SALINAN
BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13 TAHUN 2016 012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS, Menimbang: a.
b.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07); 17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 20); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 23); 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 33), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari: a. PDH Pegawai:
1. PDH warna khaki; 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau warna gelap; dan 3. PDH batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah. b. PSH; c. PSR; d. PSL; e. PDL f. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa; g. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa; h. Pakaian LINMAS; i. Pakaian KORPRI; j. Pakaian dinas pegawai non PNS; k. Pakaian seragam olah raga. (2) Pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : a. PDH warna khaki, dipakai setiap hari Senin dan Selasa; b. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai pada hari Rabu; c. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah dipakai setiap hari Kamis dan Jumat; d. Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan /atau sesuai ketentuan acara; e. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara; f. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara. (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1terdiri dari:
a. PDH warna khaki, pria kelengkapan sebagai berikut:
dengan
atribut
dan
1. 2. 3. 4. 5.
Kemeja lengan pendek dimasukkan. Celana panjang sesuai warna baju Krah baju berdiri. Saku atas dua. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu. 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 7. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 8. Tanda pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju. 9. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten. 12. Lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri. 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI. 14. Sepatu tutup berhak warna hitam. b. PDH warna khaki wanita kelengkapan sebagai berikut:
dengan
atribut
dan
1. Kemeja lengan pendek dimasukkan. 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju 3. Krah baju berdiri. 4. Saku atas dua. 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu. 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 7. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 8. Tanda pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju. 9. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten. 12. Lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri. 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI. 14. Sepatu tutup berhak warna hitam. c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang diluar rok. 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju. 3. Krah baju rebah. 4. Saku atas dua. 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu. 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 7. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 8. Tanda pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju. 9. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten. 12. Lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri. 13. Kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju. 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI, dan 15. Sepatu tutup berhak warna hitam. d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan. (3) PDH batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari: a. PDH batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Maros. 2. Krah baju berdiri. 3. Celana panjang sesuai warna baju. 4. Lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri. 5. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan. 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan. 8. Sepatu tutup warna hitam. b. PDH batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Maros. 2. Krah baju rebah. 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap. 4. Lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri. 5. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan. 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan. 8. Sepatu tutup berhak warna hitam. c. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 1. Baju batik lengan panjang dengan motif Maros. 2. Krah baju rebah. 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap /celana panjang bahan dasar warna gelap. 4. Lencana KORPRI dipasang di atas dada sebelah kiri. 5. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan. 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan. 8. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju 9. Sepatu tutup berhak warna hitam. d. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah bagi wanita hamil menyesuaikan. (4) PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau warna gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari: a. PDH Kemeja Warna Putih, celana hitam atau warna gelap pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut 1. Krah baju berdiri. 2. Saku atas dua. 3. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 4. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 5. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 7. Sepatu tutup berhak warna hitam.
b. PDH Kemeja Warna Putih, celana hitam atau warna gelap wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut: 1. Krah baju berdiri. 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki. 3. Saku atas satu. 4. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 5. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 6. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 7. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 8. Sepatu tutup berhak warna hitam. c. PDH Kemeja Warna Putih, celana hitam atau warna gelap wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut: 1. Kemeja lengan panjang di luar rok. 2. Krah baju rebah. 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki. 4. Saku atas satu. 5. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan. 6. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri. 7. Tanda pin Phinisi dipasang disebelah kanan di atas papan nama. 8. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan. 9. Sepatu tutup berhak warna hitam. (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros; b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Bupati Maros Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 09); b. Peraturan Bupati Maros Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 32 Tahun
2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada tanggal 22 Februari 2016 BUPATI MAROS, ttd Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM Diundangkan di Maros Pada tanggal 22 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd Ir. H. BAHARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19600909 198603 1 029 BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
PERATURAN BUPATI MAROS : 13 TAHUN 2016 : 22 FEBRUARI 2016 : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS A. PAKAIAN DINAS HARIAN 1. PDH PRIA
p
o
a
f
i
l j
g h d b
k
c e
m
n
Keterangan: a. Lidah Bahu b. Kancing Baju c. Ikat Pinggang d. Saku Baju e. Saku Celana Depan f. Lencana KORPRI
g. Nama Pem Prov h. Papan Nama i. Nama Kab/Kota j. Logo Kab/Kota k. Tanda Pengenal l. Sambungan Bahu
m.Saku Belakang n. Lengan Panjang o. Pin pinisi p. Tanda Pangkat
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH d
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal d. Pin phinisi
3. PDH WANITA WARNA KHAKI n m
l a
b
d c f h
e
j g
i k
Keterangan: a. Lencana KORPRI b. Nama Kab/Kota c. Logo Kab/Kota d. Nama Pem Prov e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama g. Saku Depan h. Kancing Baju i. Rok j. Lengan Panjang
k. Celana Panjang l. Krah Rebah m. Pin Phinisi n. Tanda Pangkat
4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI n m
a
b
d
l c e
f h
g i
h
Keterangan: a. Lencana KORPRI b. Nama Kab/Kota c. Logo Kab/Kota d. Nama Pem Prov e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama g. Saku Depan h. Kancing Baju i. Rok j. Lengan Panjang
k. Celana Panjang l. Krah Rebah m. Pin Phinisi n. Tanda Pangkat
5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA
d
d
c
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal d. Pin Phinisi
6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH
d
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal d. Pin Phinisi
d
BUPATI MAROS, ttd Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM
