (Rp) 2011

4,374,229,973.00

4,515,123,770.00

1.75

95.82

4,760,205,293.00

RUMAH SAKIT UMUM LATEMMAMALA

3,663,204,252.00

3 28,511,318,643.00 249,157,906,865.00

DINAS KESEHATAN

36,482,614,597.00

2

41,965,632,697.00

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

29,918,705,633.00

1

4,769,752,177.00

SKPD

4,778,937,967.00

NO.

3,823,037,818.00

Sementara, anggaran dan realisasi berdasarkan SKPD tahun 2011 sampai dengan

tahun 2015 seperti pada tabel berikut: Pertumbuhan

Tabel 3.3


Realisasi Belanja per SKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

III - 14

14 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

15

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

16

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

17

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 1.37

(1.08)

13.19

23.71

17.71

(21.15)

0.48

31.11

13.76

28.84

19.82

12.66

12.20

48.07

8.47

(21.93)

14.18

1.36

96.69

5,865,326,685.00

6,066,029,052.00

1.22

96.41

16.66

66.65

-

-

-

1.44

23.39

6,224,147,438.00

26,609,378,660.00

1.15

-

3,734,966,507.00

2.03

(1.71)

31.14

(25.45)

(26.19)

13.66

0.80

98.26

3,477,075,206.00

3,538,497,830.00

0.82

81.31

2,651,328,987.00

3,260,839,221.00

1.26

99.32

3,556,573,320.00

3,580,775,639.00

2.47

97.92

4,818,800,108.00

4,921,358,197.00

1.83

12.89

11.06

3.03

-

37.47

1.39

92.07

6,011,792,120.00

6,529,370,519.00

1.67

93.05

5,412,925,480.00

5,817,377,415.00

1.86

96.31

5,253,790,057.00

5,454,991,725.00

2.70

94.92

5,253,930,945.00

5,535,025,576.00

21.51

4.10

(11.36)

(6.24)

99.55

1.20

99.09

5,187,659,965.00

5,235,049,858.00

1.53

91.37

4,983,572,933.00

5,454,370,781.00

1.99

97.11

5,622,409,707.00

5,790,021,431.00

3.08

94.04

5,996,696,966.00

6,377,059,573.00

1.44

99.93

3,005,151,809.00

25.01

42.04

(25.12)

63.44

19.67

0.91

97.05

3,957,003,598.00

4,077,328,470.00

0.86

90.01

2,785,925,706.00

3,095,131,700.00

1.31

98.52

3,720,432,735.00

3,776,453,591.00

1.17

95.19

2,276,372,968.00

2,391,309,450.00

0.91

94.25

1,902,198,397.00

Rata-rata

2015

2014

2013

2012

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2015

3.80

79.08

1.66

0.75

35.01

1.29

44.60

95.78

7,167,881,928.00

7,483,853,899.00

99.56

3,265,697,705.00

1.84

96.82

3,961,266,829.00

-

-

-

4,094,050,646.00

-

-

-

-

-

102.67

3,821,737,395.00

2014

97.60

3,280,030,534.00

5,574,817,415.00

0.81

5,712,174,579.00

92.50

1.31

5,982,443,056.00

4,108,632,357.00

1.29

97.13

3,651,808,527.00

3,759,588,620.00

2.40

93.02

4,677,751,147.00

-

98.99

4,239,692,566.00

2013

88.57

2,639,860,830.00

4,251,963,782.00

1.88

6,179,164,389.00

0.82

2,854,029,263.00

1.50

4,800,549,941.00

98.22

5,310,321,254.00

5,406,789,980.00

100.82

2,332,299,321.00

2.62

95.82

5,115,676,001.00

5,028,699,045.00

1.96

94.78

4,096,650,737.00

ANGGARAN (Rp)

2012

95.15

2,313,356,961.00

4,231,828,777.00

1.21

2.75

4,447,472,943.00

94.99

2,357,760,665.00

5,338,829,503.00

0.84

2,482,105,950.00

100.13

2,856,585,590.00

103.25

98.42

5,366,763,173.00

5,452,766,851.00

1.78

98.61

-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -

13

1,746,388,887.00

DINAS SOSIAL 2,018,245,910.00

12 3,007,214,548.00

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3,722,409,326.00

11

4,282,847,320.00

10 DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TRANSMIGRASI

3,711,435,263.00

-

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

4,322,351,571.00

9

2,852,750,922.00

SKPD

1,691,442,930.00

NO.

3,763,774,577.00

2011 Pertumbuhan


III - 15

22 INSPEKTORAT DAERAH

23 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

24

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

25

KANTOR PELAYANAN TERPADU

26

KECAMATAN LALABATA 19.63

(14.59)

45.61

(19.32)

87.64

6.04

5.77

16.41

(7.27)

19.66

(19.53)

82.49

11.98

10.27

17.53

9.73

10.40

1.68

97.34

7,259,371,886.00

7,457,571,832.00

2.03

99.25

16.24

29.80

21.13

3.84

10.21

1.33

98.12

5,762,393,515.00

5,872,577,890.00

1.37

97.27

4,439,482,764.00

10.31

5.12

18.00

(8.77)

26.90

3.88

87.63

16,799,957,041.00

19,170,668,326.00

4.92

90.74

15,982,266,346.00

17,613,331,919.00

4.79

97.86

13,544,307,359.00

13,841,078,070.00

7.62

98.65

14,845,990,001.00

16.05

14.42

4.04

19.51

26.22

7.57

89.44

32,750,310,145.00

36,615,425,713.00

8.81

90.19

28,623,365,436.00

31,737,968,902.00

9.72

91.55

27,510,567,133.00

30,051,406,820.00

11.81

95.33

23,020,117,302.00

24,148,024,822.00

8.72

99.22

18,237,933,601.00

10.57

14.60

(0.01)

(0.17)

27.88

0.12

92.75

522,607,541.00

563,438,301.00

0.14

98.40

456,043,533.00

463,438,305.00

0.16

91.96

456,104,186.00

495,995,147.00

0.23

92.11

456,885,520.00

495,995,147.00

0.17

95.00

357,285,614.00

6.79

(4.03)

2.52

28.65

0.03

0.92

83.94

3,973,938,194.00

4,734,486,379.00

1.27

93.41

4,140,816,812.00

4,433,142,548.00

1.43

94.47

4,039,113,482.00

4,275,642,544.00

1.61

94.81

3,139,583,712.00

3,311,536,244.00

1.50

99.39

3,138,647,627.00

Rata-rata

2015

2014

2013

2012

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2015

(12.36)

28.05

15.64

0.43

338.87

1.40

(57.28)

98.65

67,640,825,440.82

68,566,037,529.00

96.35

1,853,048,442.00

25.87

147.76

6,583,077,021.00

4,564,173,559.00

1.30

95.03

3,665,171,992.00

3,856,727,735.00

1.81

94.83

3,529,573,553.00

15,048,405,651.00

5.60

97.87

11,698,986,812.00

2014

98.92

1,923,193,395.00

6,046,008,787.00

0.71

6,112,287,216.00

97.94

1.60

84,056,438,821.00

6,632,719,709.00

1.98

94.56

5,601,070,405.00

5,923,553,505.00

2.62

96.58

5,104,241,914.00

3,721,908,373.00

1.53

97.95

3,202,607,822.00

2013

97.46

2,296,835,924.00

5,193,641,403.00

16.27

56,886,784,944.00

0.56

2,345,250,638.00

1.73

5,329,151,530.00

71.50

46,060,474,645.00

64,418,636,505.00

99.23

1,577,344,866.00

26.96

76.27

52,557,694,211.00

5,285,007,313.00

2.21

95.27

4,623,420,992.00

ANGGARAN (Rp)

2012

100.58

1,589,544,708.00

4,910,450,585.00

0.95

2.38

4,882,318,253.00

96.87

1,846,882,271.00

68,910,836,202.00

0.20

1,906,550,130.00

82.55

41,046,055,021.00

43.26

97.27

4,630,859,451.00

4,760,995,684.00

5.18

99.76

420,823,173.00

SEKRETARIAT DPRD

10,839,118,216.00

21 3,157,898,016.00

SEKRETARIAT DAERAH 376,089,920.00

20 18,380,536,388.00

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

11,953,410,516.00

19

3,269,572,247.00

DPRD

4,852,976,401.00

18

49,722,912,971.00

SKPD

972,835,550.00

NO.

10,865,589,108.00

2011 Pertumbuhan


III - 16

KECAMATAN MARIORIAWA

31 KECAMATAN MARIORIWAWO

32 KECAMATAN GANRA

33 KECAMATAN CITTA

34

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

8,261,383,972.00

35

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

2,288,704,028.00

1.10

9.66

10.51

8.19

12.13

55.85

9.78

33.04

3.00

(7.81)

2.10

19.20

(0.98)

(51.55)

0.31

100.05

1,345,850,158.00

1,345,149,075.00

(11.12)

7.31

5.28

1.69

(58.78)

0.35

100.95

1,498,541,426.00

1,484,461,758.00

0.43

98.94

(12.88)

8.50

8.70

3.36

(72.08)

0.71

99.83

3,087,468,197.00

3,092,687,907.00

0.88

96.62

2,845,542,893.00

(9.37)

6.46

8.24

4.45

(56.64)

0.84

95.68

3,622,667,881.00

3,786,189,398.00

1.05

99.39

3,402,699,383.00

3,423,555,685.00

1.11

99.40

3,143,713,157.00

3,162,731,702.00

1.54

95.01

3,009,750,679.46

(10.98)

8.41

7.71

7.29

(67.34)

0.87

99.52

3,744,630,058.00

3,762,757,134.00

1.06

99.22

3,454,142,202.00

3,481,369,907.00

1.13

102.60

3,206,764,628.00

3,125,473,413.00

1.53

97.43

2,988,920,105.00

3,067,641,653.00

4.38

99.03

9,151,602,392.00

(9.44)

9.37

8.52

7.07

(62.73)

0.75

99.87

3,256,694,457.00

3,260,879,855.00

0.92

99.22

2,977,594,357.00

3,000,921,298.00

0.97

97.87

2,743,833,901.00

2,803,545,937.00

1.31

97.99

2,562,673,331.00

2,615,317,287.00

3.29

99.14

6,876,081,615.00

(14.34)

4.76

6.99

3.25

(72.34)

0.40

99.09

1,733,337,946.00

1,749,221,791.00

0.51

95.11

1,654,641,906.00

1,739,717,946.00

0.55

98.12

1,546,589,624.00

1,576,285,437.00

0.77

97.56

1,497,863,604.00

1,535,369,521.00

2.59

98.64

5,414,886,824.00

Rata-rata

2015

2014

2013

2012

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2015

63.55

3.01

20.18

1.52

98.25

13,016,179,585.00

0.41

97.34

1,396,495,212.00

2,945,197,740.00

0.92

97.65

2,617,710,346.00

2,680,830,150.00

1.30

100.74

2,532,706,643.00

3,167,798,916.00

3.32

101.07

6,941,621,600.00

2014

99.28

13,247,787,818.00

6,596,024,884.00

3.70

6,643,636,117.00

89.91

1.85

1,318,118,890.00

1,411,485,246.00

0.47

97.15

1,326,414,865.00

1,365,365,851.00

0.67

93.08

1,304,374,059.00

2,514,110,573.00

4.34

98.87

9,069,874,629.00

2013

98.97

12,031,248,154.00

6,008,408,065.00

0.39

1,354,200,672.00

3.85

13,382,138,743.00

1.36

6,070,933,495.00

95.54

1,105,826,488.00

1,157,489,210.00

98.58

10,887,272,777.00

0.57

91.80

1,116,821,100.00

1,401,355,214.00

1.51

98.93

3,164,066,812.00

ANGGARAN (Rp)

2012

94.26

11,044,596,079.00

3,855,308,942.00

5.09

1.21

4,090,059,705.00

99.04

9,928,285,256.00

1,216,606,935.00

3.95

10,024,559,393.00

97.46

2,304,924,465.00

98.00

94.85

2,357,306,026.00

2,485,367,904.00

1.09

100.34

30 5,489,549,531.00

KECAMATAN LILIRILAU 6,935,857,834.00

29 9,240,826,841.00

KECAMATAN LILIRIAJA

6,868,409,587.00

28

9,173,322,872.00

SKPD

3,198,436,074.00

KECAMATAN DONRI-DONRI

8,430,018,442.00

NO.

2,364,997,666.00

27

2,280,961,906.00

2011 Pertumbuhan


III - 17

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

39 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

TOTAL

3.1.2. 3.23

144.46 (54.97) 11.05 36.68

13.45 14.93 14.02

7.47

9.22

26.37

(0.61)

(6.34)

17.46

2.16

90.05

9,333,272,606.00

10,364,099,009.00

73.34

274.77

(40.75)

46.90

12.45

7.29

97.96

31,541,990,346.00

32,199,175,580.00

2.59

40.33

7.07

(2.59)

20.97

2.64

7.27

0.41

99.52

1,754,260,024.00

1,762,725,506.00

0.55

96.46

1,800,903,818.00

Rata-rata

2015

2014

2013

2012

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2015

20.21

2.14 46.18

223.66

95.37

9,243,170,132.00

2.27

86.43

8,416,366,249.00

1,866,967,386.00

0.53

97.53

1,488,693,147.00

1,526,439,783.00

0.74

93.29

1,450,351,132.00

ANGGARAN (Rp)

PROPORSI THD BL (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp.)

2014

91.14

9,692,402,734.00

967,439,553,452.17

2.56

1,061,503,735,281.00

38.79

94.88

7,385,676,852.00

20,868,296,105.00

5.02

96.23

14,204,187,486.00

14,760,580,760.00

4.96

96.19

9,669,484,434.00

1,554,602,341.00

0.65

94.73

1,352,098,870.00

2013

259.02

8,323,488,579.00

841,739,144,164.00

2.63 8,545,293,558.00

6.53 21,456,903,751.00

262.15 887,152,936,598.00

93.04

7,430,901,640.00

7,987,201,955.00

94.27

18,483,807,283.00

4.07

92.29

7,934,217,794.00

10,052,698,630.00

4.11

90.73

8,598,575,193.00

2012

92.64

19,606,988,602.00

741,943,967,305.40

3.88

316.61 800,900,670,667.00

92.99

7,560,957,443.00

8,597,490,701.00

2.47 8,130,531,735.00

73.21

6,754,940,310.00

97.57

93.00

617,230,390,455.46

663,718,623,294.00

274.70

94.46

5,172,316,347.00

38

574,321,253,182.00

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ANGGARAN (Rp)

37 1,427,279,584.00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

9,476,903,256.00

36

9,226,377,495.00

SKPD

5,301,212,216.00

NO.

608,034,917,922.00

2011 Pertumbuhan

Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi Aset,

Kewajiban dan Ekuitas Dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah

akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah,

pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada

daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan

atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas

dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening

yang lebih terinci sebagaimana tergambar dalam tabel 4.


III - 18

3.1.2.1 Aset Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada Tahun 2015, Kabupaten Soppeng memiliki aset senilai Rp.1.808.862.161.194,23, dengan nilai asset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp.1.616.805.180.330,71. Nilai pertumbuhan aset selama Tahun 2011-2015 tercatat 6,43% per tahun. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 mencapai Rp.122.664.903.104,17 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,63 per tahun. Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Soppeng, Investasi Jangka Panjang tumbuh dengan rata-rata 20,31% per tahun. Pada Tahun 2011, investasi jangka panjang baru sebesar Rp.14.841.913.482,00. Namun Tahun 2015 mencapai Rp.37.408.722.758,93. Investasi Jangka Panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 3.1.2.2 Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah


III - 19

Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.040.276.017,33. Jumlah kewajiban tersebut hanya berasal dari jumlah kewajiban jangka pendek karena kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 2013 sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Soppeng sudah tidak mempunyai lagi kewajiban jangka panjang yang harus dilaksanakan. 3.1.2.3 Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Utang Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Soppeng mencapai Rp.1.807.821.885.176,90 pada tahun 2015 dan itu berasal dari nilai ekuitas dana lancar karena nilai ekuitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sudah tidak ada. Tabel 3.4

2013

2014

2015

90.854.726.498,79

76.166.890.305,32

122.664.903.104,17

62.525.656.755,82

81.025.943.751,38

Kas dan Setara Kas

19,63

66.380.420.419,28

1.1.01

2012

ASET LANCAR

62.881.503.931,48

1.1.

56.400.907.629,43

ASET

2011

1

Pertumbuhan

50.061.217.295,36

Uraian

46.037.749.692,36

Rata-rata No.

11,97

(%)

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015


III - 20

2015

0,00 8.500.000.000,00

1.652.604.972,00 4.054.663.532,00

0,00

3.181.144.955,00 0,00

-266.655.431,54 -2.198.259.913,54

23.930.757,50 100.058.956,67

9.050.208.296,54

31.182.496.777,66

0,00

2014

0,00

597.961.048,00

0,00

0,00

2013

2012

2.993.947.481,00

2011

-284.231.733,99

Persediaan 0,00

0,00

1.1.08

21.166.629.284,50

Beban Dibayar Di Muka 0,00

1.1.07 476.034.550,00

Penyisihan Piutang 596.000,00

1.1.06 33.016.225,00

Piutang Lainnya 64,32

0,00

1.1.05

0,00

Rugi

5.970.949.527,05

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 0,00

Piutang Pendapatan 338.431.950,00

1.1.03 0,00

0,00

Investasi Jangka Pendek

Pertumbuhan

76.229.575,00

0,00

1.1.02

0,00

1.1.04

Uraian

3.608.806.078,00

No. Rata-rata (%)

0,00

-100,00

53,93


III - 21

1.598.229.186.133,79 1.616.805.180.330,71

250.486.045.921,07

Dana Bergulir Diragukan

Tertagih 1.907.233.950,00

1.505.318.764,50 -

1.075.516.526,00 -

-

249.446.520.443,07

Tanah 1.370.078.421.821,42

1.3.01.

205.048.408.011,00

ASET TETAP 0,00

1.3.

2011 2012 2013 2014 2015

14.841.913.482,00 19.056.131.377,00 24.364.100.610,00 32.934.180.446,43 37.408.722.758,93

4.661.114.681,00 4.344.999.089,00 4.145.244.327,00 4.021.701.825,00

14.395.016.696,00 21.094.618.047,00 30.294.254.883,93 35.294.254.883,93

Permanen 4.766.513.333,00

Investasi Jangka Panjang

10.075.400.149,00

Permanen

1.342.459.933.416,00

1.2.03 Investasi Jangka Panjang Non

224.908.848.505,00

1.2.02 PANJANG

0,00

1.2.01 INVESTASI JANGKA

1.255.876.285.752,00

1.2.

Uraian

215.773.127.005,00

No. Pertumbuhan

Rata-rata (%)

20,31

-3,34

28,50

0,00

5,18

3,03


III - 22

169.371.024.223,81

-

0,00

27.162.557.402,97

31.983.355.000,42

0,00

20.035.088.330,90

2012 2013 2014 2015

175.138.490.199,96 190.667.344.081,83 216.287.126.918,13

395.395.691.980,58 471.522.131.450,34 496.030.323.526,77

504.502.258.886,24 552.998.157.657,95 580.081.687.182,95

8.548.399.629,00 9.377.378.860,60 10.601.267.860,60

81.445.173.114,64 124.217.653.640,00 232.689.753.145,00

ASET LAINNYA 215.165.259.253,00

1.5. 321.401.301.696,00

Akumulasi Penyusutan 469.793.576.229,00

1.3.07. 7,70

31.477.335.303,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 10,24

79.713.612.430,00

1.3.06.

0,00

Aset Tetap Lainnya

4.333.835.920,00

1.3.05.

2011

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 202.694.695.948,00

1.3.04. 304.595.382.619,00

Gedung dan Bangunan

400.249.627.123,00

1.3.03.

29.878.463.846,00

Peralatan dan Mesin

102.684.989.211,00

1.3.02.

0,00

Uraian

3.751.629.370,00

No. Pertumbuhan

Rata-rata (%)

1,31

-18,72

17,78

0,00

53,51


III - 23

0,00 0,00 0,00 0,00

3.910.838.320,00 3.350.901.179,00 4.033.901.179,00 5.659.465.116,00

346.997.600,00 16.574.089.151,90 23.128.656.223,97 26.323.889.884,42

1.505.332.337.261,11 1.734.492.814.288,51 1.808.862.161.194,23 6,43

KEWAJIBAN

4.994.015.890,23

3.604.860.528,00

1.040.276.017,33

-33,96

4.994.015.890,23

3.604.860.528,00

1.040.276.017,33

2.1. JUMLAH ASET DAERAH 1.428.731.404.644,48

2. 138,30

5.638.711.802,23

Aset Lain-lain

3.952.895.334,56

1.5.05. 0,00

Aset Tak Berwujud 3.326.108.320,00

1.5.04.

342.521.050,00

1.5.03.

1.324.531.045.899,36

Kemitraan dengan pihak

kedua

KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK 0,00

0,00

0,00

2015

2014

2013

66.800.000,00

43.298.000,00 0,00

2012

kerugian daerah 76.000.000,00

Tagihan tuntutan ganti

0,00

Tagihan penjualan angsuran

2011

Uraian

83.000.000,00

0,00

1.5.02.

8.280.161.021,34

1.5.01.

5.470.466.908,57

No. Pertumbuhan

Rata-rata (%)

-100,00

0,00

-28,25

0,00

11,22


III - 24

2015

2014

2013

0,00

0,00

0,00

0,00 139.764.595,33 0,00 900.511.422,00

0,00 0,00 0,00 3.604.860.528,00

0,00 0,00

2012 69.110.670,46 1.123.877.645,10

0,00

2011 99.757.377,50

4.994.015.890,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-26,13

0,00

-100,00 0,00

PANJANG

0,00

KEWAJIBAN JANGKA

0,00

Uang muka dari kas daerah

0,00

2.2

ketiga

1.685.816.467,67

2.1.08.

Utang perhitungan pihak

0,00

2.1.07.

0,00

0,00

0,00

Utang BLUD

0,00

2.1.06.

2.759.907.019,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

0,00

2.1.05.

0,00

Utang Belanja

0,00

2.1.04.

(%)

-100,00

0,00

Pendapatan diterima dimuka

0,00

2.1.03.

Pertumbuhan

-100,00

0,00

Pajang

4.092.750.918,41

Bagian Lancar Utang Jangka

0,00

2.1.02.

Utang Bunga

2.809.694.112,77

2.1.01.

Uraian

1.277.958.612,66

Rata-rata No.


III - 25

No.

0,00

0,00

1.807.821.885.176,90

0,00

1.807.821.885.176,90

0,00

0,00

1.730.887.953.760,51

72.562.029.777,32

62.517.282.938,82

7.873.817,00

4.591.025.252,96

9.050.208.296,54

0,00

0,00

1.500.338.321.370,88

85.860.710.608,56

66.380.420.419,28

0,00

3.307.676.795,01

21.166.629.284,50

2015

2014

2013

2012

1.685.816.467,67

Cadangan persediaan 1.423.092.692.842,25

3.1.04. 58.928.608.596,92

Cadangan piutang 55.540.877.351,43

3.1.03. 860.030.278,00

Pendapatan Ditangguhkan

509.646.775,00

3.1.02.

5.970.949.527,05

SILPA

2011

3.1.01. 2.809.694.112,77

EKUITAS DANA LANCAR 1.316.250.884.878,02

3.1. 44.590.750.386,79

EKUITAS DANA

46.033.311.192,36

3.

4.438.500,00

Utang Pemerintah Pusat

414.661.525,00

2.2.01.

3.608.806.078,00

Uraian Pertumbuhan

Rata-rata (%)

-100,00

6,55

109,69

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00


III - 26

No.

3.1.05

3.2.

3.2.01.

3.2.02.

3.2.03.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2014

-3.604.360.528,00

1.658.325.923.983,19

32.934.180.446,43

1.598.229.186.133,79

27.162.557.402,97

0,00 0,00

2013

-4.994.015.890,23

1.414.477.610.762,32

24.364.100.610,00

1.370.078.421.821,42

20.035.088.330,90

0,00

2012

-3.952.895.334,56

1.364.164.084.245,33

Utang Jangka Panjang 19.056.131.377,00

Dana yang Disediakan untuk 1.342.459.933.416,00

lainnya 4.333.835.920,00

Diinvestasikan dalam aset

-1.685.816.467,67

tetap

2011

Diinvestasikan dalam aset -5.470.466.908,57

Investasi Jangka Panjang 1.271.660.134.491,23

Diinvestasikan dalam

14.841.913.482,00

EKUITAS DANA INVESTASI

1.255.876.285.752,00

Utang Jangka Pendek

3.751.629.370,00

Dana yang Disediakan untuk

-2.809.694.112,77

Uraian Pertumbuhan

Rata-rata (%)

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00


III - 27

2012

2013

2014

2015

1.505.332.337.261,11

1.734.492.814.288,51

1.808.862.161.194,23

EKUITAS DANA

Pertumbuhan

1.428.731.404.644,48

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

2011

Uraian

1.324.531.045.899,36

Rata-rata No.

6,43

(%)

Sumber : PERDA tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sebelum audit.

Rasio ekuitas dana tahun 2013-2015 seperti pada tabel berikut: No.

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2015

(%)

(%)

(%)

Uraian

1.

Rasio lancar (current ratio)

18,19

21,13

1,06

2.

Rasio quick (quick ratio)

13,95

18,62

0,78

3.

Rasio total hutang terhadap total aset

0,33

0,21

0,06

4.

Rasio hutang terhadap modal

0,36

0,23

0,06

5.

Rata-rata umur piutang

6.

Rata-rata umur persediaan

Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

3.1.2.4 Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Laju

Tahun (%) No.

1.

Rasio Liquiditas

Rasio Lancar

Pertumbuhan 2011

2012

2013

2014

2015*

(%)

9,15

15,91

18,19

21,13

117,92

66,74


Tabel 3.6 Rasio Liquiditas Tahun 2011-2015

III - 28

Laju

Tahun (%) No.

2.

Rasio Liquiditas

Quick Ratio

Pertumbuhan 2011

2012

2013

2014

2015*

(%)

8,49

14,40

13,95

18,62

87,94

59,60

Ket. * Data Sementara Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar pembayaran hutang jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 sebesar 9,15% namun Tahun 2012 sampai dengan 2015 rasio lancar mengalami peningkatan dengan tingkat peningkatan rata-rata 66,73%. Nilai Rasio Lancar pada tahun 2015 sampai pada tingkat 117,92%. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah pada tahun 2011-2015 dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin meningkat. Nilai rasio yang semakin besar dapat menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelurusi penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan aset lancar yang relatif besar bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya dan di sisi lain hutang jangka pendek menurun tajam dengan laju penurunannya sebesar -28,25%. Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena

Quick

ratio

telah

mempertimbangkan

persediaan

dalam

perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca

keuangan Pemerintah

Kabupaten Soppeng Tahun 2011 mencapai 8,49%. Namun sebagaimana Rasio Lancar, pada tahun 2012-2015 nilai Quick Ratio juga mengalami peningkatan secara signifikan dengan laju peningkatannya sebesar 59,60%. Pada tahun 2015 sebesar 87,94%. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Soppeng setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi


III - 29

kewajiban jangka pendeknya. 3.1.2.5 Rasio Solvabilitas Rasio

solvabilitas

adalah

rasio

untuk

mengukur

kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Laju

Tahun (%) No.

Rasio Solvabilitas

Pertumbuhan 2011

1. 2.

RasioKewajibanterhadap aset Rasio Kewajiban terhadap Equitas

2012

2013

2014

2015*

(%)

0,006251

0,003947 0,003318

0,002078

0,000575

-37,95

0,006291

0,003962 0,003329

0,002083

0,000575

-38,02

Tabel 3.7 Rasio Solvabilitas Tahun 2011-2015

Ket. *Data Sementara

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2011 sebesar 0,006251% dan pada tahun 2015 sebesar 0,000575%. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap asset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng selama tahun 2011-2015 cukup kuat untuk membayar jika melakukan pinjaman ke kreditor dengan tingkat kemampuan membayar yang cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan 37,95%. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio Tahun 2011 sebesar 0,006291 dan pada Tahun 2015 sebesar 0,000575%. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.


III - 30

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.1.1. Kebijaksanaan Pelaksanaan Belanja Aparatur Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng selama 2013-2015, dilihat dari proporsi terhadap Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada Tahun 2013 proporsi belanja aparatur mencapai 64,88%. Namun pada Tahun 2015 proporsi belanja aparatur hanya mencapai 56,36 %. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan belanja daerah yang semakin baik, karena belanja yang bersifat pelayanan masyarakat porsinya semakin meningkat. Namun demikian proporsinya masih diatas 50%. Ini mengindikasikan bahwa belanja daerah masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi dibandingkan untuk memberikan pelayanan publik. No.

Uraian

A.

Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.

Belanja Tambahan

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

433.629.592.759,40

374.706.776.316,00

499.002.564.262,00

334.488.990.353,40

268.328.056.112,00

377.617.498.827,00

97.073.365.462,00

104.086.347.035,00

118.978.005.530,00

1.812.000.000,00

1.812.000.000,00

1.891.100.000,00

102.930.569,00

186.491.895,00

284.373.327,00

152.306.375,00

293.881.274,00

231.586.578,00

53.901.236.854,00

61.892.203.263,00

65.974.913.411,00

17.288.108.890,00

14.263.033.230,00

15.629.995.887,00

218.101.700,00

218.238.500,00

297.884.300,00

37.500.000,00

167.500.000,00

20.000.000,00

1.347.712.000,00

2.485.212.000,00

2.750.322.000,00

276.953.580,00

121.888.230,00

47.726.600,00

Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota

3.

Tahun 2013

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Soppeng Tahun

dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

4. 5.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

B.

Belanja Langsung

1.

Belanja Honorarium PNS

2.

Belanja Uang Lembur

3.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan,

4.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.

Belanja premi asuransi kesehatan


III - 31

No.

Uraian Belanja makanan dan

6.

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

1.951.487.044,00

1.749.733.570,00

1.596.471.108,00

536.180.589,00

684.550.000,00

1.546.199.593,00

1.356.626.430,00

1.777.413.030,00

1.360.408.500,00

19.999.042.031,00

26.643.786.209,00

22.699.736.949,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.609.745.950,00

5.459.510.014,00

9.476.954.000,00

114.121.500,00

58.481.250,00

75.121.000,00

1.011.577.398,00

1.159.712.842,00

1.444.376.428,00

minuman pegawai Belanja pakaian dinas dan

7.

atributnya Belanja Pakaian Khusus dan

8.

Hari-hari Tertentu

9.

Belanja perjalanan dinas

10. 11. 12. 13. 14.

Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan Kantor Belanja Modal Perlengkapan Kantor

15.

Belanja Modal Komputer

3.438.981.417,00

4.110.097.985,00

6.005.068.705,00

16.

Belanja Modal Mebeulair

2.228.597.100,00

2.681.687.153,00

2.655.317.416,00

Belanja Modal Peralatan

439.551.225,00

289.999.250,00

250.964.925,00

46.950.000,00

21.360.000,00

118.366.000,00

487.530.829.613,40

436.598.979.579,00

564.977.477.673,00

17. 18.

Dapur Belanja Modal Penghias Rumah Tangga TOTAL

Persentase total pengeluaran terhadap total belanja untuk pemenuhan aparatur tahun 2013-2015 seperti pada tabel berikut: No.

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp.)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)

Prosentase (%)

1

Tahun anggaran 2013

487.530.829.613,40

751.476.161.605,40

64,88

2

Tahun anggaran 2014

436.598.979.579,00

850.297.715.044,00

51,35

3

Tahun anggaran 2015

564.977.477.673,00

1.002.459.429.170,35

56,36

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Soppeng Tahun

3.2.2. Analisis Pembiayaan 3.2.2.1. Pembiayaan Daerah Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama kurun waktu 2011-2015, APBD Kabupaten Soppeng selalu mengalami surplus anggaran. Pada awal pelaksanaan RPJMD


III - 32

2011-2015, APBD Kabupaten Soppeng mengalami surplus anggaran mencapai Rp.25.002.215.033,49 dan pada akhir pelaksanaan RPJMD mengalami surplus kembali sebesar Rp.45.060.678.923,56. Kondisi APBD yang mengalami surplus tersebut berpengaruh dominan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap total penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk investasi pemerintah untuk pembiayaaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), maupun PDAM. Secara lengkap kondisi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 11.

%

100.00 0.00

Realisasi (Rp)

62,517,282,938.82 0.00

Anggaran (Rp)

62,517,282,939.00 0.00

%

100.00 0.00

Realisasi (Rp)

66,380,420,419.28 0.00

Anggaran (Rp)

66,380,420,419.00 0.00

%

100.00 0.00

Realisasi (Rp)

55,540,262,285.43

Anggaran (Rp)

T.A. 2015

0.00

6.1.05

PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN

T.A. 2014

55,540,877,351.00

%

100.00

6.1.01

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

T.A. 2013

0.00

Realisasi (Rp)

46,033,311,192.36 0.00

Anggaran (Rp)

46,033,311,192.00 0.00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 23,803,276,192.87

%

6.1

100.00

PEMBIAYAAN

753,860,668.00

Realisasi (Rp)

6

23,803,276,192.87

Uraian

T.A. 2012

0.00

Rek.

Anggaran (Rp)

T.A. 2011


Tabel 3.10 Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

III - 33

5,130,430,063.00 76.23 3,500,000,000.00 2,812,194,300.00 80.35 3,558,570,880.00 0.00 0.00 301,191,000.00 0.00 0.00

9,450,430,063.00

85.52

10,220,000,000.00

9,532,194,300.00

93.27

8,558,570,880.00

8,558,570,880.00

100.00

5,918,886,000.00

5,000,000,000.00

84.48

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6,730,501,325.00

PEMBAYARAN POKOK UTANG

11,050,501,325.00

6.2.03 64.22

6.2.02 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

78.09

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1,847,453,252.00

6.2

3,667,453,252.00

89.00

5,000,000,000.00

99.99

62,640,825,440.82

62,647,151,529.00

100.11

66,580,175,181.28

0.00

123,542,502.00

129,868,590.00

0.00

199,754,762.00

129,868,590.00

0.00

616,653,351.00

%

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

%

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

%

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

%

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

%

Realisasi (Rp)

T.A. 2014

5,617,695,000.00

171.17

8,558,570,880.00

66,510,289,009.00

101.11

56,156,915,636.43

0.00

0.00

109,545,402.00

0.00

0.00

141,412,550.00

Anggaran (Rp)

T.A. 2013

5,000,000,000.00

100.00

6,720,000,000.00

55,540,877,351.00

100.24

46,142,856,594.36

46,033,311,192.00

97.44

24,698,549,410.87

1,543,252,866.13

T.A. 2012

6,720,000,000.00

100.00

4,320,000,000.00

4,320,000,000.00

100.00

1,820,000,000.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25,346,529,059.00

PENERIMAAN PIUTANG DAERAH

1,820,000,000.00

6.1.06 Uraian

2,876,562,252.00

Rek.

4,696,562,252.00

T.A. 2011 T.A. 2015


III - 34

%

101.61 0.00

Realisasi (Rp)

45,060,678,923.56 102,701,504,364.38 57,640,825,440.82

-79.43

Anggaran (Rp)

0.00

56,728,265,529.00

T.A. 2015

-56,728,265,529.00

0.00 -7.76

62,517,282,938.82 4,495,678,637.54

100.12

%

Realisasi (Rp)

0.00 -57,951,718,129.00

58,021,604,301.28

Anggaran (Rp)

0.00 -43.59

57,951,718,129.00

%

66,380,420,419.28

102.88

T.A. 2014

19,755,699,082.85

46,624,721,336.43

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

0.00 -45,320,877,351.00

45,320,877,351.00

%

0.00 -53.88

104.89

Realisasi (Rp)

55,540,877,351.43 18,848,450,820.07

36,692,426,531.36

Anggaran (Rp)

0.00

34,982,809,867.00

%

101.85

-34,982,809,867.00

46,033,311,192.36 25,002,215,033.49

T.A. 2013

0.00

0.00

Surplus/(Defisit) APBD

T.A. 2012

-121.08

Realisasi (Rp)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

-20,649,966,807.00

PEMBIAYAAN NETO

21,031,096,158.87

Uraian

20,649,966,807.00

Rek.

Anggaran (Rp)

T.A. 2011

Sumber : PERDA tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 20112015

Dari tabel 3.11 terlihat bahwa pada Tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Soppeng mempunyai sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya yang cukup besar yang merupakan pelampauan target penerimanan, penghematan belanja dan kegiatan lanjutan. SiLPA diluar kegiatan lanjutan ini dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan. No. 1.

Uraian Realisasi

Pendapatan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

761.699.666.388,25

846.234.822.801,54

1.029.157.370.744,91

741.943.967.305,40

841.739.144.164,00

997.459.429.170,00

9.532.194.300,00

8.558.570.880,00

5.000.000.000,00

10.223.504.782,85

-4.062.892.242,46

26.697.941.574,91

Daerah Dikurangi realisasi:

2. 3. A

Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 3.11 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

Daerah Defisit riil Ditutup oleh realisasi


III - 35

No.

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan 4.

55.540.262.285,43

66.380.420.419,28

62.517.282.938,82

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616.653.351,00

199.754.762,00

123.542.502,00

56.156.915.636,43

66.580.175.181,28

62.640.825.440,82

66.380.420.419,28

62.517.282.938,82

89.338.767.015,73

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

5. 6. 7.

Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali

8.

Pemberian Pinjaman Daerah

9.

Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi

B

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan

A+B

anggaran tahun berkenaan

Proporsi dari total defisit riil tahun 2013 hingga 2015 seperti pada tabel berikut: Proporsi dari total defisit riil No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(%)

(%)

(%)

543,00

-1.634,00

234,00

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Kembali Pemberian

0,00

0,00

0,00

6,00

-5,00

0,46

649,29

-1.612,58

334,63

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

Tabel 3.12 omposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun

di Pisahkan

Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Sementara, persentase silpa anggaran daerah tahun 2013 hingga 2015 seperti pada tabel berikut:


III - 36

Tahun 2013 No. 1.

Uraian

SiLPA

5.736.311.908

penerimaan PAD

Tahun 2015

% dari

Rp.

Rp.

SiLPA

66.380.420.419 100,00 62.517.282.939

Pelampauan

2.

% dari

Rp.

Jumlah SiLPA

Tahun 2014

8,64 10.144.209.384

Rata-rata

% dari

pertum-

SiLPA

buhan (%)

100,00 89.338.767.015

100,00

10,41

16,23 10.512.946.864

11,77

22,38

Pelampauan 3.

penerimaan dana

0

0,00

83.353.345

0,13

0

0,00

0,00

383.561.165

0,58

6.806.041.604

10,89

0

0,00

-100,00

72,75 38.464.965.906

43,06

-13,90

Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

perimbangan Pelampauan penerimaan lain-

4.

lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan

5.

belanja atau akibat

60.260.547.346

90,78 45.483.678.606

lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai

6.

dengan akhir tahun

0

0,00

0

0,00

301.191.000

0,34

0,00

0

0,00

0

0,00 40.059.663.246

44,84

0,00

belum terselesaikan 7.

Kegiatan lanjutan

Adapun defisit riil anggaran daerah seperti pada tabel berikut: No. 1.

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp)

(Rp.)

(Rp.)

761.699.666.388,25

846.234.822.801,54

1.029.157.370.744,91

741.943.967.305,40

841.739.144.164,00

997.459.429.170,00

Dikurangi realisasi: 2.

Belanja Daerah

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil

9.532.194.300,00

8.558.570.880,00

5.000.000.000,00

10.223.504.782,85

-4.062.892.242,46

26.697.941.574,91

Tabel 3.14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun

Kabupaten Soppeng selama Tahun 2013-2015 mengalami defisit anggaran pada Tahun 2014 yang disebabkan oleh Belanja Daerah yang terealisir sangat besar dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang juga cukup besar. Tahun 2013 No. 1. 2.

Uraian

Tahun 2014

% dari

Rp.

SiLPA

Rp.

% dari SiLPA

Tahun 2015 Rp.

% dari SiLPA

Jumlah SiLPA

66.380.420.419

100,00

62.517.282.939

100,00

89.338.767.015

100,00

Pelampauan

5.736.311.908

8,64

10.144.209.384

16,23

10.512.946.864

11,77

penerimaan PAD


Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

III - 37

Tahun 2013 No.

Uraian

% dari

Rp.

SiLPA

Pelampauan 3.

Tahun 2014

Tahun 2015

% dari

Rp.

% dari

Rp.

SiLPA

SiLPA

0

0,00

83.353.345

0,13

0

0,00

383.561.165

0,58

6.806.041.604

10,89

0

0,00

60.260.547.346

90,78

45.483.678.606

72,75

38.464.965.906

43,06

0

0,00

0

0,00

301.191.000

0,34

0

0,00

0

0,00

40.059.663.246

44,84

penerimaan dana perimbangan Pelampauan

4.

penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan

5.

belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga

6.

sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

7.

Kegiatan lanjutan

Sisa lebih anggaran (riil) dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1.

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

66.380.420.419,28

62.517.282.938,82

89.338.767.015,73

0,00

0,00

301.191.000,00

0,00

0,00

40.059.663.246,00

66.380.420.419,28

62.517.282.938,82

48.977.912.769,73

Uraian Saldo kas neraca daerah Dikurangi:

2.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

3.

Kegiatan lanjutan

4.

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

Tabel 3.16 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Riil) Pembiayaan Anggaran pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada Tahun 2013, Rp.66.380.420.419,98

dan

pada

SiLPA Kabupaten Soppeng sebesar Tahun

2015

menurun

menjadi

Rp.48.977.912.769,73. SiLPA Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 menurun dari Tahun 2014 disebabkan Saldo Kas Neraca pada Tahun 2015 berkurang sebesar Rp.41.279.103.769,73 akibat masih adanya Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun 2015 yang belum terselesaikan dan beberapa kegiatan pembangunan daerah


III - 38

dengan nilai sebesar Rp.40.059.663.246,00 yang perlu dilanjutkan atau 44,84% dari SiLPA Tahun 2015.

Tahun 2016 (Rp.)

Tahun 2018 (Rp.)

Tahun 2019 (Rp.)

Tahun 2020 (Rp.)

Tahun 2021 (Rp.)

1.

10,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.191.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.059.663.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.977.912.769,73

10,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2015) (Rp.)

Saldo kas neraca daerah

Tahun 2017 (Rp.)

Tingkat partumbuhan (%)

No.

Uraian

Tabel 3.17

Proyeksi

89.338.767.015,73

Data tahun dasar

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Dikurangi: 2. 3.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan SiLPA setiap tahun dimaksimalkan dan pelaksanaan kegiatan atau daya serap anggaran pada tahun berjalan cukup bagus. Pada Tahun 2016 diproyeksikan turun sebesar Rp.5.003.734.100,33 dari Tahun 2015 menjadi Rp.53.981.646.870,07 dan pada Tahun 2021 diproyeksi bisa kembali meningkat menjadi sebesar Rp.109.384.451.977,53 dengan ratarata

peningkatan

SiLPA

selama

Tahun

2016-2021

sebesar

Rp.81.830.079.028,76. Demikian pula halnya dengan Saldo Kas Neraca Daerah Kabupaten Soppeng diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021. Rata-rata peningkatannya diproyeksikan sebesar Rp.115.435.156.262,30. Disamping Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan, pemerintah daerah juga dapat melakukan pinjaman dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat.


III - 39

3.3. Kerangka Pendanaan Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. 3.3.1.

Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat merupakan realisasi

kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Soppeng yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pada Tahun 2013-2015, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Soppeng untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing belanja yaitu mencapai 5,90% dan 47,15%. No. A 1 2

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja

Rata-rata

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

450.190.578.265,00

475.957.696.905,00

534.733.649.950,00

5,90

334.488.990.354,00

353.725.530.300,00

377.617.498.827,00

4,13

97.073.365.462,00

104.086.347.035,00

118.978.005.530,00

7,02

Pertumbuhan (%)


Tabel 3.18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

III - 40

No.

3

4 5

6

7

8

9

10

B

1

2

3

Uraian Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)


1.812.000.000,00

1.812.000.000,00

1.891.100.000,00

1,43

102.930.569,00

186.491.895,00

284.373.327,00

40,32

152.306.375,00

293.881.274,00

231.586.578,00

14,99

492.234.625,00

0,00

0,00

0,00

260.312.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.417.885.624,00

15.432.469.673,00

35.185.965.816,00

31,66

390.552.756,00

420.976.728,00

545.119.872,00

11,76

7.417.443.840,00

11.413.335.548,00

23.635.199.819,00

47,15

2.186.008.310,00

4.162.795.822,00

15.158.203.740,00

90,69

0,00

0,00

20.000.000,00

100,00

5.231.435.530,00

7.250.539.726,00

8.456.996.079,00

17,36


III - 41

No.

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

4

5

Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang TOTAL (A+B+C)

C 1 2


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.812.194.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.812.194.300,00

0,00

0,00

0,00

460.420.216.405,00

487.371.032.453,00

558.368.849.769,00

6,64

Pertumbuhan Belanja Periodik Prioritas Utama untuk Belanja Tidak Langsung Kabupaten Soppeng berasal dari Belanja Pegawai adalah sebesar 4,13%, sedangkan untuk Belanja Langsung berasal Honorarium PNS khusus untuk Guru dan Tenaga Medis dengan pertumbuhan mencapai 90,69%, sehingga rata-rata total pertumbuhan untuk pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah sebesar 6,64%.

No.

Rata-rata

Tahun 2015

Uraian

Pertumbuhan

(Rp.)

(%)

A


534.733.649.950,00

5,90

1


377.617.498.827,00

4,13

2

Belanja Tambahan Penghasilan

118.978.005.530,00

7,02

3

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta

1.891.100.000,00

1,43

Tabel 3.19 engeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Operasional KDH/WKDH 4

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

284.373.327,00

40,32

5

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

231.586.578,00

14,99

6

Belanja Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat

0,00

0,00

7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

0,00

0,00


III - 42

No.

Rata-rata

Tahun 2015

Uraian

Pertumbuhan

(Rp.)

(%)

Desa 8

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada

0,00

0,00

35.185.965.816,00

31,66

545.119.872,00

11,76

23.635.199.819,00

47,15

15.158.203.740,00

90,69

20.000.000,00

100,00

8.456.996.079,00

17,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemerintahan Desa 9

Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa

10

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

B

Belanja Langsung

1 2 3 4 5

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C

Pembiayaan Pengeluaran

0,00

0,00

1

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

2

Pembayaran pokok utang

0,00

0,00

558.368.849.769,00

6,64

TOTAL (A+B+C)

Total pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 sebesar Rp.558.368.849.769,00. Artinya hanya sebesar kurang lebih 558 M yang menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Soppeng dan analisis kerangka pendanaan. 3.3.2.

Proyeksi Data Masa Lalu Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan

anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk 6 (enam) tahun kedepan, meliputi proyeksi


III - 43

pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng terlebih dahulu dimulai dari jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masingmasing APBD Kabupaten Soppeng. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tim penyusun yang berasal dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng untuk menyiapkan data dan analisis, dimana hasilnya didiskusikan di tingkat Tim RPJMD Kabupaten Soppeng. Analisis dan diskusi Tim RPJMD Kabupaten Soppeng dilakukan terhadap data-data perkembangan realisasi anggaran, data 5 (lima) tahun yang meliputi : pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkembangan neraca daerah yang meliputi, aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya,

analisis

dilakukan

terhadap

penerimaan

daerah

Kabupaten Soppeng yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah ditempatkan sejauh mana Kabupaten Soppeng mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah Kabupaten Soppeng. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Selanjutnya, Tim RPJMD Kabupaten Soppeng membuat analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran kapasitas pendapatan daerah Kabupaten Soppeng dengan proyeksi 6 (enam) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Metode analisis yang digunakan oleh Tim RPJMD Kabupaten Soppeng dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Soppeng adalah perpaduan

antara metode

regresi,

growth rate

dan

acress dengan

memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi. Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng, antara lain:


III - 44

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; 2. Asumsi indikator makro ekonomi Kabupaten Soppeng (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); 3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng; 4. Kebijakan dibidang keuangan negara. Berikut ini adalah gambaran kinerja keuangan Kabupaten Soppeng yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng dan Neraca Daerah Kabupaten Soppeng. 3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi

daerah.

Proyeksi

pendapatan

ini

mengacu

pada

rata-rata

pertumbuhan pendapatan selama lima 5 tahun (2011-2015). Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.1.191.039.152.646,42,-, dan meningkat menjadi Rp.1.337.650.568.145,93 pada Tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp.1.827.236.966.616,66. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini

merupakan

sekumpulan

angka-angka

perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang

faktor-faktor

penghitungnya

atau

asumsi-asumsinya

tidak


III - 45

1 PENDAPATAN 1,191,039,152,646.42

1,337,650,568,145.93 1,452,934,623,048.38 1,572,649,437,603.66 1,697,249,673,653.74 1,827,236,966,616.66 7.39

1.1 Pendapatan Asli Daerah 81,111,844,931.42

94,915,100,486.68 108,868,781,326.57 122,986,973,274.93 137,285,098,985.13 151,780,046,241.60 11.01

1.1.1 Pajak Daerah 11,215,710,000.00

12,337,281,000.00 13,571,009,100.00 14,928,110,010.00 16,420,921,011.00 18,063,013,112.10 8.27

1.1.2 Retribusi Daerah 6,803,232,821.33

7,313,475,282.92 7,861,985,929.14 8,451,634,873.83 9,085,507,489.37 9,766,920,551.07 6.21

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

9,496,672,319.06

11,115,912,462.07

12,735,152,605.09

14,354,392,748.10

15,973,632,891.12

17,592,873,034.13

10.82

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

53,596,229,791.04

64,148,431,741.69

74,700,633,692.34

85,252,835,643.00

95,805,037,593.65

106,357,239,544.30

mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

NO. URAIAN Tahun (Rp.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 LAJU (%)

12.10


Tabel 3.20

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

III - 46

1.2 Dana Perimbangan 999,032,153,000.00

1,119,559,953,779.00 1,215,509,914,218.34 1,315,689,895,302.01 1,420,537,682,278.42 1,530,536,502,114.67 7.37

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26,118,645,000.00

28,077,543,375.00 30,183,359,128.13 32,447,111,062.73 34,880,644,392.44 37,496,692,721.87 6.21

1.2.2 Dana Alokasi Umum 635,976,768,000.00

719,302,087,400.00 774,216,170,300.00 829,130,253,200.00 884,044,336,100.00 938,958,419,000.00 6.71

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 336,936,740,000.00

372,180,323,004.00 411,110,384,790.22 454,112,531,039.28 501,612,701,785.98 554,081,390,392.80 8.64

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

110,895,154,715.00

123,175,513,880.24

128,555,927,503.47

133,972,569,026.73

139,426,892,390.18

144,920,418,260.39

4.56

1.3.1

Pendapatan Hibah

1,086,146,550.00

1,094,835,722.40

1,103,594,408.18

1,112,423,163.44

1,121,322,548.75

1,130,293,129.14

NO. URAIAN Tahun (Rp.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 LAJU (%)

0.67


III - 47

Tahun (Rp.)

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

40,737,247,034.04

44,777,222,063.36

48,817,197,092.68

52,857,172,121.99

12.75

1.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

73,469,401,456.40

74,204,095,470.96

74,946,136,425.67

75,695,597,789.93

0.83

1.3.4

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

13,878,828,328.96

14,542,236,323.08

15,237,355,219.33

2021

13,245,684,604.85

2020

36,697,272,004.72

2019

72,741,981,640.00

2018

12,641,424,513.12

2017

25,722,513,765.00

2016

LAJU (%)

72,021,764,000.00

URAIAN

12,064,730,400.00

NO.

3.97

Berdasarkan tabel 3.22 dibawah ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selama Tahun 2016-2021 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sekitar 8,00%. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah diproyesikan berfluktuasi setiap tahun dengan rata-rata sekitar 83,73%. Lain-lain penerimaan daerah yang sah diproyesikan menurun setiap tahun dengan rata-rata penurunan sekitar 8,67% terhadap pendapatan daerah. Dari proyeksi kontribusi ketiga jenis pendapatan ini diperoleh bahwa Katergantungan Fiskal Kabupaten Soppeng terhadap Pemerintah Pusat diproyeksikan rata-rata menurun setiap tahun sekitar 86,68% dengan harapan bahwa dari tahun 2016-2021 kemandirian fiskal Kabupaten Soppeng

Tabel 3.21 Proyeksi Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (%) Tahun 2016-2021

meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sekitar 13,31%. Uraian PAD

Kontribusi (%) 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,81

7,10

7,49

7,82

8,09

8,31


III - 48

Uraian

Kontribusi (%) 2016

2017

2018

2019

2020

2021

83,88

83,70

83,66

83,66

83,70

83,76

9,31

9,21

8,85

8,52

8,21

7,93

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Kemandirian Fiskal

12,18

12,88

13,29

13,61

13,88

14,09

Ketergantungan Fiskal

87,82

87,12

86,71

86,39

86,12

85,91

Dana perimbangan Lain-lain Penerimaan daerah yang sah Total

3.3.2.2.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Pada Tahun 2015, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kabupaten Soppeng sebesar Rp.534.733.649.950,00 atau 95,77% dari total belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, sedangkan untuk belanja langsung sekitar 4,23% dari total belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2021 746.939.698.834,37 41.374.988.577,06

2020 725.227.866.718,20

47,15

37.606.175.802,14

2019 703.949.154.468,32

23.635.199.819,00

34.216.230.383,14

2018

2017

2016

683.105.842.062,54

Belanja Langsung

5,90

31.159.549.516,17

2.

534.733.649.950,00

662.704.651.920,75


(%)

Tabel 3.22

28.396.296.937,83

1.

(Rp.)

pertumbuhan

673.185.670.633,37

Uraian

Proyeksi (Rp.)

Tingkat

25.671.659.417,85

No.

Tahun Dasar 2015


Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama (Prioritas I) Tahun 2016-2021

III - 49

2019

2020

2021

738.165.384.851,46

762.834.042.520,34

788.314.687.411,43

53,05

2018

558.368.849.769,00

714.265.391.578,71

(%)

2017

pertumbuhan

691.100.948.858,58

TOTAL

(Rp.)

2016

Uraian

Proyeksi (Rp.)

Tingkat

698.857.330.051,22

No.

Tahun Dasar 2015

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama Kabupaten Soppeng diproyeksikan mengalami peningkatan dari

Rp.698.857.330.051,22

di

Tahun

2016

menjadi

sebesar

Rp.788.314.687.411,43 di Tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama yaitu sebesar Rp.746.939.698.834,37 pada Tahun 2021 sebagaimana yang tergambar pada tabel 3.24 di bawah ini :

703,949,154,468.32

725,227,866,718.20

746,939,698,834.37

425,426,664,683.39

436,062,331,300.48

Tahun 2021 (Rp.)

415,050,404,569.16

Tahun 2020 (Rp.)

683,105,842,062.54

Tahun 2019 (Rp.)

404,927,223,969.91

Tahun 2018 (Rp.)

662,704,651,920.75

4.13

Tahun 2017 (Rp.)

395,050,950,214.55


Tahun 2016 (Rp.) 673,185,670,633.37

1

5.90

Proyeksi

415,843,105,489.00


Tingkat pertumbuhan (%)

Data Tahun Dasar (2015) (Rp.)

A

534,733,649,950.00

Uraian

377,617,498,827.00

No

Tabel 3.23


Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

III - 50

No

678,170,641.70

690,817,654.70

134,790,767,264.68

-

345,408,827.35

339,085,320.85

1,263,888,524.30

1,146,318,786.05

2,608,153,855.77

2,511,744,617.84

2,415,335,379.92

168,105,434,486.49

164,125,823,779.69

160,283,450,695.89

Tahun 2020 (Rp.)

2,527,777,048.60

-

1,028,749,047.80

156,588,359,291.72

Tahun 2019 (Rp.)

2,292,637,572.10

332,761,814.35

2,318,926,141.98

153,054,812,418.75

149,702,676,750.00

128,162,301,444.58

-

911,179,309.50

2,222,516,904.05

2,126,107,666.12

Tahun 2018 (Rp.)

2,057,498,095.60

326,438,307.85

793,609,571.25

676,039,833.00

665,523,628.70

-

320,114,801.35

313,791,294.85

Tahun 2017 (Rp.)

1,822,358,619.00

-

-

Tahun 2016 (Rp.)

1,587,219,142.50

1,352,079,666.00

31.66

121,570,311,364.91

Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa

652,876,615.70

9

-

115,013,359,934.88

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa -

640,229,602.70

8 -

108,490,079,393.60

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 14.99

627,582,589.70

7 40.32

101,999,167,472.70

Belanja Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Tingkat pertumbuhan (%)

6 Data Tahun Dasar (2015) (Rp.)

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 118,978,005,530.00

5 1,891,100,000.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 284,373,327.00

4 1.43

231,586,578.00

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

-

3 7.02

-

Belanja Tambahan Penghasilan

-

2

35,185,965,816.00

Uraian Proyeksi Tahun 2021 (Rp.)


III - 51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,561,545,825.38

1,500,000,000.00

20,313,442,751.68

41,374,988,577.06

545,119,872.00

Tahun 2021 (Rp.)

-

17,010,039,848.16

1,250,000,000.00

19,346,135,953.98

37,606,175,802.14

545,119,872.00

Tahun 2020 (Rp.)

-

14,791,338,998.40

1,000,000,000.00

18,424,891,384.74

34,216,230,383.14

545,119,872.00

Tahun 2019 (Rp.)

-

12,862,033,911.65

750,000,000.00

17,547,515,604.52

31,159,549,516.17

545,119,872.00

Tahun 2018 (Rp.)

-

11,184,377,314.48

500,000,000.00

16,711,919,623.35

28,396,296,937.83

545,119,872.00

Tahun 2017 (Rp.)

-

Pembayaran pokok utang

-

2

-

545,119,872.00

Pembentukan Dana Cadangan

25,671,659,417.85

1

-

15,916,113,927.00

Pembiayaan Pengeluaran

-

30,000,000.00

C

-

9,725,545,490.85

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

17.36

Tahun 2016 (Rp.)

-

5

100.00

-

Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

90.69

-

4


Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)


3

545,119,872.00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

23,635,199,819.00

2

15,158,203,740.00

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.

20,000,000.00

1

47.15

8,456,996,079.00

Belanja Langsung

-

B

11.76

-

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

-

10

-

Uraian

-

No

Proyeksi


III - 52

Tahun 2018 (Rp.)

Tahun 2019 (Rp.)

Tahun 2020 (Rp.)

Tahun 2021 (Rp.)

714,265,391,578.70

738,165,384,851.46

762,834,042,520.33

788,314,687,411.43

Tahun 2017 (Rp.) 691,100,948,858.58

6.64

Tahun 2016 (Rp.) 698,857,330,051.22


TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA


Uraian

558,368,849,769.00

No

Proyeksi

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Untuk kurun waktu 6 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Soppeng diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 3 Tahun 2013-2015 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata mampu menyerap 89,98% anggaran, dengan rincian sebagai berikut. 

Jenis belanja pegawai daya serap sebesar 92,21%



Jenis belanja barang dan jasa sebesar 92,32%



Jenis belanja modal sebesar 88,53%

Berdasarkan data tersebut diatas SiLPA akan terjadi, diskenariokan sebesar 12,49% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SiLPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 12,49%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan,

penambahan

volume

program

dan

kegiatan

yang

telah

dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.


III - 53

Tabel 3.24

Proyeksi

3.3.4.

788,314,687,411.43

1,779,432,360,418.14

-

-

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

991,117,673,006.72

1,656,551,142,288.75 762,834,042,520.33

1,779,432,360,418.14

Tahun 2021 (Rp.)

1,656,551,142,288.75

Tahun 2020 (Rp.)

893,717,099,768.41

1,539,568,977,984.27 738,165,384,851.46

1,539,568,977,984.27

1,427,918,214,092.20 -

801,403,593,132.81

691,100,948,858.58 629,942,673,797.29

Kapasitas riil kemampuan keuangan

-

-

Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

698,857,330,051.22

4

1,183,146,713,976.46

Total penerimaan

1,427,918,214,092.20

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

Tahun 2019 (Rp.)

714,265,391,578.70

3

Tahun 2018 (Rp.)

713,652,822,513.50

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

1,321,043,622,655.87

2

-

Pendapatan

1,183,146,713,976.46

1

Tahun 2017 (Rp.)

-

Tahun 2016 (Rp.)

1,321,043,622,655.87

Uraian

484,289,383,925.24

No.

Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan

proyeksi

kapasitas

kemampuan

keuangan

daerah,

kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi kedalam tiga kelompok prioritas dengan uraian sebagai berikut.


III - 54

Prioritas I, dialokasikan untuk : a.

Mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

b.

Mendanai program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Soppeng) periode 2016-2021, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

c.

Mendanai program/kegiatan sesuai arah kebijakan keuangan masa lalu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersentuhan langsung dengan peningkatan pelayanan publik.

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Terutama pemenuhan proporsi belanja SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung (belanja tidak terduga, hibah, dan bantuan sosial) antara lain : a. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat. b. Pemberian

hibah

kepada

pemerintah,

perusahaan

daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah daerah


III - 55

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kamampuan keuangan

daerah

dan

dilakukan

setelah

memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan wajib, tidak bersifat mengikat dan tidak wajib. c. Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimun serta lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Pengalokasian Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan dengan hal tersebut alokasi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah dan alokasi kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.25

Tahun 2017 (Rp.)

Tahun 2018 (Rp.)

Tahun 2019 (Rp.)

Tahun 2020 (Rp.)

Tahun 2021 (Rp.)

801,403,593,132.81

893,717,099,768.41

991,117,673,006.72

Kapasitas riil kemampuan keuangan

Tahun 2016 (Rp.)

713,652,822,513.50

I

Uraian

629,942,673,797.29

No.

484,289,383,925.24

Proyeksi

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I


III - 56

Proyeksi

1,008,396,345,577.20

Tahun 2021 (Rp.)

-

908,335,290,427.27

Tahun 2020 (Rp.)

-

813,633,846,467.16

Pembentukan dana cadangan

Tahun 2019 (Rp.)

-

II.b

723,734,516,174.24

Belanja Langsung

Tahun 2018 (Rp.)

-

II.a

Tahun 2017 (Rp.) 638,092,747,485.17

490,478,132,404.34

Tahun 2016 (Rp.)

-

Uraian

-

No.

41,374,988,577.06 24,096,316,006.57 766,036,014,840.83

967,021,357,000.14

37,606,175,802.14 22,987,985,143.28 743,215,851,861.22

870,729,114,625.13

34,216,230,383.14 21,985,977,048.79 720,935,131,516.65

779,417,616,084.02

31,159,549,516.17 21,077,855,855.42 699,183,697,918.10

692,574,966,658.07

20,246,223,249.95 677,950,875,170.25

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

19,482,910,938.75

Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

687,668,581,572.59

II

28,396,296,937.83

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

-

II.d

609,696,450,547.34

Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

464,806,472,986.49

II.c

-

25,671,659,417.85

Dikurangi:

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a


Dikurangi:


III - 57

Proyeksi

746,939,698,834.37 19,096,316,006.46 5,000,000,000.00

17,987,985,143.02

725,227,866,718.20

Tahun 2021 (Rp.)

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

Tahun 2020 (Rp.)

703,949,154,468.32

15,246,223,249.49

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)

16,985,977,048.33

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)

5,000,000,000.00

III

16,077,855,855.56

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Tahun 2019 (Rp.)

5,000,000,000.00

III.b

Tahun 2018 (Rp.) 683,105,842,062.54

Tahun 2017 (Rp.)

14,482,910,939.22

673,185,670,633.37

Tahun 2016 (Rp.)

662,704,651,920.75

Uraian

5,000,000,000.00

No.

Pengalokasian prioritas berdasarkan alokasi tahunan sebagaimana tabel berikut: Tahun I

Tahun II

%

%

413,555,882,365.84

66.44

470,850,647,565.21

67.72

539,340,835,961.87

68.80

611,446,061,774.49

69.63

686,657,689,189.67

207,886,791,431.00

33.06

234,302,174,948.43

31.84

253,562,757,170.48

30.81

273,771,037,993.66

30.01

295,959,983,816.94

Rp.

66.18

Prioritas II

%

33.26

2

Rp.

Tahun VI % Rp.

307,970,832,116.91

Prioritas I

35.01

1

Rp.

Tahun V

167,818,551,808.80

Jenis Dana

64.26

No

Alokasi Tahun Tahun III IV % Rp. % Rp.


Tabel 3.26 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2021

III - 58

Total 986,117,673,006.61

3,500,000,000.00

Rp.

0.35

Tahun V

100.00

3,500,000,000.00

0.39

3,500,000,000.00

0.44

%

888,717,099,768.16

100.00

796,403,593,132.35

100.00

Rp.

3,500,000,000.00

%

708,652,822,513.63

%

0.49

3,500,000,000.00

Tahun II

100.00

624,942,673,796.83

0.56

Tahun I Rp.

100.00

0.73 3,500,000,000.00

Prioritas III

479,289,383,925.71

3 Jenis Dana

100.00

No Alokasi Tahun Tahun III IV % Rp. % Rp. Tahun VI % Rp.


III - 59

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan

ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat)

dimasa

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal

tidak

dimanfaatkan,

akan

menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam perencanaan akan berkorelasi dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu akan mengalami kegagalan karena input perencanaan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan kebutuhan para pihak yaitu masyarakat dan swasta sebagai pilar utama dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis

yang

tidak

terakomodir

dalam

bentuk

perencanaan

akan

mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan yang lebih tragis lagi akan berdampak pada instabilitas dalam suatu daerah. 4.1.Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap Expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaain daerah, maupun dengan pencapaian provinsi dan nasional. Tujuan dari permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi

berbagai

factor

yang

mempengaruhi

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB IV

IV - 1

keberhasilan/kegagalan

kinerja

pembangunan

daerah

dimasa

lalu.Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut :` 4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO

1

2

INDIKATOR KINERJA

Pertumbuhan Ekonomi (%)

TARGET TARGET REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA 2014 2015 2015 (%) 7,33

7,50

6.08

CAPAIAN TAFSIRAN PENCAPAIAN KINERJA Tidak Mencapai Target

Jumlah Penduduk (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

226.1 52

226.737

251,801

6,15

5,80

2.4% (2014)

4

Tingkat Inflasi (%)

5,0

5,0

0,97%.

Target Tercapai

5

PDRB Perkapita (Rp)

24.36 0.768

29.232. 921

27.360. 000 (2014)

6

Persentase Penduduk Miskin (%)

8,39

8,00

8.76%

dibawa Nasional RP 42.432.08, dan Sul-Sel (33.545.740) Tidak Mencapai Target

7

Indeks Pembangunan Manusia

76,39

77,53

64.74

Rendah dari taget dan SulSel

8

Angka Harapan Hidup (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

72,19

72,34

68.42

Tidak Mencapai Target

7,88

8,07

7.04

Tidak Mencapai Target

3

9

belum mencapai target Melampau target

Tabel 4.1 PERMASALAHAN

Pertumbuhan Ekonomi masih didonimasi oleh oleh faktor konsumsi dari pada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualaits Masih Tinginya Pernikahan di bawah umur

Daya Beli Masyarat menurun, akibat kenaikan BBM, produksi dan penyediaan bahan pokok yang cukup memadai

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Pembukaan kesempatan kerja baru, penurunan jumlah penduduk miskin,

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng

Peningkatan Kegiatan Ekonomi Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko nikah di bawah umur Mendirikan balai pelatihan kerja. Mendorong peningkatan kesadaran pentingnya sekolah tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan pada anggota masyarakat Pengendalian harga dan distrubsi barang. Meningkatkan Tabungan Masyarakat

Pembukaan lapangan kerja baru, Peningkatan dan pemerataan daya beli, penurunan angka kemiskinan Kurangnya lapangan kerja baru

AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Rendah di bawah SulSel dan Nasional

Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah'

Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik (lahan tidur) untuk dijadikan kegiatan usah tani Melakukan pengembangan komoditas pertanian/ peternakan/ perikanan yang tidak memerlukan lahan yang luas, Meningkatkan bantuan faktor-faktor produksi pada aktifitas ekonomi produksi rumah tangga miskin yang bekerja diberbagai lapangan usaha untuk digunakan dalam bekerja, Pengembangan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah. peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan

peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental Peningkatan kualitas pendidikan gratis


IV - 2

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET TARGET REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA 2014 2015 2015 (%)

10

Angka Melek Huruf (%)

89,86

90,94

97.12

11

Persentase RT yang Menikmati Listrik

91,40

95,97

92.88

CAPAIAN TAFSIRAN PENCAPAIAN KINERJA mencapai target dan Tinggi dari Sulsel dibawa Target

PERMASALAHAN


Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca

Peningkatan Pelaksanaan sekolah Paket A. Memfasilitasi msyarakat untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat Persentase Pengembangan dan pemanfaatan potensi pemanfaatan energi energi lokal khususnya energi baru baru terbarukan masih terbarukan untuk meningkatkan rendah untuk pembakit pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan listrik baik skala dan untuk meningkatkan kedaulatan menengah maupun Energi skala kecil masih rendah

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum 4.1.2.1.

NO 1

Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA 2015 (%)

CAPAIAN TAFSIRAN PENCAPAIAN KINERJA

PERMASALAHAN


Pendidikan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

55

39.12

71.13

di bawah target

97.00 %

93.91%

96.81

di bawah target

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B

75.00 %

57.90%

77.2

di bawah target

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B

95.00 %

81.70%

86

di bawah target

Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

219

112

148.8 6%

melampaui target

204

100

0.28%

0.10%

0.50%

0.69%

150.9 8% 164.2 9% 62.00 %

melampaui target melampaui target di bawah target

Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain

Peningkatan Penyediaan gedung PAUD Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar memasukkan anaknya ke PAUD

Tabel 4.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng

Masih terdapat peserta didik meningkatkan peran pemerintah yang berusia di bawah 7 dalam mendorong partisipasi Tahun atau diatas 12 Tahun. masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SD adanya anak usia 7-12 tahun Peningkatan kualitas pendidikan yang tidak sekolah gratis Masih terdapat lulusan meningkatkan peran pemerintah jenjang SD belum berusia 13 dalam mendorong partisipasi thn masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi adanya anak usia 13-15 tahun Peningkatan Kondisi Perekonomian yang tidak sekolah Masyarakat ekonomi, pola pikir, akses Peningaktan kualaitas pendidikan gratis Masih banyaknya penduduk usia 13-15 bersekolah diluar wilayah Soppeng ekonomi, pola pikir, akses Banyaknya sekolah Jumlah sekolah yang banyak Terlaksananya pendidikan tanpa pungutan biaya Banyaknya siswa Mendorong pertumbuhan ekonomi membantu/mengikuti orang masyarakat tua mencari nafkah Mendorong partisispasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke


IV - 3

NO

2

INDIKATOR KINERJA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kesehatan

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

TARGET CAPAIAN REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA 2015 (%) 100% 99% 99% 97%

95%


104.03 % 109.04 % 100.44 %

104.0 3% 110.1 4% 101.4 5

melampaui target melampaui target melampaui target

109.68 %

113.0 7

melampaui target

83.70%

88.1

di bawah target

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

75.68%

94.6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

92.24%

102.5

melampaui target

101.9

melampaui target

Cakupan pelayanan ibu nifas

90%

91.67%

di bawah target

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80%

41.93%

52.4


90%

92.86%

103.2

melampaui target

100%

97.14%

97.14

di bawah target

90%

69.61%

77.3

di bawah target

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi

100%

100%

100%

100%

100

100

di bawah target

PERMASALAHAN

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN jenjang yang lebih tinggi Adanya lulusan Paket A Adanya lulusan Paket B Tingkat kesadaran wajib belajar meningkat Program pendidikan gratis

Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil

Mendorong Bumil untuk merampungkan standar minimum kunjungan ibu hamil

Adanya Ibu hamil yang tidak Peningkatan pengetahuan merampungkan standar masyarakat tentang pentingnya minimum empat kali kunjungan ibu hamil kunjungan Tingginya estimasi jumlah Peningkatan kapasitas bidan sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan Peningkatan kapasitas pelayanan komplikasi kebidanan KIA ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan ibu dan anak Adanya kerjsama antara bidan puskesmas, bidan desa,bidan praktek swasta, kader, dukun dalam hal pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu nifas Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten Tingginya estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi, tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten Adanya kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan puskesmas dan bidan desa kurangnya jumlah kelahiran Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

Mendorong partisipasi orang tua untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

sama dengan target

Pencatatan dan pelaporan sasaran yang baik

sama dengan

Meningkatnya kerja sama dengan kader semua balita yang ditemukan gizi


IV - 4

NO

INDIKATOR KINERJA Buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn


CAPAIAN TAFSIRAN PENCAPAIAN KINERJA target

PERMASALAHAN


100%

100%

100

73%

76%

103.8

melampaui target

buruk diberikan perawatan di pelayanan kesehatan Dilaksanakan secara sistematis mulai dari sosialisasi sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan Meningkatanya kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB

2

200

melampaui target

Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas

*> 1

sama dengan target

Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif

100%

100%

12.45%

48.95%

12.45

48.95

di bawah target

Tingginya estimasi jumlah penduduk ≤ 15 tahun

di bawah target

Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB) Adanya peran serta masyarakat, setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada kejadian diare

d. Penderita DBD yang ditangani

100%

100

100

sama dengan target

e. Penemuan penderita diare

100%

204%

204

melampaui target

Rasio Posyandu per satuan balita

60

24.08

40.1

di bawah target

Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

10.23%

10.23

di bawah target

100%

0.87%

0.87

di bawah target

100%

100%

100

sama dengan target

Sistem rujukan berjalan baik

100%

100%

100

sama dengan target

Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas

Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa Siaga Aktif

80%

97.14%

121.4 25

melampaui target

Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB jumlah posyandu yang masih kurang Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat

Kurangnya pasien maskin yang dirujuk

Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di setiap desa Berfungsinya forum desa siaga


IV - 5

NO

INDIKATOR KINERJA



Cakupan puskesmas

212.5

212.5

100

sama dengan target

Cakupan pembantu puskesmas

62.86 %

62.86%

100

sama dengan target

6

17.18

286.2 5

melebihi target

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk Rasio Dokter per satuan penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

0.01

0.004

39.8

di bawah target

40

0.29

0.7

di bawah target

100%

100%

100%

24 jam 100%

Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan

Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Type D

Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

100%

sama dengan target

Kompetensi masih perlu ditingkatkan Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

100%

sama dengan target

1 Tim

100%

sama dengan target

≤5 menit

≤5 menit

100%

sama dengan target di bawah target

batas sertfikasi diperhatikan

Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

Mamperhatikan kompetensi Tenaga yang ada di instalasi gawat untuk tenaga tim darurat sudah terpenuhi penanggulangan Prasarana cukup memadai Ketersediaan tenaga medis di IGD

90%

0%

0%

100%

100%

100%

sama dengan target

Amanah Regulasi

100%

100%

100%

sama dengan target

Sudah ada dokter spesialis

≤ 60 menit

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap

≥ 90 %

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Ketersediaan pelayanan rawat inap Jam visite dokter spesialis Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial

100%


sama dengan target

1 Tim

Waktu tunggu di Rawat Jalan

Pemberi pelayanan rawat inap

24 jam

PERMASALAHAN

≥ 60 menit

≥60 menit

di bawah target di bawah target

0%

0%

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.36%

109%

1.36%

109%

≤ 1,5 % ≤ 1,5 %

sama dengan target sama dengan target melebihi target melebihi target

Belum dilakukan survey

Melakukan kembali survey

Jumlah dokter spesialis belum Pemenuhan kebutuhan dokter memenuhi standard rumah spesialis sesuai dengan standar sakit Melakukan kembali survey secara Belum dilakukan survey periodik Sarana dan Prasarana serta SDM penanganan Tuberkulosis terpenuhi

Jumlah Tenaga dokter dan perawat masih terbatas

Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas Kedisiplinan petugas belum optimal

Jumalah tenaga dokter harus disesuaikan dengan standar kebutuhan sesuai Permenkes Ketersediaan Dokter penanggungjawab pasien mencukupi Pemenuhan sarana dan prasarana Jam visite dokter telah dijadwalkan dengan baik Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP


IV - 6

NO

INDIKATOR KINERJA Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kematian pasien › 48 Jam Kejadian pulang paksa Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian dimeja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana Mantap

TARGET CAPAIAN REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA 2015 (%) 100% ≤ 0,25 ≤ 1,5 % ≥ 90 % 100%

≤2 hari ≤1%

100% 1,87%

100%

90% 89.20%

4.1 hari 0%

sama dengan target

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Sarana, prasarana dan SDM yang memenuhi standar RS

Adanya keterlambatan pasien Peningkatan kesadaran masyarakat yang datang ke Rumah Sakit melalui promosi kesehatan Keterbatasan sarana Peningkatan sarana rawat inap pelayanan (Ruang Inap)

di bawah target

sudah adanya pelayanan TB Meningkatkan kordinasi RS dengan yang ditangani di puskesmas Puskesmas

≥2 hari

di bawah target

Jumlah pasien yang akan dioperasi tidak sebanding Penambahan Dr spsesialis bedah dengan ketersediaan dokter ahli bedah

≤1%

sama dengan target

Pelaksanaan operasi mengikuti SOP

≥ 1,5 % ≥ 90 % 89.20 %

Pemberian pelayanan yang optimal

100%

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


Memenuhi Target


≤6%

0%

≤6%

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

62.25%

62.25 %

di bawah target

≤ 100 %

31.62%

≤ 100 %

100%

16%

16%

Konseling KB Mantap

100%

100%

100%

Kepuasan Pelanggan

≥ 80%

0%

0%

Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif

PERMASALAHAN

di bawah target di bawah target sama dengan target

≥ 0,25

6.80%


≤3% 100%

0 100%

≤3% 100%

sama dengan target di bawah target sama dengan target di bawah target

sama dengan target sama dengan target

Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit Keterbatasan sarana dan prasarana

Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan dan alat operasi Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana Tingkat kesadaran masyarakat pemeriksaan secara dini oleh bumil

Ada beberapa peserta yang Peningkatan sosialisasi pemakaian memilih alat kontrasepsi lain alat kontrasepsi SDM yang menangani sudah tersedia Kesadaran peserta KB mantap Melakukan Survey kepuasanan Belum dilakukan survey pelanggang secara periodik

Pelaksanaan sesuai dengan SOP Sertifikasi tenaga medis dan SDM yang sesuai standar tersedia para medis memilki masa


IV - 7

NO

INDIKATOR KINERJA



PERMASALAHAN


waktu berlaku Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasaan Pelanggan Penulisan resep sesuai formularium Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada

≤ 7.5 menit 100%

14.33 menit 100%

≤2%

3%

≥ 80 %

0%

≤ 140 menit 100%

114.7 menit 0%

100% ≥ 80 %

≤ 50%

100% ≥ 80 %

≤ 7.5 menit 100% >2%

di bawah target sama dengan target di bawah target

0%

di bawah target

118%

melebihi target

0%

100%

Tidak memenuhi target

SDM Rontgen yang kurang & Penambahan SDM dan alat rontgen alat rontgen belum memadai Ketersediaan Dokter spesialis Radiologi Pasien yang tidak kooperatif Memberikan motivasi pasien Alat tidak memenuhi standar Pemenuhan sarana dan prasarana Melakukan Survey kepuasan Belum dilakukan survey pelanggan secara periodik

SDM dan prasarana yang memadai Belum tersedia dokter spessialis patologi klinik

sama dengan target

Pemenuhan tenaga dokter Sp.Patologi klinik

Pelaksanaan sesuai dengan SOP

0%

di bawah target

197%

melebihi target

Sarana dan prasarana sudah memadai dan didukung oleh SDM

100%

100%

sama dengan target


0%

0%

di bawah target

0%

1,47%



Melakukan Survey kepuasan pelanggan secara periodik

Melakukan Survey kepuasana pelanggan secara periodik

≤ 30 menit

14.48 menit

152%

melebihi target

Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi

≤ 60 menit

25.66 menit

157%

melebihi target

Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi

99%

99%

di bawah target

Pelaksaan SOP belum optimal

Pembinaan terhadap petugas yang tidak mematuhi SOP

0%

0%

di bawah target


Melakukan Survey kepuasana pelanggan secara periodik

98.40%

98%

di bawah target

Masih adanya resep yang Memperkuat komitmen bersama ditujukan keluar dari apotik dengan dokter rumah sakit

≥ 90 %

87.52%

97.24 %

di bawah target

Akses yang sulit dan tidak didukung oleh alat transportasi

≤ 20 %

33.60%

32%

di bawah target

selera makan pasien tidak Peningkatan pemahaman diet yang sesuai dengan kebutuhan diet sesuai dengan penyakitnya

100%

100%

100%

sama dengan target

100%

89.67%

89.67 %

di bawah target

0%

100%

sama dengan target


100%

100%

sama dengan target

Tersedianya regulasi tentang GAKIN

100% ≥ 80 % 100%

≤0,01 %

100%

Pemenuhan prasarana gizi


masih kurangnya pendonor Peningkatan kerja sama lintas sukarela yang tidak seimbang sektor untuk meningkatan dengan jumlah pasien yang ketersediaan darah membutuhkan darah


IV - 8

NO

INDIKATOR KINERJA setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit



PERMASALAHAN

100%

91.98%

91.98 %

di bawah target

100%

100%

100%

sama dengan target


Pelaksaan SOP belum optimal

Penegakan komitmen penerapan SOP

≤ 10 menit

5 menit

≤ 10 menit

sama dengan target


≤ 15 menit

7.69 menit

≤ 15 menit

sama dengan target


di bawah target

Belum ada sarana (alat)

Pemenuhan IPAL sesuai standar RS

100%

sama dengan target

Belum tersedia sarana yang memenuhi standar

Pemenuhan sarana dan prasarana

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


100%

100%

100%

sama dengan target


100%

0%

0%

100%

100%

100%

≥ 60 % ≥ 40 % 100% ≤ 15 menit

87% 80%

5 menit

≥ 40 % 80% ≤ 15 menit


Laporan penyusutan aset yang terlambat, Kurangnya tenaga akuntan


Masyarakat sudah mulai mengenal asuransi Penambahan tenaga akuntan utuk penyusunana laporan keuangan/aset Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Proses keuangan yang lambat karena sistem komputerisasi Peningkatan pengolahan data belum maksimal (pencatatan melalui sistem komputerisasi masih manual)

100%

90%

90%

24 jam

100%

100%

sama dengan target

Sudah ada petugas yang menangani pelayanan ambulance, dan bertugas sesuai jadwal

100%

100%

100%

sama dengan target

Sudah ada aparat yang menangani pelayanan ambulance Masih terbatasnya jumlah mobil ambulance

Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan


≤2 jam

2 Jam

100%

sama dengan target

Adanya dukungan ambulans yang bukan milik RS

Masih terbatasnya prasarana Pelaksanaan sesuai SOP dan pemulasaran jenazah pemenuhan prasarana pemulasaran


IV - 9

NO

INDIKATOR KINERJA pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih

3




PERMASALAHAN jenazah

sama dengan target

Jumlah SDM teknis masih kurang

75%

di bawah target

Keterbatasan SDM teknis dan Pemenuhan SDM teknis dan prasarana teknis prasarana teknis

5%

5%

di bawah target

Adanya proses perpindahan Kalibrasi secara periodik rumah sakit

100%

100%

100%

sama dengan target

Pelaksanaan sesuai SOP

100%

100%

100%

sama dengan target

Sarana dan prasarana yang belum memadai

75%

100%

133%

Koordinasi APD

75%

100%

133%

melampaui target melampaui target

telah dilakukannya pelatihan Tim PPI Ketersediaan APD harus tetap diperhatikan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75%

100%

133%

melampaui target

Pelaksanaan sesuai SOP

57.50 %

49.34%

85.80 %

di bawah target

523.9 92 Km

451.095 Km

86.10 %

di bawah target

≥ 80%

80%

≥ 80%

100%

75%

100%

Pemenuhan SDM teknis

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)

Laju kerusakan jalan tidak prioritas pembangunan dan berbanding lurus dengan laju peningaktan infrasturktur wilaayh perbaikan kondisi jalan Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya Penegakan aturan batas maksimum pembatasan beban kendaraan muatan angkutan kendaraan (overload/beban berlebih) Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal Laju kerusakan jalan tidak prioritas pembangunan dan berbanding lurus dengan laju peningaktan infrasturktur wilaayh perbaikan kondisi jalan Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya Penegakan aturan batas maksimum pembatasan beban kendaraan muatan angkutan kendaraan (overload/beban berlebih) Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)

0.001

0.22%

#### ##

melampaui target

Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar

1.57%

1.52%

103.2 9%

melampaui target

46.88 %

44.27%

94.43

di bawah target

Drainase dalam kondisi baik/

Peningkaatn pembangunan bertrotoar dan berdrainase termasuk jalan provinsi Sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan daerah milik jalan (damija) Tidak terpadunya koordinasi Peningkatn koordinasin kepada antara instansi terkait dalam semua stakeholder


IV - 10

NO

INDIKATOR KINERJA



pembuangan aliran air tidak tersumbat

1 unit

12 Unit

1200 %

melampaui target

Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik

37,48 %

65,40%

174.4 9%

melampaui target

0.38%

0.000 8

di bawah target

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

4


hal pendataan, perencanaan, pembangunan dan Peran serta maasyarakat dalam pemeliharaan sistem jaringan pemelihraan drainase drainase

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB

PERMASALAHAN

500

10.07 %

11.02%

109.4 7

melampaui target

Adanya peningkatan dana untuk kegiatan turap pada sungai rawan longsor Peningkatan anggaran DAK & DAU untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Mutu dan Kualitas pekerjaan yang baik sasaran kegiatan merupakan kegiatan prioritas Target realisasi untuk rasio RTH persatuan HPL/HGB tidak rasional Kurang akuratnya data terkait pemenuhan RTH dalam skala Kabupaten

Peningkaatn penyediaan RTH

Aktifnya sosialisasi terkait aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Masih rendah bangunan yang jumlah SDM pemantau dan ber IMB pengawas tata ruang dan didukung dengan sarana operasional yang memadai

Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Perumahan

RT pengguna air bersih

75.00 %

96.14%

128.1 9

melampaui target

Masih ada RT yang belum menikmati air bersih

RT ber Sanitasi

85%

94.71%

111.4 2

melampaui target

Masih ada RT yang belum memenuhi cakupan pelayanan sanitasi t

di bawah target

Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh;

di bawah target

Kurang optimalnya pendataan terkait jumlah rumah layak huni

Lingkungan Permukiman Kumuh

Rumah layak huni

0.00%

0.00%

80%

77.52%

96.9

Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi. Dan Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS 1). Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; 2). Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan


IV - 11

NO


INDIKATOR KINERJA


PERMASALAHAN

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;

5

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Penegakan Perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP

4

20

di bawah target

18.76 %

17.19%

17.19 %

di bawah target

5.56

5.56

100

Mencapai target

24

36

150

melampaui target

8 kec

100%

Mencapai target

100%

84.34%

84.34

di bawah target

27

27

100

Mencapai target

6

5

83.33

di bawah target

8 kec

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten 6

20

1). Tidak ada kewenangan untuk mengangkat tenaga organik, 2). Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk Ketidak jelasan tentang Regulasi Organisasi

Pengangkatan tenaga Pol. PP dengan status sukarelah

Peningkatan Koordinasi dengan kementerian dalam negeri Adanya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan (Polres & Kodim) Peningkatan dukungan masyarakat Terbatasnya PPNS penegakan terhadap peraturan perundangperda undangan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP

Kurangnya tenaga penyidik

Ketersediaan tenaga penyidik

Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan pemantauan bencana alam

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

belum memenuhi Peningkatan sarana dan prasarana persyaratan untuk diberikan sosial bantuan Hanya Lima yang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

5.50%

22.40%

407

melampaui target

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5.50%

75.50%

1,372. 73

melampaui target

4.1.2.2.

Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat; Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat dan Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan Adanya bantuan dari sumber dana lain Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Tabel 4.3


Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan

IV - 12

NO 1

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN REALISAS KINERJA KINERJA I KINERJA 2015 (%)


PERMASALAHAN


Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun

2

0

100

Tingkat partisipasi angkatan kerja

71.69

41.09

57.32

Pencari kerja yang ditempatkan

780

67

8.59

Keselamatan dan perlindungan

12

67

558.33

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

1

0

100

melampaui target

Setiap tahun dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana lainnya

rendahnya skill akibat dari Pembekalan dan pelatihan tenaga belum terbinanya bursa kerja kerja baik skil maupun kemampuan khusus yang ada di institusi manajemen pendidikan/ balai kerja Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi Pengembangan sistem informasi lowongan/ kesempatan kerja pasar kerja melalui online sistem oleh perusahaan tidak terbuka Perlu komitmen untuk membuat Kurangnya kegiatan job program perencanaan tentang di bawah target canvasing (mencari lowongan target penempatan tenaga kerja pekerjaan ke perusahaan) dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kurangnya partisipasi Pembangunan balai latihan kerja perusahaan dalam wajib berbasis kebutuhan pasar kerja lapor lowongan pekerjaan Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja Sosialisasi penerapan peralatan tentang perlindungan Di bawah target ketenagakerjaan antara lain UU BPJS Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan sosial sosialisasi terhadap berbagai aturan maupun kebijakan pemda Mencapai target senantiasa dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya di bawah target

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

10.30%

11.05%

107.28

melampaui target

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

59.80%

88.95%

148.75

melampaui target

Rasio KDRT

0.00%

0.04%

Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat 37 di bawah target disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin

Semakin diperhitungkannya tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi sehingga semakin banyak kaum perempuan yang diterima dilembaga pemerintah Semakin banyaknya kaum perempuan yang diterima di lembaga swasta karena melihat bahwa tingkat keterampilan kaum perempuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga mereka diperhitungkan di dunia kerja dan dunia industri. Hal ini juga disebabkan banyaknya diklat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal


IV - 13

NO

INDIKATOR KINERJA

Partisipasi angkatan kerja perempuan

3


89.00%

89.23%

100.26


melampaui target

PERMASALAHAN


meningkat, karena banyaknya pencegahan, deteksi dini, dan sosialisasi KDRT yang penanganan kasus KDRT dilaksanakan di masyarakat Optimalisasi penerapan SPM bidang baik dari BPPKB sendiri Layanan terpadu Penanganan maupun oleh lembagaKorban Kekerasan thd Perempuan lembaga lain yang peduli dan Anak masalah KDRT Peningkatan ketahan keluarga Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi Adanya program UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) sehingga bagi keluarga yang ikut program UPPKS ini maka akan memberikan nilai tambah penghasilan mereka, sehingga mereka terbeba dari keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I Adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi satu keluarga, sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera

Pangan

Regulasi ketahanan pangan (jumlah Regulasi)

Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton)

5

5

100

204391

130182

63.69

dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang implementasi UU No. 8 tahun 2012 ditemukan, akan tetapi tentang pangan serta PP No. 17 sama dengan apabila ditelaah secara tahun 2015 tentang kesehatan target spesifik masih ada arah pangan dan gizi sudah dilaksanakan kebijakan ketahanan pangan walaupun penerapannya belum yang masih perlu dibuatkan maksimal regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan iklim dalam hal ini cuaca, pola utama dalam hal ini padi yang tanam, adopsi penerapan teknologi di bawah target diakibatkan oleh cuaca (pemupukan, benih berlabel, tata ekstrim serta bencana guna air dsb) kekeringan (puso)

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%)

90

320.47

356.08

Penguatan Cadangan Pangan (%)

60

6.6

11

90

100

111.11

Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan,

adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan melampaui analisis ratio ketersediaan target neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas di bawah target tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah

melampaui target

pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang

surplus jumlah ketersediaan pangan terutama jenis pangan padipadian

1). Penguatan koordinasi penguatan cadangan pangan, 2). Peningkatan Tingkat Produksi utama (beras)

pasokan jenis komoditi sudah tersedia, lokasi pemantauan


IV - 14

NO

INDIKATOR KINERJA



Harga dan Akses Pangan di Daerah

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

90

97.6

108.44

melampaui target

PERMASALAHAN


dilaksanakan meliputi 9 jenis terjangkau dan waktu pemantauan komoditi, 4 lokasi dan waktu efektif dan efisien melebihi target yang ingin dicapai harga komoditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai harga dan pasokan harus yang mengalami fluktuasi terjangkau dan tersedia oleh pada hari-hari tertentu serta masyarakat pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupun dari daerah tetangga

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90

108.2

120.22

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

45.45

56.81

skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara pengetahuan masyarakat tentang realisasinya sebesar 87.65 kualitas pola konsumsi pangan melampaui sehingga pola konsumsi kita cukup beragam, bergizi, berimbang target secara kualitas sudah atau diversifikasi pangan sudah melebihi target skor PPH mencapai target PPH ideal Kabupaten ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan kurangnya pengawasan dan yang beredar dipasaran sosialisasi mutu pangan yang aman di bawah target seperti buah-buahan dan ikan dikonsumsi di tingkat konsumen kering yang beredar dan produsen mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium

Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

4

5

60

60

100

sama dengan target

ketersediaan pangan utama cukup belum adanya indukasi gejala tersedia, angka kecukupan gizi kerawanan pangan di kab. terpenuhi, harga dan pasokan Soppeng terjangkau dan selalu tersedia baik dari dalam maupun luar daerah.

Pertanahan

Luas lahan bersertifikat

100%

0,32% (Tahun 2014)

0

Penyelesaian kasus tanah negara

100%

100%

100%

Penyelesaian izin lokasi

100%

100%

100%

Pensertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pensertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten di bawah target Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat sama dengan target

Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPN

jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari tim tekhnis cepat sehingga penerbitan izin dapat cepat terlaksana

sama dengan target

Lingkungan Hidup

Persentase Penanganan sampah

Cakupan pengawasan

13.95%

100%

23.26%

100%

166.74

100%

melampaui target

Mencapai target

Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Perbaikan manajemen pengelolaan persampahan Optimalisasi pemantauan/pengawasan terhadap


IV - 15

NO

INDIKATOR KINERJA



PERMASALAHAN

terhadap pelaksanaan amdal Status Mutu Air

100%

100%

100%

Mencapai target

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

113.77

2.4

2.1

di bawah target

Penegakan hukum lingkungan

100%

100%

100%

Mencapai target

Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

6

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN usaha wajib dokumen AMDAL, UKL/OPL dan SPPL Adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu adanya laboratorium lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Adanya SDM bidang laboratorium Pengembangan SDM laboratorium oleh BLHD Provinsi Sul-Sel dan Ekoregion suma, Makassar

Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang

Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi di bawah target luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air

Tim terpadu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan dan mineral Kab. Soppeng Tidak adanya pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan yang diterima oleh Pemda

Penyediaan data base daerah rawan bencana

13%

0

0

95

86.5

91.05

950

3836

Tidak Ada

Ada

100

melampaui target

Koordinasi yang baik dan intensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi

Telah diterap kan

Telah diterap kan

100

sama dengan target

Sosialisasi terhadap masyarakat secara intensif

Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP

Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Peningkatan pelayanan dan Masih adanya penduduk yang pemahaman kepada masyarakat di bawah target belum melaksanakan tentang administrasi perekaman kependudukan Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng

403.789 melampaui 474 target

Sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran senantiasa dilakukan

sarana dan prasarana disertai sistem penunjang dan tersedianya tenaga teknis Adanya kewenangan dari pemerintah pusat ke pemda untuk melakukan penerbitan KTP-el berbasis NIK 7

Pemberdayaan masyarakat desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

17 D/K

70 D/K

412%

melampaui target

Dengan meningkatnya dana yang diberikan ke setiap desa/kelurahan maka kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dari 70 D/K dapat terbina dengan baik

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

14 D/K

14 D/K

100%

sama dengan target

Adanya pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten

LPM Berprestasi

3 bh

3 bh

100%

sama dengan target

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membina kelompok binaannya maka berhasil


IV - 16

NO

8

9

INDIKATOR KINERJA


PKK aktif

100%

Posyandu aktif

95%

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

75%


70 D/K

100%

sama dengan target

100%

133%

melampaui target

PERMASALAHAN


meraih penghargaan tingkat provinsi kategori Desa/Kelurahan dalam bidang Bulan Bakti Gotong Royomg dan Penghargaan kategori lomba Bumdes Didukung oleh semua pengurus dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten Masih ada Sebagian Posyandu Meningkatkan Sumber Daya Yang Belum memiliki kader Manusia Kader Posyandu dan yang terlatih serta sarana dan Pemberian Dukungan Sarana Dan prasarana yang layak Prsarana yang Layak kepada khususnya di daerah Posyandu Didesa/Kelurahan Desa/Kelurahan terpencil khususnya didaerah terpencil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Pengendalian Penduduk dan KB

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.88

1.22

157.64

Rasio akseptor KB

750

750

100

Prevelensi peserta KB aktif

75.00%

75.06%

100.08

melampaui target

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

19.3

14.88

122.9

melampaui target

6.00%

6.00%

100%

Tercapai

91%

91%

100%

Tercapai

Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga mereka akan sadar untuk ber KB sehingga dalam satu keluarga ratarata hanya memiliki 1 sampai 2 orang anak semakin tingginya angka kesertaan berKB di masyarakat, karena banyaknya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya pentingnya program KB karena banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan dalam pembinaan kesertaan ber KB serta pelayanan KB yang dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi akseptor KB aktif peningkatan peserta KB aktif juga dipicu oleh penyuluhan yang semakin giat dilaksanakan oleh para PLKB di lapangan guna menjaring peserta KB dikalangan masyarakat adanya program PPKS atau usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera sehingga bagi keluarga yang ikut program PPKS ini maka akan memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka sehingga mereka bisa terbebas dari keluarga pra sejahtera dan KS I adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi 1 keluarga sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera

melampaui target

sama dengan target

Perhubungan Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum

-

Sesuai SOP Oprasi Penertiban ditingkatkan Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) PKB yang Memadai

Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

24 Menit

24 Menit

100%

Tercapai

Sosialisasi tentang pengujian kendaraan bermotor


IV - 17

NO

INDIKATOR KINERJA



PERMASALAHAN

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Tersedianya sarana pengujian yang memadai

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

Jumlah terminal bis

10

140% 133%

Melampau Target

Sesuai PERDA yang berlaku Peningkatan kualitas pelayanan dan Jumlah Penumpang semakin manajemen pengelolaan pelabuhan meningkat setiap tahun laut/udara/terminal

214,200 0.003

tidak ada target

Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan

6

Jumlah surat kabar nasional/lokal

30 bh

37 bh

123.33 %

melampaui target

-

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

4 bh

4 bh

100%

Mencapai target

-

Pameran/ekspo

Ada

Ada

Ada

88.94

90.76

Mencapai target

-

Kesinambungan hubungan kemitraan antara Pemda dengan Pers Kebutuhan akan informasi yang lebih luas Kemudahan dalam perizinan Adanya pengawasan terhadap Radio/ TV Lokal oleh Instansi Terkait Adanya Jaringan Internet yang Memadai Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang IT

6 kali

Koperasi, UKM Persentase Koperasi yang aktif (%)

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (%) Usaha mikro dan kecil (%) 12

MPU 70, Barang 80.000

Komunikasi dan infromatika

Wibesite milik pemerintah daerah

11

MPU 50, Barang 60.000 tidak ada target tidak ada target

98

sebanyak 22 koperasi selama di bawah target 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi

2.15

33.3

1548.84

melampaui target

65

75.55

116.23

melampaui target

tidak adanya pendataan UMKM secara intensif

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keaktifan koperasi' Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya Penyusunan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi jumlah UKM non BPR/ LKM UKM ada satu yang mendapatkan bantuan namun realisasinya sebanyak 2 adanya dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan usaha mikro

Penanaman Modal

Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi

20%

480%

Jumlah investor berskala nasional

69

2400

Mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp 66,376,553,554 Masih perlu dukungan pada tahun infrastruktur dan regulasi 2015 meningkat menjadi Rp. 385,178,328,65 6 Sarana dan infrastruktur daerah Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

Peningkatan infrastruktur Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi Penyusunan potensi dan peluang


IV - 18

NO

INDIKATOR KINERJA



PERMASALAHAN

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN investasi yang lengkap

Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah nilai investasi berskala nasional

3.61 385,178 ,328,65 6

(PMDN/PMA)

13

Kurangnya sosialisasi di bawah target kepemudaan dalam berorganisasi

Jumlah organisasi pemuda

12

11

91.67

Jumlah organisasi olahraga

20

23

115

melampaui target

Jumlah kegiatan kepemudaan

5

5

100

melampaui target

Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan 1). Banyaknya ajang pertandingan, 2). Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar Melibatkan pelajar dalam hal kegiatan yang sifatnya formal

1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat Perlu adanya fasilitas sarana dan di bawah target pelajar, 2). Belum optimalnya prasarana yang memadai dan ketersediaan sarana dan berkualitas prasarana kegiatan 1). Ketersediaan lahan, 2). sarana dan prasarana masih Perlibatan pihak swasta, 3). melampaui kurang dan kurang Diakibatkan organisasi olah raga target terpelihara yang membuat ajang kompetisi olah raga

5

3

60

112

125

111.61

Buku Kabupaten dalam angka

Ada

Ada

100%

sama dengan target

Buku PDRB Kabupaten

Ada

Ada

100%

sama dengan target

10

8

80

9 buah

0

0

100

54.17

54.17

Lapangan olahraga

15

Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah kegiatan olahraga

14

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

Statistik Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut

Persandian Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah

16

Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 17

budaya adalah kearifan lokal perlunya promosi yang lebih gencar di bawah target yang kadang berbenturan dan bersinergi dengan event lain dengan agama seperti lovely toraja Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama di bawah target

Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif

ada beberapa kawasan cagar Peningkatan Pemeliharaan di bawah target budaya yang beum dipelihara kawasan cagar budaya secara optimal

Perpustakaan


IV - 19

NO

18

INDIKATOR KINERJA



PERMASALAHAN


Perlu adanya pendataan ulang semua jenis perpustakaan yang ada Mencapai target di Kabupaten Soppeng. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan Penyediaan anggaran/dana untuk pengadaan buku cukup memadai Mencapai target sehingga jumlah koleksi buku bertambah setiap tahun Masih kurangnya minat baca Peningkatan fasilitasi dan masyarakat yang disebabkan sosialisasi pemerintah baik untuk Mencapai target oleh rendahnya budaya memacu peningkatan minat baca membaca masyarakat masyarakat

Jumlah Perpustakaan

1

1

100

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

0.08%

0.28%

350

Pengunjung perpustakaan per tahun

0.01%

0.03%

300

Pengelolaan arsip secara baku

2.20%

100%

100%

Mencapai target

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan

1 Keg

1 Keg

100%

Mencapai target

kearsipan

4.1.2.3.

Ketersediaan dan kapasitas Peningkatan pengetahuan dan sumberdaya manusia minat minat aparatur tentang pengelola arsip belum kepentingan penglolaan kearsipan; memadai, Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di Peningkatan kesejahteraan sebabkan oleh kurangnya aparatur fungsional kearsipan Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis

Urusan Pilihan

CAPAIAN TARGET CAPAIAN REALISASI TAFSIRAN NO INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA PENCAPAIAN 2015 (%) KINERJA Kelautan 1 Perikanan Produksi perikanan (ton)

Telah dilaksanakan sosialisasi kepada SKPD untuk mengelola arsipnya secara baku

5000

1615.9

32.32

di bawah target

PERMASALAHAN

produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014

Konsumsi ikan (ton)

Cakupan bina kelompok nelayan (klp)

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

7500

25

3219

7073.8

20

1445.2

94.32

80

44.9

di bawah target

di bawah target

di bawah target

konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan seharihari Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll) produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan


Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan

Tabel 4.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Soppeng

1). Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan. 2). Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan 1). Inovasi teknologi pada kelompok perikanan, 2).Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen 1). Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah. 2). Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing

tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014 2

Pariwisata Kunjungan wisata

297162

185180

62.32

di bawah target

sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata

Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke


IV - 20

CAPAIAN TARGET CAPAIAN REALISASI TAFSIRAN NO INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA PENCAPAIAN 2015 (%) KINERJA

PERMASALAHAN belum optimal

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata

3

Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

0,96

-30.86

1.7

0.6

di bawah target

35.29

sumberdaya pengelola dan instansi pengelola belum memadai

di bawah target

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri

Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T

- Padi (GKG)

65.91

58.6

88.91

di bawah target

- Jagung (Pipilan Kering)

60.45

37.9

62.7

di bawah target

- Kedele (Pipilan Kering)

31.41

20.7

65.9

di bawah target

- K. Tanah (Biji Kering)

23.89

17.1

71.58

di bawah target

- K. Hijau (Biji Kering)

16.72

6.2

37.08

di bawah target

- Ubi Kayu (Umbi Basah)

108.02

144.86

134.1

melampaui target

- Ubi Jalar (Umbi Basah)

79.92

175.68

219.82

melampaui target

Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman Pengendalian OPT dan pengawalan padi mengalami puso ±9.852 teknologi hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu Pembangunan dan rehabilitasidan yang bersertifikat di tingkat jaringan irigasi kelompok tani Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan Pengembangan sumber air irigasi ketersediaan pupuk bersubsidi alternatif seperti embung dll. masih terbatas Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya Fasilitasi penyediaan alsintan dan kekeringan hingga puso seluas lembaga penyedia alsintan 907 hektar Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya Fasilitasi permodalan dan kekeringan (puso) seluas 98 pembiayaan usaha tani lainnya hektar Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu Keteresdiaan pupuk murah bersertifikat di tingkat kelompok tani Penggunaan benih masih dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam Petani melakukan panen pada saat melebihi umur teknis Skala usaha yang kecil/sempit , budiaya secara tumpang sari sehingga intensif pemeliharaannya Diusahakan secara tumpang sari Diusahakan pada lahan yang selama ini tidak digunakan untuk tanaman pangan lainnya (optimalisasi pemanfaatan lahan)

Kontribusi sektor pertanian/perkeb unan terhadap PDRB

49.81

Cakupan bina kelompok tani (%)

100

0

106

106

melampaui target

target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan pemekaran

luas potensi kelompok, jumlah anggota kelompok serta jumlah kelompok binaanpenyuluh tiap WKPP mengacu pada permen 82


IV - 21

CAPAIAN TARGET CAPAIAN REALISASI TAFSIRAN NO INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA PENCAPAIAN 2015 (%) KINERJA

PERMASALAHAN kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya

4

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN tahun 2013

Peternakan Populasi Ternak Sapi (ekor)

35000

41327

118.08

melampaui target

Populasi Ternak Kambing (ekor)

15000

21829

145.53

melampaui target

Populasi ternak unggas (ekor)

110005 0

181878 4

165.34

melampaui target

Kelahiran Sapi Hasil IB (ekor)

300

97

32.33

di bawah target

800000

867909

108.49

melampaui target

Produksi daging (kg)

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang cara beternak secara intensif adanya inovasi tekhnologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan tekhnologi peternakan Meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang semakin besar meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak unggas melalui vaksinasi dan pemberian obat Adanya kegiatan faksinasi sebagai wujud pencegahan dan penanggulangan penyakit unggas Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan Kurangnya petugas inseminator Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum terlapor Meningkatnya populasi ternak Meningkatnya Pemenuhan gizi/hewani yang menyebabkan permintaan daging semakin meningkat

5

Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) Kerusakan Kawasan Hutan (%)

4.09

7.99

195.35

melampaui target

Adanya program dari kementrian Kehutanan melalui BP DAS Jeneberang dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan

7

1.07

184.71

melampaui target

partisipasi polhut/ petugas semakin meningkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pentingnya menghindari kerusakan hutan

6

Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin

7

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)

94%

60%

63%

tidak tercapai

96.23

di bawah target

masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai kurangnya kesadaran dari pengusaha

Peningkatan pengawasan pertambangan

0,59%

12.74

12.26

adanya adaptasi pencatatan statistik nasional dengan Pertumbuhan usaha kecil melakukan perubahan tahun menengah dan besar dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010


IV - 22

CAPAIAN TARGET CAPAIAN REALISASI TAFSIRAN NO INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA PENCAPAIAN 2015 (%) KINERJA Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (%) 8

9

16.56

74.64

450.72

melampaui target

PERMASALAHAN


adanya pembinaan pedagang dan kurangnya kesadaran pedagang pengawasan baran/jasa secara akan undang-undang insentif dari aparatur dinas perlindungan konsumen Koperindag terhadap barang jasa yang beredar

Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB

7.54

10.35

137.27

melampaui target

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

0.52

2.21

425

melampaui target

Pertumbuhan industry

4.01

0.36

8.98

di bawah target

Cakupan bina kelompok pengrajin

4.03

83.33

2067.74

melampaui target

adanya laju pertumbuhan diharapkan adanya bantuan pengelolaan industri tembakau, pemerintah dalam bentuk industri makanan dan minuman peralatan untuk perkembangan dan industri rumah tangga lainnya industri di tahun 2014 dan 2015 tingginya minat wirausaha baru diharapkan adanya pendataan dalam mengembangkan usahanya, secara kontinyu agar didapatkan serta adanya bakat/ keterampilan hasil berupa profil usaha mikro masyarakat dalam membuat khususna industri rumah tangga produk barang/ jasa yang dapat setiap tahunnya diterima masyarakat tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap meningkatnya pertumbuhan tahunnya. Data yang diperoleh industri rumah tangga yang hanya bersumber dari jumlah mendorng peningkatan jumlah usaha industri yang mengurus produksi izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun banyaknya pelatihan industri yang terkendala oleh tidak adanya diadakan setiap tahunnya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut

Transmigrasi Transmigran

Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri

0%

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2014

TARGET KINERJA 2015

1

Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)

2

Nilai tukar petani (%)

3

Luas Wilayah Produktif (Ha)

4

Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

28,5

28

5

Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

11,900

11,900

6

Luas Persawahan

18,727.00

20,600.00

REALISASI KINERJA 2015

1.325.000

1.450.000

654.820 (2014)

81.95

84.41

99,91

85.716,54

85.716,54

51,765.95

CAPAIAN TAFSIRAN PENCAPAIAN KINERJA Tidak Mencapai target

Melebihi

Tidak Mencapai target

PERMASALAHAN


Penegluaran Perkapita Peningkatan pendapatan 654.820 rupiah lebih rendah masyarakat dan Peningkatan dibandingkan pengeluaran peran dan fasilitasi pemerintah perkapita provinsi Sulawesi dalam mendukung peningkatan Selatan yang sebesar konsumsi kelompok non pangan 677.300 rupiah kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah Memperbaiki HPP, Meperm,endek dibandingkan produk yang rantai distribnusi dari produsen dibutuhkan oleh petani baik ke konsumen untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga Mendorong tumbuhnya industri Masih kurangnya berbasis pertanian, perkebunan, infrastuktur wialyah dalam perikanan serta berdasar pada kondisi yang memadai pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM

Tabel 4.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng

Luas Wilayah kebanjiran 5 tahunDaerah yang permukaan Peningkatan pembangunan 30,074.03 Terakhir tidak rendah menjadi daerah yang tanggul dan perhijauan disekitar mengalami rawan bencana banjir sungai perubahan Luas Wilayah KotaPertambahan jumlah 5 tahun Terakhir penduduk menyebabkan Penataan Permukiman sesuai 9,564.79 tidak mengalami tingkat kepadatan pendudukdengan arahan RTRW perubahan di kota meningkat 23.506 Masih terjadinya alih fungsi Memberian insentif kepada (2014) lahan persawahan menjadi pemilik sawah yang


IV - 23

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2014

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA 2015

Beririgasi Teknis (Ha)

7

Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM

8

Angka kriminalitas per 10.000 penduduk



PERMASALAHAN permukiman

412 Ltr/Detik

453 Ltr/Detik

14,44

13,68

mempertahankan status sawanya sebagi areal persawahan Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM Masih terbatasnya debit ar melalui penyediaan sarana dan Memenuhi Target PAM untuk mensuplay prasarana air minum dan kebutuhan penduduk penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan Kuatnya faktor ekternal 5.8 Mencapai Target daerah mempengaruh kriminalitas

Peningkatan Peran masyarakat didalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan Keaktifan Kantibmas

9

Jumlah demonstrasi

-

2 kali

3 kali

Masi adanya masyarakat yang menyampaikan Di bawahTarget aspirasinya melalui demonstrasi

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi; Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa

10

Jumlah persetujuan investasi

4.2.

1.726

2.071

69

Tidak Mencapai target

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

Peningkatan infrastruktur

Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai

Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi

Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap

Isu-Isu Strategis Pembangunan Isu

strategis

dalam

perencanaan

pembangunan

jangka

menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Issu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun

ke

depan

permasalahan

dirumuskan

pembangunan

dengan maupun

mensistesa

fakta-fakta

permasalahan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan issu-issu eksternal atau issu-issu global. 4.2.1. Isu Global Dalam penyelenggaran pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh.


IV - 24

Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya.Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembagunan, sehingg memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun issu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah. Perubahan Iklim, Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll.Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara

signifikan.Sebagai

gambaran

bahwa

penebangan

hutan,

mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal.Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri.Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia.Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung.Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan


IV - 25

fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainya.Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Beberapa isu strategis dalam implementasi MEA: MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang


IV - 26

produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatanhambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri 1. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment(FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Demikian juga investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatakan tingkat skill, kompetansi dan profesionalitas yang

dimilikinya.

Meskipun

begitu,

kondisi

tersebut

dapat

memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negaranegara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. 2. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan


IV - 27

untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. 4.2.2. Telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN 2015-2019) Telaahan kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mengetahui priotas pembangunan nasional yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD daerah, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan konsistensi perencanaan. 4.2.2.1.

Agenda Prioritas Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: Prioritas 1: Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara -

Meminimalisasi

Dampak

Globalisasi,

melalui

arah

kebiajakan Mendorong peranan dan partisipasi aktif pemerintah dan swasta dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat -

Peningkatan

Ketersediaan

dan

Kualitas

Data

serta

Informasi Kependudukan, dengan sasaran Meningkatnya


IV - 28

ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan Prioritas 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya. -

Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam

Politik

dan

Pembangunan,

dengan

sasaran

Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. -

Membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan, transparansi

dengan

dan

penyelenggaraan

sasaran:

akuntabilitas

dalam

pemerintahan

dan

meningkatnya setiap

proses

pembangunan

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi pemerintah

open serta

government

untuk

government makin

pada

efektifnya

mendukung

seluruh

instansi

penerapan

e-

manajemen birokrasi

secara modern. -

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN), dengan sasaran meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi


IV - 29

birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. -

Meningkatka n Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan

Kebijakan

meningkatnya

Publik,

partisipasi

aktif

dengan

sasaran:

masyarakat

dalam

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Prioritas 3 :Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. -

Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris, dengan sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui

pemberdayaan,

dan

peningkatan

peran

serta

pelayanan,

masyarakat

dalam

pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. -

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia, dengan sasaran. Terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan

arah

pengembangan

mendorong

transformasi

dan

wilayah

akselerasi

yang

dapat

pembangunan

wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. -

Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat. Dengan sasaran: Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan bagi

masyarakat

yang

kurang

mampu

(decent

job);


IV - 30

Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi, Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam

pengembangan

kapasitas

dan

keterampilan

masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;

Tersedianya

pendukung

kegiatan

sarana ekonomi

dan yang

prasarana berkualitas;

Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu dan rentan termasuk penyandang disabilitas

dan

lansia;

Meningkatnya

perlindungan,

produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan Prioritas

4

:Memperkuat

Kehadiran

Negara

Dalam

Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya. -

Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Dengan sasaran Meningkatnya

kualitas

penegakan

hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistemhukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhanhak atas keadilan bagi warga negara. -

Pencegahan sasaran

dan

Pemberantasan

menurunnya

tingkat

Korupsi,

dengan

korupsi

serta

meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan


IV - 31

korupsi. -

Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar, dengan sasaran: Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar.

-

Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika. Sasaran yang

ingin

diwujudkan

adalah

menguatnya

pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. -

Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah, dengan sasaran: Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan; dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada Tahun 2015.

-

Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal, dengan sasaran tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak, dan kelompok marjinal

Prioritas 5 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

dilaksanakan

melalui:

(1)

pembangunan

kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.


IV - 32

Prioritas 6 :Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional, -

Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan

Pembangunan.

Dengan

sasaran

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda -

Membangun Transportasi Massal Perkotaan, dengan sasaran, Meningkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan

-

Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar,

-

Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019 adalah menjadikan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

-

Penguatan Investasi. Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.

-

Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan, Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam

jangka

menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian. -

Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi, Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek.

-

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Akselerasi


IV - 33

pertumbuhan

ekonomi

nasional

dicapai

melalui:

(1)

peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; (4) akselerasi

pertumbuhan

ekonomi

kreatif;

serta

(5)

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. -

Pengembangan

Kapasitas

Perdagangan

Nasional,

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui

dua

pilar

pengembangan

arah

perdagangan

kebijakan, dalam

yaitu:

negeri

dan

(1) (2)

pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan. -

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4 persen menjadi 14,0 persen dan keahlian menengah dari 30,0 persen menjadi 42 persen

-

Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus

Ekonomi

Tahun

2016.

Dengan

sasaran

Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; Tersedianya dan tersajikannya data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik secara nasional maupun regional, termasuk untuk penyusunan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan ekonomi kreatif. Dan tersedianya data yang memberi gambaran


IV - 34

lengkap

tentang

level

dan

struktur

ekonomi;

serta

Tersedianya informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia dan daya saing bisnis di Indonesia untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian Prioritas 7 :Mewujudkan

Kemandirian

Ekonomi

Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. -

Peningkatan Kedaulatan Pangan. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

-

Kedaulatan Energi. Dengan kebijakan ketahanan energi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan penggunaan sumberdaya energi untuk kebutuhan lokal mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat, meningkatkan produksi sumberdaya energi lain terutama energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan/ konsumsi energi.

-

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

-

Pengembangan

Ekonomi

Maritim

dan

Kelautan.

Penguatan jatidiri maritim akan dilakukan dengan penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, maka pada bagian ini perlu dilaksanakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian dengan penekanan pada pengembangan


IV - 35

ekonomi maritim dan kelautan, yang didukung dengan pengembangan SDM dan iptek, serta menggali kembali budaya bahari. -

Penguatan Sektor Keuangan. Sasaran sektor keuangan adalah: i) meningkatkan ketahanan/daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi intermediasi/penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (financial deepening)

-

Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Penguatan kapasitas fiskal negara akan dicapai melalui: (1) sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran; (2) evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan

potensinya

(seperti

pertumbuhan

PDB);

(3)

merancang ulang lembaga pajak, berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan; (4) melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia; (5) realisasi

anggaran

untuk

pembangunan

peningkatan infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan perumahan; (6) pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran

yang

tinggi

dalam

mendukung

prioritas

pembangunan dan kebocorannya rendah; (7) pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil; (8) utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif Prioritas 8 : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, melalui Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-


IV - 36

budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen). Prioritas

9

:

Memperteguh

Kebhinekaan

Dan

Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia, melalui kebijakn: 1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, 2. M e m ba n g u n ke m b a l i m o d a l so sia l d a l am r a n g ka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa, 3.Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial, 4. Menegakkan hukum secara tegas sesuai amanat konstitusi, 5. Mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, 6. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran

budaya,

7.

Meningkatkan

penghayatan, pengamalan dan

pemahaman,

pengembangan

nilai-nilai

keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, 8. Meningkatkan kerukunan umat beragama 9. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, 10.Menumbuhkan budaya olahraga

dan

prestasi,

11.Meningkatkan

pembudayaan

kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. 4.2.2.2.

Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pembangunan

dilakukan

untuk

meningkatkan

kualitas

manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi.Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai


IV - 37

mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positip dan konstruktif. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas perlu disertai gerakan Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam preambul UUD 1945 yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, Revolusi Mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di semua sektor dan bidang: sumber daya manusia dan kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum, pertahanan dan keamanan; ekonomi dan infrastruktur. Melalui Revolusi Mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan insan-insan bekualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan identitas budaya bangsa; punya kesadaran dalam mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan dengan proses penegakan hukum yang


IV - 38

tegas untuk mewujudkan keadilan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, Revolusi Mental sangat penting untuk mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan kemakmuran. Revolusi Mental dapat dilaksanakan melalui dua jalan: pendidikan dan kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, medium yang dipandang tepat adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewargaan, dan pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, memupuk jadi diri, kepribadian, dan identitas kebangsaan, melalui proses pembelajaran di sekolah. Namun, isu yang sama juga bersinggungan dengan bidang kebudayaan yang jauh lebih luas, sehingga dibahas pula pada bidang kebudayaan. Isu Strategis dalam rangka implemetasi Revolusi Mental: 1. Lemahnya Pendidikan Agama. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilainilai keagamaan. Hal ini disebabkan pembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada proses penguatan keberagamaan siswa, tetapi lebih diarahkan pada pengetahuan agama semata. 2. Lemahnya Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tampak mulai melemah, yang berdampak pada tantangan melahirkan (melalui


IV - 39

proses pendidikan) warga negara yang baik, terutama di kalangan penduduk usia muda. Selain itu, jati diri sebagai bangsa majemuk juga mulai tergerus oleh kecenderungan sikap sektarian dan intoleran, serta penolakan atas fakta pluralitas sosial-budaya dan multikulturalisme di dalam masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kohesi sosial yang mulai melemah akibat menguatnya identitas kelompok dan sekat sosial,seperti etnis, agama, dan kedaerahan, di sebagian kelompok masyarakat.Dalam keadaan demikian, tak heran bila sebagian kelompok masyarakat cenderung lebih menonjolkan perbedaan dan kurang mengutamakan persamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan, seperti kejujuran, kesantunan, kasih sayang, berprinsip, berintegritas, dan perilaku sosial terpuji yang merujuk pada moralitas publik. 4.2.2.3.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Adapun yang menjadi sektor unggulan adalah: 1. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. 2. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. 3. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritime Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. 4. Pariwisata

dan

industri.

Potensi

keindahan

alam

dan

keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk


IV - 40

pengembangan diprioritaskan

pariwisata agar

tercipta

nasional.

Sedangkan

ekonomi

yang

industri

berbasiskan

penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul. 4.2.2.4.

Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan

harus

dapat

menghilangkan/memperkecil

kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas: (1) wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; (2) wilayah pinggiran; (3) luar Jawa; (4)kawasan Timur. Adapun Adapun isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah: 1. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan. Kemiskinan di perdesaan dapat disebabkan oleh keterisolasian wilayah

manakala

terdapat

keterbatasan

akses

mobilitas

transportasi, terutama di desa-desa kepulauan dan perbatasan; rendahnya nilai tukar petani maupun upah penduduk desa yang bekerja sebagai petani/nelayan gurem maupun buruh di sector pertanian, perikanan/kelautan, perkebunan dan pertambangan; bencana alam dan perubahan iklim yang menghambat penduduk desa untuk mencari nafkah; serta ketidakmampuan sebagian masyarakat perdesaan untuk menabung; konflik kewilayahan dan politik yang menyebabkan tingginya friksi di masyarakat 2. Pembangunan sarana dan prasarana di desa dan kawasan perdesaan.


IV - 41

Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai menyebabkan kualitas sumber daya manusia perdesaan rendah.Selain itu, ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai

sehingga

sebagian

besar

masyarakat

perdesaan

terutama di desadesa perbatasan, terpencil dan kepulauan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa 3. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan dapat disebabkan oleh faktor

ekonomi

maupun

non

ekonomi.Masih

rendahnya

keberlanjutan pembangunan di desa, disebabkan karena tingkat kemandirian masyarakat masih rendah.Masyarakat adat dan desa adat juga belum optimal direkognisi dan rendahnya integrasi budaya

dan

adat

istiadat

masyarakat

adat

dalam

pembangunan.Hal tersebut utamanya disebabkan kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pengelolaan desa dan pelaksanaan pembangunan. 4. Tata kelola pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan disahkannya UU 6/2014 tentang Desa, pemerintah desa semakin

dituntut

akuntabel.Pemerintah

untuk desa

semakin diharapkan

efektif, dapat

efisien

dan

memberikan

pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat desanya serta mampu menjalankan kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundangan.Namun demikian, kondisi desa yang sangat beragam dan juga kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan Desa masih sangat bervariasai dan pada umumnya dinilai masih


IV - 42

rendah. Dengan adanya UU Desa, kualitas tata kelola Pemerintah Desa menjadi penting, mengingat bahwa Pemerintah Desa harus dapat membuat perencanaan Desa dan mengelola keuangan Desa secara mandiri dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia turut dipengaruhi oleh motivasi dan tingkat pendidikan kepala desa dan perangkatnya, terutama di desa-desa yang terpencil dan sebagian di wilayah Papua. Dalam beberapa kasus, sumber daya manusia yang kompeten lebih memilih untuk merantau dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar desanya daripada tinggal dan membangun desanya 5. Pemanfaatan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

secara

berkelanjutan. Isu strategis terkait penggunaan lahan di desa-desa adalah tingginya

konversi

lahan

produktif

menjadi

lahan

terbangun.Pengaruh dari aktifitas perkotaan turut mengubah mata pencaharian masyarakat desa dari pertanian menjadi jasa dan perdagangan.Penataan ruang kawasan perdesaan yang masih belum optimal memberikan peluang bagi kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan juga harus terkonversi, sehingga menimbulkan dampak berkurangnya sumber daya air.Selain itu, isu menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup desa-desa di luar Pulau Jawa disebabkan ekspansi dari perusahaan-perusahaan tambang dan sejenisnya yang mengubah lingkungan hidup menjadi area tambang sehingga menimbulkan konflik sumber daya alam.Contoh dari penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut adalah adanya HPH (Hak Pengelolaan Hutan) melenyapkan hutan di Kalimantan dengan eksploitasi hutan secara masif.Alih fungsi lahan laut yang digunakan untuk pertambangan, pariwisata, maupun pembangkit listrik juga menyebabkan berkurangnya sumber daya laut di


IV - 43

sekitarnya.Hal tersebut menyebabkan kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan menjadi berkurang. 6. Pengembangan potensi ekonomi lokal. Permasalahan yang selalu terjadi di desa, terutama di desa-desa terpencil adalah keterbatasan infrastruktur.Jalan-jalan dari dan menuju desa masih banyak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui

oleh

kendaraan.

Kondisi

geografis

juga

turut

mempengaruhi akses masyarakat desa ke kota menjadi terbatas, padahal

akses

ini

sangat

diperlukan

untuk

membangun

keterkaitan antara desa-kota. Ketersediaan sumber daya di perdesaan tidak diikuti dengan adanya infrastruktur transportasi yang baik sehingga memasarkan

hasil

menyulitkan masyarakat desa untuk produksinya.Kualitas

pendidikan

dan

kesehatan masyarakat desa yang rendah juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur di desa.Akses masyarakat ke pusat layanan kesehatan relatif jauh dengan infrastruktur yang buruk menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.Dari

segi

ketersediaan

infrastruktur

listrik

dan

telekomunikasi, kondisinya tidak jauh berbeda.Belum semua desa teraliri listrik.Terkait jaringan telekomunikasi, sambungan telepon kabel maupun sinyal telepon nirkabel masih sangat terbatas di perdesaan. Segala keterbatasan ini membuat masyarakat desa tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran dengan optimal sehingga interaksi ekonomi dari desa ke kota menjadi terhambat. 4.2.3. Penelaahan RTRW Kabupaten Soppeng 4.2.3.1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,


IV - 44

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan

diselenggarakan

hidupnya.

berdasarkan

azas

Penataan

keterpaduan,

ruang

keserasian,

keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan keberhasil-gunaan,

keterbukaan,

kebersamaan

dan

kemitraan,

perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Tujuan umum penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kesemuanya itu tercakup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk mencapai tujuan ruang tersebut, maka dalam penataan ruang harus tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 4.2.3.2. Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan

mengendalikan

pemanfaatan

ruang secara

optimal

dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun masyarakat. 4.2.3.3. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Detail


IV - 45

Kawasan Strategis Kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten Soppeng telah menjadi peraturan daerah yaitu Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032. Adapun rencana penggunaan ruang wilayah kabupaten soppeng secara ringkas diuraikann pada bhasan berikuit: 4.2.3.4. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: a. Pusat-pusat kegiatan; Terdiri dari: o Pusat Kegiatan Lokal (PKL); yaitu Kawasan Perkotaan Watansoppeng yang meliputi Kecamatan Lalabata o Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp); yaitu Kawasan Perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa o Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari: 1. Kawasan Perkotaan Cangadi di Kecamatan Liliriaja; 2. Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta; 3. Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra; 4. Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan 5. Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau o Pusat Pelayanan Lokal (PPL), terdiri dari:. 1. Pusat permukiman perdesaan Rompegading dan pusat permukiman perdesaan Barang Kecamatan Liliriaja; 2. Pusat

Permukiman

perdesaan

Watu

dan

pusat

permukiman perdesaan Goarie Kecamatan Marioriawa; 3. Pusat Permukiman perdesaan Baringeng dan pusat perdesaan Tetewatu Kecamatan Lilirilau; 4. Pusat Permukiman perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa;


IV - 46

5. Pusat

Permukiman

perdesaan

Lalabata

Riaja

Kecamatan Donri-donri; 6. Pusat Permukiman perdesaan Belo Kecamatan Ganra; dan 7. Pusat Permukiman perdesaan Kampiri Kecamatan Citta. b. sistem jaringan prasarana utama. Sistem jaringan prasarana utama daerah terdiri atas sistem jaringan transportasi darat (Sistem jaringan jalan dan Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan) dan danau, dengan rincian sebagai berikut: -

Jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng, terdiri atas :

-

ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 (sebelas koma delapan) Kilometer;

-

ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 (delapan belas koma empat puluh tiga) Kilometer;

-

ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) Kilometer;

-

ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 (sepuluh koma enam puluh) Kilometer;

-

ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 (dua puluh lima koma delapan puluh dua) Kilometer;

-

ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 (sebelas koma delapan puluh satu) Kilometer dan;

-

ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 (tiga puluh lima koma tujuh belas) Kilometer

c. sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari:  sistem jaringan energi;  sistem jaringan telekomunikasi;  sistem jaringan sumber daya air; dan


IV - 47

 sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Secara detail struktur ruang Kabupaten Soppeng dapar dilihat pada peta berikut: Gambar 4.1 Peta Struktur Ruang

4.2.3.5. Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya. a. Kawasan Lindung, terdiri dari:  kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya, yaitu: 

Kawasan hutan lindung, dengan luas 34.287 (tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah


IV - 48

Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Citta; Kawasan resapan air ditetapkan di: Kawasan sekitar Danau Tempe



Kecamatan Marioriawa dan di Kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah Kecamatan Ganra dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; dan kawasan sekitar waduk ompo di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata  kawasan perlindungan setempat, terdiir dari: 

Kawasan

sempadan

sungai;

Kawasan

sempadan

sungai

sebagaimana ditetapkan di Sungai Lawo, Sungai Walanae, Sungai Langkemme, dan Sungai Lajaroko. 

kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriawa, di kawasan waduk ompo Kecamatan Lalabata dan kawasan cek dam Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Donri-donri



ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng; dan

 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri dari:


IV - 49

•

Kawasan wisata alam. Merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luasan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo

•

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari: Bangunan dan lingkungan arkeologi, Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah,

 kawasan rawan bencana alam, terdiri dariKawasan rawan banjir; dan Kawasan rawan tanah longsor. Kawasan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Walanae yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah

Kecamatan

Donri-donri,

sebagian

wilayah

Kecamatan

Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Desa Citta Kecamatan Citta; dan  kawasan lindung geologi, terdiri atas kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah  Kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan

dalam

rangka

melindungi

kelestarian

satwa

dan

ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, dan kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata. b. Kawasan Budidaya. terdiri atas: 1. kawasan peruntukan hutan produksi; terrdiri dari:


IV - 50

a. kawasan hutan produksi dengan luas 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dengan luas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo dengan luas 417 (empar ratus tujuh belas) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dengan luas 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) hektar. 2. kawasan peruntukan hutan rakyat, dengan luas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa 3. kawasan peruntukan pertanian, terdiri dari:” •

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian

wilayah

Kecamatan

Lalabata,

sebagian

wilayah

Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian

wilayah

Kecamatan

Liliriaja,

sebagian

wilayah

Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau 

Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; dengan luas 21.549 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian

wilayah

Kecamatan

Liliriaja,

sebagian

wilayah


IV - 51

Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau. 

Kawasan peruntukan perkebunan; Dengan luas 1.615 (seribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas: 1. Kawasan

peruntukan

perkebunan

kakao

dan

kelapa

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 2. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donridonri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 3. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian

wilayah

Kecamatan

Citta,

sebagian

wilayah

Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo; 4. Kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 5. Kawasan peruntukan perkebunan aren ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian


IV - 52

wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 6. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian

wilayah

Kecamatan

Kecamatan

Lalabata,

Citta,

sebagian

sebagian

wilayah

wilayah

Kecamatan

Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 7. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian

wilayah

Kecamatan

Kecamatan

Lalabata,

Citta,

sebagian

sebagian

wilayah

wilayah

Kecamatan

Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 8. Kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan

Donri-donri,

sebagian

wilayah

Kecamatan

Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; 9. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa; 10. Kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa. 

Kawasan peruntukan peternakan, terdiri dari: a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar ditetapkan di


IV - 53

sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja; dan b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau 4. kawasan peruntukan perikanan, terdiri dari: •

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

•

Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo,

ebagian wilayah Kecamatan

Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; •

Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta

5. kawasan peruntukan pertambangan; terdiri atas: a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi 6. kawasan peruntukan industri;


IV - 54

a. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas: Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah, Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan, Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan, Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan, Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan; Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau. b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:a. Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; b. Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata. 7. kawasan peruntukan pariwisata; terdiri dari: a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas :


IV - 55

•

Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, ompleks

Makam

Jera’Caddie,

Menhir

Latemmamala

(Lamumpatu’E), Situs Petta Banuang’E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata; •

Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge,

Makam

Petta

Balubue,

Bulu

Bottingnge,

Appejeng’E, Makam Petta Addagang’E di Kecamatan DonriDonri. •

Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;

•

Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara’e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;

•

Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;

•

Situs

Talepu,

Lonrong,

Lenrang,

Kompleks

Makam

Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; •

Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan

Citta;

Makam

Kalokoe

Watu,

Makan

Lato

Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra,


IV - 56

•

Sumur Tua Tettikengrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: •

Kawasan TWA Lejja, dan kawasan TWA Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;

•

Kawasan TWA Citta dan kawasan Goa Coddong di Kecamatan Citta,

•

Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di Kecamatan Marioriwawo;

•

Kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng Kecamatan Lalabata;mdan

•

Kawasan Pesutraan Alam di Kecamatan Donri-Donri.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas: •

Kawasan wisata Ompo di Kecamatan Lalabata; dan

•

Kawasan wisata agro di Desa Mariolau dan Desa Gattareng di Kecamatan Marioriwawo

8. kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari: a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di: • Kawasan permukiman perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata; • Kawasan permukiman perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau; • Kawasan

permukiman

perkotaan

Takalala

di

Kecamatan

Marioriwawo; dan • Kawasan permukiman perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri,


IV - 57

sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau 9. kawasan peruntukan lainnya, terdiir dari: a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas: •

Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di Kecamatan Lalabata;

•

Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan

Donri-donri,

Kecamatan

Ganra,

Kecamatan

Marioriwawo; •

Kantor Kepolisian Resort Soppeng di Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata; dan Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan

Liliriaja,

Kecamatan

Marioriawa,

Kecamatan

Citta,

Lilirilau,

Kecamatan

Kecamatan Donri-donri,

Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo. b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan; •

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan

di

kawasan

perdagangan

Watansoppeng

Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau; •

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala

Kecamatan

Marioriwawo

dan

kawasan

perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa. Secara detail Rencana Pola Ruang Wilayah dapat dilihat pada gambar berikut: 4.2.4. Issu Strategis Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (2013-2018).


IV - 58

Kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Selatan untuk 3 tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada: 

Pengembangan ekonomi kerakyatan;



Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,



Pembangunan kesehatan;



Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;



Pengembangan Kawasan Strategis;



Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017. Pada tahun 2017 akselerasi

dilakukan

pada

kebijakan-kebijakan

yang

target

kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun prioritas kebijakan pada tahun ini adalah: 

Pengembangan ekonomi kerakyatan;









Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;






Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari perode RPJMD 2013-2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan

dengan

beberapa

kabupaten/kota.

Karena

itu,

kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, priorotas juga diberikan


IV - 59

kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2017. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah: 

Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;



Pengembangan eskonomi kerakyatan;












Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Secara rinci program prioritas pembangunan Sulawesi Selatan, yaitu : 1.

Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS,

2.

Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan,

3.

Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil,

4.

Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa,

5.

Dukungan

untuk

fasilitasi

dan

regulasi

pembangunan/pengembangan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kab/Kota di Sulawesi Selatan, 6.

Membuka 500 ribu lapangan kerja baru,

7.

Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin,

8.

Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA,

9.

Melanjutkan kesehatan gratis,

10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan 11. Beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas,


IV - 60

12. Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama. 4.2.5. Sustainable Development Goals (SDGs) SDG merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development

Goals) untuk meneruskan

dan

memantapkan MDGs agar lebih berkelanjutan dan selamanya. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini: 1.

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun di seluruh penjuru dunia.

2.

Mengakhiri

kelaparan,

mencapai

ketahanan

pangan

dan

meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. 3.

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala umur.

4.

Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5.

Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6.

Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7.

Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.


IV - 61

8.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9.

Industri,

Inovasi

dan

Infrastruktur.

Membangun

infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negaranegara di dunia. 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kotakota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan. 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. 13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. 15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. 16. Institusi

Peradilan

yang

Kuat

dan

Kedamaian.

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk


IV - 62

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung

jawab

untuk

seluruh

kalangan,

serta

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. 17. Kemitraan

untuk

Mencapai

Tujuan.

Memperkuat

implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. 4.2.6. Isu Strategis Daerah. Pada pembahasan issu strategis daerah ini merupaka analisa dari permasalahan pembangunan

yang telah diuraikan pada sub

bahasan permasahan pembangunan. Adapun daftar issu strategis secara keseluruhan disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan urusan akan lebih mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi issu strategis tersebut.

No

Isu Strategis Urusan wajib Pelayanan dasar

1

Pendidikan;

Tabel 4.6 Isu Strategis Daerah Kabupaten Soppeng

Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah Rendahnya Ekonomi keluarga 2

Kesehatan; Terbatasnya sumberdaya kesehatan (Dokter spesialis, dan Paramedis),


IV - 63

No

Isu Strategis Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan Pelaksanaan SOP belum optimal Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak Masih adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di puskesmas/ sarana kesehatan lainnya.

3

Pekerjaan umum dan penataan ruang; Kondisi jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi dalam kondisi baik masih rendah. Aksesibilitas transportasi belum merata Drainase jalan tidak berfungsi dengan optimal Belum optimalnya pelaksanaan Perda RTRW Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Masih rendahnya bangunan ber IMB

4

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT belum memenuhi layanan sanitasi Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT yang belum menikmati air bersih Belum semua kecamatan memiliki RDTR

5

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih rendah (12,5%) disebabkan jarak tempu Rescue center dari wilayah kebakaran Kepatuhan masyarakat masih kurang dalam mematuhi peraturan Masih rendanya ratio jumlah polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk Semakin meningkatnya pengguna narkoba Pengaruh Globalisasi (Informasi kekerasan)


IV - 64

No 6

Isu Strategis Sosial Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani Belum adanya fasilitasi pemerintah terhadap keluarga kematian Belum adanya fasliltas perumahan bagi imam masjid dan guru mengaji Beras untuk masyarakat miskin belum bebas biaya Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1

Tenaga kerja; Masih rendahnya skill tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar Masih terbatasnya lapangan kerja Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan

2

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Persentase perempuan di lembaga peemerintah masih rendah Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak

3

Pangan; belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerinta Regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada yang disusun pemerintah daerah secara spesifik Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencanA kekeringan (puso).


IV - 65

No 4

Isu Strategis Pertanahan; Rendahnya lahan yang bersertifikat

5

Lingkungan hidup; Masi banyaknya sampah yang tidak tertangani Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air Dampak pemanasan global semakin meningkat

6

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.

7

Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Keterbatasan infrastrukur wilayah perdesaan Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan Masih kurangnya insentif kader posyandu

8

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi

9

Perhubungan; Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi Administrasi sarana transportasi belum optimal

10

Komunikasi dan informatika; Belum optimalnya implementasi e-government pada setiap SKPD Pengembangan teknologi informasi sampai ke pemerintahan desa belum optimal Belum tersedianya stasiun TV local


IV - 66

No 11

Isu Strategis Koperasi, usaha kecil, dan menengah Pembangunan kemitraan dan pemasaran serta Inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka pengembangan disain produk masih kurang masih ada koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT

12

Penanaman modal; Kondisi infrastruktur yang mendukung Iklim investasi belum optimal Rendahnya penanaman modal

13

Kepemudaan dan olah raga; Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Masih lemahnya pembinaan pemuda Pengaruh globalisasi terhadap karakter pemuda

14

Statistik; Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan data dan statistik.

15

Persandian; Belum menjadi prioritas pemerintah daerah

16

Kebudayaan; Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya belum tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kuatnya pengaruh budaya dari luar

17

Perpustakaan Masih rendahnya pengunjung perpustakaan sebagai akibat rendahnya minat baca masyarakat Koleksi perpustakaan masih kurang

18

Kearsipan SDM Kearsipan belum optimal


IV - 67

No

Isu Strategis Belum terlaksananya kearsipan melalui system elektronik. Urusan Pilihan

1

Kelautan dan perikanan; Rendahnya produksi perikanan Terbatasnya infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil perikanan kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasa)

2

Pariwisata; Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata Berkuranganya pengunjung objek wisata Masih kurangnya partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata,

3

Pertanian; Penurunan produktifitas hasil pertanian Pengelolaan Jaringan Air Irigasi untuk Pertanian masih kurang Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Masih kurangnya pengetahuan Petani ternak Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Kurangnya petugas inseminator Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis. Masih terbatasnya akases petani terhadap ketersediaan pupuk Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan bagi petani Masih tinggi sistem sistem petik jual yang menyebabkan nilai tambah produksi pertanian rendah

4

Kehutanan; Masih adanya kerusakan kawasan Hutan


IV - 68

No 5

Isu Strategis Energi dan sumberdaya mineral; masih adanya penambang tanpa izin Potensi energy terbarukan belum di manfaatkan.

6

Perdagangan; Kesiapan produk lokal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Pemasaran produk lokal masih kurang Belum optimalnya perlindungan konsumen

7

Perindustrian; Masih rendahnya daya saing produk UMKM di pasar nasional, Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata Masih lemahnya pembinaan bagi pelaku UMKM,

8

Transmigrasi Sarana dan prasarana wilayah yang belum memadai Pemanfaatn lahan kritis belum optimal SDM peserta transmigrasi yang renda

9

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Belum terkoordinasinya dengan baik kegiatan kepala daerah dengan warga masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan Pelayanan perizinan belum bisa diakses melalui TI di luar area KPT Masih lemahnya penegakan kedisiplinan PNS Belum optimlanya pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah Belum diterapkannya system renumerasi PNS Masih adanya aparat desa dan kelurahan yang belum memiliki kendaraan operasional Akses pemberiaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum terjangkau


IV - 69

BAB V VISI DAN MISI

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan

5.4 Sasaran

VISI DAN MISI 5.1. Visi Visi RPJMD Kab. Soppeng ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap

pemangku

kepentingan

dalam

bergerak

bersama

menutup

kesenjangan tersebut. RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaaan tersebut. Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni: Maju

: mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.

Adil

:

mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperolah pekerjaan, mendapatkan

pelayanan,

mengemukakan

pendidikan,

pendapat,

kesehatan,

melaksanakan

hak

agama, politik,

menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Sejahtera

:

Mempunyai

makna

bahwa

masyarakat

Kab.

Soppeng

mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB V

V-1

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik” Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini

yakni

“pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang

berkembang,

infrastruktur

transportasi

yang

baik,

tata

kelola

pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. “Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.


V-2

5.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. 1.

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2.

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3.

Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus

dari

misi

ini

adalah

upaya

umum

untuk

menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT),


V-3

peningkatan

pelayanan

administrasi

kependudukan,

perbaikan

pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa). 4.

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6.

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan

dokter/bidan

keluarga/pribadi

untuk

warga,

layanan

kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus


V-4

setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu. 7.

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8.

Menjadikan Kabupaten Soppeng pembangunan Sulawesi Selatan

sebagai

pilar

utama

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan. 9.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara


V-5

autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng. Rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi. Sebagaimana teruraikan pada rumusan visi bahwa di dalamnya terkandung dua pokok visi, yakni pokok visi “Pemerintah yang Melayani” dan pokok visi “Soppeng yang Lebih Baik”. Hubungan antara misi dengan pokok visi dapat digambarkan sebagai berikut. No. 1.

Pokok visi

Misi

“pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2)

Tabel 5.1 Hubungan pokok visi dengan misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3) Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6) Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7) 2.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)


V-6

5.3. Tujuan Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.2. No

Tujuan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal RPJMD (2015)

Tabel 5.2

Target Kinerja 2016

2017

2018

2019

2020

2021

105,45 103,31 110 105,42 9 84%

74%

76%

78%

80%

70%

75%

80%

85%

80%

102,15 107 105,12 8,8 83%

8,6 82% 76%

8,3 81% 74%

7,9 80% 72% 72% 65%

78%

103,98 100,99 104 104,82

103,14 99,83 101 104,52

102,50 98,67 98

101,76 97,51 79% 70%

78,67 % NA

Misi 4: Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Meningkatkan Tingkat kepuasan daya tarik wisatawan domestik pariwisata dan dan mancanegara daya tarik terhadap destinasi keunikan daerah wisata Meningkatkan Tingkat kepuasan kapasitas masyarakat atas infrastruktur keterpenuhan wilayah infrastruktur wilayah 70%

6

Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketertiban Umum

60%

5

Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

NA

4

55%

3

7,5

Misi 2: Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Meningkatkan Angka Rata-rata Lama derajat Sekolah (Tahun) pendidikan masyarakat Misi 3: Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Meningkatkan Indeks Kepuasan kualitas Masyarakat atas pelayanan publik Layanan perijinan dan non perijinan 7,04

2

104,22

Nilai tukar pembudidaya ikan

95

Nilai tukar peternak

103,92

Nilaia tukar tanaman perkebunan

98,47

99,91

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani Nilai tukar petani tanaman pangan

93

Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan

102,12

1

104,72

Misi 1:

Tujuan, indikator kinerja tujuan dan target kinerja tujuan


V-7

Tinggi

80%

2021

85%

76% Tinggi 75% 68,93

74% Tinggi 70% 68,83

72% Tinggi 65%

70% Tinggi

2020

69,12

2019

78%

2018

Tinggi

2017

68,73

68,55

10

60%

NA

9

2016

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Meningkatkan Indeks Kepuasan kapasitas Masyarakat atas kelembagaan Layanan Publik birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatkan Status Kinerja penerapan Penyelenggaraan kaidah Pemerintahan Daerah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Meningkatkan IKM terhadap kualitas Pelayanan Kecamatan, penyelenggaraan Desa/ Kelurahan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Misi 6: Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Meningkatkan Angka Harapan Hidup derajat (Tahun) kesehatan masyarakat Tinggi

8

Target Kinerja

80%


69,02

Indikator Kinerja

NA

7

Tujuan

68,64

No

Tidak ada insiden 99,8% 71,7%

21


21


20


18


17

Tidak ada insiden 16 98,3%

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

60%

Jumlah pemuda berprestasi level regional, nasional dan internasional

98%

13

Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan

50%

12

15

Tidak ada insiden

Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan 11 Meningkatkan Jumlah insiden terkait kualitas kehidupan beragama kehidupan beragama

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


V-8

139.149 66,17% 16.941 1.025.536.709.746 15,91%

16,64%

14,95%

15,87%

4,58%

131.302 64,94% 17.437 897.465.033.528 15,18% 14,03%

4,63%

123.882 63,77% 17.932 769.393.357.310 14,45% 13,11%

4,75%

116.715 62,57% 18.428 641.321.681.092 13,72%

PDRB sektor industri (HB)

12,19%

4,80%

110.344 61,37% 18.924

PDRB sektor perdagangan (HB)

12,99%

Tingkat pengangguran terbuka

11,27%

Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan

2021

147.414

2020

67,37%

2019

16.446

2018

12,26%

19

2017

10,35%

18

5,48%

385.178.328.656

17

513.250.004.874

19.780

16

2016

Misi 8: Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan Tingkat Surplus Beras sebagai pilar Daerah (ton) nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung Indeks Lingkungan sumberdaya Hidup alam dan lingkungan hidup Meningkatkan kualitas Angka kemiskinan kesejahteraan (jiwa) sosial masyarakat Misi 9: Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis jumlah nilai investasi (Rp) 60,17%

15

Target Kinerja

1.153.608.385.964


4,58%

Indikator Kinerja

104.351,92

14

Tujuan

5,20%

No

5.4. Sasaran Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut.


V-9

Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Kondisi Awal RPJMD (2015) 2016

Tabel 5.3

Target Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

Tujuan 1 :

Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran

13.512.500 84,37 % 128

12.765.000 81,99 % 128

12.017.500 79,61 % 123

11.270.000 77,23 % 118

10.522.500 74,85 % 113

9.775.000 72,47 % 108

68,73 % 103

Meningkatnya PDRB/kapita petani, pendapatan petani peternak, pembudidaya tanaman pangan, ikan dan nelayan (Rp) petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1) Meningkatnya Cakupan layanan irigasi kapasitas jaringan (%) irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Meningkatnya jumlah unit usaha dalam kegiatan pengolahan pengolahan hasil hasil dari produk pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan perkebunan, peternakan dan perikanan (S3)

9.027.500

Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 1

Tujuan 2:

93% 80% 98% 2 (website yang berinteraksi dengan masyarakat dan SMART PTSP)

56 sekolah

91% 76% 98% 0

56

89% 72% 53 97,5% ADA

87% 68% 44 97%

85%

83% 60%

57,90%

64% 35 96,5%

Angka melek huruf

26

Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6)

96%

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik

95,88%

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5)

17

Meningkatnya akses APM SD dan sederajat; masyarakat atas layanan pendidikan (S4) APM SMP dan sederajat;

81,70%

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat 2

Tujuan 3:

0

Adanya inovasi berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu

0

Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)

ADA

3

NA

Meningkatkan kualitas pelayanan publik


V - 10

91,15%

2021

95%

87,96%

2020

90%

84,87%

2019

88,8%

2018 81,56%

78,64%

2017

87,8%

Rasio Bayi BerAkta Kelahiran

Target Kinerja

86,8%

Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK),

75,91%

Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8)


86,3%

Indikator Kinerja

73,25%

Sasaran

85,2%

No

Tujuan 4 :

100% 100% 95% 100%

100% 100% 93% 100%

100% 100% 90% 100%

100% 100% 89% 100%

100%

100% 100%

100% 87% 100%

Persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba

85%

Persentase penyelesaian K3

100%

Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)

Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik

100%

Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik

84%

Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9)

100%

4

100%

Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

Tujuan 5 :

6,01% 34 749.58 km (81,24%) 0,05

5,50% 34 749,58 km (81,24%) 0,04

5,13% 33 689,5 km (75,3%) 0,04

4,87% 32 624,9 km (68,8%) 0,04

4,42% 570,3 km (62,3%) 0,04

31

510,7 km (55,8%) 0,04

30

451,16 km (49,32%)

Meningkatnya Rasio jumlah kendaraan kapasitas dan kualitas dengan panjang jalan infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

29

Meningkatnya Porsi panjang jalan kapasitas dan kualitas kabupaten kualitas baik infrastruktur (km) transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14)

0,04

Meningkatnya Jumlah Situs cagar budaya apresiasi kebudayaan Kabupaten yang terdaftar dan ketahanan sebagai situs cagar budaya budaya daerah dalam nasional menghadapi dinamika kebudayaan global (S13)

4,10%

Meningkatnya jumlah Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan jumlah kunjungan (S12) wisatawan

-30,86%

Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah 5

Tujuan 6 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah 6


V - 11

Target Kinerja

100

0,09

2021

40%

99

0,010

2020

39%

98.5

0,011

2019

38%

98

0,012

2018

37%

97.5

0,013

2017

36%

0,014 97 35%

Meningkatnya Persentase pemukiman kapasitas dan kualitas kumuh infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung Persentase rumah kehidupan mengakses air bersih; masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap RTRW rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17)

Kondisi Awal RPJMD (2015) 2016 0,000063

Indikator Kinerja

94,71

Sasaran

33,33%

No

Tujuan 7 :

100.00% 23.67%

99.87% 22.17%

99.74% 20.73%

99.61% 19.30%

99.49% 17.86%

99.36% 16.42%

14.99%

Meningkatnya kinerja Persentase PNS yang ASN sesuai ditempatkan sesuai kompetensi dalam dengan kompetensinya tugas dan fungsinya pada struktur Persentase PNS yang organisasi (S18) mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi

99.23%

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN 7

Tujuan 8 : Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah WTP CC 100% 65%

WTP CC 100% 60%

WTP C 100% 55%

WTP C 100% 50%

WTP

WTP C

C 100% 45%

Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti

100%

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

40%

Tingkat Akuntabilitas Kinerja;

C

WTP

Opini laporan keuangan;

88,57%

Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

36,36%

8

Tujuan 9 :

65%

70%

75%

80%

95%

100%

6,12%

6,12%

8,16%

8,16%

8,16%

10,20%

Meningkatnya Keterbukaan informasi kepuasan masyarakat dan komunikasi atas pelayanan pelayanan Kecamatan, kecamatan dan desa/ kelurahan; (%) kelurahan serta berkembangnya Desa Mandiri kemandirian desa (S20)

60%

9

6,12%

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan


V - 12

No

Sasaran

Indikator Kinerja


Target Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

Tujuan 10 :

62,86 212,5 0,380 2,31 80%

62,86 212,5 0,380 2,31 80%

62,86 212,5 0,294 1,5 80%

62,86 212,5 0,294 1,5 80%

62,86 212,5 0,294 1,5 80%

62,86 212,5 0,294 1,5 80%

0,294 1,5 NA

Meningkatnya Cakupan Puskesmas keterpenuhan saranaprasarana serta Cakupan Pukesmas ketenagaan Pembantu medic/non medic dalam pelayanan Rasio tenaga dokter kesehatan (S21) terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Rasio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Meningkatnya Indeks kepuasan kualitas pelayanan masyarakat atas layanan rumah sakit (S22) rumah sakit

62,86 212,5

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 10

Tujuan 11 :

2,06 100%

2,06 100%

2,06 100%

2,06 100%

2,06 100%

2,06

Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi

100%

Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk;

2,06

Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)

100%

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 11

Tujuan 12 :

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Meningkatnya Persentase organisasi kegiatan kepemudaan kepemudaan yang aktif; dan olah raga daerah (S24) Persentase cabang olah raga yang aktif

100%

12

100%

Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Tujuan 13 :

11,30% 30% 40%

11,30% 25% 35%

11,25% 24% 30%

11,20% 23% 25%

11,15% 22% 20%

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

11,10%

Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)

20%

Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemsyarakatan

15%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

11,05%

Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)

20%

13

10%

Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan

Tujuan 14 :

227.335

220.75

214.219

207.745

201.329

14

194.971

Meningkatnya jumlah produksi beras produksi beras (S27) (ton)

143.911

Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan


V - 13

No

Sasaran

Indikator Kinerja


Target Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

2%

10%

25,99% 19,49%19,49% 29,26%

Tutupan Air : Udara : 30,52 % Hutan : 26,47 19,85 19,85

7,48 %

7,26 %

25,51% 19,13%19,13%

2% 28,01% 7,70 %

2% 25,03% 18,77%18,77% 26,75%

2% 18,41% 18,41% 24,55%

2% 24,07% 24,23%

NA 23,26%

Terpeliharanya Cakupan volume sampah kebersihan dan yang tertangani (%) Keindahan perkotaan (S30)

25,49%

Tingkat pengendalian pencemaran lingkungan

18,05% 18,05%

Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca

NA

Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

NA

15

2%

Tujuan 15 : Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Tujuan 16 :

100%

100%

100%

100%

8,14 %

100%

Meningkatnya Persentase PMKS yang cakupan pelayanan tertangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32)

100%

8,36 %

Angka Kemiskinan 8,44 %

Berkurangnya penduduk miskin (S31)

100%

16

7,92 %

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan 17 : Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis 50

50

45

40

35

25

investor yang tertarik (Jumlah MOU) berinvestasi (S33)

30

17 Meningkatnya jumlah jumlah rencana investasi

Tujuan 18 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah 92%

87%

82%

77%

72%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

67%

tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34)

62%

18 Meningkatnya jumlah

4

6

9

12

16

20

36

38

40

42

42

Jumlah Jenis Produk Spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional

34

saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)

2

19 Meningkatnya daya

32

Tujuan 19 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan


V - 14

2017

2018

2019

2020

2021

17

17

17

Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik lokal industri kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM

Target Kinerja

17

Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)


17

Indikator Kinerja

17

Sasaran

17

No

Keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2016-2021 seperti pada tabel berikut : MISI

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK TUJUAN SASARAN

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani (M1)

Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan (T1)

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2)

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (T2)

Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik (T3)

Memeliharan ketenteraman dan ketertiban umum (T4)

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4)

Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah (T5)

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak dan pembudidaya ikan (S1) Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)

Tabel 5.4 Keterkaitan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5) Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6) Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9) Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12) Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi


V - 15

MISI

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK TUJUAN SASARAN Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah (T6)

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN (T7) Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (T8) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan (T9)

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (T10)

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7)

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (T11)

Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan (T12) Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan (T13)

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8)

Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan (T14) Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T15)

dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20) Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21) Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22) Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24) Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25) Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Meningkatnya produksi beras (S27)

Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Terpeliharanya kebersihan dan


V - 16

MISI

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK TUJUAN SASARAN Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat (T16)

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)

Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis (T17) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah (T18) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan (T19)

keindahan perkotaan (S30) Berkurangnya penduduk miskin (S31) Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)


V - 17

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

6.2 Arah Kebijakan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Pada dasarnya strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai setiap sasaran. Perumusan tersebut juga memperhatikan beberapa prinsip kelebihan yang perlu dipenuhi oleh rumusan strategi bahwa: 1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang; 2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan; 3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah; 4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi. Berdasarkan berbagai landasan pemikiran tersebut maka rumusan strategi dalam pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut. No. 1

Tujuan Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan

Sasaran Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2)

Strategi Meningkatkan produksi dan mutu hasil melalui penerapan teknologi dengan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kelembagaan petani. Mengoptimalkan pemanfatan potensi sumber daya air dengan pembangunan bendung, bendungan dan bangunan jaringan irigasi lainnya melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat.

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB VI

Tabel 6.1 Strategi dalam pencapaian sasaran RPJMD

VI - 1

No.

Tujuan

Sasaran Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3)

2

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)



3

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)


4

Memeliharan ketenteraman dan ketertiban umum


Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10)

Strategi Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang tersedia melalui peningkatan keterampilan, akses modal dan pasar serta penerapan teknologi pengolahan hasil melalui pendekatan “petik-olah-jual “ Menyediakan akses layanan pendidikan berkualitas melalui proporsi guru dan murid yang sesuai dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan Meningkatkan kualitas luaran pendidikan melalui perbaikan kompetensi, integritas dan budaya kinerja guru serta penanganan khusus siswa setelah lulus Mengoptimalkan pelaksanaan program keaksaraan, paket penyetaraan, dan pengembangan minat baca serta perpustakaan Menguatkan sistem internal pelayanan PTSP dalam hal kompetensi petugas pelayanan, dukungan sarana-prasarana dan modernisasi IT, dan penerapan layanan simultan diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman tentang keterbukaan informasi pembangunan Mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan penerima manfaat yang disertai dengan dukungan sumberdaya, serta mengembangkan sistem pelayanan kartu kelahiran tuntas saat lahir Menyediakan armada pelayanan kebakaran serta perangkat pelayanannya pada setiap kecamatan serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran serta bencana lainnya Memperkuat pelayanan polisi pamong praja bagi perlindungan masyarakat serta mengembangkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memelihara keamanan serta kehidupan sosial


VI - 2

No.

5

6

7

8

Tujuan

Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah

Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)

Meningkatkan kesadaran,partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta mengembangkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan lembaga yang menangani narkoba Mengembangkan, mempromosikan, dan membuka obyek/destinasi wisata baru dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan pariwisata Merevitalisasi kekayaan dan keragaman budaya serta menguatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah Memperbaiki kualifikasi jalan dan jembatan serta merintis jalan baru untuk lokasi terpencil dan lokasi khusus

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12)

Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan Merehabilitasi perumahan yang tidak layak huni bagi keluarga miskin, memperbaiki sistem sanitasi, dan menata pemukiman kumuh Menyadarkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam hal regulasi tata ruang serta menata utilitas perkotaan Promosi terbuka untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pemberian remunerasi berbasis kinerja Meningkatkan kapasitas pengawas internal dalam penjaminan dan konsultansi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta membangun sinergi dengan pengawas eksternal.


VI - 3

No. 9

10

Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

Menguatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan kapasitas kemandirian desa.

Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21)

Memperluas jangkauan layanan langsung/ mobile kesehatan dan memantapkan sistem internal pelayanan kesehatan terkait pemenuhan standar sarana/prasarana, keterampilan tenaga medis/paramedic serta konsistensi penerapan SOP dalam memenuhi SPM Memperkuatan sistem internal manajemen dalam pelaksanaan SOP serta menerapkan remunerasi berbasis kinerja secara konsisten

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22)

11

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama


12

Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)

13

Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)

Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) 14

15

Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya produksi beras (S27)

Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28)

Menyediakan sarana dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah, merangsang aktivitas remaja masjid dan tempat pengajian anak, serta memelihara situasi kondusif bagi kerukunan beragama Membangun sarana prasarana olah raga dan kepemudaan serta mengaktifkan pembinaan cabang olah raga dan organisasi pemuda Menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan serta mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menguatkan kapasitas kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan serta merevitalisasi integritas masyarakat dalam kegotong-royongan Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi dan degradasi kesuburan, menerapkan teknologi spesifik lokasi bagi peningkatan produksi beras, menekan kehilangan hasil dan memperkuat kapasitas industry pengolahan beras Meningkatkan penerapan kaidahkaidah konservasi dalam pengolahan lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta adaptasi perubahan iklim


VI - 4

No.

Tujuan

Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30)

16

17 18

19

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan


Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)

Strategi Penegakan hukum lingkungan serta pengendalian pencemaran dan dampak lingkungan Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder dalam gerakan LIMPUT serta penataan keindahan dan estetika kota. Mengefektifkan peran TKPKD dan SPKD dalam mengkordinasikan dan mensinkronkan program penanggulangan kemiskian berbasis by name by addres Meningkatkan jumlah tenaga teknis sosial dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dalam penanganan PMKS Mempermudah layanan perizinan dan memberi insentif pada investasi tertentu Mengembangkan pusat latihan kerja berstandar nasional dan membuka jaringan akses informasi lapangan kerja kepada masyarakat Memperkuat teknologi produksi dan pengemasan produk UKM dan industri serta gerakan revitalisasi kelembagaan koperasi Merevitalisasi sarana dan prasarana perdagangan melalui regulasi yang melindungi eksistensi Usaha Kecil dan Menengah

6.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada SKPD


VI - 5

di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng selama periode

2016-

2021 dapat diuraikan sebagai berikut. No. 1

Tujuan Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1)

Meningkatkan produksi dan mutu hasil melalui penerapan teknologi dengan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kelembagaan petani.

Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) 2

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat




Arah Kebijakan

Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan Pengembangan teknologi spesifik lokasi serta penguatan kelembagaan pelaku utama (kelompok, gabungan kelompok dan KTNA) Mengoptimalkan pemanfatan Pembangunan, perbaikan potensi sumber daya air dan pemeliharaan bendung, dengan pembangunan bendungan dan jaringan bendung, bendungan dan irigasi bangunan jaringan irigasi lainnya melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat. Mengoptimalkan Modernisasi teknologi pemanfaatan bahan baku pengolahan dan pengemasan yang tersedia melalui hasil pertanian, peternakan, peningkatan keterampilan, perkebunan dan perikanan akses modal dan pasar serta sebagai bagian dari gerakan penerapan teknologi “petik-olah-jual”. pengolahan hasil melalui pendekatan “petik-olah-jual “ Menyediakan akses layanan Perbaikan penyelenggaraan pendidikan berkualitas wajib belajar sembilan tahun melalui proporsi guru dan serta dukungan pendidikan murid yang sesuai dan gratis dan beasiswa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan Meningkatkan kualitas luaran Bimbingan belajar lulusan pendidikan melalui perbaikan SMA/ SMK dan peningkatan kompetensi, integritas dan kualitas pembelajaran serta budaya kinerja guru serta manajemen sekolah SD penanganan khusus siswa sederajat dan SMP sederajat setelah lulus Mengoptimalkan Penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan program paket A,B dan C serta keaksaraan, paket pengembangan minat baca & penyetaraan, dan per-pustakaan daerah pengembangan minat baca sekolah dan desa serta perpustakaan


Tabel 6.2 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021

VI - 6

No. 3

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Berkembangnya kualitas pelayanan pelayanan berbasis publik teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)


4

5

Strategi

Arah Kebijakan

Menguatkan sistem internal pelayanan PTSP dalam hal kompetensi petugas pelayanan, dukungan saranaprasarana dan modernisasi IT, dan penerapan layanan simultan diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman tentang keterbukaan informasi pembangunan Mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan penerima manfaat yang disertai dengan dukungan sumberdaya, serta mengembangkan sistem pelayanan kartu kelahiran tuntas saat lahir

Penarapan layanan simultan, perbaikan cara pelayanan, dan modernisasi teknologi pe-layanan (pemantauan CCTV) pada Kantor pelayanan publik, serta penyebarluasan informasi komprehensif kepada masyarakat tentang hasil pembangunan.

Perbaikan akurasi data penduduk lahir/meninggal dan penduduk migrasi kedalam/ keluar serta penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dukcapil dan di desa/ kelurahan serta secara mobile. Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk) Memelihara Meningkatnya Menyediakan armada Penyiapan dan penyiagaan ketenteraman dan jangkauan dan pelayanan kebakaran serta armada pemadam kebakaran ketertiban umum kualitas penanganan perangkat pelayanannya pada pada setiap kecamatan dan bencana kebakaran setiap kecamatan serta penanganan bencana lainnya dan bencana lainnya memperkuat kesiapsiagaan (S9) masyarakat dalam menghadapi kebakaran serta bencana lainnya Berkurangnya Memperkuat pelayanan polisi Perlindungan masyarakat gangguan pamong praja bagi dari gangguan ketenteraman ketenteraman dan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum ketertiban dalam serta mengembangkan sinergi masyarakat (S10) antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memelihara keamanan serta kehidupan sosial Meningkatnya Meningkatkan Pemahaman kepada kesadaran kesadaran,partisipasi, dan masyarakat tentang bahaya masyarakat kemandirian masyarakat narkoba, dan peningkatan terhadap bahaya dalam upaya pencegahan kerjasama dengan kepolisian penyalahgunaan penyalahgunaan dan dan lembaga yang narkoba (S11) peredaran narkoba, serta menangani narkoba. mengembangkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan lembaga yang menangani narkoba Meningkatkan Meningkatnya Mengembangkan, Promosi dan pengembangan daya tarik jumlah kunjungan mempromosikan, dan dan destinasi/ daya tarik pariwisata dan wisatawan (S12) membuka obyek/destinasi wisata unggulan yang sudah daya tarik wisata baru dengan ada serta membuka keunikan daerah melibatkan dukungan destinasi/daya tarik wisata berbagai pemangku baru kepentingan pariwisata


VI - 7

No.

6

7

Tujuan

Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)

Merevitalisasi kekayaan dan keragaman budaya serta menguatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah

Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi masyarakat serta pembinaan sejarah lokal

Memperbaiki kualifikasi jalan dan jembatan serta merintis jalan baru untuk lokasi terpencil dan lokasi khusus

Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil

Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan

Penataan terminal dan sistem lalu lintas angkutan jalan raya

Merehabilitasi perumahan Perbaikan rumah tidak layak yang tidak layak huni bagi huni dan perbaikan sanitasi keluarga miskin, lingkungan pemukiman memperbaiki sistem sanitasi, dan menata pemukiman kumuh

Menyadarkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam hal regulasi tata ruang serta menata utilitas perkotaan

Penegakan regulasi tata ruang dan penataan utilitas perkotaan (saluran drainase dan sempadan jalan)

Promosi terbuka untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pemberian remunerasi berbasis kinerja

Penataan struktur kelembagaan dan pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja


VI - 8

No.

Tujuan

8

Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

9

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20) Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21)

10

Sasaran


11

12

13

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kapasitas pengawas internal dalam penjaminan dan konsultansi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta membangun sinergi dengan pengawas eksternal.

Pengawasan dan pendampingan SKPD, Pemerintah Desa dan BUMD oleh inspektorat dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan dan kinerja Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat Menguatkan pelayanan Penyelenggaraan pelayanan kecamatan dan kelurahan di kecamatan dan serta meningkatkan kapasitas desa/kelurahan kemandirian desa. Pembinaan kerjasama antar desa/ kelurahan dan penguatan manajemen pembangunan desa Memperluas jangkauan Pelayanan kesehatan layanan langsung/ mobile langsung/mobile kesehatan kesehatan dan memantapkan terutama untk warga miskin sistem internal pelayanan kesehatan terkait pemenuhan standar sarana/prasarana, keterampilan tenaga medis/paramedic serta konsistensi penerapan SOP dalam memenuhi SPM

Memperkuatan sistem internal manajemen dalam pelaksanaan SOP serta menerapkan remunerasi berbasis kinerja secara konsisten Meningkatkan Meningkatnya Menyediakan sarana dan kualitas keterpenuhan fasilitas bagi pengelola rumah kehidupan sarana ibadah, ibadah, merangsang aktivitas beragama penyelenggara remaja masjid dan tempat kegiatan ibadah, dan pengajian anak, serta situasi kondusif bagi memelihara situasi kondusif kerukunan ummat bagi kerukunan beragama (S23) Meningkatkan Meningkatnya Membangun sarana partisipasi dan kegiatan prasarana olah raga dan prestasi pemuda kepemudaan dan kepemudaan serta dalam berbagai olah raga daerah mengaktifkan pembinaan bidang (S24) cabang olah raga dan pembangunan organisasi pemuda Meningkatkan Meningkatnya Menerapkan perspektif partisipasi kapasitas gender dalam perencanaan, perempuan dan pengarusutamaan penganggaran dan evaluasi masyarakat secara gender dalam pembangunan serta umum dalam pembangunan (S25) mendorong pemberdayaan berbagai bidang perempuan dan perlindungan pembangunan anak

Penyelengaraan layanan rumah sakit

Penyediaan sarana/prasarana bagi imam mesjid dan pemberian insentif bagi imam masjid, guru mengaji dan pendeta

Penyediaan sarana/prasarana dan pembinaan prestasi pemuda dan olah raga Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


VI - 9

No.

Tujuan

Sasaran Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)

14

15

16

17

18

Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup



Strategi

Arah Kebijakan

Menguatkan kapasitas kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan serta merevitalisasi integritas masyarakat dalam kegotongroyongan Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi dan degradasi kesuburan, menerapkan teknologi spesifik lokasi bagi peningkatan produksi beras, menekan kehilangan hasil dan memperkuat kapasitas industry pengolahan beras

Pembinaan LPM desa dan kelurahan

Meningkatkan penerapan kaidah-kaidah konservasi dalam pengolahan lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta adaptasi perubahan iklim

Konservasi lahan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati

Revitalisasi spirit kegotongroyongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental) Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan)

Pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim Terpeliharanya Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum kualitas lingkungan serta pengendalian lingkungan hidup (S29) pencemaran dan dampak Pengendalian pencemaran lingkungan lingkungan Terpeliharanya Meningkatkan partisipasi Penanganan sampah dan kebersihan dan seluruh stakeholder dalam penataan taman kota keindahan gerakan LIMPUT serta perkotaan (S30) penataan keindahan dan estetika kota. Meningkatkan Berkurangnya Mengefektifkan peran TKPKD Penanggulangan kemiskinan kualitas penduduk miskin dan SPKD dalam multidimensi kesejahteraan (S31) mengkordinasikan dan sosial masyarakat mensinkronkan program penanggulangan kemiskian berbasis by name by addres Meningkatnya Meningkatkan jumlah tenaga Penguatan tenaga teknis cakupan pelayanan teknis sosial dan memperkuat sosial dan kerjasama dengan penyandang kerjasama dengan pihak lembaga masyarakat dalam masalah terkait dalam penanganan penanganan PMKS kesejahteraan sosial PMKS (S32) Meningkatkan Meningkatnya Mempermudah layanan Promosi potensi dan daya saing jumlah investor perizinan dan memberi pemberian insentif investasi investasi dan iklim yang tertarik insentif pada investasi bisnis berinvestasi (S33) tertentu Meningkatkan Meningkatnya Mengembangkan pusat Pelatihan tenaga kerja daya saing tenaga jumlah tenaga kerja latihan kerja berstandar berbasis kompetensi kerja dan berkompetensi nasional dan membuka penyerapan cukup untuk jaringan akses informasi tenaga kerja terserap dalam lapangan kerja kepada daerah lapangan kerja masyarakat (S34)


VI - 10

No.

Tujuan

Sasaran

19

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan

Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)

Memperkuat teknologi produksi dan pengemasan produk UKM dan industri serta gerakan revitalisasi kelembagaan koperasi

Pembinaan UKM dan revitalisasi gerakan koperasi/KUD


Merevitalisasi sarana dan prasarana perdagangan melalui regulasi yang melindungi eksistensi Usaha Kecil dan Menengah

Penataan perdagangan daerah

A.

Strategi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Tahun ini merupakan tahun transisi dari RPJMD periode sebelumnya. Secara eksternal, pada tahun ini implikasi kelembagaan dan kewenangan dari UU 23/2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah mulai berlaku. Secara internal, visi-misi kepala daerah memerlukan peletakan dasar bagi implementasinya untuk tahuntahun berikutnya. Dengan latar yang demikian, maka tahun 2016 dapat dikatakan sebagai tahun “konsolidasi pembangunan”. Konsolidasi disini berarti bahwa (1) kontinyuitas arah pembangunan dari periode sebelumnya dikonsolidasikan dengan arah baru dari visi-misi kepala daerah, (2) kerangka programatik dan kerangka

kelembagaan dikonsolidasikan

untuk membentuk dasar pijak bagi arah pembangunan selanjutnya, Namun

demikian,

pada

tahun

ini

agenda

pembangunan

dan

penyelenggaraan pelayanan tetap berjalan dengan prioritas-prioritas yang sudah memperhatikan kontribusi kepada pencapaian visi-misi RPJMD. Tema pembangunan pada tahun 2016 adalah “Penguatan infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan daerah dalam


VI - 11

spirit

pemerintahan yang melayani”. Adapun kebijakan yang

diprioritaskan pada tahun 2016 adalah: 1.

Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan.

2.

Pembangunan,

perbaikan

dan

pemeliharaan

bendung,

bendungan dan jaringan irigasi. 3.

Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan pendidikan gratis dan beasiswa.

4.

Perbaikan

akurasi

data

penduduk

lahir/meninggal

dan

penduduk migrasi kedalam/keluar serta penyelenggaraan pelayanan KTP di Kantor Dukcapil Kabupaten dan Kantor Kecamatan. 5.

Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk).

6.

Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil.

7.

Penataan struktur kelembagaan dan pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja.

8.

Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat.

9.

Pelayanan kesehatan langsung/mobile kesehatan terutama untk warga miskin.

10. Penyelengaraan layanan rumah sakit. 11. Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental). 12. Penanggulangan kemiskinan multidimensi. B.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini, hasil-hasil konsolidasi pada tahun


VI - 12

pertama

dijadikan

dasar

untuk

mengakselerasi

pencapaian

pembangunan. Sumberdaya pembangunan dioptimalkan alokasinya dalam memecahkan masalah/isu strategis serta mewujudkan tujuantujuan yang relevan. Tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun “akselerasi awal” dalam perjalanan RPJMD Kabupaten Soppeng. Tema pembangunan pada tahun 2017 adalah “Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas didukung oleh tata kelola pemerintahan

yang baik”. Adapun arah kebijakan yang

diprioritaskan adalah: 1.

Pembangunan,

perbaikan

dan

pemeliharaan

bendung,

bendungan dan jaringan irigasi. 2.

Bimbingan belajar lulusan SMA/ SMK dan peningkatan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah SD sederajat dan SMP sederajat.

3.

Penyelenggaraan

pendidikan

paket

A,

B

dan

C serta

pengembangan minat baca & perpustakaan daerah sekolah dan desa. 4.

Penarapan layanan simultan, perbaikan cara pelayanan, dan modernisasi teknologi pelayanan (pemantauan CCTV) pada Kantor pelyanan publik.

5.

Penyebarluasan informasi komprehensif kepada masya-rakat pengguna layanan tentang sistem pelayanan pada PTSP.

6.


7.

Penyiapan dan penyiagaan armada pemadam kebakaran pada setiap kecamatan dan penanganan bencana lainnya.

8.

Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil.


VI - 13

9.

Perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman.

10. Penyediaan sarana/prasarana dan pembinaan prestasi pemuda dan olah raga. 11. Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan). 12. Pengendalian pencemaran lingkungan. 13. Penanganan sampah dan penataan taman kota. 14. Promosi potensi dan pemberian insentif investasi. 15. Pembinaan UKM dan revitalisasi gerakan koperasi/KUD. 16. Penataan perdagangan daerah. C.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun kedua dijadikan dasar untuk akselerasi selanjutnya. Sumberdaya pembangunan dan penerapan kebijakan dikelola secara lebih inklusif dengan melibatkan multipihak dalam mempertajam implementasi dari prinsip pemerintahan yang melayani, sementara itu kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat terus dikuatkan. Tahun ini merupakan tahun “akselerasi lanjutan”. Tema pembangunan pada tahun 2018 adalah “Peningkatan pelayanan umum dan pemerataan kesejahteraan didukung oleh kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat”. Selanjutnya Kebijakan Prioritas pembangunan pada tahun ini diarahkan pada: 1.

Pengembangan teknologi spesifik lokasi serta pe-nguatan kelembagaan pelaku utama (kelompok, gabungan kelom-pok dan KTNA).

2.

Modernisasi teknologi pengolahan dan pengemasan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai bagian dari gerakan “petik-olah-jual”.


VI - 14

3.


4.

Perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

5.

Promosi dan pengembangan dan destinasi/daya tarik wisata unggulan yang sudah ada serta membuka destinasi/daya tarik wisata baru.

6.

Penataan terminal dan sistem lalu lintas angkutan jalan raya.

7.

Pengawasan dan pendampingan SKPD oleh inspektorat dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan dan kinerja.

8.

Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat .

9.

Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan.

10. Pembinaan kerjasama desa dan penguatan manajemen pembangunan desa. 11. Penyediaan sarana/prasarana bagi imam desa. 12. Pengarusutamaan

gender,

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak. 13. Pembinaan LPM desa dan kelurahan. 14. Penanggulangan kemiskinan multidimensi. 15. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. D.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun ketiga diharapkan semakin signfikan, dimana sebagian besar sasaran sudah tercapai targetnnya sehingga tinggal dimantapkan, sementara sasaran yang masih tertinggal diakselerasi lebih signifikan. Tahun ini merupakan tahun “pemantapan akselerasi”


VI - 15

Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah “Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dengan basis keberlanjutan pada daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam”. Adapun prioritas kebijakan pembangunan diarahkan pada: 1.

Penarapan layanan simultan, perbaikan cara pelayanan, dan modernisasi teknologi pe-layanan (pemantauan CCTV) pada Kantor pelyanan publik.

2.

Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk)

3.

Perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

4.

Perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman

5.

Penegakan regulasi tata ruang dan penataan utilitas perkotaan (saluran drainase dan sempadan jalan)

6.

Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental)

7.

Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan)

8.

Konservasi lahan dan pemeliharaan keaneka-ragaman hayati

9.

Pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim

10. Penegakan hukum lingkungan 11. Penguatan tenaga teknis sosial dan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam penanganan PMKS 12. Pembinaan UKM dan revitalisasi gerakan koperasi/KUD E.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun


VI - 16

empat dimanfaatkan diharapkan sudah mencakupi sasaran yang lebih banyak sehingga tinggal dimatangkan. Pada tahap ini perhatian diarahkan kepada sasaran-sasaran yang belum terwujud targetnya sambil menjamin ketenteraman dan ketertiban

umum sebagai

prakondisi bagi penyelenggaraan pesta demokrasi untuk keberlanjutan pembangunan periode RPJMD berikutnya. Tahun ini merupakan tahun “pemberlanjutan akselerasi” Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah “Pemeliharaan kesejahteraan dan palayanan umum dengan dukungan tata kelola yang baik”. Selanjutnya prioritas kebijakan diarahkan pada: 1.

Bimbingan bela-jar lulusan SMA/ SMK dan pening-katan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah SD sederajat dan SMP sederajat

2.

Penyelenggaraan

pendidikan

paket

A,B

dan

C

serta

pengembangan minat baca & perpustakaan daerah sekolah dan desa 3.

Penyebarluasan informasi komprehensif kepada masyarakat pengguna layanan tentang sistem pelayanan pada PTSP

4.

Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk)

5.

Perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

6.

Penataan terminal dan sistem lalu lintas angkutan jalan raya

7.

Pelayanan kesehatan langsung/mobile kesehatan terutama untk warga miskin

8.

Penyelengaraan layanan rumah sakit

9.

Pembinaan LPM desa dan kelurahan

10. Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental) 11. Penanggulangan kemiskinan multidimensi


VI - 17

F.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Tahun 2021 merupakan tahun terakhir sekaligus transisi dari RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021. Pada tahun ini semua capaian pembangunan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga perlu adanya keberlanjutan untuk memantapkan sekaligus persiapan dalam pencapain

target-target

pembangunan

selanjutnya.

Tahun

ini

merupakan tahun “pemantapan untuk keberlanjutan pembangunan” Tema pembangunan pada tahun ini adalah : “Konsolidasi Pemerintahan

demi

pemantapan

untuk

keberlanjutan

pembangunan”, dengan arah kebijakan prioritas adalah : 1. Penyelenggaraan

pendidikan

paket

A,

B,

dan

C

serta

pengembangan minat baca & perpustakaan daerah sekolah dan desa. 2. Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk). 3. Perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. 4. Pengawasan dan pendampingan SKPD oleh inspektorat dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan dan kinerja. 5. Penyelenggaraan

perencanaan

dan

evaluasi

pembangunan

daerah dengan data kinerja yang akurat. 6. Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan.


VI - 18

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Programprogram strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan programprogram yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2016-2021 Kabupaten Soppeng ditampilkan pada tabel berikut. Capaian Kinerja No

`1

Sasaran

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1)

Strategi dan Arah Kebijakan

Meningkatkan produksi dan mutu hasil melalui penerapan teknologi dengan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kelembagaan petani.

Indikator Kinerja (outcome)

Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%) Lembaga Petani yang mandiri (%)

Tabel 7.1

Kondisi Awal (2015)

Kondisi Akhir (2021)

Padi (GKG) = 226.433 ton (23.94%)

Padi (GKG) = 334.935 ton (3%)

Jagung (Pipilan Kering) = 41.127 ton (14,84%) Kedelai (pipilan kering) = 4.947 ton (16,98%) Kacang Tanah = 406 ton (67,55%) Kacang Hijau (Ton) = 329 (51,33%) Ubi Kayu = 231 ton (-70,61%) Ubi Jalar = 123 ton (146%)

Jagung (Pipilan Kering) = 48.476 ton (3%) Kedelai (pipilan kering) = 7.920 ton (4%) Kacang Tanah (Ton) = 1046 (12%)

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan

Pertanian

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kacang Hijau = 1.320 ton (10%) Ubi Kayu = 1.917 ton (24%) Ubi Jalar = 447 ton (15%)

24.47

52.87

20

50

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebu nan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Pertanian


Pertanian

BP3KP

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB VII

VII - 1

Capaian Kinerja No

Sasaran



Peningkatan jumlah populasi ternak

Produksi ikan (ton)

2

3

4

5

Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2)

Mengoptimalkan pemanfatan potensi sumber daya air dengan pembangunan bendung, bendungan dan bangunan jaringan irigasi lainnya melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat.

Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3)

Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang tersedia melalui peningkatan keterampilan, akses modal dan pasar serta penerapan teknologi pengolahan hasil melalui pendekatan “petik-olah-jual “



Menyediakan akses layanan pendidikan berkualitas melalui proporsi guru dan murid yang sesuai dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan

Meningkatkan kualitas luaran pendidikan melalui perbaikan kompetensi, integritas dan budaya kinerja guru serta penanganan khusus siswa setelah lulus

luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA)

Volume embung/cekdam yang terbangun (m3)

Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

Kondisi Awal (2015)


Populasi Sapi = 41.327 ekor

Populasi Sapi = 65.000 ekor

Populasi Kambing = 21.829 ekor Populasi Unggas = 1.818.784 ekor

Populasi Kambing = 37.500 ekor Populasi Unggas = 2.365.000 ekor

1.615,91 ton

6,662

79,400

4

APK SD Sederajat = 93,91 APK SMP Sederajat = 81,77

APK

APK PAUD (%)

Angka Putus Sekolah

Jumlah Sekolah yang berakreditasi A

Angka Melanjutkan (AM) (%)

4.392,30 ton

9,562

123,349.41

26

APK SD Sederajat = 97 APK SMP Sederajat = 83.9

39,12

60

SD Sederajat = 0.11

SD Sederajat = 0.05

SMP Sederajat = 0.73

SMP Sederajat = 0.4

SD = 135

SD = 257

SMP = 19

SMP = 39

AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100 AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100

AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100 AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100


Bidang Urusan


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pertanian

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pekerjaan umum

PSDA Tamben

Program rehabilitasi/pemeli haraan dan pembangunan embung/ cekdam

Pekerjaan umum

PSDA Tamben

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pertanian


Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan

Dikmudora

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Dikmudora

Program Pendidikan Gratis

Pendidikan

Dikmudora

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Dikmudora

Program Peningkatan Layanan Pendidikan

Pendidikan

Dikmudora


VII - 2

Capaian Kinerja No

6

7

8

9

Sasaran


Berkembangny a pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(I T) (S7)




Mengoptimalkan pelaksanaan program keaksaraan, paket penyetaraan, dan pengembangan minat baca serta perpustakaan

Menguatkan sistem internal pelayanan PTSP dalam hal kompetensi petugas pelayanan, dukungan sarana-prasarana dan modernisasi IT, dan penerapan layanan simultan diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman tentang keterbukaan informasi pembangunan

Perbaikan akurasi data penduduk lahir/meninggal dan penduduk migrasi kedalam/ keluar serta penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dukcapil dan di desa/ kelurahan serta secara mobile. Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk) Menyediakan armada pelayanan kebakaran serta perangkat pelayanannya pada setiap kecamatan serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran serta bencana lainnya


Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan,

Kondisi Awal (2015)


NA

580 0rg

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah

Pemerintahan umum

KPT


Dinas Perhubungan dan Kominfo



Pemerintahan Umum

Kecamatan

Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH

Pemerintahan umum

Sekretariat Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan dan Capil

Dinas Taransmigrasi, Kependudukan , Tenaga Kerja dan Catatan Sipil

70

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

BPBD

100

Program tanggap darurat dan logistik


BPBD

30.75

Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)

100

100

jumlah layanan Cakupan IT

0

121 ttk

Jumlah Desa/Kelurahan yang terakses informasi

70

70

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

0

200

Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100

100

Kepemilikan KTP (%) = 85.1

Kepemilikan KTP (%) = 100

Kepemilikan KIA (%) = 0

Kepemilikan KIA (%) = 90

Kepemilikan Akta Kematian (%) = 3


Persentase korban bencana yang diberi bantuan (%)

12.5

90


Dikmudora

27

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) (%)

Program Pendidikan Non Formal

Bidang Urusan

Pendidikan

Persentase bahan pustaka yang diadakan (%)

Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil


Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan


VII - 3

Capaian Kinerja No

Sasaran

10

Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10)

11

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaa n narkoba (S11)

12

13

14

15

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12)

Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)


Memperkuat pelayanan polisi pamong praja bagi perlindungan masyarakat serta mengembangkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memelihara keamanan serta harmonis sosial Meningkatkan kesadaran,partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta mengembangkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan lembaga yang menangani narkoba


Penegakan PERDA (%)

Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan penanggulangan narkoba

Kondisi Awal (2015)

100

NA



Bidang Urusan


100

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban


POL. PP

100

Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Mengembangkan, mempromosikan, dan membuka obyek/destinasi wisata baru dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan pariwisata

Jumlah Wisatawan

Merevitalisasi kekayaan dan keragaman budaya serta menguatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah

Cakupan Keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan (%)

14.93

26.87

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Memperbaiki kualifikasi jalan dan jembatan serta merintis jalan baru untuk lokasi terpencil dan lokasi khusus

Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan

49.32% (451.167 Km)

81.24 % (758,563 Km)

Program Rehabiltasi/Pemel iharaan dan pembangunan jalan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

858,240

1,025,000

Program Pelayanan Angkutan

Perhubungan


Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Perhubungan


Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)

Jumlah Terminal

185,180

6

248,200

6


VII - 4

Capaian Kinerja No

Sasaran



Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

16

17

18

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)

Merehabilitasi perumahan yang tidak layak huni bagi keluarga miskin, memperbaiki sistem sanitasi, dan menata pemukiman kumuh

Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17)

Menyadarkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam hal regulasi tata ruang serta menata utilitas dan keindahan ruang perkotaan

Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)

Promosi terbuka untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pemberian remunerasi berbasis kinerja

19


Bidang Urusan


100

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Perhubungan



Pekerjaan Umum

96.14

100

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah

Persentase Rumah Layak Huni (%)

77.52

89.9

Program Pengembangan Perumahan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pekerjaan Umum

121

139

Program Penerangan Jalan

Perhubungan



Pekerjaan Umum

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Panjang jangkauan penerangan (km)

Persentase Ketaatan RTRW (%)

33.33

40

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase SKPD yang Kelembagaanny a telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan (%)

70

100

Program Penguatan Kelembagaan daerah

Tingkat kedisiplinan ASN (%)

Meningkatkan kapasitas pengawas internal dalam penjaminan dan konsultansi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta membangun sinergi dengan pengawas eksternal.

85.54


Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak (%)

% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

Kondisi Awal (2015)

% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD % Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu

Menurunnya Jumlah Temuan LHP

98.58%

100%

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

100

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

88.37

100

100

100

303

120

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas

Pemerintahan Umum

BKD

Pemerintahan Umum

BAPPEDA

Pemerintahan Umum

BAPPEDA

Pemerintahan Umum

DPPKAD

Pemerintahan Umum

Inspektorat


VII - 5

Capaian Kinerja Strategi dan Arah Kebijakan

No

Sasaran

20

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

Menguatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan kapasitas kemandirian desa.

Meningkatnya keterpenuhan saranaprasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21)

Memperluas jangkauan layanan langsung/ mobile kesehatan dan memantapkan sistem internal pelayanan kesehatan terkait pemenuhan standar sarana/prasarana, keterampilan tenaga medis/paramedic serta konsistensi penerapan SOP dalam memenuhi SPM


Memperkuatan sistem internal manajemen dalam pelaksanaan SOP serta menerapkan remunerasi berbasis kinerja secara konsisten


Menyediakan sarana dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah, merangsang aktivitas remaja masjid dan tempat pengajian anak, serta memelihara situasi kondusif bagi kerukunan beragama

21

22

23

24

25

Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)

Meningkatnya kapasitas pengarusutamaa n gender dalam pembangunan (S25)

Membangun sarana prasarana olah raga dan kepemudaan serta mengaktifkan pembinaan cabang olah raga dan organisasi pemuda

Menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan serta mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


Kondisi Awal (2015)


persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan (%)

0

100

Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi

49

49

persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)

0

47.04

persentase puskesmas yang terakreditasi (%)

0

100

Akreditasi Rumah Sakit

Dasar

Madya

Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (%)

0.78

1.12

Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina


Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Bidang Urusan


Pemerintahan Umum

Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan

BPM Pemdes

Kesehatan

Dinas kesehatan

Kesehatan

Dinas kesehatan

Kesehatan

Ruamah Sakit Latemmamala

Kesehatan

Ruamah Sakit Latemmamala

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kepemudaan dan Olahraga

Dikmudora


Dikmudora

100%

100%

Jumlah Organisasi Pemuda

23

28

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

2

20

Jumlah Organisasi Olah Raga

20

25

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Dikmudora

89.75

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana

0.024

Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Rasio KDRT (%)

89.23

0.037

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


VII - 6

Capaian Kinerja No

Sasaran

26

Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)

27


28


29

Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

30

31

Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30)



Menguatkan kapasitas kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan serta merevitalisasi integritas masyarakat dalam kegotongroyongan Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi dan degradasi kesuburan, menerapkan teknologi spesifik lokasi bagi peningkatan produksi beras, menekan kehilangan hasil dan memperkuat kapasitas industry pengolahan beras Meningkatkan penerapan kaidahkaidah konservasi dalam pengolahan lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta adaptasi perubahan iklim Penegakan hukum lingkungan serta pengendalian pencemaran dan dampak lingkungan

Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder dalam gerakan LIMPUT serta penataan keindahan dan estetika kota.

Mengefektifkan peran TKPKD dan SPKD dalam mengkordinasikan dan mensinkronkan program penanggulangan kemiskian berbasis by name by addres


LPM aktif

Ketersediaan Pangan Utama (beras) (Ton)

Luas daerah rawan banjir dan longsor yang tertangani (Ha)

Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Volume sampah yang tertangani (M3) Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2) Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%) Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha

Kondisi Awal (2015)

100

130,182

293.65

100

180

NA

Bidang Urusan


Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan

BPM Pemdes

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

BP3KP

873.65

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup

100

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan


100

174,456

295.7

66,730


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota

NA

100

Program Pemenuhan HakHak Dasar Penduduk Miskin

Sosial

Dinas Sosial

71.64

85

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

0

100

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Sosial

Dinas Sosial

0.004

0.097

Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Sosial

Dinas Sosial


VII - 7

Capaian Kinerja No

Sasaran



Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)

32

33

34

35

36

Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34)


Bidang Urusan


Kondisi Awal (2015)


0

100

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Sosial

Dinas Sosial

Meningkatkan jumlah tenaga teknis sosial dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dalam penanganan PMKS

Persentase PMKS yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial

NA

100

Program Rehabilitasi Sosial

Sosial

Dinas Sosial

Mempermudah layanan perizinan dan memberi insentif pada investasi tertentu

Jumlah investor (PMDN/PMA)

20

225

Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi

Penenaman Modal

Sekretariat Daerah

Mengembangkan pusat latihan kerja berstandar nasional dan membuka jaringan akses informasi lapangan kerja kepada masyarakat

Tenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup (%)

85

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

Dinas Taransmigrasi, Kependudukan , Tenaga Kerja dan Catatan Sipil

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Perindustrian


Perdagangan


Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)

Memperkuat teknologi produksi dan pengemasan produk UKM dan industri serta gerakan revitalisasi kelembagaan koperasi


Merevitalisasi sarana dan prasarana perdagangan melalui regulasi yang melindungi eksistensi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Aktif (%)

% Pertumbuhan IKM

Jumlah Pasar Yang Representatif

60

88.94

0.33

8

89.27

37.25

17

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan


VII - 8

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan

amanat

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah kabupaten. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaanya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Soppeng selama kurun waktu Tahun 2016-2021 disajikan berdasarkan urusan.

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB VIII

VIII - 1

Program Pendidikan Gratis Angka Putus Sekolah

1.1.4 Program Peningkatan Layanan Pendidikan Angka Melanjutkan (AM) (%)

1.1.5

Program Pendidikan Non Formal

Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan,

1.1.6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah Sekolah yang berakreditasi A

1.1.7

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Guru yang berpendidika n Minimal S1 / D4 (%)

2.713.810

SD = 257

2.857.994

580 0rg

498.050

100 Org

AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100



7.222.534

AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100

1.397.500


1.392.500


35.350.000

35.400.000

35.450.000

35.500.000

73.532.777

-

209.277.720

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = 0.4 = 0.05 = 83.9 =97

13.050.000

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = = 0.4 = 0.05 = 83.9 97

13.050.000

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = 0.45 = 0.06 = 83.17 =96.5

13.050.000

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = = 0.5 = 0.07 = 82.89 96

11.040.000

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = = 0.55 = 0.08 = 82.61 95.5

35.300.000

10.463.344

60

2.175.000

60

1.900.000

56

1.736.000

52

1.656.000

48

1.600.000

48

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Tahun 2021

3.377.392

SMP = 39

391.000

SD = 22

498.050

100 Org

1.327.500


1.314.500


10.040.000

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = 0.6 = 0.09 = 82.33 =95

1.396.344

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

100

506.500

SMP = 4

391.000

SD = 22

498.050

100 Org



1.242.500


32.277.720

Target

Tahun 2020

100

601.500

SMP = 4

371.000

SD = 21

498.050

100 Org


13.302.777

44

Tahun 2019

100

496.500

SMP = 3

371.000

SD = 21

498.050

100 Org

548.034

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = = 0.65 = 0.10 = 82.05 94.5

Tahun 2018

100

596.500

SMP = 3

371.000

SD = 20

367.744


Tahun 2017

95

496.500

SMP = 3

818.810

80 Org

Kode

Tahun 2016

90

679.892

SD = 16


1.1.3 39,12

APK

SMP Sederajat SD Sederajat APK SMP Sederajat APK SD Sederajat = = 0.73 = 0.11 = 81,77 93,91

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun


1.1.2

SMP = 3


APK PAUD (%)

NA

Program Pendidikan Anak Usia Dini

SD = 135

1.1.1

85

SMP = 19

1.1.

81,58

1 Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator pada Pemerintahan dan Kinerja Awal Program Prioritas Program RPJMD Pembangunan (outcome) (Tahun 2015) Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan Dasar


Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Pendidikan

VIII - 2

Rp (000) 2.842.906 187.142.542 474.278.811 3.692.049 179.892.000 2.662.056 4.914.620 25.047.774 3.078.248

100

1.600.142

100

6.976.136

28.271.035

target 20 47,04 85 47,06 1,12 Madya 100 98 70

275.000 1.290.000

100

Rp (000) 500.000 34.355.638 100.000.000 565.000 35.000.000 450.000 958.625 4.243.420 474.000

100 100

4.779.000

target 20 5,88 85 11,76 1,12 Madya 0 98 70

275.000 1.240.000

100

Rp (000) 490.000 34.355.638 90.000.000 565.000 35.000.000 450.000 906.932 4.243.420 554.000

75 100

4.779.000

target 18 11,76 85 11,76 1,12 Madya 23,53 98 70

275.000 1.240.000

100

Rp (000) 485.000 33.814.419 90.000.000 610.000 30.000.000 450.000 854.938 4.243.420 554.000

56 100

4.779.000

target 16 11,76 80 11,76 1,12 Dasar 23,53 98 70

275.000 1.190.000

100

Rp (000) 470.000 33.814.419 90.000.000 610.000 29.000.000 450.000 807.217 4.243.420 554.000

42 100

4.779.000

Target 14 5,88 80 11,76 1,12 Dasar 23,53 98 65

275.000

100

Rp (000) 472.000 39.112.940 72.514.019 1.310.000 28.000.000 450.000 757.583 4.243.420 554.000

Tahun 2021

1.190.000

4.779.000

target 12 5,88 75 0 1,12 Dasar 23,53 97 60

Tahun 2020

28

100

Rp (000) 425.906 11.689.488 31.764.792 32.049

Target

Tahun 2019

100

Persentase penanganan penyakit

22.892.000

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

412.056

1.2.11

629.325

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

3.830.674

1.2.10

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%) Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)

388.248

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4.376.035

1.2.9

Tahun 2018

225.142

Cakupan Rumah Tangga berPHBS (%)

Tahun 2017

826.136

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10

1.2.8

5,88

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)

75

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

0

1.2.7

1,12

persentase puskesmas yang terakreditasi (%)

Dasar

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

29,41

1.2.6

96

Akreditasi Rumah Sakit

50

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

100

1.2.5

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

14

Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (%)


100

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

NA

1.2.4

0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

71,64

1.2.3

0

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

0,78

1.2.2

persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) Persentase Puskesmas BLU (%)

Dasar

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

0

Kesehatan

1.2.1

95

1.2.

50

Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba olimpiade

100

Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan

14

1.1.8

100

Kode

Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator pada Pemerintahan dan Kinerja Awal Program Prioritas Program RPJMD Pembangunan (outcome) (Tahun 2015)


VIII - 3

Rp (000) 11.256.006 600.000 86.864.039 2.228.232 1.271.823.815 86.878.918 67.634.479 45.649.017

123

37.268.784

40

887.352

18.424.203

target 100 100 80

6.300.000 150.000

100

100

9.562

81.24 % (758,563 Km)

80

Rp (000) 2.073.821 150.000 15.493.272 540.000 328.112.720 20.550.000

87.80% (188 unit)

10.190.000 8.000.000

20,54 40

3.280.000

target 100 100 80 80 81,24 87,8 9.562 100

6.300.000 150.000

100

Rp (000) 2.023.821 150.000 15.243.272 470.000 274.494.301 21.250.000 13.309.000 8.000.000

20,54 39

3.280.000

target 100 100 75 75 77,4 86,5 9.122 99

6.300.000 150.000

99

Rp (000) 1.973.821 100.000 14.993.272 390.000 231.176.910 21.950.000 13.275.000 8.000.000

20,54 38

3.280.000

target 100 95,48 70 70 72,88 85,1 8.678 98

6.300.000 150.000

98,5

Rp (000) 1.873.821 100.000 14.743.272 350.000 139.260.207 20.800.000 13.924.500 8.000.000

20,54 37

3.280.000

Target 100 85,66 65 70 67,50 82,8 8.169 97

6.300.000

98

Rp (000) 1.823.821 100.000 14.493.272 295.000 150.455.589 770.000 7.533.800 8.000.000

Tahun 2021

150.000

3.630.000

Rp (000)

Target

target 100 75,83 60

56,19 45 45,00 49.32% (451.167 Km) 81,45% (141 unit) 6.662 94,7 96,14 NA

65

% Ketaatan RTRW

60,81

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

81,7

1.3.7

7.605

Persentase Drainase Dalam kondisi baik (%)

96

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

97,5

1.3.6

Tahun 2020

20,54

Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak

Tahun 2019

36

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah

1.486.901

1.3.5

-

Persentase RT berakses air bersih

11.897.679

Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

183.232

1.3.4

148.324.088

luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA)

1.558.918

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

9.402.179

1.3.3

5.649.017

Program Rehabiltasi / Pemeliharaan dan pembangunan jembatan

1.674.203

1.3.2

Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik / sedang) sesuai dengan jenis penanganan Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap

Tahun 2018

5.768.784

Program Rehabiltasi / Pemeliharaan dan pembangunan jalan

Tahun 2017

137.352


1.3.1

100

1.3.

66,01

Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)

50

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

50

1.2.15

54,23

Persentase ketersediaan sarana RS (%)

81,5

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit

7.294

1.2.14

95

Program Pengembangan SDM Kesehatan

97

1.2.13

33,33

Cakupan Pelayanan Kesahatan ibu, balita, anak dan lansia Persentase tenaga kesehatan terlatih (%)

Tahun 2016


20,54

Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia

100

1.2.12


35

Kode



VIII - 4

Rp (000) 887.352 8.671.220 29.106.432 10.987.352 9.419.552 295.784 887.352 6.700.000 41.276.419

51.349.142

target 100 50 92.678 123.349 100 100 70 89,90 9

100

Rp (000) 150.000 1.700.000 4.945.000 950.000 2.700.000 50.000 150.000 2.500.000 8.500.000

8.500.000

target 100 50,00 3.804 3.800 100 100 67 89,90 1,50

100

Rp (000) 150.000 1.500.000 3.905.000 1.200.000 1.446.760 50.000 150.000 1.500.000 8.500.000

8.500.000

target 100 41,67 3.004 4.800 100 100 65 87,71 1,50

100

Rp (000) 150.000 1.281.170 7.015.000 700.000 2.700.000 50.000 150.000 900.000 6.531.900

5.385.166

target 100 33,33 5.396 2.800 100 100 63 85,57 1,50

100

Rp (000) 150.000 1.281.170 6.155.000 7.500.000 246.760 50.000 150.000 900.000 6.531.900

7.800.000

Target 100 25,00 4.735 30.000 100 100 60 83,48 1,50

100

target

Rp (000) 150.000 1.481.582 3.006.735 500.000 2.100.000 50.000 150.000

8,33 3.427 549 100 100 1,50

79,86

56

100

70.000 79.400 92,31 1 132 77,52

14.800.000

luas kawasan permukiman yang dikembangka n infratsruktur nya (Ha))

900.000

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

5.231.489

1.4.2

100

Persentase Rumah Layak Huni (%)

16,67

Program Pengembangan Perumahan

2.313

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.4.1

2.000

1.4.

100

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

100

1.3.15

Persentase Jumlah Rekomendasi Izin jasa konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap Persentase Bangunan Pemerintah dalam kondisi bauik

100

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Tahun 2021

57,50

1.3.14

Tahun 2020

81,44

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Tahun 2019

1,50

1.3.13

Persentase jumlah sarana dan prasarna kebinamarga an dalam kondisi baik Persentase cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi

137.352

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.427.298

1.3.12

4.079.697

Volume embung / cekdam yang terbangun (m3)

137.352

Program rehabilitasi / pemeliharaan dan pembangunan embung / cekdam

226.032

1.3.11

45.784

Panjang Turap / Talud / Bronjong yg dibangun (m)

137.352

Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai

Tahun 2018

6.363.976

1.3.10

Tahun 2017


5.981.130

Program Perencanaan Tata Ruang

100

1.3.9

100

Program Pemanfaatan Ruang

Rp (000)

Tahun 2016

1.3.8

NA

Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap % Rencana Tata Ruang yang diperdakan


Target

Kode



VIII - 5

Rp (000) 37.747.040 12.331.360 464.098 535.762 2.960.595 3.882.774 8.183.416

100.000

100

100.000

100

591.568

1.190.000

0,019

1.310.000

0,097

5.731.092

2.375.792

target 70 100 11 85 100 100 100

Rp (000) 9.000.000 3.200.000 80.000 32.210 639.642 750.000 1.541.505

100 0,019

356.600

target 70 100 11 85 100 100 100

100.000 1.070.000

100

Rp (000) 8.000.000 1.850.000 80.000 29.282 586.039 750.000 1.476.415

100 0,018

356.600

target 60 100 11 80 100 100 100

100.000 940.000

100

Rp (000) 7.000.000 1.850.000 80.000 26.620 537.327 750.000 1.411.814

100 0,018

356.600

Rp (000)

Target

target 50 100 11 75

1.800.000 80.000 122.000 452.750 750.000 1.340.202 100.000 767.000

355.400

100 11 65 100 100 100 100 0,015

100

1.831.360 64.098 201.450 251.812 132.774 1.065.824 91.568 454.092

595.192

100 11 60 95 100 100

Tahun 2021

100

100

Tahun 2020

0,005

100 0

NA

0

70,34

90

50

11 Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha

0,004

1.6.4

100

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

100

1.6.3

100

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Tahun 2019

100

1.6.2

Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%) Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar / beras sejahtera (%) Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)

6.000.000

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

1.800.000

Sosial

1.6.1

80.000

1.6.

124.200

kerusakan saranaprasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali (%)

493.025

Program rehabilitasi / rekonstruksi pasca bencana

750.000

1.5.6

1.347.656

Persentase korban bencana yang diberi bantuan (%)

355.400

Program tanggap darurat dan logistik

40

1.5.5

100

Meningkatny a kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

11

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

70

1.5.4

100

Jumlah PPNS yang dibina

100

Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten / Kota

100

1.5.3

5.000.000

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban

30

1.5.2

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) (%) Penegakan PERDA (%)

2.747.040

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

20

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1.5.1

12,5

1.5.

Tahun 2018

100

Rp (000)

Tahun 2017 target

Rp (000)

Tahun 2016


100


Target

Kode



VIII - 6

Rp (000) 1.913.861 12.096.828 5.250.615 1.379.460 1.778.920 1.637.352 5.201.254

1.708.100

10,54

1.721.410

105

10.116.315

66.550

10

73.205

60

364.428

2.697.958

target 100 85 50 40 89,75 0,024 174456

10,54 10

100

Rp (000) 340.000 734.000 1.065.000 315.000 350.000 400.000 991.000

1.696.000 60.500

550.000

target 100 85 50 40 89,75 0,024 174456

10,54 10

100

Rp (000) 330.000 2.363.000 1.065.000 290.000 330.000 350.000 943.000

2.185.000 55.000

520.000

Rp (000)

target

target 100 76 40 40

67 25 20 89,55 0,030 150702 8,54 10

92,50

2.399.000 791.000 185.000 270.000 200.000 809.000 2.675.000 50.000

400.000

65 20 10 89,50 0,032 143526 7,04 10

90,00

468.828 666.615 114.460 228.920 137.352 692.254 130.805 59.173

347.958

63 15 5 89,30 0,035 136691 5,04

88

Tahun 2021


10

60 12,91 2 89,23 0,037 130182 87,90 52,76

89,65

Jumlah Kasus tanah yang diselesaikan

0,026

Progrram Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertnahan

166149

24.4.2

Tahun 2020

97,50

Luas tanah yang tersedia untuk pemakaman umum, tanam, dan Tempat Pengelolaan Sampah (Ha)

325.000

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3.083.000

Pertanahan

2.4.1

865.000

2.4.

255.000

Skor pola pangan harapan

310.000

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan

300.000

2.3.2

900.000

Ketersediaan Pangan Utama (beras) (Ton)

460.000

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

100

Pangan

2.3.1

72

2.3.

30

Rasio KDRT (%)

30

Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak

89,60

2.2.2

0,028

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

158237

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender

Tahun 2019

95,00

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

2.2.1

320.000

2.2.

3.049.000

Persentasi Perusahaan yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerj aan

798.000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

220.000

2.1.3

290.000

Pencari Kerja Yang ditempatkan (%)

250.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

866.000

2.1.2

420.000

Tenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup (%)

100

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

315.000

Tenaga Kerja

2.1.1

100

2.1.

283.861

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berrkaitan Dengan Pelayanan Dasar

95

2

NA

Program Rehabilitasi Sosial

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)

Tahun 2017 target

Rp (000)

Tahun 2016

1.6.5

NA

Persentase PMKS yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial


Target

Kode



VIII - 7

2.7.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Volume sampah yang tertangani (M3)

2.5.4 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2.5.5 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2.5.6 Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Luas daerah rawan banjir dan longsor yang tertangani (Ha) Jumlah peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.6.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.7.1

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan Program Perencanaan Pembangunan Desa

% Desa menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

100

366.419

100

658.542

100

641.041

100

699.541

100

680.041

100

693.500

100

3.739.084

64.098

100

131.138

100

138.000

100

145.000

100

153.000

100

160.000

100

791.236

1.000.000

5.732.544

160.988

11.539.701

3742

2.395.000

2.527.800

100

545.000

100

498.000

16.589.148

295,7

3.000.000

295,7

3.000.000

275,56

3.000.000

255,42

591.568

60,00

100.000

60,00

100.000

55,00

100.000

50,00

100.000

10.791.892

66.730

568.000

315

1.159.500

184

2.451.000

1.465

1.495.500

1.626

2.145.000

1.080

2.972.892

62.060

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Tahun 2021

500

30.000

873,65

2.230.000

100

450.000

100

3.000.000

45,00

100.000

35,00

91.568

25,00


Kepemilikan Akta Kepemilikan Kepemilikan Kematian (%) = 25 KIA (%) = 90 KTP (%) = 100

100

30.000

773,65

2.215.000

673,65

404.000

235,28

3.000.000

215,14

1.589.148

195

Tahun 2020

Kepemilikan Akta Kepemilikan Kepemilikan Kematian (%) = 25 KIA (%) = 90 KTP (%) = 100

1.000.000

100

30.000

100

1.905.000

100

368.000

100

262.800

100

Tahun 2019


1.000.000


30.000

573,65

1.890.000

473,65

904.701

373,65

Tahun 2018

Kepemilikan Akta Kepemilikan Kematian (%) = 20 KIA (%) = 89


1.000.000

75

30.000

75

10.988

50

Tahun 2017

Kepemilikan KTP (%) =92

1.000.000


732.544


15,33

Tahun 2016




Kepemilikan Kepemilikan KIA (%) = 0 KTP (%) = 85.1

Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil 180

2.5.3

100

Program Ruang Terbuka Hijau

293,65

2.5.2 Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2) Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan

NA

Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota

100


Lingkungan Hidup

2.5.1

100

2.5.

NA

Kode Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator pada Pemerintahan dan Kinerja Awal Program Prioritas Program RPJMD Pembangunan (outcome) (Tahun 2015) Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

LPM aktif


VIII - 8

Rp (000) 2.797.263 2.563.624 818.676 9.762.723 1.009.460 11.200.000 11.500.000 895.000

100

935.000

100

18 ttk

371.350

121 ttk

2.584.110

70

165.850

70

795.806

1.253.391

975.000 360.000 137.136

5.180.000

target 100 49 2 77 8 139 6 1.025.000

99 13 ttk 70

100

Rp (000) 520.000 450.000 200.000 1.900.000 200.000 2.000.000 170.000

880.000 348.000 109.690

272.194

target 100 49 2 77 8 139 6 1.025.000

96 13 ttk 70

100

Rp (000) 485.000 450.000 175.000 1.800.000 190.000 2.000.000 164.000

920.000 275.000 198.934

243.030

target 100 49 2,05 76,75 9 136 6 1.000.000

93 13 ttk 70

100

Rp (000) 560.000 420.000 150.000 1.700.000 180.000 2.000.000 153.000

1.235.000 880.000 132.500

216.991

target 100 49 2,10 76,50 10 133 6 975.000

90 55 Titik 70

87

235.000

100

Rp (000) 525.000 390.000 125.000 1.600.000 175.000 2.000.000 8.000.000 147.000

Tahun 2021

349.760

193.742

Target 100 49 2,15 76,25 11 130 6 950.000

Tahun 2020

51.696

95.86

target

Rp (000) 490.000 350.000

49 2,25 75,50 13 124 6 900000

Tahun 2019

9 titik

87.86

Tahun 2018


70

49 2,3 75,06 14,88 121 858.240 85.54 85

Pemenuhan Sarana Pengamanan Lalu Lintas (%)

100.000

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

1.500.000

2.9.5

150.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

2.000.000

2.9.4

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang) Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

3.500.000

Program Pelayanan Angkutan

131.000

2.9.3

172.984

Jumlah Terminal

100

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

49

2.9.2

2,20

Panjang jangkauan penerangan (km)

76

Program Penerangan Jalan

12

Perhubungan

2.9.1

127

2.9.

5

Persentase Keluarga Prasejahtera dan sejahtera I yang tertangani

925.000

Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Tahun 2017

93.75

0.8.3

503.624

Ratio Akseptor KB (%) dan Cakupan PUS yang ber-KB (%)

68.676

Program KB

1.262.723

2.8.2

114.460

Total Fertylity Rate (%)

1.200.000

Program Pengendalian Penduduk

-

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.8.1

130.000

2.8.

154.450

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

100

2.7.4

75

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

217.263

Rp (000)

Tahun 2016

2.7.3

6

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaa n ekonomi masyarakat Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi


Target

Kode


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

jumlah layanan Cakupan IT

2.10.2

Program pengembangan komunikasi dan informatika

Jumlah Desa / Kelurahan yang terakses informasi

70

2.10.1

0

2.10. Komunikasi dan Informatika


VIII - 9

Rp (000) 412.521 464.703

32

target


95

Rp (000) 82.000 95.123

31

target

Tahun 2021

90

Rp (000) 79.500 86.385

30

target

Tahun 2020

85

Rp (000) 67.487 91.205

29

target

Tahun 2019

80-

Rp (000) 70.500 79.550

28

Target

Tahun 2018

75

Rp (000) 63.500 59.440

target 27

Rp (000)

Target

Tahun 2017

70

% Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika

49.534

Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika

53.000

2.10.4

Tahun 2016

26

Jumnlah Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusi an infromasi pembanguna n daerah melalui media massa dan media lainnya


65

Program Kerja Sama Infromasi dan Media Massa

25 kali

2.10.3

0

Kode


726.399 2.661.054

89,27 99,02

156.000 270.000

89,27 99,02

156.000 397.000

89,22 99,00

137.000 663.000

89,16 98,98

122.000 609.000

89,11 98,96

112.000 581.000

89,05 98,94

UMKM (%)

43.399

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

141.054

2.11.2

89

Koperasi Aktif (%)

98,91

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

98,89

2.11.1

88,94

2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.100.000

225

600.000

50

500.000

45

400.000

40

300.000

35

200.000

30

Jumlah investor (PMDN / PMA)

100.000

Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi

25

2.12.1

20

2.12. Penanaman Modal

2.737.333 186.788 9.650.250

28 20 25

462.725 31.575 1.830.700

28 4 25

462.725 31.575 1.830.700

28 4 25

462.725 31.575 1.685.700

27 4 24

462.725 31.575 1.565.700

26 3 23

25

462.725 31.575 1.445.700

20

3

Jumlah Organisasi Olah Raga

22

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

423.708

2.13.3

28.913

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

1.291.750

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

24

2.13.2

2

Jumlah Organisasi Pemuda

21

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

2

2.13.1

23

2.13. Kepemudaan dan Olahraga

634.450

100%

708.250

100%

632.350

100%

748.650

100%

693.500

100%

716.000

100%

4.133.200

50.000

100

50.000

100

50.000

100

50.000

100

50.000

100

50.000

100

300.000

Persentase Ketersediaan Data / Informasi Pembanguna n Daerah (%)

100%

Program Pengembangan Statistik Daerah

100

2.14.1

90%

2.14. Statistik

2.15.1

Program penyelenggaraan Persandian

Infromasi yang diamankan (%)

100

2.15. Persandian


VIII - 10

2.17.1 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah

3 Urusan Pilihan

3.1. Kelautan dan Perikanan

3.3.1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Produksi ikan (ton)

3.3.2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah jenis olahan hasil perikanan lokal di pasaran

3.2. Pariwisata

3.2.1 Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

3.3. Pertanian

3.3.1 Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan 14.000.000

65.603.288

5.926.620

1.040.758

7 jenis

18.136.383

4.392,30 ton

4.875.949

738.164

31

172.625

6

154.397

6

137.703

2.879.237

30,75

555.335

30,75

572.710

30,23

519.735

29,69

483.549

4.669.408

26,87

900.000

26,87

870.000

25,37

850.000

23,88

800.000

22,39

700.000

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Tahun 2021

248.200

235.000

930.000

4.392,30 ton

4.332.749

3.993 ton

3.247.749

5

122.760

29,20

488.728

19,40

549.408

17,91


Kedelai (pipilan kering) Jagung (Pipilan Kering) Padi (GKG) = 334.935 = 7.920 ton (4%) = 48.476 ton (3%) ton (3%)

7 jenis

210.000

248.200

1.055.000

7 jenis

175.000

3.630 ton

2.539.866

5

108.031

28,71

259.180

28,12

Tahun 2020


13.000.000

234.126

1.723.000

6 jenis

160.000

3.300 ton

1.922.261

5

42.648

3

Tahun 2019


12.000.000

221.920

895.000

6 jenis

145.200

3.000 ton

1.217.809

2.700 ton

Tahun 2018


11.000.000

211.100

770.000

6 jenis

115.558

5 jenis

14,93

Tahun 2017


10.000.000

201.300

553.620

192.776

27

Kode

Tahun 2016


5.603.288


Jumlah Wisatawan 1

Cakupan SKPD yang dibina dalam penerapan arsip secara baku

1.615,91 ton

Persentase bahan pustaka yang diadakan

5 jenis

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Cakupan Keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangka n (%)

185.180

2.17.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Kedelai (pipilan kering) Jagung (Pipilan Kering) Padi (GKG) = 226.433 = 4.947 ton (16,98%) = 41.127 ton (14,84%) ton (-23.94%)

2.16.1

Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator pada Pemerintahan dan Kinerja Awal Program Prioritas Program RPJMD Pembangunan (outcome) (Tahun 2015) Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2.16. Kebudayaan

2.17. Perpustakaan

2.18. Kearsipan


VIII - 11

3.3.4

3.3.5

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Lembaga Petani yang mandiri (%)

141.883

4

145.000

4

145.000

4

145.000

5

145.000

5

145.000

5

866.883

30

585.000

35

460.000

40

495.000

45

520.000

50

760.000

50

3.200.007

Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

380.007

Ketersediaan Alsintan 75.314.762

52,87

13.123.038

14.553.881

Populasi Unggas Populasi Kambing Populasi Sapi = Ubi Jalar = 447 ton = 2.365.000 ekor = 37.500 ekor 65.000 ekor (15%)

3.174.072


3.171.072

Ubi Kayu = 1.917 ton (24%)

Ubi Kayu = 1.917 ton (24%)

Ubi Kayu = 1.552 ton (27%)

Kacang Hijau = Kacang Tanah (Ton) 552 ton (10%) = 1046 (12%)

Kacang Hijau = Kacang Tanah (Ton) 1.320 ton (10%) = 1046 (12%)



Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

Tahun 2021

37.159.888

7.293.038

52,87

13.095.750


2.600.072

Ubi Kayu = 1.222 ton (32%)


15.830.083

2.830.000

151

6.945.750

50,61

12.810.000


2.647.572

Target

Rp (000)

Tahun 2020

469

3.150.000

116

6.615.000

48,3

12.450.000

Populasi Unggas Populasi Kambing Populasi Sapi = Ubi Jalar = 286 ton Ubi Kayu = 927 Kacang Hijau = Kacang Tanah (Ton) = 2.040.000 ekor = 30.000 ekor 52.000 ekor (19%) ton (39%) 1.087 ton (12%) = 725 (16%)

2.117.422

target

Rp (000)

Target

Tahun 2019

412

3.195.000

81

6.300.000

45,94

12.045.000

Populasi Unggas Populasi Kambing Populasi Sapi = Ubi Jalar = 240 ton Ubi Kayu = 667 Kacang Hijau = Kacang Tanah (Ton) = 1.942.500 ekor = 27.000 ekor 49.000 ekor (22%) ton (50%) 1.014 ton (13%) = 624 (19%)

843.671

Populasi Unggas Populasi Kambing Populasi Sapi = Ubi Jalar = 197 ton Ubi Kayu = 444 Kacang Hijau = Kacang Tanah (Ton) = 1.850.000 ekor = 24.000 ekor 46.000 ekor (60%) ton (242%) 944 ton (121%) = 526

Tahun 2018

341

3.150.000

270

6.000.000

43,45

11.790.974

41,04

Tahun 2017

5793

3.045.000

235

4.006.100

200

Tahun 2016

5722

460.083

5651

Panjang Jalan Usaha Tani / produksi (km)

4

Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%)

25

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian / perkebunan Kacang Hijau Populasi Unggas Populasi Kambing Populasi Sapi = Ubi Jalar = 123 ton Ubi Kayu = 231 Kacang Tanah = 406 (Ton) = 329 (= 1.818.784 ekor = 21.829 ekor 41.327 ekor (146%) ton (-70,61%) ton (-67,55%) 51,33%)

3.3.3 24,47

Peningkatan jumlah populasi ternak

165

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5580

3.3.2

20



VIII - 12

Program Pengembangan Sutra Alam Produksi kokon (kg)

3.3.9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Persentase jenis kasus penyakit ternak (%)

3.3.10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan penyebarluas an informasi tentang produk dan inovasi hasil peternakan

3.3.11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

3.3.12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian Jumlah Regulasi Lahan Pangan Berkelanjuta n (perda)

3.3.13 Program Peningkatan Produksi dan Roduktifitas tanaman hortikultura Peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura 1.800.000

7.399.923

400.000

1

50.000

2.574.119

68 kelompok

641.380

380.749

22 kali

163.650

5 kali

13.650

4.762.560

0

443.380

0

443.380

10

443.380

5.000.000

19,721

1.000.000

19,721

1.000.000

17,721

1.000.000

15,521

1.000.000

1.252.098

119

195.700

20

195.700

20

190.200

20

235.700

30

370.700

12.500.000

Tembakau = Kakao =13.902 106,99 ton ton

2.700.000


2.600.000


2.500.000


2.400.000

Tembakau = Kakao = 13.101 86,35 ton ton

2.300.000


Tembakau = Kakao = 12.592 60 ton ton

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Tahun 2021

Pisang = Durian = Cabe Rawit Cabai Merah Bawang Merah 1.600 ton 430 = 150 ton = 160 ton = 200 ton

3 kelompok

555.000

4 kali

13.650

20

443.380

13,321

1.000.000

18

64.098

11


Mangga = 5.250 ton

Pisang = Durian = Cabe Rawit Cabai Merah Bawang Merah 1.600 ton 430 = 150 ton = 160 ton = 200 ton

50.000

3 kelompok

518.550

4 kali

13.650

30

2.648.380

10,021

6,721

Tahun 2020

Mangga = 5.250 ton

1.600.000

Pisang = Durian = Cabe Rawit Cabai Merah Bawang Merah 1.600 ton 430 ton = 150 = 160 ton = 200 ton

50.000

3 kelompok

448.900

4 kali

163.650

40

340.660

50

Tahun 2019

Mangga = 5.000 ton

1.400.000

Pisang = Durian = Cabe Rawit Cabai Merah Bawang Merah 1.550 ton 430 ton = 150 ton = 160 ton = 200 ton

50.000

3 kelompok

271.600

3 kali

12.499

3 kali

Tahun 2018

Mangga = 4.750 ton

1.200.000

200.000

3 kelompok

138.689

3 kelompok

Tahun 2017


1.000.000

1

0

Tahun 2016

Mangga = 4.500 ton


399.923

Mangga = 4.250 ton

Bawang Merah = 150 ton

Pisang = Durian = Cabe Rawit 1400 ton 350 ton = 90 ton

Mangga = 4.000 ton


3.3.8 73

Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)

4.391,406

Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan

50

3.3.7

3 kali

Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan

50 kelompok

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan

0

3.3.6

Pisang = Durian = Mangga = Cabe Rawit Cabai Merah Bawang Merah 1.395,10 304,50 3.718,5 ton = 59,40 ton = 74,50 ton = 79,50 ton ton ton



VIII - 13

Rp (000)

target

Rp (000)

9.424.422 851.582 750.000 28.179.199 220.800

481.000

33,99

498.000

37,25

350.000

37,25

2.556.446

245.675

9550000

245.675

9550000

245.675

9550000

1.453.335

445.687

13 3000 17 99,00

30,37 8400000

47500

150.000 8.000.000 35.000

517.000 245.675

93.000

3000 17 99,00

26,33 7350000

10000

150.000 8.000.000 37.000

593.000 245.675

85.000

3000 17 98,00

21,80 6450000

9000

150.000 5.000.000 35.000

117.446 224.960

69.000

3000 15 97,00

16,67

8000

150.000 4.000.000 33.000

83.144

603.190

100

96

1.710.000

96

1.690.000

Kencur = Jahe = 30 25 ton ton

target

Tahun 2021


Rp (000)

target 95

1.635.000

94


Rp (000)

target

Rp (000) 1.575.000


Target Kencur = Jahe = 25 25 ton ton

Rp (000)

target Kencur = Jahe = 22 25 ton ton

Rp (000)

Target Kencur = Jahe = 20 20 ton ton

Tahun 2020

575000

68.000

8 93,94 % 4851,00 0,33 430000

Pendapatan perkapita transmigran

93

Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi

3000

Transmigrasi

3.8.1

13

3.8.

% Pertumbuhan IKM

96,00

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

7500

Perindustrian

3.7.1

1.505.000

3.7.

150.000

Peningkatn jumlah barang beredar yang diawasi dan peralatan yang digunakan

3.000.000

Program Perlindungan Konsumen

34.000

3.6.3

75.000

% tingkat kestabilan harga barang

92

Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang

3000

3.6.2

11

Jumlah Pasar Yang Representatif

95,00

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

7000

Perdagangan

3.6.1

1.309.422

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.6.

Tahun 2019

851.582

3.5.

Tahun 2018


603.190

Program Penelolaan Tahura

Tahun 2017

83.144

3.4.4

Jumlah Industri Hasil Hutan yang dibina Luas Tahura (Ha)

179.199

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

46.800

3.4.3

55.687

Luas Kerusakan Kawasan Hutan

91

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

100

3.4.2

13

Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)

0

Program Pemanfaatan Potensi Sumbr Daya Hutan

9

Kehutanan

3.4.1

Tahun 2016

94,00

3.4.


6000

% efektifitas penyelenggar aan penyuluhan

13

Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN Kelembagaan Penyuluh

0

3.3.14

90

Kencur = Jahe = 3,84 ton 18,56 ton

Kode



VIII - 14

Rp (000) 8.106.850 2.894.957 1.247.413 16.663.594 8.071.178 12.169.148 1.132.606

92,27%

2.500.000

92,27%

2.500.000

92,27%

13.423.246

100%

317.190

100%

317.190

100%

1.739.065

17.285.468

target 100 100 87,80 100 100 2,22 100%

2.500.000 265.190

46,78%

Rp (000) 1.917.210 435.000 241.000 3.000.000 1.500.000 2.500.000 118.887

92,27% 100%

3.787.017

target 100 100 87,80 100 100 2,22 98,58%

2.500.000 325.190

10,09%

Rp (000) 1.182.960 405.000 231.000 3.000.000 1.500.000 2.500.000 116.906

92,27% 100%

2.457.017

target 100 100 73,17 100 93,53 2,00 98,58%

2.500.000 325.190

6,20%

Rp (000) 1.058.710 385.000 221.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000 115.030

92,27% 100%

3.152.689

target 100 100 58,54 100 87,13 1,80 98,58%

Tahun 2021

923.246

9,39%

Rp (000) 1.216.935 563.000 203.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000 135.243

Tahun 2020

189.115

2.062.761

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Tahun 2019


92,27%

5,14%

98,58%

1,18

69,46

100

14,63

88,37 100 33,75 1,13 98,58% 5,14% 98,58% 100%

100

Persentase pelayanan kepegawaian secara tepat waktu

100

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian

43,90

4.3.4

100

Persentase pemenuhan ASN

80,73

Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian ASN

1,59

4.3.3

98,58%

Persentase PNS yang mengikuti diklat pada BKD Kabupaten Soppeng sesuai analisis kebutuhan diklat

Tahun 2018

6,71%

Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan

1.030.960

4.3.2

900.000

Tingkat kedisiplinan ASN (%)

193.000

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

3.000.000

Kepagawaian dan Diklat

4.3.1

1.500.000

4.3.

2.000.000

% Peningkatan PAD

107.541

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.260.456

4.2.3

100

% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar

100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

29,27

4.2.2

100

% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu

74,33

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1,39

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.2.1

98,58%

4.2.

Tahun 2017

9,25%

Persentase ASN yang meningkat kompetensin ya dalam hal perencanaan

1.700.075

Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan daerah

206.957

4.1.3

158.413

% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD

1.663.594

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

571.178

4.1.2

1.169.148

% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi

538.999

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.565.528

Perencanaan Pembangunan daerah

4.1.1

100

4.1.

Tahun 2016

100

Urusan Fungsi Penunjang

100

4


100%

Kode



VIII - 15

Rp (000)

Rp (000)

Tahun 2021 target

Rp (000)

Tahun 2020 target

Rp (000)

Tahun 2019 target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)

Tahun 2017 target

Rp (000)

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target


Target

Kode 4.4.

Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator pada Pemerintahan dan Kinerja Awal Program Prioritas Program RPJMD Pembangunan (outcome) (Tahun 2015) Pemerintahan Umum

20.379.360 775.000 2.806.153 7.968.442 7.968.442 4.136.925 5.842.574

1.212.765

2 150 16

100

2.367.025

4.604.472

1.019.083

600 B 100 100 100 Ada

4.300.867 185.000 442.590 1.346.663 1.346.663 215.068 971.729 499.538 873.059 1.257.445

255.942

100 B 100 100 100 Ada 100 2 150 16

100

3.909.879 170.000 442.590 1.346.663 1.346.663 195.516 883.390 454.125 793.688 1.143.131

232.675

100 B 100 100 100 Ada 100 2 150 16

100

3.554.436 155.000 442.590 1.346.663 1.346.663 177.742 803.082 412.841 721.536 1.039.210

211.523

100 CC 100 100 100 Ada 100 2 150 16

100

3.231.305 140.000 443.893 1.346.663 1.346.663 161.583 730.075 375.310 655.941 944.736

192.293

100 CC 100 100 100 Ada 100 2 150 16

100

2.937.550 125.000 353.206 1.346.663 1.346.663 146.894 663.705 341.191 596.311 858.852

174.812

100 100 100 Ada 100 2 150 16

100

681.284

90

CC

2.445.323

100 80

C 70

C 1.235.127

Program penataan peraturan perundang-undangan

1.235.127

4.4.11

Jumlah Updating informasi daerah ke website Pemda (Hari) Jumlah RANPERDA

122.280

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

552.491

4.4.10

4.4.9

284.020

Tertanganiny a Kasus Pengaduan di lingkup Pemerintah Daerah terlaksanany a aktifitas keprotokolan daerah

145.520

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program pembinaan dan pengembangan keprotokoleran

496.390

4.4.8

599.200

Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa Tepat Waktu

100

Program penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa

100

4.4.7

Ada

Terwujudnya Dokumen Pelaporan data capaian fisik dan pembinaan jasa konstuksi

100

Program pengendalian administrasi pembangunan daerah

2

4.4.6

100

Terfasilitasin ya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan penanggulang an narkoba

150

Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba

16

4.4.5

NA

Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemda

NA

4.4.4

Ada

Persentase SKPD yang Kelembagaan nya telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan Persentase SKPD yang terfasilitasi

100

4.4.3

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah Program Penguatan Kelembagaan daerah

100

4.4.2

Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Opini laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ND

Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH

16

4.4.1

100

SEKDA


VIII - 16

Rp (000) 2.564.902

target


100

Rp (000) 526.890

target

Tahun 2021

100

Rp (000) 490.012

target

Tahun 2020

100

Rp (000) 458.174

target

Tahun 2019

100

Rp (000) 430.591

Target

Tahun 2018

100

Rp (000) 471.101

target

Tahun 2017

100

Rp (000)

Target

Tahun 2016

188.134

Terwujudnya Pengembanga n Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik


100

Program pengembangan kapasitas kinerja pelayanan publik

100

Kode 4.4.12


75.817.933

8 100

2

13.960.000

8 100

2

13.761.000

8 100

2

13.163.000

8 100

2

12.570.000

8 100

2

11.972.500

8 100

2

10.391.433

8 2 100

Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan perda yang terlaksana

2

Jumlah Penetapan Ranperda menjadi perda Jumlah Penetapan Ranperda APBD tepat waktu

100

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7

SEKWAN 4.4.22

14.825.230

120

3.000.000

120

2.890.000

150

2.675.000

180

2.450.000

210

2.245.000

240

Menurunnya Jumlah Temuan LHP

1.565.230

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas

270

4.4.23

303

INSPEKTORAT

3.099.346 868.825

100 83

668.725 188.370

100 83

581.500 163.800

100

539.500 150.000

100 81

490.660 137.300

100

446.870 125.100

372.091

100 79

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (%)

100

Terciptanya situasi kondusif (%)

104.255

4.4.25

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

77,06

4.4.24

100

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.082.959

100

432.500

100

507.500

100

567.500

100

482.500

100

464.500

100

Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis

628.459

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

100

4.4.26

100

KPT

945.000 6.000.000

1.285.000

200 100%

100

160.000 1.000.000

216.000

40 100%

100

160.000 1.000.000

216.000

40 100%

100

160.000 1.000.000

216.000

40 100%

100

160.000 1.000.000

216.000

40 100%

100

160.000 1.000.000

421.000

100 40

Persentase Kelembagaan dan Penyelenggar a ibadah Desa / Kelurahan yang dibina

100%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa / Kelurahan

145.000

4.4.29

1.000.000

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

0

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

0

4.4.28

100%

persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

0

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

0

KECAMATAN 4.4.27


VIII - 17

Rp (000) 464.847.882 145.796.131 51.136.967 16.896.570

4.463.123.246

target 100 100 100

100

Rp (000) 116.804.714 12.908.597

39.117.873


4.261.197

982.617.673

target 100 100 100

100

Rp (000) 97.337.262 10.757.164

34.168.116

Tahun 2021

3.550.998

885.217.100

target 100 100 100

100

Rp (000) 77.869.810 8.605.731

22.594.970

Tahun 2020

2.840.798

792.903.593

target 100 100 100

100

Rp (000) 77.618.347,63 8.350.835,13

27.119.673,52

Tahun 2019

2.772.638,50

705.152.823

Target 100 100 100

100

Rp (000) 49.911.678 11.940.499 5.507.668

target 100 100

100

Rp (000)

Target

Tahun 2018

1.818.111

621.442.674

Jumlah

100

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

45.306.071

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.854.999

5.1.4

5.006.971

Persentase PNS berkinerja baik

Tahun 2017

1.652.828

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

475.789.384

5.1.3

100

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016

100

5.1.2


100

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

NA

Program Pelayanan Perkantoran

NA

NON URUSAN

5.1.1

NA

5

NA

Kode



VIII - 18

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diuraikan pada tabel berikut ini :

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (2015)

Target Capaian RPJMD Setiap Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

7,65 7.853.193,34 10.426.735,01 29.140.000,00 42.828.000,00

7,65 7.853.193,34 10.426.735,01 29.140.000,00 42.828.000,00

7,43 7.295.116,89 9.805.882,81 27.874.000,00 40.176.000,00

7,22

7,08

6,95

6.790.577,02 9.185.030,62

Rp

26.608.000,00 37.524.000,00

- Harga Konstan (Rp.)

6.333.311,90 8.564.178,42

Rp

25.342.000,00 34.872.000,00

PDRB Perkapita atas Dasar : - Harga Berlaku (Rp.)

5.914.560,98 7.943.326,22

Rp

24.076.000,00 32.220.000,00

- Harga Konstan (juta rupiah)

6,89

Rp

5.530.211,30 7.322.474,02

- Harga Berlaku (juta rupiah)

22.810.000,00 29.568.000,00

%

5.173.740,57 6.678.866,84

Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB atas Dasar :

6,09

INDIKATOR MAKRO

21.610.000,00 27.360.000,00

No

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB IX

IX - 1

14,8

9

69,12 0,35 7,26

16.446


3-4 4,58 66,93 7336,15

14,8

9

69,12 0,35 7,26

16.446

2021

3-4 4,58 66,93 4017,39

16.941 69,02 0,36 7,48 8,8 14,5

17.437 68,93 0,37 7,70 8,6 14,3

17.932 68,83 0,38 7,92 8,3 14 662,78

18.428 68,73 0,39 8,14 7,9 13,8

18.924

2020

3-4 4,63 66,62 2203,36

%

2019

3-4 4,75 66,30 1208,45

%

2018

3-4 4,80 65,99

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Laju Inflasi (%)

65,03

Indeks Pembangunan Manusia

659,58

Rp

2017

3-4 5,20 65,67

Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)

Tahun

68,64 0,40 8,36

Tahun

7,5

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Harapan Lama sekolah (Tahun)

13,5

Tahun

2016

656,38

Angka Harapan Hidup (Tahun)


3-4 5,48 65,36

%

8,44 19.152,00

Gini Ratio

NA

%

12,00 7,05 68,55

Angka Kemiskinan (%)

655,81

jiwa

NA

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

Satuan


NA

No


98 9 97 83,90 68,3

98 9 97 83,90 68

98 8,8 96,5 83,17 67,7

8,6 97,5 96 82,89 67,4

97 8,3 95,5 82,61 67,2

7,9 96,5 95 82,33

%

66,9

Angka pendidikan yang ditamatkan

96

%

7,5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B

94,5

%

82,05

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A

66,6

%

81,77 93,91

%

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar

66,3

Angka melek huruf

7,04 95,8 8

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan

93 80

93 80

91 76

89 72

87 68

85

%

64

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B

83

%

60

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A

57,90 81,70

Angka Partisipasi Murni

ASPEK PELAYANAN UMUM

124 50,14

700 950

124 50,14

700 900

122 50,14

680 900

120 50,14

670 870

118 50,14

650 850

116 50,14

630 825

114

112,84 579 817

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/ MTs

APS SMP/ MTs

50,14

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/ MI

50,14

Angka partisipasi sekolah APS SD/ MI

590 820

Pendidikan dasar:


IX - 2

100

98,5

98,9

67

88,1


64,00

100

98,5

98,9

67

88,1

2021

64,00

97

94,6

98,4

66,5

88

2020

60

88 66,5 98 90,7 93,9

88 66,4 97,7 86,8 90,8

87,9 66,4 97,3

87,9 66,4 97

2019

56

%

2018

52

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

82,9

%

87,7

Ruang Kelas SMP/ MTs dalam kondisi baik

2017

48

%

81,5

Ruang Kelas SD/ MI dalam kondisi baik

75,1

96,9

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan:

79

66,3

Rasio guru terhadap murid SMP/ MTs

2016

84,6

87,9

Rasio guru terhadap murid SD/ MI


44

Satuan


39,12

No


0,1 0,40 100 100 100 100 100

0,1 0,40 100 100 100 100 100

0,1 0,45 100 100 100 100 100

0,1 0,50 100 100 100 100 100

0,1 0,55 100 100 100 100 95

0,1 0,60

0,65 0,10 100

100 100 100 100 90

%

100

%

100

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

100

%

85

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs

0,73

%

98,5

Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs

96,8

%

100,6

Angka Kelulusan (AL) SD/ MI

%

101

%

81,58

Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs AngkaKelulusan:

0,1

Angka Putus Sekolah:

69,1 0,0372 2,31 85

69,1 0,0372 2,31 85

69 0,0372 2,31 84

68,9 0,0372 1,50 83

68,8 0,0372 1,50 82

68,7 1,50 81

0,0372

1,50 80

68,6

0,0372

%

0,0372

%

1,50

Persentase balita gizi buruk

tahun

75,68

Angka usia harapan hidup

68,6

2 Kesehatan ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

24,08 0,24 0,380 0,0039

24,08 0,24 0,380 0,0039

24,08 0,24 0,380 0,0039

24,08 0,24 0,294 0,0039

24,08

24,08 0,24

0,24

0,24 0,294 0,0039

Rasio dokter per satuan penduduk

0,294 0,0039

0,294 0,0039

0,24

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,294 0,0039

24,08

Rasio posyandu per satuan balita

24,08



IX - 3

95

100

100

68

100

100

95


62,86 212,50

95

100

100

68

100

100

95

2021

62,86 212,50

94,50

100

100

65

100

100

94,50

2020

62,86 212,50

94

100

100

60

100

99

94,00

2019

62,86 212,50

93,50

100

100

57,5

100

99

93,50

2018

62,86 212,50

93,25

100

100

55

100

98

93,00

2017

62,86 212,50

92,50 98 100 52,5 100

49 100 100 92,86

%

62,86 212,50

%

100

%

%

93

Cakupan pembantu puskesmas

%

2016

62,86 212,50

%

%

92,24

Cakupan puskesmas

%

97,14

%

100

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11,26 81,24 100 4,31 0,83 743,209 0,01

11,26 81,24 100 4,31 0,83 743,209 0,01

11,26 77,40 99 4,31 0,82 708,079 0,01

10,77 72,88 98,5 4,11 0,81 666,729 0,01

10,28 67,50 98 3,90 0,8 617,511 0,01

60,81 9,80 97,5 3,69 0,79 0

54,23 9,31

0,27

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

0,218

%

48 100

1,46

48 100

1,46

47,5 100

1,47

47 100

1,48

46,5 100

1,49

46 100

1,5

45,5 100

%

1,51

% 1,52

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

451,167

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/ Jam )

556,309

0,1800 0

Panjang jalan dilalui Roda 4

97

% 3,49

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni

0,78

%

0

Persentase rumah tinggal bersanitasi

496,113

%

9,25

Rasio Jaringan Irigasi

94,7

%

3,03

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

49,32

PekerjaanUmum

45,07

3

Satuan


100

No


%


IX - 4

1,81

0,50

0,009

82,5


0,2

1,45

0,50

0,009

82,5

2021

0,2

1,16

0,48

0,010

80

2020

0,2

0,93

0,46

0,011

77,5

2019

0,2

75 0,012 0,44 0,74

72,5 0,013 0,42 0,59

2018

0,1

0,1

0,4

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

2017

0,1

Penataan Ruang

70

%

0,014

Lingkungan Pemukiman

0,40

%

2016

0,48

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik


0,1

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (2015) 0,4 0,00063 68,6

No


ASPEK DAYA SAING DAERAH

4

9.564,79 30.074,03 61.341,84 40,00

40 9.564,79 30.074,03 61.341,84

39 9.564,79 30.074,03 61.341,84

38

Ha

9.564,79 30.074,03 59.827,78

Luas wilayah perkotaan

37

Ha

9.564,79 30.074,03 58.313,71

Luas wilayah kebanjiran

36

Ha

9.564,79 30.074,03 56.799,65

Luas wilayah produktif

35

%

9.564,79 30.074,03 55.285,59

Ketaatan terhadap RTRW

9.564,79 30.074,03 53.771,52 33,33

Penataan Ruang

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 100 100 100 0,009 83

100 100 100 0,09 89,9

99 99,20 99 0,010 87,71

98 99,00 98,5 0,011 85,57

97 98,88 98 0,012 83,48

96 96,88 97,5 0,013 81,44

%

95

Rumah layak huni

94,88

%

97

Lingkungan pemukiman kumuh

0,014

%

79,86

Rumah tangga berSanitasi

92,88

%

96,1

Rumah tangga pengguna listrik

77,52 0,000063

%

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 95 2,39 5,7 100

21,17

95 2,39 5,7 100

21,17

93 2,39 5,7 100

20,37

90 2,39 5,7 100

19,58

89 2,39 5,6 100

18,78

87 2,39 5,6 100

17,99

85 2,39 5,6

17,24

84 2,39 17,24 %

100

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Penegakan PERDA

%

5,6

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

100

5

Rumah tangga pengguna air bersih

94,7

Perumahan


IX - 5

6

1

1

2021

72,10

1

2020

62,10

1

2019

52,10

1

2018

42,10

1

2017

32,10

1

2016


72,10


22,10

1 %

12,10

70

70

60

50

40

30

% 20

Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Satuan


12,5

No


Sosial 6,00 11,19 100

6,00 11,19 100

6,00 10,19 100

6,00 100 9,19

6,00 100 8,19

6,00

6,00 100

100 7,19

%

6,19

%

100

buah

5,19

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

6,00

Sosial

78,20 100 92 50 4,58

78,20 100 92 50 4,58

77,90 100 87 40 4,63

77,60 100 82 30 4,75

77,31 100 77

77,00 100

76,70 100 67

72 20

25 4,80

%

5,20

%

15

%

5,48

%

100

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Buruh Rasio penduduk yang bekerja

NA 12,9 62

%

100 40 27,2

100 40 27,2

100 30 26,9

100 20 26,5

100 10 26,2

100 5 25,9

100 2 25,6

%

25,31

2

100

%

28,6 100 99,90

89,75 0,024 71,45

26,1 100 99,85

89,75 0,024 73,95

23,6 100 99,85

89,65 0,026 76,45

21,1 100 99,80

89,60 0,028 78,95

18,6 100

89,55 0,030 81,45

16,1 89,50 0,032 83,95

99,75

%

100

%

99,70

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas

13,6

%

89,30 0,035 86,45

Partisipasi angkatan kerja perempuan

100

%

99,65

Rasio KDRT

%

89,23 0,037 88,95

%

100

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

11,1

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

99,62

2

Angka partisipasi angkatan kerja

76,65

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja


IX - 6

2018

2019

2020

2021

9 174.456

9 174456

9 166149

9 158237

8 150.702

6

6

7 143.526

100 100 0,50

100 100 0,50

100 100 0,40

100 100 0,39

100 100 0,37

100 100 0,36

%

100 100 0,34

%

100 100 0,33

%

30,52 100 100 100 6,50 100

30,52 % 100 100 100 6,50 100

29,26 100 100 100 6,00 100

28,01 100 100 100 5,50 100

26,75 100 100 100

25,49 99 100

24,23 97,6 100 100

100 4,50

5,00 100

%

100

%

4,00

%

100

%

96,1

Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

100

%

100

Persentase Penduduk berakses airminum

3,03

%

100

Persentase penanganan sampah

23,26

Lingkungan Hidup

96 100 95,0

ada

ada

diterapkan

diterapkan

528

96 100 95,0

ada diterapkan

528

95 90,0 98

ada diterapkan

440

93 88,8 95

ada diterapkan

367

92 87,8 92

ada diterapkan

306

89 86,8 89

ada diterapkan

255

87 86,3 87

ada diterapkan

178

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

213

%

85,2

%

85

%

85

Adm Kependudukan dan catatan sipil Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP

Pemebrdayaan Masyarakat dan desa 0,16 100 100 3 95

1

0,16 100 100 3 40

1

0,14 100 100 3 35

0,9

0,12 0,8

0,1 0,7

0,08 0,6

0,5

100 100 3

% 30

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

100 100 3

%

25

Posyandu aktif

100 100 3

%

20

%

PKK aktif

100 100 3

D/ K

0,06

D/ K

15

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi

0,04

7

136.691

ton

130.182

buah

0,2

6

2017

Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi

5

2016


Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

4


100 100 3

3

Satuan


10

No



IX - 7


2016

2017

2018

2019

2020

2021


77,00 769,00 1,22 8,00 0,54

77,00 769,00 1,22 8,00 0,54

76,75 767,00 1,22

10,00 76,50 765,00 1,22

9,00 0,54

0,54

Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/ PKB) di setiap desa/ kel.

0,54

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

11,00 76,25 762,00 1,22

Cakupan peserta KB aktif

0,54

Rasio akseptor KB

0,54

14,88 75,06 750,00 1,22

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12,00 76,00 760,00 1,22

pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13,00 75,50 750,00 1,22

8

Satuan


0,54

No


1.487 0,003 6 87,92 11,82

1.427 0,003 6 87,92 11,82

1.368 0,003 1.193.472 6 10,9 87,32

1.313 0,003 1.143.216 6 9,98 86,72

1.259 0,003 1.092.960 6 9,05 86,12

1.208 0,003 1.042.704 6 8,13 85,52

992.448

24 100 122.000 112.000

24 100 122.000 112.000

24 116.000 106.000 97

24 110.000 100.000 94

24 94.000

24

24 82.000

88.000 98.000

104.000 91

%

88

Pemasangan Ramburambu

92.000

BARANG

85

MPU

76.000

24

Menit

86.000

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

%

82

Kepemilikan KIR angkutan umum

%

1.159 0,003

BUAH

6

Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Angkutan darat

7,2

1066

84,92

Jumlah uji kir angkutan umum

1.111 0,003

BUAH

6

Rasio ijin trayek

6,28

orang

84,32

Jumlah arus penumpang angkutan umum

942.192

9 Perhubungan ASPEK PELAYANAN UMUM

25000 6

1050000 0,07

25000 6

1025000 0,07

22950 6

1000000 0,07

0,06 21219 6

975000

0,06 19488 6

950000

0,05 925000 17757 6

900000 16026

orang

6

Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

858240

orang

14295

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

6

10

0,04

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,05



ASPEK PELAYANAN UMUM Jumlah jaringan komunikasi

buah


IX - 8

6

71


7 ADA

6

71

2021

7 ADA

6

66

2020

7 ADA

6

61

2019

6 ADA

5

55

2018

6 ADA

5

50

2017

6 ADA

45

kali

ADA

2016

5

Pameran/ expo

buah


5 ADA

buah

40

Jumlah surat kabar nasional/ lokal Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Web site milik pemerintah daerah

5

Satuan


5 ADA

No


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,54

%

95,67

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

92,88


89,27 7172/ 7224 0/ 82 99

89,27 7042/ 7094 0/ 82 99

89,22 6912/ 6964 0/ 77 99

89,16 6782/ 6834 0/ 72 99

89,11 6652/ 6704 0/ 67 99

89,05 6652/ 6574

89

50 618.512.225.296,73 17,21

50 578.048.808.688,53 13,77

45 540.232.531.484,61 11,02

40 504.890.216.340,75 8,81

35 471.860.015.271,73 7,05

30 440.990.668.478,25 5,64

25 412.140.811.661,92

23 20 8 17 1 152

23 20 8 17 1 152

23 20 7 15 1 151

23 20 6 13 1 150

23 20 5 11 1 149

23 20 4 9 0 148

20 3 7 0 147

23 20 2 5 146

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

100

100

100

100

100

100

100

ada

ada ada

ada

100

Statistik Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

15

0

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

23

Kepemudaan dan Olah raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga

14

4,51

%

385.178.328.656

Rp

3,61

Rasio daya serap tenaga kerja

20

Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)

13

%

98,9 0/ 62

Unit

6522/ 6574

Jumlah BPR/ LKM

98,9 0/ 57

Unit

6392/ 6444

Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM

Usaha Mikro dan Kecil

12

%

98,9 0/ 52

Persentase koperasi aktif

88,9

ASPEK PELAYANAN UMUM 11 Koperasi, UKM

Persandian Persentasi pengamanan informasi rahasia

100

16 Kebudayaan ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kebudayaan:


IX - 9

0,49


0

0,49

2021

0

0,48

2020

0

0,47

2019

0

0,46

2018

1

0,45

buah

2017

0

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

2016

0,44

buah


0

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

0,44

Satuan


0

No


14 7 100,00

14 7 100,00

13 7 100,00

13 7 100,00

13 7 100,00

12

12 7 100,00

7

7 100,00

%

1 5,00 30,75

1 5,00 30,75

1 4,40 30,23

1 4,00 29,69

1 3,60 29,20

1 3,30 28,71

1 3,00

%

28,12

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2,49

%

27,00

unit

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1

Perpustakaan Jumlah perpustakaan

83,8 1

83,8 1

67,6 1

51,4 1

24,3

37,8 1

keg

1

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

%

0

Pengelolaan arsip secara baku

10,8

Kearsipan 2,2

18

buah

1

17

kali

100,00

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

11


248.200 3,00

248.200 2,70

260.943 2,40

241.206 2,10

224.244 1,80

209.512 1,50

196.596 1,20

%

0,90

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

orang

185.181

Pariwisata Kunjungan wisata

6,36 60,67 52,99 22,70

6,36 60,67 52,99 22,70

6,33 60,32 52,20 22,35

6,29 22,01

59,97 51,42

21,68

6,26 50,66

Kw / Ha biji Kering

59,63

49,90

- Kedelai

21,35

6,23

Kw / Ha pipilan kering

59,28

- Jagung

49,16

6,19

Kw / Ha GKG

58,94

- Padi

21,02

ton

39,00

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

5,86

Pertanian

20,36

3

5.221,10 54,50 8.771,70 483,2

ton

5.221,10 54,50 8.771,70 483,2

Produksi perikanan kelompok nelayan

4.868,40 50,00 8.527,24 439,3

klp

4.515,70 45,50 8.282,78 399,3

Cakupan bina kelompok nelayan

4.163,00 41,00 8.038,32 363

ton

3.810,30 36,50 7.793,86 330

Konsumsi ikan

3.457,60 32,00 7.549,40 297

ton

58,26

2

Produksi perikanan

3.104,90 27,50 7.304,95 170,7

Urusan Pemerintahan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan


IX - 10

15,98

20,01


90,25 186,07 187,97

15,98

20,01

2021

90,25 186,07 187,97

15,62

19,71

2020

90,17 177,07 174,35

19,42

2019

15,26

19,13 14,89

18,85 14,53

18,57 14,17

13,21

2018

90,09 168,07 160,73

Cakupan bina kelompok petani

Kw / ha umbi basah %

2017

90,01 159,07 147,11

- Ubi Jalar

2016

89,93 150,07 133,49

- Ubi Kayu


89,85 141,07 119,87

- Kacang Hijau

Kw / Ha biji Kering Kw / Ha biji Kering Kw / ha umbi basah

13,80

- Kacang tanah

Satuan


89,77 176,15 257,16

No


105,4 110 103,3 105,5

105,4 110 103,3 105,5

105,1 107 102,2 104,7

104 101 104,8 104

104,5 101 99,83 103,2

98,67 102,5 0 98

16,6 1342128,66 83

16,6 1342128,66 83

15,9 1282420,31 80

15,2 1222711,95 77

14,5 1163003,60 74

13,7

13 1043586,89

983878,53

1103295,24 71

15,9 5,2 93,9 37,3

15,9 5,2 93,8 37,3

15 4,7 34 93,8

14 4,2 93,5 30,4

13,1 3,7 93,3 26,3

12,2 3,2 93,1 21,8

%

11,3

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

%

2,71

%

92,9 16,7

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri.

2,21

%

90,5 0,33

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

10,4

Perindustrian

Ada/ Tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/ Tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA

ada

Perencanaan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Perencanaan:

ada

xx

%

ada

5

Rp.

68

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

%

65,9

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

12,3

Perdagangan

ada

4

102,1

- Nilai tukar pembudidaya ikan

104,2

93

- Nilai tukar peternak

95

- Nilaia tukar tanaman perkebunan

103,9

98,47 99,91

- Nilai tukar petani tanaman pangan

97,51 101,8

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah: Nilai tukar petani


IX - 11

ada

2021

ada

ada

2020

100

ada

2019

100

ada 100

ada

2018


5 5 7,65 16.446 ada 95,92 Ada

5 5 7,65 16.446 ada 95,92 Ada

4 4 7,43 16.941 ada 93,88 Ada

4 4 7,22 17.437 ada 93,88 Ada

3 3 7,08 17.932 ada 91,84 Ada

3 3 6,95 18.428 ada 91,84 Ada

3 3 6,89 18.924 ada 87,75

ada Ada/ Tidak ada

87,75

87,75

Ada

%

19.152,00 6,09

3

3

kali

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

2017

100

orang

2016

ada

Kemiskinan

%


100

Ada/ Tidak ada

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri: Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Pertumbuhan ekonomi

100

Satuan


Ada

No


66

64

62

60

58

56

54

buah

2 39 30 90,98 77,69 41842500,00

2 39

2 38 29

2 37 28

2 36 27

2 35 26

2 34 25

30 90,98 77,69 41842500,00

%

86,33 78,37 39366250,00

Produktivitas total daerah

81,68 79,05 36890000,00

%

77,03 79,73 34413750,00

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

72,38 80,41 31937500,00

Rp.

67,73 81,09 29461250,00

buah

23

buah

34

2

buah

63,08 81,77 26895000,00

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah: Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

52

ASPEK DAYA SAING

2

2

3,63

3,45

4,06

2 3,82

4,06

2 4,02

4,21

2 4,24

4,36

2

Hari

4,46

4,51

2

4,66

kali

Lama proses perijinan

4,69

4,81

Jumlah demo

2

%

4,94

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas

4,96

Fokus Iklim Berinvestasi


IX - 12

NO

INDIKATOR KINERJA SPM

Satuan

31

180,83

186,95

193,07

199,19

42,9

41,9

40,9

39,8

16,3

31

174,71

16,3

31

2021

44

14,3

31

2020

168,59

12,2

31

2019

45

10,2

31

2018

162,47

8,16

31

2017


46

0 %

2016

6,12

%

Rasio lulusan S1/ S2/ S3

Rasio ketergantungan

31

buah


156,35

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Satuan


47,1

No


Kondisi Kinerja SPM pada awal periode RPJMD Thn 0 (2015)


Target Capaian SPM Setiap Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

100 77.03 95.83

100

100 77.03 95.83

100

100 73.03 91.83

100

100 69.03 87.83

100

100 65.03 83.83

100

100 61.03

100

100 100

79.83

%

57.03

%

75.83

%

100

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

%

53.03

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

100

Pendidikan

71.83

1


IX - 13

100 100 100 100 100 100 100 100

100

100 100 100 100 100 100 100 100

100

96.87 100.36 100.62 100 100 100 100 100

100

92.87 96.36 99.62 100 100 100 100 100

100

88.87 92.36 98.62 100 100 100

2021

100

100

84.87 88.36 97.62 100 100 100 100

80.87 84.36 96.62 95.91 95 100

76.87 80.36 95.62

2020

100

%

2019

100

%

2018

100

%

100

%

2017

100

%

2016

100

%

90.91

%

92.42

%

100

%

100

Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

Satuan

100




100

NO



IX - 14

100

2021

100

2020

100

2019

100

2018

100

100

2017

93 85 93 95 60 95 100 80 100 100 78 ≥ 1/100 Pddk dibawah 15 tahun 40

100

93 85 93 95 60 95 100 80 100 100 78 ≥ 1/100 Pddk dibawah 15 tahun 40

100

93 80 93 95 55 95 100.00 75 100 100 76

100

92 79 93 95 50 94 100 75 100 100 100

90 78 93 94 50 94 98 73 100 100 100

87 77 93 93 45 93 98 73 100 100

85 75 92 92 45 93 98

≥ 1/100 Pddk dibawah 15 tahun

%

40

b. Penemuan Penderita Pneumonia balita ditangani

76

KASUS


a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

35

%

76

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit


%

35

Cakupan peserta KB aktif

100

%

76

%


%

30

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

70

%

100

Cakupan pelayanan anak balita

100

%

100

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

76

%



30

%

75.68

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

92.24

%

92.86 41.93 91.67

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

97.14

%

69.61

Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100

%

100

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

100

%

75.74

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

83.70

Kesehatan

2

2

%

2016

100

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;

Satuan

100




12.45

NO



IX - 15

65 100 100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

65

2021

100

100

100

100

100

100

100

65

2020

100

100

100

100

100

100

100

60

2019

98,6

57,5 100 100 100 100 100 100

55 100 100 100 100 100 100

52,5 100 100 100 100

48.95

2018

98,6

%

2017

98,6

%

100

%

100

%

2016

97.14

Cakupan desa siaga aktif

%

100

%

204

e. Penemuan Penderita diare

100

%

100

d. Penderita DBD yang ditangani

100

%

100

c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang (Permen PU 1 / 2014)

86.75

84.37

81.99

79.61

77.23

%

74.85

% tersedianya air irigasi untuk pertanian rakayat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

72.47

%

68.73

% tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari

100 (2019)

Sumber Daya Air:

77.96% 100.00%

77.96% 100.00%

74.12% 100.00%

69.60% 100.00%

64.22% 100.00%

50.95%

57.53% 100.00%

%

100.00%

%

100.00%

Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota

49.32%

Sub Bidang Jalan

Sub Bidang Cipta Karya

45.00%

60.00%

81.77%

85.00%

90.00%

90.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

80.00%

%

30.00%

persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

30.00%

Penyediaan Air Minum 21.70%

3

Satuan

97.14




29.25%

NO


Penyediaan Sanitasi Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

%


IX - 16

30.00%

2021 30.00%

25.00%

20.00%

2020

100.00% 60.00% 80.00%

100.00% 60.00% 80.00%

75.00%

55.00%

100.00%

70.00% 100.00% 50.00%

15.00% 67.50% 90.00% 45.00%

10.00% 65.00% 90.00% 40.00%

5.00% 62.50%

2019

60.00%

%

2018

45.00%

Persentase Jumlah IMB yang diterbitkan

%

2017

30.00%

Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun Penataan Bangunan dan Lingkungan

90.00%

%

35.00%

Persentase pengoperasion TPA

2016

15.00%

%

3.34%

Persentase Pengangkutan sampah

60.00%

%

90.00%

Persentase pengurangan sampah diperkotaan

30.00%

Satuan

14.27%




15.00% 100.00% 100.00%

60.00%

15.00% 100.00% 100.00%

60.00%

12.50% 100.00% 100.00%

60.00%

10.00% 100.00% 100.00%

60.00%

7.50% 100.00% 80.00%

45.00%

5.00% 100.00%

30.00%

2.50% 20.00%

60.00%

%

100.00%

%

40.00%

%

20.00%

Sub Bidang Jasa Konstruksi Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI); Perizinan Jasa Konstruksi Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. Sub Bidang Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

%

100.00%

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan

1.13%

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

5.00%

NO



IX - 17

60.00% 50.00% 83.00%

60.00%

2021

50.00% 83.00%

55.00%

50.00%

45.00%

35.00%

2020

40.00% 82.00%

%

2019

30.00% 81.00%

Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau

2018

20.00% 80.00%

%

2017

10.00% 79.00%

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

25.00%

%

2016

78.00%

persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rumah Layak Huni dan Terjangkau

15.33%

Satuan



5.00%

4


77.52%

NO


50.00% 93%

50.00% 93%

45.00% 91%

40.00% 90%

35.00% 89%

30.00% 87%

25.00% 85%

Persentase

Sosial 11,5

11,5

10,5

9,5

8,5

7,5

6,5

5,5%

%

11,5

11,5

10,5

9,5

8,5

7,5

6,5

% 5,5%

100%

100%

100%

100%

8,5

9,5

10,5

11,5

100%

100% 7,5

Belum ada kegiatan kegiatan WKBSM di Dinas Sosial

100%

%

6,5

% 11,5

Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melalui program pemberdayaan sosial melalui Klompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase Panti Sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persentase Wahanan kesejahteraan sosial berbasis masayarakat (WKBSM) yang mnyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

100%

6

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Keindahan, Ketentraman) di Kabupaten/Kota

5,5%

5

%

84%

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

20.00%

Lingkungan Yang Sehat dan Aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum


IX - 18

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

11,5

11,5

10,5

9,5

8,5

7,5

6,5

85 50 100 2 100

85 50 100 2 100

76 40 100 1.8 100

72 30 100 1.1 100

67 25 100 0.8 100

65 20 100 0.6 100

63 15 100 0.2

60 12.9

100

100

100

100

100

100

100

1.00

%

91.2 91 53 25

91.2 91 53 25

88 90 44 20

84.9 89 37 15

81.6 88 31 10

79

75.9 86

87 26 6

%

21

%

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

4

%

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

85

%

73.3

%

18

Cakupan Penerbitan KTP

100

%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

1.00

%

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

100

%

0.1

%

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HI

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

100 60.0 100 100 90

100

100 60.0 100 100 90

100

98 55.0 98 97.5 80

98

96 48.0 97 95

97

94 36.0 95 95

92 24.0 93 93

90 20.0

75

%

92.5

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

70

%

88

Skor Pola Pangan Harapan

65

%

90

%

90

Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

85

%

50

Penguatan Cadangan Pangan

6.6

%

100

Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

320.5

Pangan

97.6

10

2019

%

3

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

9

2018

Tenaga Kerja Pelayanan Pelatihan Kerja

8

2017

87.7

7

2016

% 0%

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Satuan

5,5%




45.5

NO



IX - 19

100 3.00 77.00 9.00 86.00 95.00 63.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

63.00

95.00

86.00

9.00

77.00

3.00

100

2021

100.00

100.00

100.00

61.00

93.00

85.00

11.00

77.00

3.00

100

2020

100.00

100.00

100.00

60.00

91.00

84.00

13.00

77.00

3.00

100

2019

100.00

100 4.00 76.00 14.00 82.00 90.00 59.00 100.00 100.00

100 4.00 76.00 15.00 80.00 87.00 57.00 100.00

100 4.00 76.00 16.00 78.00 84.00 56.00

60 4.00 75.00 16.00

2018

100.00

%

100.00

%

2017

100.00

%

100.00

%

100.00

%

100.00

%

77.00

%

90 75 33

90 75 33

88 72 30

85 70 27

82 68 25

80.00 66.00

%

22.00

%

64

%

20

Persentase jumlahjaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam suatu kabupaten / kota Persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dialyani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota

77

Perhubungan

87.55

12

%

82.00

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmte Need) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas disetiap desa/kelurahan Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa kelurahan

54.00

Pasangan usia subur menjadi peserta KB

%

100.00

Pengendalian Penduduk Kelurga Berencana Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia

2016

37

11

%

100.00

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Satuan

100.00




13

NO



IX - 20

20 90 85 96 22 setiap hari

6 25 100

27

20 90 85 96 22 setiap hari

1 25 100

27

15 85 80 94 20 setiap hari

1 22 95

25

13 80 75 92 18 setiap hari

1 20 90

22

10 75 70 90 16 setiap hari

1 20

7.00 70.00 65.00 88.00 14 setiap hari

1

5 65 77 86 12

1 100

2021

17

%

2020

85

Kali

17

Kali

2019

15

Kali

2018

75

- Media tradisional seperti tunjukan rakyat - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya - Media luar seperti media buletin, leafl et, booklet, brosur, spanduk dan baliho - Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

setiap hari

- Media baru seperti website (media online)

1

Kali

15

%

2017

12

%

2016

70

% unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji terhadap minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui - Media massa seperti majalah, radio dan televisi

45.45

%

84

Persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrai) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Wali kota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota.

12

%

tidak terla setiap hari ksan a

Persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dialayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan

3

Satuan

15

13




na

NO



IX - 21

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

10.2 Kaidah Pelaksanaan

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah : 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah- masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai

dengan

pembangunan

akhir

periode

yang akan

dihadapi

RPJMD

dan

dalam tahun

masalah-masalah pertama masa

pemerintahan baru. 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun renstra SKPD, rumah sakit daerah yang menerapkan PPK BLUD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1) Seluruh SKPD, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat berkewajiban untuk bersinergi melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 2) Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB X

X-1

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan renja SKPD setiap tahun; 3) Seluruh SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan renstra SKPD; 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam renstra SKPD.

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB X

X-2

BAB XI PENUTUP

PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program kepala daerah yang menjadi pedoman

bersama

bagi

seluruh

pemangku

kepentingan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 20162021 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, DPRD Kabupaten Soppeng, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat Soppeng menuju Pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK, SE

RPJMD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021 | BAB XI

XI - 1

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2016

Recommend Documents