BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Pasal 79AUndang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya “ sehingga tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dihapuskan; b. bahwa
untuk
pengelolaan
mencapai
kebersihan
Kebersihan/Persampahan
hasil
perlu
yang
optimal
menetapkan
sehingga
perlu
dalam
Retribusi dilakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-2-
2. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1959
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanP emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang
Nomor
18
Tahun
2008
tentang
Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor
69,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubahdengan
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor232,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5475); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9);
-3-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapusdan menambah 2 (dua) angka yakni angka 24 dan angka 25 pada Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Enrekang. 4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah
sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
-4-
dan/atau
diberikan
oleh
Pemerintah
Daerah
untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Enrekang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa
dan
perizinan
tertentu
dari
Pemerintah Daerah. 9. Dihapus 10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan daerah sebagai pembayaranatas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 11. Retribusi
Pelayanan
Pasar
adalah
Pungutan
yang
dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 12. Retribusi
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
adalah
Pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah Daerah. 13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan yang dikenakan tas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk MenaraTelekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
-5-
15. Kios adalah Bangunan dalam areal pasar yang beratap, berdinding
dan
berpintu
yang
dipergunakan
untuk
kegiatan jual beli. 16. Lods/Gardu
adalah
Bangunan
yang
beratap,
baik
berdinding maupun tidak berdinding yang berada dalam areal pasar yang diperuntukan untuk kegiatan jual beli. 17. Pelataran adalah Tempat untuk kegiatan jual beli di dalam areal pasar yang terdiri dari lantai tidak beratap atau mempunyai atap darurat/dapat dibongkar pasang. 18. Surat
Pendaftaran
selanjutnya
Objek
disingkat
Retribusi
SPORD
Daerah,
yang
Surat
yang
adalah
dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Surat
Setoran
disingkat
SSRD
Retribusi adalah
Daerah, Bukti
yang
selanjutnya
pembayaran
atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Reribusi yang terutang atau seharunya tidak terutang. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya
jumlah
pokok
retribusi
yang
terutang. 22. Surat
Tagihan
Retribusi
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
-6-
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 24. Retribusi
Pelayanan
Pembayaran yang
atas
Persampahan/Kebersihan
pelayanan
dilaksanakan
oleh
adalah
persampahan/kebersihan
Pemerintah
Daerah,
tidak
termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta. 25. Sampah
adalah
Sisa
kegiatan
sehari-hari
manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 dihapus, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubahdan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf gsehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. dihapus; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut; e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; f.
Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
g. Reribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. 3. Pasal 3 dihapus. 4. Ketentuan BAB II ditambahkan satu Bagian yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
-7-
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9A (1) Objek
retribusi
pelayanan
persampahan/kebersihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS); b. pengangkutan
sampah
dari
sumbernya
dan/atau
lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan
lokasi
pembuangan/pemusnahan
akhirsampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus 7. Ketentuan BAB VI ditambahkan satu Bagian yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18A (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
-8-
NO
JENIS PELAYANAN
TARIF (Rp)
1.
Pedagang kaki lima
5.000/bulan
2.
Rumah tinggal
7.500/bulan
3.
Rumah kos
20.000/bulan
4.
Hotel/Penginapan
25.000/bulan
5.
Rumah makan/Restoran
25.000/bulan
6.
Usaha industri
25.000/bulan
7.
Toko/Kios dan Apotik
20.000/bulan
8.
Supermarket/Minimarket
25.000/bulan
9.
Tukang jahit dan Salon
20.000/bulan
10.
Bengkel Mobil
25.000/bulan
11.
Bengkel Motor
20.000/bulan
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
diwilayah
dusun/lingkungan
Kecamatan/Desa/Kelurahan/
yang
persampahan/kebersihan
mendapatkan yang
pelayanan
ditetapkan
dengan
Keputusan Bupati. (4) Dikecualikan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
angka
2
bagi
rumah
tangga
kurang
mampu/prasejahtera berdasarkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana. (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dipungut 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerahdi undangkan.
-9-
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.
Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 2 Agustus 2016 BUPATI ENREKANG, ttd MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang pada tanggal 2 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd CHAIRUL LATANRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
HAMING NIP. 19700502 199803 1 011 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.67.16
- 10 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2016 2TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I.
UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur secara limitative Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Ada tiga golongan Retribusi yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; dan 3. Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas terdiri atas 14 jenis yaitu: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayakan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f.
Retribusi Pelayanan Pasar;
g.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l.
Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis-jenis Retribusi diatas sudah diatur dengan Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan.
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
diatur
dengan
Peraturan Daerah tersendiri karena mempunyai kekhususan atau berbeda dengan jenis Retribusi pada umumnya, diantaranya bahwa tata cara
- 11 -
pemungutannya berbeda serta adanya ketentuan mengenai pembagian retribusi dari pelayanan kesehatan sebesar 60% kepada petugas pelayanan kesehatan dan 40 % untuk jasa sarana dan prasarana. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum hanya memuat beberapa jenis Retribusi.Tidak semua jenis Retribusi (empatbelas) yang dimungkinkan menurut Undang-Undang dipungut di daerah, disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang tidak/belum dipungut di Kabupaten Enrekang yaitu: 1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 6. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 7. Retribusi Pelayanan Pendidikan. Y
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya (Pasal 79A). oleh karena itu maka ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diadakan penyesuaian/dihapuskan. Salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten untuk memungutnya tetapi belum
dipungut
oleh
daerah
adalah
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan. Dengan Peraturan Daerah ini, maka jenis Retribusi ini akan dipungut di daerah. Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah membutuhkan sumber daya yang besar, baik sarana dan prasarana, personil, maupun teknologi. Kalau sampah hanya “diurus” oleh Pemerintah Daerah, maka tentu saja hasilnya akan jauh dari yang diharapkan,dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dapat berupa penyediaan pewadahan sampah pada setiap rumah tangga, pemanfaatan sarana dan prasarana pembuangan sampah yang disediakan pemerintah,
- 12 -
kesadaran dalam sikap tidak membuang sampah sembarangan, dan kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan. Berdasarkan
data
Kantor
Lingkungan
Hidup,
Kebersihan
dan
Pertanaman, jumlah petugas lapangan yang dimiliki sebanyak 74 orang yang terdiri dari 15 orang PNS dan 59 orang Non Pegawai Negeri Sipil dengan armada pengangkut sampah ada 8 unit. Dengan jumlah sumber daya tersebut, jumlah sampah yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah baru sebanyak 17.971,2 M3 sampah setiap tahun atau sekitar 57,6 M3 perhari. Sementara jumlah produksi sampah Kabupaten Enrekang setiap tahun meningkat. Dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dalam membayar Retribusi, maka kemampuan pemerintah dalam
pengelolaan
sampah
akan
meningkat
pula,
terutama
dalam
menambah dan memperbaharui armada pengangkut sampah, penambahan personil,
dan
pemutakhiran
peralatan
pengelolaan
sampah.
Dengan
bertambahnya armada pengangkut sampah dan tenaga kerja lapangan, akan menambah frekwensi pengangkutan sampah serta menambah daya jangkau pelayanan persampahan sampai pada masyarakat di ibu kota kecamatan
yang selama ini belum dilayanai pengangkutan sampahnya.
Selama ini, dari 12 (duabelas) kecamatan, baru 6 (enam) kecamatan yang bisa terlayani pengangkutan sampahnya yaitu : Alla, Anggeraja, Baraka, Enrekang, Cendana dan Maiwa. Biaya dalam melakukan pelayanan persampahan/kebersihan dalam Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun terus meningkat, dilain pihak Pemerintah
Daerah
berkewajiban
melakukan
pengelolaan
sampah
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan
memperhatikan
biaya
penyediaan
jasa
yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas atas pelayanan tersebut. Oleh karena itu, penetapan tarif dan sasaran retribusi persampahan/kebersihan ditetapkan berdasarkan ketentuan tersebut, serta membandingkan dengan tarif Retribusi yang sama di Kabupaten/Kota lain. Jumlah Biaya penyediaan jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2014 sebesar Rp. 5.591.610.500 dengan jumlah Subyek Retribusi sebanyak 12.129 unit, sehingga biaya rata-rata pelayanan persampahan/kebersihan per subjek Retribusi sebesar Rp. 38.417,6388
- 13 -
perbulan. Angka ini tentu sangat memberatkan masyarakat, sehingga tarif Retribusi hanya ditetapkan antara Rp.5.000,- untuk Pedagang Kaki Lima, Rp.7.500,- untuk rumah tinggal, sampai dengan yang paling besar sebesar Rp.25.000,- untuk hotel/penginapan. Dengan tarif tersebut, maka jumlah Retribusi yang akan diperoleh dalam satu tahun hanya mampu menutupi sebagian kecil dari jumlah biaya pelayanan persampahan/kebersihan. Subjek Retribusi dikategorikan sebagai berikut: 1. Pedagang kaki lima 2. Rumah Tinggal 3. Rumah kos 4. Hotel/Penginapan 5. Rumah makan/Restoran 6. Usaha industri 7. Toko/kios dan apotik 8. Supermarket/minimarket 9. Tukang jahit dan salon 10. Bengkel Mobil 11. Bengkel Motor
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 9A Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
- 14 -
Pasal 18A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Subjek Retribusi yang memenuhi dua atau lebih kategori hanya dipungut satu kali
pada satu subjek retribusi yang
berada pada satu lokasi/tempat. Sebagai contoh rumah tinggal yang juga dijadikan sebagai rumah makan, maka Retribusi Persampahan/Kebersihan yang dibayar hanya untuk rumah makan. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 17
- 15 -
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
HAMING NIP. 19700502 199803 1 011
