PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 huruf

e,

Peraturan

Selayar Nomor Pembangunan Kabupaten

Kabupaten

Kepulauan

13 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka

Selayar

menetapkan

Daerah

Menengah

Tahun

Rencana

Kerja

2010

(RPJM) –

Daerah

2015,

Pemerintah

perlu Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016; b.

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan

kebijakan

pelaksanaan

operasional

Pembangunan

dalam

Daerah

rangka

Kabupaten

Kepulauan Selayar; c.

bahwa dimaksud

berdasarkan dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

1

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

Tahun 2016; Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 1822); 2.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

2

Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

Negara 244,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2005

Nomor

Negara 137,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2005

Nomor

139,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4464); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan

Nama

Kabupaten

Selayar

Menjadi

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

4

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Pembangunan

dan

Evaluasi

Daerah

Pelaksanaan

(Berita

Negara

Rencana Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3

Tahun

2008

tentang

Pembentukan

Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

5

Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 36); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3

Tahun

2010

tentang

Tata

Cara

Penyusunan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13); 31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Musyawarah

Daerah

(Berita

Daerah

Perencanaan Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH

BUPATI

TENTANG

DAERAH

RENCANA

KABUPATEN

KERJA

KEPULAUAN

SELAYAR TAHUN 2016. Pasal 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 merupakan merupakan Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta landasan kebijakan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah.

6

Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 memuat : a. tema dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016; b. rancangan kebijakan ekonomi daerah; c. prioritas pembangunan; dan d. rencana kerja dan pendanaannya. Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 terdiri dari : a. Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun

2016

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

I

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan b. Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal

2015

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

7

Diundangkan di Benteng pada tanggal

2015

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015 NOMOR …….

8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RKP Nasional, terutama dalam sinkronisasi dan sinergitas isu-isu strategis, yang dituangkan dalam arah kebijakan kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan strategis. ........


Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 1.5 Maksud dan Tujuan

Ii Iii v vii viii 1 1 4 8 9 10

BAB II

12

BAB III

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum 2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2.3.2 Isu Strategis Daerah RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada Nasional 3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi dalam RKPD Provinsi Sulsel 3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 3.1.4. Arah Kebijakan di Bidang Ekonomi dalam Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015 3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomia Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


12 12 38

38 47 65 65

71

75 75 75 81 83 85

87 91 95 96 98

Page iii

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten 4.2.1.

106 106 107

124 127

Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 20102015

BAB V

BAB VI

4.2.2.

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar

139

4.2.3

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah

148

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

172

PENUTUP

173


Page iv

DAFTAR TABEL TABEL

URAIAN

HAL.

1

2

3

2.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

13

2.2

Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Benteng

18

2.3

Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Bontomatene

19

2.4 2.5

Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2013 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga

35 36

2.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelomok Umur dan Jenis Kelamin

37

2.7

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

38

2.8

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

39

2.9

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

40

2.10 2.11 2.12

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK

41 41 43

2.13

Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial

46

2.14

Analisis Kinerja atas fokus Seni Budaya dan Olah Raga

47

2.15

Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan Wajib

48

2.16

Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan

63

2.17

Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah

65

2.18

Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar

72

3.1

Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan

77

3.2

Sasaran Makro RPJMN Tahun 2015 – 2019

78

3.3

Sasaran dan Asumsi Makro

78

3.4

Rincian Pertumbuhan PDB (%)

79

3.5

Kebutuhan Investasi Tahun 2016

79

3.6

Indikator Kinerja Daerah

81

3.7

Keterkaitan Antara Nawa Cita RPJMN 2015-2019 dan 11 Prioritas dalm RPJMD Provinsi Sulsel

84

3.8 3.9

Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025

86

PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011-2015


Page v

96

3.10

PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009-2013

88

3.11

Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 20112015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

89

3.12

PDRB Berkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2013

90

3.13

Analisa Kondisi Lingkungan internal dan Eksternal

93

3.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013-2017

96

3.15

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

101

3.16

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Dearah

105

4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

108

4.2

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

120

4.3 4.4 4.5

Matriks Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan PokokPokok Pikiran DPRD Penjelasan Program Pembangunan Daerah Dan Sasaran Kinerja Daerah

128 139 148

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK URAIAN 1

HAL.

13

2.1

2 Daftar Gambar Gambar Peta administrasi Daftar Grafik Grafik Piramida Penduduk Tahun 2013

2.2

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013

42

2.3

Grafik Laju Inflasi Tahun 2010-2014

43

2.4

Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2007-2011

44

2.5

Grafik Angka Pengangguran Tahun 2005-2010

45

2.6

Grafik Angka Kriminalisasi Tahun 2005-2009

45

3.1

Grafik Laju Inflasi Tahun 2008-2012

91

2.1


3

37

Page vi

DAFTAR SINGKATAN RKPD RPJMD RPJPD RAPBD SKPD APBD RKA KUA PPAS LPPD LKPJ ALKI PDRB IPM SMA PTT SD APM MDGs PLTS PLTB PLTG PLTMH MBR LKM LKND BUMN BUMD CSR CD BSP2S RTRW TPAK PTSP ULP SDM SPIP LPSE LHKPN

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Kerja Anggaran Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Alur Laut Kepulauan Indonesia Produk Domestik Regional Bruto Indeks Pembangunan Manusia Sekolah Menengah Atas Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni Millenium Development Goals Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Masyarakat Berpenghasilan Rendah Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Corporate Social Responsibility Community Development Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Layanan Pengadaan Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara


Page vii

BAB I. PENDAHULUAN Berikut ini disajikan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD untuk membantu pemahaman pada bab-bab berikutnya. 1.1. Latar Belakang Pembangunan pembangunan

daerah

nasional

sebagai

merupakan

bagian upaya

integral

dari

sistematis

dan

berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen daerah yaitu Pemerintah Daerah, dunia usaha (swasta), maupun masyarakat (komunitas). Semua komponen tersebut memerlukan sinergitas dan integrasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah secara bertahap. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2025

KABUPATEN

“MEWUJUDKAN

adalah MARITIM,

TERDEPAN,

SELAYAR

MAPAN

SEBAGAI

MANDIRI

DAN

BERKELANJUTAN”. Visi ini kemudian dibagi ke dalam 4 tahap pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan dalam

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

yang

berjangka

tahunan. Tahun 2016 seharusnya telah masuk pada tahapan RPJMD ketiga yaitu Tahun 2015 – 2020. Pada kenyataannya, RPJMD ketiga belum tersusun sampai dengan disusunnya RKPD Tahun 2016 ini. Namun demikian, hal ini telah diantisipasi dalam RPJMD Tahun 2010

–

2015

yang

mencantumkan

pedoman

transisi

pada

penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode berikutnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan sebagai pengisi kekosongan setelah RPJMD kedua berakhir. Pedoman transisi RPJMD Tahun 2010 – 2015 adalah dengan tetap mengacu kepada penyelesaian permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai

dengan

akhir

periode

RPJMD

dan

masalah

dalam

pelaksanaan pembangunan tahun pertama masa pemerintahan baru. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 1

Saat ini, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengikuti arah yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN KEPULAUAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS. Ini

juga

sejalan

dengan

ketentuan

dalam

Pasal

287

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD

Tahun

2016

disusun

berdasarkan arahan visioner RPJPD Tahun 2005 - 2025, dengan tetap memperhatikan RPJMD Tahun 2010 – 2015, perubahan lingkungan strategis, arahan Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar di berbagai kesempatan, masukan dari legislatif dan masyarakat secara langsung serta hasil evaluasi pemerintah daerah. Sehingga, RKPD Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan daerah yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan tetap mengacu ke RPJPD Tahun 2005 – 2025. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah, tetapi juga

mempertimbangkan

dinamika

perubahan

di

lingkungan

strategis baik eksternal maupun internal. Adapun tema RKPD Tahun

2016

adalah

“Memantapkan

Sektor

Perikanan

dan

Pariwisata bagi Peningkatan Daya Saing Daerah”. Seiring dengan peningkatan semangat pelaksanaan agenda reformasi pada tingkat nasional dan semakin banyaknya berbagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah-daerah

yang

dinilai

berhasil

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan terutama pada sektor-sektor strategis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah melakukan langkahlangkah strategis dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dalam mendukung pencapaian tujuan Nasional. Stabilitas ekonomi daerah yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat

kemiskinan.

Korelasi

tersebut

menunjukan

kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga mampu merangkul semua kalangan melalui kebijakan produktif yang diejawantahkan dengan program dan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 2

kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mencermati kemajuan yang dicapai hingga Tahun 2014, optimisme untuk terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam kecepatan dan besaran yang lebih tinggi. Namun demikian, banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Sebagai contoh, meski dikatakan menurun, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin relatif masih banyak sehingga harus terus dikurangi. Sektorsektor perekonomian yang dipandang masih tertinggal harus didorong lebih cepat agar mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan

Pembangunan

Daerah.

Berbagai

ganjalan

yang

menghambat perekonomian daerah untuk tumbuh lebih tinggi harus dibenahi dengan cepat, diantaranya yaitu: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang masih harus ditingkatkan termasuk dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan; dan Kinerja Birokrasi yang dianggap masih kurang efektif akan ditangani agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah diraih harus tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran dapat

dipercepat.

Namun,

upaya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat harus terus dilakukan tanpa melalaikan persoalan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 memuat Rencana Kerja SKPD

yang

akan

Pembangunan

dilaksanakan

Daerah,

Indikator

pikiran DPRD, penanggung

jawab

pada Hasil

Tahun

2016,

Program,

Prioritas

Pokok-pokok

Program, dan Rincian Pagu

Indikatif Pembiayaan untuk mencapai sasaran program, dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: 1. menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 ke dalam rencana operasional; 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi

jangka

panjang

dan

menengah

dengan

tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan Pembangunan Daerah; 3. mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; 4. menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD; RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 3

5. instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah; 6. instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD; dan 7. menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Tingkat Atas. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat

II

di

Sulawesi

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

4700); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 4

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9. Peraturan

Pemerintah

Penyusunan

Rencana

Nomor Kerja

21 dan

Tahun Anggaran

2004

tentang

Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor

75,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4406); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

139,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara


Page 5

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan

Pemerintah

Dekonsentrasi

dan

Nomor

Tugas

7

Tahun

Pembantuan

2008

(Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Negara

RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30); RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 6

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

Selayar

Tahun

(Lembaran 2008

Daerah

Nomor

3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013

tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 36); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13); RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 7

31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....); 1.3. Hubungan Antar Dokumen Sinergi antar dokumen merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusatdaerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Pola perencanaan pembangunan daerah sama dengan pola perencanaan pembangungan nasional, dimana RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah. Selain itu, RPJM Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan RKP Nasional menjadi acuan pula dalam penyusunan RKP Daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana digambarkan dalam bagan alir dibawah ini : Bagan Alir Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar


Page 8

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 terdiri atas: BAB I

:

PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016 dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Menguraikan

penjelasan

tentang

gambaran

umum

kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2014 dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikut: a. Gambaran

umum

kondisi

daerah

menjelaskan

tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi,

kesejahteraan

masyarakat,

pelayanan

umum, dan daya saing daerah. b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup

capaian

pemerintahan

daerah

kinerja

penyelenggaraan

menurut

urusan/bidang

urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab.

Hasil

evaluasi

dimaksud

merupakan

kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 dan target program/kegiatan RKPD tahun 2015. c. Permasalahan pembangunan daerah, berisi uraian rumusan

umum

permasalahan

pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 9

dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III :

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN Menguraikan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

ekonomi

daerah,

sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV :

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan

daerah Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2016, sehingga dapat

digambarkan

daerah

dan

isu

permasalahan

strategis

mempertimbangkan

yang

kerangka

pembangunan

mendesak

ekonomi

dengan

daerah

dan

kemampuan pendanan Tahun 2016.

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rincian program/kegiatan pokok RKPD Tahun 2016, SKPD pelaksana, indikator capaian masingmasing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI :

PENUTUP Penutup

yang

berisi

harapan-harapan

dalam

mengimplementasikan RKPD Tahun 2016.

1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 disusun dengan maksud:


Page 10

1. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

dengan penyusunan Kebijakan Umum

APBD,

yang

didahului

dan penentuan

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara; dan 2. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016. Adapun tujuannya adalah: 1. sebagai acuan bagi seluruh SKPD/Camat/Desa/Lurah dalam lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

dalam

menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

Pendapatan dan

Belanja

dan

Belanja

Daerah

Daerah,

Provinsi,

dan

Anggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016; dan 2. untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisien alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah serta integrasi peran dunia usaha,

Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan

pembangunan

sektoral

dan

perkuatan

Pembangunan

Kewilayahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.


Page 11

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5042’~70 35’ Lintang Selatan dan 1200 15’~122’ 30’ Bujur Timur. Kabupate Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dan satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar; dan

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-

timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III.

Keunggulan

tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut

melalui

Selat

Selayar,

sehingga

Selayar

sangat

potensil

dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate. Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki’di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini: RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 12

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km2 dimana luas daratan 1.357,03 km2, sedangkan luas laut 9.146,66 km2, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Secara

administratif pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng,

Kecamatan

Bontoharu

ibukotanya

Matalalang,

Kecamatan

Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging,

Kecamatan

Buki

ibukotanya

Buki

dan

Kecamatan

Bontomatene ibukotanya Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar No Kecamatan Luas (km2) 1 Pasimarannu 176,35 2 Pasilambena 102,99 3 Pasimasunggu 114,5 4 Taka Bonerate 221,07 5 Pasimasunggu Timur 47,93 6 Bontosikuyu 199,11 7 Bontoharu 129,75 8 Benteng 7,12 9 Bontomanai 115,56 10 Bontomatene 159,92 11 Buki 82,73 Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS, 2014) RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 13

A. Topografi dan Kondisi Tanah Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan Pulau Selayar dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan batuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal umumnya menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini di antaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut. Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan. Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi berdasarkan hasil analisis iklim, geologi (bahan induk), topografi (kemiringan lereng) serta analisis vegetasi yang ada. Demikian pula penyebarannya sangat bervariasi. Berdasarkan penamaan jenis tanah sistem FAO dikenal jenis tanah Alluvial Matime yang terdapat pada pesisir pantai sampai jenis tanah latosol yang berada di daerah bergunung. Sedangkan berdasarkan penamaan tanah berdasarkan sistem USDA maka dikenal jenis tanah Emtisol sampai Ultisol. Jenis tanah adalah turunan atau rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut: RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 14

Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua, lempung berdebu, gumpal sempai pejal, agak keras. Tanah Regosol Kelabu. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang pantai barat Pulau Selayar, dari utara sampai ke Kota Benteng, pada ketinggian hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas. Kompleks Rensine dan Regosol. Tanah ini terdapat pada batuan tua dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis, berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah dan gembur. Lapisan tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil, gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil di permukaan dan di dalam penampang tanah. Mediteran Coklat Tua. Kelompok tanah ini terdapat memanjang dari utara-selatan,

dari

Bontomatene

sampai

Barang-barang,

dengan

ketinggian antara 15-50 meter di permukaan. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa. Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat, lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras. Kompleks Mediteran Merah dan Litosol. Jenis tanah ini terdapat di bagian utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah sampai agak gembur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis dengan singkapan-singkapan batu kapur. B. Geologi Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 15

kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton. Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunungapi. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan Batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batupasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen. Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir gampingan. Umur dari batu gamping Selayar adalah Miosen Akhir sampai Pliosen Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau. Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan terumbu karang. Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuanbatuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 16

C. Hidrologi Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga

besaran

debit

air

sungai-sungai

di

Selayar

sulit

diukur.

Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembahlembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tiletile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik). Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 17

potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara. D. Klimatologi Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan iklim,

keadaan

geografi

dan

perputaran/pertemuan

arus

udara.

Berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Benteng secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 216 mm pada tahun 2013. Sementara itu, berdasarkan stasiun meteorologi Bontomatene secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 5 hari dengan jumlah curah hujan 18,16 mm pada tahun 2013. Berikut disajikan jumlah hari hujan/curah hujan di stasiun meteorologi pada Tabel di bawah ini: Tabel 2.2 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013 2011 2012 2013 Hari Hari Curah Hari Curah Bulan Hujan Curah Hujan Hujan Hujan Hujan (hari) Hujan (hari) (mm) (hari) (mm) (mm) Januari 12 128 11 173 22 477 Februari 9 102 12 193 12 136 Maret 11 78 16 177 4 43 April 12 238 15 158 15 313 Mei 10 201 16 342 15 211 Juni 5 108 7 172 11 480 Juli 7 58 11 60 14 312 Agustus 2 13 1 15 September 1 2 1 11 Oktober 6 59 3 19 4 22 November 16 172 12 293 11 171 Desember 9 321 16 305 20 420 Rata-rata per 9 133,3 16 168 11 216 bulan 6 Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

Berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Benteng (Tabel 2.1), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100 mm) antara Bulan Januari- Juni dan Bulan November-Desember dan bulan-bulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Juli-Oktober. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan C dimana termasuk kategori sedang, dengan nilai Q = 50% dimana Q adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥100 mm) dikalikan 100 %. Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan tahunan 146,25 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/tahun. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 18

Tabel 2.3 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013 2011 2012 2013 Bulan

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Januari 4 5 3 17 Februari 1 2 6 9 Maret 2 3 7 16 April 4 9 7 14 Mei 6 18 7 15 Juni 2 6 1 34 Juli Agustus September 1 5 Oktober 3 13 November 5 12 4 17 Desember 4 7 4 11 Rata-rata per bulan 3,2 8 3,25 11,08 Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

Hari Huja Curah n Hujan (hari (mm) ) 7 25 2 4 4 43 5 11 9 60 8 25 7 17 1 1 1 1 5 6 11 25 5 18,16

Sedangkan berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Bontomatene (tabel 2.2), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100 mm) antara Bulan April-Juli dan Bulan November-Desember dan bulanbulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Februari-Maret dan Bulan JuliOktober.

Menurut

tipe

hujan

dari

Schmidt

dan

Ferguson

(1951),

berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan A dimana termasuk kategori agak kering, dengan nilai Q = 0% dimana Q adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥100 mm) dikalikan 100 %. Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan tahunan

155,6

mm/tahun

dengan

rata-rata

jumlah

hari

hujan

7

hari/tahun. E. Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 20122032, khususnya pada lampiran 15 telah diatur tentang Peraturan Umum Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup tiga zona utama sebagai berikut:


Page 19

I.

Kawasan Lindung Kawasan lindung dibagi kedalam beberapa kriteria yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam , Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana

Alam, serta Kawasan Lindung

Geologi. 1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya 1.1.1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan

erosi,

mencegah

intrusi

air

laut,

dan

memelihara kesuburan tanah, dengan ketentuan umum adalah:  Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan : - Tidak

mengurangi,

mengubah

atau

menghilangkan

fungsi

utamanya; - Pengolahan tanah terbatas; - Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; - Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau - Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam  Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 Tahun 2006;  Kegiatan

pertambangan

di

kawasan

hutan

lindung

masih

diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat

harus

dilakukan

reklamasi

areal

bekas

penambangan

sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;  Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan


Page 20

- Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. 1.1.2. Kawasan Resapan Air Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air, dengan ketentuan umum sebagai berikut:  Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;  Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat : - Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%); - Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan - Dalam

kawasan

resapan

air

wajib

dibangun

sumur-sumur

resapan sesuai ketentuan yang berlaku

1.2.

Kawasan Perlindungan Setempat

1.2.1. Sempadan Pantai Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian

pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:  Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

tidak

diperkenankan

dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);  Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas

dalam

wilayah

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;  Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 21

 Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tetinggi ke arah darat. 1.2.2. Sempadan Sungai Kawasan

sepanjang

buatan/kanal/saluran

kiri-kanan irigasi

primer

sungai, yang

termasuk

sungai

mempunyai

manfaat

penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut : - Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; - Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan - Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.  Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;  Dilarang

mendirikan

bangunan

kecuali

bangunan

yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;  Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;  Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan

budidaya

yang

mengakibatkan

terganggunya

fungsi

sungai; dan  Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan tidak menyebabkan

terjadinya

perkembangan

pemanfaatan

ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 1.2.3. Sempadan Mata Air Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut: RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 22

 Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;  Dalam

kawasan

sempadan

mata

air

masih

diperkenankan

dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan  Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali

1.3.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1.3.1. Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate Kawasan suaka alam laut karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung

secara alami, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya  Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.  Tidak

diperkenankan

dilakukan

kegiatan

budidaya

yang

mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;  Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;  Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga  tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen); dan  Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian. 1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas: 1.4.1.

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsive tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:


Page 23

 Dapat dilakukan pembangunan bangunan umum dan infrastrutkur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang; dan  Kawasan

pesisir

bangunan/tanaman

rawan

gelombang

pasang

penahan

gelombang

tsunami,

dilengkapi jalan

dan

bangunan penyelamat (escape road & escape building) 1.5.

Kawasan Lindung Geologi

1.5.1. Kawasan Rawan Abrasi Kawasan yang potensial terjadi bencana gempa atau longsor/abrasi yang disebabkan oleh gerakan tanah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;  Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan

rawan

bencana

geologi

harus

mengikuti

peraturan

bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;  Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada hatus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;  Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;  Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih

diperkenankan

budidaya

pertanian,

perkebunan

dan

kehutanan secara terbatas; dan  Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

II. Kawasan Budi Daya 2.1. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 24

sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;  Kawasan

hutan

produksi

yang

dapat

dikonversi

dapat

dalihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi

hutan

tersebut

dimanfaatkan

dan

sesuai

peraturan

perundangan yang berlaku;  Kegiatan

kehutanan

dalam

kawasan

hutan

produksi

tidak

diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;  Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. 2.2. Kawasan Pertanian Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen

untuk

mendapatkan

manfaat

sebesar-besarnya

bagi

kesejahteraan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan  Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan  Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering

diperkenankan

untuk

dialihfungsikan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;  Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;


Page 25

 Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering

diperkenankan

untuk

dialihfungsikan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan

pertanian

tanaman

pangan

berkelanjutan

yang

telah

ditetapkan dengan undang-undang;  Pada

kawasan

bangunan

budidaya

prasarana

pertanian

wilayah

dan

diperkenankan bangunan

yang

adanya bersifat

mendukung kegiatan pertanian; dan  Dalam

kawasan

pertanian

masih

diperkenankan

dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. 2.3. Kawasan Perkebunan Kawasaan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

permodalan

serta

manajemen

untuk

mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Dalam

kawasan

diperkenankan

perkebunan

penanaman

dan

jenis

perkebunan tanaman

rakyat

tidak

perkebunan

yang

bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;  Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;  Dalam

kawasan

diperkenankan

perkebunan

adanya

besar

bangunan

dan

yang

perkebunan bersifat

rakyat

mendukung

kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;  Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;


Page 26

 Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan  Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri). 2.4. Kawasan Peternakan Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan,

budi

daya

ternak,

panen,

pascapanen,

pengolahan,

pemasaran, dan pengusahaannya, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan  Perlu

dibangun

infrastruktur

penunjang

peternakan

secara

memadai; dan  Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman. 2.5. Kawasan Perikanan Kawasan

dimana

dilakukan

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan  Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;  Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain

yang

bersifat

mendukung

kegiatan

perikanan

dan

pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;  Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Dalam

kawasan

perikanan

masih

diperkenankan

dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;


Page 27

 Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. 2.6. Kawasan Pertambangan Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan tambang galian C

yang meliputin penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas 40% dan cagar alam/budaya;  Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat

yang

dilarang

pertambangan

sesuai

untuk

melakukan

dengan

kegiatan

ketentuan

usaha

peraturan

perundangundangan;  Pada kawawsan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;  Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;  Kegiatan

permukiman

diperkenankan

secara

terbatas

untuk

menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan  Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.  Pelarangan pembuangan zat pencemaran lingkungan dari hasil aktivitas pertambangan.  Pengelolaan Limbah B3 yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.  Pengenaan Insentif dan disinsentif bagi industri – industri yang mengelola lingkungan dengan baik atau sebaliknya.


Page 28

2.7. Kawasan Industri Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;  Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;  Pada

kawasan

industri

diperkenankan

adanya

permukiman

penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;  Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan  Setiap

kegiatan

industri

harus

dilengkapi

dengan

upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL. 2.8. Kawasan Pariwisata Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;  Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;  Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan system RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 29

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.  Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;  Pengembangan

pariwisata

harus

dilengkapi

dengan

upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL. 2.9. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan penghidupan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Peruntukan

kawasan

dialihfungsikan

permukiman

sesuai

dengan

diperkenankan ketentuan

untuk

peraturan

perundangundangan yang berlaku;  Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana

pendukung

fasilitas

permukiman

sesuai

dengan

petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;  Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;  Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;  Dalam

kawasan

permukiman

masih

diperkenankan

adanya

kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;  Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;  Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;


Page 30

 Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;  Pembangunan

hunian

dan

kegiatan

lainnya

di

kawasan

permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada. 2.10.

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wiilayah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;  Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;  Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;  Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);  Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;  Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya

dilakukan

secara

selektif

untuk

menjaga

fungsi

utamanya; dan  Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer.


Page 31

III. Zona Sistem Prasarana Kabupaten Zona pada sistem jaringan perkotaan yang terdiri dari areal pada jaringan transportasi

dan

prasana

penunjangnya,

dengan

ketentuan

umum

kegiatan sebagai berikut:  Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;  Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;  Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku; dan Pemerintah

Kabupaten

tidak

diperkenankan

merubah

sistem

perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama. 3.1. Zona Sistem Jaringan Transportasi Darat Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan, terminal, halte), dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:  Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;  Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;  Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1; - Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan aling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : - Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; - Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; - Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; - Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu - Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki

akses

ke

jalan

kolektor

primer

sesuai

peraturan

perundangan yang berlaku. 3.2. Zona Sistem Jaringan Transportasi Laut Areal sekitar sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 32

 Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer 3.3. Zona Sistem Jaringan Transportasi Udara Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (Bandar Udara), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Bandar Udara harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari bandar udara.  Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.  Harus memenuhi standar operasi penerbangan diantaranya yaitu : - Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) - Tas Kawasan Kebisingan (BKK) - Daerah Lingkungan Kerja (DLK) - Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) 3.4. Zona Sistem jaringan Energi Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik) dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku. 3.5. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS) dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan  Diarahkan

untuk

bersama-sama

menggunakan

diantara

para

menara

penyedia

telekomunikasi layanan

secara

telekomunikasi

(provider). 3.6. Zona Sistem JaringanSumber Daya Air Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai,bendung dan irigasi), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:  Diatur

pada

ketentuan

umum

peraturan

zonasi

kawasan

perlindungan setempat 3.7. Sistem Prasarana Lingkungan Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah terpadu), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:


Page 33

 TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;  Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;  Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan system sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;  Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah. F. Potensi Pengembangan Wilayah Dalam rangka implementasi Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19/2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis, Deputi

Menko

Perekonomian

bersama

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan kajian bertajuk ”Kajian Percepatan

Pembangunan

dan

Peningkatan

InvestasFsi

Daerah

Tertinggal: Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar”, Pada tahun 2009. Kajian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: (i) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki posisi yang strategis, tepat di tengah bentang barat-timur NKRI. (ii) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumberdaya alam yang dapat dijadikan lokomotif pembangunan daerah, yakni perminyakan, perikanan dan pariwisata. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar akan ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui serangkaian rencana-rencana pembangunan yang visioner. Melalui kajian ini telah disusun Cetak Biru Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2010 – 2025. Dalam Cetak Biru ini, Pulau Selayar diarahkan menjadi Bandar Niaga Timur yang didukung oleh

pasokan

produksi

bahan-bahan

dari

pulau-pulau

lain

di

sekitarnya. Bandar Niaga Timur ini akan melayani pasokan barang ke dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar. Selain itu, Bandar Niaga Timur ini akan melayani pemenuhan kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI. Terkait dengan

pengembangan

tersebut,

sumberdaya

perikanan

yang

berlimpah juga akan dikembangkan menjadi suatu industri perikanan terpadu. Demikian pula dengan sektor pariwisata, yang memiliki ikon Taman Nasional Laut Takabonerate, yang akan diangkat menjadi pusat destinasi wisata bahari berbasis konservasi alam. Khusus untuk RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 34

kawasan utara Pulau Selayar, berasarkan kondisi topografinya, maka alokasi lahan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar. 2.1.1.2.

Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan data

BPS

Tahun

2014

dapat

diketahui

bahwa

perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah sebesar 122.055 jiwa, kemudian berkembang menjadi 123.283 jiwa pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 sebesar 124.553 jiwa dan data terakhir than 2013 menjadi 127.220 jiwa tersebar di 11 kecamatan, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,43% pertahun dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Benteng yaitu sebesar 23.206 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di Kecamatan Buki. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2013 KECAMATAN

2010

2011

2012

2013

PASIMARANNU

8 959

9 000

9 011

9 141

PASILAMBENA

6 786

6 889

6 985

7 164

PASIMASUNGGU

7 625

7 711

7 805

TAKA BONERATE

12 296

12 474

12 618

7 318

7 333

7 987 12 922 7 429

PASIMASUNGGU TIMUR

7 307

BONTOSIKUYU

14 332

14 407

14 506

BONTOHARU

12 484

12 586

12 704

BENTENG

21 344

21 870

22 412

BONTOMANAI

12 226

12 270

12 326

BONTOMATENE

12 571

12 622

16 673

BUKI 6 125 6 147 6 180 KEPULAUAN SELAYAR 122 055 123 283 124 553 Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)


14 754 12 959 23 206 12 514 12 867 6 277 127 220

Page 35

B. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 adalah 94 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum merata.

Kecamatan Benteng yang memiliki luas

wilayah sebesar 24,63 km2 dihuni oleh 23.206 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng pada tahun 2013 mencapai 942 jiwa/km2. Adapun daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 47 jiwa/km2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini: Tabel 2.5 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir BANYAKNYA RATA-RATA Luas Kecamatan Rumah Penddk Kepadatan Anggota Area Desa Pendud IC Tangga Per Pddk per Rumah (Km2) uk Desa Km2 Tangga PASIMARANNU 195,33 8 2 529 9 141 1 142 47 4 PASILAMBENA 114,88 6 1 859 7 164 1 194 62 4 PASIMASUNGGU 131,80 7 2 133 7 987 1 127 61 4 TAKA BONERATE 49,30 9 3 036 12 922 1 436 262 4 PSMSG TIMUR 67,14 6 1 912 7 429 1 238 111 4 BONTOSIKUYU 248,22 12 3 825 14 754 1 229 59 4 BONTOHARU 128,12 8 3 169 12 959 1 620 101 4 BENTENG 24,63 3 5 542 23 206 7 734 942 4 BONTOMANAI 136,42 10 3 200 12 514 1 251 92 4 BONTOMATENE 193,42 12 3 451 12 867 1 072 67 4 BUKI 68,14 7 1 651 6 277 8 96 92 4 1 357,03 88 32 307 127 220 1 445 94 4 2013 KEPULAUAN 1 357,03

88

31 183 124 553

1 415

92

4

81

31 144 123 283

1 522

91

4

2010 1 357,03

75

30 740 122 055

1 627

90

4

2009 1 357,03

75

33 916 121 749 1 623

90

4

2012

1

SELAYAR 2011

357,03

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

C. Komposisi Penduduk Uraian mengenai komposisi

penduduk

terdiri

dari

komposisi

penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Selayar masih mempunyai struktur penduduk sedang, sebab proporsi penduduk RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 36

berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40%. Pada tahun 2013 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 31,55% (40.143 jiwa, terdiri dari 20.620 laki-laki dan 19.523 perempuan) dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 78.434 jiwa (61,65%) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 6,79% atau 8.643 jiwa (terdiri dari 3.595 lakilaki dan 5.048 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan grafik 2.1 dibawah ini: Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 NO

KELOMPOK UMUR (TAHUN)

2 0–4 3 5–9 4 10 – 14 5 15 – 19 6 20 – 24 7 25 – 29 8 30 – 34 9 35 – 39 10 40 – 44 11 45 – 49 12 50 – 54 13 55 – 59 14 60 – 64 15 65 + JUMLAH (KAB/KOTA)

JUMLAH PENDUDUK Laki-Laki Perempuan 7 7 6 4 3 4 4 4 3 3 3 2 1 3

070 539 011 471 986 851 522 413 885 465 043 397 843 595

6 7 5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 5

61 091

769 049 705 476 645 626 956 796 527 876 582 608 466 048

66 129

839 588 716 947 631 477 478 209 412 341 625 005 309 643

Sex Rasio 104,45 106,95 105,36 99,89 85,81 86,22 91,24 92,01 85,82 89,40 84,95 91,91 74,74 71,22

127 220

92,38

Total 13 14 11 8 8 10 9 9 8 7 6 5 4 8

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014) Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 65++ 60-64 LAKI-LAKI

55-59 50-54 45-49

PEREMPUAN

40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

POPULASI (orang)


Page 37

D. Ketenagakerjaan / Angkatan Kerja Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2013, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 sebesar 52.947 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 50.501 orang dan pengangguran 2.446 orang. Jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 33.702 orang dengan rincian 6.789 orang sekolah, 22.832 orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 4.081 orang Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan No. Jenis Kegiatan Jumlah 1. Angkatan Kerja 52 947 - Bekerja 50 501 - Pengangguran 2 446 2 Bukan Angkatan Kerja 33 702 - Sekolah 6 789 - Mengurus RT 22 832 - Lainnya 4 081 Jumlah 86 649 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani. A. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari

9

(sembilan)

sektor

lapangan

usaha,

yaitu

sektor

pertanian,

pertambangan dan galian, industri, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank, lembaga keuangan lainnya, jasa-jasa. Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan efektivitas pemanfaatannya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 38

2013, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 2.015.889,45 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000, nilainya sebesar 600.583,85 juta rupiah. Tabel 2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

1

Pertanian

2

Pertambangan dan galian

3

Industri

4

Listrik dan air minum

5

Bangunan

6 7 8 9

2009

Perdagangan, hotel & restoran Angkutan & Komunikasi Bank & Lembaga keunagan lainnya Jasa-jasa

2010

2011

2012*

2013**

387 560, 75

457 664,36

543 535,10

639 024,27

749 381,27

4 614,88

5 426,12

6 414,97

7 847,00

9 758,56

31 581,33

34 100,64

36 858,63

39 842,34

43 087,44

3 396,65

3 816,87

4 329,66

5 074,91

6 055,22

86 680,05

111 213,70

143 096,58

184 119,69

236 903,34

111 527,48

126 553,33

145 000,76

167 801,49

194 190,83

92 549,32

103 390,94

116 273,95

132 519,10

151 703,87

21 103,27

25 288,10

30 389,70

36 738,50

44 590,70

178 266,36

264 203,10

360 161,50

496 111,28

580 281,24

1 709 076,56

2 015 889,45

917 280,09

PDRB / GRDP

1 131 1 386 657,10 060,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Berdasarkan tabel 2.6 di atas diketahui bahwa struktur ekonomi di kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2013 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 37,17 persen. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. pertambahan

Tingkat nilai

yang

pertumbuhan diperoleh

ekonomi

dari

ini

produksi

ditentukan barang

dan

oleh jasa.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 39

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan (disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu (misalnya harga pada tahun 2000). Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. Berikut disajikan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2000: Tabel 2.9. PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) NO.

LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011

2012

2013**

1

2

5

6

7

8

9

167.785,11

181.871,73

197.943,73

215.507,90

233.858,37

2.714,88

3.115,18

3.597,74

42.701,00

5.095,50

23.575,71

24.360,39

25.164,68

26.011,01

26.892,41

1.758,83

1.930,18

2.162,23

2.466,65

2.839,81

41.381,78

46.481,78

52.831,37

61.249,30

71.925,05

61.445,59

65.246,69

69.753,26

75.317,96

81.553,77

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Galian

3

Industri

4

Listrik dan Air Minum

5

Bangunan

6

Perdagangan,

Hotel

&

Restoran 7

Angkutan & Komunikasi

51.342,62

55.248,32

59.836,39

65.460,48

71.820,56

8

Bank dan Lemb. Keuangan

14.547,81

16.427,32

18.641,55

21.290,95

24.550,80

64.116,42

68.332,68

72.545,74

77.041,35

82.047,57

428.668,75

463.014,27

502.476,68

548.615,35

600.583,85

lainnya 9

Jasa-jasa PDRB /GRDP

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014) Jika dibandingkan dengan angka PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 184.783.059,05 Juta Rupiah pada Tahun 2013, maka kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Ini dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perekembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 40

Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kep. Selayar (Rp.)

Sulawesi Selatan (Rp.)

1

2

3

Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Sulawesi Selatan (%) 4

2009 2010 2011 2012*) 2013**)

917.280,09 1.131.657,28 1.386.060,85 1.709.076,56 2.015 889,45

99.707.775,80 117.862.210,18 137.389.879,40 159.427.096,97 184 783 059,05

0,96 1,00 1,04 1,07 1,09

Tahun

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014) Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bila pendapatan per kapita kita semakin meningkat,

maka

dapat

mempengaruhi

berbaikan

daya

beli

masyarakat, peluasan kesempatan kerja, menurunya jumlah penduduk miskin serta masa depan perekonomian dapat semakin membaik Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB Atas Dasar

Harga

Berlaku

sedangkan

pertumbuhan

ekonomi

adalah

persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 serta Perkembangan Dan Pertumbuhan Tahun 2009-2013

Tahun

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)

Perkembangan (%)

Pertumbuhan (%)

3

PDRB ADH Konstan 2000 (Juta Rp) 4

1

2

2009

917.280,09

18,93

428.668,75

7,89

2010

1.131.657,78

23,37

463.014,27

8,01

2011

1.386.060,85

22,47

502.476,68

8,52

2012*)

1.709.076,56

23,30

548.615,68

9,18

2013**)

2.015.889,45

17,95

600.583,85

9,47

Rata-rata

-

21,72

-

8,17

5

(Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)


Page 41

Perkembangan nilai PDRB dalam periodesasi 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi hal ini ditunjukkan dengan nilai yang positif dengan perkembangan 22,30 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 23,30 persen pada tahun 2012, kemudian turun menjadi 17,95 persen pada tahun 2013. bementara itu Berdasarkan data Selayar Dalam Angka Tahun 2014, diketahui bahwa Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar menempati rangking Kedua tertinggi pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setelah Luwu Timur (9,62), Palopo (8,99) dan Makassar (8,91). Gambaran detail pertumbuhan ekonomi dan PDRB di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 2.2

persentase

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2009-2013

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.89

8.01

2009

2010

8.52

2011

9.18

9.47

2012

2013

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014 B. Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Page 42

Grafik 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014 12 11,12

Pesentase

10

9,21

8 6

6,8

6,4

4 2 0 2006

2007

Tahun

2008

2009

Sumber: Selayar Dalam Angka (BPS 2014) C. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Perkapita

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

setiap

tahun

mengalami

peningkatan, sementara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 sebesar 9,47%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.12. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK Periode Tahun 2009 – 2013 No.

TAHUN

Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

PDRB PERKAPITA (Rp) 1

2009

7.600.677

3.551.993

2

2010

9. 271.699

3.793.489

3

2011

11.242.919

4.075.799

4

2012*

13.721.681

4.404.677

5

2013**

15.848.188

4.721.571

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 1

2009

18,93

7,89

2

2010

23,37

8,01

3

2011

22,47

8,52

4

2012*

23,30

9,18

9,47 5 2013** 17,95 Sumber : Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014 (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 43

D. Pemerataan Pendapatan Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah bruto per penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan nyata pendapatan perkapita. Angka Perkapita Bruto (atas dasar harga konstan tahun 2000) penduduk Kepulauan Selayar pada tahun 2012 sebesar 4.404.677 rupiah meningkat menjadi 4.721.571 rupiah pada tahun 2013. E. Angka Kemiskinan Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan gambaran

umum kondisi

pendapatan penduduk. Sehingga adanya

perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Kabupaten

Kepulauan

Seiring dengan membaiknya perekonomian Selayar,

maka

angka

kemiskinan

juga

memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2005 Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebesar 22,71%. Pada Tahun 2009 Angka ini diprediksikan menurun sampai pada angka 17,15%. Prediksi ini didasarkan pada trend penurunan pertahunnya serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi

serta

meningkatnya

kuantitas

dan

kualitas

program

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun

terakhir.

Secara

detail

trend

Angka

Kemiskinan

Kabupaten

Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini: Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2007-2011

117,860

119,811

121,749

122,055

122,055

Penduduk

150,000 100,000 23,800

50,000

22,100

Penduduk Miskin

19,830

18,286

17,318

Jumlah Penduduk

0 2007

2008

2009

2010

2011

Tahun

Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka In Figure 2014


Page 44

F. Angka Pengangguran Selain Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran juga adalah sala satu indikator penting tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 5 (lima) Tahun terakhir, bahkan pada tahun 2010 lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan dalam grafik 2.5 di bawah ini: Grafik 2.5 Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2010

Sumber : BPS 2011 G. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas keamanan

suatu

kesejahteraan

merupakan

Daerah,

secara

sosial

bahkan dan

salah

satu

dapat

memberikan

gambaran

masyarakat

Kabupaten

ekonomi

indikator

penting

tersebut. Semakin rendah tingkat krimaniltas menunjukkan semakin kondusifnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik 2.6 berikut: Grafik 2.6 Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2009 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 Jumlah

2006 24,200

2007 23,800

2008 22,100

Tahun

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2009 RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 45

2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan trend meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada, belum mencapai target dan standar yang ditetapkan. Tabel 2.13 Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014 Capaian Kinerja NO Bidang dan Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Pendidikan 1. 1.1. Indeks Pendidikan 87,10 87,2 89,2 89,8 1.2. Angka Melek Huruf 3 3 6 Angka rata-rata lama sekolah 6,58 6,75 7,05 7,2 1.3. ~ Laki-Laki 6,22 6,35 6,85 7,09 ~ Perempuan 90,10 92,5 102, 107, 1.4. Angka Partisipasi Kasar 9 92 84 Angka pendidikan yang 71,28 71,9 71,6 72,9 1.5. ditamatkan 2 4 3 1.6. Angka PartisipasiMurni 1.6. Angka Partisipasi Murni 85,5 87,8 94,8 97,34 1 (APM) SD/MI/Paket A 1.6. Angka Partisipasi Murni 52,7 54,3 60,2 66,28 2 (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni 35 37 43 48 1.6. (APM)) 3 SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan 2. 2.1.

Indeks Kesehatan

2.2.

Angka kelangsungan hidup bayi

81,96

2.3.

Angka usia harapan hidup

67,74

2.4.

Persentase balita gizi buruk

0,86

89,3 0 67,8 8

89,6 0 68,0 2

86,9 6 69,1 8

0,82

0,76

0,05

86,96

Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan 3.1 6,84 6,52 6,94 7,04 7,14 Kerja (%) Sumber : Diknas, Diskes, Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar Tahun 3.

2010


Page 46

2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Data di bawah ini menunjukkan bahwa kinerja terhadap seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu terus ditingkatkan. Tabel 2.14 Analisis Kinerja Atas Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO

Bidang dan Indikator

2010

Kebudayaan Persentase group kesenian / 1.1. kebudayaan per 10.000 penduduk 1.2.

Capaian Kinerja 201 2012 201 1 3

201 4

0.9

1.0 8

1.25

1.2 5

-

-

-

-

26

26

26

26

26

5

5

5

6

6

1.33 -

Jumlah gedung seni budaya/10.000 Penduduk

Pemuda dan Olahraga 2.1. a. Jumlah klub olahraga 2.2.

b. Jumlah gelanggang/balai remaja

2.2.2.

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan. 2.2.2.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wjib pemerintahan Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan

hidup,

pertanahan,

kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 47

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan

pangan,

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa,

statstik,

kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Tabel 2.15 Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014 NO

Capaian Kinerja


2010

2011

2012

2013

2014

15,791

16,449

16,990

17,765

17,875

0,97

0,93

0,9

0,86

0,86

94,77

94,77

94,77

94,77

96,73

69,93

71,24

69,93

71,24

84,97

Pendidikan 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2

Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio guru / murid Rasio guru / murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah:

2.1.

Angka partisipasi sekolah

80,29

80,39

80,49

73,41

84,97

2.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

95,16

95,16

95,16

100

98,41

2.3

Rasio guru terhadap murid

69,35

69,35

69,35

70,97

80,95

72,58

72,58

72,58

74,19

79,37

108.910

112.015

113.198

114.341

115.495

51

56

61

65

73

65

76

63

57

57

4017

4284

4261

4527

4714

0,78

0,72

0,68

0,38

0,86

0,13

0,11

0,38

0,76

1,38

0,98

0,96

0,86

0,76

0,32

2.4 2.5 3 3.1

3.2 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan: Persenyase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) AngkaPutusSekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 48

NO 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1

8.2

8.3

8.4

8.5 9 9.1 9.2 9.3 9.5


Capaian Kinerja 2010

2011

2012

2013

2014

100

98,35

99

100

100

100

99,94

100

100

100

100

99,36

100

100

100

91,63

92,61

93,61

92,85

87,83

90

93,3

94,86

94,91

102,79

13

12

53

30

7

0

0

0

43

5

0

0

0

33

59

91

95

94

92

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

83

88

70

86

77

AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tingkat penyelesaian sekolah Tingkat penyelesaian sekolah SMP/MTs Tingkat penyelesaian sekolah SMA/MA Tingkat penyelesaian sekolah SMK Guru berkeahlian Persentase guru berkeahlian / bekompoten SD/MI Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMP/MTs Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMA/MA Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMK Persentase guru berkeahlian / bekompoten Paket A,B & C Guru Lulus Sertifikasi Persentase guru lulus sertifikasi SD/MI Persentase guru lulus sertifikasi SMP/MTs Persentase guru lulus sertifikasi SMA/MA Persentase guru lulus sertifikasi SMK

23,2 5

13

16

24

29

11

25

36

40

45

15

21

31

37

39

14

26

34

37

39

Kesehatan 1

Rasio posyandu per satuan balita


2,06

2,10

2,06

2,61

4,65

Page 49

NO 2 3 4 5 6

7

8 9 10

11

12 13 14

Bidang dan Indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi


2011

2012

2013

2014

64,75

64,08

63,43

65,25

62,12

0,82

0,81

0,80

0,79

0,75

24,58

22,71

25,14

18,87

13,47

172,06

168,00

150,00

135,30

140,70

40,82

28,26

74,93

69,12

58,9

80,98

85,54

88,89

92,03

86,66

57,38

72,84

74,42

76,14

78,87

100

100

100

100

100

100

65,41

29,9

69,33

82,02

100

100

100

100

100

72,9

92,58

94,10

42,58

73,05

36,88

57,38

83,71

92,34

89,81

180,680

277,602

293,446

297,780

129,446

148,04

225,17

235,60

234,10

96,87

8,1

7,4

4,8

4,5

16

Pemanfatan Puskesmas (%) Pemanfaatan pembantu puskesmas (%) Av LOS (3-12 hari)

17

BOR (75-85%)

68,9

61,5

60,5

63,8

18

BTO (> 30 Kali)

31,07

30,42

19

22,7

19

TOI (1-3 hr)

1,03

4,6

7,6

5,8

20

NDR (25)

32,2

21,1

35,4

24,1

21

GDR (45)

43,5

53,9

35,4

35,7

2.684

2.969

2.969

3.139

62,09 m3 3.4065 ha

62,01 m3 3.4065 ha

59,44 m3

62,37 m3

15

Kebersihan dan Pertamanan A 1 2 3

Kebersihan Kota Jumlah RT yang memiliki Tempat Sampah Volume sampah yang terangkut (m3) Luasan Lokasi TPA yang dikelola (ha) RKPD Kepulauan Selayar 2016

1.956 62,1 m3 3.4065 ha

4.110 ha 4.110 ha Page 50

NO



2011

B

Pertamanan, Pemakaman & Pemadam Kebakaran

4 5

Jumlah Taman Kota Jumlah Taman Rekreasi

6

Luasan pemakaman yang dikelola

2012

2013

2014

6 -

4 -

5 -

5 -

6 -

7.142

7.149

7.149

7.149

7.149

Pekerjaan Umum 1

2 3 4 5 6 7 8

9

10

Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang (m) jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Rasio Jaringan Irigasi Jumlah tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah Tangga yang memiliki sarana air bersih Panjang jalan dilalui Roda 4 (M) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase tanggul pengaman pemukiman,pantai & sungai di semua wilayah rawan bencana dalam kondisi baik Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisibaik

49,83

53,52

55,37

58,13

59,06

343,55

369,57

381,77

400,81

407,18

23,04

23,04

72,88

5,61

7,42

-

-

-

-

-

41,20

43,80

49,64

54,65

57,20

43,7

62,7

68,9

72,3

80,00

517,64

532,69

540,49

550,01

553,49

57,40

59,80

61,43

65,40

68,60

55,49

55,56

55,76

57,39

61,09

76,15

76,15

67,61

74,63

72,16

-

-

-

-

-

1:29

1:24

1:21

1:20

-

-

-

-

-

1:200

1:150

1:100

1:47

1:40

1:70

1:65

1:60

1:59

1:59

Penataan Ruang 1 2 3

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya

4

Rasio rumah layak huni

5

Rasio permukiman kumuh

Perencanaan Pembangunan 1

Tersedianya dokumen Ada perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA RKPD Kepulauan Selayar 2016

Ada

Ada

Ada

Ada

Page 51

NO 2

3

4

Bidang dan Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Capaian Kinerja 2010 Ada

2011 Ada

2012 Ada

2013 Ada

2014 Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

70%

75%

75%

80%

80%

Perhubungan dan Komunikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jumlah pelabuhan laut Jumlah Pelabuhan Ferry Jumlah Tambatan Perahu Jumlah Rambu Suar Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas yang Terpasang Panjang Guadrail yang Terpasang Jumlah Deliniator yang Terpasang Panjang Marka Jalan Jumlah Taffic Light Jumlah Jaringan Telekomunikasi Jumlah Tower (BTS) yang Terpasang Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV Kabel Jumlah Warnet Website Milik Pemda Jumlah KIM yang Terbentuk

2 2 2 1

2 12 2 1

2 17

2 24

2 12

1

1

2

242

279

180

216

225

117

30

65

123

200

156 58

2.941 4 4

4

4

4

4

28

31

34

38

42

12

17

17

19

21

2

3

3

3

3

1 1

1 1

2 5

4 9

5 11

70

75

80,3

85

95

30

35

77,5

80

85

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

114

116

116

123

126

27

30

33

34

36

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 2 3 4 5 6

Cakupan Penerbitan KTP Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Penduduk Beragama Non Islam Cakupan Penerbitan KK Pasangan Berakte Nikah (Non Islam) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran


Page 52

NO 7 8 9

Bidang dan Indikator Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Sipil


2011

2012

2013

2014

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Belum

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

52

55

70

72

75

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 2 3

4

5 6

Cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah kelompok anak yang dibina Proporsi tindak kekerasan terhadap anak

5

7

10

14

14

100

243

140

140

183

53,18

45,66

45,65

47,7

47,35

9

27

8

8

12

19

5

26

26

26

8

10

3

12

28

Keluarga Berencana 1 2 3 4

Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak) Cakupan peserta KB baru (target 100%) Cakupan akseptor aktif (Target 60%) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

1,8

1,1

1,1

1,1

1,1

101,24

102,63

109,03

91,88

77,91

74,77

86,96

80,27

83,48

76,12

42.808

35.001

31.931

30.831

32.827

Sosial, KetenagaKerjaan dan Transmigrasi Lokal 1 2 3 4 5 6 7 9

Angka partisipasi angkatan kerja (%) Rasio penduduk yang bekerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan (%) Cakupan pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Keselamatan dan perlindungan (%) Transmigrasi swakarsa (%) Jumlah lulusan: S1 S2 S3 RKPD Kepulauan Selayar 2016

6,84

6,52

6,94

7,04

7,14

79,70

82,30

96,70

94,90

94,90

6,33

-

0,45

-

3,18

2,33

4,97

3,52

2,16

7,83

20,20

17,60

0,32

6,61

5,88

83

80

80,5

79

87

-

-

-

-

-

600 5 -

617 -

649 -

855 -

903 -

Page 53

NO



2011

2012

2013

2014

Koperasi dan UMKM 1 2 3 4

Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM Gapoktan Usaha Mikro dan Kecil

72,83 3859

72,47 1609

73,37 1895

68,89 1940

71,96 2186

-

-

-

-

-

9870

9962

10801

10801

1138

110

206

Penanaman Modal 1 2

3

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp) Tenaga yang ikut Diklat PTSP (%)

91

139

21.039.3 36.036.5 47.114.2 25.000 90.000 60.189

106

53.538.7 27.336.1 35. 47. 600 039

-

-

0,3 %

0,4 %

-

4

5

5

5

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

30

30

30

30

-

-

-

-

1

34 26 2

34 26 2

34 26 2

34 26 2

35 26 2

2 5

2 5

6 5

5 6

5 6

29

29

29

29

29

Kebudayaan 1 2 3 4 5

Jumlah grup kesenian dan kebudayaah (target 1 grup / 10.000 pdk) Penyelenggaraan festival / pergelaran seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (standar 20%) Organisasi pemerhati kebudayaan

Kepemudaan dan Olah Raga 1 2 3 4 5

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

6 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

A

Fasilitasi penguatan Ormas (%)


65

68

70

70

Page 54

64

NO B C 2 A B C 3 A

Capaian Kinerja


2010 2011 2012 2013 2014 10 10 10 10 10 Penguatan kelembagaan Parpol Parpol Parpol Parpol Parpol Demokrasi (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 40 100 Sosialisasi Bela Negara 40 Siswa 40 Siswa 60 Siswa Siswa Siswa Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 69,49 Desk Pemilu Legislatif (%) 82,28 78,12 Desk Pilgub / Pilkada (PILBUP) (PILGUB ) 60,37 Desk Pilpres Pembinaan dan fasilitasi Partai Politik Pembentukan Tim 100 Penelitian dan Peeriksan Administrasi Bantuan Parpol

100

100

100

100

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK Jumlah LSM yang dibina (%) LPM aktif dan berprestasi (%) PKK aktif (%) Posyandu aktif (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Sarana prasarana pemerintahan Desa dalam kondisi baik (%) Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan secara baik (%) Desa yang menyampaikan laporan pemerintaahan (LPPD,LKPD) tepat waktu (%) Jumlah kegiatan yang terkait otonomi Desa yang dikoordinasikan


7

7

7

7

7

3

5

6

6

7

35

40

40

68

75

50

75

75

80

85

85 80

95 89

90 89

95 93

98 98

25

35

35

50

75

75

78

80

85

90

70

75

78

80

85

65

75

80

85

90

-

-

-

85

-

Page 55

NO 12


Penggerak otonomi Desa (LPM,PKK dll) yang dibina (%)


2011

2012

2013

2014

70

75

80

85

90

Inspektorat

1

2

Pengwasan represif (PKPT) terhadap objek pemeriksaan (standar 114/th)

Pegawasan Represif (kasus/khusus) terhadao objek pemeriksaan (standar 114/th)

3

Pengawasan Preventif terhadap objek pengawasan (Standar 116 th)

4

Kerugian Negara/Daerah (Standar <0,1%)

5

Persentase Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APFP

121,95 121,27% 89,47 % % 60,81 % (Target (Target (Target (Target RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD 47 57 41 74 Obrik, Obrik, Obrik, Obrik, Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 57 51 50 45 Obrik Obrik) Obrik) Obrik) 137,5 % 118,7 % 162,5 % 33,3 % (Target (Target (Target (Target RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD 16 16 8 Obrik, 24 Obrik, Obrik, Realisasi Obrik, Realisasi Realisasi 13 Realisasi 22 19 Obrik) 8 Obrik) Obrik) Obrik) 95,23 % 114,2 % 114,2 % 133,3 % (Target (Target (Target (Target RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD 21 21 21 3 Obrik, Obrik, Obrik, Obrik, Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 4 Obrik 20 Obrik 24 Obrik 24 Obrik 0,43 % 0,30 % 0,19 % 0,23 % (Target (Target (Target (Target RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD 0,5 %) 0,4 %) 0,3 %) 0,2 %) 75,56 % (Target RPJMD 50 %, Realisasi 37,78 %)

136,6 % Target RPJMD 90 Obrik, Realisasi 123 Obrik 25 % (Target RPJMD 32 Obrik, Realisasi 8 Obrik) 114,2 % (Target RPJMD 21 Obrik, Realisasi 24 Obrik 0,12 % (Target RPJMD 0,1 %) 64,07 % (Target RPJMD 65 %, Realisasi 41,65 %)

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 1

Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu

2 3

92

81

94

83

95

Temuan audit BPK

-

Disclaim er

WDP

Disclaim er

Belum di Audit

Persentase sertifikat tanah aset pemerintah daerah

-

-

54,1

56

54


Page 56

NO 4 5 6

Bidang dan Indikator Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan retribusi daerah Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah


2011

2012

2013

2014

14,4

63,7

6,2

-5,3

14,8

5,46

-11,99

87,4

-30,07

-22,9

2,89

5,48

3,64

2,99

2,64

5

5

5

5

5

-

-

1

2

3

80

80

85

85

85

80

80

85

90

90

85

90

90

90

90

85

85

90

90

95

75

307

208

-

17

603

629

618

599

645

90

90

100

100

100

90

90

95

95

95

2

2

3

1

1

275

96

303

190

134

Kepegawaian Daerah 1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11

12

Rata-rata Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai (%) Tingkat Cakupan KAsus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang Ditindaklanjuti/Diselesaika n (org) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai SKPD dengan Kompetensi Pegawai (%) Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Aparatur sesuai Jenjang Jabatan (%) Persentase Ketersediaan Formasi dan Bezetting (%) Persentase Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan/Pengalaman Kerja/Diklat yang Pernah Diikuti dengan Jabatan Struktural yang Diikuti (%) Persentase CPNSD yang Bersyarat Diangkat Menjadi PNSD (org) Persentase Jabatan Struktural yang Terisi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%) Persentase Jumlah Peserta yang Diterima dalam Seleksi Praja IPDN (org) Meningkatnya Jumlah Aparat yang Mendapat Penghargaan (org)


Page 57

NO

13

Bidang dan Indikator Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai: ~ Kehadiran (%) ~ Pelanggaran Lainnya (org)


2011

2012

2013

2014

85 -

85 2

85 1

85 2

85 2

350.729

460.471

472.052

137.152

194.304

208.960

1

-

1

2

Ketahanan Pangan 1 2 3 4

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Rp) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp) Jumlah kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda dan Perbup Persentase Ketersediaan pangan (Ton)

436.974 * 178.297 *

1

3,383

2,377

2,811

2,768

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Statistik 1 2

Buku ”Kepulauan Selayar Dalam Angka” Buku ”PDRB kabupaten”

Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org) Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (Org) Jumlah Layanan Sirkulasi/Peminjaman (Org) Jumlah Pegunjung layanan internet Layanan Mobil Keliling (Desa) Layanan Kapal Keliling (Pulau) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp) Koleksi Koran (exp) Koleksi Koran (exp) Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku Pengelolaan arsip secara baku (%) Peningkatan SDM pengelola kearsipan


53.736

42.219

37.634

42.439

40.647

399

263

262

931

1.177

9.151

4.457

925

2.670

4.186

2.768

187

193

56

43

24

24

30

32

35

3

3

3

4

5

3.785

7.127

2.107

14.241

5.284

3 Judul 789 exp 6 Judul 114 exp





19

15

2

88

8

100

100

100

100

100

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Page 58

Secara umum data-data di atas menujukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima Tahun terakhir. Namun demikian masih banyak capaiancapaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih tingginya Angka Putus Sekolah serta masih rendahnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Demikian halnya dengan kinerja di Bidang Kesehatan, terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014, walupun jika dibandingkan dengan standar yang ada (Nasional maupun Provinsi), masih ada beberapa capaian yang rendah, antara lain cakupan Desa UCI, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan kunjungan bayi, dan lain-lain. Selanjutnya tentang kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sampai Tahun 2010 terdapat panjang jalan 796,19 km yang terdiri dari 106,70

km

berdasarkan

Jalan

Provinsi

Keputusan

yang

sejak

Menteri

tanggal

Pekerjaan

31

Desember

Umum

RI

2009 Nomor

631/KPTS/M/2009 telah berubah status menjadi Jalan Nasional dengan kondisi baik 3,00 km, sedang 31,64 km, rusak ringan 60,00 km dan rusak berat 12,06 km, dan 689,49 km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik 400,94 km, sedang 80,30 km, rusak ringan 107,30 km dan rusak berat 100,95 km. Sedangkan jembatan kabupaten jumlah 141 buah (panjang 1.181 m), dengan kondisi baik 95 buah (911,0 m), sedang 19 buah ((88,50 m), rusak ringan 16 buah (80,50 m) dan rusak berat 11 buah (101,0 m) serta rencana jembatan/sungai 4 buah. Mengenai kondisi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi sampai akhir tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdata sebanyak 27 daerah irigasi (DI) dan sebagai irigasi desa kategori irigasi semi teknis dengan luas daerah potensial sebanyak 4.280 Ha dan luas daerah funsional sebanyak 2.415 Ha. Pengembangan pengelolaan sumber daya air (SDA)

untuk

irigasi

dan

air

bersih

kedepan

sangat

perlu

untuk

dikembangkan, disebabkan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air akibat penebangan liar, penambangan galian golongan C dan juga pola pertanian yang berpindah-pindah oleh masyarakat yang mengakibatkan gundulnya hulu sungai dan tergerusnya daerah aliran sungai (DAS). Aktifitas pertanian masyarakat di pulau Jampea sering mengalami gagal panen hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat, walaupun pada pulau tersebut telah ada beberapa daerah irigasi dengan kategori irigasi desa (semi teknis) yang kondisi RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 59

fisiknya belum memadai untuk mengairi areal persawahan yang ada. Demikian pula kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan kepulauan yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petaninelayan yang masih memakai pola pertanian berpindah-pindah yang menyebabkan tingginya kerawanan akan bencana terutama longsornya pinggir sungai akibat banjir, abrasi pantai dan pendangkalan sedimen pada muara intrusi air laut ke darat yang dapat mengancam permukiman penduduk pesisir pantai, berkurangnya sumber air tanah/tawar maupun kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Upaya pemerintah untuk mendapatkan bantuan pembangunan di bidang energi listrik selama lima tahun terakhir, telah memberikan dampak yang cukup sugnifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan jaringan listrik interkoneksitas dan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu yang sudah dapat dirasakan oleh hampir sebahagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar. Penambahan kapasitas pembangkit PLTD milik PLN, meningkat dari 3.288 kW pada 2005 menjadi 5.836 kW pada 2009. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memberikan bantuan mesin pembangkit untuk wilayah-wilayah yang belum atau sulit terjangkau jaringan listrik, termasuk pemberian PLT Surya yang tersebar di 42 desa di wilayah

kepulauan

sebanyak

2.304

unit.

Khususnya

pada

wilayah

kepulauan yang sebahagian besar desa - desa yang ada diwilayah kepulauan belum menikmati listrik, masyarakat mengandalkan penerangan dengan lampu petromaks atau lampu teplok dan sebahagian dengan pembangkit listrik tenaga diesel yang tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengingat jumlah terbesar penduduk miskin terdapat di wilayah kepulauan, maka salah satu alternative penanggulangan peyediaan penerangan listrik adalah dengan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang secara ekonomis dapat meringankan beban biaya hidup masyarakat miskin. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa kinerja pelayanan pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

serta

Keluarga

Berencana, masih perlu terus ditingkatkan. Khusus dalam hal perlindungan anak,

perlu

kelompok

peningkatan

anak

dalam

pembinaan proses

kelompok

perencanaan

anak dan

dan

pelibatan

penyelenggaraan

pembangunan. Dalam bidang KB, masalahnya adalah masih tingginya persentase kelurga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Dalam bidang pelayanan sosial, secara umum kinerja pemerintah dapat dikatakan masih kurang, antara lain ditunjukkan dengan masih RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 60

rendahnya cakupan penanganan keluarga berumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi serta masih rendahnya penanganan anakanak terlantar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan beberapa regulasi

dalam

bentuk

Peraturan

Bupati

sebagai

bentuk

kebijakan

ketahanan pangan daerah antara lain: 1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2919 tentang Dewan Ketahanan pangan; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 3. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 4. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45.a Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelayanan SPM Bidang Ketahanan Pangan; 5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Selanjutnya capaian kinerja dalam ketenagakerjaan selama Tahun 2006 – 2010 diuraikan sebagai berikut: 1. Tersedianya data base tenaga kerja daerah pada Tahun 2008. 2. Tersedianya instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang professional 3. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelathan bagi pencari kerja sebanyak 50 orang pada tahun 2008 dan sebanyak 60 orang pada tahun 2010. 4. Tersediannya sarana dan prasarana BLK yang memadai sejak Tahun 2008. 5. Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, melalui kegiatan pengadaan bahan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja pada Tahun 2010. 6. Terlaksananya pelatihan-pelatihan di BLK. 7. Telah dilaksanakan pelatihan kerja pemagangan yang diikuti 4 orang pada Tahun 2008 dan 5 orang pada tahun 2009. 8. Telah dilaksanakan kegiatan padat karya dan perluasan kesempatan kerja. 9. Telah dilaksanakan pemberian bantuan alat perbengkelan pada 5 (lima) kelompok (15 orang) tenaga kerja pada tahun 2009, pendampingan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 61

usaha baru 1 paket, pengadaan bibit cangkeh 1 paket dan perintisan jalan tani 1 paket pada tahun 2008. 10. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

informasi

pasar

kerja,

melalui

penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja online paa tahun 2009. 11. Terjaganya keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja, melalui kegiatan

pemantauan,

pengawasan,

perlindungan

dan

penegakan

hukum serta keselamatan dan kesehatan kerj pada tahun 2010 Adapun dalam bidang ketransmigrasian, beberapa indikator kinerja yang telah dicapai antara lain tersedianya lokasi sebagai areal lokal transmigrasi, melalui kegiatan Survey Identifikasi Calon Areal (SICA), serta meningkatnya kesejahtraan transmigran lokal, melalui pemberian bantuan kepada keluarga transmigran lokal. Disamping itu juga telah tersedia peta pengukuran yang berstatus tanah negara areal penggunaan lain (APL). Layanan perpustakaan merupakan saah satu jenis layanan publik yang sangat penting mengingat berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat da sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan penunjang seperti mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling. Adapun kinerja layanan Perpustakaan Daerah Kabuaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir boleh dikatakan cukup baik, antara lain ditunjukkan dengan tingginya jumlah pengunjung setiap tahunnya serta senantiasa bertambahnya jumlah anggota. Namun demikian dalam rangka lebih meningkatkan kinerja layanan ini maka penambahan koleksi buku perlu terus

mendapat perhatian utama, mengingat jumlah buku yang masih

kurang. 2.2.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap

indikator-indikator

pemerintahan

daerah

kinerja

Kabupaten,

penyelenggaraan yaitu

bidang

urusan

urusan

pilihan

pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.


Page 62

Tabel 2.16 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014 Capaian Kinerja NO

Bidang dan Indikator 2010

Pertanian Produksi padi sebagai 1 bahan pangan utama 21.737 (Ton/tahun) Kontribusi sektor 2 pertanian/perkebunan 39,28 terhadap PDRB (%) Kontribusi sub sektor tanaman bahan 3 8,86 makanan terhadap PDRB (%) Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan 4 12,85 terhadap PDRB (%) Kontribusi sub sektor peternakan terhadap 5 0,51 PDRB (%) Rehabilitasi hutan dan 6 200 lahan kritis (ha) *) Kerusakan Kawasan 7 9.803,07 Hutan (ha) **) Kontribusi sektor 8 kehutanan terhadap 0,05 PDRB (%) Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa 40,02 1 ijin (%) Pertambangan yang 59,98 2 memiliki izin (%) Kontribusi sektor 3 pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kunjungan Wisman 1 (org) 2 Kunjungan wisnu (org) Kontribusi sektor 3 pariwisata terhadap PDRB (target 5%) Persentase kontribusi sektor pariwisata 4 terhadap PAD (target 5%) Persentase restoran 5 (target 100 buah) Persentase penginapan/hotel 6 (target 25 buah) RKPD Kepulauan Selayar 2016

2011

2012

2013

2014

23.273

26.276

28.154

28.365

39,39

39,28

38,94

-

8,75

8,61

8,51

-

12,39

11,84

11,26

-

0,51

0,50

0,49

-

200

1.072,64 1.293,84

1.267,25

9.803,07

9.803,07 9.803,07

370,83

0,05

0,05

0,05

-

45,17

39,75

39,75

76,92

54,83

60,25

60,25

23,08

-

-

-

-

218

142

98

124

174

5.470

4.377

4.645

4.005

4.379

6,19

6,91

7,98

8,28

9,11*

117

2

6

35

98,2

25

25

30

40

40

64

64

64

68

72

Page 63

Capaian Kinerja NO


Persentase obyek & daya tarik wisata (odtw) 7 yang dikelola (Target 37 odtw) Perikanan dan Kelautan 1

Produksi Ikan Konsumsi ikan 2 (kg/org/th) Luas budi daya ikan 3 karang (M2) Persentase luas lahan budidaya rumput laut 4 (%) Jumlah nelayan yang 5 mempunyai armada dan alat tangkap Persentase kontribusi sektor perikanan dan 6 kelautan terhadap PDRB Perdagangan Kontribusi sektor 1 Perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok 2 pedagang/usaha informal Perindustrian Kontribusi sektor 1 Industri terhadap PDRB* Kontribusi industri 2 rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 3 Pertumbuhan Industri. Cakupan bina 4 kelompok pengrajin

2010

2011

2012

2013

2014

27

27

27

27

27

15.696,3

19.906,1

29.875,9

43,70

44,30

44,80

45,67

46,12

5914,0

5914,0

5914,0

3456,0

3456,0

2,53

2,84

3,12

3,43

3,78

5.976

6.505

7.031

7.039

7.165

4,36

4,61

4,62

9,81

10,2*

-

55,02

58,102

61,445

65,246

-

34

34

34

38

5,26

5,01

4,47

4,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.573,0 28.959,2

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja bidang perikanan dan kelautan cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan produksi perikanan dari tahun ke tahun serta telah mencapai target pemerintah

Daerah.

Namun

demikian

adalah

masih

perlu

terus

ditingkatkan upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan dan keluatan terhadap PDRB yang baru mencapai 9,81% sampai pada Tahun 2009.


Page 64

2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan

tingkat

kesejahteraan

yang

tinggi

dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah teridir dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinfestasi dan sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut: Tabel 2.17 Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 Pengeluaran konsumsi 211.250 rumah tangga per kapita

No 1 2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

2.3.

-

-

-

2014 -

138.276

-

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan

pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan.

Namun demikian, sebagai Kabupaten

yang secara geografis wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan pulau sulawesi,

sampai

saat

ini

Kabupaten Kepulauan Selayar tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun

internal. Permasalahan dan tantangan yang

dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar

meliputi permasalahan dan

tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya

dukung

lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan

kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi

daerah. A.

Pembangunan Pendidikan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan

prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar di tingkat global. Penyelenggaraan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 65

pendidikan

menjadi

perhatian

pemerintah

daerah,

dunia

semua

usaha

pemangku

dan

kepentingan

masyarakat.

baik

Permasalahan

pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya

tenag

pendidik

dan

kependidikan,

masih

rendahnya

aksesibilitas dari dan ke wilayah kepulauan sehingga menyebabkan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan mengalami kesulitan dalam menjangkau sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut. Penyelenggaraan

pendidikan

di

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing dearah, melalui penyediaan

sistem

penyelenggaraan

pendidikan

yang

penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang

berkualitas,

berkualitas dan

berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru. B.

Pembangunan Kesehatan Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan. permasalahan

Namum

demikian

masih

ditemukan

beberapa

yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua

pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu

dan anak,

keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, masih terbatasnya tenaga medis, antara lain dokter ahli dan tenaga medis lainnya. Penyelenggaraan

kesehatan

di

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan,

optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 66

Kepulauan

Selayar

khususnya

keluarga

miskin,

peningkatan

sarana/fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat

daruratan,

pemenuhan

kebutuhan

sumber

daya

manusia

kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan. C.

Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

Kepulauan Selayar

di

Kabupaten

dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya

saing daerah, melalui penyediaan sistem jaringan jalan, alat transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan energi listrik beserta jangkauang listrik ke

desa-desa,

cakupan

air

bersih

dan

air

minum

masih

sangat

membutuhkan perhatian khusus dari segenap pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum, permasalahn yang dihadapi selama ini adal peningkatan infrastruktur jalan. Dimana masih adanya panjang jalan nasional yang belum mantap, terutama di bagian selatan daratan Selayar. Hal ini terjadi mengingat alokasi anggaran dari pemerintah untuk membiayai pemeliharaan dan atau peningkatan kualitas jalan nasional dimaksud belum dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya. Jaringan listrik PLN serta rasio elektrifikasi kabupaten belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada di daratan dan kepulauan selayar. Hal ini terjadi disebabkan antara lain masih adanya warga masayarakat yang enggan menghibahkan pohon miliknya untuk ditebang

dan

dilalui

jaringan

listrik

PLN,

juga

disebabkan

karena

keterbatasan anggaran yang dialami oleh PLN sendiri. Sumber air tawar yang memang tidak ada khususnya di wilayah kepulauan, sehingga membutuhkan teknologi tersendiri dalam memenuhi ketersediaan air tawar. Panjang

jaringan

irigasi

belum

mampu

menjangkau

seluruh

areal

persawahan yang ada, sehingga panen sawah yang seharusnya dapat dilaksanakan empat kali setahun, tidak dapat dilaksanakan, serta masih adanya kecamatan

atau desa

yang

belum dijangkau

oleh jaringan

telekomunikasi seluler. Serta sarana dan prasarana untuk aksesibilitas dari dan menuju kawasan atau tujuan wisata. D.

Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia

yang

penyediaannya

menjadi

tanggung

jawab

pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 67

Kabupaten

Kepulauan

Selayar.

Sementara

kebutuhan

rumah

terus

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang

bantaran sungai dan

lahan bertebing atau landai. E.

Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang

luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar

sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain:

penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai

Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS

secara

terbuka,

pengembangan Sistem Elektronik

Pemerintah (e-Government). Permasalahan yang

berkaitan

dengan pelaksanaan reformasi

birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif,

pembenahan birokrasi

menyangkut

perubahan sikap dan

tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan Berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan Akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima.

Kemudian,

permasalahan

lainnya

dalam

konteks

ini

adalah

mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. F.

Penataan Ruang RTRW merupakan dokumen yang

pemanfaatan

ruang

memberikan

arah

kebijakan

dalam waktu 20 tahun mendatang yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032. Dalam praktiknya, pembangunan seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 68

pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang) melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas. G.

Pembangunan Bidang Ekonomi Dalam pembangunan bidang ekonomi masih terdapat berbagai

permasalahan yang menjadi isu strategis. Antara lain, sebagian penduduk yang bermata pencaharian nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional, sehingga potensi ikan yang bisa ditangkap relatif belum optimal. Usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan umumnya masih bersifat subsisten, sehingga susah untuk melakukan transaksi komoditas ikan di pasar regional maupun nasional yang umumnya menargetkan quota ikan dalam skala yang relatif besar. Di sektor pertanian, masih adanya sawah yang belum teraliri jaringan irigasi yang ada, sehingga panen hanya bisa dua atau tiga kali setahun, dengan hasil yang juga belum optimal. Di sektor perkebunan, banyaknya tanaman perkebunan seperti cengkeh yang tumbang akibat terjangan angin yang terjadi pada musim timur, sehingga hasil panen produksi cengkeh menurun. Dengan demikian, maka perlu adanya peremajaan kembali tanaman cengkeh yang sudah hampir lapuk ditelan usia. Selanjutnya, kendala yang dihadapi para peternak adalah rendahnya tingkat ketersediaan hijauan makanan ternak dan munculnya jenis

penyakit

ternak,

sehingga

petani

mengalami

kesulitan

dalam

memenuhi kebutuhan pakan ternak yang kemudian akan berimplikasi pada besaran produksi ternak setiap tahun. Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar

diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan


Page 69

terpadu satu pintu, penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukan proses yang ideal. Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan

infrastruktur,

kondisi

ketentraman

dan

ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian

sistem adalah

jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. H.

Kedaulatan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi

manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan kedaulatan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: ketersediaan bibit pangan, ketersediaan lahan dan pupuk serta jaringan irigasi yang baik, kemampuan budidaya petani, kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan,

penguatan

jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi. Dalam rangka meningkatkan kedaulatan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas Pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha

yang

tidak

sehat

di

pasar.

Permasalahan

lainnya

adalah

mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 70

mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkelanjutan. I.

Keuangan Daerah Pembangunan Kabupaten

ketersediaan

anggaran

yang

Kepulauan memadai.

Selayar Mobilisasi

perlu

didukung

sumber-sumber

pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan nonkonvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional. Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

di

semua

tingkat

pemerintah,

kecamatan, kota/kabupaten. Selain itu,

mulai

dari

desa/kelurahan,

peningkatan profesionalisme

seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

juga masih

perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan. 2.3.2. Isu Strategis Daerah Dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara eksplisit dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahanpermasalahan pembangunan

daerah, tantangan dan potensi unggulan

pembangunan daerah kedepan, yang meliputi sosial-budaya,

ekonomi-keuangan

dan

aspek fisik-lingkungan, legal-kelembagaan,

dan

memperhatikan isu strategis propinsi dan nasional, sebagai berikut: 1. Pembangunan dan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik dan air bersih); 2. Peningkatan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan dan pembangunan kesehatan; 3. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan promosi dan destinasi

pariwisata,

pemberdayaan

usaha

ekonomi

produktif,

pembangunan koperasi, UKM, perdagangan dan industri; 4. Peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan;


Page 71

5. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi; dan 6. Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan politik, demokrasi, kualitas SDM dan manajemen keuangan daerah.

Tabel. 2.18

Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program

Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Isu Stretegis dan Program Prioritas NO Provinsi Kabupaten Nasional Sulawesi Selatan Kepulauan Selayar (1) (2) (3) (4) 1 NAWA CITA yaitu: 1. Meningkatkan 1 Pembangunan dan pelayanan 1. Menghadirkan kembali Produksi dan jaringan infrastruktur wilayah negara untuk Kualitas Hasil melindungi segenap Produksi (jalan, jembatan, pelabuhan, bangsa dan memberi Pertanian; listrik dan air bersih); rasa aman pada seluruh Warga Negara; 2. Peningkatan Akses 2 Peningkatan akses, mutu dan 2. Membangun tata kelola dan Kualitas relevansi layanan pendidikan Pemerintahan yg Sumber Daya dan pembangunan kesehatan; bersih, efektif, Manusia; demokratis dan 3 Peningkatan daya saing daerah terpercaya; 3. Peningkatan melalui peningkatan promosi 3. Membangun Indonesia kapasitas dari pinggiran dg pengelolaan dan destinasi pariwisata, memperkuat daerahLingkungan Hidup; daerah dan desa dlm pemberdayaan usaha ekonomi kerangka Negara 4. Pembangunan produktif, pembangunan Kesatuan; Industri koperasi, UKM, perdagangan 4. Memperkuat kehadiran Pengolahan dan Negara dalam Peningkatan dan industri; melakukan reformasi Pelayanan Publik; 4 Peningkatan produksi dan sistem dan penegakan hukum yang bebas 5. Pembangunan kualitas hasil pertanian, korupsi, bermartabat Infrastruktur dan terpercaya; Wilayah & perkebunan , peternakan dan 5. Meningkatkan kualitas Permukiman perikanan; hidup manusia dan untuk Perkuatan masyarakat Indonesia; Konektifitas 5 Pengelolaan sumber daya air 6. Meningkatkan Regional dan dan peningkatan kapasitas produktivitas rakyat Nasional. dan daya saing di pasar infrastruktur irigasi; dan internasional; 6 Reformasi birokrasi dan 7. Mewujudkan 11 Prioritas RPJMD kemandirian ekonomi Provinsi 2013-2018 : penguatan kapasitas dengan menggerakkan 1. Gratis SPP bagi kelembagaan politik, demokrasi, sektor-sektor strategis mahasiswa baru, ekonomi domestik; baik PTN maupun kualitas SDM dan manajemen 8. Melakukan revolusi PTS; keuangan daerah. karakter bangsa; 2. Bantuan Lima Juta 9. Memperteguh Paket Bibit kebhinekaan dan Pertanian, RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 72

2

memperkuat restorasi sosial; VISI, MISI, DAN AGENDA NAWA CITA 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

3.

4.

5.

6.

7.

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3

8. 1. Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2. Upaya peningkatan 9. kesejahteraann, kemakmuran, 10. produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah kebawah, tampa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku11. pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem


Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan; Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil; Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa; Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai Potensi Kab/Kota; Membuka 500 ribu lapangan kerja baru; Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA; Melanjutkan kesehatan gratis; Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas; Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama.

9 Prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2010-2015: 1. Peningkatan akses, mutu, dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan; 2. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup; 4. Pengembangan UMKM dan Koperasi; 5. Perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja; 6. Peningkatan pengelolaan potensi dan produksi perikanan pertanian danPengembangan industri pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan perikanan; 7. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan; 8. Peningkatan pelayanan pemerintahan umum dan sosial; dan 9. Peningkatan pelayanan keagamaan.

Prioritas RPJM Ketiga, RPJPD 2005 – 2025 : 1. 2. 3.

4.

Upaya peningkatan pendapatan daerah. Perbaikan income perkapita masyarakat. Perbaikan system pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan. Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari.

Page 73

3 DIMENSI PEMBANGUNAN 1. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental / Karakter 2. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN a. Kedaulatan pangan b. Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisatan dan Industri 3. DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur KONDISI PERLU 1. Kepastian dan Penegakan Hukum 2. Keamanan dan Ketertiban 3. Politik & Demokrasi 4. Tata Kelola & RB

Sumber : RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2016 ~ RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 – 2015 serta RPJM ketiga RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025.


Page 74

BAB III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bagian ini mengemukakan tentang arah nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPJPD Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakaan pada tahun rencana.

3.1.1.

Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada RKP Nasional RPJMN 2015 – 2019 memuat visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015 – 2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan; Visi dan Misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 9 agenda prioritas pembangunan yang biasa disebut dengan NAWA CITA yaitu: 1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara; 2. membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;


Page 75

3.

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 4. memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial; Untuk mendukung visi, misi, dan agenda Nawa Cita, maka beberapa kebijakan yang diprogramkan menuju indonesia yang jauh lebih baik adalah: 1. mengejar peningkatan daya saing; 2. meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental; 3. memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan; 4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas; 5. mengurangi ketimpangan antar wilayah; 6. memulihkan kerusakan lingkungan; dan 7. memajukan kehidupan bermasyarakat; Adapun strategi pembangunan nasional yang diajukan yaitu:


Page 76

Tabel 3.1. Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)

3)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan Kesehatan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

KemaritimandanKela

Mental / Karakter

Pariwisata dan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) LuarJawa, (4) KawasanTimur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Beberapa tabel berikut ini menampilkan informasi yang memuat Sasaran Makro RPJMN 2015-2019, Sasaran dan Asumsi Makro, Rincian Pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi, serta kebutuhan investasi demi mencapai sasaran makro yang ditetapkan.


Page 77

Tabel 3.2. Sasaran makro RPJMN Tahun 2015 - 2019 2014* (Baseline)

2015

2019

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,83 (metode lama)

69,4 (metode baru)

76,3 (metode lama)

 Indeks Pembangunan Masyarakat1

0,55

-

Meningkat

 Indeks Gini

0,41

0,40

0,36

 Pertumbuhan ekonomi

5,1%

5,7%

8,0%

 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 43.403  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun 40.785 dasar 2000

-

72.217

 Tingkat Kemiskinan

10,96 % *)

10,3

7,0-8,0%

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,94%

5,6%

4,0-5,0%

Indikator

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus 2015

Tabel 3.3. Sasaran dan Asumsi Makro 2015

2016

Indikator RPJMN

APBN-P

RPJMN

RKP

5,8

5,7

6,6

6,6

Inflasi (%, yoy)

5,0

5,0

4,0

4,0

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

6,2

6,2

6,0

5,0

Nilai tukar (Rp/US$)

12.200

12.500

12.150

12.600

70,0

60

85,0

65

Lifting Minyak (ribu barel per hari)

849,0

825

880,0

830

Lifting Gas (MBOEPD)

1.177

1.221

1.150,0

1.150

Pertumbuhan yoy)

ekonomi

Harga Minyak (US$/barel)

(%,

Mentah



Page 78

SISI PENGELUARAN

Tabel 3.4.Rincian Pertumbuhan PDB (%) 2015 2016 2011 2012 2013 2014 Perkiraan Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi

6,2

6,0

5,6

5,0

5,7

6,6

Konsumsi Rumah Tangga

5,1

5,5

5,4

5,1

5,1

5,3

Konsumsi LNPRT

5,5

6,7

8,2

12,4 3,5

5,0

Konsumsi Pemerintah

5,5

4,5

6,9

2,0

4,5

1,4

PMTB

8,9

9,1

5,3

4,1

8,5

10,3

Ekspor Barang dan Jasa

14,8

1,6

4,2

1,0

2,2

5,0

Impor Barang dan jasa

15,0

8,0

1,9

2,2

1,6

4,5

4,0

4,6

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

3,0

1,7

0,6

0,6

0,8

Industri Pengolahan

6,3

5,6

4,5

4,6

6,1

6,9

Lainnya

7,1

7,1

7,1

6,2

6,7

7,9

Pertumbuhan Ekonomi

6,2

6,0

5,6

5,0

5,7

6,6

SISI PRODUKSI Pertanian Pertambangan Penggalian

dan


Tabel 3.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2016 (Triliun Rupiah) Sasaran

4.460 Perkiraan Realisasi

3.060 2013

3.895

3.434

2014

2015

2016

Pertumbuhan ekonomi 6,6% di Tahun 2016 membutuhkan investasi

Rp

4.460 Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya. (Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus 2015)


Page 79

Rancangan Tema RKP 2016 adalah “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

UNTUK

MELETAKKAN

FONDASI

PEMBANGUNAN

YANG

BERKUALITAS”. Tema RKP Tahun 2016 berangkat dari analisis kondisi internal dan eksternal serta permasalahan yang dihadapi Indonesia. Beberapa permasalahan dan analisis tersebut antara lain :

1.

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik;

2.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas;

3.

Pembangunan berkualitas adalah: a.

membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah;

b.

aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan

c. 4.

menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Adapun Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi: 1.

kedaulatan pangan;

2.

kedaulatan energi;

3.

kemaritiman;

4.

industri/kawasan industri;

5.

pariwisata;

6.

revolusi mental;

7.

kawasan perbatasan.


Page 80

3.1.2.

NO

Arahan Kebijakan Ekonomi Dalam RKPD Provinsi Sulsel Tabel 3.6. Indikator Kinerja Daerah

FOKUS / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SAT

KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD 2012/201 3

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2016

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD 2018

ASPEK KESEJAHTERAAN Layanan Urusan Wajib A

Kemampuan Ekonomi Daerah

1

Pertumbuhan PDRB

2

8.37

7,5-8,2

8,2-8,4

Laju Inflasi

4.41

3.80

3.20

3

PDRB per kapita

19.472.249

27.098.345

30.601.038

4

Gini Ratio Prov. Sul – Sel

0.41

0.40

0.39

5

Persentase Penduduk Misikin

9.82

7,5-8,0

5,0-6,5

6

Angka Kriminalitas yang tertangani

7.355

10.091

12.176

7

Indeks Pembangunan Manusia

72.70

74,50-75,50

75,50-76,50

8

Pantas Daya Beli ( PDB )

643.590.00

656.38

662.78

9

PDRB ( HB )

159.472.100

233.817.280

271.102.370

B

Pendidikan

1

Angka melek hurup

88.73%

92.57

95.00

2

Angka rata-rata lama sekolah

7.95th

8.10

8.12

C

Kesehatan

3

Angka usia harapan hidup

70.45

72.10

73.10

D

Ketenagakerjaaan

1

Rasio Penduduk yang bekerja

94.13

96.59

98.26

E

Penataan Ruang

1

Rasio Ruangan Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB

%

17.73%

22%

26%

F

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

1

Jumlah Wirausaha yang baru

Jiwa

12.045 orang

193.125. orang

315.845 orang


Rp

Page 81

G

Ketahanan pangan

1

Skor Pola Pangan Harapan Peningkatan diversifikasi pangan

H

Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitsi hak dasarnya

81.60

90.80

93.10

Jml

2.120

4.670

6.370

Layanan Urusan Pilihan 1

Pertanian Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainya per hektar

2

3

-

Padi

%

50.98

52.01

52.53

-

Jagung

%

46.58

47.52

48.00

-

Kedele

%

15.00

15.16

15.23

Produksi Peternakan a. Jumlah produksi Daging ( kg )

kg

41.742.962.0 0

52.860.387.00

59.964.362.00

b. Jumlah produksi Telur ( kg )

kg

82.654.476.0 0

130.510.754.00

154.250.005.00

c. Jumlah produksi Susu ( kg )

kg

2.987.820.00

4.361.130.00

5.673.240.00

Ton

2.634.084.50

3.107.879.20

3.425.909.40

Ton

262.480.3

270.433.7

275.889.4

a. Jumlah produksi Udang ( Ton )

Ton

33.200.0

34.200.0

35.000.0

b. Jumlah produksi Bandeng ( Ton )

Ton

91.502.3

97.102.0

100.000.0

c. Jumlah produksi Rumput Laut (

Ton

2.233.259.7

2.691.686.6

3.000.000.0

Nilai ekspor perdagangan thn 2012 sebesar USD 1.448.195.84 3.78

USD 1.821.790.258. 76

USD 2.124.936.157. 82

Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan a. Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton ) b. Jumlah produksi perikanan budidaya ( ton )

4

Produksi Komoditi Unggulan

Ton ) 5

1

Perdagangan

Nilai ekspor Perdagangan


Page 82

3.1.3.

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Mendasari sasaran-sasaran yang ada pada Tabel Indikator Kinerja Daerah tersebut di atas maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaianpenyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.

Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada : 1. pengembangan ekonomi kerakyatan; 2. pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, pembangunan kesehatan; 3. peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah; 4. pengembangan kawasan strategis; dan 5. peningkatan kapasistas birokrasi dan kelembagaan.

Berikut ini ditampilkan tabel keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.


Page 83

Tabel 3.7. Keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018

NAWACITA 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

NAWACITA 2

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

NAWACITA 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

NAWACITA 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

NAWACITA 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS) è Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. è Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai è Membuka 500 ribu lapangan kerja baru. è Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin. è Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA. è Melanjutkan kesehatan gratis. NAWACITA 6

NAWACITA 7

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS) è Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil. è Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik. KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS) è Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan

NAWACITA 8 Melakukan revolusi karakter bangsa KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS) è Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa mahasiswa S2Boarding dan S3 secara è Gratis peningkatan kualitasbagi pengajar melalui Schoolterbatas. untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama NAWACITA 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.


Page 84

Kebijakan Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada beberapa kriteria prioritas diantaranya yaitu: KRITERIA PRIORITAS I (KP I) Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Jumlah

Anggaran

KP

I

untuk

Tahun

2016

:

Rp. 2.023.138.293.411,00 KRITERIA PRIORITAS II (KP II) Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak terkait

langsung

dengan

pelayanan

masyarakat

dan

merupakan

penjabaran dari analisis per urusan. Jumlah anggaran KP II untuk Tahun 2016: Rp. 452.935.010.308,00 KRITERIA PRIORITAS III (KP III) KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga.

Jumlah

Anggaran

KP

III

untuk

Tahun

2016

:

Rp. 4.150.342.855.407,00 3.1.4. Arah Kebijakan Di Bidang Ekonomi Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025 Pelaksanaan tahap ketiga dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat dan

perbaikan

sistem

pemasaran

khususnya

untuk

komoditas

perikanan. Neraca

perdagangan

untuk

komoditas

perikanan

semakin

menunjukkan kontribusinya bagi percepatan perputaran ekonomi Selayar serta memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Daya beli masyarakat semakin membaik yang ditandai dengan semakin tingginya kualitas hidup masyarakat serta membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari diupayakan dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 85

Pariwisata Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016 Secara garis besar arah pembangunan daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. memperkuat sektor Perikanan dan Kelautan sebagai tulang punggung ekonomi daerah untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui; a. peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja; b. percepatan pembangunan infrastruktur perikanan dan kelautan; dan c.

peningkatan investasi; dan

d. perbaikan iklim usaha. 2. meningkatkan daya saing daerah dan memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta persaingan dengan daerah lain dalam konstalasi regional dan nasional. 3. RPJMD tahap ketiga (Tahun 2015 – 2020) dari RPJPD diarahkan untuk

memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

dengan

menekankan pada peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan. Selain itu, pemanfaatan jasa kelautan

melalui

pengembangan

pariwisata

bahari

diupayakan

dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan. Berdasarkan arah kebijakan RKPD Tahun 2016 di atas, diidentifikasi isuisu strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPD Tahun 2005 – 2025, yaitu bidang pembangunan : Tabel 3.8 Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005 - 2025 No

Bidang Pembangunan

1.

Bidang Ekonomi;

2.

Bidang Infrastruktur;


Isu Strategis a.

transformasi struktur industri

b.

peningkatan daya saing tenaga kerja

a.

perkuatan sistem logistik

b.

peningkatan rasio elektrifikasi Page 86

c.

peningkatan akses air minum dan sanitasi

3.

4.

Bidang Pendidikan;

Bidang Kesehatan;

d.

penataan perumahan/permukiman

e.

pembangunan transportasi

a.

peningkatan rata-rata lama sekolah

b.

peningkatan angka partisipasi sekolah

a.

peningkatan usia harapan hidup

b.

penurunan

angka

kematian

akibat

penyakit 5.

Bidang Pariwisata dan a.

peningkatan jumlah kunjungan wisata

Budaya; b. 6.

pemeliharaan situs-situ purbakala

Bidang

Pelayanan a.

peningkatan kualitas, disiplin dan etos

Umum,

Ketertiban

kerja

dan Ketenteraman; b.

peningkatan

ketenteraman

dan

ketertiban c. 7.

Bidang

Lingkungan a.

perkuatan kapasitas IPTEK perkuatan ketahanan pangan

Hidup; b. 8.

Bidang

Perlindungan a.

Sosial

peningkatan ketahanan energi penanganan PMKS

dan

Ketenagakerjaan; b.

antisipasi

kejadian

dan

dampak

bencana c. 9.

Bidang Keagamaan.

peningkatan kualitas tenaga kerja internalisasi nilai-nilai keagamaan

3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun

2013

masih

didominasi

oleh

sektor

pertanian.

Sektor

Perekonomian yang memiliki peranan terbesar kedua adalah sektor jasa; ketiga, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu, sektor industri berada di urutan keenam berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Besarnya peranan sektor pertanian disebabkan oleh karena banyak penduduk memiliki lapangan usaha di sektor pertanian. Hal ini menjadi ciri khas banyak daerah di Indonesia. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 87

Padahal, untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas, maka kontribusi sektor harus terus diupayakan bergeser dari pertanian ke sektor industri. Bukan berarti bahwa daerah harus menurunkan kontribusi sektor pertanian, tetapi dengan menggenjot lebih tinggi sektor industri.

Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap

peningkatan

nilai

tambah

yang

diperoleh

masyarakat

yang

bisa

meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan mengolah hasil pertaniannya terlebih dahulu sebelum kemudian dijual ke pasar. Beberapa tabel berikut ini menampilkan data PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama beberapa tahun terakhir ini. Tabel 3.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011 - 2015 (Juta Rupiah) No 1 2 3 4 5

Lapangan Usaha

2012 (Rp) % 639.024 37,4 7.847 0,5 39.842 2,3 5.075 0,3 184.120 10,8

2013 (Rp) % 749.318 37,2 9.758 0,5 43.087 2,1 6.055 0,3 236.903 11,8

2014* (Rp) % 883.594 35,6 11.770 0,5 46.567 1,9 6.998 0,3 304.603 12,3

Pertanian Pertambangan dan Galian Indsutri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel &Restoran 167.801 9,8 194.191 9,6 223.078 Angkutan dan Komunikasi 132.519 7,8 151.704 7,5 171.662 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 36.739 2,1 44.591 2,2 53.763 Jasa-jasa 496.111 29 580.281 28,8 782.277 PDRB 1.709.079 100 2.015.889 100 2.484.311 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi

6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015** (Rp) % 1.041.560 34,1 14.286 0,5 50.339 1,6 8.145 0,3 391.858 12,8

9,0 6,9

257.043 194.864

8,4 6,4

2,2 31,5 100

64.958 1.028.386 3.051.439

2,1 33,7 100

Tabel 3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % Pertanian 215.508 39,3 233.858 38,9 254.099 38,8 276.256 38,6 Pertambangan dan Galian 4.270 0,8 5.096 0,8 5.966 0,9 7.018 1,0 Indsutri 26.011 4,7 26.892 4,5 27.791 4,2 28.722 4,0 Listrik dan Air Minum 2.467 0,4 2.840 0,5 3.202 0,5 3.634 0,5 Bangunan 61.249 11,2 71.925 12 82.596 12,6 95.370 13,3 Perdagangan, Hotel dan Restoran 75.318 13,7 81.554 13,6 87.538 13,4 94.213 13,2 Angkutan dan Komunikasi 65.460 11,9 71.821 12 78.110 11,9 85.175 11,9 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 21.291 3,9 24.551 4,1 27.983 4,3 31.970 4,5 Jasa-jasa 77.041 14 82.048 13,7 87.266 13,3 92.768 13,0 PDRB 548.616 100 600.584 100 654.551 100 715.127 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Perekonomian

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

yang

direpresentasikan melalui indikator makro ekonomi selama Tahun 2011 RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 88

sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan ke arah positif. Sebagai gambaran, kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 3.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Kepulauan Selayar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

2011 HB HK 39,2 39,4 0,5 0,7 2,7 5 0,3 0,4 10,3 10,5

2012 HB HK 37,4 39,3 0,5 0,8 2,3 4,7 0,3 0,4 10,8 11,2

2013 HB HK 37,2 38,9 0,5 0,8 2,1 4,5 0,3 0,5 11,8 12

Pertanian Pertambangan dan Galian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel &Restoran 10,5 13,9 9,8 13,7 9,6 13,6 Angkutan dan Komunikasi 8,4 11,9 7,8 11,9 7,5 12 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 2,2 3,7 2,1 3,9 2,2 4,1 Jasa-jasa 26 14,4 29 14 28,8 13,7 PDRB 100 100 100 100 100 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi

2014* HB HK 35,6 38,8 0,5 0,9 1,9 4,2 0,3 0,5 12,3 12,6

2015** HB HK 34,1 38,6 0,5 1,0 1,6 4,0 0,3 0,5 12,8 13,3

9,0 6,9

13,4 11,9

8,4 6,4

13,2 11,9

2,2 31,5 100

4,3 13,3 100

2,1 33,7 100

4,5 13,0 100

Berdasarkan Tabel Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi berturut-turut oleh sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bangunan, industri, sektor Bank, Lembaga Keuangan Lainnya dan yang terkahir sektor pertmbangan dan galian. Jika melihat struktur perkembangan PDRB di atas dapat dilihat kecenderungan

transformasi

struktur

ekonomi

dari

struktur

perekonomian berbasis pertanian (agraris) ke sektor bangunan dalam rangka

mendukung

penyediaan

pelayanan

dasar

dan

tidak

lain

kontribusi terbesar dari sektor ini adalah APBD sebagai stimulan dan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Page 89

Tabel 3.12 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 – 2013 Periode

Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

1

2

3 PDRB Perkapita

2011

11.242.919

4.075.799

2012

13.721.681

4.404.677

2013

15.848.188

4.721.571

2014**

17.910.066

5.013.966

2015**

20.487.413

5.379.459

Pertumbuhan Ekonomi 2011

22,47

8,52

2012

23,3

9,18

2013

17,95

9,47

2014**

19,72

10,96

2015**

21,84

12,45

Cat: *, **= Angka sementara hasil proyeksi Tabel di atas memberikan gambaran bahwa PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan baik dilihat dari PDRB berdasarkan atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar

cenderung

mengalami

peningkatan

dikarenakan

dukungan

pemerintah terhadap tumbuh kembangnya sektor bangunan dan sektor lainnya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian yang berkontribusi besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan

Selayar.

Secara

rata-rata,

perekonomian

Kabupaten

Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 9%. Tahun

2015,

pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan sedikit perlambatan.

Proyeksi

tersebut

diperkuat

dengan

kondisi

perekonomian regional, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan baku dan penolong.


Page 90

A. Tingkat Inflasi Inflasi

merupakan

salah

satu

indikator

penting

dalam

pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Di satu sisi, tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya

daya

beli

masyarakat

dan

melambatnya

perkembangan

produksi. Di sisi lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat mempengaruhi perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.1. Laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar

12 11.12 Pesentase

10 9.21

9.25

9.15

9.25

2009

2010

2011

2012

8 6 4 2 0 2008

Tahun

3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Berbagai

kebijakan

Pemerintah

Daerah

diarahkan

untuk

memperbaiki prospek pambangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap perkembangan sasaran

beberapa

utama

berkenaan

dari

dengan

variabel

ekonomi

pembangunan aspek

makro

ekonomi.

pendapatan

yang

Variabel

dengan

dijadikan tersebut

distribusinya,

pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan

yang

ditunjukkan

dengan

jumlah

tingkat

pengangguran penduduk, aspek harga yang ditunjukkan dengan fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 91

aspek

perdagangan

terkait

hubungan

dengan

negara

lain

yang

ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing

secara

efisien

dan

efektif

didukung

dengan

pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance. Perkembangan kondisi perekonomian daerah ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Dari sisi demand. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar terutama didukung oleh kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan konsumsi yang semakin baik. Terkait dengan supply dimana

pertumbuhan

ekonomi

didorong

oleh

sektor

pertanian,

perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan. Disamping itu, kedepan diprediksi bahwa kinerja perekonomian akan menunjukkan fluktuasi. Hal ini akan banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik terutama terkait dengan proses pelaksanaan Pemilukada pada Tahun 2015 hingga pasca Pemilukada Tahun 2016. Hal lain yang akan berpengaruh adalah pengurangan subsidi dan bahan bakar secara tidak langsung akan mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa yang akan mendorong tingkat inflasi. Kondisi ini menjadi tantangan kedepan untuk memperbaiki kemampuan daya beli masyarakat sehingga ditribusi pendapatan akan semakin membaik. Hal lain dari aspek pendapatan yang belum mendapatkan perhatian selama ini adalah aspek pemerataannya. Ukuran terkait dengan distribusi pendapatan, yang semakin menunjukkan perbaikan namun masih memperlihatkan besarnya tingkat ketimpangan distribusi kesejahteraan ekonomi antar penduduk dan hal ini menjadi tantangan kedepan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya

adalah

ketidakstabilan

harga

pasar

sehingga

perlu

mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Selayar.

Kedepan

akan

dilakukan

perbaikan

kualitas

terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang ekspor sehingga memiliki daya saing dipasar global. Dengan demikian, RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 92

hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disajikan hal-hal yang menjadi peluang dan tantangan

dalam

proses

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tabel 3.13 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Kepulauan Selayar Kondisi Eksternal Daerah Kondisi Internal Daerah No (1) 1

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

(2)

(3)

(4)

(5)

Faktor Fisik : 1. Sebaran batuan permukaan yang relatif besar menyebabkan potensi pengembangan sangat terbatas (khususnya bagian Utara); 2. Kondisi hidrologi sangat terbatas karena kurangnya catchment area, luasan DAS sangat sempit dan luasnya sebaran batuan permukaan yang kedap air; dan 3. Terbatasnya areal garapan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan meskipun tingkat kesuburan tanahnya relatif baik khususnya di bagian Utara. Faktor Non Fisik 1. Masih rendahnya kualitas pengelola pembangunan dalam upaya percepatan pembangunan; 2. Potensi tenaga kerja terampil masih relatif kurang; 3. Tingginya biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi; dan 4. Layanan sarana transportasi masih

Faktor Sumber Daya Alam : 1. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembanga n Sumber Daya Alam, dengan ditetapkannya beberapa blok pengembanga n migas di Selayar ( blok karaeng, blok selayar dan blok kambuno) oleh pemerintah pusat; 2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Perkebunan, terbukti dengan ditetapkannya Kawasan Strategis pengembanga n sentra pertanian dan perkebunan dalam RTRW Provinsi Sulsel (Perda Nomor 9 Tahun 2009); dan 3. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Taman Nasional

Faktor Pendukung Lainnya : 1. Minimnya dukungan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Minimnya minat investor terhadap pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Minimnya informasi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada dunia investasi; 4. Belum kuatnya regulasi pendukung untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 5. Minimnya minat Sumber Daya Manusia untuk memberikan dukungan terhadap potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktor fisik Alami : 1. Komoditas andalan subsektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi; 2. Masih tersedia lahan (19.831 ha) untuk perluasan; 3. Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buahbuahan, dan sayuran; 4. Komoditas yang berpotensi besar untuk sub sektor perkebunan adalah kelapa dalam (coconut), kemiri, pala, dan jambu mete; 5. Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas; 6. Produk potensial dari sub sektor kehutanan baru berupa rotan; 7. Adanya hutan produksi (7.250 ha) dan hutan semak belukar (5.869 ha) memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komoditas lainnya; 8. Komoditas potensial untuk sub sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik; 9. Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal; 10. Adanya Kawasan pantaipantai yang strategis; 11. ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan; 12. Luasnya lahan budi daya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu


Page 93

Kondisi Eksternal Daerah

Kondisi Internal Daerah No (1)

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

(2)

(3)

(4)

(5)

dan Pasimasunggu; 13. Keberadaan taman laut dan terumbu karang di 7 kecamatan; 14. Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala international; 15. Adanya pantai laut dan pasir putih di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu; 16. Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu; 17. Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu; 18. Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu; 19. Adanya sumber air panas di Desa Bontobulaeng dan Dusun Maminasa (kecamatan Pasimasunggu); dan 20. Ada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara.

2

Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Adanya pelayaran wisata yang dikelola Spice Island Explorer; 2. Ada jalan provinsi (90 km) yg menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng Patori (50 km); 3. Adanya penyeberangan fery dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira; 4. Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba; 5. Ada pelabuhan rakyat (untuk nelayan) di Jampea dan Bonerate, walau berskala kecil; 6. Adanya Bandara di Kab. Kepulauan Selayar yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi dengan Kepulauan Selayar; 7. Jalan provinsi (90 km)


terbatas terhadap wilayah-wilayah permukiman. Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Pelayanan transportasi regional belum mencapai seluruh wilayah (wilayah selatan relatif belum terlayani optimal); 2. Perlu pembukaan aksesibilitas ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan arah selatan; 3. Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional; 4. Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran; dan 5. Perlu peningkatan kuantitas moda transportasi.

Takabonerate yang berpotensi dalam pengembanga n sektor pariwisata, dukungan pemerintah pusat terkait pengembanga n pariwisata Takabonerate.

Faktor Pendukung Lainnya ; 1. Perlu penyediaan fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan; dan 2. Potensi alami untuk irigasi terbatas, sehingga pengembangan pertanian lebih diarahkan pada jagung yang tak butuh air banyak. Faktor Sumber Daya Manusia: 1. Perlu upaya peningkatan mutu SDM (bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata; 2. Perlu ditekankan dan diupayakan

Page 94

Kondisi Eksternal Daerah

Kondisi Internal Daerah No Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

(2)

(3)

(4)

(5)

dengan kondisi mantap, menghubungkan BentengBarang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km); dan 8. Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba;

penanaman dan penguatan nilai, norma agama, dan budaya timur; 3. Tingkat penguasaan IPTEK perikanan para nelayan masih kurang/tradisional; dan 4. Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SDSLTP).

(1)

Faktor Pendukung Lainnya : 1. Adanya tempat pelelangan ikan; 2. Adanya tambak ikan yang tersebar di Seluruh Kecamatan; 3. Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu; dan 4. Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (industri minyak goreng, pengupasan/ pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, dan gula merah.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Uraian berikut ini terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Selayar diarahkan pada: 1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh sektor riil ekonomi kerakyatan terutama dari sektor perikanan dan pariwisata dengan dukungan jasa pemasaran dari berbagai lembaga terkaiut yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya. Tambahan lagi, dukungan diharapkan dair sektor yang berbasis sumber daya alam di sektor pertanian, jasa, pertambangan dan angkutan serta peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dan subsektornya ke sektor industri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat;


Page 95

2. pembangunan

infrastruktur

dan

prasarana

wilayah

untuk

mempercepat arus barang dan jasa; 3. stimulasi untuk meningkatkan investasi swasta dalam sektor perhubungan, energi serta sektor lainnya dalam kerangka hasil kajian Blue Print Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; 4. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan; dan 5. peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta lembaga donor internasional untuk memperoleh dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016, selain mengacu pada realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 juga mengacu pada rencana pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015. Tabel berikut ini berisi gambaran mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 s.d Tahun 2017 JUMLAH No.

1

1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3

Realisasi

Realisasi

Tahun Berjalan

2013

2014

2015

Proyeksi/

Proyeksi/

Target

Target

2016

2017

6

7

URAIAN

2

3

4

5

Pendapatan Asli Daerah

22,391,989,538

33,697,866,489

39,316,368,000

41,214,437,000

42,244,158,850

Pajak Daerah

2,457,847,693

4,184,916,862

4,790,000,000

5,026,750,000

5,152,418,000

2,653,680,672

7,376,165,857

9,467,000,000

9,875,350,000

10,122,232,000

7,162,295,947

7,587,079,072

7,945,000,000

8,342,250,000

8,550,806,000

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan


Page 96

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2 1.2.3

1.3

Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6.

Bagi Hasil dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian &Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya

14,549,704,698

17,114,368,000

17,970,087,000

18,419,338,000

519,597,570,386

547,019,012,578

584,523,168,000

633,507,381,000

658,687,222,000

23,182,117,386

19,190,969,578

23,337,468,000

23,352,001,000

23,363,677,000

421,256,593,000

458,019,013,000

479,393,610,000

503,363,290,000

528,531,455,000

75,158,860,000

69,809,030,000

81,792,090,000

106,792,090,000

106,792,090,000

66,043,880,987

87,597,988,180

98,689,154,000

134,899,512,000

158,490,810,000

11,593,088,027

17,713,203,980

17,722,169,000

18,608,278,000

19,538,692,000

44,530,513,000

63,375,993,000

65,548,374,000

64,460,674,000

64,460,674,000

9,920,279,960

6,508,791,200

6,508,792,000

6,508,792,000

6,508,792,000

8,909,819,000

45,321,768,000

67,982,652,000

722,528,690,000

809,621,330,000

859,422,826,000

Dana Desa

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)

Pada Rp.

10,118,165,226

608,033,440,911

Tahun

2013,

608,033,440,911,00,

668,314,867,247

realisasi sementara

pendapatan Tahun

daerah

2014,

sebesar

sebesar

Rp.

668,314,867,247,00. Tahun 2015 pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 722.528.690.000,00, sementara Tahun 2016 dan Tahun 2017 diproyeksikan berturut-turut sebesar Rp 809.621.330.000,00 dan Rp. 859,422,826,000,00. Apabila dilihat ke dalam komponen Pendapatan daerah maka akan didapati bahwa dalam komponen itu antara lain, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum, realisasi, anggaran tahun berjalan maupun proyeksi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22,391,989,538,00 dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 33,697,866,489,00 pada Tahun 2015 Pendapatan Asli daerah ditargetkan senilai Rp. 39,316,368,000,00 sementara untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017 diproyeksikan masing-masing senilai Rp. 41,214,437,000,00 dan Rp. 42,244,794,000,00 RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 97

3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

sesuai

kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan

umum,

kemampuan

masyarakat,

efisiensi

dan

efektifitas

pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun -tahun sebelumnya. Kebijakan pokok Pendapatan Daerah Tahun 2016 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak; b. peningkatan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pemungutan

pendapatan daerah; c. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan; d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD; e. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara optimal; g. pengembangan

sistem

insentif

untuk

merangsang

peningkatan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; h. penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah; i. optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah

berdasarkan

kewenangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; j. peningkatan

kinerja

dan

kontribusi

BUMD

melalui

peningkatan

profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif serta memperkuat permodalan BUMD; k. pemberlakuan

hasil

evaluasi

terhadap

perjanjian-perjanjian

pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan


Page 98

l. optimalisasi pemanfaatan

aset daerah

yang

berada di lahan-lahan

yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Kebijakan Dana Perimbangan Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), dilakukan upaya melalui penyempurnaan data-data fiskal daerah dan

peningkatan

kinerja

perekonomian

daerah.

Selain

itu

dengan

memanfaatkan e-Proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal lainnya yang akan diupayakan adalah peningkatan daya

serap

anggran

SKPD

serta

peningkatan

disiplin

penggunaan

anggaran.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan bagi hasil pajak dari provinsi, Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi serta penyesuaian bantuan keuangan dari provinsi seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis serta pembiayaan kegiatankegiatan prioritas. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya: 1. dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan

mengevaluasi

realisasi

penerimaan

pendapatan

tahun

sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait; 2. melakukan perbaikan aplikasi Mapatda dan PBB-P2; 3. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 4. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; 5. melakukan

optimalisasi

pelaksanaan

Bea

Perolehan

Hak

Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB);


Page 99

6. melaksanakan

optimalisasi

pelaksanaan

pemungutan

PBB

Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor

28

tahun

2009

tentang

Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ; dan 7. melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah tingkat atas baik provinsi maupun pusat. 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan

sebagai

batas tertinggi untuk

setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib

dikeluarkan,

antara

lain

belanja

pegawai,

belanja

bunga

dan

pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya ditampilkan realisasi dan proyeksi belanja daerah dalam format tabel berikut ini:


Page 100

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 JUMLAH No.

1

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi /Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop. / Kab / Kota / Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

B

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Realisasi

Realisasi

Tahun Berjalan

2013

2014

2015

Proyeksi/

Proyeksi/

Target

Target

2016

2017

URAIAN

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3

4

5

6

7

291,307,787,684

303,180,585,180

382,053,946,000

457,037,914,000

434,403,420,150

241,078,708,261

260,394,469,278

316,408,140,000

353,044,616,000

367,011,346,800

760,000,000

13,500,000,000

1,000,000,000

525,000,000

17,500,000

1,000,000,000

525,000,000

182,606,900

1,300,000,000

2,000,000,000

2,100,000,000

47,028,447,680

41,445,687,602

49,789,306,000

98,993,298,000

63,192,073,350

300,000,000

397,821,400

1,000,000,000

1,000,000,000

1,050,000,000

291,307,787,684

303,180,585,180

382,053,946,000

457,037,914,000

512,705,952,000

302,803,963,368

349,499,165,786

349,974,744,000

347,583,416,000

341,716,874,000

54,197,005,134

57,828,096,679

60,905,842,850

0

92,838,801,249

122,905,606,991

127,653,485,150

0

155,768,156,985

168,765,462,116

161,415,416,000

0

547,846,743 1,115,750,000 1,237,035,000

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

302,803,963,368

349,499,165,786

349,974,744,000

347,583,416,000

341,716,874,000

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

594,111,751,052

652,679,750,966

732,028,690,000

804,621,330,000

854,422,826,000


Page 101

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai : 1. belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain; 2. belanja telepon, air, listrik, dan internet; 3. belanja wajib yang sifatnya mengikat; dan 4. belanja prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut: A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat 1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu : a. menyesuaikan kenaikan gaji pokok berdasarkan kebijakan nasional terhadap gaji dan tunjangan 2016 serta acress sebesar 2,5 persen; b. mengalokasikan gaji ketiga belas bagi PNSD; c. mengalokasikan gaji dan tunjangan bagi CPNS yang baru diterima melalui jalur penerimaan Umum dan K2; dan

2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk : a. pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU); dan b. Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI). B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Arahan RPJPD Tahun 2005 2025 1. melaksanakan

Program

Unggulan

dan

Program

Prioritas

dalam

rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD dan arahan RPJPD; 2. mengakomodir

semaksimal

mungkin

program

pembangunan

yang

dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang, serta hasil Reses Anggota DPRD; 3. mengedepankan program-program

yang

menunjang

pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan; 4. melaksanakan

program-program

yang

bersifat

mengikat

seperti

halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth,

Pro


Environtment,

MDG’s),

pemenuhan

ketentuan

Page 102

perundang-undangan

(anggaran

pendidikan

20

persen), anggaran

Kesehatan sekurang-kurangnya 10 Persen dari Belanja Daerah. 5. melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional; 6. meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Kawasan yang meliputi: a. kerjasama antar daerah terkait pengembangan komoditas unggulan daerah; b. pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan; c. pengelolaan sampah, melalui Penyediaan fasilitas persampahan terpadu; dan d. pengamanan ketersediaan pangan, melalui pengendalian akses, harga, promosi, serta distribusi / pemasaran stok komoditas dan kebutuhan pokok. 7. meningkatkan peran Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Sehat yang meliputi : a. perumahan rakyat melalui penataan pembangunan rumah layak huni yang

dibangun

pemerintah

pusat

untuk

diperbaiki

PemkabKabupaten Kepulauan Selayar; b. penataan air bersih dan air limbah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dan air baku Kabupaten Kepulauan Selayar

serta pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat;

dan c. peningkatan

kerjasama

meningkatkan kesadaran menjaga

ketertiban

dengan dan

TNI

dan

partisipasi

Polri

masyarakat

untuk dalam

dan ketentraman kota serta penanganan

bencana. C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1. melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD / OPD (Organisasi Perangkat Daerah); 2. meningkatkan

pelayanan

Kecamatan, hingga

masyarakat

Kabupaten,

dari

termasuk

tingkat

Kelurahan,

penguatan

Kecamatan

dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 103

3. mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 4. melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS yaitu bahwa penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian

sasaran program

dan

kegiatan

sesuai

dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam

bentuk

uang,

barang

dan/atau

jasa

kepada

pemerintah

atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Hibah dan bantuan sosial harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. E. Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan dianggarkan bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daeral lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan

pemerintah

daerah

lainnya

dalam

rangka

pemerataan

dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan. F. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana

sosial

yang

tidak

diperkirakan

sebelumnya,

termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah,

terdapat

juga

penerimaan/pengeluaran baik

pada

anggaran

tahun

yang

anggaran

berikutnya.

Pembiayaan perlu dibayar yang

Kebijakan

Daerah,

yaitu

kembali/diterima kembali,

bersangkutan maupun

umum

setiap

tahun-tahun

Pembiayaan Daerah terdiri dari

Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 104

Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 JUMLAH No.

1

2

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Realisasi

Tahun Berjalan

2013

2014

2015

3

4

5

34,104,357,092

44,413,135,806

9,500,000,000

34,018,420,381

44,319,279,002

9,500,000,000

-

-

-

Proyeksi/

Proyeksi/

Target

Target

2016

2017

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,936,711

93,856,804

-

-

-

-

-

-

-

-

34,104,357,092

44,413,135,806

-

-

-

2,500,000,000

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000,000

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2,500,000,000

2,000,000,000

-

-

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

31,604,357,092

44,413,135,806

-

-

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Realisasi URAIAN

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015. B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Tahun 2016, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan diarahkan

untuk

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada

Bank Sulselbar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang dan Perusahaan Daerah. RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 105

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas mengacu

pembangunan daerah

Tahun

2016 disusun

dengan

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan evaluasi

Rencana

Kabupaten

Pembangunan

Kepulauan

Selayar

Jangka

Tahun

Menengah

2010-2015

Daerah

dan

(RPJMD)

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2016, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019. RPJMN Tahun 2015 – 2019 ini berisikan agenda prioritas dan program Nawa Cita yang salah satu sasaran pokoknya yaitu pembangunan kelautan dengan fokus pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan pelayanan angkutan laut. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan sumber daya alam laut dan meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut melalui peningkatan

luas

kawasan

konservasi

laut

dan

peningkatan

cakupan

pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Adapun tema RKPD Tahun 2016 adalah : “Memantapkan Sektor Perikanan dan Pariwisata bagi Peningkatan Daya Saing Daerah”. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu “Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan”, RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2015, yaitu “Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius” Misi Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 antara lain: 1. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman; 2. meningkatkan kualitas SDM; 3. mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah; dan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 106

4. melestarikan fungsi lingkungan hidup. Arahan RPJM ketiga dari RPJPD Tahun 2005-2025 difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan. Sementara itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah : 4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016


Page 107

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 No.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 2016

Misi 1 : Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama 1.

Meningkatkan kualitas ke-hidupan

Terjaminnya keadaan yang kondusif

Penguatan kerjasama

Akselarasi pemantapan

religius masyarakat dan kerukunan

bagi penghayatan dan pengalaman

pemerintah dan toko agama

kehidupan beragama

intra dan antar umat beragama

agama (1)

dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama

Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem

1.

Meningkatkan kualitas ke-makmuran

Meningkatnya produksi dan

Penguatan dukungan

Akselerasi pengembangan

ekonomi

produktivitas tanaman pangan dan

keterampilan

ekonomi kerakyatan

holtikultura, peternkan, perkebunan

saranaproduksi tanaman

dan perikanan (3 )

pangan dan holtikultura, peternkan, perkebunan dan perikanan


Page 108

2.

Meningkatkan kualitas kemakmuran

Meningkatnya produksi dan

Penguatan kapasitas


ekonomi

produktivitas industri daerah (4)

teknologi dan manajerial

ekonomi kerakyatan

industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru Meningkatnya kualitas dan peran

Penguatan dukungan


koperasi dan UMKM (5)

permodalan dan manajemen

ekonomi kerakyatan

koperasi dan UKM disertai dan daya saing pasar Berkembangnya daya saing

Peningkatan kualitas daya


pariwisata daerah (6)

tarik wisata dan

ekonomi kerakyatan

pengembangan destinasi wisata unggulan baru. Tekendalinya luasan lahan pangan

Pengendalian komprensi


berkelanjutan guna mendukung

lahan pertanian

ekonomi kerakyatan

sulawesi selatan sebagai lumbung

pangansecara kompementer

pangan nasional (7)

dengan optimalisasi lahan pangan pangan dan pencetakan lahan pangan baru

Meningkatnya kapasitas penyulihan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)


Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidan pertanian, perikanan dan kehutanan berbasisi koordinasi kelembagaan penyuluhan level propinsi dan kab.kota

Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan

Page 109

Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan

Berkurangnya penduduk miskin di

Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan komsumsi pangan dan keamana pangan Pemenuhan hak dasar dan

sosial

desa dan kota (10)

pemberdayaan orang miskin

masyarakat (9)

3.


pengentasan masyarakat

ekonomi kerakyatan

Akselerasi pembinaan dan

tidak mampu

4.

Meningkatnya pemenuhan

Peningkatan pembinaan dan

kebutuhan hidup penyandang

pemenuhan kebutuhan

masalah kesejahteraan sosial

PMKS

Meningkatkan kelestarian lingkungan

Meningkatnya perlindungan fungsi

Peningkatan kelestarian

Akselerasi peningkatan

hidup dan sumber daya alam

lingkungan hidup dan penanganan

lingkungan hidup dan daya

kelestarian dan penanganan

dampak lingkungan hidup (12)

dukung lingkungan hidup

dampak lingkungan

secara beriringdengan Meningkatnya konservasi

penanganam dampak

rehabilitasi hutan dan lahan kritis

lingkungan hihup.

serta pemeliharaan keanekargaman hayati (13)

Peningkatan keterlibatan milti pihak dalam gerakan penganan lahan kritis dan pelestarian sumber daya hayati.


Page 110

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

5.

Meningkatkan akses kualitas

Meningkatkan kemanpuan literansi

Penuntasan buta huruf secara

Akselerasi pembangunan

pelayanan pendidikan

dan minat baca masyarakat (14)

terpadu berbasis desa seiring dengan

bidang pendidikan,

pengembangan minat baca

kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan

Meningkatkan akses dan mutu

Peningkatan efektifitas dukungan


penyelenggaraan wajib belajar 12

pembiyaan pendidikan melalui

bidang pendidikan,

tahun (15)

pendidikan gratis

kepemudaan, keolahragaan

Berkembangnya pendidikan tinggi (16)

Dukungan pembiyaan mahasisiwa


tahun pertama

bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan

Meningkatnya ketahanan budaya

Revitalisasi dan pengembangan


secara serasi dengan spirit zaman (17)

kekayaan budaya secara adaptif-

bidang pendidikan,

kreatif terhadap perubahan global


Meningkatnya peran dan prestasi

Pengembangan prestasi pemuda dan


pemuda dan keolahragaan (18)

keolahragaan termasuk penyediaan

bidang pendidikan,

sarana dan prasrana pendukung



Page 111

6.

Meningkatkan akses dan

Berkembangnya layanan rumah sakit

Kerja sama pihak swasta dan


kualitas pelayanan kesehatan

bertaraf internasional (19)

fasilitas kabupaten dalam

bidang kesehatan

mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit Meningkatnya kualitas penanganan

Mendorong keikut sertaan


penyakit dan jaminan kesehatan

masyarakat dalam sistem

bidang kesehatan

masyarakat (20)

penjaminan kesehatan nasional

Meningkatnya kualitas pelayanan

Penanganan komprehensif usia


kesehatan ibu, anak dan gizi (21)

1.000 hari pertama kelahiran

bidang kesehatan

Meningkatnya pola hidup sehat,

Penananman nilai dan norma pola


Keberdayaan masyarakat dalam

hidup sehat serta pemberdayaan

bidang kesehatan

masalah kesehatan, dan kesehatan

masyarakat dalam kesehatan

lingkungan. (22)

7.

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Peningkatan wawasan pembangunan


(23)

berbasis kependudukan

bidang kesehatan

Meningkatkan akses dan

Meningkatnya kapasitas jalan guna

Pemeliharaan dan peningkatan


kualitas layanan

mendukung sulawesi selatan sebagai

Kapasitas Jalan berbasis simpul

kapasitas infrastruktur

infrastruktur

simpul transportasi luar jawa (24)

jaringan intra dan estra sulawesi

wilayah

selatan termasuk pengembangan kawasan strategis


Page 112

Tersedianya jaringan prasarana dan

Pengembangan prasaran transportasi


sarana trasportasi yang mampu

massal, perkereta apian lintas


menunjang sulawesi selatan sebagai

sulawesi dan trasportasi darat,

wilayah

simpul transportasi luar jawa (25)

trasportasi udara dan trasportasi lau dalam kerangka sulawesi selatan hub perhubungan sulawesi dan kawasan timur indonesia.

Tersedianya akses dan layanan

Mendorong kota makssar sebagai


informasi dan komunikasi yang

sentera peyediaan dan jaringan


mampu menunjang sulawesi selatan

kominikasi bagi perusahaan

wilayah

sebagai simpul komunikasi dan

komunikasi

informasi luar jawa ( 26) Meningkatnya keterpenuhan

Dukungan pemenuhan rumah layak


kebutuhan akan rumah layak huni

huni bagi rumah tangga miskin dan


(khususnya rumah tangga miskin) dan

infastruktur pulau kecil.

wilayah

Meningkatnya kualitas dan cakupan

Keterpaduan hulu dan hilir dalam


layanan daerah irigasi dan rawa

pengelolaan sumber daya air serta


pemanfaatan air tanah (28)

peningkatan kapasitas infrastruktur

wilayah

infrastruktur pemukiman yang berkualitas (27)

irigasi


Page 113

Meningkatnya ketersediaan

Pengembangan sumber-sumber


infrastrukutur energi dan sumner daya

energi alternatif terbarukan dan


mineral untuk mendukung

optimalisasi pengelolaan sumber dya

wilayah

peningkatan perekonomian wilayah

mineral

(29) Tercukupinya infastruktur dasar dan

Kordinasi lintas sektor dan daerah


layanan dasar warga/masyarakat

dalam pemenuhan infrastruktur


pulau- pulau kecil (30)

dasar dan layanan dasar pulau-

wilayah

pulau kecil terluar Tersedianya infrastruktur dan kesiapan Pengembangan daya resilensi


penanganan bencana (31)

masyarakat atas bencana secra


beriring dengan peningkatan

wilayah

koordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan bencana Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

8.

Meningkatkan daya saing

Terjaganya iklim i nfestasi Ber-kualitas

Pengembangan kerja sama


daerah

yang mendukung sulawesi selatan

Pembangunan dan penguatan daya

kerja sama dan daya saing

sebagai simpul jaringan ekonomi dan

saing daerah

daerah

jasa luar jawa (32)


Page 114

9.

Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung sulawesi selatan sebagai simpul jaringan ekonomi dan jasa luar jawa (33)

Peningkatan kompetensi tenaga kerja


pada level yang dapat bersaing pada


tingkat internasional

daerah

Berkembangnya sistem Inovasi daerah

Membangun sinergitas penelitian


(SIDA) yang mendukung sulawesi

dan pengembangan antar


selatan sebagai simpul jaringan

lembagapenelitian, perguruan tinggi ,

daerah

ekonomi dan jasa luar jawa (34)

pemerintah daerah dan dunia usaha

Meningkatkan kerja sama

Efektifnya peran sulawesi selatan

Pengembangan simpil sinergi antar


antar kabupaten/kota serta

dalam mendorong kerja sama antar

pihak dan antar wilayah secra multi-


sinergitas nasional dan global

kabupaten/ kota, klaster MP3E1, kerja

level provinsi, nasional dan global

daerah

Meningkatnya percepatan

Peningkatan kualitas Interkoneksitas


Pembangunan kawasan andalan (36)

fungsional antar kawasan baik


secara forwad lingkage maupun

daerah

sama regional sulawesi dan kawasan timur Indonesia, dan kerja sama Internasional (35)

backward lingkage


Page 115

Misi 5 : Meningkatkan kualitas demokrasi dan kapasitas hukum

10.

Meningkatnya kualitas pe-

Meningkatnya kepatuhan masyarakat

Memperkuat koordinasi dengan

Akselerasi pemeliharaan

lenggaraan demokrasi dan

terhadap hukum dan norma sosial (37)

instansi terkait secara vertikal dan

ketertiban dan

horizontal seiring dengan peningkatan

pencapaian demokrasi

penegakan hukum

kesadran masyarakat atas hukum dan norma sosial

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)

Meningkatkan pembinaan partai politik


serta penguatan civil socety bagi

ketertiban dan pencapai-

perkembangan keadaan kondusif atas

an demokrasi

kehidupan demokrasi yang lebih subjektif 11.

Meningkatkan kesetaraan

Meningkatnya pemberdayaan

Memperkuat keberdayaan perempuan di


gender dan perlindungan

perempuan dan perlindungan anak

sektor publik dan privatsecara

ketertiban dan pencapai-

anak

(39)

terkordinasikan dengan pelayanan

an demokrasi

perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan


Page 116

Misi 6 : Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa

12.

13.

Memelihara ketertiban dan

Terpeliharanya ketertiban,

Memperkuat sistem terpadu


ketentraman dalam masya-

ketentraman dan kenyamanan dalam

pengembangan ketertiban,

ketertiban dan pencapai-an

rakat

masyarakat (40)

ketentraman dan kenyamanan.

demokrasi

Memelihara harmoni sosial

Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung ke-satuan bangsa harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)

Meningkatkan kualitas modal sosial


sebagai basis harmoni sosial dan

ketertiban dan pencapai-an

kesatuan bangsa

demokrasi

dan kesatuan bangsa

Misi 7 : Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih

14.

Mewujudkan

Terwujudnya kelembagaan dan tata

Penataan dan penguatan organisasi

Akselerasi reformasi

kepemerintahan yang baik

laksana pemerintahan daerah yang

dan manajemen SDM aparatur serta

birokrasi dan penguatan

kuat, dan trasparan dalam mendukung

penyempurnaan sistem pelayanan

governan-ce

repormasi birokrasi (42)


Page 117

14.

Mewujudkan kepemerintahan yang baik

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan (43)

Meningkatkan pendidikan dan

Akselerasi repormasi

pelatihan aparatur dengan


pembelajaran organisasi (learning

governance

organizasion) kearah peningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional Terwujudnya Pengelolaan keuangan (pembiyaan, pendapatan dan belanja) dan aset daerah yang trasparan, akuntabel dan inovatif dan tertib (44)

Mengefektifkan pengelolaan sumber-


sumber pendapatan daerah secra


seiring dengan pembelajaran yang

governan-ce

efektif dan efisien berbasisi pada inovasi administratif dan teknis Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsil gender dan memperlihatkan kearifan lokal (45)

15.

Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa


Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat

Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top dawn- botton up dalam pengarusutaman gender yang makin signifikan dan memperlihatkan penuh kearifan lokal Peningkatan keswadayaan


masyarakat berbasis kearifan lokal


birokrasi dan penguatan governance


kemandirian desa

Page 118

Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat desa

Penguatan kapasitas pemerintahan


desa dan kerangka otonomi desa

birokrasi dan penguatan kemandirian desa


Page 119

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 - 2015 terdiri 6 misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 agenda program prioritas. Tujuan dan sasaran Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM)

terkait

dengan

isu

strategis

penanganan

penanganan

pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. Tujuan dan sasaran Misi Kedua, Meningkatkan Infrastruktur Dasar Masyarakat

terkait

dengan

isu

strategis

ketersediaan

dan

kualitas

infrastruktur dasar masyarakat. Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dinamis serta penguatan struktur perekonomian daerah. Tujuan

dan

sasaran

Misi

Keempat,

Mengoptimalkan

Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidupterkait dengan isu strategis

pengendalian

sumber

daya

alam

dan

peningkatan

kualitas

lingkungan hidup. Tujuan

dan

sasaran

Misi

Kelima,

Meningkatkan

Tata

Kelola

Pemerintahan dan Supremasi Hukum terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan. Tujuan

dan

sasaran

Misi

Keenam,

Mengembangkan

pembinaan

kehidupan beragama terkait dengan isu strategis pembangunan kehidupan sosial, budaya dan politik yang religius serta apresiasi dan pengembangan budaya daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut : Tabel 4.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius Misi Tujuan Sasaran Misi Pertama: Meningkatkan akses Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan mutu dan relevansi Meningkatkan masyarakat layanan pendidikan Kualitas Sumber Daya Meningkatnya kompetensi peserta dan perpustakaan Manusia (SDM) didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya manajemen kependidikan Meningkatnya Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Meningkatkanpartisipasi RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 120

Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius Misi Tujuan Sasaran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat

Meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan

Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Masyarakat

Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas,

Meningkatnya kualitas pelayanan KB

Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan

Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga

Meningkatnya kualitas pemuda

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Meningkatnya prasarana wilayah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan Keluarga kecil berkualitas

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

Meningkatnya prestasi olah raga

Meningkatnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Misi Ketiga: Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup masyarakat Meningkatnya keberdayaan ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa

Page 121

Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius Misi Tujuan Sasaran lokal, regional Meningkatnya nilai investasi maupun nasional pembangunan Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan

Meningkatnya jumlah dan volume Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat

Terwujudnya kemandirian UMKM dan koperasi yang berkualitas

Meningkatnya peran perdagangan dan perindustrian

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja

Misi Keempat: Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,

Meningkatnya lapangan kerja

Tersedianya angkatan kerja yang berkualitas dan terlindungi

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan Meningkatnya kesejahteraan nelayan Menigkatnya kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah

Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,

Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata

Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi

Meningkatnya kontribusi pertambangan dalam perekonomian daerah Meningkatnya efektifitas penambangan non logam dan batu

Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam

Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan perkebunan Meningkatnya kuantitas dan


Page 122

Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius Misi Tujuan Sasaran kualitas produksi peternakan menopang ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan

Meningkatnya produksi sumber daya hutan

Meningkatkan pelestarian lingkunganhidup

Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup

Terjaganya potensi sumber daya hutan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas pertamanan Meningkatnya kualitas pelayanan sampah Meningkatnya kualitas pengendalian tata ruang Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum

Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen dan keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Meningkatnya penelitian yang berkualitas dan aplikatif Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Meningkatnya kualitas data dan informasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kemandirian keuangan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Terpenuhinya kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan

Meningkatkan RKPD Kepulauan Selayar 2016

Meningkatnya pembinaan ormas Page 123

Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius Misi Tujuan Sasaran dan partai politik kapasitas kelembagaan masyarakat dan partai Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi politik pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

Meningkatnya kualitas dan penyelesaian produk hukum Meningkatnya kualitas penyelesaian kasus hukum Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan

Misi Keenam: Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama

Meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata

Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan SDM Keagamaan

Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama

Meningkatnya kerukunan hidup antar ummat beragama

Meningkatnya kerjasama antar ummat beragama dalam kegiatankegiatan sosial

4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan

Daerah

dikelompokkan

menjadi

Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan merupakan program Bupati sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan amanat/kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan

yang

tinggi, memberikan

dampak

luas

pada

masyarakat

dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 124

berhubungan dengan

tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling

berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Prubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2015 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025. Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 serta berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada, maka Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi menjadi 9 (sembilan) bidang prioritas pembangunan daerah yaitu : 1. Bidang Ekonomi; 2. Bidang Infrastruktur; 3. Bidang Pendidikan; 4. Bidang Kesehatan; 5. Bidang Pariwisata dan Budaya; 6. Bidang Pelayanan Umum, Ketertiban dan ketentraman ; 7. Bidang Lingkungan Hidup; 8. Bidang Perlindungan Sosial; 9. Bidang Keagamaaan. Dari bidang prioritas diatas didapatkan sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut: 1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan; 2. meningkatnya ketersediaan infrastruktur masyarakat; 3. meningkatnya

pemerataan,

kompetensi

peserta

didik

dan

tenaga

pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 4. meningkatnya

cakupan,

mutu

dan

akses

pelayanan

kesehatan

masyarakat; 5. meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah; 6. meningkatnya kualitas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman; RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 125

7. meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup; 8. meningkatnya kualitas kehidupan sosial; dan 9. meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah. Urutan prioritas urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor

2

Tahun

2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Urusan

pemerintahan yang dimaksud meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum; 4. Perumahan; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perhubungan; 8. Lingkungan Hidup; 9. Pertanahan; 10. Kependudukan dan Catatan Sipil; 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 13. Sosial; 14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 16. Penanaman Modal; 17. Kebudayaan dan Pariwisata; 18. Kepemudaan dan Olahraga; 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 22. Statistik; 23. Kearsipan; 24. Perpustakaan; 25. Komunikasi dan Informatika; 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan; 27. Kehutanan; RKPD Kepulauan Selayar 2016

Page 126

28. Energi dan Sumber Daya Mineral; 29. Kelautan dan Perikanan; 30. Perdagangan; dan 31. Perindustrian. Adapun dikelompokkan

Program

Unggulan

berdasarkan

isu-isu

Kabupaten strategis

Kepulauan

Selayar

sebagaimana tertuang di

dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 pada 4.2. berikut: 4.2.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015


Page 127

Tabel 4.3. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015

Isu Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan

Urutan Prioritas Urusan Wajib / Pilihan

1. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

1. 2. 3. 4.

2. Meningkatnya kompetensi peserta didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Meningkatkan akses mutu dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan

3. Meningkatnya manajemen kependidikan 4. Meningkatnya Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

1. PENDIDIKAN

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 6. Meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 7. Meningkatnya minat baca masyarakat

2. Meningkatkan kesadaran,kemau an dan kemampuan hidup sehat masyarakat


1. Meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 3. Meningkatnya sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan

Urutan Program Prioritas

2. KESEHATAN

Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Gratis Pengembangan Anak Usia Dini Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan 5. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan 6. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 9. Peningkatan Mutu Peserta Didik 10.Peningkatan Kualitas Peserta Didik 11.Peningkatan Kompotensi Satuan Pendidikan 12.Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Luhur Peserta Didik 13.Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal 14.Peningkatan Budaya Baca dan Pembangunan Perpustakaan 1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Pomosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Page 128

3. PEKERJAAN UMUM

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong 4. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10.Pengendalian Banjir 11.Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman

4. PERUMAHAN

1. Pembangunan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya kualitas pengendalian tata ruang

5. PENATAAN RUANG

1. Meningkatnya prasarana wilayah 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

2. Meningkatnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan 3. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Meningkatkan Infrastruktur Dasar Masyarakat

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah, perumahan dan permukiman serta tata ruang wilayah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Perencanaan Tata Ruang Pemanfatan Ruang Pengendalian Pemanfatan Ruang Program Kerja Sama Pembangunan Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Sosial Budaya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Dokumentasi dan Informasi Hasil Litbang Penguatan Kapasitas Pranata Litbang

Page 129

Meningkatnya sarana dan prasana perhubungan daerah

7. PERHUBUNGAN

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 8. LINGKUNGAN HIDUP

3. Meningkatnya kualitas pertamanan 4. Meningkatnya kualitas pelayanan sampah

9. PERTANAHAN


1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Darat dan Udara 3. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 4. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara H.Aroeppala 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Telekomunikasi 2. Pengawasan Sarana dan Prasarana Berbasis Wilayah 3. Pengembangan Komunikasi dan Imformasi 4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Program Peningkatan Angkutan 6. Peningkatan Pelayanan Angkutan 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.Peningkatan Pengendalian Polusi 11.Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan 12.Pengendalian Kebakaran Hutan 13.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 14.Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 15.Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Page 130

10. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan 2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB 7. Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas,


2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan Keluarga kecil berkualitas

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Penataan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran penduduk 3. Peningkatan Layanan Catatan Sipil 4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencatatan Sipil 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengarsipan 6. Dokumen Pencatatan Sipil 7. Peningkatan Akurasi Database Kependudukan 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana SIAK 1. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 2. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 3. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi/Remaja 4. Peningkaan Pelanggulangan Narkoba Termasuk HIV AIDS 5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbu Kembang Anak 6. Penyiapan Pendamping Kelompok Bina Keluarga 7. Pengembangan Modal Operasional Posyandu 1. Pemberdayaan Keluarga 2. Pendapatan dan Pemetaan Keluarga 3. Pengadaan Blangko (Formulir) Pencatatan dan Pelaporan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Mandiri

Page 131

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 9. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja

Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan

10.Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya 11.Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan


1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan 2. Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup masyarakat 3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial 4. Meningkatnya lapangan kerja 5. Tersedianya angkatan kerja yang berkualitas dan terlindungi

13. SOSIAL

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SoSial 7. Pelayanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 8. Program Pemahaman Masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan Bencana 9. Program Pembelajaran Kebencanaan bagi Masyarakat

14. KETENAGAKERJAAN KETRANSMIGRASIAN

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5. Program Transmigrasi Lokal

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Meningkatnya jumlah dan volume Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat 2. Terwujudnya kemandirian UMKM dan koperasi yang berkualitas 3. Meningkatnya peran perdagangan dan perindustrian

Page 132

12.Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan lokal, regional maupun nasional.

1. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa 16. PENANAMAN MODAL

1. Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 3. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Meningkatnya nilai investasi pembangunan 1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah

13.Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,

2. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah 3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata

14.Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga


1. Meningkatnya kualitas pemuda 2. Meningkatnya prestasi olah raga

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Kemitraan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Keragaman Budaya Penguatan Kelembagaan Pariwisata Peningkatan Produk Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya

Page 133

1. Meningkatnya pembinaan ormas dan partai politik 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 15.Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partai politik

Mengembangkan pembinaan kehidupan berbangsa dan beragama

16.Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum 17.Meningkatkan kualitas pengamalan nilainilai keagamaan secara nyata 18.Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama

3. Meningkatnya kualitas dan penyelesaian produk hukum 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan 5. Perundang-undangan 6. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat 7. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat 8. Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan SDM Keagamaan 9. Meningkatnya kerukunan hidup antar ummat beragama

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Pemeliharaan Pencegahan Tindakan Kriiminal 7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 8. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10.Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 11.Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 12.Pendidikan Politik Masyarakat 13.Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 14.Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama 15.Program Dialog dan Kerjasama Lintas Agama

10.Meningkatnya kerjasama antar ummat beragama dalam kegiatankegiatan social


Page 134

1. Meningkatnya penelitian yang berkualitas dan aplikatif 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum

5. Meningkatnya kualitas data dan informasi 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7. Meningkatnya kemandirian keuangan 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 9. Terpenuhinya kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan 10.Meningkatnya kualitas penyelesaian kasus hukum


20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 5. Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD 7. Seleksi Penerimaan CPNSD 8. Mutasi PNSD dalam Jabatan 9. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNSD 10.Pemberian Penghargaan Bagi PNSD yang Berprestasi 11.Penegakan Disiplin PNSD/PTT dan Tes Narkoba 12.Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNSD 13.Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 14.Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kepegawaian (PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS) 15.Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 16.Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG 17.Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 18.Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan Sistem Prosedur dan Pengawasan 19.Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan 20.Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 21.Pelaksanaan Kebijakan KDH 22.Percepatan Pemberantasan KKN 23.Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan 24.Hasil Pengawasan

Page 135

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22. STATISTIK 23. KEARSIPAN 24. PERPUSTAKAAN

Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

19.Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam menopang ketahanan pangan

3. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi


Program Data Base di Daerah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

25. KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA

1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. KerjaSama Informasi dan Media Massa

26. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 4. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Peternakan 5. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapang 6. Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan perkebunan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi peternakan

25.Inplementasi SPIP di Lingkungan SKPD 26.Intensifikasi Penanganan Pengaduan masyarakat 27.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 29.Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan Sistem Prosedur dan Pengwasan 30.Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Page 136

20.Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan

1.

Meningkatnya produksi sumber daya hutan 27. KEHUTANAN

2.

Terjaganya potensi sumber daya hutan

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 21.Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,

2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan

28. KELAUTAN DAN PERIKANAN

3. Meingkatnya kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah

29. PERDAGANGAN

30. PERINDUSTRIAN


1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5. Pengembangan Pengelolaan TPA 6. Pengelolaan Pertamanan 7. Pengelolaan Areal Pemakaman 8. Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar 2. Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu 5. Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 7. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir 8. Pengembangan Data / Informasi 9. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 10. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 11. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Page 137

22.Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energy


1. Meningkatnya kontribusi pertambangan dalam perekonomian daerah 2. Meningkatnya efektifitas penambangan non logam dan batu

31. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.

Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial

1.

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

2. 3.

Page 138

4.2.2. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar

1 (1) A. 1.

Tabel 4.4 Rumusan usulna program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepualaun Selayar Indikator SKPD Terkait Validasi/ Program/Kegiatan Volume Lokasi Kinerja Keterangan (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarat Nelayan dari Hulu sampai Hilir;  Program Budidaya Perikanan dari Hulu sampai Hilir;  Program Penangkapan Ikan dari Hulu sampai Hilir;  Program Pengelohan Hasil Perikanan dari Hulu sampai Hilir;  Pengadaan Sampan Fiber;  Pengadaan Mesin Katinting;  Pengadaan Alat Tangkap;  Pengadaan Perahu Joloro;  Pengadaan peralatan untuk peningkatan mutu hasil tangkap;  Pelatihan pengelolaan hasil perikanan.



Dinas Kelautan Perikanan

Page 139

1

Program/Kegiatan

(1) 2.

(2)  Program peningkatan kesejahteraan petani;  Program peningkatan hasil peternakan;  Program peningkatan perkebunan;  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, pertanian, dan perkebunan;  Program peningkatan hasil pemasaran pertanian, peternakan, dan perkebunan;  Ketersedian bibit, pupuk bagi petani;  Aksebilitas penjualan hasil prodik pertanian;  Pengadaan pupuk pestisida;  Pengdaan Hand Tractor;  Pengadaan bibt pala, cengkeh, sukun, mangga, jeruk;  Pembangunan saluran air;  Perintisan jalan tani;  Pemagaran areal peternakan dan HMT;  Pemberantasan hama;  Pengadaan kawat duri, tangki air (Handsprayer);


Indikator Kinerja (3)

Volume (4)

Lokasi (5) Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD Terkait (6) Pertanian dan Ketahan Pangan

Validasi/ Keterangan (7)

Page 140

1 (1)

3.

Program/Kegiatan (2)  Pengadaan bibit unggas;  Pengadaan bibit ternak kambing;  Pengadaan mesin pemoton rumput;  Pengadaan mesin steel kecil;  Pengadaan sancing;  Pengadaan alat pengolah jambu mente;  Pengdaan kebun desa;  Pengadaan perpipaan untuk pertanian;  Pengadaan pipa karet.  Pengembangan sentra – sentra industri potensial, seperti industri galangan kapal skala menengah di wilayah pulau;  Peningkatan akses permodalan;  Peningkatan kapasitas usaha dan manajemen;  Pengembangan industri kreatif;  Stabilitas harga komoditi;  Pengembangan usaha rumah tangga (usaha Rumahan);  Pembangunan Plaza Marina di Ibu Kota Kecamatan Kepulauan;  Bantuan permodalan bagi masyarakat pra sejahtera;  Bantuan alat keterampilan, seperti mesin jahit, gandir dan perbengkelan;  Pelatihan / kursus keterampilan;  Pengadaan mesin parut;  Pelatihan kewirausahaan;



Volume (4)



SKPD Terkait (6)


Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan

Page 141

1 (1)

B 1.

Program/Kegiatan (2)  Pengadaan alat pengasapan kopra

Program Kegiatan Pengembangan Wilayah atau Bidang Infrastruktur.  Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;  Program pembanguan infrstruktur perdesaan;  Program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan irigasi lainnya;  Program pengembangan draenase, turap/talud/bronjong;  Rehabilitasi jalan hotmix, jalan setapak, drainase, tanggul pantai/penahan tanah, dermaga/ tambatan perahu, irigasi dan saluran tertier;  Pembangan perkerasan dan pengaspalan jalan;  Pengadaan greet (Pemecah Ombak);  Pembangnan gedung pertemuan;  Pengadaan paving blok untuk halaman sekolah;  Pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN pada daerah belum terjangkau aliran listrik PLN;  Pembuatan Sumur tanah dangkal dan sumur bor;  Pengadaan tong sampah;  Pengadaan saran dan prasarana pasar tradisional;  Pengadaan perpipaan air bersih. RKPD Kepulauan Selayar 2016


Volume

Lokasi

(4)

(5)


SKPD Terkait (6)


Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, BPLHD,

Page 142

1

Program/Kegiatan

(1) 2

(2) Program ini diarahkan pada program lingkungan sehat perumahan dan program perbaikan perumahan akibat bencana.

3

Progran ini diarahkan pada peningkatan pelayanan angkutan baik darat, udara dan laut.

C 1.

Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan  Program pembinaan ahlak mulia;  Program peningkatan mutu peserta didik;  Program peningkatan mutu dan penyebaran tenaga pendidik;  Pembangunan pemagaran sekolah;  Pembangunan pintu pagar sekolah;  Pengadaan buku sekolah;  Pembangunan ruang kelas guru;  Rehabilitasi gedung sekolah;  Pembangunan gedung perpustakaan sekolah;  Pembangunan SLTP dan SLTA pada daerahdaerah terpencil;  Pembangunan dan perbaikan sarana olah raga, seperti lapangan sepak bola;  Pengadaan mobiler sekolah;  Pembangunan gedung TK;  Pengadaan alat permainan anak usia dini (APE) luar dan dalam;  Pembangunan gedung TPA;

2.

Program penyalahgunaan narkoba dan program RKPD Kepulauan Selayar 2016


Volume (4)

Lokasi (5) Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD Terkait (6) Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Dinas Perhubungan dan Kominfo


Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten

Dinas Pendidikan Nasional,


Page 143

1 (1)

Program/Kegiatan (2) peningkatan saran dan prasarana olahraga

D 1.

Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan  Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  Program perbaikan gizi masyarakat;  Program pencegahan dan penanggulanagan penyakit menular;  Program keselamatan ibu melahirkan;  Program kesehatan pelayanan masyarakat miskin;  Peningkatan angka harapan hidup;  Peningkatan status Puskesmas;

2.

 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;  Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling reproduksi remaja;  Program keluarga berencana Program di Bidang Pariwisata dan Budaya  Program destinasi pariwisata;  Program pengembangan kemitraan pariwisata.

E 1.

2.

F

Hendaknya program yang dilaksanakan dalam kebudayaan ini adalah program yang dapat menjaga nilai-nilai budaya dan kekayaan budaya lokal serta keragaman budaya. Program Pembangunan Daerah di Bidang RKPD Kepulauan Selayar 2016


Volume (4)

Lokasi

SKPD Terkait

(5) Kepulauan Selayar

(6) Dinas Kesehatan, Bagian Olahraga dan Pemuda Setda


Dinas Kesehatan, RSUD KH Hayyung


Badan Pemberdayaan perempuan dan KB

Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Kebudayaan Pariwisata


dan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional

Page 144

1

Program/Kegiatan

(1)

(2) Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketentraman Umum Perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan pada program percepatan pembangunan ekonomi.

1

2

Program ini diarahkan pada peningkatan Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparat dan pelaksana pemerintah daerah.

3 Program yang dilaksanakan dapat memberikan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kapasitas penduduk.Program yang dapat dilaksanakan dan terus ditingkatkan adalah:

4

G 1.

1. Program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan; 2. Program peningkatan lembaga ekonomi desa. Akhir-akhir ini marak kasus-kasus pencurian diperkampungan warga, sehingga pemerintah diharapkan agar menggalakkan program pencegahan terjadinya pencurian, sehingga program yang perlu dilaksanakan Program Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Perlunya peningkatan program dalam hal pengelolaan persampahan, pengendalian dan pencemaran lingkungan serta perlindungan dan konsevasi sumber daya alam RKPD Kepulauan Selayar 2016


Volume

Lokasi

(4)

(5)

Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar



SKPD Terkait (6)


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait Permbangunan Ekonomi Pemerintahan Umum

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Keluarana

Badan Kesatuan Bangsa, Pilotik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertanian dan Page 145

1

Program/Kegiatan

(1)

(2)


Volume

Lokasi

(4)

(5)

SKPD Terkait (6)


Kehutanan

2.

3.

H

I

J

Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan program pemanfaatan sumber daya hutan dan program rehabilitas hutan dan lahan.


Program hendaknya diarahkan pada peningkatan kesadaran warga salah satu diantaranya adala program peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana saat pra bencana. Program Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial dan Ketenaga Kerjaan Program ini diarahkan pada program pemberdayaan fakir miskin dan program pembinaan kelembagaan kesejahteraan social Program Pembangunan Bidang Keagamaan


Mondorong terpeliharanya kerukunan umat beragama dan saling toleransi antar umat beragama. Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan, Perhubungan, dan Keagamaan, Kepariwisataan dan Keamanan.



Dinas Pertanuan dan Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Badan Kesbangpol, Bagian Kesra Setda

Page 146

1

Program/Kegiatan

(1)

(2) Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan program-program yang belum terlaksana dan menghindari pelaksanaan program baru yang menggunakan dana besar. Selanjutnya perlu juga dipikirkan penganggaran pagu kewilayaan,sehingga kecamatan juga dapat membuat pagu tersendiri sehingga kecamatan juga dapat disamakan SKPD. Demikian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang diperoleh melalui rapat dengar pendapat dan atau melalui hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan pelaksanaan musrenbang kecamatan termasuk RPJMD 2011-2015, semoga bermanfaat buat kemajuan daerah. Sekian dan terima kasih.



Volume (4)


SKPD Terkait (6)


Page 147

4.2.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah Tabel 4.5 Penjelasan program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan saran kinerja daerah No

Prioritas Pembanguan

Kinerja

Program/Pembangunan Indikator

1

2

Perluasan akses melalui peningkatan kualitas pendidikan gratis dan bantuan pendidikan / beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan atau berprestasi

Pengembang an kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional.


1. Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Program peningkatan jumlah, mutu dan penyebara tenaga pendidik dan kependidikan 3. Program Intensifikasi dan perluasan akses keaksaraan fungsional 4. Program Pendidikan Gratis 5. Program Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 6. Program Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) 7. Program Pendidikan Luar Biasa 8. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

1. Program peningkatan mutu peserta didik 2. Program peningkatan jumlah, mutu dan penyebara tenaga pendidik dan kependidikan 3. Program Pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur peserta didik

SKPD

Target

Angka Partisipasi kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar SD/MI Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

95 235 97,15

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK

95,25

Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Anak Usia Dini yang masuk TK & Kelompok Bermain Angka Lulusan SD/MI Angka Lulusan SMP/MTs Angka Lulusan SMA/MA/SMK Angka Melanjutakan ke SMP/MTs Angka Melanjutakan ke SMA/MA/SMK

99,5 75,25 60,24

Angka Melanjutakan ke Perguruan Tinggi

55


0,09 0,13 0,03 65 100 100 100 100 100


Page 148

No


Kinerja


3

Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan melalui pelatihan dan pendidikan Formal serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Program peningkatan kompetensi satuan pendidikan 2. Program Jaringan Teknologi dan Informasi Sekolah

25

SMP berstandar Nasional

30

SMA berstandar Nasional

30

TK terakreditasi A

5

Peningkatan kualifikasi dan 1. Program Peningkatan kompotensi Pendidik kompetensi pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan melalui 2. Program peningkatan kesejahteraan Pelatihan dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan sarana dan sarana pendidikan yang layak sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)


1. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Program peningkatan layanan pendidikan non formal

Target

SD berstandar Nasional

SD terakreditasi A

4

SKPD


5,45 10

SMP terakreditasi A

28

SMA terakreditasi A

25

SMK terakreditasi A

25

Tenaga Pendidik yang mengikuti pelatihan

90

Guru TK lulus sertifikasi

15

Guru SD/MI lulus sertifikasi

42

Guru SMP/MTs lulus sertifikasi

47

Guru SMA/MA lulus sertifikasi

70

Guru SMK lulus sertifikasi

49

Guru kualifikasi S1/D4

57

Ruang kelas baik pada TK dan PAUD (%) Ruang kelas baik pada SD/MI (%) Ruang kelas baik pada SMP/MTs (%)

70 90,21 83



Page 149

No


Kinerja


6

7

8

Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta Pelibatan masyarakat dalam perencanaan,pelak sanaan dan pengawasan pendidikan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan

Program peningkatan peran serta masyarakat

1. Program Peningkatan Budaya Baca 2. Program Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan

Meningkatkan pelayanan 1. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu melalui 2. Program Peningkatan pelayanan kesehtan lansia penerapan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) secara baik dengan penekanan pada


SKPD

Target

Ruang kelas baik pada SMA/MA (%) Ruang kelas baik pada SMK (%) Sarana olah raga Sarana Penunjang Sekolah Sarana lembaga pendidikan non formal dan PKBM Komite Sekolah yang berfungsi dengan baik

80

Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan yang mengikuti Workshop (%) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah Jumlah kunjungan mobil perpustakaan ke Desa Jumlah kunjungan kapal perpustakaan ke pulau2 Jumlah Koleksi Buku Jumlah Pustakawan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Cakupan pertolongan persalinan oleh tenkes berkompetensi kebidanan

40

93 75 80 85 100

136.641 994


Kantor Perpustakaan dan Arsip

60 6 7.670 5 102 8,50 0 90

Dinas Kesehatan

Page 150

No


Kinerja


upaya promotif dan preventif 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan 1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1. Program Penceghan dn pemberantasan penyakit 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan 2. Program pengadaan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana RS 3. Program pemeliharaan sarana prasarana RS 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

9

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan


Program Promosi dan Pemberdayaan

SKPD

Target

Cakupan kunjungan bayi Angka Usia Harapan Hidup Persentase Gakin yang mendapat pelayanan Cakupan Yankes Dasar Maskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase Balita Gizi Buruk Prevalensi Balita Gizi Kurang

90 72 50

0,0 0

Dinas Kesehatan

Angka kesembuhan penderita TB Paru dan BTA Penanganan Kasus Malaria Penanganan kasus HIV/AIDS Persentase Desa UCI Penanganan KLB Persentase Keluarga yang memiliki Jamban Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih Av Los (hari) BOR (%) BTO (kali) TOI (hari) NDR GDR Indeks kepuasan pelanggan RS (%) Rumah Rangga ber PHBS (%) Desa Siaga Aktif(%)

100

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

60 8

100 100 100 100 70

Dinas Kesehatan

90 7 70 42 5 20 27 95 55 27

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Kesehatan

Page 151

No


Kinerja


10

Target

masyarakat dalam memelihara kesehatan secara mandiri

Masyarakat

Posyandu Purnama (%) Posyandu Mandiri (%)

40 25

Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan manajemen kesehatan termasuk termasuk akreditasi RSUD

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rasio dokter umum per 100rb penduduk Rasio SKM per 100rb penduduk Persentase obat generik berlogo

30

Kepuasan pasien Puskesmas dan jaringannya Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBD Anggaran kesehatan pemerintah perkapita per tahun

80

Cakupan peserta KB Baru Cakupan akseptor aktif Rata-rata anak per keluarga Cakupan penyediaan alkon Ratio petugas PPKBD

100 75 1,8 100 85

BPP KB

PIK Remaja/ Mahasiswa

20

BPP KB

Kelompok UPPKS online UPPKS Kesadaran Masyarakat dalam ber KB (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Partisipasi angkatan kerja

70 90

Program penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11

Memperluas akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana (KB) serta meningkatkan koordinasi dan manajemen layanan KB

12

Meningkatkan jumlah 1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja kelompok masyarakat peduli 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyrakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri KB yang berperan aktif

13

SKPD

Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi kaum


1. Program Keluarga Berencana 2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

1. Program peningkatan peran perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

28 100

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

15 400 rb

30

BPP KB

100 Page 152

No


Kinerja


perempuan, di segala bidang pembangunan

14

15

16

17

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak

Meningkatkan pembinaan, pelatihan dan bantuan modal usaha pemuda

3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1. Program perlindungan anak 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak-hak anak

1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda 2. Program bantuan kepemudaan

perempuan Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dr tindak kekerasan Rasio KDRT Jumlah Kelompok Anak yang dibina Proporsi tindak kekerasan terhadap anak Pelibatan kelompok anak dalam perencanaan dan pelaksanan pembangunan (%) Persentase tenaga kerja di bawah umur

SKPD

Target 100

0 55 0 40

0

Persentase Karang Taruna/ Kelompok Pemuda Terbina Persentase Karang Taruna / Kelompok Pemuda yang terlatih Persentase kelompok Pemuda yang mendapatkan bantuan modal usaha

50 50

Setda, Bagian Pemuda Olah Raga, dan Diknas

50

Meningkatkan sarana prasana olah raga dan apresiasi kepada atlit berprestasi

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Terbangunnya Stadion Tingkat Kabupaten (%) Terbangunnya Stadion Mini di setiap Kecamatan (%)

100

Peningkatan pembangunan

1. Program pembangunan jalan dan jembatan

Jumlah tambatan perahu baru

35


BPP KB

50

Setda, Bagian Pemuda Olah Raga dan Disdiknas

Dinas PU & Page 153

No


Kinerja


dan rehabilitasi jalan, jembatan, dermaga baru dan tambatan perahu, peningkatan Bandara Aroeppala serta meningkatkan saranaprasarana komunikasi dan informasi

18

19

Memfasilitasi penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi secara merata dan berkualitas

Meningkatkan akses masyarakat terhadap


2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 6. Program pembangunan sarana komunikasi dan informasi

1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 8. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 9. Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

SKPD

Target

Adanya kapal perintis local Adanya kapal cepat dengan kecepatan 25 sampai 30 Knot Pelabuhan fery di Kec. Kepulauan Proporsi Jalan Negara (AppatanaPammatata) dalam kondisi baik Proporsi jalan lintas timur dalam kondisi baik Kualitas sarana prasarana Bandara Aroeppala (%) Kualitas infrastruktur komunikasi & Informasi Persentase rumah layak huni

1 1

Persentase rumah tinggal bersanitasi

70

Jumlah Rumah Tangga memiliki sarana air bersih

> 90.000

Jumlah Permukiman kumuh

0

Daya PLN (kW) PLTS (unit) PLTB (1unit=100 kW))

Dishubkom info

5 95 85 100 100 100

11.292 500 4

Dinas PU

Dinas ESDM

Page 154

No


Kinerja


layanan listrik

PLTMH (unit) PLT Hibrid (surya+angin), 1 paket = 10kW) PLTU

Program pembinaan dan pengembangan BBM

Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi yang berbasis potensi sumber daya daerah sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian daerah


Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Program pengembangan ke wirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM & IKM

3 4

AMPS (unit) LPG 3 kg (tabung)

52.000

Persentase permohonan pengurusan perizinan perdagangan dan perindustrian yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan Jumlah Investasi (Rp)

100

Bensin (liter) Solar (liter) Minyak tanah Depo BBM

SPBU

20

Target

Bahan bakar gas metan Pemba Ngunan 500.000 Dinas ESDM 426.000 200.850 Berfungs i + 1 unit di pulau Terbang un 2 unit 8

PLTM 1 MW di Jampea Meningkatkan pasokan / ketersediaan BBM dan Non BBM

SKPD

Diskopurinda g dan KA. PTPM

32.000.0 00

Page 155

No


Kinerja


SKPD

Target

21

Meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha, teknologi, informasi dan pasar serta memperkecil beban pengeluaran masyarakat miskin

1. Program peningkatan akses kepada sumber daya produksi 2. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif 3. Program pengembangan kewirausahaan 4. Program pemberdayaan masyarakat miskin

Jumlah Unit Usaha terbina dan mendapat bantuan usaha

9.000

Diskopurinda g

22

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok penyandang masalah kesejahteraan social

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

Fakir Miskin tertangani (KK)

> 3.500

Dissosnaker Trans

Keluarga berumah tak layak huni tertangani (KK)

200

Wanita rawan sosek tertangani

120

Keluarga rentan tertangani (KK)

100

Persentase terlayani Persentase terlayani Persentase tertangani Persenatse tertangani Persentase tertangani

Lanjut Usia yang

100

korban bencana yang

100

anak terlantar yang

100

penyandang cacat

100

eks narapidana yang

100

Persentase Karang Taruna terfasilitasi Persentase keluarga pahlawan / veteran terbantu

100

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program pembinaan anak terlantar; Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social


100

Page 156

No


Kinerja


23

24

25

26

27

Meningkatkan kemudahan akses masuk dan atau keluar Selayar serta meningkatkan kerjasama perdagangan regional dan nasional

1. Program pengembangan komoditas potensi unggulan 2. Program pengembangan perusahaan daerah

Memberikan kemudahan bagi pihak luar untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar serta membangun kesiapan masyarakat agar dapat berperan dalam berbagai kegiatan investasi Peningkatan bimbingan dan bantuan modal usaha bagi UEP masyarakat Memberdayakan UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kapasitas dan permodalan

Target

Workshop / misi dagang (kegiatan)

10

Kerjasama antara instansi/lembaga dan Perusda (kegiatan)

10

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

Nilai PMA

2,4 M

Nilai PMDN

1,2 M

1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 2. Program Peningkatan akses kepada sumber daya produksi

Bantuan modal UEP/UKM sebesar Rp. 1.690.500.000

969 org dan 36 klp usaha 500

Diskopurinda g

Lokasi layak jual bagi PKL

5

Diskopurinda g

Pembangunan pasar desa dan pasar tradisional (unit) Pengawasan peredaran barang dan jasa (Kec)

11

1. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan sektor Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan perdagangan berdasarkan potensi daerah yang mampu Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri bersaing di pasar lokal, Program Perlindungan Konsumen dan regional, nasional dan Pengamanan Perdagangan internasional


SKPD

Tempat usaha PKL yang memiliki legalitas (unit)

Diskopurinda g

KA PTPM

Diskopurinda g

11

Page 157

No


Kinerja


28

29

30

Mengembangkan programprogram perluasan kesempatan kerja dan berusaha secara luas bagi masyarakat

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatkan program pelatihan dalam rangka peningkatan skil tenaga kerja serta meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 2. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Optimalisasi dan rasionalisasi pemanfaatn sumber daya kelautan dan perikanan, air payau dan air tawar dengan peningkatan sarana prasarana

1. Program pengembangan perikanan budi daya 2. Program pengembangan perikanan tangkap

Peningkatan kapasitas nelayan dalam pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pengembangan perikanan tangkap 3. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan dan pengendalian sumber daya lingkungan

Target

Pasar kerja dan bursa kerja on line (%)

85

Angka pengangguran terbuka (%)

2,5

Persentase sarana prasarana BLK Pelatihan berbasis masyarakat (kali) Sosialisasi pelaksanaan jamsostek dan K3 Persentase Keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja Jumlah produksi ikan (ton) Persentase penerapan teknologi bdidaya perikanan laut/air payau Persentase jumlah armada dan alat tangkap Luas Lahan budidaya rumput laut

100 7

Persentase produksi hasil budidaya perikanan 31

SKPD

Persentase nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap Terlaksananya pelatihan pengoperasian kapal hand line tuna dan purse seine Terlaksananya magang budidaya ikan karang

DISSOS NAKERTRAN S

DISSOS NAKERTRAN S

6 90 >19.000 90

Dinas Kelautan dan Perikanan

20 >1.500 m2 50 20


5x

3x

Page 158

No


Kinerja


32

33

34

35

Persentase nelayan yang berpenghasilan di atas UMR Persentase nelayan dan pembudidaya yang memiliki rumah layak huni Persentase sarana prasarana di kawasan PPI Bonehalang Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PAD

SKPD

Target 25 25

Mengembangkan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional

1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2. Program pembangunan sarana prasarana industri perikanan

Meningkatkan pengelolaan ODTW dan Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan homestay, desa wisata dan paket wisata lainnya

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program peningkatan sarana prasarana pariwisata bahari 3. Program pengembangan kemitraan

ODTW yang terkelola (obyek) Persentase pengembangan sistem Informasi kebudayaan dan pariwisata Jumlah Pokdarwis dan Desa Wisata Jumlah kerjasama lembaga

Menjadikan Kabupaten Kepulauab Selayar sebagai pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional berbasis konservasi

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2. Program pengembangan distinasi pariwisata

Kunjungan Wisman

>500

Kunjungan Wisnu

>10.000 0,9

Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD Benda, situs, kawasan cagar budaya yang terpelihara (situs) Jumlah Kelompok Seni Budaya / Sanggar yang terbina


90 80


3

10 100

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 6

13 15

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Page 159

No


Kinerja


dan potensi pariwisata

SKPD

Target

Aktifitas event kebudayaan Usaha Pariwisata

10 25

36

Menjadikan Pulau Selayar sebagai pusat distribusi logistik dan sebagai kawasan industri perminyakan KTI

1. Tersusunnya DED (Detail Engineering Design) Pelabuhan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur 2. Pengadaan/penyewaan Floating Bunker BBM non- subsidi

Tersusunnya DED (Detail Enginering Desain) Pelabuhan Pulaua Selayar sebagai bandar Niaga Timur

Tersu Sun

Dishub & Kominfo

37

Peningkatan kesadaran masyarakat penambang bahan mineral bukan logam dan batuan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

Jumlah izin pertambangan rakyat

Belum dipredik si

Dinas ESDM

KP Explorasi seluas 16.054 HA

Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian secara intensif dan berkesinambungan dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna dan ramah lingkungan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Belum dipredik si 6 4,02

38

39

Pembinaan kelembagaan dan 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pengembangan SDM 2. Program bantuan sarana prasarana peternakan secara intensif


Produksi Tanaman Produksi Tanaman (Ton/Ha) Produksi Tanaman (Ton/Ha) Produksi Tanaman (Kg/Ha) Produksi Tanaman (Kg/Ha) Produksi Tanaman

Padi (Ton/Ha) Jagung Jeruk Keprok

11,35

Kelapa Dalam

1.750

Cengkeh

325

Pala (Kg/Ha)

445

Produksi Daging Sapi (Kg) Produksi Daging Kerbau (Kg) Produksi Daging Kambing (Kg)

101.279

6.039 61.835

Dinas Pertanian dan Kehutanan


Page 160

No


Kinerja


dan berkesinambungan dalam penerapan teknologi peternakan tepat guna dan ramah lingkungan

40

Meningkatkan keragaman bahan baku pangan (diversifikasi) dengan mengoptimalkan pemanfaatan keragaman hayati pangan yang ada

peternakan 3. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan

1. Program Pemerdayaan Penyuluhan Pertanian Lapang 2. Program Peningkatan Kemandirian dan ketahanan pangan. 3. Program Peningkatan Jaringan Kemitraan usaha di bidang ketahanan pangan

41

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan

1. Program pengendalian hutan dan konservasi sumber daya alam 2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

42

Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas SDM Aparatur pengelolaan lingkungan hidup

1. Program Peningkatan kualitas dan akses dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan 3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 4. Program pengelolaan dan rehabilitasi


SKPD

Target

Produksi Daging Ayam Buras (Kg)

143.928

Produksi Daging Ayam Ras (Kg)

7.067

Produksi Telur

116.892

- Cakupan dan kualitas penyuluhan lapang Persentase pemanfaatan lahan pekarangan RT

75

Persentase keaktifan Dewan Ketahanan Pangan Persentase ketersediaan Bahan Pangan (Ton) Hutan Tanaman Kayu (Ha) Hutan Non Kayu (Ha) Kebun Bibit Rakyat - KBR (Unit) Pengembangan Mangrove (Ha) Kerusakan kawasan hutan Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Cakupan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup Cakupan pengembangan konservasi laut dan hutan wisata

70

Cakupan penataan RTH

50

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

83.921 50 25 30 25 0,275 0,0088 60


BPLHD

75 80

Page 161

No


Kinerja

Program/Pembangunan Indikator ekosistem pesisir dan laut

43

44

45

Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan memantapkan kerjasama kawasan regional serta penigkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan suber air lainnya 2. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 3. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Cakupan pengelolaan dan rehabilitasi ekosisten pesisir dan laut Cakupan konservasi SDA melalui sumur resapan PAH dan penanaman pohon

Target 75

80

Cakupan pengembangan Pantai Laut Lestari

75

Cakupan pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut,suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut

80

Cakupan rehabilitasi terumbu karang, mangrove,padang lamun,estuaria, dan teluk

75

85

90

Pengembangan kualitas taman sebagai area terbuka hijau sekaligus area bermain atau wisata

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Pengelolaan Taman 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Cakupan Pemantauan kualitas lingkungan Taman Kota tiap Kecamatan (Jumlah) Jumlah Taman Rekreasi Cakupan Pengelolaan Areal Pemakaman

Peningkatan frekuensi dan kualitas pengelolaan sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelola

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Tempat Sampah


SKPD

11

BPLHD

Distarhan & KP

11 100

Distarhan & KP Page 162

No


Kinerja


mulai dari rumah tangga sampai ke TPA

46

47

48

persampahan

Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah melalui Peningkatan koordinasi perencana dan pengendalian tata ruang wilayah Meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota 2. Program Perencanaan prasarana Wilayah dan sumber daya alam 3. Program pengutan kapasitas pranata litbang

Peningkatan kualitas aparatur dan sistem perencanaan pembangunan

1. Program Pengembangan Data dan Informasi 2. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 7. Program Penataan dan Penyempurnaan


1. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana 2. Program Peningkatan mitigasi bencana

SKPD

Target

Meningkatnya sarana Prasarana TPA Meningkatnya sarana prasarana pengangkutan sampah Perda RTRW Ketaatan terhadap RTRW

90

Ada 90

BAPPEDA

Penanganan kawasan permukiman rawan bencana Penyuluhan, sosialisasi, gladi lapang penanggulangan bencana Kualitas penanganan warga korban bencana (%)

90

Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

RKPD tepat waktu Kualitas verifikasi, validasi Desa Tertinggal Kualitas monitoring dan pelaporan Musrenbang Kecamatan Kualitas monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dana APBN, APBD I dan APBD II KUA tepat waktu (%)

100 100

PPAS tepat waktu (%)

95

Kualitas KUA perubahan (%)

95

Kualitas PPAS Perubahan (%)

95

95

90 100

Bappeda

100 95

95

Page 163

No


Kinerja

Program/Pembangunan Indikator Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

49

50

Meningkatkan profesionelisme pengawas, perbaikan manajemen dan sistem pengawasan

Peningkatan jumlah


1. Program penataan dan pentempurnaan kebijakan, sisitem dan prosedur pengawasan 2. Program peningkatan kualitas pengawasan 3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4. Program percepatan pemberantasan KKN 5. Program percepatan pengawasan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 6. Program Implemnetasi SPIP di Lingkungan SKPD 7. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pengkajian dan Peneltian

SKPD

Target

Kualitas Musrenbang Tahunan (%)

95

Kualiats Pengendalian perencanaan pembangunan (%) Musrenbang Provinsi, Regional dan Nasional (%) Kualitas koordinasi TKPK (%)

95

Kualitas Pendampingan P2KP (%)

95

Kualitas sistem alokasi anggaran (%) Kualitas koordinasi rencana tata ruang (%) Kualitas Publikasi perencanaan pembangunan daerah (%) Sosialisasi Perda Dokumen Perencanaan (%) Persentase pelaksanaan PKPT, Insidential, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit Akhir Tahun

95

95 95

100 100 100 100

Inspektorat Kabupaten

Persentase realisasi tindak lanjut 80 hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) Persentase penanganan pengaduan 52 masyarakat

Jumlah Peneliti lokal terlati

10

Bappeda Page 164

No


Kinerja


51

52

53

kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia peneliti serta pembiayaan penelitian Peningkatan jumah dan kualitas aparatur serta pembiayaan pelayanan kependudukan

Meningkatkan upaya pencegahan penindakan atas penyimpanganpenyelengaraa n pemerintahan daerah Peningkatan fasilitasi, pembinaan masyarakat pedesaan serta pembiayaan Pemerintahan Desa


Jumlah Kegiatan Penelitian Inplementasi dan tindak lanjut hasil penelitian (%) Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program penataan Peraturan PerUndangUndangan 1. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan 2. Program pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

SKPD

Target 15 90

Cakupan penerbitan KTP Cakupan penerbitan KK Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Perkawinan penduduk beragama non Muslim Terlaksananya gelarwasda (kali)

100 100 90 95

DISDUK dan Pencatatan Sipil

4

Terlaksananya pemeriksaan regular PKPT

57

Inspektorat, Setda Bag Hukum

Pemerintah Desa yang menyampaikan LPPD,LKPD) tepat waktu (%) Pemerintah Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa (%)dengan baik LPM Desa yang menjalankan fungsinya dengan baik (%) PKK yang menjalankan fungsinya dengan baik (%) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)

100

BPMPDK

100

100 100 15

Page 165

No


Kinerja


54

55

56

57

Peningkatan akses dan frekuensi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi Infomasi 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

SKPD

Target

Terwujudnya sistem komunikasi terpadu (%)

100

BTS seluler (Titik)

25

Pameran Pembangunan (kali) Persentase penerapan SPM

2 90

Persentase penanganan keluhan pelayanan

85

Pengaturan pengelolaan analisis jabatan, beban kerja, prosedur kerja, tata kerja, standar sarana dan prasarana kerja serta tata naskah dinas

Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah serta optimalisasi penggunaan keuangan daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan PAD

21.485. 909.000

Peningkatan Dana Transfer

494.913.4 82.000 42.046. 586.825

Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan sistem informasi dan manajemen aset

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penetapan Perda APBD

3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa


Penyertaan Modal

Penetapan Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Penetapan Perda Perubahan

31 Des (Tepat Waktu) 31 Juli (Tepat waktu) 30 Sept (tepat

DISHUB KOMINFO

Setda, Bagian Organisasi

DPPK-ASDA dan SKPD pengelola PAD

DPPK-ASDA dan SKPD pengelola PAD

Page 166

No


Kinerja


Laporan realisasi keuangan Triwulan I Laporan realisasi keuangan semester I LKPD Tahunan

Hasil audit / opini BPK APB Desa

58

59

SKPD

Target waktu) 10 April (tepat waktu) 10 Juli (tepat waktu) 31 maret (tepat waktu) WTP Tepat Waktu

Perubahan APB Desa

Tepat Waktu

SPJ pelaksanaan APB Des

Tepat Waktu

Peningkatan nilai asset daerah

1.940.23 3.229.70 3

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugas keahlian serta pengembangan analisis kebutuhan kepegawaian

1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah PNS S3

5

Persentase PNS S2

6

Persentase pemenuhan jabatan struktural

100

Memberdayakan dan memperkuat kelembagaan

Program pembinaan Ormas

Persentase pembinaan, pemantauan dan fasilitasi Ormas


100

Badan Kepegawai an Daerah

Kesbangpol dan Linmas Page 167

No


Kinerja


Ormas serta mengembangkan sistem politik nasional di daerah yang demokratis dan ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik

Program Peningkatan Ormas/Orsospol dalam pembangunan Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 60

61

Pembinaan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat perdesaan serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan organisasi pemberdayaan masyarakat Desa secara berkelanjutan

Peningkatan harmonisasi produk - produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundangundangan daerah


1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

dan LSM Persentase pembinaan, pemantauan dan fasilitasi Orsospol Persentase pengetahuan masyarakat terhadap UU Politik Perentase pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan Persentase Faslitasi Forum Pembauran Kebangsaan

SKPD

Target 100 90 95 95

Persentase PKK aktif

100

Posyandu aktif

100

LPM aktif dan berprestasi Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

90 25

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

60

Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK Desa Persentase LSM yang dibina Persentase penyelesaian Ranperda secara tepat waktu

100 75 90

BPMPDK

Sekretariat Daerah, Bag Hukum

Page 168

No


Kinerja


62

63

64

Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dalam ruang lingkup hukum serta peningkatan kualitas pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap penerapan Perda serta pemberdayaan masyarakat taat Hukum

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi bagi semua lembaga keagamaan


SKPD

Target

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat

Persentase pelaksanaan Peradilan Pelanggaran Perda

100

Sekretariat Daerah

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemahaman masyarakat tentang bahaya Miras dan Narkoba

90

Sekretariat Daerah dan Polisi PP

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

100

Persentase pelaksanaan Patroli Wilayah Persentase penertban Miras, Judi, WTS dan Pedagang Kaki Lima

100

Persentase pelanggaran terhadap Perda Persentase pembinaan Kelompok Majelis Taklim

1

Persentase keberadaan TPA di tingkat Dusun

100

Persentase keaktifan majelis Taklim pada setiap masjid Persentase pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

95

1. Program pendidikan keagamaan 2. Program pemberdayaan lembaga keagamaan 3. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an

100

100

Setda, Bagian Kesra

100

Page 169

No


Kinerja


65

66

67

68

Bekerjasama dengan Lembaga Keagamaan dan Ormas dalam pengembangan kehidupan yang berorientasi pada nilai-nilai keutamaan (Al Khaer)

1. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan 2. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an

Mendorong swadaya masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan perbaikan sarana prasarana ibadah

Program peningkatan sarana prasarana keagamaan

Mendorong transformasi dakwah keagamaan dari dakwah seruan keagamaan semata menuju sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat

Membangun dan mengembangkan harmonisasi antar dan inter


1. Program peningkatan pelayanan Keagamaan 2. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan

Program peningkatan kerukunan antar umat beragama

SKPD

Target

Persentase kualitas Pengetahuan Keagamaan Masyarakat

90

Persentase kualitas Pelaksanaan syariat Persentase keberadaan judi dan miras di masyarakat

95

Persentase sarana Ibadah bersanitasi baik

100

Persentase ketersediaan Perpustakaan Masjid

75

Persentase sarana Ibadah berkualitas baik

100

Persentase ketersedian Da’i Lokal (Desa/Dusun) Terlatih

90

Persentase kelancaran honorer pelaku kegamaan di tingkat dusun

90

Persentase fasilitasi Forum Kerukunan Ummat beragama

100

0

Kesbang Polinmas, Pol PP, Setda (Bagian Kesra)

Setda, Bagian Kesra

Setda, Bagian Kesra

Kesbangpol dan Linmas, Setda (Bag.

Page 170

No


Kinerja


umat beragama

69

Meningkatkan forum kerjasama antar umat beragama


Program dialog dan kerjasama lintas agama

SKPD

Target

Persentase Pelaksanaan festival rakyat dalam meningkatkan kehidupan keagamaan ummat beragama yang harmonis

100

Persentase toleransi antar ummat beragama

100

Persentase Tokoh Agama yang mengikuti workshop dan temu wicara

100

Kesra)

Kesbangpol dan Linmas Setda (Bag. Kesra)

Page 171

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka berikut ini disajikan rincian rencana program dan kegiatan prioritas pemerintah. Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2016 berpedoman pada RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 terutama Program Prioritas pada RKPD Tahun 2016, Arahan Kebijakan pada RPJM ketiga dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025, serta tetap memperhatikan isu strategis dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (RPJMD Tahun 2010-2015). Adapun

program

dan

kegiatan

prioritas

serta

pagu

indikatif

berdasarkan program di atas disajikan dalam tabel sebagai berikut: Lampiran Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Hasil Musrenbang Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 :

RKPD KepulauanSelayar 2016

Page 172

BAB VI. P E N U T U P Fokus RKPD Tahun 2016 adalah pemantapan sektor perikanan dan pariwisata untuk penciptaan daya saing daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Tahun 2016 bersifat strategis karena telah memasuki periode transisi antara tahun pelaksanaan RPJMD kedua Tahun 2010-2015 yang dicanangkan dari pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir dengan pelaksanaan RPJMD ketiga Tahun 2015 - 2020. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah antar

pelaku

pembangunan

melalui

forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan atau Musrenbang, seperti PraMusrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang

Desa/Kelurahan,

Musrenbang

Kecamatan,

Musrenbang

Kabupaten. Dengan terlaksananya penyusunan

RKPD Tahun 2016,

maka

pelaksanaan

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan

yang

tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2016 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi.

Oleh karena itu

penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat,

pemberdayaan

masyarakat

dan

peningkatan

sarana

dan

prasarana dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha Dalam

pelaksanaannya,

RKPD

Tahun

2016

memerlukan

kaidah

pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stake holder yang berperan dalam pembangunan, yaitu: 1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.


Page 173

2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan. 3. Satuan

Kerja

Kabupaten

Perangkat

Kepulauan

Daerah

Selayar

(SKPD)

serta

di

seluruh

lingkungan pelaku

Pemerintah

pembangunan

berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaikbaiknya. 4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap kegiatan yang

program dan

pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan

APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. 6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala

SKPD

wajib

melakukan

pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda. 7. Kepala

Bappeda

menghimpun

dan

menganalisa

hasil

pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing Kepala SKPD. 8. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2016. 9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala

SKPD,

dan hasil evaluasi ini menjadi

bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB


Page 174

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents