LAMPIRAN NOMOR TENTANG
: PERATURAN BUPATI : TAHUN 2015 : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan globalisasi dan regionalisasi
membawa dampak
sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di daerah, dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi akan semakin tajam dimana pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan strategi bersaing yang tepat dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks inilah
diperlukan model perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dengan memperhatikan, pertama visi terhadap perubahan dan gangguan, kedua
kapabilitas
dengan
mempertahankan
dan
mengembangkan
kapasitas yang fleksibel dan adaptif terhadap suatu perubahan, ketiga strategi yang mempengaruhi arah dan gerak pembangunan.Konsepsi pembangunan daerah sesungguhnya tidak perlu bergantung pada aspekaspek spesial semata, namun dalam beberapa hal, kombinasi pendekatan sektoral dan kewilayahan dalam pembangunan daerah yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi membuktikan keberhasilan, hal ini dapat dilihat pada beberapa konsep pembangunan negara-negara yang maju, kebijakan
ekonomi
dinegara-
negara
tersebut
pada
umumnya
dirumuskan secara konsepsional, disamping model perencanaan dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial dan lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab, sehingga kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparanadil dan memenuhi kaidah-kaidah dalam perencanaan pembangunan daerah.
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-1
Di
dalam
memerlukan
melakukan
perencanaan
pembangunan
yang
akurat
setiap
serta
pemerintah
diharapkan
dapat
melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya.Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk
mencapai
tujuan
tertentu
dan
secara
terperinci
bahwa
perencanaan meliputi penyusunan perencanaan, penyusunan program perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penyusunan rencana meliputi unsur-unsur tinjauan keadaan (review), yang dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya, pada tahap ini pula dilakukan perkiraan pada masa yang akan dilalui rencana (forecasting), karena itu dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
Informasi
yang diperlukan dapat berupa data statistik dan penelitian hasil terdahulu yang relevan, setelah perkiraan dilakukan maka selanjutnya penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian
tujuan
rencana,
unsur
kegiatan
selanjutnya
yaitu
menidentifkasi kebijakan (policy) yang perlu dilakukan operasionalisasi unsur ini perlu didasarkan alternatif terbaik dan skala prioritas, unsur kegiatan terakhir dari tahapan penyusunan rencana adalah pengambilan keputusan (decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana. Pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui sejauh mana penyimpangan tersebut dan apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan
itu,
serta
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
dilakukan
tindakan
korektif
terhadap I-2
penyimpangan itu, untuk maksud tersebut maka diperlukan suatu system monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksanaan rencana. Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review), disamping itu juga evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahapan penyusunan rencana. Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan dating untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya (1) pendekatan dimensi pendekatan dan koordinasi serta (2) dimensi waktu. Dimensi pendekatan dan koordinasi pertama,
Perencanaan
pembangunan
makro,
yaitu
perencanaan
pembangunan nasional atau program yang mempunyai persamaan ciriciri
serta
tujuannya,
menitikberatkan
pada
kedua
perencanaan
aspek
lokasi
pembangunan
dimana
kegiatan
regional
dilakukan,
pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi pusat dalam melihat suatu ruang di daerah. Pemerintah daerah
dalam
merencanakan
pembangunannya
mengupayakan
pendayagunaan di daerahnya dengan berbagai kegiatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik. Perencanaan pembangunan yang berdasarkan dimensi waktu, terdiri dari tiga klasifikasi umum yaitu, pembangunan jangka waktu panjang (RPJP) dengan dimensi waktu 20 tahun perencanaan ini bukan merupkan pedoman siap pakai, melainkan keputusan yang tertinggi yang lebih bersifat dorongan atau motivasi, jenis program ini bersifat berkesinambungan
tidak
boleh
putus-putus,
perencanaan
jangka
menengah (RPJM) periodesasi dalam kurun waktu 5 tahun, perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan pemerintahan yang RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-3
sedang berjalan, perencanaan jangka pendek (RKP) sering juga dikenal dengan istilah rencana operasional tahunan yang hanya memiliki kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah (RPJM) ke dalam rencana tahunan (RKP) yang disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi riil suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
bahwa
perencanaan
pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya
baik
yang
maupun yang ditempuh
dilaksanakan
langsung
oleh
pemerintah
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan Perencanaan dan penganggaran tahunan, oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan
pembangunan, serta mewujudkan efesiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Proses
penyusunan
mekanisme/tahapan
yang
diawali
RKPD dari
dilaksanakan Musrenbang
melalui
tingkat
Desa,
Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten Tasikmalaya
dengan
melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan
pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut : RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-4
1) Prinsip Partisipatip (participative) Prinsip
partisipatip
menunjukan
bahwa
rakyat
atau
masyarakat yang akan diuntungkan oleh (memperoleh manfaat)
dari
perencanaan
harus
turut
serta
dalam
prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya; 2) Prinsip Kesinambungan (sustainable) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap melainkan harus berlanjut sehingga menjamin
adanya
kemajuan
terus-menerus
dalam
kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran, juga diperlukan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan; 3) Prinsip Keseluruhan (holistic) Prinsip
ini
menunjukkan
bahwa
masalah
dalam
perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung
unsur yang dapat
berkembang serta terbuka dan demokratis. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 dalam penyusunannya harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Nasional dan Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi, sehingga terjadi sinergisitas perencanaan antara Pembangunan Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten.
RPJPD merupakan roadmap
(peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun ke depan, merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah, sebagai instrument untuk mewujudkan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-5
pembangunan meningkatkan
berkelanjutan, keunggulan
dan
utama
sebagai
daerah
(core
instrument
untuk
competency),
RPJP
memuat Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan untuk 5 tahun yang dituangkan kedalam Dokumentasi RPJMD. RPJMD
merupakan
dokumen
yang
menjadi
pedoman
pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. RPJMD juga merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD), RPJMD merupakan alat atau instrument pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.
RPJMD menjadi alat atau instrument untuk mengukur
tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. RPJMD menjadi
pedoman
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun. RKPD merupakan instrument untuk mengoperasionalkan RPJMD. RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD dan memberikan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan juga
sebagai
pedoman
penyusunan
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Tasikmlaya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-6
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
dan
Evaluasi
RKPD Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2011-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergisitas dan sinkronisasi program
dan
kegiatan
anatara
Pembangunan
Nasional
dengan
Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan
umum;
melaksanakan
ketertiban
perdamaian
abadi
dilaksanakan secara
mencerdaskan
dan
dunia
kehidupan
yang
keadilan
bangsa;
berdasarkan
sosial.
Pencapaian
dan
ikut
kemerdekaan, tujuan
ini
bertahap dalam jangka panjang, menengah, dan
tahunan. RPJMN ke tiga tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran visi dan misi program aksi presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala dengan menggunakan rancangan Teknokraktik yang telah disusun BAPPENAS serta berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi
dan capaian pembangunan selama ini
maka visi pembangunan nasional
untuk tahun 2015 – 2019 yaitu :
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-7
Dalam mewujudkan visi tersebut pemerintah pusat
menyusun 7
misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan
kemanan
nasional
yang
mampu
menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan; 2. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkesinambungan,
dan
demikratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan mempekuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Negara Indonesia menjadin negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan
masyarakat
yang
berkepribadian
dalam
kebudayaan. Dalam
mewujudkan
visi
dan
misi
nasional
diperlukan
strategi
pembangunan nasional, adapun strategi tersebut yaitu : a. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 a) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat b) Setiap
upaya
meningkatkan
kesejahteraan,
kemakmuran,
produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan c) Memberikan produktivitas menghalangi, keleluasaan
perhatian lapisan
khusus rakyat
menghambat, pelaku-pelaku
kepada
menengah-bawah
mengecilkan besar
peningkatan
untuk
dan
tanpa
mengurangi
menjadi
agen
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. d) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-8
b. Tiga dimensi pembangunan a) Dimensi
pembangunan
manusia
dan
masyarakat.
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. b) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas i.
Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada Negara lain.
ii.
Kedaulatan dengan
energi
dan
memanfaatkan
ketenagalistrikan, sebesar-besarnya
dilakukan sumberdaya
energi (gas, batu bara dan tenaga air) dalam negeri iii.
Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
iv.
Pariwisata dan industri.
Potensi keindahan alam dan
keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional, sedangkan industri
diprioritaskan
agar
tercipta
ekonomi
yang
berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian dengan SDM yang unggul. c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. hanya
untuk
kelompok
tertentu,
Pembangunan bukan tetapi
untuk
seluruh
masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus menghilangkan/memperkecil
kesenjangan
yang
ada,
baik
kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah dengan prioritas : RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I-9
i.
Wilayah
desa,
untuk
mengurangi
penduduk
miskin,
karena penduduk misikin sebagian besar tinggal di desa. ii.
Wilayah pinggiran
iii.
Luar jawa
iv.
Kawasan timur
c. Kondisi
sosial,
politik,
hukum
dan
keamanan
yang
stabil
diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas a) Kepastian dan penegakan hukum; b) Keamanan dan ketertiban; c) Politik dan demokras dan; d) Tatakelola reformasi dan birokrasi. d. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya) pembangunan
merupakan
proses
terus
menerus
dan
membutuhkan waktu yang lama. Karena itu membutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang pembangunan
yang
berjalan,
sekaligus
untuk
meningkatkan
motivasi dan partisipasi masyarakat. Sasaran
pokok
pembangunan
nasional,
sesuai
dengan
visi
pembangunan “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan
gotong
royong”
maka
pembangunan
nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup : 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan manusia dan masyarakat; 3. Sasaran pembangunan sektor unggulan; 4. Sasaran dimensi pemerintah; 5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi kedepan maka arah kebijakan umum pembangunan 2015-2019 adalah : RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 10
a) Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
inklusif
dan
berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan
merupakan
landasan
utama
untuk
mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negera yang berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi
yang
tranformasi
berkelanjutan
ekonomi
pertambangan,
melalui
ditandai
dengan
penguatan
berkembangnya
terjadinya
pertanian
industri
dan
manufaktur
di
berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya dasa saing sektor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya dasa saing dan peranan UMKM
dan
koperasi,
serta
meningkatnya
ketersediaan
lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas; b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan produksi melalui
peningkatan
produktivitas
dan
perluasan
areal
pertanian, meningkatnya daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian
dan
perikanan,
mengoptimalkan
pengelolaan
sumberdaya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efesiensi
dan
pemerataan
dalam
pemanfaatan
energi,
mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sector
dan
antar
wilayah,
dan
meningkatkan
efektivitas
pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya; c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat
konektivitas
keseimbangan
pembangunan,
nasional
dalam
mempercepat
mencapai
pembangunan
infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energy untuk RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 11
mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan system transportasi misal perkotaan yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan
perubahan
iklim,
arahnya
melalui
peningkatan
pemantauan kualitas lingkungan hidup dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana, meningkatkan
ketangguhan
pemerintah
dan
masyarakat
terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; e) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, dicirikan dengan meningkatnya pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi
yang
bersih,
transparan,
efektif
dan
efisien;
meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi
demokrasi,
semakin
tangguhnya
kapasitas
penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peranan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum Internasional; f) Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
dan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses yang berkualitas
pada
semua
jenjang
pendidikan
dengan
memberikan perhatian yang lebih pada penduduk miskin dan daerah; g) Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
di wilayah
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, menjamin pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah bagi seluruh
lapisan
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
masyarakat,
mempercepat
pembangunan I - 12
daerah
tertinggal
dan
kawasan
perbatasan,
membangun
kawasan perkotaan dan pedesaan, mempercepat penataan Rencana
Tata
Ruang
Wilayah,
dan
mengoptimalkan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; Untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah 2015 tersebut, Pemerintah Pusat telah menyusun beberapa prioritas pembangunan agar kegiatan yang dilakukan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota selalu mengarah kepada prioritas tersebut agar tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Rencana
Kerja
Pemerintah
(RKP),
serta
berpedoman
pada
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya
Nomor
7
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmlaya 2005 – 2025. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD dimana KUA dan PPAS ini merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKA SKPD yang pada akhirnya menjadi konsistensi
bahan untuk penjabaran APBD, dengan demikian adanya RKPD
dengan
APBD
terwujud
sinergisitas
anatara
perencanaan dengan penganggaran untuk mencapai efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 13
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2006
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 14
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 15
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010,
Nomor
PMK
95/PMK07/2010
tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013. 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 16
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Kecamatan
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Tasikmalaya; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011 2015; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen lainnya.
Hubungan RKPD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2015 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 17
a. RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20112015 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025; b. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; c. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetspksn sebelumnya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat tahun 2015 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 – 2031. d. RKPD Kabupaten Tasikmalaya menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara pararel dan saling memberikan masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD; e. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, sebagai pedoman/ dasar penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2016. 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan perode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan 2011 – 2015 Kabupaten Tasikmalaya.
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 18
Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016 yaitu sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2016; b. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumukan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2016; c. Merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam
menyusunan
Rencana
Kerja
Tahunan
(RENJA) SKPD Tahun 2016; d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; e. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut : BAB. I.
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan
pengertian
ringkas
tentang
RKPD,
proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Memberikan peraturan
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
gambaran
uraian
perundang-undangan
ringkas
tentang
yang
memuat I - 19
peraturan terkait langsung dengan pembuatan RKPD 1.3.
Maksud dan Tujuan Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD
1.4.
Hubungan Antara Dokumen Memberikan penjelasan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya yang relevan.
1.5.
Sistematika Dokumen RKPD Merupakan penjelasan penyusunan organisasi dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB. II
KONDISI UMUM 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2014 dan 2015.
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD Menjelaskan
realisasi,
hasil
capaian
program
dan
kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2015
Pembangunan
serta
pencapaian
Jangka
indikator
Rencana
Daerah
(RPJMD)
Menengah
2011-2015 2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah Menjelaskan dan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah
serta
Evaluasi
pelaksanaan
program
dan
Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD 2011 – 2015
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 20
BAB. III.
KERANGKA EKONOMI MAKRO 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat dan juga arah kebijakan ekonomi dalam RPJMD.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah mengenai pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah tahun 2016 serta pendanaan pembangunan lainnya.
BAB. IV
TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan dan indikator
4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah Menjelaskan Isu strtegis, prioritas pembangunan daerah yang
berasal
dari
program
pembangunan
daerah
RPJMD Perubahan 2011-2015 BAB. V.
PEMBANGUNAN BIDANG Mengemukakan rencana program dan kegiatan daerah yang disusun
berdasarkan
evaluasi
pembangunan
tahunan,
kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2016 dan capaian kinerja
yang
direncanakan
dalam
RPJMD
serta
pagu
indikatifnya BAB. VI.
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Mengemukakan rencana pembangunan kewilayahan yang akan dilaksankan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta indikasi bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 21
BAB. VII.
PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pada bagian ini juga memuat antara lain : a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara OPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas OPD; b. Peran stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan,
dan
evaluasi
kebijakan
program dan kegiatan RKPD c. Penegasan RKPD sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja dan APBD d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.
RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
I - 22
