-1-
BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018 BUPATI ENREKANG, Menimbang
: a. bahwa
dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan
Jangka
Menegnah
Daerah
(RPJMD), disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah; c. bahwa Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018, sehingga perlu disahkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
-2-
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1959
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang
–
undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang – undangNomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan
Instansi
Vertikal
di
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
-3Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11.
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11
Tahun
2016
Perangkat
tentang
Daerah
Pembentukan
Kabupaten
dan
Enrekang
Susunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22); 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14); 14.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10); 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7
Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Enrekang
Tahun
2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
-416.
Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang Tahun
2014-2018,
sebagaimana
terlampir
dalam
Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana
Strategis
sebagaimana
dimaksud
diktum
KESATU memuat : 1. Visi; 2. Misi; 3. Tujuan; 4. Strategi; 5. Kebijakan; 6. Rencana Program; 7. Kegiatan. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
akan
diadakan
perbaikan
sebagaimana
mestinya. Ditetapkan Pada tanggal
Enrekang
BUPATI ENREKANG,
2017
-5MUSLIMIN BANDO
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. ENREKANG
TAHUN 2016 – 2017
4
Kata Pengantar Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rakhmat dan Hidayah serta bimbingan–Nya maka Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang tahun 2014 - 2018 dapat diselesaikan dan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika penyusunan RENSTRA SKPD. Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang tahun 2014 – 2018 disusun berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah di Bidang Keluarga Berencana, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah yang dimulai dari pinggiran. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, diucapkan terima kasih. Enrekang,
Januari 2017
KEPALA DALDUK DAN KB
Dra. Hj. Zubaedah Bando, M.AP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP
: 196771231 199312 2 007
5
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dokumen Rencana Strategi mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksan serta Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Berencana
Strategis
Kabupaten
Dinas Enrekang
Pengendalian adalah
Penduduk
merupakan
dan
Keluarga
dokumen
teknis
operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Sektor Dinas
6
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2014 – 2018. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang sangat ketat dalam lingkungan yang selalu berubah, maka instansi Pemerintah khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang
harus terus menerus
melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Pengembangan strategi dan implementasinya yang efektif penting untuk keberlanjutan program-program yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima, dengan kata lain bahwa rencana strategis yang disusun merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara
sistematis
usaha-usaha
melaksanakan
keputusan
tersebut
dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI 32 Tahun 2004 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan
yang
lebih
bersifat
partisipatif.
Perencanaan
partisipatif
terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil
(mikro,
masyarakat/komunitas),
yaitu
suatu
pendekatan
kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif yang dimualai dari pinggiran. Dalam
peraturan
dan
perundangan
baru,
penyusunan
rencana
dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,
7
politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal serta implementasinya. Renstra OPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan
pelayanan
OPD
dan
pembangunan
daerah
pada
umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang sebagai salah satu
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
1.2 Landasan Hukum Landasan
Hukum
daripada
Penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
8
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
Negara
Indonesia Republik
Tahun
2014
Indonesia
Nomor Nomor
244, 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 7. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
9
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem
Perencanaan
Partisipatif
pembangunan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10); 13.Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2008-2-28 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22); 16.Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur
Satuan
Perangkat
Kerja
Daerah
Dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 3); 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama tiga tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Enrekang yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan keluarga
10
berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Enrekang dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Enrekang Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah : 1. Menjadikan
Renstra
sebagai
suatu
perangkat
manajerial
dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DISDALDUK DAN KB Kabupaten Enrekang; 2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DISDALDUK DAN KB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang keluarga berencana yang dimulai dari pinggiran. 3. Memudahkan
para
stakeholder
dan
instansi
terkait
melakukan
langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah; 4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang keluarga berencana
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Enrekang
mempunyai
tugas
melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Enrekang di Bidang Keluarga Berencana / Keluarga sejahterahdalam rangka tugas desentralisasi. Fungsi : 1. Perumusan
Kebijakan
teknis
lingkup
tugas
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Pembinaan Teknis pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 3. Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga
11
4. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Tugas Pokok: Melaksanakan urusan Kesejahteraan, Kepegawaian,Penataan Administrasi Keuangan, Perlengkapan pendidikan /pelatihan surat menyurat,urusan rumah
tangga,perencanaan,pendataan
kepegawaian,koordinasi
urusan
KB/KS dan penggerakan KB. Fungsi : a. Menyusun Rencana dan Program Kerja. b. Pengelolaan urusan umum antara lain : Rumah Tangga Badan, Surat Menyurat, kearsipan dan pengawasan kebersihan serta keamanan c. d. e. f.
kantor, dll. Pengelolaan administrasi Kepegawaian. Pengelolaan Administrasi Keuangan. Pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor. Pengelolaan Administrasi di Bidang Penyusunan Program
dan
Anggaran. g. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Program, Pelaporan dan Evaluasi. h. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai Bidang Tugasnya. 1. Tugas Pokok dan Fungsi bidang penyuluhan dan pergerakan Tugas pokok : Melaksanakan sebahagian tugas Badan pada Bidang penggerakan masyarakat Fungsi : a. Pelaksanaan advokasi dan KIE terhadap reproduksi remaja b. Pelaksanaan urusan PPKBD dan Sub PPKBD dalam kelembagaan IMP c. Pelayanan pembentukan IMP d. Pelaksanaan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi f. Pelaksanaan bimbingan teknis 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana Tugas Pokok : Melaksanakan
sebahagian
Kesejahteraan Keluarga
tugas
Bidang
Keluarga
meliputi : Pelayanan Keluarga
Berencana Berencana
Kesejahteraan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
dan dan
12
Fungsi : a. Melaksanakan urusan pelayanan KB b. Penyiapan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan
pelayanan
Keluarga
Berencana
dan
Kesejahteraan
Reproduksi termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR). c. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis ketahanan dan pemberdayaan keluarga. d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan,urusan pengadaan alat/obat KB. e. Melaksanakan bimbingan dan konseling.
3. Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Tugas pokok : Melaksanakan kebijakan teknis pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Fungsi : a. Penyiapan
merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Penyiapan bahan dan merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
c. d. e. f.
bahan
dan
kesejahteraan sosial Peningkatan kebijaksanaan teknis di bidang BKB,BKR dan BKL Pembinaan kelompok UPPKS,pokja PUG, P2WKSS Melaksanakan urusan kesejahteraan sosial/Raskin Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga g. Bimbingan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian penduduk Tugas Pokok : Melakukan mengendalikan serta evaluasi Update Data KB dan pelaksanaan analisis Data program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
13
Fungsi : a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Perekaman Data b. Melaksanakan pemetaan KB/KS di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan laporan data dan KB d. Melaksanakan evaluasi capaian program KB/KS.
STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DPP -KB KEPALA
SEKRETARIS
Sub Bagian Perencanaa n
Bidang penyuluh dan pergerakan
Sub Bagian Keuangan
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraa
Bidang Keluarga Berencana
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengendalian Penduduk
Seksi Penyuluhan dan KIE
Seksi Pengendalian dan Pendistribusia n Alkon
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Keijakan Pengendalian Penduduk
Seksi Advokasi dan Pergerakan
Seksi Jaminan Pelayanan KB
Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Anak dan Lansia
Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Seksi Pendayagu naan PKB/ PLKB & IMP
Seksi Pembinaan & Peningkatan Kesertaan KB
Seksi Bidang Bina Ketahanan Remaja
Seksi Data dan Informasi Pemetaan Perekaman Pengendalian Penduduk
UPTD
14
2.2. SUMBER DAYA OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Sumber
Daya
Manusia
yang
belum
mencukupi
untuk
kebutuhan
Penyebarluasan Program Keluarga Berencana dalam Lingkup Desa/ Kelurahan, tercatat keseluruhan berjumlah
54 Orang ( Pegawai Kantor
dan tenaga lapangan ). Sementara para Pegawai yang terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada Susunan Organisasi diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 1. Berdasarkan Golongan Golongan
Jumlah Pegawai
I II
0 orang 4 orang
III IV
34 orang 16 orang
Jumlah
54 orang
15
2. Berdasarkan Eselon dan Fungsional Eselon &
Jumlah Pegawai
Fungsional II/b
1 orang
III/a III/b
1 orang 4 orang
IV/a
11 orang
Non Eselon
3.
9orang
Fungsional (PLKB)
28 orang
Jumlah
54 orang
Berdasarkan Pendidikan Pendidikan
Jumlah Pegawai
SLTP
0 orang
SLTA D3
12 orang 5 orang
S1
35 orang
S2
2orang
Jumlah
54 orang
2.3. KINERJA PELAYANAN Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
membantu BupatiEnrekang
Enrekang
memiliki
tugas
pokok
dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana daerah untuk periode 2013 - 2018.
16
Menyikapi kelimamisi Kabupaten Enrekang, DISDALDUK KB Kabupaten Enrekang memberikan konstribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsiDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut Kabupaten Enrekang mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai
dengan
aturan
yang
ada
dengan
mengacu
pada
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdesa kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang
Nasional.
mekanisme
dan
Kegiatan
jadwal
yang
ini
dilaksanakan
telah
disepakati
sesuai
dengan
bersama
dengan
prioritaskan kampung KB serta pendekatan Makkombong.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Untuk
memenuhi
tuntutan
perkembangan
birokrasi
yang
professional sebagi konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi
,
maka
Dinas
Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana Kabupaten Enrekang akan mengambil langkah-langkah menuju perubahan dan mempersiapkan guna menyempurnakan hal – hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan
selama ini
dalam menghadapi tantangan yang akan datang yang sudah barang tentu permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks. Langkah- langkah dan persiapan tersebut sangat perlu dilakukan sebagai deskripsi mengenai apa yang akan terjadi didalam lingkungan internal pengaruh
maupun terhadap
lingkungan rencana
eksternal strategik.
yang Maka
dapat dari
itu
memberikan diperlukan
17
langkah-langkah
persiapan yang perlu diambil guna mewujudkan
profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas serta memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan dimasa yang
akan
datang
,
kualitas
perencanaan
lebih
ditingkatkan,
pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan menyeluruh. Koordinasi lintas program juga perlu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ego sektoral masing-masing. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan organisasi yang jelas, lingkungan organisasi terutama yang berkaitan erat dengan tugas pokok
dan
fungsi,
adaptif
yang
artinya
penyesuaian
terhadap
perkembangan yang muncul untuk memanfaatkan peluang yang ada karena
capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan
capaian hasil tetap akan menjadi fokus utama dalam rencana strategi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekangmempunyai
urusan
wajib
dalam
pelayanan
Keluraga
Berencana. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilanpengembangan pelayanan ada beberapa faktor –faktor mempengaruhi yaitu :
Tantangan Pelayanan OSSPD yang mempengaruhi pelayanan pada Bidang Keluarga Berencana adalah : 1. Sarana dan Prasarana
Operasional Penggerakan Masyarakat yang
kurang memadai. 2. Metode Fasilitasi dan mekanisme pembinaan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten / Kota dalam program KB belum optimal. 3. Pemilihan
dan
berdasarkan
penggunaan
atas
pilihan
kontrasepsi secara
mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.
untuk
rasional
klien
belum
dan
belum
18
4. Pelayanan KB Keluarga Miskin Prasejahtera dan KS I belum sepenuhnya dibiayai Program Jamkesmas. 5. Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran. 6. Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi. Prevalensi Pemakaian kontrasepsi /CPR masih rendah dan bervariasi antara status ekonomi, tingkat pendidikan dan desa – kota. 7. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan Pasangan Usia Subur tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 8. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian usaha peserta KB. 9. Antara Kebijakan, Kuantitas dan Kualitas serta Mobilitas belum bersinergi terdapatnya
secara vertikal maupun horizontal serta masih kebijakan
pembangunan
lainnya
yang
kurang
mendukung kebijakan kuantitas penduduk. 10.
Asebilitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan perlu di
tingkatkan.
Peluang Pelayanan OPD yang terdiri dari : 1. Dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberikan mandate untuk melaksanakan pengendalian
19
penduduk dan menyelenggarakan Program KB Nasional. Dalam melaksanakan
tugasnya
BKKBN
mempunyai
fungsi
dalam
perumusan kebijakan nasional, penetapan Standar Prosedur dan criteria,
pelaksanaan
advokasi,
penyelenggaraan
komunikasi,
informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan. 2. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi Program KB menjadi bagian dari Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010-2014. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
memperjelas pembagian kewenangan
pengelolaan Program KB ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. 4. Komitmen Mitra Kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan pembangunan KKB Nasional. 5. Adanya Komitmen Bupati Enrekang, DPRD untukmendukungpelaksanaan program KB yang dimulai dari pinggiran.
20
BAB III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan dari APBD yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD di dalam dokumen Daftar Pelaksanaan
Anggaran
(DPA).
Merupakan
kewenangan
OPD
yang
bersangkutan untuk melaksanakan DPA tersebut. Sinergi dan koordinasi lintas program di dalam pelaksanaan kegiatan terjalin dengan baik, namun fungsi evaluasi, pencatatan & pelaporan masing-masing hasil kegiatan masih beberapa kegiatan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari manajemen. Profesionalisme
dan
peningkatan
serta
pengembangan
sumberdaya
manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Hal ini menyebabkan artikulasi dan implementasi terhadap lima agenda pembangunan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap
sekedar
kewenangan
relatif
rutinitas belum
sehingga
dilaksanakan
terkesan dengan
kurang
inovatif,
sungguh-sungguh.
Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memahami uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Perencanaan pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan
tidak
lepas
dari
kondisi
riil
capaian
pelayanan
tahun
21
sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan
berbagai
permasalahan
pelayanan
di
daerah
yang
merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan OPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar OIPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih
jauh
dari
harapan.
Permasalahan
akan
diuraikan
untuk
mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut: A. Urusan Wajib Keluarga Berencana a. Rendahnya kualitas hidup b. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan masih tingginya angka kelahiran, serta masih kurangnya pengetahuan PUS yang belum ber-kB c. Masih tingginya perkawinan usia muda, masih lemahnya ketahanan keluarga, alasan ekonomi d. Masih kurangnya personil PNS tenaga penyuluh
22
e. Belum
optimalnya
kapasitas
keberadaan
pembangunan
dan
penyelenggaraannya terhadap program KB dengan mitra kerja.
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan visi Bupati/Wakil Bupati Enrekang yang terpilih untuk masa bakti 2014 – 2018; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam
pembukaan
Undang-Undang
Dasar
1945,
maka
Visi
Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah : “Terwujudnya Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan
visi
pembangunan
tersebut
ditetapkan
misi
pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah : 1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya
saing dan aplikasi
teknologi 3. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi laki-laki dan perempuan 4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri 5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara optimal dan berwawasan lingkungan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Enrekang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi ketiga,
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga Sesuai dengan misi ketiga:mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas seluruh
23
masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki dan perempuan.maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan Keikutsertaan partisipasi ber KB 2. Mewujudkan
rasa
aman
terhadap
pengendalian
penduduk
pembangunan Daerah 3. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan peserta KB dalam berbagai aspek Visi Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang.
3.3.
Telaahan Renstra K/L BKKBN 1. Arah kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut: a. Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada: a) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; b) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; c) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi (TI); d) Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan KB; e) Peningkatan kualitas menajemen program; b. Penyerasian kebijakan pengendalian Penduduk yang ditekankan pada : a) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; b) Perumusan Kebijakan Kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; c) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati
semua sektor terkait. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis
24
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang akan menjadi
acuan
dalam
pengembangan
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat Kabupaten Enrekang kedepan. Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang mempunyai peran strategis dalam hal : a. Melakukan sosialisasi standar pelayanan publik, standar manajemen mutu, dan standard operating procedures (SOP) sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi; b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi pelayanan KB belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. c. Meningkatkan kualitas layanan KB yang dimulai dari pinggiran. 3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang kedalam pola analisis SWOT. Analisa Lingkungan dengan pola analisis SWOT. 1. Kekuatan (Strengthness) a Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b Visi dan Misi dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang objectif dan teragenda dengan jelas. c Kuantitas SDM yang memadai d Sistem kerja administrasi yang baik e Tersedianya peraturan dan perundang-undangan f
Kewenangan otonomi daerah
g Tingginya kemauan kerja sebagian besar SDM h Penerapan informasi Teknologi yang memadai
25
i
Meningkatnya
disiplin
waktu
kerja
sebagian
besar
aparat
pemerintah 2. Kelemahan (Weakness): a Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat b Pelaksanaan tupoksi belum optimal c Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu d Profesionalisme SDM Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanabelum optimal e Kemitraan diantara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaterhadap organisasi masyarakat belum optimal f
Masih kurangnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamelakukan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat,
g Kurangnya
sosialisasi
yang
dilakukan
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Ibu-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, 3. Peluang (Opportunity) a Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah b Peluang ber KB semakin tinggi c Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Situasi dan kondisi kondusif. d Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik, e Saran, pendapat dan kritikan masyarakat. 4. Ancaman (Threat) a Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi b Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kabupaten Enrekang. c Prioritas ber KB masih rendah, d Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya ber KB, e Masyarakat masih membedakan arti KB laki-laki dan perempuan.
26
Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Pilihan-pilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yang dilakukan berdasarkan
analisa
lingkungan
baik
internal
maupun
eksternal
organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain : 1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang. 2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. 3.
Strategi
ST,
yaitu
menggunakan kekuatan
untuk menghindari
ancaman. 4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Tabel berikut adalah hasil analisa SWOT dan strategi-strategi yang dapat dikembangkanTabel 3.1 Matriks analisa SWOT: Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunities) Lingkungan Internal A
Kekuatan (Strength) “S” 1 Struktur
n
Organisasi
Pengendalian a
Penduduk
Dinas dan
Keluarga Berencana l
2 Visi, misi dan kegiatan Dinas i
Pengendalian
Penduduk
dan
27
s
Keluarga a
Berencana
yang
objektif dan teragenda dengan
Lingkungan Eksternal
jelas. 3 Kuantitas SDM yang memadai. 4 Sistem administrasi kerja yang baik. 5 Tersedianya
peraturan
dan
perunda-undangan 6 Kewenangan otonomi daerah. 7 Kemauan kerja sebagian besar SDM 8 Penerapan
informasi
dan
teknologi yang memedai 9 Disiplin waktu sebagian besar aparat pemerintah meningkat. Peluang (Opportunities) “O” 1 Respon
positif
Menggunakan
masyarakat
terhadap kebijakan Pemerintah
Kabupaten
DAN
KB
Enrekang
semakin
tentang
perencanaan
pelaksanaan Otonomi Daerah.
kegiatan dan
dan dalam
pemerintahan 2 Penyusunan
daerah kondisi
keamanan
kondusif
sumber
time
schedule
prioritas daya
dengan
pembangunan
untuk proses percepatan tujuan
5 Perkembangan
teknologi
informasi semakin baik, 6 Saran,
fungsi
pengendalian
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun
4 Situasi
“O”
di 1 Pendayagunaan Wewenang atas
bertambah
2014
(Strength) “S” untuk mendapatkan Peluang (Opportunities) “O” = “S” +
2 Organisasi yang bermitra dengan DISDALDUK
Kekuatan
pendapat
masyarakat.
dan
dan
dan penentuan kriteria kendala dan atau permasalahan.
kritikan 3 Pemanfaatan
saran,
pendapat
dan kritikan masyarakat yang dituangkan daerah,
dalam
peraturan
28
4 Pemanfaatan sarana, prasarana dan
keteraturan
untuk
meningkatkan
memanfaatkan informasi fungsi
administrasi
teknologi
dalam Dinas
Penduduk
dan
dan dan
mendukung Pengendalian Keluarga
Berencana. 5 Realisasi kemauan kerja untuk menginventarisir dan mengelola saran, pendapat dan kritik dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk penetapan kegiatan perencanaan.
Tabel 3.2 Matriks analisa SWOT: Kelemahan (Weakness) - Peluang (Opportunities)
29
Kelemahan (Weakness) “W” Lingkungan Internal A
1 Pengelolaan manajemen waktu terhadap
tugas-tugas
kurang
tepat n
2 Pelaksanaan
tupoksi
belum
optimal a
3 Belum
tersedianya
informasi l
yang
data
akurat
dan pada
sebahagian bidang tertentu 4 Profesionalisme i
SDM
Apartur
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum s
optimal 5 Kemitraan diantara DISDALDUK dan
a
KB
terhadap
organisasi
masyarakat belum optimal Lingkungan Eksternal
6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masih kurang
melakukan
sosialisasi
tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat, 7 Kurangnya
sosialisasi
yang
dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk
dan
Keluarga
Berencana terhadap Ibu rumah tangga
tentang
pemberdayaan
pentingnya ekonomi
keluarga, Peluang (Opportunities) “O” 1 Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah 2 Masyarakat ber KB di Kabupaten
Mangatasi (weakness)
“W”
Kelemahan memenfaatkan
Peluang (Opportunities) “O” = “W” + “O”
30
Enrekang semakin bertambah
1 Sosialisasi
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun
renstra
2014 tentang pemerintahan daerah 4 Situasi dan kondisi keamanan kondusif 5 Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik, 6 Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.
dan
penerapan
Dinas
Penduduk
Pengendalian
dan
Keluarga
Berencana untuk meningkatkan penghargaan terhadap struktur, koordinasi
lintas
pengelolaan
sektor,
pencatatan
pelaporan
dan
dan
menciptakan
motivasi kerja melalui situasi dan kondisi yang kondusif . 2 Pendidikan
dan
manajemen,
pelatihan
teknologi
informasi,
dan
pengetahuan
kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta
evaluasi
penerapannya
untuk
meningkatkan
SDM
maupun
kualitas
Manajemen
kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar. 3 Pemanfaatan informasi lainnya
teknologi,
dan
sumber
untuk
daya
menghasilkan
data dan informasi yang akurat. 4 Menginventaris
dan
folllow-up
saran, pendapat dan kritikan untuk menciptakan koordinasi, konsistensi
dan
konsekuensi
serta komunikasi yang efektif internal Penduduk Berencana
Dinas dan
Pengendalian Keluarga
31
5 Menambah sehingga
dana akan
sarana
operasional tersedianya
pelayanan
Pengendalian
Dinas
Penduduk
dan
Keluarga Berencana di setiap desa
demi
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
Tabel 3.3 Matriks analisa SWOT : Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)
Kekuatan (Strength) “S” Lingkungan Internal
1 Struktur
Organisasi
Pengendalian A
Penduduk
Dinas dan
Keluarga Berencana n
2 Visi, misi dan kegiatan Dinas a
Pengendalian l
Keluarga i
Penduduk
Berencana
dan yang
objektif dan teragenda dengan s
jelas. a
3 Kuantitas SDM yang memadai. 4 Sistem administrasi kerja yang
Lingkungan Eksternal
baik. 5 Tersedianya
peraturan
dan
perunda-undangan 6 Kewenangan otonomi daerah. 7 Kemauan kerja sebagian besar SDM 8 Penerapan
informasi
dan
teknologi yang memadai 9 Disiplin waktu sebagian besar
32
aparat pemerintah meningkat. Ancaman (Threats)
Penggunaan
1 Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi.
Kekuatan
(Strength) “S” untuk mengatasi Ancaman (Threats) “T” = “S” + “T”
2 Tingginya perkembangan budaya- 1 Memberdayakan budaya yang berasal dari luar
Daerah
Kabupaten Enrekang.
Otonomi
3 Seringnya terjadi kesalahpahaman terhadap
KB
laki-laki
dan
perempuan
dan
Kewenangan
Daerah
mengatasi
untuk
perkembangan
budaya dari luar. 2 Pemberdayaan
4 Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya ber KB
Peraturan
sarana/prasarana dukungan
dengan
ketersediaan
dana
untuk meningkatkan pelayanan pembangunan di bidang KB. 3 Penerapan efektif
administrasi
dalam
yang
mendukung
pengelolaan
keuangan
pemerintah. 4 Merealisasikan kemauan kerja SDM
yang
dukungan
tinggi
data/informasi
untuk
meningkatkan
pengetahuan pegawai dan
dengan
dan
melalui
wawasan penyuluhan
pengarahan
fungsi
perencanaan dan pengendalian. Tabel 3.4 Matriks-4 analisa SWOT : Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats) Kelemahan (Weakness) “W” Lingkungan Internal
1 Pengelolaan manajemen waktu
33
terhadap tugas-tugas kurang A
tepat 2 Pelaksanaan n
tupoksi
belum
optimal 3 Belum tersedianya data dan a
informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu l
4 Profesionalisme SDM Apartur Dinas Pengendalian Penduduk i
dan Keluarga Berencana belum optimal s
5 Kemitraan a
diantara
DISDALDUK dan KB terhadap organisasi masyarakat belum
Lingkungan Eksternal
optimal 6 Masih
kurangnya
Pengendalian
Dinas
Penduduk
Keluarga
dan
Berencana
melakukan sosialisasi tentang pengetahuan
kesehatan
dan
gizi pada masyarakat, 7 Kurangnya
sosialisasi
yang
dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Berencana
dan
Keluarga
terhadap
tentang
Ibi-ibu
pentingnya
pemberdayaan
ekonomi
keluarga, Ancaman (Threats) 1 Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi. (2) 2 Tingginya perkembangan budaya-
Meminimalkan (Weakness) menghindari Ancaman
“W” dampak
Kelemahan untuk luas
dari
(Threats) “T” = “W” +
34
budaya yang berasal dari luar
“T”.
Kabupaten Enrekang. 3 Seringnya kesalahpahaman
terjadi 1 Menambah terhadap
KB
laki-laki dan perempuan 4 Prioritas pendidikan untuk ber KB
sehingga
dana
operasional
akan
tersedianya
sarana pelayanan Pengendalian Penduduk
dan
Keluarga
Berencana di setiap kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat
mengatasi
dalam
perkembangan
budaya-budaya luar. 2 Meningkatkan untuk
kualitas
mencegah
SDM
timbulnya
dampak negatif globalisasi. 3 Optimalisasi tupoksi
pelaksanaan dan
akurasi
data/informasi pendistribusian terhadap
agar pengetahuan
aparat
dapat
terlaksana. 4 Memantapkan
motivasi
kerja
agar manajemen waktu dapat ditingkatkan.
Hasil Analisa SWOT yang terangkum dalam Tabel 1, 2, 3 dan 4 menunjukan bahwa didapati frekuensi kemunculan hasil analisa yang terlihat dalam keseharian. Hal ini dapat dijadikan fokus pembenahan bagi sumber daya manusia dan manajemen ataupun sistem kerja dalam jangka pendek dan menengah, sehingga indikator keberhasilannya dapat dengan mudah di inventarisir. Untuk progress jangka panjang, strategi atau cara-cara yang lebih adaptif dapat dirancang.
35
Hasil analisa tersebut sekaligus menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan maupun penciptaan kinerja (peformance) sumber daya manusia. Singkatnya,
program
dan
prioritas
kegiatan
utama
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, didasarkan dan dominan terhadap hasil analisa SWOT. Hasil analisa SWOT merupakan kondisi kedepan yang diharapkan sekaligus menjadi kunci keberhasilan dan proyeksi kedepan, yaitu sebagai berikut: 1 Meningkatkan
konsistensi
dan
konsekuensi
pembagian
dan
pendelegasian Wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah agar penyimpangan pengawasan dalam pembangunan dapat diperkecil yang dimulai dari lingkungan internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang untuk dapat diaplikasikan terhadap lingkungan eksternal. 2 Realisasi kemauan bekerja dengan memberdayakan SDM melalui pelaksanaan tupoksi yang jelas dengan dukungan data/informasi, ketersediaan
dana,
keteraturan
sistem
administrasi
kerja
dan
dukungan sarana/prasarana lainnya untuk menghasilkan kegiatan perencanaan dan mencapai nilai keluaran proses perencanaan strategis.
Hal
pendistribusian
ini
secara
pengetahuan
langsung dan
akan
wawasan
mempermudah aparat
melalui
penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian. 3 Pendidikan dan pelatihan bidang manajemen, teknologi dan informasi serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur maupun Manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar. 4 Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya dengan administrasi yang baik dan efektif untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. 5 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program sehingga pengusulan rencana berjalan sesuai prosedur.
36
6 Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data/informasi agar proses
kelancaran
pelaksanaan
tugas
khususnya
penyusunan
dokumen perencanaan berjalan sesuai waktu yang ditargetkan. 7 Memantapkan sistem motivasi kerja. Motivasi dapat menciptakan gerak repleks nyata dan psikologi, bahkan dapat mengubah pola fikir negatif menjadi positif. Motivasi yang tepat dan terbaik diberikan kepada para personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang adalah sistem motivasi yang mencakup nilai Emotional dan Spritual Question, yaitu dengan menjelaskan melalui contoh-contoh nyata atas tata nilai yaitu; nilai input, nilai proses dan nilai out put. 8 Pendidikan dan pelatihan manajemen, teknologi dan informasi, pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan SDM Aparatur. 9 Menambah dana operasional sehingga akan tersedianya sarana pelayanan
KB
di
setiap
Desa/Kelurahan
demi
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat 10 Memberdayakan Peraturan Daerah dan Kewenangan Otonomi Daerah untuk mengatasi perkembangan budaya dari luar,
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi
37
Visi merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh organisasi. Visi mengenai masa depan tersebut adalah penting karena hanya masa depan yang dapat dikendalikan dan direncanakan. Demikian juga semakin pendek visi yang dimiliki maka semakin sempit ruang untuk perencanaan. Visi perlu dinyatakan atau dituliskan agar terbentuk shared vision sehingga semua personel dalam organisasi memiliki visi yang sama. Visi harus dinyatakan secara ringkas, padat, menantang, memotivasi dan realistik. Adapun Visi Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang adalah “ Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang menuju gerbang EMAS” Perbedaan antara visi dan misi organisasi adalah visi organisasi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan dimasa depan, sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk mewujudkan masa depan yang akan diwujudkan. Pernyataan misi memberikan deskripsi maksud atau tujuan organisasi secara singkat. Pernyataan misi harus bisa mengkomunikasikan esensi dari organisasi kepada stakeholder dan publik. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diimplementasikan kedalam Misi.Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan Misi Bupati Kabupaten Enrekang terpilih, Kondisi Umum Daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya. Memperhatikan semua itu maka ditetapkan Misi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan. 2. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengaturan kelahiran 3. Meningkatkan
kesejahteraan
keluarga 4. Meningkatkan
Kualitas
dan
Pelayanan
memperkuat dan
ketahanan
Kemitraan
dalam
Bidang KB dan KS. 5. Meningkakan kualitas pelayanan KB dimulai dari pinggiran.
38
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi
dan
misi
sehingga
rumusannya
harus
dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 4.1 MISI DAN TUJUAN NO
MISI 1 Mengembangkan
1
dan -
TUJUAN Meningkatkan pendidikan
meningkatkan SDM Aparatur yang
berbasis teknologi informasi bagi
Professional
pegawai Dinas Pengendalian
penguasaan
yang ilmu
dilandasi pengetahuan
Penduduk dan Keluarga
dan Teknologi Informasi
Berencana -
Meningkatkan pengetahuan pegawai dalam fungsi
2
Mewujudkan
sarana/prasarana -
pelayanan keluarga berencana
perencanaan dan pengawasan Terciptanya pelayanan berkualitas pada sarana pelayanan Keluarga Berencana
-
Meningkatnya kuantitas sarana/ prasarana pelayanan Keluarga Berencana dimulai dari
3
4
Mewujudkan Pembangunan yang
-
pinggiran. Melaksanakan keserasian,
berwawasan Kependudukan dan
keselarasan dan keseimbangan
mewujudkan Keluarga Kecil
penduduk melalui keluarga
Bahagia Sejahtera
kecil bahagia sejahtera di
Meningkatkan Kualitas Pelayanan -
Kabupaten Enrekang Membangun kemitraan dengan
39
dan Kemitraan dalam sektor KB
berbagai stakeholder untuk
dan KS
mempercepat terwujudnya pelayanan pada bidang KB dan KS yang berkualitas
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
N
SASARAN
TUJUAN
O 1
-
Meningkatka
KE -
INDIKATOR 1
2
3
4
5
Meningkatnya
Prosentase
75
75
80
85
85
n pendidikan
pendidikan
jumlah
%
%
%
%
%
berbasis
berbasis
meningkatnya
teknologi
teknologi
pendidikan
informasi
informasi bagi
pegawai
bagi pegawai
pegawai
berbasis TI
Pengendalian
Pengendalian
Penduduk
Penduduk dan
dan Keluarga
Keluarga
Berencana Meningkatka
Berencana Meningkatnya
75
75
80
85
85
%
%
%
%
%
-
-
Prosentase
n
pengetahuan
jumlah
pengetahuan
pegawai dalam
meningkatnya
pegawai
fungsi
pengetahuan
dalam fungsi
perencanaan
pegawai dalam
perencanaan
dan
fungsi
dan
pengawasan
perencanaan
pengawasan
dan pengawasan
40
-
-
Terciptanya
-
Meningkatnya
-
Tersusunnya
80
80
85
90
90
%
%
%
%
%
pelayanan
pelayanan
Standard
berkualitas
berkualitas
Operasional
pada sarana
pada sarana
Prosedur
pelayanan
pelayanan
(SOP)
Keluarga
Keluarga
pelayanan
Berencana
Berencana
pada sarana
Meningkatnya
KB Tersedianya
75
75
80
85
85
%
%
%
%
%
Pelaksananan
75
80
80
85
85
%
%
%
%
%
Meningkatka
-
-
n kuantitas
kuantitas
jumlah
sarana/
sarana/
sarana/
prasarana
prasarana
prasarana
pelayanan
pelayanan
pelayanan KB
Keluarga
KB yang
Berencana
dimulai dari pinggiran.
7
Melaksanaka -
Tercapainya
n keserasian,
keserasian,
cakupan,
keselarasan
keselarasan
ratio petugas
dan
dan
dan informasi
keseimbanga
keseimbangan
data dalam
n penduduk
penduduk
pelayanan KB.
melalui
melalui
keluarga
keluarga kecil
kecil bahagia
bahagia
sejahtera di
sejahtera di
Kabupaten
Kabupaten
-
Enrekang Membangun
Enrekang Terbangunnya
Meningkatnya
75
75
80
80
85
kemitraan
kemitraan dengan
jumlah
%
%
%
%
%
dengan
berbagai
jaringan
berbagai
stakeholder
kerjasama
stakeholder
untuk
dengan pihak
41
untuk
mempercepat
luar dalam
mempercepat
terwujudnya
pelayanan KB
terwujudnya
pelayanan pada
dan KS
pelayanan pada
bidang KB dan KS
bidang KB dan
yang berkualitas
KS yang berkualitas
5.3.
Strategi Dan Kebijakan Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah pijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya. Tabel 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
NO
STRATEGI
KEBIJAKAN
MISI KESATU 1
-
Mengikuti pelatihan
pendidikan dalam
dan -
penguasaan
Memberikan
kesempatan
yang seluas-luasnya kepada
ilmu pengetahuan dan berbasis
pegawai
teknologi informasi
mengembangkan karir -
Pelaksanaan
untuk
tugas
pokok
dan fungsi -
Mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
perencanaan
dan
pengawasan MISI KEDUA
-
Meningkatkan
koordinasi
dan sinkronisasi pengelolaan kegiatan antar bidang
42
2
-
-
-
Terciptanya
kepuasan
pasien -
Meningkatnya
kualitas
dalam pelayanan KB
jangkauan
Tersedianya
kepada Masyarakat
sarana/prasarana
pelayanan
pelayanan di setiap Kecamatan -
Melakukan
yang
perlengkapan
dapat
dijangkau
oleh
KB
pemenuhan
Masyarakat
sarana/prasarana pelayanan
Tersedianya peralatan dan obat-
di setiap Kecamatan
obatan pelayanan KB
-
Melakukan
pemenuhan
peralatan dan obat-obatan pelayanan KB 3
MISI KETIGA -
Meningkatnya komunikasi dan -
Melaksanakan
edukasi penyediaan sarana dan
dan
prasarana
Berencana
kontrasepsi
serta
informasi
data
tersedianya
Komunikasi
Edukasi
Keluarga
dan
Keluarga
Sejahtera (KIE KB dan KS
mikro kependudukan di setiap 4
Desa/Kelurahan MISI KEEMPAT Membangun
Memberikan
Komunikasi
yang
intens dengan para pihak serta menjalin
kerjasama
dalam
mendorong kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga kecil dan
sejahtera
pinggiran.
dimulai
dari
semua
ruang
stake
holder
membangun masyarakat
kepada dalam
partisipasi untuk
peserta KB aktif
menjadi
43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilansuatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
44
Adapun Program dan Kegiatan pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasiperkantoran dan aparatur. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor peralatan rumah tangga kantor 6. Penyediaan makan minum tamu 7. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah dan dalam
daerah 11.
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/ Tata Usaha
12.
Monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / Berat Gedung Kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45
Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam penyampaian laporan pencapaian kinerja dan administrasi keuangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan bulan,triwulan dan semesteran 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD : 1. Penyusunan renja SKPD 2. Penyusunan RKA 3. Penyusunan DPA Program Keluarga Berencana 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK) 2. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 3. Kegiatan bulan bakti KB-Kes IBI 4. Bakti TNI, KB-Kes Terpadu 5. Koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan pembinaan program KB 6. Kampung KB. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Pelayanan Konseling KB 2. Pelayanan dan penanggulangan Side Effeck pasca pemasangan alat kontrasepsi. 3. Program pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Pelayanan dan pembinaan PIK/KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga 1. Bimbingan dan pelatihan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 2. Bimbingan dan pelatihan kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR) 3. Bimbingan dan pelatihan kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL) 4. Bimbingan dan pelatihan BKB Holistik dan Integratif Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
46
1. Penyaluran distribusi Raskin kepada Keluarga kurang mampu 2. Operasional kegiatan pembinaan dan pelayanan KB/KS tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB/KS yang mandiri 1 Sosialisasi penggerakan masyarakat peduli KB/KS tingkat Dusun/Desa 2 Pembinaan dan koordinasi terhadap PLKB dan IMP di Kecamatan 3 Peningkatan peran serta PPKBD dan Sub PPKBD dalam kelembagaan IMP Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 2 Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja secara dini Program peningkatan penanggulangan HIV/AIDS/PMS Dan Narkoba 1 Penyuluhan HIV/AIDS/PMS Dan Narkoba Program pengembangan Data dan Informasi KB 1 Pembinaan R/R bagi PKB/PPKB dan Sub PPKBD program KB/KS 2 Perekaman data keluarga KB/KS 3 Pemetaan KB dan pemetaan KB/KS 4 Evaluasi capaian kegiatan laporan data dan Informasi 5 Penyediaan Informasi data mikro
BAB VI INDIKATOR KINERJA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten
Enrekang
untuk
memberikan
gambaran
ukuran
47
keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Keluarga Berkualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal), karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018.
BAB VII PENUTUP
48
Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK KB) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yang sebagai penyesuaian dari nomenklatur kelembagaan yang baru. Yang merupakan Dokumen Perencanaan di OPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Enrekang 2014-2018. Rencana Strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Enrekang 2014 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DISDALDUK KB dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dari stakeholders yang dimulai dari pinggiran bersama dengan kegiatan Makkombong . Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DISDALDUK dan KB yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DISDALDUK KB, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan
tuntutan
pembangunan
yang
memang
dibutuhkan
stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
oleh
49
Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) OPD tahun 2014 – 2018
ini,
Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
BerencanaKabupaten
Enrekang telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai penyesuaian kegiatan setelah terbentuknya kelembagaan baru, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Sehingga Rencana Strategi ini akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis serta terukur. Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaikbaiknya,
tetapi
tidak
tertutup
kemungkinan
masih
banyak
terdapat
kekurangan-kekurangan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan yang membangun serta kerjasamanya di masa yang akan datang untuk penyempurnaan dengan adanya revisi RENSTRA kedepan setelah terbentuknya Kelembagaan baru.
BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO
50
