BUPATI WONOGIRI PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI BUPATI WONOGIRI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menyusun Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2
3.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
5.
Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
7.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.
8.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.
9.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Pasal 2 Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan perhubungan, komunikasi dan informatika;
c.
pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup kabupaten;
d.
pelaksanaan tugas di bidang teknis sarana dan prasarana, angkutan dan lalu lintas, serta komunikasi dan informatika;
e.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
f.
pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
g.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3
dan
pelayanan
umum
bidang
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 4 Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 5 (1) Kepala Dinas, membawahi : a. Sekretariat; b. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana; c. Bidang Angkutan dan Lalu Lintas; d. Bidang Komunikasi dan Informatika; e. UPT Perparkiran; f. UPT Pengelola Terminal; g. UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) UPT-UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan; 4
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; c.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sekretariat, membawahi : a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 9 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 10 Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. Pasal 11 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Pasal 12 Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor, sarana dan prasarana. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5
Pasal 14 (1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Seksi Sarana dan Prasarana. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana. Pasal 15 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor. Pasal 16 Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana. Bagian Kelima Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Pasal 17 Bidang Angkutan dan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dan lalu lintas. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Angkutan dan Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Bidang Angkutan dan Lalu Lintas, membawahi : a. Seksi Angkutan; b. Seksi Lalu Lintas.
6
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas. Pasal 20 Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan. Pasal 21 Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas. Bagian Keenam Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 22 Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos, telekomunikasi dan telematika. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 (1) Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; b. Seksi Telematika. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. Pasal 25 Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi.
7
Pasal 26 Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika. Bagian Ketujuh UPT Perparkiran Pasal 27 UPT Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan Perparkiran.
teknis
Pasal 28 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UPT Perparkiran mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaaan perparkiran; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaaan perparkiran; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaaan perparkiran; d. pengelolaan ketatausahaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) UPT Perparkiran, membawahi : a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 30 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPT Perparkiran. Bagian Kedelapan UPT Pengelola Terminal Pasal 31 UPT Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan terminal.
8
Pasal 32 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, UPT Pengelola Terminal mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaaan terminal; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaaan terminal; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaaan terminal; d. pengelolaan ketatausahaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33 (1) UPT Pengelola Terminal, membawahi : a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 34 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPT Pengelola Terminal. Bagian Kesembilan UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah Pasal 35 UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaaan Radio Siaran Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaaan Radio Siaran Pemerintah Daerah; c. pemantauan, evaluasi Pemerintah Daerah;
dan
pelaporan
bidang
pengelolaaan
Radio
Siaran
d. pengelolaan ketatausahaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9
Pasal 37 (1) UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah, membawahi : a.Subbagian Tata Usaha; b.Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 38 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah. Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 39 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 40 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 41 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
10
Pasal 42 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 43 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 44 (1)
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kepala jawab dalam memimpin, serta petunjuk-petunjuk masing.
Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Subbagian Tata Usaha pada Dinas bertanggung mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-
(2)
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(4)
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 45
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui SEKDA. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 46 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
Pasal 47 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENUTUP Pasal 48 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 49 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 24 Desember 2008 BUPATI WONOGIRI,
BEGUG POERNOMOSIDI
Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 24 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
SUPRAPTO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008 NOMOR 61
12
