LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan
(RAPBD), yaitu
Anggaran
sebagai
pedoman
Pendapatan dalam
dan
penyusunan
Belanja
Daerah
Kebijakan
Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen
RKPD
memuat rancangan
kerangka
ekonomi
makro daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung
oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
menyusun
perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana diharmonisasikan
pembangunan oleh
Perangkat
Daerah dikoordinasikan, disinergikan, Daerah
yang
dan
membidangi perencanaan
pembangunan Daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2017 terutama dilihat
dari
keterkaitan
kebijakan
dan
arah
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan tahun 2017. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 berorientasi pada peningkatan kondisi sosial ekonomi
1
masyarakat yang didukung oleh peningkatan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik yang profesional dengan peningkatan kinetrja birokrasi , infrastruktur jalan dan jembatan yang mulus, pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian dengan penyediaan pasar tradisional/rakyat yang memadai, dan menciptakan lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Mengingat strategisnya kedudukan RKPD, maka dalam penyusunannya melalui tahapan yang panjang dan dilakukan secara berjenjang, dengan mensinergikan seluruh proses pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, bottom dan top down, sehingga RKPD diharapkan mampu
menemukenali seluruh permasalahan
dan kebutuhan
masyarakat yang ada guna menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat strategis, karena tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 20162021 hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015. Dalam penyusunan RKPD tahun 2017 Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, mengacu pada : 1. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 pada setiap tingkatan; 2. Prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019; 3. Nawa cita Jokowi-JK; 4. Prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2017. Dokumen RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 bernilai strategis dan penting, antara lain : 1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; 2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Merupakan upaya menjaga konsistensi pencapaian target-target RPJMD; 4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusunan Rancangan APBD; dan 5. Menjadi pedoman evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2017. Mendasarkan
pada
ketentuan
yang
berlaku,
terutama
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
2
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 dan Tahun 2008, serta Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2016 dilakukan melalui tahapan : 1. Persiapan Penyusunan RKPD Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) penyusunan agenda tim penyusun RKPD serta (c) penyiapan data dan informasi. 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis gambaran umum kondisid aerah, (c) analisis ekonomi dan keuangan daerah, (d) evaluasi kinerja tahun sebelumnya, (e)penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, (f) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, (g) perumusan permasalahan pembangunan daerah, (h) perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, (i) perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, (j) perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, (k) pelaksanaan forum konsultasi publik, (l) penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. 3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan (a) plafon indikatif SKPD, (b) penyusunan rancangan Renja SKPD, (c) Forum SKPD, (d) verifikasi Renja SKPD dan (e) penyajian Rancangan RKPD. 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD dilaksanakan guna menajamkan, menyelaraskan dan mencari kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : (a) usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten, (b) Kebijakan, prioritas program, kegiatan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, (c) indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten (d) prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaan dan sinergitas dengan RKP. 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2016 menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
3
6. Penetapan RKPD Mengacu pada ketentuan yang ada RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu keempat Bulan Mei. Skema alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2017 telah menggunakan e-planning melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang berbasis webbase sehingga SKPD dapat menginput rencana kerja SKPD dan kecamatan dapat menginput langsung hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Skema alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2017 adalah sebagai berikut :
4
B. Dasar Hukum Penyusunan. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan
RKPD Tahun 2017 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3459); 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik I ndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
5
11. Peraturan
Pemerintah Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98); 22. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118).
C. Hubungan Antar Dokumen RKPD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 memliki keterkaitan erat dan
sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
6
RKPD Kabupaten Wonogiri juga disusun dengan mempedomani berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat kabupaten, antara lain RTRW Kabupaten
Wonogiri
2011-2031,
RDTR
Kecamatan
dan
Strategi
Penanggulangan Kemiskinan.
D. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 2. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285 dan Permendagri nomor 32 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 pada Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi ; a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. E. Sistematika RKPD RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan
RKPD
tahun
rencana
dalamperiode
dokumen
RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
SKPD,
Renja
SKPD
serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
7
B. Dasar Hukum Penyusunan Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. C. Hubungan Antar Dokumen Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengandokumen lain,
seperti:
RPJPN, RPJP provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten. D. Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan cara penyusunan RKPD tahun 2017
yang merupakan
rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 E. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. F. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi
dan
demografi
serta
indikator
kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dankegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD. C. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunandaerah, isu permasalahan
daerah
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
8
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, yang
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah diperlukan
dalam
pembangunanperekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan
tentang
arah
nasional
dibidang
ekonomi
yang
bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD provinsi dan jugakebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Berisikan
uraian
mengenai
kebijakan
yang
akan
ditempuh
oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan
tentang
hubungan
visi/misi
dan
tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. B.
Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2017. Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yangdiambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017. BAB VI. PENUTUP
F. Maksud dan Tujuan Maksud
penyusunan
RKPD
adalah
untuk
memberikan
arah
pembangunan Kabupaten Wonogiri dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai: 1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017; 2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2017;
9
3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan 4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
10
