BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah,
23 bahwa
Tahun
2014
urusan
tentang
pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
126,
Tambahan
Indonesia Nomor 4438);
Lembaran
Negara
Republik
-2-
4. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang–undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
23
Daerah
Tahun
(Lembaran
2014 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG.
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Enrekang. 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah. 8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren . (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten.
-4-
(3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan. (4) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas urusan pemerintahah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Pasal 3 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi : a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi,usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan, dan r. kearsipan. (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
-5-
a. b. c. d. e. f. g. h.
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pasal 4
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten adalah a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Kabupaten; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Kabupaten; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Kabupaten.
Pasal 5 (1) Pembagian Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.
-6-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan penyelenggaraan Urusan Pilihan pemerintah daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pemerintah daerah tetap menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut tidak tercantum dalam urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pasal 7 (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dapat dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
-7-
Pasal 9 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.
Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal 4 Okt 2016 BUPATI ENREKANG, ttd MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang Pada tanggal 4 Oktober 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd CHAIRUL LATANRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan alinya Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan
HAMING, NIP : 19700502 199803 1 011 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.6.114.16
-8-
LAMPIRAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
A.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Manajemen Pendidikan
2.
Kurikulum
3.
Pendidikan dan tenaga kependidikan Perizinan Pendidikan
4
a. b.
a. b.
5
Bahasa dan Sastra
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pengelolaan pendidikan dasar Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten Enrekang. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggrakan oleh masyarakat Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kabupaten Enrekang
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN NO SUB URUSAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 1. 2 3 1. Upaya Kesehatan a. Pengelolaan UKP dan rujukan tingkat kabupaten b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten. 2. Sumber Daya a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga Manusia (SDM) kesehatan Kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten Enrekang. 3. Sediaan Farmasi, a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat Alat Kesehatan dan kesehatan dan optikal. Makanan Minuman b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional
-9-
4
C.
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
(UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin makanan dan minuman pada industry rumah tangga. e. Pengawasan Post-market produk makanan minuman industry rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Sumber Daya Air (SDA)
2.
Air Minum
3.
Persampahan
4
Air Limbah
5.
Drainase
6.
Permukiman
7.
Bangunan Gedung
8.
Penataan Bangunan dan Lingkungannya Jalan Jasa Konstruksi
9. 10.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Kabupaten Enrekang. b. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Kabupaten Enrekang. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Enrekang. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Kabupaten Enrekang. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic dalam Kabupaten Enrekang. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai . Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kabupaten Enrekang. Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten, Enrekang termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten Enrekang. Penyelenggaraan jalan Kabupaten a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
- 10 -
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11. D.
Penyelenggaraan penataan ruang.
URUSAN PEMERINTAHAN PERMUKIMAN
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Perumahan
2.
Kawasan Permukiman
3.
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pr asarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Sertifikasi,Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. 5.
E.
Penataan Ruang
BIDANG
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kwalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten Enrekang. Penyelenggaraan PSU perumahan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Ketenteraman dan Ketertiban Umum
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Kabupaten Enrekang.
- 11 -
b. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati c. Pembinaan PPNS. 2.
F.
Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
NO 1. 1.
2.
SUB URUSAN 2 Pemberdayaan Sosial
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Rehabilitasi Sosial
3.
G.
a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kabupaten Enrekang b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
4.
Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.
Penanganan Bencana
6.
Taman Makam Pahlawan
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pemberdayaan sosial KAT b. Penertiban izin pengumpulan sumbangan dalam Kabupaten Enrekang. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Enrekang. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kabupaten Enrekang. Pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human ummumodeficiency virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. a. Pemeliharaan anak-anak terlantar b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten Enrekang. a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. b. Penyelenggaraan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
- 12 -
Kerja
2.
Penempatan Tenaga Kerja
NO 1. 3.
SUB URUSAN 2 Hubungan Industrial
H.
b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten. a. Pelayanan antar kerja di Kabupaten Enrekang. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Kabupaten Enrekang. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam kabupaten Enrekang. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) . e. Penerbitan dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten. URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten Enrekng. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Enrekang.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Kualitas Hidup Perempuan
a. b. c.
2.
Perlindungan Perempuan
a. b. c.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten.
- 13 -
I.
3.
Kualitas Keluarga
4.
Sistem Data Gender dan Anak
5.
Pemenuhan Hak Anak
6.
Perlindungan Khusus Anak
a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan anak-anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kabupaten. a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten. a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN NO 1. 1.
NO 1. 2.
SUB URUSAN 2 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian SUB URUSAN 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan Kabupaten.
a.
b. c. d.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan pencapaian target komsumsi dengan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- 14 -
3.
Penanganan Kerawanan Pangan
4.
Keamanan Pangan
J.
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
NO 1. 1. 2.
5.
SUB URUSAN 2 Izin Lokasi Sengketa Tanah Garapan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tanah Ulayat
6.
Tanah Kosong
7. 8.
Izin Membuka Tanah Penggunaan Tanah
3. 4.
K.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Kabupaten Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Kabupaten.
Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Kabupaten. a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Kabupaten Penertiban izin membuka tanah Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
NO 1. 1. 2. 3.
4.
SUB URUSAN 2 Perencanaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 RPPLH KLHS untuk KRP kabupaten Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten Pengelolaan Kehati kabupaten
- 15 -
5.
NO 1. 6.
7.
8.
9. 10.
11.
L.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) SUB URUSAN 2 Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkai dengan PPLH Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pengaduan Lingkungan Hidup
Persampahan
a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten b. Peningkatan kepastian MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang berada di Kabupaten. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungannya dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten. b. Usaha dan /atau kegiatan yang lokasi paknya di Kabupaten. a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampa yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Pendaftaran
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pelayanan pendaftaran penduduk
- 16 -
Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Profile Kependudukan
2. 3.
4.
M.
database
Penyusunan profile kependudukan Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO 1. 1. 2.
SUB URUSAN 2 Penataan Desa Kerja Sama Desa
3.
Administrasi Pemerintahan Desa
4.
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat Hukum Adat
N.
Pelayanan pencatatan sipil a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian kependudukan Kabupaten
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyelenggaran penataan desa Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran administrasi pemerintahan Desa a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Pengendalian Penduduk
a.
b. 2.
Keluarga Berencana (KB)
a. b. c.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kabupaten. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan
- 17 -
3.
Keluarga Sejahtera
pelayanan KB di Kabupaten d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
O.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C d. Penerbitan izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir e. Pengujian berkala kendaraan bermotor f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kabupaten j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) perkotaan. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Kabupaten m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan
- 18 -
angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten
P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1. 1. 2.
Q.
SUB URUSAN 2 Informasi dan Komunikasi Publik Aplikasi Informatika
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah Kabupaten a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten b. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Izin Usaha Simpan Pinjam
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten
2.
Pengawasan dan Pemeriksaan
3.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4.
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten
5.
- 19 -
6.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengembangan UMKM
7.
R.
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perjanjian, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.
Promosi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal
3. 4.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5.
S.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menajdi kewenangan Kabupaten. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Kepemudaan
a.
b. 2.
Keolahragaan
a. b. c. d.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Kabupaten. Pembinaan dan pengembangan organisasi
- 20 -
3.
T.
Kepramukaan
olahraga tingkat Kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi Pembinaan dan pengembangan kepramukaan tingkat Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
NO 1. 1.
U.
SUB URUSAN 2 Statistik Sektoral
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
NO 1. 1.
V.
SUB URUSAN 2 Persandian untuk Pengamanan Informal
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Kebudayaan
2.
Kesenian Tradisional
3. 4.
Sejarah Cagar Budaya
5.
Permuseuman
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Kabupaten c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kabupaten. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten. Pembinaan sejarah lokal kabupaten a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pengelolaan museum Kabupaten
W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- 21 -
NO 1. 1. 2.
X.
SUB URUSAN 2 Pembinaan Perpustakaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
a. b. a. b.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Pengelolaan Arsip
a. b.
c. 2.
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
a. b. c. d. e.
3.
Y.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten Pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Perizinan
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pengelolaan arsip dinamis pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten, organisasi politik tingkat Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan. Melakukan pencarian arsip statis yang penglolaannya menjadi kewenangan Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN
NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Perikanan Budidaya
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan
- 22 -
yang usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan
Z.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
NO 1. 1.
2. NO 1. 3.
4.
SUB URUSAN 2 Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata SUB URUSAN 2 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten. URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insane kreatif di Kabupaten. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARTANIAN NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Sarana Pertanian
a. b. c. d. e.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pengawasan penggunan sarana pertanian Pengelolaan SDG hewan dalam Kabupaten. Pengawsan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten.
- 23 -
f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain. 2.
Prasarana Pertanian
3.
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4.
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Perizinan Usaha Pertanian
5.
a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Kabupaten. c. Pengembangan lahan pengembalaan umum. a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke dalam Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah Kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic Veteriner dalam Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian. a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (took, retail,sub distributor) obat hewan.
BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten
CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Energi Baru Terbarukan
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
- 24 -
DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN NO 1. 1.
SUB URUSAN 2 Perizinan Pendaftaran Perusahaan
a. b. c.
d. e.
f. g. 2.
Sarana Distribusi Perdagangan
a. b.
3.
Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
a. b. c. d.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimanan barang (SKPB). Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2. Penerima waralaba dari waralaba lanjutan dalam negeri; dan 3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan palaporan repitulasi perdagangan kayu atau pulau. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Kabupaten. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
- 25 -
bersubsidi, di wilayah kerjanya,
4.
Pengembangan Ekspor
5.
Standarisasi Perlindungan Konsumen
a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten). Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN NO 1. F1. 2.
3.
FF. NO 1. 1. 2.
SUB URUSAN 2 Perencanaan Pembangunan Industri Perizinan
Sistem Informasi Industri nasional
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Penetapan rencana pembangunan industry kabupaten a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industry kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten Penyampaian laporan informasi industry untuk : - IUI kecil dan izin perluasannya; - IUI menengah dan izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI SUB URUSAN 2 Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 3 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Kabupaten. Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.
- 26 -
3.
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. BUPATI ENREKANG, ttd MUSLIMIN BANDO
- 27 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG I. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
- 28 -
Pasal 11 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR
