LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR : 11 TAHUN 2014 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR : 11 TAHUN 2014 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Perencanaan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dimasa depan secara tepat dan efisien melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada daerah. Secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih tepat guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Adapun komponen utama dari perencanaan pembangunan terdiri dari; (1) usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, (2) mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan, (3) menyangkut dengan variabelvariabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung, (4) mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian diatas dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa

Hal. I-1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan menjembatani sinkronisiasi harmonisasi rencana tahunan dengan perencanaan strategis atau mengopersionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk terpainya rencana strategis jangka menengah. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan



proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat secara bertahap dengan melaksanakan suatu forum yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pegawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja-SKPD, dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2015. Mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan RKPD tahun 2015, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2015” Memantapkan Perekonomian Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat “. Mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan dan sasaran-sasaran pembangunan.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis UndangUndang Drt Nomor 21Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 s/d 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015;

I.3. Proses Penyusunan RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 dilakukan melalui 5 (lima) tahapan proses sebagai berikut : Tahap 1 : Penyiapan draf awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 oleh Tim Kerja Penyusunan RKPD. Draft awal RKPD ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2015, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Tahap 2 : Selanjutnya, Renja SKPD Kabupaten Pesisir Selatan disinergikan dan disinkronkan dalam forum SKPD Kabupaten. Tahap 3 : RKPD Kabupaten Pesisir Selatan disinkronkan dan diserasikan dengan RKPD Propinsi dan RKP Nasional,



khususnya terhadap program dan kegiatan tugas-tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Tahap 4 : Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, yang merupakan hasil dari forum SKPD, dan setelah disinkronkan dan diserasikan dengan RKPD Propinsi dan RKP Nasional, selanjutnya dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015. Tahap 5 : Musrenbang Kabupaten akhir Maret 2014, dilakukan Pemutakhiran draft RKPD Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan masukan dan saran dari peserta Musrenbang Kabupaten. I.4. Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu



mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :  RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;



 RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah;  RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD;  RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD; Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2014, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, Renstra SKPD Tahun 2010-2015, serta Renja SKPD Tahun 2015. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : BAB I

: Merupakan

BAB

pendahuluan yang meliputi

latar

belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, Hubungan antar dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II

: Merupakan BAB yang menggambarkan potret dari hasil evaluasi kondisi pembangunan daerah selama tahun 2013 berdasarkan 5 (lima) agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2010 – 2015 yaitu: Ekonomi Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kepemudaan dan Sosial Budaya dan Revitalisasi Pemerintahan Daerah.



BAB III

: Merupakan

BAB

yang

menggambarkan

rancangan

ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan tahun 2015 yang berisikan pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 serta PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 – 2016. BAB IV

: Merupakan BAB yang menampilkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 yang berisikan prioritas kelanjutan pembangunan tahun 2014, yang mencakup ; peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pangan berbasis potensi

lokal,

pembangunan

pengembangan daerah

tertinggal

kawasan dan

wisata,

infrastruktur

penunjang ekonomi rakyat, lingkungan hidup dan penanggulangan

bencana,

peningkatan

akses

dan

kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, pengamalan ABS – SBK dalam kehidupan bermasyarakat, pecepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, dan reformasi birokrasi dan tata usaha pemerintah. BAB V

: BAB yang menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan disusun dalam bentuk matriks.

BAB VI

: Merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan RKPD Tahun 2015 dan saran – saran yang bermanfaat untuk kelanjutan

pembangunan di masa



yang akan datang. 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun yang dilaksanakan bersamasama masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk itu Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain: a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. d. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi A.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah daratan Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 5.794,95 km2 (579.495 Ha) atau 13,70 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Dan luas wilayah perairan ±84,312 km², dengan panjang garis pantai ± 234,2 km. Wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Air Pura (Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Air Pura), Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan), dan Kecamatan Silaut (Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut). Dari 15 Kecamatan tersebut telah terdapat 186 nagari dan 480 kampung, dimana Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan nagari yang terbanyak yaitu, mempunyai 23 nagari (dua puluh tiga ) dan 51 kampung. Kecamatan IV Jurai merupakan kecamatan yang mempunyai nagari terbanyak kedua setelah Kecamatan Tarusan yaitu 20 nagari (dua puluh) dan 52 kampung, sedangkan Kecamatan Batang Kapas merupakan kecamatan yang memiliki nagari yang terkecil yaitu 9 (sembilan) Nagari dan 29 kampung. Batas-batas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :  Sebelah Utara dengan Kota Padang;  Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu;  Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok,Kabupaten Solok Selatan dan Propinsi Jambi;  Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Hampir sebagian dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak dipinggir pantai. Dengan jumlah pulau sebanyak 47 buah dan 19 buah sungai besar. Keberadaan pulau-pulau tersebut memberikan peluang untuk dapat mengembangkan potensi wisata terutama wisata bahari.

Hal. II - 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 B.

Letak dan Kondisi Geografis Letak dan kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan adalah pada posisi 0º 59’ - 2º 28’, 6’ LS dan 100º 19’ - 101º 18’ BT. Sedangkan untuk topografi atau ketinggian tanah berkisar antara 0 – 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl) dan merupakan dataran rendah yang berbukit, serta perpanjangan dari Bukit Barisan.

C.

Topografi Topografi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dengan kemiringan lereng yang beragam berkisar antara 0-40% dan > 40%. Klasifikasi Kemiringan lereng untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : 1) Kemiringan 0 – 2% yang adalah kemiringan datar, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 181.654 Ha (31,59%). 2) Kemiringan 2 – 15% yang merupakan kemiringan agak landai, terdapat dikecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Pacung Soal, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Sutera, Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan luas 5.102 Ha (0,89%). 3) Kemiringan 15 – 25% yang merupakan kemiringan Landai terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 24.562 Ha (4,27%). 4) Kemiringan 25 – 40% yang merupakan kemiringan agak curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 59.436 Ha (10,34%). 5) Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 304.235 Ha (52,91%). Dari peta topografi dan klasifikasi kelas lereng wilayah, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Pesisir Selatan termasuk dalam kelas lereng curam dengan kemiringan lereng di atas 40 % yang mencapai luas 304.235 Ha (52,91 %) terdapat pada seluruh Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara luas wilayah dengan kemiringan lereng datar 0–2% dengan luas 181.654 Ha (31,59) terdapat diseluruh kecamatan, Kemiringan 2–15% dengan luas 5.102 Ha (0,89%) terdapat di Kecamatan Lunang, Silaut, Basa IV Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal, Air Pura, Linggo Sari Baganti, Sutera, Batang Kapas dan Koto XI Tarusan, kemiringan 15 – 25% dengan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 luas 24.562 Ha (4,27%) terdapat diseluruh kecamatan, dan agak curam dengan kemiringan 25 – 40% dengan luas 304.235 Ha (52,91%) terdapat diseluruh Kecamatan. Sedangkan morfologi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas daratan, berbukit dan bergunung. Daerah dengan morfologi dataran berada pada wilayah Bagian Barat dengan ketinggian antara 0 – 150 m dpl seluas 186.756 Ha (32,48%). Daerah dengan morfologi berbukit berada pada wilayah Bagian Tengah dengan ketinggian antara 150 – 400m dpl seluas 83.998 Ha (14,16%). Dan daerah dengan morfologi perbukitan/bergunung terdapat pada wilayah Bagian Timur Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketinggian antara 400 – 1.000 m dpl seluas 304,235 Ha (52.91 %). D.

Geologi Dari sisi geologi Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh bencana alam berupa longsor, banjir, dan erosi pantai /abrasi. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki batuan sebagai berikut; (Tomp) Batuan gunung api oligi-miosen: Batuan gunung api dengan sejumlah kecil batuan sediment. Batuan gunung api terdiri dari lava, breksi, breksituff, tuf, hablur, ignimbrid dan tuf sela, kebanyakan bersusunan andesitan dan dasitan. Tuf sela ini terdiri dari rombakan. Pecahan andesit, lempung pasiran, gelas dan rijang, dengan perekat gelas, kalsit lembut, kuarsa dan feldspar. Tuf hablur mengandung banyak feldspar dan kuarsa dengan masa dasar serisit, mineral lempung dan gelas, termasuk arkosa, serpih bituminan, batubara serpihan, batupasir tufan, serpih tufan, tuf andesitan dan breksi tuf. Dalam formasi ini termasuk batuan sedimen berumur miosen awal yang mengandung fosil Dicotylenblendad di sebelah selatan gunung Kerinci. Umur formasi ini dinyatakan sebagai oligo-miosen. Tebalnya mencapai 700 meter. Dilembar Painan dinamakan formasi Painan. (Tomh) Lava, breksi gunung api dan tuf terubah, bersusunan andesit, basal. Tebal 700 meter. (Tdb) Diabas : retas berstekstur diabasan ; tersusun oleh Cabradiorit, augit, diopsid, dan olivine. Beberapa dari diabas ini mengalami kloritisasi. Diabas dinyatakan berumur tersier tengah karena menerobos formasi Painan (Tomp) yang berumur tersier akhir.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 GRANIT : Granit biotit, porfir kuarsa dan granit grafik. Granit terdapat sebagai inti di dalam batuan pluton granodiorit di daerah selatan gunung Kerinci. Granit ini dinyatakan berumur miosen tengah karena hubungannya dengan batuan pluton granodiorit. GRANODIORIT : Granit horenblenda sampai granodiorit. Dinyatakan berumur miosen tengah karena menerobos formasi Painan yang berumur tersier bawah di sebelah selatan gunung kerinci. (Qtb) Konglomerat aneka bahan, batupasir berbatuapung dan batulanau, batu lempung dengan sisa tanaman, sisipan lignit dan batu gamping. Tebal 250 meter. LAVA : susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. (Qv) Lava bersusunan andesit-Basal, tuf dan breksi lahar. Sumber Gunung Pandan (Qvp), Gunung Kunyit (qvk), Gunung Raya (Qvr), Gunung Kebongsong (qvkb), Gunung Medan (Qvm). (Qa) Aluvium : bongkah kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung. (Qas) ENDAPAN RAWA : Pasir, lanau, lumpur, lempung mengandung sisa tanaman. (Qal) ALUVIUM : Lanau, pasir, lempung, lumpur dan kerikil. (Jgr) GRANIT : susunannya berkisar antara granit biotit horenblenda sampai granodiorit, dengan bintik-bintik mineral mafik, plagioklas dari jenis oligiklas, horenblenda tidak mengalami kloritisasi, dan secara setempat terdapat apatit. Terdapat sebagai stok. Granodiorit disimpulkan berumur lebih muda daripada batuan paleozoikum dan lebih tua daripada formasi tabir yang berumur jura. Mungkin berumur jura awal. FORMASI BARISAN (Pb) : Filit, batusabak, batugamping, batu tanduk dan grewake meta. Filit terdapat dari muskovit, serisit, klorit dan kuarsa; sedikit turmalin, epidot, zirkom dan grafit; setempat telah berikal terutama di jalur koyak dimana pendaunannya berkembang baik. Belahan batusabak umumnya berkembang baik. Rijang banyak sekali terdapat. Urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas terdapat di daerah sungai sapat. Ketebalannya lebih dari 3500 meter, (Jgr) GRANIT : susunannya berkisar antara granit biotit horenblenda sampai granodiorit, dengan bintik-bintik mineral mafik. Plagioklas dari jenis oligoklas, horenblenda telah mengalami kloritisasi, dan secara setempat terdapat apatit, terdapat


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 sebagai stok. Granodiorit disimpulkan berumur lebih muda daripada batuan paleozoikum dan lebih tua daripada formasi sabir yang erumur jura. Mungkin berumur jura awal, (Gd) GRANODIORIT : Granodiorit, biotit, hornblenda, setempat terkloritkan. E.

Hidrologi Kondisi Hidrologi di daerah ini terdiri dari 19 sungai besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem jaringan sungai yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografi terpapar dari timur ke barat. Seluruh sungai yang berada di daerah ini hulunya berada di Kabupaten Solok Selatan dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang debit rata-rata 29,696 M3/dt (tahun 2008) dengan luas 6.232,02 km2. Selain dari sungai sebagai sumber daya air, potensi ketersediaan air tanah cukup memedai yaitu 9.420,44 juta M3. Batang Inderapura merupakan Sungai terpanjang dengan panjang aliran sungai 93,70 km2 dan luas Daerah Aliran Sungai 2.035.89 km2 serta debit aliran sebesar 7,315 M3/dt. Sungai ini melalui tiga kecamatan yaitu kecamatan Pancung soal, Basa IV Balai dan Linggo Sari Baganti, sedangkan yang terpendek adalah Batang Painan dengan panjang aliran sungai 13,61 Km dan luas Daerah Aliran Sungai 23,36 km2 serta debit aliran sebesar 0,084 M3/dt.

F.

Klimatologi Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada bagian barat pantai Sumatera. Karena pengaruh letak ini pula, maka daerah ini tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Ketinggian permukaan daratan sangat bervariasi yakni berada pada dataran rendah kecuali Kecamatan IV Nagari Bayu yang hampir seluruh daerahnya berada di dataran tinggi dataran tinggi. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim kadang tidak menentu, pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau terjadi hujan atau sebaliknya. Kondisi iklim berdasarkan curah hujan tahunan rata-rata 299,6 mm/tahun. Puncak curah hujan maksimum terjadi sekitar bulan Januari dan Desember. Sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Mei. Suhu minimum terjadi antara bulan April sampai dengan Juni dan suhu maksimum terjadi antara bulan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Januari dan Oktober dengan temperatur suhu udara berkisar antara 22º C – 28º C dan 23º C – 32º C serta kelembaban ratarata 80 %. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun tanpa ada bulan-bulan kering dengan jumlah hari hujan berkisar antara 1315 hari perbulan. G.

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, diantaranya terdiri dari kawasan hutan dengan luas mencapai 579.485 Ha yang terdiri dari hutan lebat seluas 355.825 Ha atau (61,88%) sedangkan untuk perkebunan sebesar yaitu 34.007 Ha (5,91%), Pertanian Sawah seluas 25.695 Ha atau (4,47%), Kebun Campuran seluas 24.174 Ha atau (4.20%) Permukiman seluas 14.571 Ha (2,51%), Hutan Belukar 62.532 Ha, atau (10,88%), Hutan Sejenis 2.086 atau (0,36) semak dan alang-alang 11.523 atau (2,00%), Hutan Rawa 20.860 atau (3,63%), tegalan 6.240 atau (1,09%) dan lain-lain 15.026 atau (2,61%).

H.

Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Penetapan kawasan budidaya hingga tahun 2030 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten. Luas keseluruhan kawasan budidaya mencapai ± 262.797 Ha atau 45,35 % (direncanakan sampai tahun 2030) dari luas wilayah administrasi, yang meliputi : a. Kawasan hutan produksi; b. Kawasan hutan rakyat; c. Kawasan perkebunan; d. Kawasan pertanian; e. Kawasan perikanan; f. Kawasan pertambangan; g. Kawasan industri; h. Kawasan pariwisata;


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 i. Kawasan permukiman; dan j. Kawasan peruntukan lainnya. 1. Kawasan Hutan Produksi Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi. Dari penjelasan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, daerah ini memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kecamatan. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2030 seluas ± 70.681 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 40.004 Ha, hutan produksi tetap (HP) seluas ± 5.299 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 25.378 Ha. Kawasan hutan produksi tersebut diarahkan pengembangannya di Kecamatan Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut. Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat : a. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor; atau f. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan. 2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik baik secara perseorangan / kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan di seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan SK.402/Menhut-II/2009 tanggal 6 Juli 2009, telah ditetapkan Pencadangan Areal untuk Pengembangan Hutan Taman Rakyat Seluas ± 2.795 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Punggasan, Air Haji dan Inderapura yang telah di sahkan, dan selanjutnya untuk Rencana Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat pada Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). 3. Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, pinang, kasiavera, gambir, nilam, dan lain-lain. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Rencana pengembangan kawasan perkebunan hampir meliputi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan perkebunan dapat dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun oleh masyarakat/ rakyat. Dalam rangka memacu perkembangan perekonomian daerah, tidak tertutup kemungkinan dikembangkan kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, dan Kecamatan Ranah Pesisir. 4. Kawasan Pertanian Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Dari potensi yang ada seluas ± 116.549 Ha, baru dimanfaatkan seluas ±


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 109.847 Ha sekitar 94.25% dan sisanya seluas ± 6.702 Ha sekitar 5.75% belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas pertanaman masih rendah, terutama lahan bukan sawah. Rencana pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, juga akan ditetapkan lahan-lahan pertanian tanaman pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, antara lain adalah : A. Pertanian Lahan Sawah Komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan diketahui bahwa 53,20% dari penduduk usia pekerja yang mata pencahariannya berada pada sektor pertanian dengan jumlah lahan sawah 25.695 Ha dari total luas wilayah keseluruhan 574.989 Ha yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. B.

Kawasan Pertanian Lahan Kering Palawija dan Hortikultura  Dalam mengupayakan peningkatan produksi di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi yang perlu dikembangkan karena masih mempunyai lahan kering seluas 8.000 Ha yang bisa dioptimalkan untuk penanaman palawija.dan Hortikultura.  Komoditi sayuran seperti kubis, kentang, bawang merah, cabe di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang Utara.  Buah-buahan seperti manggis, pisang, jeruk, melinjo, alpokat, salak di seluruh kecamatan daerah ini.

Selain itu juga di kembangkan kawasan agropolitan peternakan yang berlokasi di 4 Kecamatan yaitu : a. Kecamatan Sutera; b. Kecamatan Lengayang; c. Kecamatan Ranah Pesisir; dan d. Kecamatan Linggo Sari Baganti. 5. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan A. Perikanan Tangkap


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Pada tahun 2013 dapat dikatakan urusan kelautan dan perikanan memberikan hasil yang memuaskan karena terjadi peningkatan produksi. Untuk produksi perikanan tangkap sebesar 35.759 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 8.520 ton. Untuk saat ini perikanan tangkap baru tereksploitasi sebanyak 37.64% dari total potensi lestari sebesar 95.000 ton/tahun. Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap dengan bagan, bubu atau perahu < 10 GT di fokuskan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala kecil pada jalur penangkapan 0 – 4 mil dari garis pantai. Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan 10–30 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala komersil pada jalur penangkapan > 4 mil dari garis pantai. Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan daerah ini. B.

Perikanan Budidaya Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut :  Kelerengan lahan < 8 %  Persediaan air cukup  Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.  Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan). Di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa sentra penangkapan dengan aktifitas yang cukup tinggi yakni Kecamatan Koto XI Tarusan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan, Kecamatan Sutera yang telah memiliki Pelabuhan perikanan Sutera, Kecamatan Lengayang yang telah dilengkapi dengan pelabuhan perikanan kambang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.



Pada tahun 2012 produksi lkan Sungai mencapai 384,04 ton, sedangkanp roduksi Ikan kolam yaitu 3.008,97. Secara umum semua kecamatan di menghasilkan ikan Laut, kecuali Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Basa IV Balai. Sedangkan perikanan budidaya laut dikembangkan di wilayah kecamatan yang memiliki perairan laut, termasuk di teluk-teluk sepanjang pantai dan pengembangan pulau-pulau tempat penyu bertelur. Untuk peningkatan pengembangan perikanan budidaya laut diusulkan dalam program Minapolitan. Selain dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, kawasan pesisir juga dimanfaatkan untuk pertambakan, keramba, budidaya rumput laut, dan kerang-kerangan serta dialokasikan juga untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/ input produksi budidaya laut. 6. Kawasan Peternakan Dalam rangka mendukung swasembada daging di tahun 2014 pemerintah pusat juga mengucurkan berbagai program/ kegiatan ke daerah-daerah sentra peternakan, seperti kegiatan Pejantan Pemacek 50 ekor sapi/kerbau (8 klp tani), Penguatan sapi kerbau betina produktif 600 insentif (3 klp tani), Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif 59 ekor (1 klp tani). Penambahan Indukan sapi potong di P4 sebanyak 50 ekor, GEPEN 20 ekor sapi (20 klp tani) dan SMD 1 kelompok tani sebanyak 40 ekor sapi bali serta kegiatan APBD yaitu kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat bibit sapi sebanyak 81 ekor (7 klp tani). Pada tahun 2012 terjadi peningkatan populasi ternak seperti sapi sebanyak 78.998 ekor, kerbau sebanyak 8.031 ekor, kambing sebanyak 50.048 ekor, ayam buras sebanyak 763.769 ekor dan itik sebanyak 141.976 ekor. Pengembangan ternak juga harus diiringi dengan pengembangan padang pengembalaan ternak.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak dengan pendekatan agribisnis Kawasan Agropolitan di Kecamatan Lengayang, Sutera, Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir dengan komoditi unggulan sapi potong, ayam buras, itik, dan ayam petelur dengan pusat pengembangan di Surantih. 7. Kawasan Pertambangan Daerah ini kaya akan hasil pertambangan, terutama : batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya dengan potensi tambang ± 43.000 Ha. Usaha pertambangan tersebut, yaitu : 1. Bahan galian batubara 2. Bahan galian mineral a. Mineral logam  Emas, Biji besi b. Mineral bukan logam  Pasir besi, Tawas c. Batuan  Andesit  Basalt  Batu bara Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR).  Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat izin usaha pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut SIUP berada di kecamatan IV Jurai (Lumpo dengan luas ± 922,70, IV Jurai ± 1.138 Ha dan Nagari Tambang dengan luas ± 292 Ha, Kecamatan Batang Kapas dengan luas ± 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas ± 7.582,55 Ha, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas ± 2.451,6 Ha dan Kecamatan Lunang Silaut ± 199 Ha. Yang meliputi usaha pertambangan batubara dan pertambangan mineral.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015  Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Bupati sesuai pasal 21, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan. Kegiatan pertambagan tanpa izin yang dilakukan rakyat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Lokasi ini belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun telah dikerjakan diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah sebagai berikut : a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.  Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusakan sebagian, luas statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 b. Sumber devisa negara; c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; e. Daya dukung lingkungan; dan/atau f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. 8. Kawasan Industri Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Kawasan industri membutuhkan hamparan areal cukup luas dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungangannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. 9. Kawasan Pariwisata Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan untuk masa yang akan datang dilakukan dengan membagi destinasi pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan kedalam 7 (tujuh) Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP), sebagai berikut : a. Kawasan Wisata Budaya di Istana Inderapura dan rumah Mande rubiah. b. Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pusat Layanan di Kota Painan. Berupa objek wisata bahari, seperti Pantai Teluk Kasai, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo, sedangkan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Pantai Carocok Painan dan Kawasan Wisata Mandeh yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat merupakan Destininasi Pengembangan Pariwisata (DPP 6). c. Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjun Sungai Suam Lakitan dan Ekowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako. d. Kawasan Wisata Konservasi Lokasi yang memiliki bentang lahan pantai dan ekosistem laut yang potensial untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari dan rekreasi yang bernilai komersil. Dengan potensi pariwisata yang beragam, kawasan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikembangkan karena memiliki semua potensi wisata antara lain, wisata bahari dengan pelestarian biota laut, wisata alam dengan pelestarian lingkungan, wisata sejarah dengan melestarikan dan menggali peningalan sejarah dan karya wisata untuk ilmu pengetahuan sebagai labor penelitian. 10.Kawasan Permukiman Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Adapun kriteria pengembangan kawasan permukiman adalah : 1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam. 2. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada. 3. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman. 4. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.



Secara umum kawasan permukiman di daerah ini berdasarkan penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi : a. Permukiman perdesaan, meliputi:  Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/ kelurahan)  Permukiman desa (jorong/kampung)  Permukiman pada perdusunan b. Permukiman perkotaan meliputi :  Permukiman perkotaan Besar  Permukiman perkotaan menengah  Permukiman perkotaan kecil c. Permukiman perkotaan didukung oleh kota satelit, pengembangan kota baru seperti Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Lunang Silaut, dan permukiman skala menengah menyebar di ibukota kecamatan di daerah ini. Usulan untuk kota besar adalah Kota Painan sebagai kota inti maupun sebagai pusat pelayanan. Perkotaan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum kota, kegiatan industri, dan jasa. Antara kota inti dengan perkotaan satelit dan permukiman skala menengah memiliki hubungan atau aksesibilitas yang tinggi, setidaknya oleh sistem komuting. d. Permukiman perkotaan menengah, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kota-kota menengah. Dengan berkembangnya kawasan permukiman tersebut akan membentuk pusat pertumbuhan skala wilayah/regional. Berkembangnya area terbangun tersebut akan berdampak terhadap skala pelayanan di tingkat regional bahkan akan dapat menghubungkan atau berinteraksi dengan metropolitan dan perkotaan kecil lainnya. e. Permukiman perkotaan kecil, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai:  Pusat pelayanan kabupaten.  Pusat pertumbuhan skala kabupaten.  Pusat pelayanan perkotaan kecamatan.  Pembangunan Kasiba (Kawasan Siap Bangun) dan Lasiba (Lahan Siap Bangun) di Kecamatan dengan rencana pengembangan kawasan sosial ekonomi dan atau perkotaan tinggi seperti Ranah Pesisir, Basa IV Balai


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Tapan, dan IV Jurai dan Bayang dengan mempersiapkan lahan siap bangun dan pembuatan prasarana pemukiman pendukung penduduk seperti jalan lingkung prasarana air bersih, air limbah, jaringan telekomonikasi dan penerangan. 11.Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Kawasan pertahanan keamanan yang dimaksud disini adalah pertahanan keamanan daerah dan lingkungan. Kawasan perternakan dan kawasan budidaya perairan di tetapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan peruntukan lainnya diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kecamatan yang akan diatur lebih lanjut dan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kawasan rawan bencana alam baik berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, gempa bumi, abrasi pantai dan angin badai. Bencana alam gempa bumi ini terkait dengan letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada pertemuan lempeng benua. Sedangkan tanah longsor dan banjir lebih diakibatkan oleh sifat fisik dan tutupan lahan (hutan) yang semakin berkurang. Demikian juga bahaya bencana alam lain saling berkaitan penyebabnya. Selama ini bencana alam menjadi kendala dalam upaya pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. I.

Demografi Salah satu aspek yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan adalah aspek kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kualitas, kuantitas, komposisi dan tingkat penyebaran penduduk. Kuantitas penduduk yang relatif besar dapat menjadi modal


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 dasar pembangunan dengan asumsi kualitas sumber daya manusianya tinggi. Dengan kualitas penduduk yang rata-rata baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk juga akan menentukan pertumbuhan wilayah terutama dalam pemanfaatan seluruh potensi daerah yang dimiliki dalam menunjang pembangunan J.

Jumlah dan Pertambahan Penduduk. Berdasarkan data sementara dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 tercatat sebanyak 442.100 jiwa, yang terdiri dari 217.497 jiwa jiwa laki-laki dan 224.603 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduknya sebesar 75 jiwa per kilometer. 1. Struktur Penduduk Struktur penduduk diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik penduduk, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik saat ini maupun masa mendatang. 2. Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah penduduk tahun 2012 menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 96,84 %, yang artinya setiap jumlah penduduk laki-laki sebanyak 96 jiwa, maka jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa. 3. Berdasarkan Kelompok Umur Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk didominasi kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) yaitu sebanyak 281.117 (63,59%). Tingkat ketergantungan (dependency) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif yaitu sebesar 57,27%. 4. Berdasarkan Mata Pencaharian Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2012 sebagian besar didominasi oleh pekerja di sektor pertanian (petani) dengan jumlah sekitar 86,078 jiwa (53,20%), sedangkan yang paling rendah pada sektor industri dengan jumlah sekitar 3.305 (2,04 %).


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 5. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur kualitas sumberdaya manusia yang akan menjadi pelaku pembangunan di daerah. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga proses mengajar dan mendidik dapat berlangsung dengan baik. Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013, sebagian besar didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD/SDLB/MI yaitu sekitar 32,83 % dan yang paling rendah adalah penduduk dengan tingkat pendidikan S3. 6. Angkatan Kerja Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru yang memadai agar dapat menyerap penambahan angkatan kerja dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, tapi juga perlunya perluasan kesempatan kerja. Penduduk sebagai sumber dari supply tenaga kerja akan menimbulkan suatu dilema apabila jumlahnya tidak seimbang dengan kemampuan sektor ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja dan yang akan muncul adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sering timbul dalam pembangunan ketenagakerjaan. Jika masalah pengangguran ini tidak mendapat masalah yang serius akan menjadi masalah sosial dalam masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindentifikasi besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Jumlah angkatan kerja tahun 2012, tercatat sebanyak 175.159 orang yang didominasi oleh kaum laki-laki. Bila dilihat dari angkatan kerja yang ada terdapat sebanyak 154.415 orang yang berkerja atau yang memiliki perkerjaan sedangkan sisanya sebanyak 20.744 orang adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Peningkatan produksi dan produksivitas pertanian dan perikanan Pencapaian dari sasaran Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan dapat diukur/dinilai dari pencapaian realisasi Program dan kegiatan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No

Sasaran

Meningkatnya produksi 1.

dan produktifitas

Program Peningkatan Produksi - Pertanian/ Perkebunan

pertanian dan perikanan

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

ton

408741

389277

Kw

8623

Ha

130

SKPD Terkait

Jumlah produksi komoditi tanaman pangan Jumlah produksi komoditi hortikultura Luas kawasan sentra komoditi perkebunan

7.911 154

Program Peningkatan - Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Dinas pertanian,

Jenis penerapan Program Penyediaan dan

teknologi baru oleh

Pengembangan Prasarana

petani

Kelp

9

9

peternakan, perkebunan dan holtikultura

- dan sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri - Hilir, Pemasaran Ekspor Hasil Pertanian Program Penyediaan dan

Jumlah kelompok penerima bantuan modal

Kelp

250

221

kerja usaha tani

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian



No

Program

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

SKPD Terkait

Program Peningkatan -

Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan

Jumlah produksi

Berkelanjutan

komoditi tanaman

Dinas pertanian, ton

96.830

97.908

perkebunan

peternakan, perkebunan dan holtikultura

Program Penyediaan dan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Peningkatan -

35.330 Ton

Produksi Perikanan

produksi

perikanan

perikanan

Jumlah produksi

tangkap

tangkap

perikanan

7.950 ton

8.520 ton

ton

Budidaya

produksi

produksi

perikanan

perikanan

budidaya

budidaya

kali

4

5

Kelp

35 Budidaya Ikan

ton

Program Pengawasan - Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

35.759 Ton

produksi

Jumlah pelaksanaan pengawasan perariran

Program Pengelolaan -

Sumberdaya Laut Pesisir dan dan Pulau-pulau Kecil

Jumlah kelompok perikanan

Program Pengembangan dan - Pengelolaan Perikanan

Kelp

Tangkap Kelp Program Peningkatan Kelp

Budidaya Program Peningkatan daya

Pemasar 13 Perikanan Tangkap 22

Produksi Perikanan

- saing Produk Perikanan

15 Pengolah dan

35 kelompk Budidaya Ikan 15 kelompk Pengolah dan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemasar 13 kelompk Perikanan Tangkap 22 kelompk

Pengembangan Pengembangan Desa Pesisir

Desa Pesisir

Tangguh

Tangguh

paket

2 petakan Kios

2 petakan Kios

5 Bangsal

5 Bangsal

paket

Pengolahan

Pengolahan

Perikanan

Perikanan

Jumlah pembangunan akses pasar dan permodalan



2.2.2. Pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal Pengembangan industri pangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah yang berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah, yaitu pengembangan industri pangan berdasarkan potensi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, meningkatnya jumlah ekspor produk industri, dan meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013, dapat diukur/dinilai pencapaian indikasi Rencana Program. Dalam peningkatan pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal, seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No

Program

Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

ekor

1406696

1399766

SKPD Terkait

Pencegahan dan

Pengembangan kawasan 1. agropolitan, minapolitan

Indikator

- Penanggulangan Penyakit Ternak

dan KTM -

Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Program Pencapaian

-

Swasembada Daging Sapi

Jumlah populasi

dan Peningkatan Penyediaan

ternak

Pangan Hewani Yang Alami, Dinas pertanian,

Sehat, Utuh dan Halal

peternakan, perkebunan dan

Program Penyediaan dan

holtikultura

- Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan - Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Penyediaan dan

Jumlah produksi komoditi tanaman

ton

96.830

97.908

perkebunan

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian



No

Sasaran

Program

Indikator Tumbuhnya Koperasi yang berbadan

Program Pengembangan - Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan

Berkembangnya 3. permodalan, pemasaran

- Industri Kecil dan

dan SDM, UKM

No

Menengah

Program

Sasaran

Hukum Peningkatan SDM UMKM

Meningkatnya jumlah UMKM

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

unit

17

3

org

100

100

unit

1050

1000

Satuan

Target

Realisasi

unit 35 unit mesin tempel

Tangkap Jumlah teknologi perikanan tangkap dan budidaya

Dinas koperindag pasar

Program Pengembangan dan - Pengelolaan Perikanan

SKPD Terkait

unit unit unit

SKPD Terkait

45 unit mesin tempel

20 unit Mesin Tempel 35 unit Mesin 5 PK

Tempel 5 PK

5 unit Mesin Tempel

8 unit Mesin

15 PK

Tempel 15 PK

10 unit Mesin Tempel

2 unit Mesin

40 PK

Tempel 40 PK

Program Pengelolaan -

Sumberdaya Laut Pesisir dan

Kelp

dan Pulau-pulau Kecil

Kelp Jumlah kelompok Program Pengembangan dan

perikanan

- Pengelolaan Perikanan

Kelp

Tangkap Program Peningkatan -

35 Budidaya Ikan

15 Pengolah dan Pemasar 13 Perikanan Tangkap 22 Pengembangan

Produksi Perikanan Budidaya

Kelp

Desa Pesisir Tangguh

-

Program Peningkatan daya

Jumlah pembangunan

saing Produk Perikanan

akses pasar dan permodalan

Fasilitas dan Usaha

Jumlah Fasilitas KTM

15 kelompk Pengolah dan Pemasar


13 kelompk Perikanan Tangkap 22 kelompk Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

paket

2 petakan Kios

5 Bangsal

5 Bangsal

paket

Pengolahan

Pengolahan

Perikanan

Perikanan

Program peningkatan -

35 kelompk Budidaya Ikan

2 petakan Kios

Dinas sosial, tenaga

Hal.8 II - 23kerja dan yang dibangunan Pengembangan Wilayah transmigrasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Transmigrasi Meningkatnya sarana dan

Program Peningkatan

unit

8


2.2.3. Pengembangan kawasan wisata Pengembangan kawasan wisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata potensial seperti Cerocok Painan, Timbulun Painan, Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Cubadak Resort, Puncak Langkisau dan Rumah Gadang Rubiah. Keberhasilan pengembangan sektor wisata di Pesisir Selatan dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan nusantara dari 306.670 orang di tahun 2012 menjadi 587.633 atau meningkat 91,5 %. Begitu juga halnya dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami peningkatan dimana tahun 2012 terdapat 476 orang kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 578 orang pada tahun 2013 atau sebesar 21,43 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2012 dan 2013 Jumlah Pengunjung No

Wisnu

Objek Wisata 2012

1

Carocok Painan

2

Timbulun Painan

3

Air Terjun Bayang Sani

4

Jembatan Akar

5

Cubadak Resort

6

Puncak Langkisau

7

Rumah Gadang Mande RubiahJumlah

76

Wisman

Kenaikan 2013 (%) 74 97,37

2012

2013

235.986

566.475

Kenaikan (%) 240,05

16.780

5.345

31,85

20.539

15.813

76,99

-

8.897

400

504

126,00 -

14.450 476

578

121,43

10.198 306.850

587.633

191,50

Dengan pengembangan pariwisata ini diharapkan: 1) berkembang objek-objek wisata yang potensial, 2) terbukanya lapangan kerja di sektor pariwisata, 3) Mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui indikasi rencana program, untuk pengembangan kawasan wisata, seperti diuraikan pada tabel berikut ini:


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No

Program

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

729

578

SKPD Terkait

Pengembangan 1.

Meningkatnya jumlah

Pemasaran

kunjungan wisman dan wisnu

Pariwisata

1.

Kunjungan

orang

Dinas Pemuda,

wisatawan lokal

Olahraga Budaya dan

Kunjungan 2. wisatawan

orang

155.818

587.633

Pariwisata

mancanegara

2.2.4. Pembangunan daerah tertinggal dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat Pemerintah Daerah telah mengupayakan identifikasi secara menyeluruh pada kampung-kampung tertinggal, sehingga dapat diambil langkah nyata dalam mengeluarkannya dari ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur dasar bagi daerah tertinggal biasanya berbentuk pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan ini sebagai penghubung agar daerahdaerah tertinggal tersebut menjadi terbuka dan terhubung dengan daerah yang maju. Pada tahun 2013 telah dibangun Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis untuk membuka daerah terisolir, sehingga daerah tertinggal dengan dapat terhubung dengan daerah lain khususnya daerah yang lebih maju sehingga berdampak pada akses menuju dareah tersebut lebih mudah dan terbuka sehingga memudahkan distribusi dan arus transportasi yang pada akhirnya sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan No A

Jenis, Kondisi dan Status Jalan Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Kerikil 3. Beton 4. Tanah

2010 (Km) 661,28 512, 25 191,7 909,57

Status Jalan Jalan Kabupaten 2011 2012 (Km) (Km) 719,35 508, 29 396,07 522,38

728,35 502,29 397,07 695 ,78

2013 (Km) 748, 65 483,79 397,17 693,88



B

C

Jumlah Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 5. Rusak Berat Jumlah Panjang Jalan 1. Kelas I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III 4. Kelas Jalan III A 5. Kelas Jalan III B 6. Kelas Jalan III C 7. Kelas Tidak Rinci Jumlah

2274,82

2323,49

2323,49

2323,49

651,09 635,30 555,63 432,80 2274,82

837,73 704,03 379,35 402,38 2323,49

857,73 704,03 368,35 393,38 2323,49

866,41 704,10 363,85 389,13 2323,49

236,80 374,20 412,40 1250,8 2274,82

232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49

232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49

232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49

Sumber : Dinas PU Kab.Pessel, 2013

Klasifikasi Irigasi, Luas Sawah yang diairi dan yang belum diari jaringan irigasi NO.

1 2 3 4

1 2 3 4

KLASIFIKASI IRIGASI

Areal sawah blm Ada Jaringan Irigasi Sudah Sawah

Belum Sawah

644,00 691,00 3.525,00 -

2.423,00 100,00

1.505,00 1.699,00 -

21.648,00 1.684,00 26.344,00 16.662,50

12.104,00 743,00 16.885,00 16.562,50

JUMLAH TOTAL

66.338,50

46.294,50

8.864,00

4.860,00

3.116,00

3.204,00

TAHUN 2011 IRIGASI TEKNIS IRIGASI SETENGAH TEKNIS IRIGASI SEDERHANA IRIGASI DESA

21.648,00 1.684,00 26.344,00 17.738,50

12.104,00 743,00 16.885,00 17.338,50

4.972,00 250,00 3.642,00

644,00 691,00 3.525,00 -

2.423,00 593,00 400,00

1.505,00 1.699,00 -

67.414,50

47.070,50

8.864,00

4.860,00

3.416,00

3.204,00

21.648,00 1.684,00 26.344,00 17.738,50

12.104,00 743,00 16.885,00 17.338,50

4.972,00 250,00 3.642,00

644,00 691,00 3.525,00 -

2.423,00 593,00 400,00

1.505,00 1.699,00 -

67.414,50

47.070,50

8.864,00

4.860,00

3.416,00

3.204,00

21.648,00 1.684,00 26.344,00 17.738,50

12.104,00 743,00 16.885,00 17.338,50

4.972,00 250,00 3.642,00

644,00 691,00 3.525,00 -

2.423,00 593,00 400,00

1.505,00 1.699,00 -

67.414,50

47.070,50

8.864,00

4.860,00

3.416,00

3.204,00

TAHUN 2012 IRIGASI TEKNIS IRIGASI SETENGAH TEKNIS IRIGASI SEDERHANA IRIGASI DESA JUMLAH TOTAL

1 2 3 4

Areal sdh ada jaringan irigasi (utama) Sudah Sawah Blm Sawah Sudah Blm Berfungsi Berfungsi

TAHUN 2010 IRIGASI TEKNIS IRIGASI SETENGAH TEKNIS IRIGASI SEDERHANA IRIGASI DESA

JUMLAH TOTAL

1 2 3 4

Luas Sawah Rencana (Ha)

TAHUN 2013 IRIGASI TEKNIS IRIGASI SETENGAH TEKNIS IRIGASI SEDERHANA IRIGASI DESA JUMLAH TOTAL

4.972,00 250,00 3.642,00 -

-

-

-


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No

Program

Sasaran Meningkatkan jalan

1.

kabupaten dalam kondisi

1.

baik

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator

-

Panjang Jalan Kabupaten yang terpelihara

Satuan

Target

Realisasi

Km

270,36

270,36

meter

636,6

636,6

SKPD Terkait

Panjang Jembatan - Kabupaten yang terpelihara

Dinas Pekerjaan

Panjang Jaringan Jalan 2.

Tidak ada lagi kampung

Pembangunan jalan dan

tertinggal

jembatan

-

Kabupaten dan Jalan Strategis untuk membuka

Umum Km

48,25

meter

64293,25 64293,25

47,65

daerah terisolir Pembangunan Infrastruktur

-

pedesaan/nagari

No

Panjang Jalan Pedesaan yang terbangun

Program

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

paket

32

30

SKPD Terkait

Pengembangan, 3.

Meningkatnya jangkauan prasarana irigasi

1.

Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan

-

Terpeliharanya infrastruktur irigasi

Dinas PSDA

Sumber Daya Air Lainnya -

Terlaksananya rehabilitasi irigasi

paket

24

30

2.2.5. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Pelestarian Lingkungan Hidup diarahkan untuk menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) terwujud konservasi sumberdaya alam, 2) penekanan laju deforestasi, 3) pengendalian kerusakan lingkungan, 4) penurunan pencemaran lingkungan, dan 5) terpeliharanya kearifan lingkungan.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Penanggulangan bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) pengurangan resiko bencana alam, dan 5) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi. Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No

1.

Program

Sasaran

Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

1.

Pembangunan infrastruktur kegiatan

Indikator

1.

Pembangunan tangga evakuasi tsunami

Satuan

Target

SKPD

Realisasi

Terkait

unit

3

3

unit

1

1

orang

45

45

364

364

mitigasi bencana Peningkatan Sarana 2. dan prasarana penanggulangan

2. Tersedianya mobil pemadam kebakaran Pembentukan dan

2.

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat

1. Kesiapsiagaan

1.

Pembinaan SatuanSatuan Reaksi Cepat

BPBD

(TRC) Apel Siaga dan Workshop 2.

Penanggulangan Bencana Bagi

org

Kelompok Siaga Bencana.

2.2.6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud:1) penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) lahirnya sentra pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) lahirnya enterpreuner baru berkapasitas nasional dan internasional, 9) berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, dan 12) mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan. Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Program

Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf

Wajib belajar pendidikan 1. dasar 9 tahun

2.

2.

Wajib belajar pendidikan menengah

Indikator

pendidik dan tenaga

Realisasi SKPD Terkait

1.

APK SD/MI

%

125,12 124,92

2.

APM SD/MI

%

98,3 98,90

3.

APK SLTP

%

74,4 83,03

1.

APM SLTP

%

2.

APK SLTA

%

82,99 86,86

3.

APM SLTA

%

62,36 72,08

%

34,84

58,72 Pendidikan

68,75

83,27

76,74

90,41

Meningkatkan kualifikasi 1. Meningkatkan mutu tenaga pengajar

Satuan Target

1.

pendidik 2.

Guru yang memenuhi kualifikasi SD/MI

Guru yang memenuhi

Dinas

%

kualifikasi SMP/MTS

3.

Guru yang memenuhi kualifikasi SMA/SMK/MA

97,38 98,91

%

2.2.7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) peningkatan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 derajat kesehatan masyarakat, 2) meningkatnya angka harapan hidup, 3) menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) menurunnya tingkat kematian bayi, 5) menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, dan 7) meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013, dapat diukur/dinilai pencapaian indikasi Rencana Program. Dalam Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup

Program

Indikator

Peningkatan 1. Keselamatan Ibu

1.

Melahirkan Peningkatan Kesehatan Lanjut Usia 2. (Lansia) Pencegahan dan Penanggulangan

3.

Penyakit Menular (PTM) Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Satuan tahun

KH

Target

Realisasi

69,4

69,4

SKPD Terkait

132/100.000 KH 71/100.000 KH

KH

30/1.000 KH

9/1.000 KH

Posy

36.755

20.317

Kab

9.685

9.106

Meningkatnya cakupan 4.

pelayanan kesehatan lanjut usia (Usila) Meningkatnya cakupan

5.

pelayanan ANC Ibu Hamil kontak lengkap (K4)

6.

Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi

Dinas Kec

1.937

1.360

9.245

8.335

4

3

8.805

8.279

8.805

8.140

1.118

986

kebidanan pada ibu hamil Meningkatnya cakupan 7.

pertolongan persalinan oleh Pusk tenaga kesehatan yang berkompetensi (Linakes) Meningkatnya cakupan

8.

puskesmas rawat inap yang

Paket

mampu PONED Meningkatnya cakupan 9.

kunjungan neonatus(Usia 028 hr) lengkap (KN3)

10.

Meningkatnya cakupan kunjungan bayi Meningkatnya cakupan

11. penanganan komplikasi neontaus


Kesehatan


No

Sasaran Menurunkan angka

2. kematian bayi

Program 1. Perbaikan Gizi

Indikator

Target

Realisasi

orang

290

24

orang

24

24

anak

3.524

2.121

4. balita dapat kapsul Vitamin A anak

40.155

36.766

15

15

orang

1.937

1.360

2. hamil mendapatkan tablet Fe orang

9.685

7.103

1. Menurunnya prevalensi

Masyarakat

balita gizi buruk

Satuan

SKPD Terkait

Meningkatnya cakupan 2. balita gizi buruk mendapat perawatan 3.

Meningkatnya cakupan ASI Ekslusif (0-6 bulan) Meningkatnya cakupan (6 - 59 bln) Meningkatnya cakupan

5. kecamatan melaksanakan

kec

surveilance gizi Menurunkan angka kematian ibu

1. Perbaikan Gizi Masyarakat

1.

3.

Menurunnya prevalensi ibu hamil KEK dan Anemia Meningkatnya cakupan ibu (Fe3)

Peningkatan Gizi Masyarakat

1. Perbaikan gizi masyarakat

1.

Terlaksananya pemantauan

pusk

18

18

focus

50

50

Kec

15

15

Kec

15

15

pusk

18

18

5. massal Flariasis di Kab. Pessel posy

654

654

dan monev penanggulangan gizi masyarakat masyarakat

4. Menurunnya angka penderita penyakit menular

1. Pencegahan dan

1. Terlaksananya penyemprotan

Penanggulangan

(fogging) sarang nyamuk

Penyakit Menular

pada perumahan masyarakat

5. Terlaksananya pelacakan 2. kasus penyakit infeksi dan menular Terlaksananya kegiatan 3. penyuluhan penggulangan HIV/AIDS Terlaksananya pembinaan 4. dan monev program P2M termasuk Terlaksananya pengobatan



No

Sasaran

Program

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

SKPD Terkait

Terlaksananya pendataan 6. sasaran pengobatan massal

Kec

15

15

7. pengobatan massal Filariasis Kec

15

15

15

15

42.000

41.586

Keur

100

100

pusk

18

18

12. rutin pada bayi dan ibu hamil posy

654

654

Kec

15

15

pusk

18

18

pusk

18

18

pusk

18

18

pusk

15

15

Fiilariasis Terlaksananya sosialisasi

Terlaksananya pemantauan 8.

efek samping pengobatan massal Filariasis

Kec

Terlaksananya Bulan 9. Imunisasi Anak Sekolah

Anak SD

(BIAS) 10.

Terlaksananya pengadaan vaksin anti rabies (VAR) Terlaksananya pembinaan

11.

dan monev program imunisasi rutin dan anak sekolah Terlaksananya imunisasi

Terlaksananya penyelenggaraan surveilance 13. epidemiologi penyakit dan potensi KLB/wabah Terlaksananya pembinaan 14.

dan monev program surveilance penyakit Puskesmas Tersedianya data dan

15. informasi surveilance epidemmiologi Terlaksananya kegiatan 16. mapping bencana perpuskesmas Terlaksananya pemantauan dan peningkatan sistem 17.

kewaspadaan dini terhadap bencana/KLB dan wabah penyakit



No

Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

SKPD Terkait

1. Kemitraan Peningkatan

Terlaksananya jaminan

Pelayanan Kesehatan 6.

pemeliharaan kesehatan 1. masyarakat miskin dan

jiwa

21000

21000

pusk

18

18

3. kesehatan masyarakat di Kab. pusk

18

18

2

2

2

2

kurang dan kurang mampu melalui Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda

2.

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan kesehatan bagi petugas Terlaksananya pelayanan Pessel disarana pelayanan kesehatan secara gratis

2. Peningkatan pelayanan lansia

Terlaksananya pembinaan 1. Puskesmas Santun lansia dan pusk, Posy Posyandu Lansia Terlaksananya pembinaan 2. dan monev program

pusk, Posy

kesehatan Lansia

2.2.8. Pengamalan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat Pengamalan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip ABS - SBK dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) pewarisan nila-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga keagamaan.


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Sasaran Meningkatnya pelayanan kehidupan umat beragama

2.

Meningkatnya pemahaman

Program

Indikator

1. Peningkatan

1. Meningkatnya

pondok Al-Qur'an 1. Penguatan

Satuan org

Target 2226

Realisasi 2226

kemampuan guru

SKPD Terkait Bag. Kesra Setda

pengajar TPA/TPSA 1. Memberikan

dan pengamalan nilai-nilai

kelembagaan

pemahaman tentang

adat dan budaya

pengarusutamaan

Perlindungan Anak dan

gender dan anak

perempuan (Rapat P2TP2A, Rapat Forada

%

100

100

%

100

100

dan pemberian bantuan

BPM, KB, Pemnag & PP

kandang itik bagi perempuan) 3.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1. Peningkatan Imtaq 1. Meningkatnya bagi Pegawai

pemahaman dan pengajaran agama bagi PNS di Lingkungan Kab. Pessel

Bag. Kesra Setda

2.2.9. Percepatan penanggulangan kemiskinan Percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif sehingga laju penurunan kemiskinan Pesisir Selatan dapat berkurang menjadi 8,77% tahun 2015. Dalam rangka mensukseskan target yang ditetapkan dalam penanggulangan kemiskinan ini, dilaksanakan program aksi: 1) mensukseskan program penanggulangan kemiskinan nasional melalui sinergi program seperti Bantuan Sosial Terpadu: integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Parenting Education, program pemberdayaan PNPM Mandiri, Program peningkatan akses permodalan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), 2) meningkatkan efektivitas kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan, dan 3) melaksanakan perlindungan sosial kabupaten dengan Hal. II - 34 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 program wajib belajar 12 tahun, jamkesmasda, dan beasiswa bagi keluarga miskin. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 2) meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, dan 3) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro. Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Sasaran Meningkatkan

Program 1.

Indikator 1.

pendapatan

Terlaksananya

Satuan Target Realisasi SKPD Terkait Gapoktan PUAP 30

30

penyaluran dana

perkapita

Dinas Pertanian

tahun Anggaran angkatan 2. PUAP Terlaksananya

2

2

Tanaman

pelatihan pegrurus

Pangan dan

Gapoktan PUAP dan

Hortikultura,

LKMA dalam

Peternakan dan

memanejemen dana

Perkebunan

penguatan modal kelompok 3.

Terlaksananya

Gapoktan PUAP120

120

pengawasan dan pembinaan Gapoktan PUAP 2.

Menurunkan

1. Program Peningkatan 1. Kegiatan Pelatihan

jumlah

Kapasitas Tenaga

Berbasis Kompe-tensi

pengangguran

Kerja dan

di BLK

Produktifitas

Painan/Pes.Selatan

2. Program Penempatan 2. Meningkatnya dan Perlua-san

Paket

28

28 Dinas Tenaga Kerja

%

100

100

kesempatan kerja

Kesempatan Kerja


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 No

Sasaran

Program

Indikator

3. Mengurangi jumlah 1. Peningkatan ketahanan 1. penduduk miskin

pangan

Terlaksananya

Satuan Ha

Target

Realisasi

250

SKPD Terkait

250 Dinas Pertanian

penyediaan Benih

Tanaman

Unggul kedelei untuk

Pangan dan

menunjang pelaksanaan

Hortikultura,

Sekolah Lapang

Peternakan dan Perkebunan

2.

Terlaksananya

Ha

10650

10650

Ha

1350

1350

ton

45

45

ha

209

209

ha

15

15

6

6

30

30

penyediaan Benih Unggul Padi sawah untuk menunjang Pelaksanaan Sekolah Lapang 3.

Terlaksananya penyaluran Benih Unggul Jagung dalam menunjang Pelaksanaan Sekolah Lapang

4.

Tersalurnya benih Jagung untuk Kegiatan Optimalisasi Jagung

5.

Terlaksananya penambahan areal manggis

6.

Terlaksananya penambahan areal bawang merah

7.

Terlaksananya bantuan klp tani sarana pengembangan penggilingan padi

8.

Terlaksananya

ha

penambahan areal manggis pada lahan tidak produktif



2.2.10. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Pemuda adalah orang yang memiliki usia paling produktif dalam bekerja. Produktif ini dapat berkembang apabila adanya sinergitas antara skil, keuletan dan peluang. Tiga kompenen utama ini merupakan sesuatu yang berada dari dalam dan luar diri pemuda. Hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dalam mendorong pembangunan daerah apabila ketiga potensi ini didapatkan oleh pemuda. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada masalah kepemudaan. Hal yang ingin diwujudkan dari prioritas pembanguan ini adalah: 1) penurunan angka pengangguran di usia produktif, 2) terciptanya keamanan dan kenyaman di kampung yang berimbas pada kenyamanan dan berinvestasi dan berusaha, dan 3) terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi. Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pemangku adat

Program 1. Pengelolaan keragaman budaya

Indikator 1.

Pelatihan adat istiadat

Satuan Target Realisasi kali

1

SKPD Terkait

Dinas Pemuda 1 Olahraga Budaya dan Pariwisata

2.2.11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Reformasi birokrasi dalam pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) terhimpunnya data statistik yang handal dan


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 berdayaguna tinggi, dan 7) terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tabel Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No 1.

Sasaran Meningkatnya mutu

Program 1.

pelayanan satu pintu

Penataan administrasi

Indikator 1.

kependudukan

Meningkatnya

Satuan

Target

Realisasi

%

100

100

SKPD Terkait

pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.

3.

Meningkatnya pelayanan

1.

Penerbitan NIK Nasional

pengadaan barang dan jasa

dan penerapan e-KTP (KTP

secara elektronik

elektronik)

Meningkatnya

1.

Penataan dan

1.

Tersedianya e-KTP

%

100

100

1.

Terlaksananya

%

100

100

%

100

100

buku

140

140

buku

90

90

%

100

100

%

100

100

pemanfaatan teknologi

penyempurnaan kebijakan

pelaksanaan pengadaan

informasi untuk pelayanan

sistem dan prosedur

barang/jasa secara

pengawasan

elektronik

2.

Terpilihnya calon

Dinas Capil

Bag. AP Setda

penyediaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa 4.

Meningkatnya Opini BPK

1.

terhadap laporan keuangan

Peningkatan pengembangan 1.

Tersedianya laporan

sistem pelaporan capaian

capaian kinerja dan

kinerja keuangan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD DPPKAD 2.

Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun

5.

Meningkatnya kompetensi

1.

aparatur

Peningkatan kapasitas

1.

aparatur desa/nagari 2.

Penataan kelembagaan dan

Terselenggarannya pengelolaan

1.

ketatalaksanaan

administrasi Terlaksananya Pemenuhan

pemerintahan nagari

Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan yang efektif dan efesien

BPM, KB, Pemnag dan PP

dengan terpilihnya walinagari

2.

Meningkatnya

%

100

Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Bimbingan teknis)


100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 2.3 Isu-Isu Strategis RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus memperkuat kualitas dan kapasitas layanan di setiap puskesmas beserta jaringannya. untuk meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan pada tahun 2015 nanti direncanakan proses relokasi gedung RSUD dapat mulai dilaksanakan. Diharapkan relokasi RSUD ke tempat yang lebih aman dan lebih representative untuk pengembangan lebih lanjut dapat menjadikan status RSUD meningkat menjadi RSUD tipe B.

2.

Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Untuk pemerataan dan peningkatan layanan pendidikan Pemerintah daerah akan tetap konsisten untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Untuk mendukung program tersebut pada tahun 2015 direncanakan untuk menambah dan merehabilitasi beberapa ruang kelas. Dukungan terhadap sektor pendidikan merupakan prioritas tahun 2015 porsi anggaran untuk sector

utama pemerintah untuk itu pada

tahun 2015, porsi anggaran untuk sektor pendidikan akan diusahakan untuk ditingkatkan secara signifikan. 3.

Pengurangan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua factor yang saling terikat dan saling mendorong satu sama lain. Untuk itu


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 proses

pengentasan

kemiskinan

dan

pengurangan

pengangguran akan harus dilaksanakan secara bersinergi. Untuk pada RKPD tahun 2015, usaha pengurangan kemiskinan dan pengangguran kan menjadi perhaian khusus bagi pemerintah daerah. 4.

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan Pangan merupakan kebutuhan darar bagi seluruh manusia. Pemenuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, isu kedaulatan pangan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam RKPD tahun 2015. Strategi peningkatan ketahan

pangan

di

Kabupaten

Pesisir

Selatan

akan

mempedomani empat pilar kedaulatan pangan provinsi Sumatera Barat yaitu: 1) reformasi agrarian dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan, 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil, dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan local, dan tidak hanya bergantung pada bahan pangan eksternal. 5.

Peningkatan Pengembangan Sektor Kepariwisataan Sektor pariwisata sebagai salah satu potensi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan akan menjadi salah satu prioritas perhatian di tahun 2015. Beberapa destinasi wisata


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 yang akan fokus dikembang antara lain kawasan wisata carocok painan dan kawasan wisata mandeh. 6.

Mitigasi Bencana Sebagai daerah yang sangat rawan terhadap berbagai bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa dan ancaman tsunami, Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menjadikan mitigasi bencana sebagai isu strategis ditahun 2015. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan menambah armada pemadam

kebakaran dan merombak

SOTK

di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 7.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemerintah kabupaten akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan citacita Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi isu sentral di tahun 2015, yanga kan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional. Beberapa kebijakan yang kan dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terknis dan administratif, penggunaan media teknologi informasi dalam proses perencanan, pemganggaran dan pengawasan pembangunan serta memperkuat system pengawasan internal.



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Tahun

2015

dimaksudkan untuk memberikan gambaran ekonomi makro regional pembangunan daerah serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan mengahadapi tantangan tahun 2015. Untuk menghasilkan usulan program yang baik, dan sesuai dengan arah pembangunan Jangka menengah tahun terakhir (kelima) pada RPJMD 2010 – 2015, maka pada Bab III diawali dengan mereview kondisi terkini dari hasil-hasil pembangunan. Dimulai dengan melihat kondisi pembangunan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan persoalan utama yang perlu diatasi dalam proses pembangunan

disertai dengan diimplementasikannya

pembangunan jangka menengah tahap kedua (RPJMD 2010 – 2015). Kemudian dilanjutkan dengan mengemukanan isu strategis untuk menghasilkan tema pembangunan tahun 2015. Bab ini diakhiri dengan rumusan prioritas pembangunan.

Hal. III - 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tingkat terendah dalam empat tahun terakhir, meski angkanya diatas perkiraan dan

menunjukkan

tanda-tanda

perbaikan.

Pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2013 sebesar 5,78%. Ini menunjukkan untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi mencapai angka kurang dari 6% sejak tahun 2009. Namun angka tahun lalu yang turun dari 6,23% pada tahun 2012 menjadi 5,78% pada tahun 2013 masih mengalahkan prediksi sebelumnya yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,7%. Tahun 2013 bisa dibilang tahun yang tidak mudah bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia diprakirakan mampu tumbuh sebesar 5,7% (yoy). Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% sampai akhir 2013. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua

ini adalah tekanan

terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diprakirakan



mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Tak sampai di situ, nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang dinegara kawasan. Kondisi terkini

menunjukkan

stabilitas

ekonomi

kembali

terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang. Pertumbuhan ekonomi pada 2015 bisa mencapai 6,1 persen, dengan perkiraan defisit neraca transaksi berjalan berada pada kisaran dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun depan. Meskipun upaya untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan telah berhasil dan nilai tukar rupiah kembali menguat, namun usaha untuk menjaga fundamental ekonomi harus terus dilakukan secara efektif. Untuk mencapai angka di atas 6% memang tidak mudah. Tapi adanya pemilu bisa menambah growth 0,2-0,3 persen. Dengan



ada pemilu berarti konsumsi harusnya lebih tinggi, kemudian dengan ekonomi AS membaik, ekspor bisa lebih baik. Sebelumnya, neraca perdagangan yang mengalami surplus tiga bulan berturut-turut telah mendukung upaya penguatan transaksi berjalan yang lebih sehat sehingga pada akhir tahun 2013 defisit transaksi berjalan tercatat 3,2 persen terhadap PDB. Pemerintah akan berupaya menjaga kesinambungan defisit transaksi berjalan hingga mencapai angka perkiraan 2 % - 2,5 % terhadap PDB pada akhir 2014, dengan konsisten melaksanakan paket kebijakan ekonomi. Angka perkiraan tersebut sudah ideal, karena apabila defisit neraca transaksi berjalan ditekan hingga mencapai satu persen terhadap

PDB,

dampaknya

dapat

mengganggu

kinerja

pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama tahun 2013 mencapai 6,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%. Namun pencapaian tersebut terasa kurang berarti ketika disisi lain Sumbar mencatat inflasi yang lebih tinggi mencapai 10,87% (yoy), jauh diatas inflasi nasional sebesar 8,38% (yoy). Laju inflasi yang tinggi sangat merugikan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja dan kualitas pekerjaan. Kondisi ini terindikasi dari meingkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya porsi pekerja tidak penuh terhadap pengangguran dan meningkatnya porsi pekerja paroh waktu terhadap pekerja tidak penuh. Masih terbatasnya Hal. III - 4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


lapangan pekerjaan di sektor formal juga menyebabkan pengangguran terdidik bertambah. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan. Di tengah meningkatnya pengeluaran akibat tekanan inflansi sepanjang tahun 2013, menurunnya kemiskinan ditopang oleh perbaikan penghasilan produk perdesaan diantaranya menlalui peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Namun

demikian,

Indeks

Kedalam

Kemiskinan

meningkat, terutama di perdesaan, akibat biaya konsumsi minimal seiring dengan laju inflasi

yang tinggi.(sumber:

KERSumbar Triwulan IV-2013) Untuk tahun 2014, ekonomi Sumatera Barat diprakirakan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran 5,8 – 6,3% (yoy) di triwulan I 2014. Dari sisi permintaan, melemahnya net ekspor

dan konsumsi pemerintah menjadi faktor turunnya

perekonomian. Pertumbuhan ekspor diprakirakan melambat akibat menurunnya produksi komoditas utama. Percepatan realisasi belanja pemerintah daerah di tahun pelaksanaan Pemilu belum tertalu terlihat di triwulan I 2014. Iklim investasi yang belum kondusif berpotensi membawa investasi tumbuh melambat. Disisi lain, menguatnya daya beli masyarakat diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Secara sektoral,

pertumbuhan

melambat menguatkan

akibat

di

produksi

konsumsi

sektor yang

domestik

pertanian menurun. mampu

diprakirakan Sementara

menggerakkan

sejumlah sektor ekonomi. Tekanan inflasi diprakirakan masih tinggi pada triwulan I 2014. Permasalahan pasokan sejumlah komoditas pangan utama di awal tahun 2014 akibat cuaca yang Hal. III - 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


tidak kondusif di daerah sentra penghasil bahan makanan. Secara keseluruhan, tekanan inflasi Sumbar di tahun 2014 diprakirakan mereda. Meredanya inflasi ke depan di dorong oleh (i) minimalnya kebijakan energi strategis, sesuai dengan rencana dalam APBN 2014; (ii) lebih rendahnya dampak kenaikan UMP karena kenaikan UMP 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2013; dan (iii) kecenderungan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Sumbar yang moderat. Namun demikian resiko inflasi ke depan masih besar. Terdapat sejumlah faktor resiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi tahun 2014 yaitu gangguan cuaca yang mempengaruhi pasokan pangan dan rencana kenaikan harga sejumlah barang dan jasa produsen yang belum dilakukan sepenuhnya pada tahun 2013.

Berdasarkan kondisi dan arah perekonomian Nasional dan Sumatera Barat di atas, tentunya perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Sumatera Barat. Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, maka kebijakan makro ekonomi diarahkan pada mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan investasi swasta dan pemerintah, mengurangi

jumlah

penduduk

miskin.

Langkah-langkah

kebijakan yang akan diambil yaitu: 1. Mengatasi pengangguran melalui penyediaan kesempatan kerja.



2. 3.

4. 5.

6.

Adapun langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja yaitu: meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, membantu dan mendorong wirausaha baru, menyediakan informasi tentang lowongan kerja, dan lain-lain. Mempermudah proses perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penyediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian seperti pembangunan jalan-jalan agropolitan dan minapolitan, jalan menuju daerah tertinggal, serta meningkatkan transportasi daerah. Mengembangkan kawasan ekonomi dan destinasi wisata. Pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas serta pengembangan industri kerajinan yang sudah mulai tumbuh. Membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi kebijakan nasional yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi di Pesisir Selatan harus memperhatikan masalah lingkungan melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 Dan Perkiraan Tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara



tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 berdasarkan angka sementara sebesar 5,93 persen meningkat sebesar 0,27 persen dibanding tahun 2012 sebesar 5,66 persen. Adapun perkembangan indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 2 3 4 5 6

Indikator Makro Ekonomi PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah) Tingkat Pertumbuhan ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) PDRB perkapita ADHB (juta/tahun) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran (%)

Realisasi 2012 2013*)

Perkiraan 2014 2015

2.349,54

2.488,87

2.696,01

2.887,15

5,66

5,93

6,75

7,09

4,16

10,87

9,63

9,63

13,25

13,17

14,00

14,98

8,69

8,59

8,50

8,40

9,31

8,66

8,21

8,21

*) data sangat sementara Sumber : RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Pesisir Selatan

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir selatan seperti terlihat pada tabel di atas menunjukan peningkatan yang baik. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan memperlihatkan pertumbuhan ke arah yang positif yaitu dari sebesar 2.488,87 juta rupiah di tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi 2.887,15 juta rupiah pada tahun 2015. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik yaitu dari 5,66% pada tahun 2012 menjadi 5,93% pada tahun 2013 dan target RPJM 2010-2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,09% pada tahun 2015. Walaupun membaiknya tingkat Hal. III - 8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


pertumbuhan ekonomi, namun tingkat inflasi masih tinggi mencapai dua digit yaitu 10,87% pada tahun 2013. Tingkat inflasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada tingkat inflasi Kota Padang. Tingginya angka inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga dikelompok volatile foods dan administrative price. Pada kelompok volatile foods, faktor cuaca yang tidak mendukung menjadi pemicu meningkatnya laju inflasi. Curah hujan yang tinggi selama Desember berdampak pada menurunnya pasokan sejumlah komoditi pangan seperti beras, bawang merah dan ikan tongkol. Pada kelompok administrative price, kenaikan tarif angkutan udara menjadi pemicu inflasi selama Desember 2013. Disamping itu kenaikan harga mobil juga berdampak inflasi yang cukup signifikan. Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang tahun 2013 pada akhirnya berpengaruh pada inflasi produk otomotif yang memiliki kandungan impor tinggi. Pada awal tahun 2014 diperkirakan tekanan inflasi masih tinggi dengan perkiraan 10,08 – 10,48% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok administrative price akibat adanya kenaikan harga Elpiji 12 Kg. Selajan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012 sebesar 8,69% berkurang menjadi 8,59%. Penurunan ini lebih besar dari yang targetkan RPJM sebesar 9,35%. Demikian halnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 9,31% dan turun menjadi 8,66% pada tahun 2013. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tantangan pokok pembangunan sesuai dengan skala prioritas pembangunan tahun 2014 dan 2015 adalah :



1. Pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2013. 2. Penambahan penduduk akan meningkatkan angka pencari kerja. Untuk itu kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang siap bersaing perlu menjadi prioritas. Ini menjadi tantangan sekaligus prospek bagi Pesisir Selatan dimana jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 442.120 jiwa, dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 462.622 jiwa dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,59 persen. 3. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan gelombang tinggi telah menimbulkan korban dan kerusakan di beberapa wilayah. Kondisi ini terkait dengan letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berpotensi terjadinya bencana alam. Selain gempa bumi, banjir dan tanah longsor, Kabupaten Pesisir Selatan juga sangat berpotensi terhadap ancaman gelombang tsunami. Hal ini dikarenakan kondisi daerah yang berada pada jalur patahan Sumatera. 4. Masih ada kampung-kampung yang tergolong tertinggal. Dari jumlah kampung yang ada, terdapat 76 kampung yang masih tertingal. Diharapkan pada tahun 2015 daerah kita sudah keluar dari daerah tertinggal. 5. Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan (BPJS Kesehatan). 6. Perkembangan akses pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan naiknya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan



daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2012 – 2016, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pertumbuhan ekonomi yang stabil, keamanan yang terjaga dan tingkat kepercayaan pada pemerintah daerah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, terutama pada investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi pergerakan modal yang signifikan dalam perkembangan daerah. Agar dapat terwujudnya hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah, antara lain: a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pengeluaran daerah dengan memperketat pengeluaran pos-pos belanja yang menimbulkan in efisiensi b. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi ekstensifikasi, dan penataan administrasi pendapatan daerah yang transparan c. Meningkatkan kontrol internal atas pengelolaan keuangan daerah d. Secara bertahap menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) e. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah f. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menganalisa proyeksi keuangan daerah dan pendanaannya dapat diperoleh dari tabel 3.2 berikut :



Tabel. 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2016 REALISASI NO

URAIAN

1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.1.1 Pajak daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

APBD TA.2012 (Rp)

PROYEKSI

APBD TA.2013 (Rp)

APBD TA.2014 (Rp)

APBD TA 2015 (Rp)

PERKIRAAN KENAIKAN (Rp)

APBD TA 2016 (Rp)

40,254,884,212.15 7,026,802,565

49,684,274,492.28 12,493,444,921

50,012,298,671 8,772,775,555

91,084,864,666 11,365,596,415

100,193,351,133 12,502,156,057

9,108,486,467 1,136,559,642

6,482,533,375

21,687,709,553

30,341,523,116

5,969,236,000

6,566,159,600

596,923,600

3,747,133,748.98

4,313,117,904.00

4,300,000,000

3,925,000,000

4,317,500,000

392,500,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

22,998,414,523.17

11,190,002,114.28

6,598,000,000

69,825,032,251

76,807,535,476

6,982,503,225

-

-

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Pendapatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

711,834,651,068 32,252,077,068 609,139,244,000 70,443,330,000

805,702,229,695 29,399,335,695 689,380,494,000 86,922,400,000

886,023,772,456 24,473,213,456 753,984,939,000 107,565,620,000

912,441,606,685 23,187,764,685 784,825,492,000 104,428,350,000

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Insentif Daerah (DID) Dana Desa

120,211,101,000 28,491,778,000 91,719,323,000

171,510,027,560 135,524,200 32,132,105,000 126,206,867,000

227,260,449,000 5,626,000,000 28,491,778,000 193,142,671,000

306,431,701,470 2,000,000,000 40,963,912,000 209,917,210,000 22,695,355,000 30,855,224,470

1,003,685,767,354 25,506,541,154 863,308,041,200 114,871,185,000 337,074,871,617 2,200,000,000 45,060,303,200 230,908,931,000 24,964,890,500 33,940,746,917

91,244,160,669 2,318,776,469 78,482,549,200 10,442,835,000 30,643,170,147 200,000,000 4,096,391,200 20,991,721,000 2,269,535,500 3,085,522,447

-

13,035,531,360.00

-

-

872,300,636,280

1,026,896,531,747

1,163,296,520,127

1,309,958,172,821

1,440,953,990,103

130,995,817,282

1.3.7

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah

JUMLAH PENDAPATAN



REALISASI NO

2 2.1

2.2

URAIAN

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerntahan Desa - Belanja Tidak Terduga

APBD TA.2012 (Rp)

PROYEKSI

APBD TA.2013 (Rp)

APBD TA.2014 (Rp)

APBD TA 2015 (Rp)

571,854,656,195 522,400,431,765 5,169,110,000 795,950,000

617,457,181,405 563,487,044,017 7,776,255,900 1,328,900,000

802,010,347,139 724,482,057,189 7,200,000,000 4,007,850,000

284,030,000

284,027,475

284,030,000

40,604,357,830 2,600,776,600

41,422,819,413 3,158,134,600

53,736,409,950 12,300,000,000

80,360,040,740 5,793,000,000

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

287,512,454,430 11,709,543,100 146,449,301,650 129,353,609,680

367,509,253,165 20,643,680,210 178,963,738,848 167,901,834,107

394,335,147,413 14,908,881,200 195,143,270,290 184,282,995,923

566,391,895,105

JUMLAH BELANJA

859,367,110,625

984,966,434,570

1,196,345,494,552

1,467,548,618,558

12,933,525,655.15

41,930,097,177

(33,048,974,425)

(157,590,445,737)

54,847,542,144 54,558,268,114 -

55,849,996,007 55,716,395,123 -

26,678,991,362 26,678,991,362 26,678,991,362

164,526,445,737 65,526,445,737 99,000,000,000 164,526,445,737

289,274,030

133,600,884

SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.1 SILPA 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.3 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan 3.1.5 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SURPLUS / DEFISIT

6,989,000,000 1,361,369,600 8,350,369,600 18,328,621,762 (14,720,352,663)

901,156,723,453 777,694,652,713 4,100,000,000 27,500,000,000 3,825,000,000 1,884,030,000

6,936,000,000 6,936,000,000 157,590,445,737 -

Sumber : DPPKAD kabupaten Pesisir Selatan, 2014


APBD TA 2016 (Rp) 991,272,395,798 855,464,117,984 4,510,000,000 30,250,000,000 4,207,500,000 2,072,433,000 88,396,044,814 6,372,300,000 623,031,084,616 1,614,303,480,414 (173,349,490,311) 180,979,090,311 72,079,090,311 108,900,000,000 180,979,090,311 7,629,600,000 7,629,600,000 173,349,490,311 -

PERKIRAAN KENAIKAN (Rp) 90,115,672,345 77,769,465,271 410,000,000 2,750,000,000 382,500,000 188,403,000 8,036,004,074 579,300,000 56,639,189,511 146,754,861,856 (15,759,044,574) 16,452,644,574 6,552,644,574 9,900,000,000 16,452,644,574 693,600,000 693,600,000 15,759,044,574 -


Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2016 REALISASI NO

URAIAN

1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.1.1 Pajak daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

APBD TA.2012 (Rp)

PROYEKSI

APBD TA.2013 (Rp)

APBD TA.2014 (Rp)

APBD TA 2015 (Rp)


APBD TA 2016 (Rp)

40,254,884,212.15 7,026,802,565

49,684,274,492.28 12,493,444,921

50,012,298,671 8,772,775,555

91,084,864,666 11,365,596,415

100,193,351,133 12,502,156,057

9,108,486,467 1,136,559,642

6,482,533,375

21,687,709,553

30,341,523,116

5,969,236,000

6,566,159,600

596,923,600

3,747,133,748.98

4,313,117,904.00

4,300,000,000

3,925,000,000

4,317,500,000

392,500,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

22,998,414,523.17

11,190,002,114.28

6,598,000,000

69,825,032,251

76,807,535,476

6,982,503,225

-

-

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Pendapatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

711,834,651,068 32,252,077,068 609,139,244,000 70,443,330,000

805,702,229,695 29,399,335,695 689,380,494,000 86,922,400,000

886,023,772,456 24,473,213,456 753,984,939,000 107,565,620,000

912,441,606,685 23,187,764,685 784,825,492,000 104,428,350,000

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Insentif Daerah (DID) Dana Desa

120,211,101,000 28,491,778,000 91,719,323,000

158,474,496,200 135,524,200 32,132,105,000 126,206,867,000

227,260,449,000 5,626,000,000 28,491,778,000 193,142,671,000

306,431,701,470 2,000,000,000 40,963,912,000 209,917,210,000 22,695,355,000 30,855,224,470

1,003,685,767,354 25,506,541,154 863,308,041,200 114,871,185,000 337,074,871,617 2,200,000,000 45,060,303,200 230,908,931,000 24,964,890,500 33,940,746,917

91,244,160,669 2,318,776,469 78,482,549,200 10,442,835,000 30,643,170,147 200,000,000 4,096,391,200 20,991,721,000 2,269,535,500 3,085,522,447

1,440,953,990,103

130,995,817,282

1.3.7

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah JUMLAH PENDAPATAN

872,300,636,280

1,013,861,000,387

-

-

1,163,296,520,127

1,309,958,172,821

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 82.12%. Sumber peningkatan pada pendapatan asli daerah ini didominasi berasal dari pajak daerah sebesar 29.55% dimana peningkatan pajak daerah ini diperoleh dari pajak restoran, hotel dan penerangan jalan seiring peningkatan kunjungan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diperkirakan akan meningkat 34.83% pada tahun 2015, pendapatan ini diperoleh dari dana deposito dan penerimaan lainnya. Peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 5.25% sebagai akibat dari adanya peralihan jenis pajak yang dikelola oleh pusat menjadi pajak daerah. Untuk dana alokasi umum diperkirakan penerimaan daerah yang berasal dari dana alokasi umum mengalami kenaikan Hal. III - 14 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


sebesar 5% pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan daerah dari Dana alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 diperkirakan akan sama dengan alokasi DAK pada tahun 2014. Pendapatan yang diperoleh dana hasil bagi pajak propinsi pada tahun 2015 meningkat sekitar 43.77% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, tetapi peningkatan yang signifikan terjadi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum 3. Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.



Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), ratarata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 14,62%, sebagaimana Tabel 3.4. berikut ini. Tabel 3.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

PAD (Rp.) 17,595,930,413 30,280,287,004 40,254,884,212 49,684,274,492 50,012,298,671 Rata-rata Pertahun

Pertumbuhan 0.47 72.09 32.94 23.42 0.66 25.92

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2014 Catt : Data tahun 2010-2013 merupakan Realisasi APBD dan Tahun 2014 berdasarkan data APBD tahun 2014

Tabel 3.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2014 Tahun

PAD (Rp.)

2010 17,595,930,413 2011 30,280,287,004 2012 40,254,884,212 2013 49,684,274,492 2014 50,012,298,671 Rata-rata Pertahun Sumber Catt

Pertumbuhan (%) 0.47 72.09 32.94 23.42 0.66 25.92

APBD 780,526,182,094 852,552,612,883 928,446,945,830 1,029,266,035,289 1,196,345,494,552

Kontribbusi PAD (%) 2.25 3.55 4.34 4.83 4.18 3.83

: DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2014 : Data tahun 2010-2013 merupakan Realisasi APBD dan Tahun 2014 berdasarkan data APBD tahun 2014

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 3,83%, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan nasih tergantung pada penerimaan transfer dana dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 3.5.



Kebijakan anggaran tahun 2015 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kab. Pesisir Selatan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui :  Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan membentuk Unit Pengelola Terpadu (UPT), perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dan pihak swasta dalam penggalian sumber – sumber pendapatan asli daerah.  Ektensifikasi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian – pengkajian terhadap sumber – sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.  Membenahi sistem pemungutan PAD  Menindaklanjuti Perda Pajak Daerah dan Reribusi Daearah sebagai implikasi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daearah. 2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :  Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalian sumber -sumber pendapatan  Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukuan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21, dll); peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya



 

Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 74,49 dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2012 baru sebesar 72,43; diperlukan perencanaan kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 74,49. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 74,80 ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 74,49 diarahkan dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2015 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah (AMH dan RLS).



2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5% dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat. 3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, perencanaan, dan pengawasan; c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (committed budget), dan kegiatan multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2015. 4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya. 5. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan melalui Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi ke daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas tertentu terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan. 6. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/ kota dalam melaksanakan otonomi daerah;



b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan, dengan kewajiban kabupaten/ kota untuk menyediakan Dana Pendamping minimal 10%, dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program Pendanaan Kompetisi (PPK). 2) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap Kabupaten/ Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/ Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah : Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Kabupaten Pesisir Selatan; menanggulangi masalah kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung Untuk menganalisa realisasi dan proyeksi belanja daerah dan pendanaannya dapat diperoleh dari tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah dibawah ini :



Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2016 REALISASI NO

2 2.1

2.2

URAIAN

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerntahan Desa - Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Penerimaan Pinjaman Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan 3.1.5 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SURPLUS / DEFISIT

APBD TA.2012 (Rp)

PROYEKSI

APBD TA.2013 (Rp)

APBD TA.2014 (Rp)

APBD TA 2015 (Rp)

571,854,656,195 522,400,431,765 5,169,110,000 795,950,000

617,457,181,405 563,487,044,017 7,776,255,900 1,328,900,000

802,010,347,139 724,482,057,189 7,200,000,000 4,007,850,000

284,030,000

284,027,475

284,030,000

40,604,357,830 2,600,776,600

41,422,819,413 3,158,134,600

53,736,409,950 12,300,000,000

80,360,040,740 5,793,000,000

287,512,454,430 11,709,543,100 146,449,301,650 129,353,609,680

367,509,253,165 20,643,680,210 178,963,738,848 167,901,834,107

394,335,147,413 14,908,881,200 195,143,270,290 184,282,995,923

566,391,895,105

1,196,345,494,552

1,467,548,618,558

901,156,723,453 777,694,652,713 4,100,000,000 27,500,000,000 3,825,000,000 1,884,030,000

859,367,110,625

984,966,434,570

12,933,525,655.15

41,930,097,177

(33,048,974,425)

(157,590,445,737)

54,847,542,144 54,558,268,114 -

55,849,996,007 55,716,395,123 -

26,678,991,362 26,678,991,362 26,678,991,362

164,526,445,737 65,526,445,737 99,000,000,000 164,526,445,737

289,274,030

133,600,884

6,989,000,000 1,361,369,600 8,350,369,600 18,328,621,762 (14,720,352,663)

6,936,000,000 6,936,000,000 157,590,445,737 -

APBD TA 2016 (Rp)


991,272,395,798 855,464,117,984 4,510,000,000 30,250,000,000 4,207,500,000

90,115,672,345 77,769,465,271 410,000,000 2,750,000,000 382,500,000

2,072,433,000 88,396,044,814 6,372,300,000 623,031,084,616 1,614,303,480,414 (173,349,490,311) 180,979,090,311 72,079,090,311 108,900,000,000 180,979,090,311 7,629,600,000 7,629,600,000 173,349,490,311 -

188,403,000 8,036,004,074 579,300,000 56,639,189,511 146,754,861,856 (15,759,044,574) 16,452,644,574 6,552,644,574 9,900,000,000 16,452,644,574 693,600,000 693,600,000 15,759,044,574 -


Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diperuntukan belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, belanja bagi hasil kepada prop/ kab/ kota, belanja bantuan keuangan kepada prop/kab/kota dan belanja tidak terduga. Diperkirakan adanya kenaikan belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar 25,13% dari tahun 2014, karena adanya penambahan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, antisipasi kenaikan gaji pegawai lainnya seperti kenaikan gaji berkala, sedangkan untuk bantuan sosial dan belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak terduga lainnya mengalami penurunan. Sedangkan untuk belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan, diperkirakan anggaran untuk membiayai belanja langsung ini akan mengalami penurunan sebesar



21,66% dan ini terjadi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pada urusan belanja daerah ini diperkirakan pada tahun 2015 proporsi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung adalah 72,28% dan 27,72%. Hal ini sangat jauh dari kondisi yang ideal yaitu 50%-50%. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan, khususnya SILPA tahun sebelumnya, dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Kebijakan ini diambil sebagai jawaban atas besarnya anggaran untuk belanja, baik langsung atau tak langsung. Kebijakan pemanfaatan dana SiLPA untuk menutup defisit karena Pemerintah Kabupaten Pesisir menggunakan prinsip anggaran berimbang, jumlah belanja sama dengan jumlah penerimaan. Menurut aturan hukum, pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam level aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (treasury bond) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SILPA. Untuk menganalisa realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dan pendanaannya dapat diperoleh dari tabel Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah dibawah ini :



Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2016 REALISASI NO

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Penerimaan Pinjaman Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan 3.1.5 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SURPLUS / DEFISIT

APBD TA.2012 (Rp)

PROYEKSI

APBD TA.2013 (Rp)

APBD TA.2014 (Rp)

APBD TA 2015 (Rp)

54,847,542,144 54,558,268,114 -

55,849,996,007 55,716,395,123 -

26,678,991,362 26,678,991,362 26,678,991,362

164,526,445,737 65,526,445,737 99,000,000,000 164,526,445,737

289,274,030

133,600,884

6,989,000,000 1,361,369,600 8,350,369,600 18,328,621,762 (14,720,352,663)

6,936,000,000 6,936,000,000 157,590,445,737 -

APBD TA 2016 (Rp) 180,979,090,311 72,079,090,311 108,900,000,000 180,979,090,311 7,629,600,000 7,629,600,000 173,349,490,311 -


Dalam hal pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk pembiayaan daerah diperoleh dari SILPA, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Untuk pembiayaan daerah yang diperoleh dari SILPA diusahakan lebih kecil dari tahun sebelumnya untuk melihat efektifnya perencanaan anggaran dalam penyerapan anggaran yang telah disediakan, diperkirakan pada tahun 2015 akan terjadi penurunan SILPA sebesar 74,41%. Untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman diperkirakan juga akan mengalami penurunan sedangkan penerimaan piutang daerah akan mengalami kenaikan pada tahun 2015. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembayaran utang pada pihak ketiga dan penyertaan modal pemerintah daerah yang diperkirakan akan naik pada tahun 2015.

3.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting


PERKIRAAN KENAIKAN (Rp) 16,452,644,574 6,552,644,574 9,900,000,000 16,452,644,574 693,600,000 693,600,000 15,759,044,574 -


dalam upaya mencapai Visi dan Misi daerah yaitu “Mewujudkan Masyarakat Pesisir selatan yang Sejahtera”. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup bila tidak diimbangi dengan menurunnya tingkat kesenjangan, berkurangnya angka kemiskinan serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai titik sentral pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Karena itu, pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan perkuatan dan penuntasan tiga pilar pertumbuhan ekonomi inklusif (inckusive economics growth) yaitu pembangunan yang pro-growth, pro-poor dan pro-job serta didukung oleh kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (pro-environtment). Hal ini dilakukan selaras dengan stratgei dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2010-2015. 3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang Pro-Growth Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7.09 persen pada tahun 2015 yang merupakan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pekerjaan yang sangat berat. Karena itu, untuk mendekati target tersebut dibutuhkan strategi dan energy yang sangat besar. Beberapa strategi yang dicanangkan dalam mendorong pembangunan yang pro-growth antara lain: 1. Memperluas kesempatan kerja 2. Meningkatkan daya saing dunia usaha 3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah 4. Meningkatkan kualitas infrastuktur penunjang perekonomian masyarakat 5. Memperluas akses pasar dan menekan potensi ekonomi berbiaya tinggi 6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor potensial 7. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 8. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan



Untuk mendukung strategi tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada: a. Memperluas kesempatan kerja dengan menekan angka pengangguran dan pembukaan lapangan-lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya. b. Mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil menengah serta industryi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja c. Mendorong berkembangnya pemanfatan teknologi tepat guna pada sector produktif guna meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan d. Revitalisasi pasar-pasar tradisional e. Peningkatan jalan kabupaten, jalan desa/nagari, jalan usaha tani dan jalan produksi guna memperlancar arus orang dan barang. f. Mendorong berkembangnya sektor industri yang berbasis potensi pertanian (agroindustri). g. Memperkuat daya tarik sector kepariwisataan daerah dengan terus melakukan penyempurnaan fasilitas dan layanan di kawasan wisata unggulan daerah. 3.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang Pro-Poor Dalam upaya mempertahankan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap di bawah 8 persen maka perlu strategi dan kebijakan khusus yang komprehensif dan tepat sasaran. Sasaran utama dari program-program pembangunan yang propoor adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan masyarakat yang berpotensi miskin. Beberapa strategi yang dicanangkan guna mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) adalah: 1. Mengembangkan pendataan penduduk miskin 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin 3. Membangun gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan yang dikoordinir oleh tim koordinasi penanggulanagn kemiskinan daerah 4. Memperkuat program-program berbasis keluarga



5. Memperluas cakupan jaringan pengaman social dan bantuan bagi masyarakat miskin di berbagai bidang Untuk mendukung strategi tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada: a. Melakukan koordinasi program kemiskinan lintas bidang dan lintas sector. b. Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin terutama bagi petani dan nelayan. c. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat/siswa miskin d. Memperluas cakupan program Jaminan Kesehan Nasional (JKN) e. Menberikan bantuan sarana produksi bagi industry dan usaha mikro kecil. 3.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang Pro-Job Dalam tahun 2013, terjadi peningkatan angka penganguran Kabupaten Pesisir Selatan mencapai angka 2 digit yaitu dikisaran 11 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam rencana kerja tahun 2015, sehingga program kerja yang dicanangkan dapat menuntaskan permasalahan pengangguran yang pada akhir pelaksanaan RPJMD ditargetkan menjadi 8.21 persen. Beberapa strategi yang dicanangkan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja Memperluas akses angkatan kerja terhadap dunia kerja dan dunia usaha 2. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasiskan ekonomi kreatif 3. Mendorong masuknya investasi yang padat karya dan padat teknologi 4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan dan pendirian Akademi Komunitas di Kabupaten Pesisir Selatan



Untuk mendukung strategi tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada: a. Memperkuat Balai Latihan Kerja dan memberikan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja sesuai dengann tuntutan dunia kerja. b. Penguatan SMK-SMK sebagai pusat pembinaan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif c. Menbuka bursa tenaga kerja baik secara off-line maupun secara on-line secara berkala d. Bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk program magang tenaga kerja keluar negeri 3.3.4. Strategi

dan

Arah

Kebijakan

Pembangunan

yang

Pro-

Environment Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (sustainable development) merupakan isu global yang harus menjadi perhatian serius dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kebupaten Pesisir Selatan. Karena itu, setiap kegiatan pembangunan yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki potensi mengeksploitasi sumber daya alam perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga kelestarian lingkungan hidup terus terjaga dan terpelihara. Beberapa strategi pembangunan yang dicanangkan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini adalah: 1. Meningkatkan kesedaran seluruh pihak (pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha) terhadap pentingnya pelestarian lingkungan 2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem 3. Penguatan pengawasan terhadap kegiatan perusakan lingkungan



4. Mendorong perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana yang dimulai dari pola hidup yang bersahabat dengan lingkungan Untuk mendukung strategi tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada: a. Memlakukan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan sampai ke sekolah-sekolah. b. Terus memperkuat program konservasi sumber daya alam c. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan d. Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut e. Mencegah pembalakan liar serta mengendalikan alih fungsi lahan f. Mendorong pemanfaatan energi non fosil bagi masyarakat seperti biogas, PLTS dan PLTMH.



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arah Pembangunan Daerah harus selaras dengan arah perencanaan Pembangunan Nasional dan arah Pembangunan Propinsi. Karena dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu diselaraskan dengan RPJM Nasional dan RPJMD propinsi Sumatera Barat. RPJM Nasional merupakan acuan umum dalam penyelarasan program pembangunan, sedangkan RPJMD Propinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan Strategi Pembangunan Daerah. RPJM Nasional tahun 2010 – 2014 berisikan lima agenda Nasional yaitu : 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. 3. Penegakan Pilar Demokrasi 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 5. Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan. RPJM Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing. Selanjutnya Agenda Nasional tersebut dituangkan dalam 11 prioritas yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 - 2014, yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Usaha dan Investasi, Energi, Lingkungan Hidup dan Hal. IV - 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal/Terdepan/Terluar/ Pasca-Konflik, serta Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Isu strategis yang berkembang dan dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah : 1. Mengejar target pembangunan yang belum tercapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Target pembangunan yang belum tercapai adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik serta memperbaiki tata kelola dan reformasi di lingkungan pemerintahan yang masih rumit. 2. Menjalankan direktif presiden, yakni pemantapan perekonomian domestik yang berkeadilan dengan cara meningkatkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), yang juga akan dijadikan topik utama dalam RKP peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih serta pembangunan shelter bencana. 3. Memasukkan beberapa isu terkini kedalam RKP yakni reformasi pembangunan kesehatan, reformasi pembangunan pendidikan, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, peningkatan ketersedian infrastruktur pelayanan dasar, perkuatan ketahanan pangan serta mencegah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Hal. IV - 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


Untuk tahun 2015 arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat meliputi peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah sektor riil ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi yang harus ditingkatkan, dominasi komoditas ekspor yang masih dalam bentuk bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan, dan meningkatnya eskalasi politik. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015 dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015 Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 (tiga) misi pembangunan yang merupakan implementasi dari Visi pembangunan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah, dimana misi itu adalah : Misi Pertama

: Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu

Misi Kedua

: Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia yang Siap menghadapi tantangan dunia global



Misi Ketiga

: Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat

Ketiga misi diatas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2010 – 2015. Untuk menjabarkan dari isi Visi dan misi tersebut maka disusunlah Tujuan maupun Sasaran dari pembangunan tersebut. Dimana hubungan dari visi/misi, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera” 1.

Misi Pertama :

1. Menurunkan 1. Meningkatkan jumlah pendapatan Mengembangkan penganggura perkapita menjadi perekonomian lokal n dan Rp. 19,71 juta pada dan pusat-pusat kemiskinan tahun 2015 pertumbuhan 2. Menurunnya jumlah ekonomi dengan pengangguran mengoptimalkan menjadi 7-8 % pada pengembangan tahun 2015 3. Berkurangnya jumlah kawasan ekonomi Hal. IV - 4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


secara terpadu

penduduk miskin menjadi 16-17% pada tahun 2015 2. Pengembang 1. Meningkatnya an kawasan jumlah kunjungan ekonomi dan wisman dan wisnu ke destinasi Pesisir Selatan wisata 2. Pengembangan kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar nagari 4. Berkembangnya permodalan, pemasaran dan SDM UMKM 5. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian 3. Tersedianya 1. Meningkatkan rasio infrastuktur efektifitas menjadi untuk 60% pada tahun menunjang 2015 perekonomia 2. Meningkatnya n persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik menjadi 40% paa tahun 2015 3. Tidak ada lagi kampung tertinggal



4. Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana

2

Misi kedua :

1. Terwujudnya sumberdaya Melanjutkan manusia yang pembangunan berkualitas sumberdaya manusia dan berkualitas yang siap meningkatny a mutu menghadapi pendidikan tantangan dunia global

pada tahun 2014 4. Meningkatnya jangkauan prasarana irigasi. 1. Tersedianya informasi tentang wilayah rawan bencana 2. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana 3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 1. Meningkatnya angka melek huruf menjadi 99,5% pada tahun 2015 2. Meningkatnya ratarata lama sekolah menjadi 9,4 tahun pada tahun 2015 3. Meningkatnya usai harapan hidup menjadi 70 pada tahun 2015 4. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 5. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 ribu penduduk



2. Terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang madani

3. Terwujudnya peran lembaga adat dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal

3.

pada tahun 2015 6. Meningkatkan kualifikasi tenaga pengajar 1. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pemangku adat 3. Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya

Misi ketiga : revitalisasi prinsipprinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapsitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat

1.

Meningkatka n kualitas pelayanan publik

1. Meningkatnya

mutu pelayanan satu pintu 2. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi



untuk pelayanan

2.

Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang bebas KKN, transparan, professional dan akuntabble

1. Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan 2. Meningkatnya kompetensi aparatur 3. Meningkatnya tertib administrasi 4. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan; Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir selatan harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu tema pembangunan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 adalah “Memantapkan Perekonomian Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema pembangunan tersebut merupakan paradigma yang menjadi acuan kerangka kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Prioritas dan Sasaran Tahun 2015 lebih diarahkan untuk mendorong optimalisasi capaian target yang masih belum tercapai di tahun sebelumnya, adapun prioritas dan sasaran tahun 2015 masih sama dengan prioritas



pembangunan RPJMD 2010 – 2015 seperti dapat dijelaskan dalam tabel 4.2 berikut Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah No

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Pertanian Dan Perikanan Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal Pengembangan Kawasan Wisata Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Lingkugan Hidup dan penanggulangan Bencana Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pengamalan ABS – SBK dalam Kehidupan Masyarakat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan

Prioritas Pembanguan daerah (RKPD) Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Pertanian Dan Perikanan Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal Pengembangan Kawasan Wisata Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Lingkugan Hidup dan penanggulangan Bencana Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pengamalan ABS – SBK dalam Kehidupan Masyarakat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan



11.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2015 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perkiraan kemampuan keuangan daerah di susun sebagai berikut : No . 1.

Prioritas/Sasaran Pembangunan daerah Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan a) Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM

Indikator Kinerja

Targe t

SKPD Penanggungja wab

39.625

Ton


2.344

Ton


b) Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian

Jalan Usaha Tani

11,30

Km

Jalan Produksi Pertanian

24,00

Km

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan

Jumlah Produksi Perikanan Produksi Rumput laut

Satuan



Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT

375

Ha

Jaringan Irigasi desa/JIDES

375

Ha

Embung/Da m Parit

Jumlah Produksi Padi

2.

Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal a) Berkembangnya Permodalan, Pemasaran dan SDM UMKM

Jumlah Koperasi dan UMKM Pengemban gan IKM yang bermuatan

5

Unit

20.094

ton

1.200

Unit

45

Unit

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan

Dinas Koperindag Pasar Dinas Koperindag Pasar



bahan lokal 330 IKM Terpenuhin ya Sarana dan Prasarana IKM 3.

Unit

Dinas Koperindag Pasar

Pengembangan Kawasan Wisata a) Meningkatnya jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan

4.

120

Jumlah Wisatawan Lokal Jumah Wisatawan Mancanega ra Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri Leaflet Pariwisata Pesisir Selatan

207.86 2

Jumlah Daerah Tertinggal Jumlah Kampung yang belum terlayanani energi listrik Pembangun

-

Orang

Dinas Pariwisata

Orang

Dinas Pariwisata

972

3

kali

Dinas Pariwisata

2

kali

Dinas Pariwisata

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat a) Tidak ada lagi Kampung Tertinggal

Bappeda Kamp ung

Kamp ung

1

Dinas Kehutanan

Dinas



b) Meningkatnya rasio efektifitas

an pembangkit listrik minihidro oleh pihak ketiga Proporsi sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik Proporsi Sarana dan Prasarana Perhubung an dalam kondisi Baik Persentase Rumah Tangga memiliki Saluran Pembuanga n Air Limbah (SPAL) rasio ketersedian daya listrik Pesentase rumah tangga yang mengunaka n air bersih (PDAM) Pesentase rumah tangga yang mengunaka nListrik

Lokasi

Kehutanan

75

%

Dinas Pekerjaan Umum

75

%

Dinas Perhubungan

63,90

%


90

%

Dinas Kehutanan

7,69

%


52,82

%




(PLN) c) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik d) Meningkatnya jangkauan prasarana irigasi

5.

6

e) Meningkatnya sarana dan prasarana pasar nagari Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana a) Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana b) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan a) Meningkatnya Angka Melek Huruf b) Meningkatkan Angka partisipasi

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Proporsi Jarigan Irigasi Kondisi baik Pembangun an Pasar Nagari

84,27

%


46

%

Dinas PSDA

Unit

Dinas Koperindag Pasar

Hutan Tanaman Rakyat

1.500

Ha

Dinas Kehutanan

%

Kantor Lingkungan Hidup

Ha

Kantor Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum

2

Pengendali an dan Pencemara n Lingkungan Berkurangn ya Luas Lahan Kritis Persentase Penanggula ngan Sampah

Angka Melek Huruf 2. APK SD/MI

1

1.100

45

%

%

99,5

Dinas Pendidikan

%

124,8 2

Dinas Pendidikan



Sekolah

c) Meningkatkan Kualifikasi Tenaga Pengajar

7

8

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat a) Meningkatkan Usia Harapan Hidup b) Menurunkan Angka Kematian Bayi

c) Menurunkan Angka Kematian Ibu Pengamalan ABS-SBK dalam kehidupan

3. APM SD/MI 4. APK SLTP

%

97,58

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

%

98,7

5. APM SLTP 6. APK SLTA

% %

77,11

7. APM SLTA 1. Guru yang memenuhi kualifikasi SD/MI 2. Guru yang memenuhi kualifikasi SMP/MTs 3. Guru yang memenuhi kualifikasi SMA/SMK/ MA

%

62,76

orang

45

orang

75

Dinas Pendidikan

orang

82

Dinas Pendidikan

Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu

tahun

70

Dinas Kesehatan

jiwa

12

Dinas Kesehatan

jiwa

108

Dinas Kesehatan



Masyarakat a) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama

b) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

c) Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya d) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya

9

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan a) Meningkatnya pendapatan perkapita

b) Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin

1. Peningkata n Kemampua n Guru TPA/TPSA 2. Jemaah Haji yang terlayani Peningkata n Pengajaran agama bagi PNS di lingkungan Kab. Pesisir Selatan Pelaksanaa n Pekan Budaya Pesisir 1. Memberika n pemahama n tentang Perlindunga n Anak dan perempuan

orang

2,226

Bag. Kesra Setda

orang

40

Bag. Kesra Setda

%

100

Bag. Kesra Setda

%

100

Disporabudpar

%

100

BPMPN, KB dan PPr

1. PDRB Perkapita 2.Pertumbu han Ekonomi 1. Rapat koordinasi

juta/or g %

19,71

Lintas SKPD

%

7,55

2. Jumlah PMKS yang

jiwa

11,14 6

7,09

Bappeda dan BPMPN,KB&PP r Dinas Sosnakertrans



memperole h Bantuan 3. Penyaluran Bantuan kepada Korban Bencana 4. Anak Terlantar yang memperole h bantuan 10

Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan a) Menurunkan Jumlah Pengangguran

1. Bertambah nya wawasan dan keterampila n para pencari kerja 2. Jumlah Penganggur an terbuka 3. Meningkatn ya kesempata n kerja

paket

12

Dinas Sosnakertrans

anak

600

Dinas Sosnakertrans

%

100

Dinas Sosnakertrans

%

%

Dinas Sosnakertrans 100

Dinas Sosnakertrans

b) Terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi c) Terciptanya keamanan dan kenyamanan di kampung yang berimbas pada kenyamanan



11

berinvestasi dan berusaha d) Meningkatkan peran serta pemuda dalam berbagai organisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a) Meningkatnya mutu pelayanan satu pintu b) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi c) Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik d) Meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan e) Meningkatnya kompetensi aparatur f) Meningkatnya tertib administrasi

g) Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan

4. Pelatihan kewirausah aan bagi pemuda

paket

1

Dinas Sosnakertrans

Peningkata n Pelayanan Publik Penerapan e-KTP

%

100

Dinas Capil

%

100

Dinas Capil

enyediaan Barang dan jasa secara elektronik

paket

1

Dinas Capil

Pelaporan keuangan akhir tahun

buku

90

DPPKAD

Pelaksanaa n Bintek

kali

1

Inspektorat

Pembinaan pengelolaa n pemerintah nagari Koordinasi bidang prasarana wilayah

nagari

182

BPMPN,KB dan PPr

%

100

Bappeda



NO.

PRIORITAS PEMBANGUNAN

1

2

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

Promosi olahan hasil pertanian (unit) Unit Sarana pemasaran produk pertanian (unit) Unit Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak Ekor (ekor) Pemusnahan anjing liar (ekor) Pengawasan lalu lintas ternak dan perdagangan ternak (pcs) terpeliharanya ternak di pusat perbibitan (ekor) tersedianya pakan konsentrat (ton) Tersedianya obat-obatan dan vaksin untuk ternak (dosis) Tersedianya bibit ternak untuk IB (strow) Tersedianya N2 cair (ltr) Terlaksananya promosi hasil peternakan daerah melalui konteks ternak (kali)

Ekor

Tersedianya pelayanan informasi hasil peternakan (th) Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ton) Penyediaan Motor tempel 5 Pk (unit) Penyediaan Motor tempel 15 Pk (unit) Penyediaan Motor tempel 40 Pk (unit) Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton) Sentra umpan Tuna/Bandeng (tambak) Produksi Rumput Laut (ton) Produksi Kerapu Hasil Budidaya (tambak) Kemampuan produksi benih ikan air tawar (juta) Terlaksananya pengawasan perairan (kali) Perbaikan kondisi terumbu karang (kawasan) Restocking perairan umum (lubuk larangan)

Tahun Ton Unit Unit Unit Ton Tambak Ton Tambak Juta Kali Kawasan Lbk. Larangan

2. Pengembangan Industri Pangan Berbasis Pengembangan Desa Mandiri Pangan (desa) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (unit) Potensi Lokal

Desa Unit

7.000 9.600 3 157 DIPERTAHORNAKBUN 40 7.000 7.350 5.479 1 DIPERTAHORNAKBUN 1 37.804 DKP 20 5 10 11.293 DKP 1 1.674 134 20 4 DKP 1 5

2

Desa

4

Neraca Bahan Makanan (kec)

Kecamatan

12

Peta Ketahanan dan kerentanan pangan ( kec)

Kecamatan

12

Data Kemiskinan dan Rawan Pangan (kec) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat /LDPM (desa) Panel dan Pemantauan Harga (kec) Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional /HBKN (kec )

Kecamatan

12

Peta Distribusi Pangan Pokok (kec)

Kecamatan

Kecamatan Kecamatan

BKP & PENYULUHAN

5

Penanganan Daerah Rawan Pangan (desa)

Desa

6

5 DIPERTAHORNAKBUN 2

Pcs Ekor Ton Dosis Strow Liter Kali

SKPD

TARGET 5

5 12 12 12



NO.


1

2

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

TARGET 5

Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (desa) Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (kec) Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen (kec) Teknologi pengolahan pangan lokal (desa)

Desa

Desa

4

Pola Pangan Harapan (kec) Pemantapan dan Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan

Kecamatan Kali/tahun

12 1

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (kali)

Kali

30

Kecamatan Kecamatan

SKPD 6

4 12 3

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Gapoktan (gapoktan)

5

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani/FEATI (FMA )

Kelompok

30

Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani / Kelompok kelompok tani dan nelayan (kelompok) Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas Kelompok lahan tidur (kelompok) Penyuluhan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna - Tingkat Kabupaten (kali) Kali

140

- Tingkat Kecamatan (kec)

Kecamatan

12

- Tingkat Kecamatan (kec)

Kecamatan

12

- Tingkat Kabupaten (kali)

kali

1

- Tingkat Nagari (nagari) Peningk. Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan/perikanan (org)

Nagari Orang

76 1

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (org)

Orang

1

Peny. Rencana kerja penyuluh pertanian/peternakan/perikanan/perkebunan (kali/th)

Kali/tahun

Training di Balai penyuluh kecamatan (kali)

Kali

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan klp. Pengolahan hasil (unit)

Unit

Klp. Tani penerima bansos satker 03 (unit)

Unit

Klp. Tani penerima bansos satker 04 (Klp)

Kelompok

BKP & PENYULUHAN

25 BKP & PENYULUHAN 1

Pekan Nasional Tani (kali/tahun)

Klp. Tani penerima alat pengolahan pasca panen satker 07 Kelompok (klp) Sistem informasi harga (sentra) 60 (kec) Kecamatan

BKP & PENYULUHAN

1 288 20

DIPERTAHORNAKBUN

685 20 20 12

DISKOPERINDAGPAS



NO.


1

2

3. Pengembangan Kawasan Wisata

4.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur penunjang ekonomi rakyat

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

SKPD

TARGET 5

UTTP (ukuran takaran timbangan dan perlengkapan) (2x12 Kecamatan kec) Pengawasan Barang Beredar (2 x 12 Kec.) Kecamatan

24

Stabilisasi harga 9 bahan pokok (operasi pasar) 2 x setahun

2

6

24

Pembangunan pasar Painan dg infrastruktur yg memadai

Unit

1

Pembangunan Pasar Nagari

Unit

2

Penataan pasar dan penempatan

Kawasan

Pengembangan IKM yg bermuatan bahan lokal 330 IKM (IKM)

IKM

1 60

Bantuan sarana dan prasarana IKM

Unit

30

Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam & luar negeri (kali)

Kali

3

Pelaksanaan Festival langkisau di Kab. Pessel (kali)

Kali

2

Pengadaan leaflet pariwisata Pesisir Selatan (kali)

Kali

2

pengadaan tabung oksigen dan alat pelampung (kali)

Kali

26

Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata ( % ) Kunjungan Wisatawan lokal Kunjungan Wisatawan mancanegara

% Orang Orang

75 179.191 838

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) Terlaksananya Pembangunan Jalan Evakuasi tsunami (Pkt) Terpeliharanya Jalan Kab. (Km) terpeliharanya Jembatan Kab. (m) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) Panjang saluran dalam kondisi baik (%) Pengambilan air dalam kondisi baik (%) Bangunan irigasi dalam kondisi baik (%) Terlaksananya pengeringan dan pengurangan banjir Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai Pembangunan Sal. Drainase/Gorong-gorong (km) Pemeliharaan sal. Drainase/gorong-gorong (Km) Pembangunan Jalan Desa (km) Pembangunan sarana air bersih (unit) Pembangunan Infrastruktur air minum Dak (unit) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dak (unit) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/pamsimas (unit) Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal DAK (Km)

% Paket Km m % % % %

57,14 15 27,36 85 78,87 81,67 59,71 79,34

DISKOPERINDAGPAS

DISKOPERINDAGPAS

DISPORABUDPAR

Dinas PU Dinas PU PSDA

PSDA Km Km Km Unit Unit Unit Unit Km

2 3 20 2 2 5 3 23,26

PSDA Dinas PU



NO.


1

2

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

Pembangunan sarana dan prasarana perumahan permukiman DAK Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi Perdesaan DAK Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Rawan Bencana (Unit) Peremajaan kawasan kumuh perkotaan (kawasan) Pemeliharaan bangunan bersejarah (unit) Penataan lingkungan permukiman tradisional (lokasi) Pembangunan RKB SMK 1 Painan (%) Pembangunan sarana dan prasarana SMA SBI Sago (%) Pembangunan Mesjid Agung (%)

Unit

7

Unit

5

Unit

3

Kawasan Unit Lokasi % % %

1 1 2 50 35 100

Terlaksananya penyuluhan kepada sopir (%)

%

20

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, Guard riil, APILL dll (%) Tersedianya Peralatan Mekanis pengujian kendaraan bermotor (%) Tersedianya Dok. Perencanaan perhubungan laut (%) Terlaksananya pemeliharaan prasarana perhubungan(%)

20 % %

30

%

10

%

20

Terlaksananya penyuluhan ttg perizinan AL

20

Terlaksananya pembangunan prasarana perhubungan laut

30

Rasio ketersediaan daya listrik (%)

%

Jumlah rumah yang belum terlayani listrik (KK) KK Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik (KK) KK Jumlah kampung yang belum terlayani listrik (kpg) Kampung Jumlah pembangkit listrik non PLN (unit) Unit Terbangunnya pembangkit listrik minihidro oleh pihak ketiga Lokasi (lokasi) Tergalinya potensi energi baru dan terbarukan (lokasi) Lokasi Terbangunnya instalasi energi baru dan terbarukan (unit) Terciptanya pembinaan, koord, monitoring pertambangan (%) Terlaksananya pembinaan & pengembangan jaringan kominfo Terlaksananya pengkajian dan penelitian bid Kominfo

Unit %

SKPD

TARGET 5

85

6

Dinas PU

Dinas PU

Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Kehutanan,ESDM

1000 104000 0 1 1 1

Dinas Kehutanan,ESDM

10 75


2 2

Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom



NO.


1

2

5. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana

6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

SKPD

TARGET 5

Terlaksananya pelatihan SDM bid. Komunikasi & Informasi

2

Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan

2

Berkurangnya jumlah kampung tertinggal

15

6 Dinas Perhubungan, Inforkom Dinas Perhubungan, Inforkom Bappeda

Terkendalinya Pencemaran % Kerusakan LH Paket 1 Paket Tersedianya data sumber daya alam lingk. Paket 1 Paket Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Paket 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahanPaket 1 Paket Pemeliharaan rutin/berkala taman kota Paket 1 Paket Terkendalinya pencemaran lingkungan hidup Paket 1 Paket Angka frekuensi kejadian bencana yang tertangani (%) % 60 Persentase Kejadian Bencana yang tertangani (%) % 32 Rasio Sukarelawan bencana per 100.000 penduduk Per 100.000/pddk 30 Rasio jumlah tenaga damkar per 100.000 pddk Per 100.000/pddk 35 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Ha) ha 1500 Berkurangnya luas lahan kritis (ha) ha 1200 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) ha 600 Berkurangnya laju kerusakan kawasan hutan (ha) ha 157.871,8 Terbentuknya Klp pengamanan hutan berbasis nagari/PHBN Nagari 5 (nagari) Penanganan kasus illegal loging (kasus) Kasus 12 Produksi hasil hutan Bukan Kayu - Manau (x 1000 Btg) x 1000 Btg 220 - Tabu-tabu (x 1000 Btg) x 1000 Btg 190 - Rotan (ton) Ton 120 Hasil Hutan produksi kayu rakyat (m3) M3 12000 Pengusulan perubahan status kawasan hutan menjadi areal 2800 penggunaan lainnya

Kantor LH Kantor LH Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU BPBD

Angka Melek Huruf (AMH) Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD (%) APK SD/MI APK SLTP APM SD/MI APM SLTP APK SLTA APM SLTA Meningkatnya Keterampilan peserta didik pendidikan non formal Guru S1/D-IV SD/MI Guru S1/D-IV SLTP

DIKNAS DIKNAS DIKNAS

% % % % % % % %

99% 19,15 124,72 98,4 97,48 83,07 76,11 62,56

% %

40% 72%

Dinas Kehutanan,ESDM Dinas Kehutanan,ESDM Dinas Kehutanan,ESDM


DIKNAS

DIKNAS DIKNAS



NO.


1

2

KINERJA INDIKATOR 3 Guru S1/D-IV SLTA POPDA

7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakatUmur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Distribusi ke puskesmas Rasio Daerah terlayani pelayanan dasar Penanggulangan masalah pasien terlantar Pengawasan obat dan bahan bahaya Promosi Kesehatan Persentase Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk dapat perawatan Balita mendapat makanan tambahan Terciptanya Lingkungan Sehat Succes Rate TB Succes Rate malaria Succes rate DBD Succes rate Diare Tersedianya Rumah sakit type B di Kota Painan (%) Terakreditasinya RS Tipe B Pemindahan RSUD M.Zein Painan (%) Terlaksananya kemitraan asuransi dan

8

Pengamalan ABS - SBK dalam Kehidupan Masyarakat

SATUAN 4 % Kali

SKPD

TARGET 5 80% 1 Kali

Tahun 69,70 Th Per 1000/KH 12 Per 100000/KH 108 % 100% % 100% % 80% Kali/tahun 1 kali/tahun % 78% % 16,0% % 100% % 90% % 85% % 72% % 87% % 100% % 90% % 70% % 80% % 10% % 80%

6

DIKNAS DINKES

DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES

DINKES & RSUD DINKES

RSUD

DINKES

Rata-rata jumlah anak perkeluarga (orang) Menurunnya keluarga pra sejahtera & sejahtera I (%) rasio akseptor KB (%)

Orang % %

3,25 2 85%

BPM, KB & PPr

Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah Pelaksanaan Pekan Seni Budaya Pesisir Selatan

%

90%

DISPORABUDPAR

%

70%

DISPORABUDPAR

Jiwa

11.146 DINSOSNAKERTRANS

Paket Anak Anak Panti Orang Kelompok Unit %

12 600 300 12 60 250 300 80

DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS

% %

69 60,78

DINSOSNAKERTRANS

9. Percepatan penanggulangan kemiskinan PMKS yang memperoleh bantuan (jiwa) Penyaluran bantuan kepada korban bencana (paket) Anak terlantar yang memperoleh bantuan (anak) Penyandang cacat yang memperoleh bantuan (anak) sarana panti sosial, panti asuhan dan panti jompo (panti) Tagana yang memperoleh pelatihan dan sarana (org) Kube yang mendapat bantuan (kelompok) RTLH yang dibantu (unit) Pemberian bantuan dana jaminan sosial penyandang cacat berat angka partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

BPM, KB & PPr

DINSOSNAKERTRANS



NO.


1

2

KINERJA INDIKATOR 3 Pencari Kerja yang ditempatkan (%) Tingkat Pengangguran terbuka (%) Meningkatnya Jumlah UMKM (unit) Meningkatnya Jumlah UMKM yang dibina (unit) Promosi Produk UMKM Pengembangan Kemitraan bagi koperasi & UMKM Peningkatan SDM UMKM (org) Persentase koperasi aktif (%) Jumlah koperasi yang melakukan RAT (unit) Koperasi yang berbadan hukum (unit) Revitalisasi kelembagaan koperasi (unit) Peningkatan kelembagaan koperasi Perkuatan permodalan KSP dan USP Koperasi dan LKM Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Tersusunnya peraturan perundangan ttg gender & anak Terselenggaranya pengarustamaan hak anak (PUHA) Terbentuknya jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Meningkatnya jumlah LSM (buah) Meningkatnya jumlah PKK aktif (klp) Meningkatnya Posyandu aktif Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy. Fasilitas dukungan KTM Lunang Silaut Bantuan Sarana dan Prasarana IKM

10. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

SATUAN 4 % % Unit Unit

Orang % Unit Unit Unit Unit Unit

LPM Buah Kelompok Unit

IKM

SKPD

TARGET 5 24 9,92 1150 125 14 6 100 80 24 19 9 34 11 4 10 1 5 60 788 40 80 1 13,42 70

6 DINSOSNAKERTRANS DISKOPERINDAGPAS

DISKOPERINDAGPAS DISKOPERINDAGPAS

BPM, KB & PPr

BPM, KB & PPr BPM, KB & PPr

DINSOSNAKERTRANS

Meningkatkan pemahaman olahraga dan prestasi masy. Meningkatkan, pemeliharaan sarana & prasarana Olahraga % (%) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Meningkatkan peran serta pemuda dalam berbagai % organisasi (%) Penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda (%) % Terlaksananya pembinaan terhadap olahraga prestasi daerah

80 80

DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR

1

DISPORABUDPAR

80 80 80

DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR

Terlaksananya Ops. Penyelenggaraan perizinan serta monev Tahun (tahun)

1

Jumlah Perda yang disahkan Buah Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Tahun (tahun) Tersusunnya berbagai perda mengenai lap. Keuangan Tahun daerah (tahun)

10

Kantor Penanaman Modal Perizinan dan pelayanan terpadu SETDA DPPKAD DPPKAD



NO.


1

2

KINERJA INDIKATOR 3

SATUAN 4

SKPD

TARGET 5

6

Jumlah pemeriksa yang telah mengikuti (org) Jumlah pemeriksa yang telah mengikuti (org)

Orang Orang

10 12

Inspektorat Inspektorat

Seluruh aparatur inspektorat (org) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) Terlaksananya peningk. Sumber daya aparatur(%) Terlaksananya Pendidikan Kedinasan (%) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur (%)

Orang %

61 85

BKD

% % %

85 85 90

BKD BKD BKD

%

85 25 25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Reformasi kepegawaian (%) Terpenuhinya analisa data yang diperlukan (kepentingan) Terpeliharanya arsip daerah Kab. Pessel (%) RDTRK Perda RDTR Musrenbang Kab. RKPD Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemb. (paket) KUA/PPAS LAKIP LKPJ Profil Daerah TAPKIN Profil Daerah Tertinggal Tersedianya data statistik pembangunan (paket)

% Buah Buah Kali Buah Paket Buah Buah Buah Buah Buah Buah Paket

3

Kantor Pustaka & Arsip Kantor Pustaka & Arsip Bappeda Bappeda

Bappeda



Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 1 1 1 1

2

3

4

Tabel V-1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Program/Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja

2 3 Prioritas : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan Revitalisasi unit pelayanan jasa - Terlaksananya pengadaan Alsintan (Pengadaan Hand hand traktor roda 2 Traktor roda 2) - terlaksananya pembelian power thresser - terlaksanya service Alsintan - terlaksananya pembelian suku cadang Pengujian mutu pupuk dan - Terlaksananya pengujian pestisida pupuk dan pestisida yang diduga palsu - Terlaksananya pertemuan pengusaha pupuk/pestisida Pengembangan Penyediaan Terlaksananya kegiatan Prasarana dan Sarana Prarana dan sarana infrastruktur pertanian pertanian Penyediaan sarana produksi Terlaksananya pembuatan pertanian (Pembuatan jalan jalan usaha tani

4

15 kec

5

25 unit

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 57.305.535.500

7

31.175.785.500 21.339.375.000 625.000.000

PERTANAKBUN

150.000.000

PERTANAKBUN

15 unit 25 unit 25 unit Kabupaten

7 paket

2 kali

PERTANAKBUN

15 kec

15 kec

500.000.000

PERTANAKBUN

15 kec

20 km

3.000.000.000

PERTANAKBUN

Hal. V - 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


5

usaha tani) Penyediaan sarana produksi pertanian (Pembuatan jalan produksi)

Terlaksananya pembuatan jalan produksi

6

Pembuatan jalan produksi perkebunan

tersedianya sarana prasarana pertanian berupa jalan produksi perkebunan

7

Penyediaan sarana produksi pertanian (Pembangunan JITUT/JIDES)

Terlksananya pembangunan JITUT/JIDES

8

Pembangunan embung/Dam parit

terlaksananya pembangunan embung/dam parit

9

Optimasi Lahan organik rendah

10

Perluasan areal cetak sawah baru

Termanfaatkanya lahan organik rendah untuk pertanaman komoditi pertanian bertambahnya luas areal persawahan

11

Penyediaan sarana produksi pertanian (SID cetak sawah)

Tersedianya design dan RAB cetak sawah baru sebagai

Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayu, Ranah Pesisir, Linggosari B, Pancung Soal, Lunang Silaut Pancung Soal, Ranah Pesisir, Batang Kapas, Sutera, Lengayang Tarusan, Bayang,Bayu IV Jurai, Bt. Kapas, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari B, Pancung Soal Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayu, IV Jurai, Bt. Kapas

Tarusan, Sutera, Bt Kapas, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Lunang Silaut Tarusan, Sutera, Lengayang, Ranah

10

1.000.000.000

PERTANAKBUN

500.000.000

PERTANAKBUN

1000 Ha

1.500.000.000

PERTANAKBUN

10 unit

1.500.000.000

PERTANAKBUN

5 lokasi

200.000.000

PERTANAKBUN

400 ha

2.000.000.000

PERTANAKBUN

400 ha

200.000.000

PERTANAKBUN

5 km



12

Gerakan pembersihan saluran irigasi (JITUT/JIDES)

13

Pengadaan Bibit Unggul Perkebunan

14

Perluasan areal perkebunan gambir rakyat Pengendalian Hama Tupai

15 16 17

18

Optimalisasi lahan perkebunan kelapa sawit rakyat Pemantapan pengembangan pengendalian OPT perkebunan Perluasan areal perkebunan pala rakyat

19

Pemeliharaan kebun entris

20

Sinergisitas peningkatan sarana dan prasarana (PSP) perkebunan Peremajaan tanaman kelapa sawit

21

pedoman kelompok untuk pelaksanaan pekerjaan - terlaksananya pembersihan saluran irigasi - lancarnya air irigasi melalui saluran irigasi tersedianya bibit unggul karet untuk kebun rakyat :

Meningkatnya areal perkebunan gambir rakyat Berkurangnya populasi hama tupai Terselenggaranya optimasi kebun kelapa sawit rakyat Terlatihnya petani perkebunan tentang cara pengendalian OPT Bertambahnya luas tanaman pala

Terlaksannya pemeliharaan kebun entris karet Terwujudnya pengembangan usaha tani perkebunan Meningkatnya produksi kelapa sawit

Pesisir, Linggosari Baganti 12 kecamatan

12 kali

60.000.000

PERTANAKBUN

IV Nagari Bayu, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Linggosari Baganti Batang Kapas, Sutera, IV Jurai 15 Kecamatan

50 Ha 150 Ha

250.000.000 675.000.000

PERTANAKBUN PERTANAKBUN

40 Ha

250.000.000

PERTANAKBUN

60.000.000

PERTANAKBUN

Lengayang, Lunang Silaut 15 Kecamatan

50 Ha

250.000.000

PERTANAKBUN

10 kali

100.000.000

PERTANAKBUN

Ranah Pesisir, Lengayang, IV Jurai Sutera, Batang Kapas, Bayang Utara BAB Tapan

50 Ha

200.000.000

PERTANAKBUN

150 Ha

600.000.000

PERTANAKBUN

1 Ha

80.000.000

PERTANAKBUN

6 klpk

60.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha

350.000.000

PERTANAKBUN

Sutera, Lengayang, Linggo Sari Baganti

10.000 ekor



22

Peremajaan tanaman kelapa dalam

Meningkatnya produksi kelapa

23

Peremajaan tanaman karet

Meningkatnya produksi karet

24

Perluasan kebun pala rakyat

25

Perluasan kebun kelapa sawit

26

Perluasan cengkeh

27

Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian

28

Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan pertanian

29

Pengendalian Hama/OPT pertanian

Bertambahnya luas tanaman pala Meningkatnya luas kelapa sawit Bertambahnya luas kebun cengkeh Tersedianya data statistik pertanian yang akurat dan valid Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian yang tepat waktu dan tepat sasaran - Terlaksananya pemantauan dan pengendalian OPT dilokasi serangan dengan penyediaan sarana obatobatan dan pestisida - terlaksananya pengadaan alat pengukur curah hujan - terlaksananya pengendalian dilokasi serangan

Ranah Pesisir, Sutera, Lengayang, Linggo Sari Baganti Lunang Silaut, Ranah Pesisir, IV Jurai Bayang, IV Jurai, Batang Kapas Batang Kapas, Sutera, Lengayang Sutera, Bayang

110 Ha

250.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha

350.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha

130.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha

350.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha

180.000.000

PERTANAKBUN

15 Kecamatan

1 tahun

100.000.000

PERTANAKBUN

15 Kecamatan

1 tahun

40.000.000

PERTANAKBUN

15 Kecamatan

1 paket

254.375.000

PERTANAKBUN

6 unit 42 kali



30

Pengelolaan Kebun Bibit Karet

31

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

32

Pengembangan Jagung Hibrida

33

Rehabilitasi Kebun Sawit Rakyat

34

SL- PTT Kedelai

35

SL-PTT Padi Non Hibrida

36

SL-PTT Jagung Hibrida

37

Penangkaran benih padi

- cepatnya pengendalian OPT di titik serangan - terlaksananya temu teknologi penanggulangan OPT tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya bibit Karet unggul untuk kebun rakyat Diperolehnya hasil calon benih bersertifikat dengan: - luas penangkar - calon benih yang dihasilkan berkembangnya penanaman jagung hibrida Terehabilitasinya kebun sawit rakyat dengan bibit kelapa sawit unggul Bertambahnya areal tertanaman kedelai Bertambahnya areal tertanaman padi sawah Meningkatnya kemampuan petani dalam budidaya padi non hibrida Bertambahnya areal tertanaman jagung hibrida Meningkatnya kemampuan petani dalam budidaya jagung hibrida Tersedianya areal

12 bulan, 86 org 12 kali

BAB Tapan

200 Ha

400.000.000

PERTANAKBUN

400.000.000

PERTANAKBUN

100 Ha 200 Ton 100 Ha

800.000.000

PERTANAKBUN

30 Ha

200.000.000

PERTANAKBUN

15 kecamatan

25 Labor Lapang

100.000.000

PERTANAKBUN

15 kecamatan

200 Labor Lapang

800.000.000

PERTANAKBUN

15 kecamatan

50 Labor Lapang

200.000.000

PERTANAKBUN

15 kecamatan

100 Ha

300.000.000

PERTANAKBUN

Ranah Pesisir Linggosari Baganti Koto XI Tarusan, Bayang Sutera, Lengayang, Linggosari Baganti



38 39

Penyediaan Alat Mesin Pertanian Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan

40

Pengembangan kawasan manggis

41

Pengembangan kawasan bawang merah

2

1

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (Satker 07) Bantuan sarana penggilingan Padi kecil

2

Bimbingan teknis penggilingan padi kecil

3

Penanganan Pasca Panen

penangkaran benih padi Tersedianya Alat mesin pertanian Terlaksananya gerakan pengendallian OPT Tanaman pangan Meningkatnya produksi tanaman manggis meningkatnya kemampuan petani dalam budidaya manggis Meningkatnya produksi bawang merah meningkatnya kemampuan petani dalam budidaya bawang merah

15 kecamatan

1 paket

75.000.000

PERTANAKBUN

15 kecamatan

1 kali

50.000.000

PERTANAKBUN

Sutera, Lengayang, Linggo SB

50 Ha

750.000.000

PERTANAKBUN

Bayang, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir

50 Ha

1.500.000.000

PERTANAKBUN

800.000.000

Terlaksananya bantuan sarana penggilingan padi kecil pada RMU dengan hasil rendemen rendah Meningkatnya kemampuan petani dalam pengoperasian RMU oleh kelompok tani - Terlaksananya penanganan

Tarusan, Bt Kapas,IV Jurai,Bayang,Sutera, Lengayang,Ranah,Ls b, Pc Soal Kab.

1 paket

500.000.000

PERTANAKBUN

1 paket

50.000.000

PERTANAKBUN

Painan

2 kali

250.000.000

PERTANAKBUN



Pengolahan Hasil Pertanian

3

1

Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebuna Tepat Guna Perlombaan P3A/GP3A

2

Pelatihan pengurus P3A/GP3A

3

Sekolah lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)

pasca panen melalui penerapan teknologi tepat guna - Terlaksananya penyediaan alat pasca panen

Lunang, Tapan,Sutera, Pc soal, Bt Kapas,IV Jurai

Revitalisasi 5 unit Thresher 5 unit Cornseller 5 unit Backsealler 10 unit 555.000.000

-Terlaksananya perlombaan kelembagaan P3A dan GP3A tingkat Kabupaten - tersedianya P3A dan GP3A kab. Pesisir Selatan ke lomba P3A tingkat propinsi Terlatihnya pengurus P3A/GP3A Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui SL- PHT

15 kec.

15 klpk

100.000.000

PERTANAKBUN

15 kec.

12 kali

165.000.000

PERTANAKBUN

- SL-PHT manggis di Lengayang

5 kelompok

160.000.000

- SL-PHT mangga di Koto XI Tarusan - SL-PHT Bawang Merah di IV Nagari Bayang Utara



4

Penelitian dan Pengembangan Teknologi tepat guna

5

Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna

4

1

2

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian (Sinergitas Satker 03)

Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian (Sinergitas Satker 04)

Pengembangan Pasca Panen, Penggelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

terlaksananya sekolah lapang budi daya cabe dan bawang merah Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna - PUTK - PUTS - soil test kit

- Sutera

2 angkatan

- Pancung Soal 10 kecamatan

70.000.000

PERTANAKBUN

60.000.000

PERTANAKBUN

10 unit 10 unit 10 unit 1.665.000.000

Ditetapkannya kelompok penerima bansos satker (03) SL PTT padi 400 unit, jagung 100 unit, Kacang tanah 140 unit, kedelai 25 unit Ditetapkannya kelompok penerima bansos satker 04

Ditetapkannya kelompok penerima alat pengolahan pasca panen satker 04

15 kec.

685 unit SL-PTT

170.000.000

PERTANAKBUN

- Koto XI Tarusan

8 kelompok

110.000.000

PERTANAKBUN

- Linggosari Baganti - IV Nagari Bayu -Bayang, IV Jurai, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir - Bayang, IV Jurai

10 kelompok

40.000.000

PERTANAKBUN



(Sinergitas Satker 07) - Batang Kapas - Sutera, Lengayang - Ranah Pesisir - Linggosari Baganti - Pancung Soal - BAB Tapan - Lunang Silaut 5

6

Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan ( satker 05) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

7

Pengembangan bokar bersih

8

Agroindustri pengolahan gambir Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

9

5

1

2

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi Hasil

Ditetapkannya kelompok penerima bantuan satker 05 Meningkatnya mutu biji kakao melalui fermentasi yang lebih baik Meningkatnya kualitas hasil olahan karet Meningkatnya kualitas dan mutu hasil gambir dikenalnya produksi hasil pertanian nggulan daerah

8 klpk

150.000.000

PERTANAKBUN

Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Sutera Lengayang

120 Ha

60.000.000

PERTANAKBUN

1 Paket

310.000.000

PERTANAKBUN

Sutera, IV Jurai

2 paket

500.000.000

PERTANAKBUN

12 kec

1 tahun

75.000.000

PERTANAKBUN

300.000.000

Terlaksananya promosi produk pertanian unggulan daerah Terciptanya pusat pemasaran dan

15 kec.

15 kec.

100.000.000

PERTANAKBUN

Sutera

2 Unit

200.000.000

PERTANAKBUN



Pertanian/Perkebunan Masyarakat Yang Dipasarkan 6

1

2 3

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

4

Penyelamatan betina sapi/kerbau produktif

5

Insentif sapi/kerbau betina produktif

6

Penyediaan sarana prasarana puskeswan

7

Pengembangan pembibitan ternak sapi Integrasi tanaman dengan ternak

8

penampungan hasil pertanian/perkebunan 2.905.000.000

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya eliminasi anjing liar terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak di 3 lokasi chek point Terlaksananya pencegahan pemotongan ternak sapi/kerbau betina produktif Termotivasinya petani ternak untuk memelihara ternaknya yang bunting setelah di IB secara maksimal Tersedianya sarana prasarana kelengkapan Puskeswan tersedianya bibit ternak sapi

15 kec.

15 kec.

300.000.000

PERTANAKBUN

15 kec.

9600 ekor

275.000.000

PERTANAKBUN

Siguntur, Penadah, Lunang Silaut

1 tahun

80.000.000

PERTANAKBUN

15 kec.

100 ekor

750.000.000

PERTANAKBUN

500 ekor

250.000.000

PERTANAKBUN

2 paket

400.000.000

PERTANAKBUN

50 ekor

350.000.000

PERTANAKBUN

100 ekor

500.000.000

PERTANAKBUN

Bayang, Sutera

Tersedianya ternak untuk dibudidayakan di lahan perkebunan



7 1

2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan ternak di pusat pembibitan Kec. Lengayang Pembelian dan Pendistribusian Vaksin - Tersedianya Obatdan obatan hewan Pakan Ternak - Tersedianya vaksin : Rabies

Lakitan

1 tahun

600.000.000 160.000.000

PERTANAKBUN

15 kec.

1 paket

225.000.000

PERTANAKBUN

215.000.000

PERTANAKBUN

10.000 dosis 5000 dosis

3

8 1

2

9 1

Peningkatan Mutu Genetik Melalui Inseminasi Buatan (IB)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha Peternakan

Peningkatan pengelolaan Usaha kelompok LM3, KUPS, PMUK

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

vaksin SE Terlaksananya pelayan IB di tengah masyarakat

15 kec.

6.500 akseptor

162.500.000 Terbinanya kelembagaan usaha peternakan melalui SMD terbinanya kelompok penerima bantuan usaha permodalan

15 kec.

38 kelompok

82.500.000

PERTANAKBUN

15 kec.

15 klpk

80.000.000

PERTANAKBUN

158.000.000 Terikutinya kontes ternak dan even

kabupaten

1 kali

88.000.000

PERTANAKBUN



2

1 0 1

2

1 1

Pengolahan informasi pasar produk peternakan

Program Peningkatan sarana Prasarana peternakan Peningkatan Sarana dan Pengelolaan Pasar Ternak

Sinergitas Peningkatan Sarana dan Prasarana (PSP) Perkebunan

pameran lainnya terpantaunya data informasi harga pasar komoditi peternakan di kabupaten Pesisir Selatan yang akurat

Painan

1 tahun

Sinersitas P2 KPDT

1

Program Peningkatan Agribisnis Peternakan Sinergitas Satker 08 peternakan

PERTANAKBUN

425.000.000 Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pasar ternak sehingga transaksi jual beli ternak di pasar ternak Tersedianya dana pendukung untuk kegiatan PSP Perkebunan

Lakitan

1 tahun

Kec. Pessel

6 kelompok

Program Penanggulangan Kemiskinan 1

70.000.000

350.000.000

PERTANAKBUN

75.000.000

PERTANAKBUN

95.000.000 Terlaksananya operasional kegiatan P2KPDT

Painan

1 tahun

95.000.000

PERTANAKBUN 1 2

92.473.500 Tersedianya dana

Kab. Pessel

8 kelompok tani

46.018.800



2

1 3 1

2

2 1 1

2

Sinergitas Satker 06

Program Peningkatan Kelembagaan Petani Pengembangan Usaha Tani Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan (Penunjang PUAP) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan Pengelolan Sumber Daya Ikan a. Pembuatan Apartemen ikan Kegiatan Penyediaan Alat bantu Penangkapan Ikan a. Pengadaan Alat Keselamatan Awak Kapal b. Pengadaan GPS Finder

pendukung kegiatan satker 08 Tersedianya dana pendukung kegiatan satker 08

ternak Kab. Pessel

8 kelompok tani ternak

46.454.700

PERTANAKBUN

2.078.437.000 Tersalurnya dana penguatan modal PUAP kepada GAPOKTAN Tersedianya dana pendukung kegiatan PUAP

40 GAPOKTAN

Kab. Pessel

1 tahun

2.000.000.000

78.437.000

PERTANAKBUN

26.129.750.000 5.644.500.000 Lestarinya sumber daya ikan

KAB. PESSEL 1 paket

Tersedianya alat bantu penangkapan bagi 20 KUB nelayan Tersedianya alat bantu penangkapan bagi 20 KUB nelayan

1.000.000.000

1000 paket

200.000.000

14 unit

199.500.000

DKP DKP



3

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Perikanan Tangkap a. Pengadaan alat tangkap (jaring millenium) b. Pengadaan Mesin Robin 5 pk c. Pengadaan Coolbox 200 l

4

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil a. PUMP Tangkap b. Pembinaan KUB Perikanan Tangkap

5

Pembangunan Pelabuhan Perikanan kelas PPI a. Reklamasi PPI Surantih

b. Rehabilitasi perkantoran PPI Surantih

5

2

Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap

DKP Tersedianya alat bantu penangkapan bagi 20 KUB nelayan tersedianya 50 unit mesin robin tersedianya 250 coolbox

80 pcs

200.000.000

50 unit

200.000.000

250 unit

200.000.000 DKP

Terbantunya 20 KUB perikanan tangkap Terbinanya 44 KUB perikanan tangkap

20 paket 1 paket

2.000.000.000 75.000.000 DKP

Terlaksananya reklamasi PPI Surantih Terlaksananya rehabilitasi perkantoran PPI

1 paket

750.000.000

1 paket

750.000.000

Terlaksananya Program kegiatan perikanan tangkap

1 paket

70.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

DKP

9.147.250.000



1

2

3

4

PERIKANAN BUDIDAYA Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan a. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut - KJA Kerapu HDPE - Pengadaan Mesin Pencuci jaring KJA Kerapu - Percontohan Budidaya Rumput laut dengan rakit apung b. Penunjang DAK kegiatan bidang perikanan budidaya c. Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kerapu Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan a. Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) b. Peningkatan Mutu UPR c. Operasional BBI Pincuran Boga Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan Budidaya a. PUMP Budidaya b. Pembinaan KUB Perikanan Budidaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat

10 unit

3.350.000.000

15 unit

112.500.000

5 paket

37.500.000

1 paket

100.000.000

15 paket

1.500.000.000

DKP

terserapnya tenaga kerja 15 Pokdakan

5 Pokdakan

Terpenuhinya kebutuhan benih dan Induk dengan mutu terjamin dan data akurat

DKP

1 paket

50.000.000

1 paket 1 paket

100.000.000 50.000.000 DKP

Terbantunya 35 KUB perikanan Budidaya Terbinanya 44 KUB perikanan budidaya Pokdakan

35 paket

2.275.000.000

1 paket

75.000.000

1 paket

1.188.250.000

DKP



5 6 3 1

2

3

Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu hasil Perikanan a. Penyediaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Sederhana

- Pengadaan peralatan pengolahan ikan - Pengadaan coolbox 200 l - Penunjang DAK kegiatan P2HP Penyediaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan - Penyediaan sarana pemasaran bergerak (SPG) roda 3

Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan - PUMP P2HP - Pembinaan KUB Bidang P2HP

Pembudidaya

1 paket

97.500.000

DKP

Pembudidaya

1 paket

211.500.000

DKP

1.523.000.000 DKP

Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin 10 paket

250.000.000

250 unit 1 paket

200.000.000 50.000.000 DKP

tersedianya sarana rehabilitasi pemasaran hasil perikanan

6 unit

198.000.000

DKP Terbantunya 15 KUB P2HP Terbinanya 30 KUB

15 paket

750.000.000

1 paket

75.000.000



P2HP 4

5

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Penyediaan sarana air bersih Penyediaan sarana penerangan energi surya Penunjang GPEMP Pembangunan sarana jalan kampung nelayan Lomba masak berbahan dasar ikan

1

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

2

Restoking kawasan lubuk larangan

3

Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) - Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu - Fasilitasi Sarana Usaha Perikanan Budidaya bagi Masyarakat Pesisir - Pengembangan dan Peningkatan

1 2 3 4

5

4.800.000.000

kampung nelayan masyarakat pesisir

50 paket 100 paket

2.500.000.000 600.000.000

DKP DKP

masyarakat pesisir kampung nelayan

1 paket 5000 m

75.000.000 1.575.000.000

DKP DKP

darmawanita Kabupaten

1 paket

50.000.000

DKP

4.815.000.000

terlaksananya kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh Lima kawasan lubuk larangan terlaksananya kegiatan GPEMP

1 paket

1.750.000.000

DKP

6 paket

180.000.000

DKP

1 paket

2.050.000.000

DKP



4

Pengolahan dan Pemasaran Masyarakat Pesisir Pengelolaan dan pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis a. Penyediaan sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi - Pengembangan dan pemantapan KKLD b. Penunjang DAK Pesisir dan Pulaupulau Kecil

5

Rehabilitasi Terumbu karang

6 7

Penanaman Pohon Cemara Laut Penunjang Kegiatan Minapolitan

1

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Sarana dan prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan

6

a. Pengawasan perairan Kab Pessel

DKP

tersedianya kawasan konservasi di 2 lokasi terlaksannya kegiatan DAK Pesisir dan Pulau-pulau Kecil lima kawasan ekosistem terumbu karang

2 puau

240.000.000

1 paket

50.000.000

5 paket

250.000.000

DKP

3000 btg 1 paket

195.000.000 100.000.000

DKP DKP

200.000.000 Menurunya ilegal fishing sebesar 20% di 4 mil wilayah Kab. Pesisir Selatan di 4 mil wilayah Kab. Pesisir Selatan

DKP

5 kali

200.000.000



Tabel V-2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1 2

2 Prioritas : Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal URUSAN KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHAUSAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Pendataan UMKM Fasilitasi Pengembangan UKM Pameran di Plataran Kementrian Koperasi dan Propinsi

3

1 1

1 2 3

2

1

3 1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembinaan, Pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kebutuhan Kinerja dana/Pagu Indikatif 4 5 6 9.018.250.000 745.000.000 235.000.000

Terdatanya UMKM Terfasilitasinya UKM Ikutnya dalam Pameran

15 Kec 15 Kec Jakarta

300 UMKM 80 UMKM 2 kali

Pessel

60 UMKM

15 Kec

50 KOP

Koperindag Pasar

Koperindag Pasar

80.000.000

430.000.000 Terlaksananya Pembinaan,Pengawas dan Penghargaan kepada

7

35.000.000 50.000.000 150.000.000

80.000.000

Terlaksananya Pelatihan UMKM

SKPD Terkait

Koperindag Pasar

75.000.000



2

Monitoring dan Evaluasi Bagi Koperasi Penerima Dana Perkuatan Pemerintah

3

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Kabupaten Pelatihan Akuntansi Koperasi

4 5

2 1 1 2 3 4 5

2 1

Penguatan Kelembagaan Koperasi Sawit, Karet, Wisata dan Koperasi Pasar URUSAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Sarana dan Prasarana IKM Pemutahkiran Data Base IKM Fasilitasi kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan menengah dengan Swasta Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Makanan Ringan Penunjang Operasional Dekranasda dan pembinaan IKM

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan kemampuan Teknologi Industri kepada IKM

Kop.berprestasi Terlaksananya ME bagi Koperasi penerima dana pemerintah Terbangunnya jaringan kerjasama Koperasi dalam Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Kop Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kop

15 Kec

40 Kop

100.000.000

Pessel

40 Kop

75.000.000

Painan

60 Kop

55.000.000

15 Kec

25 Kop

125.000.000

970.000.000 490.000.000 Terlaksananya Bantuan kepada IKM Data Aktual IKM Memfasilitasi antara IKM dengan Swasta Terlaksananya Pelatihan

15 Kec

30 IKM

150.000.000

15 Kec

15 Kec 50 IKM

50.000.000 75.000.000

15 Kec

30 IKM

65.000.000

Terlaksananya Kegiatan Dekranasda dan pembinaan IKM

Kab. Pessel

12 bulan

150.000.000

150.000.000 Terlaksananya pembinaan teknologi kpd IKM

Pessel

150 IKM

Koperindag Pasar

Koperindag Pasar

75.000.000



2

3 1 2

3 4

4 1 2

3 1 1 2

Pendampingan dan Pemberdayaan Operasional UPL /TPL IKM dan Penghargaan Upakarti PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Penguatan Kemampuan industri Berbasis Teknologi Pelatihan Bordir dan Sulaman

Sosialisasi Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk Optimalisasi dan Pemanfaatan Workshop Batu Mulia PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat URUSAN PERDAGANGAN DAN PASAR PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Operasionalisasi dan pengembangan UTTP Kemetrologian Daerah Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa

Meningkatkan Manajenen dan Teknologi IKM serta penghargaan Upakarti

Pessel

2 Sentra

75.000.000

230.000.000

Koperindag Pasar

40.000.000 Terlaksananya Pelatihan Bordir dan Sulaman

Terlaksananya operasional workshop

Tarusan dan Tampunik Kambang 15 Kec

60 org

80.000.000

30 IKM

75.000.000

Sago Painan

1 paket

35.000.000

100.000.000 Penataan Sentra-sentra Unggulan yang Potensial Terbangunnya Gapura sarana informasi

Pessel

10 Sentra

50.000.000

Pessel

2 paket

50.000.000

7.303.250.000 525.000.000 Terlaksananya operasional UTTP Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar ( barang siap

Pessel

15 Kec

100.000.000

Pessel

15 Kec

60.000.000

Koperindag Pasar

Koperindag Pasar



3 4

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pemantauan harga 9 bahan pokok

5

Pendataan UTTP

6

Sosialisasi Kemetrologian

2 1

3 1

2 3

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pengembangan Data Base informasi potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Peningkatan Sistem Jaringan Informasi perdagangan - Festifal Langkisau, Bazar, Hari Jadi Pessel & TDS - Pameran luar Kabupaten dalam Propinsi - Pameran Luar Kabupaten luar Propinsi Pelayanan Administrasi Penerimaan / Tagihan dan Pengelolaan Pasar Pengamanan dan Pengelolaan Pasar

saji ) Stabilnya harga bahan pokok (operasi pasar) Terpantaunya harga 9 bahan pokok Terlaksananya Pemutahiran Data UTTP Terlaksananya Sosialisasi UTTP

Pessel

15 Kec

200.000.000

Pessel

15 Kec

50.000.000

Pessel

15 Kec

50.000.000

Pessel

200 orang

65.000.000

25.000.000 Tersedianya Data base Komoditi Unggulan

Painan

1 paket

Koperindag Pasar

25.000.000

6.753.250.000

Koperindag Pasar

Terikutinya Pameran / Promosi perdagangan

Terlaksananya Pengelola/ Penagihan Pasar Terciptanya Keamanan dan kenyamanan Pasar

Pakaian lengkap Satpam, Mantri & Kebersihan Honor Pengamanan Pasar

Painan

1 kali

150.000.000

Pessel

3 kali 3 kali 11 Psr

75.000.000 180.000.000 250.000.000

Pessel

11 Psr 32.250.000 102.000.000



4 5 6 7

Kode

1 3 1 1

Honor Mantari Pasar Honor Kebersihan Pasar Peralatan Kebersihan Pasar Operasional Petugas Penataan Pasar dan Penempatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Nagari Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan Pasar & Persiapan Adipura Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Kabupaten Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Terlaksananya Pembangunan Pasar Nagari Terpeliharanya Bangunan Pasar

Pessel Pessel

11 Pasar 10 paket

66.000.000 108.000.000 15.000.000 25.000.000 150.000.000 3.000.000.000

Pessel

12 paket

1.100.000.000

Pessel

5 paket

1.500.000.000

IV Jurai

100

39.922.000,00 Tersedianya Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Tabel V-3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja 2 3 4 5 Prioritas : Pengembangan Kawasan Wisata PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN Kegiatan Festival Langkisau Terlaksananya Keg. Fest. Kab. Pessel 4 event

39.922.000

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 9.800.000.000 3.050.000.000 450.000.000

7 PORABUDPAR



2 3

Tour de Singkarak Promosi Pariwisata Kab. Pessel

4

Pelaksanaan Atraksi Wisata

5

Peningkatan Pemanfaatan T.I

6

dalam Pemasaran Pariwisata Pengadaan Media Informasi Pariwisata

1 2

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA Pembuatan Desa Wisata Pengadaan Sarana Atraksi Wisata

2

3 4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Batu Kereta Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Cingkuak

5

Pengadaan Alat-alat Kebersihan

6

Pemb. Kmr Bilas & WC. di Lokasi Objek Wisata Pemb. Gapura Wisata Batu Kalang 1 unit Pemb. Gazebo di Lokasi Objek Wisata

7 8

Langkisau Terlaksananya Keg. TdS Terpromosikannya Pariwisata Pessel Terlaksananya Keg. Atraksi Wisata Terpromosikannya Pariwisata Pessel Terpromosikannya Pariwisata Pessel

Kab. Pessel Dlm & Luar Provinsi

1 paket 4 kali

650.000.000 75.000.000

Kab. Pessel

150 kali

300.000.000

Kab. Pessel

4 media

75.000.000

Kab. Pessel

1 paket

1.500.000.000

6.750.000.000 Terciptanya Desa Wisata Bertambahya Sarana Atraksi Wisata Terpeliharanya Sarpras Pariwisata Terdapatnya jln Lingkar P. Batu Kereta Terdapatnya jln Lingkar P. Cingkuak Terpeliharanya Kebersihan O.W. Terdapatnya Kmr bilas & WC di O.W. Terdapatnya Gapura Wisata Terdapatnya Gazebo di O.W

Kab. Pessel Kab. Pessel

1 paket 1 paket

1.500.000.000 2.000.000.000

Kab. Pessel

1 paket

300.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

-

Kec. IV Jurai

1 paket

-

Kab. Pessel

1 paket

50.000.000

Kab. Pessel

1 paket

250.000.000

Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pessel

1 paket 1 paket

100.000.000 -

PORABUDPAR



9

Pemb. Taman Rekreasi Bukit Cumateh

1 0 1 1

Pemb. Jln Wisata Air Terjun Sarasah Siguntur Tua Pengembangan Pengelolaan Kawasan Carocok Painan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata

3

Terdapatnya Taman Rekreasi Terdapatnya Jln Wisata Air Terjun Terkelolanya Kawasan Carocok Painan

Kec. Koto XI Tarusan

1 paket

750.000.000

Kec. Koto XI Tarusan

1 paket

1.000.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

800.000.000

Terlatihnya SDM / Pelaku Wisata

Kab. Pessel

2 Angkatan

Tabel V-4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN RENCANA TAHUN 2015 PROGRAM LOKASI TARGET KEGIATAN CAPAIAN KERJA 2 3 PRORITAS: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT

Kode

1

1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor :

Tersebar

100

200.000.000 200.000.000

PORABUDPAR

SKPD TERKAIT PAGU INDIKATIF

Rp

201.017.904.740

Rp Rp

18.195.530.000 7.700.000.000

DPU DPU



2 3 4

- Pemb. Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan - Pemb. Gedung UDKP Batang kapas - Pemb. Gedung UDKP Lengayang - Pemb. Gedung UDKP IV Jurai - Pemb. Gedung UDKP Silaut - Pemb. Gedung UDKP Tapan - Pemb. Gedung UDKP Pancung Soal - Pembangunan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan - Pembangunan Gedung Kantor Koperindag Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung dan Kantor

6

Pembangunan Rumah Dinas - Pemb. Rumah Dinas Camat IV Jurai

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharannya kendaraan dinas ( roda empat = 4 unit ) Terpeliharanya peralatan gedung / kantor

Ranah Ampek Hulu Batang Kapas

100

Rp

1.000.000.000

DPU

100

Rp

450.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

450.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

450.000.000

DPU

Silaut Tapan Pancung Soal

100 100 100

Rp Rp Rp

450.000.000 450.000.000 450.000.000

DPU DPU DPU

IV Jurai

100

Rp

2.000.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

2.000.000.000

DPU

IV Jurai IV Jurai

100 100

Rp

50.000.000 100.000.000

DPU DPU

IV Jurai

100

Rp

128.530.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

47.000.000

DPU

Tersebar IV Jurai

100 100

Rp Rp

1.350.000.000 450.000.000

DPU DPU



7

8

- Pemb. Rumah Dinas Silaut - Pemb. Rumah Dinas Airpura Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - Rehab. Rumah Dinas Camat Koto XI Tarusan - Rehab. Rumah Dinas camat batang kapas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : - Rehab. Gedung kantor Camat Bayang - Rehab. Gedung Kantor Camat IV Jurai - Rehab. Gedung Kantor Camat Bayang Utara - Rehab. Gedung Kantor Camat Pancung Soal - Rehab. Gedung Kantor Camat Batang Kapas, lanjutan - Rehab. Gedung Aula DPRD - Rehab. Gedung Kantor Camat Sutera - Rehab. Gedung Kantor DPKD - Rehab. Gedung Penyimpanan Dinas PU - Rehab. Lapas

Silaut Airpura

100 100

Rp Rp

450.000.000 450.000.000

DPU DPU

Tersebar

100

Rp

400.000.000

DPU

Koto XI tarusan

100

Rp

200.000.000

DPU

Batang Kapas

100

Rp

200.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

1.300.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

500.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

200.000.000

DPU

Bayang Utara

100

Rp

200.000.000

DPU

Pancung Soal

100

Rp

200.000.000

DPU

Batang Kapas

100

Rp

200.000.000

DPU

Painan Painan

100 100

Rp Rp

-

Painan

100

Rp

-

Painan

100

Painan

100



9

1 0

1 1 1 2 2 1 2 3 4

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah - Pembangunan Mesjid Agung (lanjutan)

Terbangunnya Mesjid Agung

Pengawasan Mesjid Agung Pembangunan Prasarana Pemerintah Daerah, Lanjutan 1. Pemb. Kantor Bappeda 2. Pemb. Kantor Dinas PU Penunjang Operasional Pemb. Prasarana Pemerintahan Daerah DAK Pengawasan Pemb. Prasarana Pemerintahan Daerah DAK Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pemb. Jl. Kp. Telelng - Solok Bungo Pasang 3 Pembangunan Jalan Salido carocok, Lanjutan Pembangunan Jalan Pincuran Boga - Sungai Nipah, lanjutan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten I: Pembangunan Jl. Lb. Pasing/Lb. Begalung - Batu Hampa (Forum SKPD Prov) Pembangunan Jl. Koto Langang - Koto Panjang,

Iv Jurai

100

Rp

4.000.000.000

DPU

Painan

100

Rp

4.000.000.000

DPU

Painan Painan Tersebar

100 100 100

Rp

3.000.000.000

DPU

IV Jurai IV Jurai IV Jurai

100 100 100

Rp Rp Rp

1.500.000.000 1.500.000.000 40.000.000

DPU DPU DPU

IV Jurai

100

Rp

80.000.000

DPU

Rp

28.980.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

1.000.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

15.930.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100



Linggo Sari Baganti (Forum SKPD Prov) Pembangunan Jl. Simpang Bumi makmur - Silaut III, Lunang Silaut (Forum SKPD Prov) Pembangunan Jembatan Lb. Begalung - batu hampa, Koto XI Tarusan (Forum SKPD Prov) Pemb. Jl. Ktr Walinagari Aurduri Surantih Pemb. Jl. Tepi Air Gurun Laweh, Sawah Laweh Bayang Peningkatan Jl. Gurun Panjang - Daratan Merantih Peningkatan Jl. Sei Liku Tanjung Gadang Peningkatan Jl. Simp. Dekranasda- Laban, Evakuasi Tsunami Peningkatan Jl. Kp. Baru Marelang Pemb. Jl. Rawang - Gn. Malelo Pemb. Jl. Bukit Pulai Labuhan Baruk Pemb. Jl. Ujung Air - Kp. Sawah, Sutera Peningkatan. Jl. Pd Laban -

Painan

100

Painan

100

Sutera

100

Rp

500.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

500.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

600.000.000

DPU

Ranah Pesisir

100

Rp

400.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

400.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Batang Kapas

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Painan

100

Rp

Painan

100

-



Pasar lamo, Air haji Peningkatan Jl. Sualang - Lb. Jua, Pc. Soal Peningkatan Jl. Pulau Puti Kp. Ujung Tanah, Pelokan, Air Pura Peningkatan Sianik Sago Lumpo Pemb. Jl. Bt. Hampa - Lb. Begalung, Koto XI Tarusan Pemb. Jl. Bukit Kaciak Lumpo Pembangunan Jl. SMK 1 Linggo Sari Baganti Pembangunan Jl. SMK Sutera…..01 Peningkatan Jl. Alai - Bukit Panjang Peningkatan Jl. Sianok - Koto Panjang…** Pembangunan Jl. SMK Balai Selasa…..01 Pemb. Jl Pagaruyung III Bukit Putus- Rawang… saidal Pemb. Jl. Rimbo Laweh Gunung Bungkuk Lumpo Pemb. Jl. Pulai Tanjung Durian Peningkatan Jl. Seberang Tarok - Sei Liku Peningk. Jl. Pd. Laban Bukit

Pancung Soal

100

Rp

600.000.000

DPU

Air Pura

100

Rp

600.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

500.000.000

DPU

Painan

100

Painan Linggo Sari Baganti Painan

100 100

Rp

300.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

IV Jurai

100

Rp

750.000.000

DPU

Painan

100

Ranah Pesisir

100

Rp

600.000.000

DPU

Ranah Pesisir

100

Rp

600.000.000

DPU

100

-



Sirandah (evakuasi Tsunami) Pemb. JL. Pasir Laweh - Kp. Akad Peningkatan Jl. Pasar Gompong - Lubuk Sarik Pemb. Jl. Tebing Tinggi - Pd. Mandiangin Pemb. Jl. Tebing Tinggi - Pd. Limau Manis Pemb. Jl. Koto Panjang Talatau Pemb. Jl. Padang Tandikek Balambahan Pemb. Jl. Padang Tengah Koto Panjang, Punggasan Timur Pemb. Jl. Lubuk Cubadak Kp. Paus Peningkatan Jl. Nagari Sambungo, Silaut…* Peningkatan Jl. Pelangai Gadang (Jalan Hotmik)…* Peningkatan Jl. Koto gadang Ampalu…* Peningkatan Jl. Evakuasi Tsunami KM 13 Ranah Pesisr…* Peningkatan Jalan menuju Jembatan Logpon Airpura…* Peningkatan Jl. Pasir

100

Rp

500.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

400.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



Ganting…* Peningkatan Jl. Pancung taba - Limau-Limau…* Peningkatan Jl. Tj. Mudiak Tj. Medan Peningkatan Jl. Desa Blk. Mesjid Tj. Mudiak Pemb. Jl. Tj. Durian - Asam Kumbang - Ps. Baru - ApiApi…* Peningkatan Jl. Sawah laweh - Gurun panjang…* Peningkatan Jl. Cania - Apiapi, Bayang Peningkatan Jl. Sekuntum Bunga…* Peningkatan Jl. Sei Putih - Kp. Baru Sago Penigkatan Jl. Tebing Tinggi Binjai…* Pemb. Jalan Penghubung Jl. Lama Nagari Kubu - Pusat Kecamatan IV Hulu Tapan…* Peningkatan Jl. Silaut I…* Peningkatan Jl. Silaut III…* Pemb. Jl. Menuju TPA Tapan…* Pemb. Jl. Evakuasi Tsunami Batang kapas (Shelter)…* Pemb. Jl. Sapan - Kampung

Painan

100

Lengayang

100

Rp

400.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

200.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Bayang

100

Rp

800.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan Painan

100 100 100

Painan

100

Painan

100



Pinang - Jl. Baru Nagari IV Koto Hilie Batang kapas…* Peningkatan Jl. Lubuk Nyiur Tuik …** Peningkatan Jl. Lingkar Limau Manis Nagari Koto nan Tigo IV Koto Hilie…** Peningkatan Jl. Koto Keduduk - Koto Panjang tanjung kandis…** Peningkatan Jl. Taluk kasai Sungai Bungin…** Peningkatan Jl. Pasar kuok Anakan…**.... DAK Peningkatan Jl. Limau manis Sungai Nyalo…** Peningkatan Jl. Sungai Nyalo - Liamu manis Koto Nan Tigo…** Peningkatan Jl. Simpang kampung Pinang - sapan…** Peningkatan Jl. Simp. Labuah - kampung Apa - Surau bawah Asam - kampung Jambak - kampung kampai Simpang Tiga…** Peningkatan Jl. Mancuang SMP 4 - Anakan…** Peningkatan Jl. MAN - Tb. Tinggi Balai Selasa

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Ranah Pesisir

100

Rp

400.000.000

DPU



Peningktan Jl. Simp. SMP Amaping Parak Pd. Laweh Peningkatan Jl. Lingkar SMA 2 batang kapas Peningkatan Jl. Limau hantu Lolo Peningkatan Jl. Bukik Ubek Ujung Bukik…** Peningkatan Jl. Simp. Tiga Kampung kampai…** Peningkatan Jl. Kampung panai…** Peningkatan Jl. Pasir pantai Taluk…** Peningkatan Jl. Kp. Baru - Kp. Jua…** Peningkatan Jl. Surau Cengkeh…** Peningkatan Jl. Bukit Cupak Solok…** Peningkatan Jl. Teratak Tempatih Timur…** Peningkatan Jl. Koto Gunung- Baliak Gunung…** Peningkatan Jl. Balai Sinayan Lumpo Pembangunan Jl. Padang galundi - Bunga Tanjung…** Peningkatan Jl. Taluk kasai Sei Bungin…**

Sutera

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Rp

800.000.000

DPU



Peningkatan Jl. Tanah kare Kampung tarandam…** Peningkatan Jl. Rimbo tangah…** Peningkatan Jl. Kampung jambak - Subarang sawah…** Peningakatan jl. Subarang Akad - kampung panai…** Peningakatn Jl. Limau Sundai - Ujung Bukit…** Peningkatan Jl. Taluk Dalam Uba Limpaso…** Peningkatan Jl. Limpaso…** Peningkatan Jl. Semayan Koto kalumpang…** Peningkatan jl. Tampunik Bukit Pulai - labuang baruak nagari Koto nan Duo IV Koto Hilie…** Peningkatan Jl. Sawah tangah Tabek - Solok - Limau Sundai…** Pembangunan Jl. Evakuasi Tsunami Bukit Lintang…** Pembangunan Jl. Tanjung kandis - Ujung batu…** Pembangunan Jl. Solok Limau manis…** Peningkatan Jl. Simpang Tiga

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



- Bukit Tabuah - Bukit payung…** Pembangunan Jalan dan Jembatan Jl. Kapung sawah…** Pembangunan Jl. Lingkar Selayu…** Pembangunan Jl. Kp. Langang…** Peningkatan Jl. Lingkar Ampang Tigo - Liamu manis…** Peningakatan Jl. Kincir…** Peningkatan Jl. Kt. Galapuang - Bukit Tampat Lb. Alung…** Peningkatan Jl. Menuju Mesjid Taqwa…** Peningkatan Jl. Solok - Ujung Bukit…** Peningkatan Jl. Taman Bungo Tanjung - Gurun Laweh…** Peningkatan Jl. Ujung tanah…** Peningkatan Jl. Tanjung - Kp. Melayu IV Koto Hilir Peningkatan Jl. Alai Bukit Panjang Peningkatan Jl. Sawah

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Rp

400.000.000

DPU

Painan

100

Rp

800.000.000

DPU

Painan

100



tangah - Solok…** Peningkatan Jl. Kampung jambak - Bukit gadih Basanai…** Peningkatan Jl. Kp. Jambak…** Peningkatan Jl. Ulak karang…** Peningkatan Jl. Belakang SD No. 06 Anakan…** Peningkatan Jl. Kp. Panai…** Peningkatan Jl. Sungai Janieh…** Peningkatan Jl. Rimboh Piatu…** Peningkatan Jl. Belakang SMA 1 batang kapas…** Peningkatan Jl. Evakuasi Tsunami Bukit Kuburan Cino…** Peningkatan Jl. Nipah Bukit Tambun Tulang…** Peningkatan Jl. Kampung Aur Bukit Tambun Tulang…** Peningkatan Jl. Belakang MTsN - Sumur gadang…** Pembangunan Jl. Evakuasi Tsunami Kp. Baru dan Tangah, Nagari mandeh…**

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



Pembangunan Jl. Kampung Gurun Jua - kampung Surau Lereng…** Peningkatan Jl. Kapo-Kapo, Nagari sei Nyalo Mudik Aia…** Peningkatan Jl. Lingkar Duku - Cumateh…** Pembangunan Jl. Pondok Pinang…** Peningkatan Jl. Kp. Taratak, nagari mandeh…** Peningkatan Jl. Simp. SMK Batu patah…** Peningkatan Jl. Sawah Liat…** Peningkatan Jal. Ranah - Sei Tanuk…** Pembangunan Jl. Peti Taratak Teleng - Batu KuroKuro…** Peningkatan Jl. Durian Gelanggang - Koto Luar…** Peningkatan Jl. Lingkar Cumateh - SMK Tarusan…** Peningkatan Jl. Duku Subarang Solok…** Peningkatan Jl. Kp. Tangah…** Peningkatan Jl. Benteng,

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



Nagari Duku…** Peningkatan Jl. Batu patah, Simaung Cumateh, nagari Duku…** Pembangunan Penahan Tebing Kayu Kaciak Pembangunan Jl. Duku Benteng, nagari Duku…** Peningkatan Jl. Teluk Raya…** Pemb. Jl. Kp. Melayu - Rimbo Tapuih…** Peningkatan Jl. Lubuk baeh…** Peningkatan Jl. Teratak Teleang, Sei Lundang…** Peningkatan Jl. Tingkuring…** Peningkatan Jl. Pisang Ameh - Tangah Galak…** Peningkatan Jl. Sabai - Patai nagari kapuh…** Peningkatan Jl. Padat Karya Tj. Gadang Peningkatan JL. Koto Baru Limau Manis Kp. Akad Peningkatan Jl. Gurun Panjang - Patai Kapuh Peningkatan Jl. Ambacang Labung - Kapuh…**

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100 100

Rp

600.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

800.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

600.000.000

DPU

Painan

100



Pembangunan Jl. Sei sangkir - tarok…** Peningkatan Jl. Pandam Kuburan tanah Galak Cumalagi…** Peningaktan Jl. Musholla Nur Hidayah Kampung kapuh…** Pembangunan Jl. Solok Banda Sarasah (Lanjutan)…** Peningkatan Jl. Kampung Baru…** Peningkatan Jl. Kayu Manang…** Pembangunan Jl. Gunung Bungkuk - Bukit Buayan…** Pembangunan Jl. RambaiDanau…** Peningkatan Jl. Lingkar Lumpo…** Peningkatan Jl. Setia Budi - Jl. Ima Bonjol…** Pembangunan Jl. Evakuasi Tsunami Bukit baliangBaliang - Jambak…** Peningkatan Jl. Ampalu…** Peningkatan Jl. Evakuasi Tsunami samping Mushalla Nurul Islam Sago…**

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100



Pembangunan Jl. Evakuasi Tsunami disamping Gedung Promosi Degranasda…** Peningkatan Jl. Lingkar Simp. Air Batu - kantor Camat Lubuk Ubai…** Peningkatan Jl. Trasad Lubuk Betung…** Peningkatan Jl. Tamuan SMP 4…** Peningkatan Jl. Tanah bajak Muaro Gedang (Evakuasi Tsunami)…** Peningkatan Jl. Lubuk Pandan…** Peningkatan Jl. Simp. Chania - Jembatan Api-Api…** Peningkatan Jl. Gunung Cerek Gr panjang Utara Koto Berapak…** Peningkatan Jl. SMA I Bayang -Simp. Super Koto Berapak…** Peningkatan Jl. Sungai Putih Tanjung Saba - karang pauh…** Peningkatan Jl. Min Lubuk Aur - MTSN Talaok…** Peningkatan Jl. Lingkar Luar Bayang sani Koto Baru…**

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



Peningkatan Jl. Apa Jaya Min Lb. Begalung…** Peningkatan Jl. Samping Polsek bayang…** Peningkatan Jl. Samping Toko Mito Pasar baru…** Peningkatan Jl. Ujung Juaro Lereng Bukit - Lb. Enau…** Peningkatan Jl. Gadung Lubuk Aur - Lb. Begalung…** Pembangunan Jl. Lkapalo Koto Lubuk Aur - Koto Berapak…** Peningkatan Jl. Karang pauh Sungai Putih…** Peningkatan Jl. Ujung pandan - Sungai Sugu Rumah panjang Koto Berapak…** Pembangunan Jl. Tanah Kareh - Tanjung Durian…** Pembangunan Jl. Lingkar Surau Batuang - Koto jaya Dusun Jeruk Manis…** Peningkatan Jl. Ranah panjang - Gurun laweh…** Peningkatan Jl. Lb. Sarik Kp.. Akad Peningkatan Jl. Kampung Jerong - parak tabu…**

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100 100

Painan

Rp

800.000.000

DPU

100



Peningkatan Jl. Tanah Kareh Parak tabu Peningkatan Jl.Sikuai Kapencong…** Pembangunan Jl. Api-Api Kapuh tarusan…** Peningkatan Jl. Kabun Tanjung Durian - Simpang Empat…** Lanjutan Pembangunan Jl. Durian Duo…** Peningkatan Jl. LC pasar baru…** Pembangunan Jl. Kp. Silaut Talang Mandiangin Peningkatan jl. Bukit Abang…** Peningkatan Jl. Simpang Mushalla Al Ikhlas…** Peningkatan Jl. Nagari Sungai sarik…** Peningkatan Jl. Kp. Mekar Sari Mulyo…** Peningkatan Jl. Poros Nagari Talang Binjai…** Pembangunan Jl. Sido Mulyo…** Peningkatan Jl. Pasir Binjai…**

bayang

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Rp

250.000.000

DPU



Peningkatan Jl. Nagari Kp. Durian Api …** Peningkatan Jl. Air Hitam Sungai Pulai…** Peningkatan Jl. Tanjung sari…** Pembangunan Jl. Sambungo…** Peningkatan Jl. Silaut VI - Tj. Sari - Sambungo…** Peningkatan Jl. Kayu Gadang - Langgai…** Peningkatan Jl. Padang tae Tanjung gadang…** Pemb. Jl. Puskesmas Salido Baru Peningkatan Jl. Kampung panai Rawang…** Peningkatan Jl. Gunung malelo Simpuding…** Peningkatan Jl. Lubuk batu Timbulun…** Peningkatan Jl. SMA - … Peningkatan Jl. P3DT Ampalu…** Peningkatan Jl. Kampung langgai…** Peningkatan Jl. Padang tae Ujung Air…** Peningkatan Jl. Sialang

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan Painan

100 100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



rawang…** Peningkatan Jl. Pasir Nan Panjang Ampaing parak…** Peningkatan Jl. Tanjung Gadang - Bukit kaciak…** Peningkatan Jl. Lingkar Timbulun - Koto baru…** Peningkatan Jl. Pasir Nan panjang - Sei Sirah…** Peningkatan Jl. Lingkar SMA Cimpu Basung Surantih..AzS Peningkatan Jl. Lingkar Sei Sirah Surantih...Azs Peningkatan JL. Kayu Gadang Koto Tinggi...AzS Peningkatan Jl. Sei Sirah Mudik Peningkatan Jl. SDN 18 Lagan Gadang Mudik- Lereng Bukit Peningkatan Jl.Kantor Camat dan halaman kantor Camat linggo SB** Peningkatan Jl. PPK Taratak…** Peningkatan Jl. Koto Merapak - Gunung pauh..** Penigkatan Jl. Lingkar Samudera - Sei Sirah…* Peningkatan Jl. Koto gadang - Titian Baye - Sungai Tunu

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



…** Peningkatan Jl. Baka panjang - padang Buluah Air Tambang Nyiur Melambai…** Peningkatan Jl. Ke Mesjid Silaturrahim, Kamp. Ps. Baru Lakitan Utara, Lengayang..... Drw Peningkatan Jl. Rawa Bakung ke Olo Macang, Ps. Bukit Air Haji.... Drwm Peningkatan Jl. Solok - Salak Baduri, Ps. Bukit Air Haji.... Drwm Peningkatan Jl. Labuang Punggasan Timur Linggo Sari baganti..... Drwm Pembangunan Jl. Koto Panai - Bukik sariak…** Peningkatan Jl. Ampang Tulak Peningkatan Jl. Koto Enau…** Pembangunan Jl. Lingkar Koto Merapak , Tanjung Pondok…** Peningkatan Jl. Menuju Kantor UPTD Pertanian…** Pembangunan Jl. Objek

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100



Wisata Tlun Brasap, Bukit Buai…** Pembangunan Jl. Tebing Tinggi, Ranah Ampek Hulu Tapan…** Pembangunan Jl. Lubuk , Ranah Ampek Hulu Tapan…** Pembangunan Jl. Kp. Talang Kundi…** Peningkatan Jl. Depan SDN No. 10 Talang - Nilau Tapan…** Pembangunan Jl. Talang, Ranah Ampek Hulu Tapan…** Pembangunan Jl. Pancung taba - Liamu-Limau - Ngalau Gadang…** Peningkatan Jl. Taratak Baru - Lansano Peningkatan Jl. Calau - Ujung Tanah Pembnagunan Jl. Lingkar Puluik-Puluik…** Peningkatan Jl ke TK,SD, SMP Limau -Liamu…** Pembangunan Jl. Menuju SD 07 Ngalau Gadang…** Peningkatan Jl. Pandan Kayu

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

batang kapas

100

Rp

415.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

415.000.000

DPU



Aro, Bayang Utara…** Pembangunan Jl. RSUD M. Zein (Bukit Ternak) Peningkatan Jl. Perkebunan Kumbung III (Proposal) Peningkatan Jl. Evakuasi Nagari Koto Nan Duo IV Koto hilie (proposal) Peningkatan Jl. Pasar Kampung Pinang, Koto Nan Duo IV Koto Hilie (proposal) Pemb. Jl. Sei Gadang - Muaro Inderapura ( 2,5 km)... Proposal Pemb. Jl. PAUD I - Belakang Pasar (1,5 km), Damar Lapan Batang... Proposal Pemb. Jl. Klpk.10 - Sualang (2 km), Muara Inderapura ... Proposal Pemb. Jl. Simp. Heler SD 17 (2,2 km), Inderapura utara...proposal Pemb. Jl. Ke Ujung Tanah, Palokan Inderapura ( 3 km).. Proposal Pemb. Jl. Ps. Lama - Rimbo Panjang Air Haji... Proposal Pemb. Jl. Padang Damar dan Jl. Tanah Lapang....Proposal



Peningkatan Jalan Talang Nyilau... Proposal Peningkatan Jl. Apa Jaya Kape Panji, Talaok Lamo Peningkt. Jl. Lingkar Jaya Simpang Super Koto Berapakm, Bayang Pemb. Jl. Limau Sundai Batang Kaps Peningkt. Jl. Lubuk Nyiur, Tuik Bt. Kapas Peningkt. Jl.Lansano - Muaro Peningkt. Jl. Tabek Tinggi Timbulun Rawang Gn. Malelo Peningkt. Jl. Ke SMA 2 Sutera Peningkt. Jl. Padang Tae - Tj. Gadang Sutera Peningkt. Jl. Pd. Kudidi ke Sd 33 Lakitan Utara Peningkt. Jl. KM 11 ke Bukit Buayan ps Pelangai Peningkt. Jl. Koto Kabun Air Tambang Sei Tunu Peningkt. Jl.Ampalu - Koto Berapak Sei Tunu Peningkt. Jl. SMA 2 Sei Tunu Peningkt. Jl. SMK 1 Linggo Sari Baganti Peningkt. Jl. Pd. Laban Pasar



4

Lamo Air Haji Peningkt. Jl. Rasak Ps. Bukit Air Haji Pembangunan Jembatan Kabupaten I: a. Pemb. Jembatan Padang Laban, Pasir Pelangai, Ranah Pesisir Pemb. Jembatan Sei Putih Gurun panjang Pemb. Jembatan Gantung Ampalu, Lanjutan Pemb. Jembatan gantung Labuhan Tanjak- Ps. Lama Air Haji Pemb. Jembatan Gantung Trt. Tampatih Pemb. Jembatan Beton 2 unit Ps. 60 Binjai Tapan c. Pemb. Jembatan Gantung Induriang…** d. Pemb. Jembatan Gantung kampung Pandan - Muaro Anakan…** e. Pembangunan Jembatan Gantung Salak jalamu…** Pembangunan Jembatan Gantung Belakang SMP Bunga Pasang f. Pembangunan Jembatan

Tersebar

Rp

11.050.000.000

DPU

100

Rp

4.500.000.000

DPU

100

Rp

300.000.000

DPU

100

Rp

3.500.000.000

DPU

100

Rp

650.000.000

DPU

Tapan

100

Rp

1.400.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Painan

100

IV Jurai

100

Rp

700.000.000

DPU

bayang

Linggo Sari Baganti



Kampung Gurun Jua kampung Surau Lereng…** g. Pembangunan Jembatan Gantung Simaung Subarang Paro-Paro…** h. Pmbangunan Jembatan Gantung Bukik kaciak…** i. Pemb. Jembatan sarasah…** j. Pemb. Jemb. Lubuk rasak…** k. Pmbangunan Jembatan di Jl. Darwis - Jl. Padat Karya (Evakuasi Tsunami)…** i. Pemasangan Bronjong Jembatan Ampuan…** Pembangunan Jembatan gantung Sorong - Lubuk Arang…** Pembangunan Bronjong Samping Jembatan Gantung Lb. Begalung…** Pembangunan Jembatan Koto ranah - Kt. Tinggi…** Pembangunan Jembatan gantung Pasar baru, Nagari Binjai tapan…** Pembangunan Jembatan pasar Pancuang taba…** Pembangunan Jembatan



3 1

gantung bayang Janiah…** Pembnagunan Jembatan gantung Muaro Aie, Bayang utara…** Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong : Pemb. Saluran Drainase Rawang Pemb. Saluran Drainase Sago Pemb. Saluran Drainase Belakang SMA 2 Painan Pembangunan Drainase sepanjang Jl. Anakan - SMA 1 batang kapas…** Pembangunan Drainase Kp. Batu hampa…** Pembangunan Drainase Kp. Parak Bt. Hampa…** Pembangunan Drainase Nagari Siguntur Tua…** Pembangunan Drainase kampung Pansur - Koto…** Pembangunan Drainase nagari Siguntur…** Pembangunan Drainase Ampang Pulai…** Pembangunan Drainase SDN 06 - SMPN I…**

Rp

1.500.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

1.000.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

300.000.000

DPU

IV Jurai IV Jurai

100 100

Rp Rp

400.000.000 300.000.000

DPU DPU



Pembangunan Drainse Lumpo…** Pembangunan GorongGorong di Pincuran Boga Pembangunan Drainase Kampung Barangan…** Pembangunan Drainase Balai Sinayan Lumpo…** Rehab. Drainase dan Gorong-Gorong Kampung tangah…** Pembangunan Drainase Jl. SDLB Pasar baru…** Pembangunan Drainase Jl. Ganting - Lubuk Pasing talaok…** Pembangunan Drainase kampung Lubuk Aur…** Pembangunan Drainase palak Nipah Pemeliharaan Drainase Perkotaan

2 4

IV Jurai

100

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (…….m) Rehabilitasi / Pemeliharaan

Rp

500.000.000

DPU

Rp

49.921.864.700

DPU

Tersebar

100

Rp

5.000.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

27.097.174.200

DPU



3

4

5

6

7

8

9

Jalan Kabupaten DAK Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK): Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK) Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket I Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket II Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket III Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket IV Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Pedesaan Pemeliharaan/rehabilitasi Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan : Rehab. Berat Jembatan

IV Jurai

100

Rp

530.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

500.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

44.999.850

DPU

IV Jurai

100

Rp

49.999.850

DPU

IV Jurai

100

Rp

49.845.400

DPU

IV Jurai

100

Rp

49.845.400

DPU

Tersebar

100

Rp

16.600.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

1.500.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

15.100.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

2.700.000.000

DPU



Gantung Medan Baik, Lengayang Rehab. Berat Jembatan Gantung Kp. Hulu, Pc. Soal Rehabilitasi Jembatan Kayu Aro, Langgai Rehab. Jembatan Ps. Baru, Luhung Rehab. Jembatan Kambang Harapan, 2 unit Rehab. Jembatan Sei Sirah Mudik Rehab. Jembatan Pd. Laban Bukit Sirandah Rehab. Jembatan Air Sirah Sei Liku Rehab. Jembatan Sei Sirah Hilir - Sei Sirah Mudik, 2 unit Rehab. Jembatan Simp 4 Kambang Rehab jmbatan gantung kp. Bukit tapus, Kumbung III Rehab. Jembatan gantung Pondok Nagari Batu Hampar Rehab. Jembatan Gantung Taratak Tampatih Rehab. Jembatan Bungo Tanjung…** Rehab. Jembatan Sungai kanduang…**

Pancung Soal

100

Rp

2.500.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

1.200.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

1.800.000.000

DPU

100

Rp

1.200.000.000

DPU

100

Rp

800.000.000

DPU

100

Rp

800.000.000

DPU

100

Rp

1.200.000.000

DPU

100

Rp

1.200.000.000

DPU

100

Rp

200.000.000

DPU

100

Rp

500.000.000

DPU

Ranah Pesisir

Lengayang



Rehab. Jembatan ke Pondok Pesantern Iqra'..** Rehab. Jembatan ke SD No.29…** Rehab. Jembatan Gantung Kp. Padang Tae, Amping Parak, Sutera Rehab. Jembatan Kp. Ujung Air, Amping Parak, Sutera Rehab. Jembatan SMA I bayang dan Jembatan Talaok…** Rehab. Jembatan gantung kampung tangah - Koto ranggo…** Rehab. Jembatan gantung Pasar baru…** Rehab. Jembatan Gantung Kampung Tengah Tapan Rehab. Jembatan TPI Muaro Surantih Rehab. Jembatan Kelok Koto Langang Sei Liku Air Sirah Rehab. Jembatan Gantung Padang Kayu Dadih Punggasan Rehab. Jembatan Berok Tanjung Bungo Sei Sirah Rehab. Jembatan Kp. Tengah Ranah 4 Hulu Tapan, 2 unit



5

8

1

2

3

4 6 1

2

Rehab Jembatan Talaoh Kandih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat Berat (Excavator) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Operasional Laboratorium Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) Modal 1. Infrastruktur Air Minum ..................... 2. Infrastruktur Air Minum ................. 2. Pendamping Pembangunan Infrastruktur Air Minum Penunjang Pembangunan Infrastruktur Air

Rp

345.200.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

25.200.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

250.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

30.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp Rp

40.000.000 10.969.717.400

DPU DPU

Tersebar

100

Rp

2.917.474.000

DPU

Painan Painan

100 100

Rp

1.511.554.000

DPU

Painan

100

Rp

1.405.920.000

DPU

Painan

100

IV Jurai

100

Rp

45.778.000

DPU



3

4

5

6 7

Minum(DAK) Pengawasan Pembangunan Infratruktur Air Minum (DAK) 1. Infrastruktur Air Minum ................... 2. Infrastruktur Air Minum....................... Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Air minum Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK 2015) 1. Kec. ............ 2. Kec ............... Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK Tambahan 2015) 1. Kec. ......... 2. Kec............ f. Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK) Pemeliharaan Sapras AB Kab. Pesisir Selatan

IV Jurai

100

Rp

74.300.000

DPU

Painan

100

Rp

39.300.000

DPU

Painan

100

Rp

35.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

50.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

4.082.165.400

DPU

Painan

100

Rp

2.253.823.000

DPU

Painan Painan Painan

100 100 100

Rp

1.828.342.400

DPU

Painan Painan

100 100

IV Jurai

100

Rp

100.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

500.000.000

DPU DPU



8

7 1

Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih : 1. Infrastruktur Air Bersih Barung-Barung Belantai 1. Infrastruktur Air Bersih Nanggalo…* 2. Infrastruktur Air Bersih Nagari Sei Sirah, Silaut…* 3. Infrastruktur Air Bersih Nagari Siguntur Tua…** 4. Infrastruktur Air Bersih Nagari Siguntur…** 5. Infrastruktur Air Bersih Taeh…** 6. Infrastruktur Air Bersih Sei Tawar 2. Optimalisasi Jaringan Pipa Bayang 3. Optimalisasi Sapras AB Lunang Silaut 4. Pemb. Sapras AB Hilalang Panjang 5. Pemb. Sapras AB Pasar Lamo Air Haji 6. Pemb. Sapras AB Pasar Koto Nan Tigo Bt. Kapas 7. Pemb. Sapras AB Pasar Bukit Air Haji Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan HIK Pamsimas

Tersebar

100

Rp

3.200.000.000

DPU

Koto XI tarusan

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

Painan

100

bayang

100

Rp

400.000.000

DPU

Lunang Silaut

100

Rp

500.000.000

DPU

100

Rp

400.000.000

DPU

Linggo Sari Baganti Batang Kapas

100

Rp

300.000.000

DPU

100

Rp

300.000.000

DPU

Linggo Sari Baganti

100

Rp

300.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp Rp

18.535.169.500 1.000.000.000

DPU DPU



2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1

Replikasi Pamsimas Penunjang Pamsimas dan sanimas Penunjang PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman) Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal DAK Penunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal DAK Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana daerah Tertinggal DAK Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa I Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa II Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa III Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IV Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa V Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VI Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VII Pembangunan Jalan dan

Tersebar IV Jurai

100 100

Rp Rp

525.000.000 150.000.000

DPU DPU

IV Jurai

100

Rp

33.843.500

DPU

Tersebar

100

Rp

4.299.702.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

130.000.000

DPU

IV Jurai

100

Koto XI tarusan

100

Rp

1.045.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

275.000.000

DPU

Bayang Urata

100

Rp

325.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

900.000.000

DPU

Batang Kapas

100

Rp

750.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

810.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

505.000.000

DPU

Ranah Pesisir

100

Rp

920.000.000

DPU



5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

Jembatan Desa VIII Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IX Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa X Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XI Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XII Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIII Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIV Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XV Penunjang HIK Pamsimas Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Pemb. Jl. Transportasi Perdesaan DAK Penunjang Jalan Transportasi Perdesaan DAK Pengawasan Jalan Transportasi Perdesaan DAK Perencanaan Jalan Transportasi Perdesaan DAK Pengawasan Pemb. Sarana dan Prasarana daerah

Linggo Sari Baganti Pancung Soal

100

Rp

650.000.000

DPU

100

Rp

100.000.000

DPU

Air Pura

100

Rp

50.000.000

DPU

Basa IV Balai Tapan Ranah IV Hulu

100

Rp

140.000.000

DPU

100

Rp

1.126.344.000

DPU

Lunang

100

Rp

305.000.000

DPU

Silaut

100

Rp

305.000.000

DPU

Silaut

100

Rp

325.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

50.000.000

DPU

Tersebar

100

Rp

3.546.862.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

44.418.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

80.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

50.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

94.000.000

DPU



8 1 2

3

4

5

6

7

8 9 1 0 1 1

Tertinggal DAK Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama (DDUPB) Pemb. Sapras AB Salido Ketek Pemb. Sapras AB Balai Selasa, lubuk cubadak, pelangai ketek Pemb. SPAM Rusunawa Punggasan Linggo Sari Baganti Pemb. SPAM Di Kawasan Kumuh / Nelayan Koto Panjang, Sutera Pemb. SPAM Di Kawasan Kumuh / Nelayan Carocok , IV Jurai Pemb. SPAM Di Kawasan Kumuh / Nelayan Mandeh, Tarusan Pemb. SPAM Di Kawasan Kumuh / Nelayan Panasahan, Painan Pemb. SPAM IKK Inderapura Pemb. SPAM IKK Silaut I, Lunang Silaut Pemb. SPAM IKK Ranah Pesisir Pemb. SPAM IKK Asam Kumbang, Bayang

Rp

10.144.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Ranah Pesisir

100

Rp

1.500.000.000

DPU

Linggo Sari Baganti

100

Rp

250.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

200.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

250.000.000

DPU

Koto XI tarusan

100

Rp

250.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

250.000.000

DPU

Pancung Soal Lunang Silaut

100 100

Rp Rp

960.000.000 700.000.000

DPU DPU

Ranah Pesisir

100

Rp

1.000.000.000

DPU

Bayang

100

Rp

960.000.000

DPU



1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 9 1

10

Pemb. SPAM IKK KTM Lunang Silaut Pemb. SPAM Di Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil Teratak Sei Lundang, Koto XI Tarusan Pemb. SPAM Di Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil Bungo Pasang, IV Jurai Pemb. SPAM Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Panasahan, Painan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Tabing, Muaro Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial Surantih, Sutera Peningkatan Drainase Kec. Sutera Pemb. Saluran Drainase Kec. Lengayang Pemb. Saluran Drainase Painan Pemb. Saluran Drainase Kec. Basa IV Balai Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi Program

Terlaksananya izin usaha jasa konstruksi

Lunang Silaut

100

Rp

500.000.000

DPU

Koto XI tarusan

100

Rp

250.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

250.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

250.000.000

DPU

Batang Kapas

100

Rp

500.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

500.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

50.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp

80.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

364.000.000

DPU

Basa IV Balai Tapan

100

Rp

80.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp Rp

15.000.000 15.000.000

DPU DPU

Rp

782.921.800

DPU



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 2 3 3 4 4 5 6 11

1 2 3 4 5

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Singkronisasi RPIJM-CIPTA KARYA Inventarisasi Data Base Cipta Karya Singkronisasi Program DAK dan APBN Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan Inventarisasi Data Jalan Desa Penyusunan Dokumen HSBGN Pembuatan Sistem Informasi Terpadu DPU Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

IV Jurai

100

Rp

191.604.000

DPU

IV Jurai

100

Rp

92.650.400

DPU

IV Jurai

100

Rp

-

DPU

IV Jurai

100

Rp

198.667.400

DPU

IV Jurai

100

Rp

-

DPU

IV Jurai Painan

100 100

Rp Rp

300.000.000 36.825.900

DPU DPU

Painan

100

Rp

-

DPU

1.000.000.000

DPU

Perencanaan RSUD Baru Pematangan Lahan RSUD Baru Manajemen Konstruksi RSUD Baru Rencana Detail Pemb. RSUD Painan Operasional Pemb. RSUD

Painan Painan

100 100

IV Jurai

100

Rp

800.000.000

DPU

Painan

100

IV Jurai

100

Rp

200.000.000

DPU



12 1

2

3

4

Painan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan Pemb. Sarana Pengolahan Sampah Pembangunan Sapras TPA Surantih Pembangunan Sapras TPA BAB tapan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Kebersihan

5 13

Tersedianya sarana dan prasarana yang

Terpenuhinya operasional kebersihan

3.377.692.600,00

DPU

IV Jurai

100

Rp

301.565.000

DPU

Tersebar

100

Rp

600.000.000

DPU

Sutera

100

Rp

300.000.000

DPU

Basa IV balai Tapan IV Jurai

100

Rp

300.000.000

DPU

100

Rp

1.336.142.100

DPU

IV Jurai

100

Rp

1.139.985.500

DPU

Pemb. Saluran Drainase Kawasan Pasar Painan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1

Pemb. Perluasan Pengolahan Sampah TPA Gunung Bungkuk

Terbangunnya tempat pematangan



kompos 14 1

15 1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pembangunan Gedung Kantor

2

Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

6

Rehabilitasi Sedang / Berat

Tersedianya sarana dan prasarana yang

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai. Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Baik dan Terpelihara. Tersedianya

IV Jurai

IV Jurai

39.922.000,00 39.922.000

DPU DPU

1.027.904.340

DPSDA

100%

399.000.000

DPSDA

100%

65.000.000

DPSDA

100%

50.000.000

DPSDA

100%

72.904.340

DPSDA

100%

213.000.000

DPSDA

100%

228.000.000

DPSDA

100



Gedung Kantor.

16

1

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

2

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

3

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

5

Pembaruan Data Base Irigasi

Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Normalisasi Sungai Berkurangnya kerusakan pemukiman dan areal usaha serta sarana dan prasarana umum akibat bencana alam Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan rencana. Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang telah ada dengan optimal Tersedianya Data Base yang

22.649.982.400

DPSDA

100%

228.000.000

DPSDA

100%

912.000.000

DPSDA

Tersebar

50%

7.581.000.000

DPSDA

Tersebar

50%

2.000.000.000

DPSDA

50.000.000

DPSDA

Tersebar

100%



6

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )

7

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( Penunjang DAK ) Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

8

17 1

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

2

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4

Laporan Pelaksanaan AMDAL

Mutakhir Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tersedianya dokumen perencanaan embung Tersedianya bangunan embung penampung air yang baik. Terlaksananya monitioring, evaluasi dan pelaporan. Terlaksananya

Tersebar

Tersebar

50%

11.388.000.000

DPSDA

100%

79.716.000

DPSDA

100%

411.266.400

DPSDA

1.416.000.000

DPSDA

Tersebar

100%

171.000.000

DPSDA

Tersebar

100%

1.140.000.000

DPSDA

Tersebar

100%

35.000.000

DPSDA

100%

70.000.000

DPSDA



laporan pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan 18 1

2

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai

Pengembangan dan pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengndalian Banjir

3

4

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran & tanggul sungai

Tersebar

50%

18.927.000.000 5.586.000.000

DPSDA DPSDA

Terlaksananya pengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir Tercapainya kondisi sungai dan kali yang bersih dan lancar. Terlaksananya pengamanan pemukiman dan fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur dari abrasi.

Tersebar

50%

1.083.000.000

DPSDA

Tersebar

100%

2.000.000.000

DPSDA

Tersebar

50%

7.410.000.000

DPSDA



5

6

Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai

Pembaruan Data Base Sungai, Pantai dan Rawa

7

19

Pemeliharaan Drainase Rawa

Program Rehabilitasi Sarana & Prasarana Fasilitas

Pos Retribusi (TPR)

1

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Silaut

2


Tersedianya Perencanaan Daerah Pantai dan muara. Tersedianya Data Base yang Mutakhir Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Rawa yang Telah Terbangun Terlaksananya Rehabilitasi dan Perbaikan Fasilitas pada Pos Pelayanan Retribusi TPR Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Pos TPR guna Kenyamanan Dalam Proses Pelayanan Terhadap Masyarakat Terlaksananya

Tersebar

50%

100%

Tersebar

Kec.

50%

798.000.000

DPSDA

50.000.000

DPSDA

2.000.000.000

DPSDA

225.000.000

HUBKOMINFO

100%

100.000.000

HUBKOMINFO

100%

75.000.000

HUBKOMINFO

Lunang

Silaut Kec.



Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Siguntur

3


Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Panadah

20

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 1

Pembangunan Area Parkir Kendaraan Bermotor

2

Pembangunan Pagar , Taman kantor &

Rehabilitasi dan pemeliharaan Pos TPR guna Kenyamanan Dalam Proses Pelayanan Terhadap Masyarakat Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Pos TPR guna Kenyamanan Dalam Proses Pelayanan Terhadap Masyarakat Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Adanya tambahan Bangunan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang Aman, dan Nyaman Adanya

Tarusan

Kec.

100%

50.000.000

HUBKOMINFO

350.000.000

HUBKOMINFO

BAB. Tapan

Kec. IV JURAI

100%

150.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

100%

200.000.000

HUBKOMINFO



Plang Nama (merk) Dinas 21

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

1

22

Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

2

Penyuluhan bagi para Supir/Juru Mudi

Pengumpulan dan Analisis Data Base

Pembangunan Pagar dan Taman Kantor, serta pembuatan Plang Nama Dinas Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum sebanyak = 30 orang Adanya Data Base Pelayanan Angkutan, a.l :

Kec. IV JURAI

Kec. IV JURAI

Kec.IV JURAI

25%

100.000.000

HUBKOMINFO

100.000.000

HUBKOMINFO

230.000.000

HUBKOMINFO

20.000.000

HUBKOMINFO

30%

30%



Pelayanan Angkutan

3

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Awak Kendaraan Umum Teladan

4

Koordinasi dan Peningkatan

Pelayanan Angkutan

5

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

dan Angkutan

23


AKAP, AKDP, dan ANGDES serta AJAP dan AJDP yang beroperasi dari dan ke Pes-sel Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan Th.2015 Terlaksananya Koordinasi Bidang Angkutan serta untuk penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN) tahun 2015 Terlaksananya Sosialisasi/Penyul uhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Tersedianya Pembangunan

20.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

25%

15.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

25%

75.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

25%

100.000.000

HUBKOMINFO

150.000.000

HUBKOMINFO



Perhubungan 1

Pembangunan Fasilitas Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor

24

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

1

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Sarana dan Prasarana Perhubungan Adanya tambahan Bangunan Fasilitas Umum spt : Mushalla, Ruang Tunggu, Kantin, Tempat Parkir, dan Toilet serta Fasilitas Pendukung lainnya di Area Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya Peralatan Uji untuk Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan Adanya Penambahan Peralatan Uji Mekanis Pengujian Kend. Bermotor

Kec. IV JURAI

Kec. IV JURAI

50%

150.000.000

HUBKOMINFO

1.700.000.000

HUBKOMINFO

1.500.000.000

HUBKOMINFO

50%



2

25

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Pembangunan Prasarana &

Fasilitas Perhubungan 1

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

2

Pengadaan & Pemasangan Prasarana Lalu Lintas

3

Pendukung Tour de Singkatrak Survey Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas

sebanyak = 4 (empat) unit Adanya Biaya Operasional Pengujian, Pemeliharaan Peralatan Uji Mekanis, Pengadaan Buku, Plat dan Stiker Uji serta koordinasi dgn para Stakeholder Terlaksananya Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Tersedianya Prasarana Lalu Lintas untuk Pendukung Tour de Singkarak Tersedianya Data Perlengkapan

Kec.IV JURAI

50%

HUBKOMINFO

200.000.000

HUBKOMINFO

250.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

25%

100.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

50%

100.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

50%

50.000.000

HUBKOMINFO



26

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

1

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

2

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Isyarat

3

Lalu Lintas (Traffic Light) Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu

Lalu Lintas.

4

Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte

Jalan kondisi Existing Terlaksananya Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana LLAJ Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Oplet Ps.Baru, Kec.Bayang, terminal Sago Kec.IV Jurai, dan Pos Terpadu Kec. Lunang Silaut Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light (APILL) Tersedianya Pemeliharaan Rambu-Rambu di Jalan Kabupaten sebanyak = 30 (tiga puluh) buah Tersedianya Pemeliharaan Halte sebanyak =

355.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

20%

250.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

50%

40.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

25.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

40.000.000

HUBKOMINFO



27


Perhubungan 1

2

3

Pembangunan Gedung Terminal

Pembangunan Halte Bus

Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir

4 (empat) buah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Adanya tambahan Bangunan Fasilitas Umum spt : Mushalla, Loket karcis & Toilet serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Terminal sago, & Pembangunan Terminal Mini Asam Kumbang, Kec.Bayu Adanya Halte Bus 8 unit di Kec. Lusi,Kec.BAB Tapan, Kec. Lengayang, Kec.Sutera, Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai, Kec. Bayang, Kec. IV Nagari bayu Terpenuhinya

Kec. IV JURAI

50%

1.380.000.000

HUBKOMINFO

600.000.000

HUBKOMINFO

280.000.000

HUBKOMINFO

500.000.000

HUBKOMINFO

dan

Kec. IV Nagari

Bayu

8 Kec. Dalam

50%

Kab. Pessel Kec. IV Jurai

50%



Kawasan Pantai Carocok 28

Program Pengendalian & Pengamanan

1

Lalu Lintas Jalan Pengadaan Rambu-Rambu

Lalu Lintas

2

Pengadaan Marka Jalan

3

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

4

(Guard Rail) Pengadaan Deliniator

5

Pengadaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas

Kebutuhan Sarana & Prasarana Parkir di Kawasan Pantai Carocok Tersedianya Alat Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas Jalan Adanya Ramburambu biasa sebanhyak 70 (tujuh puluh) buah, Ramburambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak = 5 (lima) buah Adanya Marka Jalan & Zebra Cross, 600 m2 Adanya Pagar Pengaman Jalan, 1000 m2 Adanya Deliniator sebanyak = 500 (lima ratus) buah Adanya Traffic Light 2 unit, pada

2.130.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

50%

200.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

50%

150.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

1.000.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

20.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

50%

500.000.000

HUBKOMINFO



Simp.3 & Simp. 4 6

(APILL) Pengadaan Paku Marka Jalan (Road Stud)

7

Pengadaan Cermin Lalu Lintas(Safety Mirror)

8

Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)

1

Program Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut Operasional Pengendalian Angkutan Laut

29

Pelayaran Rakyat 2

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

3

Pembinaan Jasa Usaha Angkutan

Adanya Paku Marka Jalan, 1000 (seribu) buah Adanya Cermin Lalu Lintas di Jalan. 10 (sepuluh) buah Tersedianya Zona Selamat Sekolah pada 2 (dua) Lokasi

Tersedianya Operasional Pengendalian Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Peningkatan Keamanan & Kelancaran Arus Barang Jasa dan Orang Adanya Studi Pola Alur & Trayek Pelayaran

Tersebar

25%

10.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

50.000.000

HUBKOMINFO

Tersebar

25%

200.000.000

HUBKOMINFO

950.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

40%

150.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

40%

150.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

40%

250.000.000

HUBKOMINFO

di Perairan



4

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar &

5

Prosedur Bidang Perhubungan Laut Pembinaan Keselamatan & Keamanan

Pelayaran Program Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut

30

Tersedianya Peta Laut Pelabuhan Panasahan & Carocok Painan Peningkatan Kelengkapan dokumen, & Tanda Kebangsaan Kapal

Pesisir Selatan

60%

250.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

60%

150.000.000

HUBKOMINFO

2.200.000.000

HUBKOMINFO

2.000.000.000

HUBKOMINFO

1

Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal

Tersedianya Dermaga/Tambat an Kapal

Bayang

1 unit

2

Koordinasi Pembangunan Pelabuhan

Kec. IV JURAI

1 Tahun

100.000.000

HUBKOMINFO

3

Panasahan Cerocok Painan Koordinasi Peningkatan Infrastruktur

Painan

1 Tahun

100.000.000

HUBKOMINFO

390.000.000

HUBKOMINFO

1

Transportasi Laut Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Diseminasi & Pendistribusian Informasi Daerah

Kesinambungan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Koordinasi dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi laut

150.000.000

HUBKOMINFO

31

melalui Radio Langkisau FM

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kec. IV JURAI

100%



2

Koordinasi Pengembangan Komunikasi &

3

Informatika Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

4

Menara Telekomunikasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

5

Telematika Pengembangan dan Pemberdayaan

1

Kelompok Informasi Masyarakat Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi & Telekomunikasi Pengumpulan & Penyebaran Informasi Daerah

2

melalui Website Pembangunan Infrastruktur Jaringan/Network

32

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi,

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

80.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

HUBKOMINFO

2.780.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

750.000.000

HUBKOMINFO



3

Pemda Mandiri Nagari Cerdas Kominfo

4

Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi

5

Komunikasi (TIK) Kab. Pesisir Selatan Peningkatan SDM Pemkab Pesisir Selatan dalam

6

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Operasional Mobil Penerangan Keliling,

7

Pameran dan Posko Informasi Berjalan Pengadaan Internet WIFI Hotspot dan Posko

Informasi di Pantai Carocok Painan

Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pesisir Selatan

100%

1.200.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

500.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

100%

45.000.000

HUBKOMINFO

Pesisir Selatan

100%

85.000.000

HUBKOMINFO

Kec. IV JURAI

100%

80.000.000

HUBKOMINFO



Kode


PRORITAS : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGULANGAN BENCANA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1

1

2 2

1

2

Penunjang Operasional Bank Sampah

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mengelola sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Sosialisasi Dampak Pencemaran Sungai Terhadap Lingkungan

Tabel V-5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Indikator Rencana Tahun 2015 Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikator (Rp.)

SKPD TERKAIT

34.821.686.308 Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Tersedianya sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah Terlangsananya sosialisasi manajmen bank Sampah Terlaksananya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan Tersampainya Informasi Hal-hal Penyebab dan

KLH 120.000.000

IV Jurai dan Kecamatan Koto XI Tarusan

50%

IV Jurai

50%

KLH 50.000.000 KLH 70.000.000 KLH 2.576.129.500

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

75%

IV Jurai

20%

KLH 150.000.000

24.000.000

KLH



3

4 5

6

7

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Operasional Laboratorium

8

Sosialisasi Penanganan Limbah B3

9

10

Kegiatan Lanjutan Penambahan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana gedung Laboratorium Kalibrasi Peralatan Laboratorium

11

Pemanauan dan Monitoring Parameter

Dampak Pencemaran Lingkungan Terlaksananya Kota Painan Salido yang bersih, teduh, hijau dan sehat Terlaksananya kegiatan penunjang lainnya. Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan Tersedianya data tentang Pelayanan Pencegahan Pencemaran air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber bergerak, Pelayanan Pencegahan Pencemaran tanah dan Pengaduan masyarakat. Terlaksananya maintance Laboratorium Tersampainya penananan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha Terlengkapi Sarana dan Prasarana Laboratorium Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium Terpantaunya Parameter

Kec. IV Jurai

100%

KLH 150.000.000

Kec. IV Jurai

100%

KLH 25.931.500


100%


100%

Kec. IV Jurai

60%

KLH 1.500.198.000 KLH 25.000.000

KLH

IV Jurai

40%

75.000.000 23000000

IV Jurai

65%

25000000

KLH

IV Jurai

50%

100000000

KLH

Kab.Pessel

25%

100000000

KLH

KLH



12 13

14

15

16

17 3

1 2

4

Lingkunan Penetapan Daya Tampung dan daya dukung Sungai Study banding dalam rangka Peningkatan Sumber Daya manusia Laboratorium Inventarisai sumber pencemar sungai

Inventarisasi Kegiatan yang menghasilkan Gas Rumah Kaca Pelaksanaan penetapan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan/Usaha yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kab. Pesisir Selatan Pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan (Adiwiyata) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Koordinasi Menuju Indonesia Hijau Pencegahan Abrasi di Sempadan pantai dengan penanaman Cemara Laut/Ketaping/Manggrove Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Tetapkan daya tampung dan daya dukung ungai Tercapainya SDM yang berkualitas

Kab.Pessel

20%

52000000

KLH

IV Jurai

40%

19000000

KLH

Terinventarisasinya sumber-sumber Pencemar Sungai Terinvetarisasinya kegiatan yang menhasilkan Gas Rumah Kaca Adanya Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib AMDAL, UKLUPL dan SPPL Kabupaten

Kab.Pessel

24%

33000000

KLH

Kab.Pessel

45%


100%

Terlakananya Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata Terlaksananya Perlindungan da Konservasi Sumber Daya Alam Terlaksananya Penilaian kinerja Pemerinah Daerah Terlaksananya pencegahan abrasi dan penambahan tutupan vegetasi pantai Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan


50%

KLH 23.000.000 KLH 200.000.000

KLH 75.000.000 KLH 245.000.000

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

100%

KLH 45.000.000

100%

KLH 200.000.000 KLH 661.000.000



Lingkungan 1

2

3

4

5

6 7

8

5 1

Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi UKL-UPL

Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Inventarisasi Jenis kegiatan yang Wajib AMDAL , UKL-UPL dan SPPL Penguatan Komisi AMDAL Kab.Pessel dengan Lisensi Kab. Pessel dengan Lisensi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup (Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup) Penyusunan Buku Laporan SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Penyusunan Dokumen SPPL terhadap perusahaan kecil dan menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Terlaksananya Pembinaan, pelaksanaan dan Implementasi UKL-UPL para pelaku usaha Terlaksananya Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 sebanyak 40 buku Terlaksananya Inventarisasi Jenis Kegiatan yang belum memiliki dokumen Terbentuknya dokumen Komisi AMDAL


100%


100%


100%


100%

Tersedianya Dokumen UKL/UPL

Kec. IV Jurai

100%

Tersedianya Buku Laporan SLHD Terlaksananya sosialiasi lingkungan terhadap masyarakat (60 orang) Terdokumentasi sppl 20 buah dokumen

Kabupaten Pesisir Selatan Painan

KLH 75.000.000

KLH 85.000.000

KLH 65.000.000 KLH 100.000.000 KLH 70.000.000

100%

KLH 86.000.000

100%

KLH 80.000.000

Painan

100%

KLH 100.000.000 BPBD 497.169.133

Almari 1 Unit dan

Pessel

80%

BPBD



2 3

6 1

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian

8

Komputer/PC 2 Unit Gedung Kantor 862 m2 dan halaman 3606 m2 Kendaraan Roda Enam 4 Unit,Roda Empat 8 Unit,Roda dua 7 Unit dan Perahu karet 3 Unit

52.839.697 Pessel

80%

BPBD 93.600.120

Pessel

80%

BPBD 350.729.316

BPBD 60.077.448 1 Unit Alat berat(Eksavator) untuk 10 Kali Kejadian

Kab.Pessel

80%

BPBD 60.077.448 BPBD 162.000.000

Laporan Monitoring dan Evaluasi pasca bencana Jenis Kerusakan dan jumlah kerugian dengan pemulihan kondisi sosial,ekonami masyarakat.

Pessel

80%

BPBD 102.000.000

Pessel

80%

BPBD 60.000.000

Penanganan Tanggap Darurat

BPBD 1.559.193.120

1

2

Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran dan SAR

Operasional Pemadam Kebakaran

Pelatihan Damkar 21 orang, SAR 8 orang dan pengadaan perahu karet 1 unit Operasional Anggota Damkar Painan 14 orang,Damkar Balai selasa 15 orang,Damkar Tapan 15

Pessel

80%

BPBD 160.359.420

Pessel

80%

BPBD 1.100.973.300



3 4 9 1 2 10

Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kesiapsiagaan

orang dan Premi Asuransi 1 paket. 10 Bulan untuk 5 kali kejadian Insentif kejadian 1 paket

Pessel

80%

BPBD 72.786.120

Pessel

80%

BPBD 225.074.280 BPBD 1.795.584.437

1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran 4Unit Mobil Pemadam Kebakaran

Pessel

80%

BPBD 1.614.548.237

Pessel

80%

BPBD 181.036.200 BPBD 429.699.720

1

2

3 11

Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah Penyusunan Protap Peringatan Dini Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Risiko Pengembangan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari

Masyarakat dan data kebencanaan

15 Kecamatan

Pembentukan 15 KSBS Tahun 2015 dan 30 KSBS Tahun 2016 Dokumen Peringatan Dini 5 Jenis Bencana

15 Sekolah

80%

BPBD 142.149.720

80%

BPBD 137.550.000

Pessel

BPBD BPBD

80% 150.000.000 750.000.000

Pembentukan Nagari Tangguh sebanyak 15 Nagari Th 2015

15 Nagari

BPBD BPBD BPBD BPBD

80% 750.000.000



Tangguh. Pencegahan

12

dan 30 Nagari Tahun 2016 BPBD 687.000.000

1

13 1

Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

2

Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan

2

Identifikasi Jenis-Jenis Kayu Perdagangan di Kabupeten Pesisir Selatan

14 1 2

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping) Penunjang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping)

TRC dan Pusdalops

Pessel

80%

BPBD 687.000.000

Keluarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Keluarnya Usulan Pencadangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan Terlaksananya Pendataan Jenis-Jenis Kayu Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terbantunya Biaya Operasional Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp 250.000.000 Rp 100.000.000

HUTESDM

Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, BAB Tapan

500 Ha

Lengayang, Ranah Pesisir, Pancung Soal, Air Pura, Ranah IV Hulu, BAB Tapan, Lunang dan Silaut Kab. Pessel

300 Ha

Rp 75.000.000

HUTESDM

1 Paket

Rp 75.000.000

HUTESDM

Rp 1.660.000.000 Rp 1.500.000.000 Rp 100.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

1.000 Ha

Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, BAB Tapan

Tersedianya Biaya Operasional Kegiatan Rehabilitasi

HUTESDM

HUTESDM HUTESDM



3

15

Perencanaan dan Perancangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Pengamanan Hutan Berbasis Nagari

2

Tersusunnya Rancangan Teknis Pembangunan Hutan Rakyat

Kab. Pessel

Pengamanan hutan berbasis nagari

Taratak Sungai Lundang, Lakitan Tengah, Painan Timur, Ampiang Parak Timur, Lumpo

Oprasional Polisi Kehutanan

Operasionalisasi Polisi Kehutanan

Kab. Pessel

3

Pemantauan Kebakaran hutan dan lahan

Survey pemantauan kebakaran hutan dan lahan

15 Kecamatan

4

Operasional Pengamanan Hutan KPHP

Operasional Polisi Kehutanan KPHP

9 Kecamatan

4 1

PROGRAM PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN KEGIATAN Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pengawasan peredaran hasil hutan dan

Kab. Pessel

Hutan dan Lahan 7 buku

Berperan sertanya masyarakat dalam pengamanan hutan Terlaksananya patroli dan pelatihan menembak Terlaksananya survey pemantauan kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya Pengamanan Hutan KPHP

Terlaksananya pengawasan

Rp 60.000.000

HUTESDM

Rp 440.000.000 Rp 95.000.000

HUTESDM

Rp 150.000.000

HUTESDM

Rp 45.000.000

HUTESDM

Rp 150.000.000

HUTESDM

Rp 300.000.000 Rp 150.000.000

HUTESDM

HUTESDM

HUTESDM



2

16 1

Pengelolahan Industri Hasil Hutan

penyelesaian kasus illegal logging

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Produksi Hasil Hutan

Terlaksananya Pembinaan Terhadap IUIPHHK dan Kegiatan Produksi Hasil Hutan

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Invetarisasi Kerusakan Kawasan Hutan

Kab. Pessel

Inventarisasi Kerusakan Kawasan Hutan

15 Kecamatan

2

Monitoring Dan Survey Batas Kawasan Hutan

Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan

15 Kecamatan

3

Monitoring Dan Survey Batas KPHP

Monitoring Batas Kawasan Hutan KPHP

9 Kecamatan

4

Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

15 Kecamatan

5

Sosialisasi Batas Kawasan Hutan KPHP

Sosialisasi Batas Kawasan Hutan KPHP

9 Kecamatan

peredaran hasil hutan dan penyelesaian kasus illegal loging 6 IUIPHHK, 12 Izin Kayu Rakyat, 2 Izin HHBK, 50 Izin Penampungan

Terdatanya inventarisasi Kerusakan Hutan Ada Informasi dan survey batas kawasan hutan Tertatanya Batas Kawasan Hutan KPHP Ada Informasi kemasyrakat Tentang batas Kawasan Hutan Ada Informasi Kemasyrakat

Rp 150.000.000

HUTESDM

Rp 600.000.000 Rp 100.000.000

HUTESDM

Rp 100.000.000

HUTESDM

Rp 100.000.000

HUTESDM

Rp 150.000.000

HUTESDM

Rp 150.000.000

HUTESDM

HUTESDM



Tentang Batas Kawasan Hutan KPHP 17 1

PROGRAM PEMANFAATAN ENERGI DAN KETENGALISTRIKAN Pembangunan PLTMH

2

Pembangunan PLTS

3

Pembuatan FS dan DED PLTMH

4

Survey Potensi PLTMH

5

Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi PLTMH dan PLTS

6

Pembuatan Rencana Unum Kelistrikan Daerah

7

Pendataan Izin Usaha Kelistrikan Kepentingan Sendiri (IUKS) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN Pembuatan Biogas

18

1

Terbangunnya PLTMH dan tersedianya listrik untuk masyarakat pedesaan Terbangunnya PLTS dan tersedianya listrik untuk masyarakat pedesaan Terlaksananya pembautan FS dan DED pembangunan PLTMH Tersedianya data potensi PLTMH Terdata dan termonitornya PLTMH dan PLTS di Kab. Pesisir Selatan Tersedianya data kelistrikan di Kab. Pesisir Selatan Terdatanya IUKS di Kab. Pesisir Selatan

Terbangunnya instalasi biogas

Rp 6.655.000.000 Rp 3.000.000.000

HUTESDM

Ranah Pesisir dan Lunang

2 Lokasi

Lunang, Silaut, Inderapura, Air Pura, Linggo Sari Baganti Sutera, Batang Kapas, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir, Lengayang, Air Pura, Ranah IV Hulu Tapan Kab. Pessel

200 Unit

Rp 3.000.000.000

HUTESDM

2 Lokasi

Rp 130.000.000

HUTESDM

3 Lokasi

Rp 225.000.000

HUTESDM

15 Kecamatan

Rp 150.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

15 Kecamatan

Rp 80.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

15 Kecamatan

Rp 70.000.000 Rp 1.195.000.000

HUTESDM

Rp 750.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

50 Unit

HUTESDM

HUTESDM



2

Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi BBM dan Gas

3

Pelatihan Operator dan Manajemen PLTMH

4

Pembuatan Rencanan Energi Daerah

5

Sosialisasi Pemakaian BBM dan Pemanfaatan Energi Alternatif

19

1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Pembinaan, koordinasi dan monitoring Pertambangan

Terdata dan termonitornya BBM dan Gas di Kab. Pesisir Selatan Tersedianya operator PLTMH yang handal dan manajemen PLTMH yang trampil Tersedianya data energi di Kab. Pesisir selatan Tersosialisasinya pemakaian BBM dan Pemanfaatan energi baru/terbarukan di Kab. Pessel

Kab. Pessel

15 Kecamatan

Rp 125.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

15 Kecamatan

Rp 150.000.000

HUTESDM

Kab. Pessel

15 Kecamatan

HUTESDM

Kab. Pessel

15 Kecamatan

Rp 80.000.000 Rp 90.000.000

Rp 750.000.000

HUTESDM

Rp 250.000.000

HUTESDM

Rp 350.000.000

HUTESDM

Rp 75.000.000

HUTESDM

Rp 75.000.000

HUTESDM

Terlaksananya pembinaan dan monitoring kegiatan pertambangan

Kab. Pessel

2

Survey Potensi Bahan Galian Tambang

Tersedianya data potensi pertambangan

4 kecamatan

3

Pendataan Tambang Tanpa Izin/Illegal

Tersedianya data tambang tanpa izin/illegal

5 kecamatan

4

Pelatihan Reklamasi dan Pasca Tambang Untuk Pemegang IUP

Terlaksananya kegiatan reklamasi tambangan oleh

Kab. Pessel

Kegiatan pertambangan di 15 Kecamatan Data potensi pertambangan di 4 Kecamatan Data tambanag tanpa izin/illegal di 5 Kecamatan Pemegang IUP di Kab. Pesisir

HUTESDM



pemegang IUP pasca penambangan 20 1

PROGRAM PEMANFAATAN PEMAKAIAN AIR TANAH Pendataan Pemakaian Air Bawah Tanah

2

Pendataan Daerah Sulit Air Bersih

21 1

2

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan BOP Modal Perawatan Taman Kota Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan - Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Sago, Lanjutan - Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Pulau Karam Tarusan - Pembangunan Sapras Penunjang Pertamanan Mesjid Akbar Baiturahman

Tersedianya data pemakaian air bawah tanah Tersedianya data dan peta daerah sulit air bersih

Selatan

4 kecamatan

4 kecamatan

Data pemakaian air bawah tanah 4 kecamatan Data dan peta daerah sulit air bersih 4 kecamatan

Rp 250.000.000 Rp 100.000.000

HUTESDM

Rp 150.000.000

HUTESDM

HUTESDM

DPU 12.954.399.850 Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan BOP Modal Perawatan Taman Kota Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan - Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Sago, Lanjutan - Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Pulau Karam Tarusan - Pembangunan Sapras Penunjang Pertamanan Mesjid Akbar Baiturahman

IV Jurai

100

DPU 1.004.399.850

Tersebar

100

Rp 11.950.000.000 Rp 100.000.000

DPU

IV Jurai

100

Koto XI tarusan

100

Rp 100.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp 200.000.000

DPU

DPU



- Pembangunan Sapras Penunjang Pariwisata Pulau Cingkuak - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Muaro Gadang, Air Haji - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Pasir Putih, Kambang - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Pantai Sumedang, Rn. Pesisir - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bukit Putus( gerbang pintu msk painan) - Pemb. Jembatan Wisata Bukit Langkisau-Bukit PDAM-Bukit Baliang baliang - Pemb. Jembatan Wisata Bukit Baliang baliang- Timbulun Painan - Pembangunan Gapura Wisata batu kalang - Pemb. Kawasan Rest Area Batas Kota Painan-Padang - Pemb. Tugu / Gerbang Batas Kota Painan-padang (Icon pesisir), lanjutan - Pemb. Kawasan Rest Area Bukit Putus

- Pembangunan Sapras Penunjang Pariwisata Pulau Cingkuak - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Muaro Gadang, Air Haji - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Pasir Putih, Kambang - Pembangunan Sapras Kawasan Wisata Pantai Sumedang, Rn. Pesisir - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bukit Putus( gerbang pintu msk painan) - Pemb. Jembatan Wisata Bukit Langkisau-Bukit PDAM-Bukit Baliang baliang - Pemb. Jembatan Wisata Bukit Baliang baliangTimbulun Painan - Pembangunan Gapura Wisata batu kalang - Pemb. Kawasan Rest Area Batas Kota Painan-Padang - Pemb. Tugu / Gerbang Batas Kota Painan-padang (Icon pesisir), lanjutan - Pemb. Kawasan Rest Area

IV Jurai

100

Rp 1.000.000.000

DPU

Linggo Sari Baganti

100

Rp 500.000.000

DPU

Lengayang

100

Rp 750.000.000

DPU

Ranah Pesisir

100

Rp 500.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp 500.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp 3.000.000.000

DPU

IV Jurai

100

Rp 300.000.000

DPU

Koto XI tarusan

100

DPU

Koto XI tarusan

100

Koto XI tarusan

100

Rp 300.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp 200.000.000

IV Jurai

100

Rp

DPU

DPU DPU



Painan, lanjutan 22 1

23 1

Bukit Putus Painan, lanjutan

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pengembangan Produksi ramah Lingkungan BOP Modal Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan IMB

Tabel V-4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 1 2 Prioritas 6 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan 1 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 01 15 1 Pengadaan Kelengkapan Sarana prasarana PAUD

2.000.000.000 DPU

Pengembangan Produksi ramah Lingkungan BOP Modal

IV Jurai

100

345.469.300 Rp 345.469.300

100

60.000.000 Rp 60.000.000

DPU

DPU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan IMB

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

IV Jurai

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja 4 5

DPU

SKPD TERKAIT Kebutuhan dana/Pagu Indikatif 6

10

Dinas Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan

PAUD

80%

953.160.000



1

01

15

2

Pengadaan Sarana APE PAUD

1

01

15

3

1

01

15

4

1

01

15

5

1

01

15

6

Pelaksanaan Lomba Kreativitas Tendidik PAUD Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD Pemberian Intensif tenaga Pendidik PAUD Insentif Pengelola PAUD

1

01

15

7

1

01

15

8

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja sama Pendidikan Anak Usia Dini ( BOSDA PAUD ) Monitoring dan Evaluasi PAUDNI

1

01

15

9

Subsidi Pelaksanaan KKG PAUD

1

01

15

10

Pelaksanaan Jambore PAUDNI

1

01

15

11

Pelaksanaan Lomba Hari Anak Nasional

1

01

16

1

01

16

Tersedianya Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Terjangkaunya Layanan Pendidikan

PAUD

80%

1.833.000.000

PAUD

80%

PAUD

80%

PAUD

80%

PAUD

80%

PAUD

80%

88.717.200 102.243.800

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

PAUD

80%

22.560.000

PAUD

80%

67.680.000

PAUD

80%

23.500.000

PAUD

80%

13.081.980

23.500.000 23.500.000 1.248.696.000

0

1

01

16

1

2

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SD/SDLB Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran

Dinas Pendidikan Tersedianyanya Layanan Pendidikan

SD

Tersedianyanya Layanan Pendidikan

SMP

80% 21.150.000 80% 14.100.000



1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

16

16

3

4

5

6

7

8

1

01

16

9

1

01

16

10

1

01

16

11

SMP/SMPLB Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Paket A dan Paket B Pengadaan alat transportasi berkenderaan roda dua bagi pengawas TK/SD dan SMP pada wilayah terisolir/ terpencil Pengadaan Subsidi hardware dan Software pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB Pemberian Subsidi Dana Penunjang Operasional Sekolah bagi SD dan SMP kecil Pemberian Subsidi Dana Penunjang Operasional bagi Sekolah terpencil dengan menggunakan alat transportasi laut ( Kapal bermotor ) Pemberian bantuan Sekolah yang berprestasi dalam kegiatan lomba UKS, Adi Wiyata baik tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional pada Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa Prestasi baik Akademik atau Non Akademik Pemberian bantuan Beasiswa Siswa Miskin ( BSM ) satuan Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB Pemberian bantuan Dana bagi Guru yang mengabdi di daerah khusus


SD

80%


SD dan SMP


SD dan SMP

Terjangkaunya Layanan Pendidikan

SD dan SMP


SMP 6 Tarusan


SD,SMP,SMA dan SMK

Terjangkaunya Layanan Pendidikan Terjangkaunya Layanan Pendidikan

SD dan SMP

80%

SD dan SMP

80%


SD dan SMP

56.400.000 80% 49.350.000

80% 1.165.600.000 80% 144.760.000 80% 44.180.000

80% 97.290.000

38.070.000 48.645.000 80% 21.150.000



1

1

01

01

16

16

12

13

1

01

16

14

1

01

16

15

1

01

16

16

1

01

16

17

1

01

16

18

1

1

01

01

16

16

19

20

yang tidak menerima Subsidi Tunjangan Daerah Khusus ( terpencil ) Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah ( BOS KITA) SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Bintek Subsidi Dana Penunjang Operasional Sekolah bagi SD dan SMP kecil Bintek EDS, SPM, SNP dan SPMP Bintek Kelengkapan Dokumen Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP ) Bimbingan Teknis pendidikan Karakter dalam pengintergrasian Mata pelajaran , Guru BK dan Guru Kelas dalam implementasi di sekolah piloting setiap kecamatan pada Pendidikan Dasar Bintek Penilaian Kinerja Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah Penguatan bagi sekolah yang memperoleh nilai Ujian Nasional terendah Pengembangan dan pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK ) Kabupaten Pembinaan kepemimpinan

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

SD dan SMP

80%


SD dan SMP

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

SD dan SMP

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK


SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SKPD Dinas Pendidikan

Meningkatnya Kualitas

SD,SMP,SMA dan SMK

69.560.000

80% 169.200.000

69.560.000 257.560.000 80% 291.870.000

257.560.000 399.500.000 80% 44.164.417 80%



1

01

16

21

1

01

16

22

1

01

16

23

1

1

01

01

16

16

24

25

1

01

16

26

1

01

16

27

1

01

16

28

1

01

16

31

Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) , KOPSIS, PMR, Kantin Kejujuranan dan Gudep Kepramukaan Gudep Kepramukaan Pembinaan Organisasi Profesi dalam peranan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pembinaan pengelolaan sekolah berstandar SSN, RSBI dan SBI Pembinaan Sanggar Kebudayaan Pelajar bidang seni ( Seni Tari, Vokal, Lukis, Pembatikan, Baca Al, Qur’an) dan Kebudayaan Daerah Berbasis Lingkungan Pembinaan /Pelatihan Kesegaran Jasmani tingkat pelajar Melalui Gerakan Senam Ria Indonesia Baru ( SRIBU) Untuk usia 4 s/d 15 tahun Pembinaan kreatifitas pelajar tentang Penelitian Ilmiah remaja ( PIR ) tingkat SMP dan Karya IlmiahRemaja (KIR) tingkat SMA Pembinaan Olahraga Pelajar Prestasi ( LPI) Pelatihan Pengembangan Modelmodel Pembelajaran berbasis ICT Pelatihan penyusunan Bahan ajar bagi tenaga pendidik Kualifikasi Tenaga Pendidikan ke S.1/D4 melalui Program kemitraan

Layanan Pendidikan

170.610.000


SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD dan SMP


SMP dan SMA


SMP dan SMA

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

322.185.000

752.470.000 352.500.000

80% 28.200.000

80% 23.626.900

117.500.000 56.400.000 42.300.000 70.500.000



1

01

16

32

1

01

16

33

1

01

16

34

1

01

16

35

1

01

16

36

1

01

16

37

1

01

16

38

1

01

16

39

1

01

16

40

1

01

16

41

1

01

16

42

1

01

16

43

1

01

16

44

1

01

16

45

Perguruan Tinggi negeri Lomba Motivasi Belajar Mandiri(LOMOJARI) SMP Terbuka Lomba OSN, O2SN dan FLS2N tingkat SMP Lomba Siswa Kebutuhan Khusus SLB Lomba Olimpiade Mtematika dan IPA Tingkat SD Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP Lomba Lesson Study Tingkat SMP Lomba Menulis Cerita Remaja Tingkat SMP Lomba Menulis Cerita Anak Lomba Penulisan Bahan Ajar dan Karya Tulis bagi Guru SD/SMP Pelaksanaan Try Out UN SMP dan Pra UN SD Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SD/SDLB Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/SMPLB Lomba PASIAD Matematika SD/SMP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) KITA

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

SMP

80%

SMP

80%

SLB

80%

SD

80%

SMP

80%

SMP

80%

SMP

80%

SD dan SMP

80%

SD dan SMP

80%

SD dan SMP

80%

SD

80%

SMP

80%

SD dan SMP

80%

SD dan SMP

80%

11.374.000 186.120.000 38.775.000 32.481.559 15.510.000 70.500.000 28.200.000 42.300.000 56.400.000 187.673.430 314.091.976 94.613.430 14.100.000 66.434.500



1

01

16

46

1

01

16

47

1

01

16

48

1

01

16

49

1

01

16

50

1

01

16

51

1

01

16

52

Verifikasi dan Validasi Dokumen KTSP Koordinasi Program dan kegiatan Wajib Belajar Sembilan tahun Meningkatan penyelenggaraan Standarisasi dan Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar Penyediaan Dana Beasiswa Miskin ( BSM) , Beasiswa Breprestasi, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Sekolah Kecil SD/SDLB dan SMP/SMPLB, Monev BOS KITA Peningkatan tingkat kepedulian partisipasi orang tua/wali peserta didik, masyarakat ,pemerhati pendidikan, LSM, Komite sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melalui pola kemitraan

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD dan SMP

80%

SD

80%

Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya Kepastian Layanan Pendidikan Terlaksananya Kepastian Layanan Pendidikan

SD

80%

SD dan SMP

80%

SD dan SMP

80%

Terlaksananya Kepastian Layanan Pendidikan

PESISIR SELATAN

56.913.945 37.600.000 35.250.000

56.400.000 446.500.000 35.250.000 80% 117.500.000

0 1

01

17

1

01

17

1

1

01

17

2

1

01

17

3

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMA. Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMK Pemberian Beasiswa Bantuan Khusus Murid (BKM)

Dinas Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Terjangkaunya layanan Pendidikan

SMA

80%

SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

1.522.800.000 2.538.000.000 1.065.960.000



1

01

17

4

Pemberian Beasiswa Prestasi

1

01

17

5

Pemberian Bantuan Dana BOSDA

1

01

17

6

1

01

17

14

1

01

17

15

Pemberian subsidi Program kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) untuk SMK Bantuan Bimbingan Belajar persiapan masuk Perguruan Tinggi Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Penilaian Kinerja Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Prodi, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Kepala Laboratorium. Pelatihan Metodologi Pembelajaran Berbasis TIK. Subsidi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan MKKS Bimbingan Teknis Afirmasi bagi sekolah dengan nilai UN rendah Pelatihan penyusunan naskah soal dan kisi-kisi soal dan teknik penilaian Pelatihan dan subsidi 20 Penelitian Tindakan Kelas. PORSENI dan OSN Guru

1

01

17

16

Pelatihan pembuatan dan

1

01

17

7

1

01

17

8

1

01

17

9

1

01

17

10

1

01

17

11

1

01

17

12

1

01

17

13

Terjangkaunya layanan Pendidikan Terjangkaunya layanan Pendidikan Terjangkaunya layanan Pendidikan

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SMA dan SMK

80%

SMK

80%

Terjangkaunya layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

35.532.000 4.904.146.944 1.015.200.000

428.287.500 32.994.000 51.572.160

32.994.000 60.912.000 32.994.000 71.571.600

83.754.000 25.380.000



1

01

17

17

1

01

17

18

1

01

17

19

penggunaan alat peraga dan media pembelajaran Pendidikan dan Latihan sistem pembelajaran berbasis aktifitas siswa Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional

1

01

17

21

1

01

17

22

Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Sekolah menuju SMM ISO Pengembangan diri tenaga pendidik sebagai tenaga professional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Lomba Keterampilan Siswa SMK

1

01

17

23

Pembinaan olahraga berprestasi

1

01

17

24

1

01

17

25

1

01

17

26

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Lomba dan Pembinaan siswa berprestasi Pembinaan kegiatan Pramuka

1

01

17

27

Pembinaan kegiatan PMR

1

01

17

28

Pembinaan kegiatan UKS

1

01

17

29

Seleksi dan Pembinaan olimpiade

1

01

17

20

Layanan Pendidikan

164.970.000


SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

164.970.000

106.900.560 1.599.549.120 80% 164.970.000

152.280.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000



Sains Seleksi dan Pembinaan KIR/PIR

1

01

17

30

1

01

17

31

1

01

17

32

1

01

17

33

1

01

17

34

1

01

17

35

Pembinaan sanggar Sains, Seni dan Keterampilan Lomba Pidato/Debat Bahasa Inggris, Pidato/Debat Bahasa Arab Lomba UUD 1945, Pancasila dan Kewarganegaraan. Lomba Debat Anti Korupsi Tingkat SLTA Lomba siswa bernuansa Islam

1

01

17

36

Gebyar/Festival Pendidikan

1

01

17

37

Peningkatan mutu pengembangan diri dan Pendidikan Karakter Peserta didik Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi Pembinaan sastra dan budaya

1

01

17

38

1

01

17

39

1

01

17

40

1

01

17

41

1

01

17

42

Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris Bimbingan/Pengayaan terhadap Guru untuk Persiapan Ujian Nasional

Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

25.380.000 SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

25.380.000 304.560.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 25.380.000 177.660.000 25.380.000


SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

152.280.000

152.280.000 152.280.000 152.280.000 89.692.920



1

01

17

43

1

01

17

48

Try Out Ujian Nasional untuk siswa SMA/SMK Ujian Sekolah Mata Pelajaran Non UN Bimbingan Belajar Persiapan Masuk SNMPTN Sosialisasi pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun Pendataan siswa yang melanjutkan/tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan yang terserap di Dunia Usaha dan Industri (DUDI) serta Pendataan siswa kurang mampu Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

1

01

17

44

1

01

17

45

1

01

17

46

1

01

17

47

1

01

17

49

Akreditasi Sekolah

1

01

17

50

Optimalisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan, SSN, RSBI menuju SBI Sosialisasi Peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Optimalisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan mengaktifkan peran dan fungsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

1

1

01

01

17

17

51

52

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Terlaksananya kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya kesetaraan Layanan Pendidikan

SMP,SMA dan SMK

80%

SMP,SMA dan SMK

80%

SMA dan SMK

80%

SMA dan SMK

80%

SMA dan SMK

80%

Terlaksananya kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya kesetaraan Layanan Pendidikan

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%

SD,SMP,SMA dan SMK

80%


SD,SMP,SMA dan SMK


SD,SMP,SMA dan SMK

228.420.000 228.420.000 228.420.000 40.608.000 25.380.000

121.824.000 30.456.000 203.040.000 80% 22.842.000

80% 304.560.000



1

01

17

53

Operasional SMA 1 Pesisir Selatan

1

01

17

54

1

01

18

1

01

18

1

Lanjutan Pembangunan SMAN 1 Pesisir Selatan PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Penyelenggaraan Paket A

1

01

18

2

Penyelenggaraan Paket B

1

01

18

3

Penyelenggaraan Paket C

1

01

18

4

Ujian Paket B setara SMP

1

01

18

5

Ujian Paket C setara SMA

1

01

18

6

Pelatihan Tutor Paket A,B dan C

1

01

18

7

1

01

18

8

1

01

18

9

1

01

18

10

1

01

18

11

1

01

18

12

Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Dasar Pelaksanaan Keaksaraan Usaha mandiri Pemberian bantuan dana usaha untuk keaksaraan Usaha Mandiri Pelatihan Tutor dan Penyelenggara KF Kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional ( HAI ) 2013 Sosialisasi Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional tingkat nagari

Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan

SMA 1 Pesisir Selatan

100%

SMA 1 Pesisir Selatan

100%

987.000.000 470.000.000 Dinas Pendidikan

Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

Kab.Pesisir Selatan

80%

52.581.250 55.812.500 117.500.000 68.150.000 54.050.000 88.125.000 122.200.000 77.550.000 28.200.000 28.200.000 9.870.000 15.510.000



1

01

18

13

Pendataan calon WB tingkat Kecamatan

Terlaksananya Kesetaraan Layanan Pendidikan

Kab.Pesisir Selatan

80% 28.200.000 -

1

01

20

1

01

20

1

1

01

20

2

1

01

20

3

1

01

20

4

1

01

20

5

1

01

20

6

1

01

20

7

1

01

20

8

1

01

22

1

01

22

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penilaian & Penghargaan terhadap guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Pemberdayaan KKG, KKS, MGMP, MKKS dan Forum Ilmiah Pendidik Standarisasi Kepala Sekolah dan Penguatan manajemen Sekolah Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Sosialisasi dan pendataan sertifikasi pendidik Seleksi calon Kepala Sekolah Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah

Dinas Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan


80%

141.000.000

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan


80%

164.500.000


80%

70.500.000


80%

56.400.000


80%

56.400.000


80%

56.400.000


80%

70.500.000


80%

75.200.000 0

1

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dinas Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan


80%

39.950.000



1

01

22

2

1

01

22

3

1

01

22

4

1

01

22

5

1

01

22

6

1

01

22

7

1 1

01 01

23 23

Pengadaan Peralatan Multi Media Kantor Diknas Pengembangan SIM Pendidikan berbasis WEB Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Pendataan Data Pokok Pendidikan ( NPSN dan NISN ) dan Padati WEB Dana Sharing Ujian Nasional SMP/SMA/SMK dan MA Kordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Renja,TAPKIN, RKPD,RPDK, KUA-PPAS, RKA, DPA, Lakip, LKPJ, LPPD dan EPPD Bidang Pendidikan

Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan Tersedianya Layanan Pendidikan


80%

117.500.000


80%

47.000.000


80%

47.000.000


80%

39.950.000


80%

47.000.000


80%

37.600.000

0 1

PROGRAM KESISWAAN POPDA



80%

Dinas Pendidikan

94.000.000

Total 32.176.497.691



Kode

1

1

0 2

0 1

15 01 .

02 .

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 PRIORITAS 7: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat dan Obat Perbelakan Kesehatan

Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan kesehatan

Tabel V-6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 3 4 5

SKPD TERKAIT Kebutuhan dana/Pagu Indikatif 6

10

Dinas Kesehatan Tersedianya obat PKD dan bahan laboratorium serta perbekalan kesehatan

18 Puskesmas

100%

Tersedianya kebutuhan obatobatan PKD dan bahan laboratorium dan pendistribsiannya ke puskesmas

18 Puskesmas

90%

2.310.000.000

46.200.000

-

1

0 2

0 1

16 01 .

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pembinaan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan

Dinas Kesehatan Tersedianya kebutuhan perencanaan tingkat puskesmas

18 Puskesmas

100%

39.600.000



03

04

Penilaian Kinerja Tingkat Puskesmas (P1,P2,P3)

dan penilaian kinerja petugas puskesmas (PTP) dalam rangka peningkatan manajemen puskesmas

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan program UKS; kesehatan kelompok Risti, UKGS dan UKGMD

18 Puskesmas

Tersedianya bantuan biaya operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat di puskesmas

18 Puskesmas

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masy. (PHN; Batra; P3K; Kes. Jiwa; Kes. Mata; Kes. Olah raga, dsb) dan pelayanan kesehatan pada daerah terpencil Terpenuhinya peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat

18 Pusksmas

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar masyarakat (Bantuan Operasional

05

1

0 2

0 1

Kesehatan/BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat

06

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

17

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Peningkatan Pengawasan Keamanan

01

90%

425 SD

115.500.000 -

100%

3.135.000.000 -

100%

82.500.000 -

15 Kecamatan

80%

42.900.000

Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan dan

18 Puskesmas

85%

148.500.000



Pangan dan bahan Berbahaya

02

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ di bidang obat dan makanan

pengawasan keamanan bahan makanan dan minuman dari bahan berbahaya berbahaya yang beredar di masyarakat 1. Pengawasan keamanan bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat 2. Pengawasan sarana depot air minum isi ulang 3. Pengawasan sarana pendistribusian obat 4. Penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya bagi masyarakat Terlaksananya upaya peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarak at tentang obat dan

15 Kec. 18 Pusk

80%

100%

85%

18 Puskesmas

90%

29.700.000

-



makanan akanan termasuk IRT-P

-

1

0 2

0 1

19

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

01

& PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

02

03

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta

Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan pengembangan media informasi kesehatan (Leflet, Spanduk, poster, Baliho, dan dan media promkes lainnya)

18 Puskesmas

Terpenuhinya kebutuhan penyuluhan kesehatan pada masyarakat baik secara penyuluhan individu maupun kelompok dan masyarakat

18 Puskesmas

Tersedianya kebutuhan transport kader posyandu dan

18 Puskesmas

90%

115.500.000

-

-

100%

26.400.000

-

-

85%

990.000.000



Masyarakat (PSM)

04

Upaya Kesehatan Besumber Daya Masyarakat (UKBM) melalui Pembentukan dan

PMT bagi posyandu dan upaya kesehatan institusi kesehatan lainnya termasuk PSM Terbentuk dan terbinanya UKBM di kecamatan ( Nagari Siaga dan Posyandu)

15 Kecamatan

85%

-

Pembinaan Nagari Siaga 05

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Tersedianya sistem pengelolaan data dan profil kesehatan kesehatan serta pengembangan IT dan jaringannya

56.100.000

18 Puskesmas

95%

49.500.000

-

1

0 2

0 1

20 01

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Terpenuhinya kebutuhan pemenuhan asupan gizi rangka penurunan prevalensi gizi buruk, Ibu Hamil

15 Kecamatan

100%

36.300.000

Dinas Kesehatan



KEK/Anemia 1. Tersedianya PMT gizi buruk pada anak balita 2. Tersedianya PMT anemia gizi besi pada ibu hamil KEK 02

03

Pemantauan Status Gizi Masyarakat (PSG)

Pemantauan dan monitoring (Monev)

20 Kasus

20 Kasus

1. Persentase cakupan pemantauan status gizi (PSG) anak balita melalui penimbangan posyandu 2. Terlaksananya pelacakan kasus gizi buruk dan kurang pada balita 3. Terlaksananya pelacakan kasus anemia gizi besi pada ibu hamil

Meningkatnya cakupan program

100%

49.500.000

-

15 Kec.

-

100%

-

15 Kec.

-

100%

18 Puskesmas

90%

36.300.000



gizi masyarakat Program Gizi Masyarakat 1

0 2

0 1

21

01

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

227.700.000 Meningkatnya cakupan kulitas sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat 1. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dan bersih 2. Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan 3. Cakupan penduduk menggunakan Jamban dan SPAL yang memenuhi syarat kesehatan 4. Cakupan penduduk stop BABS

15 Kecamatan

85%

90%

80%

100%



5 .Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 6. Cakupan rumah penduduk yang memenuhi syarat kesehatan 7. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 8. Terbentuknya forum kabupaten sehat 02

Pendamping PAMSIMAS

03

Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat

04

1

0 2

0 1

22

Terlaksananya pembinaan PPSP bagi masyarakat Terlaksananya pemeriksaan sampel sumber air minum masyarakat secara fisik dan bakteriologis

85%

85%

85%

1 Kab.

15 Kecamatan 15 Kecamatan

90%

29.700.000

90%

33.000.000

15 Kecamatan

100%

49.500.000

Sanitasi dasar masyarakat PROGRAM PENCEGAHAN DAN

-

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

-

Dinas Kesehatan



01

02

Penyemprotan (Fogging) Sarang Nyamuk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya penyemprotan(Foggi ng) sarang nyamuk pada perumahan dan lingkungan masyarakat 1. Terlaksananya penyemprotan/Foggi ng Sarang Nyamuk 2. Menurunnya kasus Malaria (Index API) Terlaksananya pelacakan kasus dan penurunan prevalensi penyakit infeksi dan menular pada masyarakat 1. Meningkatnya succes rate Malaria, DBD, TB Paru dan Diare HIV/AIDS; Rabies 1. Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru dan Penemuan kasus (CDR)

15 Kecamatan

100%

148.500.000

80 foccus

-

2 API

-

15 Kecamatan

148.500.000

100%

-

90%

-

-



2. Terkendalinya prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat Rabies 4. Menurunnya angka kesakitan penyakit Diare, ISPA, DBD, AFP, Campak, TN da P3DI

0,2

-

85%

-

90%

-

-

03

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Terbebasnya masyarakat dari ancaman KLB dan wabah penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia, dsb

15 Kecamatan

85%

231.000.000

04

Peningkatan Imunisasi

1. Terlaksananya pelayanan imunisasi dasar bagi bayi dan ibu hamil serta anak sekolah (SD)

18 Puskesmas

90%

148.500.000

2. Meningkatnya

542 SD

-

33.645 siswa 662 desa

85%

-



cakupan Nagari UCI Imunisasi 05

Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Teridentifikasinya penyakit-penyakit infeksi dan menular melalui surveilance panyakit menular dan wabah

15 Kecamatan

90%

49.500.000

06

Surveilance dan peningkatan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji

15 Kecamatan

100%

33.000.000

07

Sistem Kewaspadaan Dini terhadap KLB/

Teridentifikasi dan terlaksananya pengamatan dan pemeriksaan serta pelayanan kesehatan calon jemaah haji Terlaksananya manajemen dan pengelolaan sistem kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB penyakit dan wabah serta bencana alam Ter laksananya pemantauan dan pengamatan penyakit dalam rangka penanggulangan

15 Kecamatan

95%

49.500.000

Wabah dan bencana

08

Pemantauan dan Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana dan KLB

-

15 Kecamatan

100%

33.000.000



dampak masalah kesehatan akibat bencana alam dan KLB/wabah penyakit 1

0 2

0 1

23

01

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan

Dinas Kesehatan Terlaksananya sistem akreditasi, registrasi dan

18 Puskesm as

95%

29.700.000

90%

42.900.000

serifikasi pelayanan kesehatan 02

Pembinaan dan evaluasi monitoring

Terlaksananya sistem pembinaan dan monitoring

18 Puskesm as

dr/drg/Bidan PTT

evaluasi kinerja dr/drg/Bidan PTT

03

Upaya Peningkatan Kinerja petugas dan institusi kesehatan

Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan dan puskesmas berprestasi

18 Puskesm as

85%

56.100.000

04

Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional

Terselenggaranya pembinaan tenaga fungsional

18 Puskesm as

90%

26.400.000

Fungsional

kesehatan di puskesmas dan jaringannya

-

1

0 2

0 1

25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

Dinas Kesehatan



01

02

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulance)

Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya sarana kendaraan Puskel/Ambulance

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya 1. Puskesmas Air Pura Kec. Airpura 2. Pusk. Basa IV Hulu Tapan 1. Poskesri Kapeh Panji Kec. Bayang 2. Poskesri Lubuk Gambir Kec. Bayang 3. Poskesri Tanjung Saba Kec. Bayang 4. Poskesri Taratak Kec. IV Nagari Bayang Utara 5. Poskesri Limau Puruik Kec. IV Nagari Bayu 6. Poskesri Jinang Kp. Mansur Kec. XI Kt. Tarusan 7. Poskesri Jaruai Nagari BBB Timur Kec. XI Kt. Tarusan

6 Puskesm as

2 Puskesm as

6 unit

1.650.000.000

2 Pusk.

1.815.000.000

1 unit

891.000.000

1 unit

891.000.000



8. Poskesri Nagari Duku Kec. XI Kt. Tarusan 9. Poskesri Carocok Anau Kec. XI Kt. Tarusan 10. Poskesri Kampung Koto Kec. XI Kt. Tarusan 11. Poskesri Jirat Kec. XI Kt. Tarusan 12. Poskesri Medan baik Kambang Kec. Lengayang 13. Poskesri kambang Harapan Kec. Lengayang 14. Poskesri Rangeh Kec. Lengayang 15. Poskesri Kapalo Bandar Kec. Bt. Kapas 16. Poskesri Taratak Tempatih Kec. Bt. Kapas 17. Poskesri Limpaso Kec. Bt. Kapas 18. Poskesri Kudo-Kudo Inderapura Kec. Pancung Soal 19. Poskesri Talang Dalam Medan Kec. Lunang 20. Poskesri Lunang Tengah Kec. Lunang 21. Poskesri Lunang Barat Kec. Lunang 22. Poskesri Bungo Pasang Kec. IV



Jurai 23. Poskesri Gunung Bungkuk Kec. IV Jurai 24. Poskesri Timbulun Kec. Sutera 04

05

06

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya 1. Rehab Pustu Pancung Taba Kec. IN Nagari Bayu 2. Rehab Poskesri Nagari Duku Kec. XI Kt. Tarusan 3. Rehab Puskesmas Tapan

Pustu

Pengadaan, Peningkatan sarana peralatan

Tersedianya peralatan kesehatan dalam rangka

18 Puskesm as

kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan

prasana puskesmas

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

3 unit

Puskesm asw

363.000.000 -

18 paket

792.000.000

-

18 Puskesm as

4 Pusk.

231.000.000

-



1

0 2

0 1

28

01

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan

15 Kecamat an

pelayanan kesehatan penduduk dan masyarakat melalui BPJS 02

Pelayanan gratis di puskesmas dan jaringannya

30

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Pengembangan Puskesmas pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) Pengembangan puskesmas santun usia lanjut

Terlayaninya pelayanan gratis masyarakat terutama masyarakat miskin

200.000

jiwa 75% 15 Kecamat an

80%

4.950.000.000

231.000.000

1

0 2

0 1

01

02

Dinas Kesehatan Terbentuknya puskesmas PKPR

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan pelayanan

10 Puskesm as 18 Puskesm as

100%

49.500.000

90%

49.500.000

85%

49.500.000

kesehatan bagi Lansia 03

Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Lansia

32

PROGRAM PENINGKATAN

Meningkatnya cakupan yankes lansia

18 Puskesm as

1

0

0

Dinas



2

1 02

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Kesehatan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan AKI dan AKB 1. Jumlah pusksmas yang mampu PONED 2. Cakupan bayi, anak balita, dan anak prasekolah yang dilakukan deteksi tumbuh kembang di Posyandu atau Puskesmas (DIDTK) 3. Persentase peningkatan cakupan MTBM/MTBS 4. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program Kelas Ibu Hamil 5. Meningkatnya cakupan Audit Maternal Perinatal (AMP) 6. Meningkatnya cakupan ANC Ibu hamil, ibu nifas dan menyusui 7. Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil risti dan neonatus 8. Meningkatnya cakupan

18 Puskesm as

85%

231.000.000

10 Pusk. 90%

90% 18 Pusk.

85%

90%

90%

90%



kunjungan neonatus, bayi dan anak balita 9. Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes)

1

0 2

0 1

95%

03

Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita

18 Puskesm as

90%

99.000.000

04

Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah dan Usia

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan anak

18 Puskesm as

90%

49.500.000

Sekolah (Prasek dan Usek)

usia pra sekolah dan usia sekolah

33

01

-

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK TIDAK MENULAR (PTM) Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan -

Terlaksananya pengendalian dan pencegahan penderita penyakit tidak menular (PTM)

18 Puskesm as

85%

52.800.000

RSUD TerpenuhinyaPenyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat

RSUD M. ZEIN

8 dokter referal, 135 petugas jaga malam, 8 pengawas malam

2.685.360.860



Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

175.000.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

RSUD Terpenuhinya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

117.371.094

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit

RSUD Terpenuhinya Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

519.008.680

Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

RSUD Terpenuhinya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

182.575.233

Terpenuhinya Pembanguan dan Pemuktahiran Data dasar Satndar Pelayanan Kesehatan

RSUD M. ZEIN

SIMRS

219.894.913

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah sakit jiwa/rumah

RSUD



sakit aru-paru/rumah sakit Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur Klas III

Terpenuhinya Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur Klas III

RSUD M. ZEIN

100%

350.000.000

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpenuhinya Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit

RSUD M. ZEIN

100%

293.580.000

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

10 Lemari Obat, 6 Lemari Loker, 6 kursi set,6 kursi tunggu, Meja Repesionis, Kursi

Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain )

Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain )

RSUD M. ZEIN

laken, Alat Dapur, troly kain, papan strika,

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Terpenuhinya Pengadaan Bahanbahan Logistik Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

bahan makan pasien 15 bulan

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Terpenuhinya Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

12 bulan

162.282.977

156.918.610

166.319.400

797.753.789

Pengadaan Gas Medis

Tepenuhnya Gas untuk kebutuhan Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

12 bulan

318.780.000

Pengadaan Bahan dan Alat habis

Tersedianya Bahan dan Alat habis

RSUD M.

12 bulan

142.639.061



Pakai UTDRS

Pakai UTDRS

ZEIN

Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

Tersedianya Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

RSUD M. ZEIN

12 bulan

611.866.718

Pengadaan Bahan Reagensia dan Alat-alat Habis Pakai Laboratorium

Tersedianya Bahan Reagensia dan Alat-alat Habis Pakai Laboratorium

RSUD M. ZEIN

12 bulan

203.466.777

Pengembangan Tipe Rumah sakit

Peningkatan Tipe Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

100%

108.019.561

Pemenuhan Peralatan Kesehatan( IGD, UTD, ICU, PONEK DAK 2014)

Tersedianya Pemenuhan Peralatan Kesehatan( IGD, UTD, ICU, PONEK DAK 2014)

RSUD M. ZEIN

100%

4.200.000.000

Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan ( E-pLaning)

TersedianyaAlat Penunjang Kesehatan ( E-pLaning)

RSUD M. ZEIN

100%

2.800.000.000 -

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah sakit jiwa/rumah sakit aruparu/rumah sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

RSUD

Terpemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

108.815.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit

Terpemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

162.564.220

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Terpemeliharaan Rutin / Berkala

RSUD M.

1 Tahun

370.094.200



Ambulance / Mobil Jenazah

Ambulance / Mobil Jenazah

ZEIN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Terpemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

RSUD M. ZEIN

1 Tahun

227.722.989 -

Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis PROGRAM PEMBINAAN PEREN SERTA MASYARAKAT DALAM BIDANG PELAYANAN KB - Kegiatan Pelatihan Kader Institusi Masyarakata Pedesaaan se Kab. Pesisir Selatan PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KB - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB DAK

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Penunjang DAK PROGRAM KELUARGA BERENCANA

RSUD Perpenuhinya Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

RSUD M. ZEIN RSUD M. ZEIN

1 Tahun

6.809.858.213

1 Tahun

210.000.000

45.000.000

terlaksananya pelatihan kader institusi masyarakat perdesan

Kab. Pessel

182 orang

45.000.000

910.000.000 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program KB

tersedian penunjang DAK

Kab. Pessel

Kab. Pessel

3 buah gedung

32 Unit Obgyn bed dan sterilisator Honororium pengadaan

BPM, PN, KB, PPr

BPM, PN, KB, PPr

850.000.000

60.000.000

250.000.000

BPM, PN, KB,



PPr - Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Terslaksana Pembinaan KB

Kab. Pessel

PPKBD 182 orang

250.000.000

Klinik 111 BP4 12 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI - Kegiatan Pelayanan KB medis operasi

90.000.000 Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi

Kab. Pessel

MOP = 75

BPM, PN, KB, PPr

90.000.000

MOW = 200 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI - Kegiatan Pendukung Safari KB Kes IBI/Bhayangkari/TNI/PKK dan Jambore - Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

70.000.000

Terlaksnanya IB KB/Bhayangkari/TNI/PKK

Kab. Pessel

Calon AB = 1.782

35.000.000

Terbinanya Kelompok Masyarakat Peduli KB

Kab. Pessel

Kelp. Aktif = 1/ Nagari

35.000.000

BPM, PN, KB, PPr



Kode


1 8 1 1

2 3

2 1 2 3 4

2 Prioritas : Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Bermasyarakat PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah, purbakala, musium dan Peninggalan bawah air Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya Sadar Budaya Kab. Pesisir selatan

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan Pengiriman Tim Kesenian Pembinaan Sanggar Se-Kab. Pesisir Selatan Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir

Tabel V-7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Lokasi Target capaian kinerja 3

4

5

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 2.088.950.000 240.000.000

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian, peninggalan sejarah purbakala, musium dan peninggalan bawah air Terlaksananya Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya Terlaksananya kegiatan Sadar Budaya Kab. Pesisir Selatan

Tersebar di Kab. Pesisir Selatan

1 Paket

100.000.000

Kab. Pesisir Selatan Tersebar di Kab. Pesisir Selatan

1 Paket

40.000.000

1 Paket

100.000.000

595.000.000 Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian Terlaksananya Pembinaan Sanggar seKabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata

Kab. Pesisir Selatan 2 x luar prop dan 4 x dalam prop Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir

1

150.000.000

1

80.000.000

1

50.000.000

1

75.000.000

7

PORABUDPAR

PORABUDPAR



Selatan

Kab. Pesisir Selatan

5

Pelatihan Adat dan Istiadat

Terlaksananya Pelatihan Adat Istiadat

6 7

Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan Atraksi Seni Budaya

Terlaksananya Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan Terlaksananya Atraksi Seni Budaya

8

Prosesi Balimau Paga

Terlaksananya Prosesi Balimau Paga

1

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Safari Jum'at dan Safari Ramadhan

3

2

3

4

Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Fasilitasi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-Muko

6

Fasilitasi Adm Bantuan Hibah dan Bantuan sosial Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan Lembaga Didikan Subuh

7 8

Pengelolaan BAZ Kabupaten Lomba Mesjid Terbersih Tk.

5

Selatan & Prop Sumbar Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Se-Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan

1

50.000.000

1

100.000.000

1

50.000.000

1

40.000.000

1.253.950.000 Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan

Kab. Pessel

100%

345.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

411.700.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

75.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

15.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

160.000.000

SEKDA

Terbinanya Jasmani dan Rohani Anakanak Tersalurnya Zakat PNS kepada Muzaki Tertatanya kepengurusan mesjid

Kab. Pessel

100%

34.500.000

SEKDA


100% 100%

86.250.000 57.500.000

SEKDA SEKDA



Kabupaten Pelatihan Da'i

9

dengan baik Terpenuhinya dai - dai terbaik untuk tingkat Kabupaten

Kab. Pessel

100%

Tabel V-8 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja

Kode

1 9 1 1 2

2

1

2 Proritas : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN/NAGARI Pembinaan PKK Kabupaten Pembinaan dan pemberdayaan Posyandu Plus (P2WKSS)

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Pengembangan Pasilitas P2TP2A

3

4

5

69.000.000

SEKDA

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 17.916.532.000

7

75 475.000.000 Terlaksanannya 10 program kegiatan PKK Terlaksananya kegiatan P2WKSS dan terbinanya posyandu

Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan

100

BPM 400.000.000

100

BPM 75.000.000

65 105.000.000 Terlaksananya Kegiatan

Kabupaten Pesisir

100

BPM



2 3

3

1

4

Pengembangan Pasilitas PUG Pengembangan Pasilitas Porada

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

P2TP2A Terlaksananya Kegiatan PUG Terlaksananya Kegiatan Forum Anak Daerah

Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan

35.000.000 100

BPM 35.000.000

100

BPM 35.000.000

65 350.000.000 Tersedianya partisipasi masyarakat dalam PMTAS

Kabupaten Pesisir Selatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

100

BPM 350.000.000

75 225.000.000

1

5 1

6

Pembinaan Keluarga Berencana

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Pembinaan KB Lestari dan hari tentang KRR KB

Terlaksananya Pelayanan KB di Kabupaten Pesisir Selatan


100

BPM 225.000.000

55 50.000.000 Terlahirnya kaluarga berencana lestari dan KRR KB


PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

100

BPM 50.000.000

45 30.000.000

1

7

Pelayanan KB Medis Operasi

Terlaksananya MOP dan MOW

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA


100

BPM 30.000.000

70



1

8

1 2

9 1 2

10

1

11

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Pendukung Safari KB Kes IB/Bayangkari/TNI/PKK dan Jambore PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan KB (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan KB (Penunjang DAK) PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Pembinaan BKB, BKR dan BKL Pembinaan PIK-Reamaja dan UPPKS

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi

120.000.000 Kabupaten Pesisir Selatan

100

BPM 120.000.000

70 1.142.667.000 Tersedianya sarana dan prasarana KB Tersedianya sarana dan prasarana KB


100

BPM 1.107.667.000

100

BPM 35.000.000

55 70.000.000 pembinaan UPPKS'BKR dan BKL pembinaan PIK-Remaja dan UPPKS


100

BPM 35.000.000

100

BPM 35.000.000

70 90.000.000 Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 Kenagarian dan TTG

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/NAGARI


100

BPM 90.000.000

70 1.890.000.000



1

2

3

4 5

12

1

13

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kesatuan Gerakan PKK Penunjang Aministrasi Kegiatan PNPMMP Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten

Penunjang Kegiatan TMMD Pelatihan LPMN

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI Penunjang Pamsimas

Terlaksananya BBGRM TK. Kecamatan dan Kabupaten

182 Nagari

100

Terlaksananya kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Pesisir Selatan terealisasinya Nagari berprestasi untuk mewakili kabupaten pesisir selatan ke lomba tk propinsi dan nasional Terlaksananya TMMD di Kabupaten Pessel Terlaksananya pelatihan LPMN


100

182 nagari di kab. Pesisir selatan

100

1 Nagari

100

BPM 50.000.000 BPM 1.600.000.000 BPM 150.000.000

BPM 45.000.000

75 LPMN Nagari

100

BPM 45.000.000

70 25.000.000 Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan

5 Kecamatan

Terlaksana Exspo Apkasi

Kab. Pessel

100

BPM 25.000.000

Perencanaan Pembangunan Ekonomi 200.000.000 1

Pameran Exspo Apkasi

100%

SEKDA 200.000.000

14

Program Peningkatan Pengembangan



1

15

1 2

16 1

17

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Program Sosial, Tena ga Kerja dan Transmigrasi Berbasis Kebutuh an Nagari Prog.Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang masalah Kese jahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Keluarga Harapan Pemutakhiran data PMKS/PSKS

Prog.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesej. Sosial Pelayanan Lanjut Usia Luar Panti

23.500.000 Tersusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Sosnakertrans

100%

SOSNAKER 23.500.000

153.250.000

Terpenuhinya kebutuhan peserta PKH Tersedianyan data yang palit dan terbaru

Sosnakertrans

terpenuinya kebutuhan makanan bagi lanjut ban bencana

Kab.Pessel

Meningkatnya keterampilan anak terlantar

Kab.Pessel

Tersedianya biaya

Kab.Pessel

100%

SOSNAKER 85.750.000

Sosnakertrans

100%

SOSNAKER 67.500.000

50.000.000 100%

SOSNAKER 50.000.000

Prog. Pembinaan Anak terlantar 97.350.000 1

2

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Bantua transfortasi orang terlantar

100%

SOSNAKER 52.350.000

100%

SOSNAKER



18 1

19 1

20 1

2

3

4

diperjala nan, orang gila terlantar dan mayat terlantar (kematian tidak wajar )

transfortasi orang terlantar diperjalanan dan penyelenggaraan mayat ter lantar

Prog. Pembinaan Penyandang Cacat dan eks Trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya pengetahuan dan kete rampilan anak Cacat.

Kab.Pessel

Terpenuhinya kebutuhan permakanan anak yang tinggal dalam panti.

Kab.Pessel

Meningkatnya SDM Tagana dan penanganan korban bencana Bertambahnya gairah KUBE untuyk memajukan/ mengembangkan kelompoknya Tersedianya rumah bagi keluarga miskin Terpenuhinya kebutuhan

Kab.Pessel

Prog. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Penyediaan Makanan bagi anak panti

Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkt.kualitas SDM Tagana/Penanganan masalah Tanggap cepat Darurat &Kej.Luar Biasa Bimbingan Lanjut terhadap KUBE yang masih mempunyai bantuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) & pendampingan RSTLH Peningkatan Lembaga Koordinasi

45.000.000

35.000.000 100%

SOSNAKER 35.000.000

450.000.000 100%

SOSNAKER 450.000.000

292.850.000 100%

SOSNAKER 65.350.000

Kab.Pessel

100%

SOSNAKER 47.500.000

Kab.Pessel

100%


Kab.Pessel

100%

SOSNAKER



Kesejahteraan Sosial ( LKKS ) 21

1

2

3

22 1

2

3

4

Prog.Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat Pelestarian dan Pendayagunaan Nilainilai Kepahlawanan Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan

Prog. Peningkatan Kualitas & Produktifitas dan Tenaga Kerja Peningkatan profesional Tenaga pelatih dan instruktur BLK Pendidikan & Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasa rana BLK Pemeliharaan peralatan workshop BLK

sekretariat LKKS

65.000.000

115.000.000 terpenuhinya kebutuhan penyandang cacat berat Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan.

Kab.Pessel

Terpeliharanya kebersihan dan kein dahan Taman Makam Pahlawan

Sago Kec. IV Jr

Tersedianya pelatih dan instruktur yang profesional . Bertambahnya wawasan dan keteram pilan para pencari kerja Tersedianya gedung BLK yang baik dan bersih. Tersedianya perlatan mesin

Sosnakertrans

100%

SOSNAKER 65.000.000

100%

SOSNAKER 50.000.000

642.870.000 100%

SOSNAKER 25.000.000

Kab.Pessel

100%


Sosnakertrans

100%


Sosnakertrans

100%

SOSNAKER



5

23

Sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

yang baik Terbukanya kesempatan untuk penca ri kerja ke luar negeri

27.500.000 Kab.Pessel

100%

SOSNAKER 15.000.000

Prog. Peningkatan Kesempatan Kerja 222.500.000 1 2

24

1

2

3

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyusunan Database Tenaga Kerja melalui BKOL Perencanaan Tenaga Kerja Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan Peningkatan Pengawasan,Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan

Tersebarnya informasi kesempatan Kj Tersedianya data tenaga kerja secara online

Kab.Pessel

100%


Sosnakertrans

100%

SOSNAKER 67.500.000

257.520.000 Tersedianya lembaga penyalur tena ga kerja yang bertanggung jawab bertambahnya pengetahuan penyedia jasa terhadap kewajibannya Tersedianya perlindungan terhadap pekerja keselamatan&Kesehatan krj

Sosnakertrans

100%

SOSNAKER 45.000.000

Kab.Pessel

100%

SOSNAKER 35.000.000

Kab.Pessel

100%

SOSNAKER 47.520.000

dan Kesehatan kerja



4

5

25 1

2 3 4

26 1

27 1

Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Pesisir Selatan Survey Kebutuhan Kehidupan yang layak bagi pekerja Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perluasan Kesempatan Kerja melalui Terapan TTG Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik Pengembangan Kewirausahaan Padat Karya

Terbentuknya Dewan Pengupahan

Kab.Pessel

Terlaksanya survey ke Perusahaan

Kab.Pessel

Terbukanya lahan / lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja Tersedianyan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik Terciptanya lapangan Kerja Baru melalui TTG Tersedianyan sarana dan prasarana lahan produktif

Kab.Pessel

SOSNAKER 75.000.000

100%

SOSNAKER 55.000.000

726.025.000

Program Penyelesaian Sertifikasi Tanah milik Pemda di Lokasi KTM Lunang Silaut Pengadaan sertifikasi tanah Fasilitas Terselaikannya pembuatan Umum Sertifikat tanah silaut III pusat KTM Lunang Silaut Program Penyiapan Kawasan Transmigrasi Baru Persiapan Lahan Kawasan Transmigrasi

100%

100%


Kab.Pessel

100%


Kab.Pessel

100%


Kab.Pessel

100%


120.000.000 Pusat KTM

100%


1.000.000.000 Terlaksananya pengukuran lahan/lokasi penem

Kawasan KTM

100%




Baru (PTB) di Kawasan Lunang Silaut

2

Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Penempatan Transmigrasi Baru ( PTB )

28 1 2 3 4

29

Program Perencanaan Fasilitasi Pendukung Pusat dan Kawasan KTM Perencanaan Jalan Penghubung Pertencanaan Jalan Pemukiman Perencanaan TPA sampah KTM L. Silaut Perencanaan Kantor Badan Pengelola

Prog. Fasilitas Pendukung Pusat KTM 1

Pembangunan Rumah Bati (lanjutan)

patan Transmigrasi Baru dan terlaksanya sosiali sasi prog.pembangunan KTM Lunang Silaut Terlaksananya pembuatan peta RTSP di Kawasan KTM

Kawasan KTM

100%


300.000.000 Terlaksananya DED jalan penghubung Terlaksananya DED jalan pemukiman Terlaksananya DED TPA sampah Terlaksananya DED Badan Pengelola KTM Tersedianya Fasilitas Pendukung Pusat KTM Terbangunya Rumah Batik

Kawasan KTM

100%

SOSNAKER 60.000.000

Kawasan KTM

100%

SOSNAKER 60.000.000

Kawasan KTM

100%


Pusat KTM

100%

SOSNAKER 60.000.000

1.310.000.000 Pusat KTM

100%


2 3 4

Pemb. Los Pengelola Jagung (lanjutan) Pemb.Los Pengelola Pupuk Organik (lanj) Pembuatan Los Pasar Umum/grosir

Terbangunnya Los Pengelola Jagung Terbangunnya Los Pengelola pupuk organik Terbangunnya Los Pasar

Pusat KTM

100%


Pusat KTM

100%


Pusat KTM

100%

SOSNAKER



Umum /grosir 30 1

Prog.Pendampingan Dana APBD Pendampingan Program Pengemba

1

32 1

32 1

2

3

250.000.000 Terlaksananya kegiatan Penunjang pelaksanaan kegiatan Pembangunan masyarakat & kawasan KTM

KTM L. Silaut

Prog. Operasional UPTD KTM Lunang Silaut Keg. Operasional UPTD KTM Lunang Silaut

Terlaksananya Pengelola KTM Lunang Silaut

Pusat KTM

Prog. Pembinaan Ex UPT Diluar Kawasan KTM Lunang Silaut Peg. Pembinaan Ex UPT diluar Kawasan KTM Lunang Silaut

Terlaksananya Pembinaan ex UPT diluar Kawas san KTM

Kab.Pessel

ngan Masyarakat dan Kawasan KTM

31

550.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pendataan Realisasi investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga Koordinasi Bidang Penanaman Modal

Kebijakan Penanaman Modal

100%


250.000.000 100%


100.000.000 100%


PMPPT 735.000.000 Tersedianya data realisasi investasi fasilitas, non fasilitas dan rumah tangga Terselenggaranya koordinasi penanamanam modal ke BKPM RI dan kementrian terkait Terselenggaranya kibijakan penanaman modal peluang

Kab. Pes. Selatan

30 buku. 65.000.000

BKPM RI dan kementerian terkait

1 tahun

Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan

1 tahun

60.000.000

50.000.000



4

5

6

7

8

Kerjasama Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyeberluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

9

Penyusunan buku peluang Investasi

10

Penyusunan buku data perkembangan Investasi

11

Pemantauan dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN

usaha bidang unggulan Terselenggaranya kerjasama penanaman modal antara pemda dengan dunia usaha Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada dunia usaha Terselenggaranya pengengolahaan data dan sistem informasi penanaman modal Terselenggaranya penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal Tersedianya buku peluang investasi daerah Tersedianya buku data perkembangan Investasi di kabupaten pesisir selatan Terlaksananya pemantaun dan evaluasi terhadap perusahaan PMA/PMDN

kementerian terkait Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait Kab. Pes. Selatan

1 tahun 60.000.000

1 tahun 60.000.000

Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait

1 tahun


1 tahun


1 tahun

Kab. Pes. Selatan

20 buku

Kab. Pes. Selatan

20 buku

60.000.000

60.000.000

60.000.000

70.000.000 60.000.000 Kab. Pes. Selatan

20 PMA/PMDN 50.000.000



12

2

Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi Investasi Dalam Negeri

2

Pendataan Investasi UMKM

3

Pembuatan buku saku, panflet, brosur Investasi dan Perizinan

4

33

1

Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pelatihan SPIPISE bagi aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan

Terlaksananya survey lapangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal

Kab. Pes. Selatan

30 bh izin prinsip dan 5 izin lokasi

80.000.000

PMPPT 260.000.000 Ikut dalam ivent-ivent promosi di dalam negeri Tersedianya data investasi UMKM Adanya panflet/brosur tentang investasi penanaman modal yang disajikan minimal dalam dua bahasa Terlaksananya sosialisasi Perda Retribusi perizinan tertentu ( Izin Gangguan dan IMB) terhadap aparatur kecamatan dana nagari di 6 kecamatan

Tingkat Sumbar , dan pulau jawa Kab. Pes. Selatan Kab. Pes. Selatan

1 tahun 50.000.000 Buku data investasi UMKM 1 paket

60.000.000 50.000.000

Kab. Pes. Selatan

15 kecamatan 100.000.000

PMPPT 130.000.000 Terlatihnya aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan tentang program SPIPISE.

BKPM RI

1 paket 50.000.000



2

3

34 1

2

3

35 1

Magang pada PTSP terbaik

Pendidikan dan pelatihan Formal

Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perizinan Operasional Penyelenggaraan Perizinan

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terlaksanya magang aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan magang pada PTSP terbaik diindonesia Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan

Kota Cimahi

1 tahun 50.000.000

BKPM RI dan depertemen terkait

1 tahun 30.000.000

PMPPT 210.000.000 Terlakasananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan Terpantau dan terbinanya perusahan yang telah menginvestasikan modalnya baik yang PMA maupun PMDN Terlaksananya penyusunan buku standar pelayanan minimal terhadap kepuasan masyarakt di bidang perizinan

Kab. Pes. Selatan

Berkurangnya KK Miskin

Bayang, Bayu, IV

40 jenis 100.000.000

Kab. Pes. Selatan

50% 60.000.000

Kab. Pes. Selatan

Buku SPM 50.000.000

2.490.000.000 14 Klpl DMP

BKPP



2

3 4 5

36 1 2 3

4

37

1

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Pembangunan Lumbung Pangan ( DAK dan Pendamping ) Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( DAK dan Pendamping ) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produkstifitas Lahan BPK Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan/Perikanan Penyusunan Programa (Tk Kec, Kab dan Nag)

dan Tumbuhnya Usaha Produktif Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk masyarakat Cadangan Pangan Masyarakat Terjaminnya ketersediaan pangan Meningkatnya kinerja penyuluh

Jurai, Bt Kps

Terlaksananya pelatihan usaha tani nelayan Berkembangnya usaha tani nelayan di Gapoktan Peningkatan tekhnologi dan informasi usaha pertanian

BKPP

Terolahnya lahan BPK oleh Penyuluh

Kab Pessel

Sutera

210.000.000 60%

BKPP 300.000.000

Kab Pessel

5 Unit

BKPP 750.000.000

Kab Pessel

23 Unit Lumbung

BKPP 230.000.000

Kab Pessel

1 paket

BKPP 1.000.000.000

1.029.000.000 15 Kali

BKPP 150.000.000

Kab Pessel

5 Gapoktan

BKPP 315.000.000

Kab Pessel

836 Keltan, 135 Gapoktan, 30 FMA 6 BPK

BKPP 264.000.000 BKPP 300.000.000

85.000.000 Terlaksananya programa penyuluhan di tingkat

Kab Pessel

15 Kec

BKPP 85.000.000



nagari, kecamatan dan kabupaten 38 1

2 3

4

39 1

2 3

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/Perikanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Penyusunan RKP Penyuluhan Pertanian/ Peternakan/Perikanan/Perkebunan Training di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM )

Analisis Neraca Bahan Pangan Analisis Pemetaan Konsumsi Pangan Mayarakat melalui Survey Pola Pangan Harapan ( PPH )

940.000.000 Meningkatnya kapasitas 179 orang PPL

Kab Pessel

Berfungsinya penyuluhan pertanian Terprogramnya sistem kerja penyuluh

Kab Pessel

Meningkatnya pengetahuan & keterampilan penyuluh di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )

Kab Pessel

Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Tersedianya Data Ketahanan Pangan Tersedianya informasi penduduk rawan pangan

Kab Pessl

178 PPL

BKPP 375.000.000

178 PPL

BKPP 165.000.000

Kab Pessel

178 PPL

BKPP 100.000.000

15 BPK

BKPP 300.000.000

869.000.000 5 Gapoktan

BKPP 90.000.000

Kab Pessl

20 Buku

BKPP 60.000.000

Kab Pessel

20 Buku

BKPP 80.000.000



4 5

6

7

8

9

10

11

Peta Distibusi Pangan Pokok Analisis Panel Harga dan Pemantauan Harga Pangan ( JIH ) Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan ( FSVA ) Data Kemisikinan dan Rawan Pangan

Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen

Pemantapan dan Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Terpetaknnya distribusi pangan pokok Terkendalinya harga pangan pokok di setiap waktu Terpetakannya daerah yang

Kab Pessl

20 eks

BKPP 40.000.000

Kab Pessl

15 Kec.

BKPP 75.000.000

Kab Pessl

-

BKPP -

rawan dan rentan pangan Terinventarisnya data kemiskinan dan rawan pangan Terdiversifikasinya sumber sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras Tercapainya Skor PPh 86,7

Kab Pessl

20 Buku

BKPP 24.000.000

Kab Pessel

Lomba Menu

BKPP 250.000.000

B2SA, Pameran Kab Pessl

15 Kec.

BKPP 75.000.000

Meningkatkan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen Mengefektifkan koordinasi

Kab Pessl

15 Kec.

BKPP 75.000.000

Kab Pessel

1 Tahun

BKPP 100.000.000

kebijakan ketahanan pangan



melalui Dewan Ketahanan Pangan

melalui Dewan Ketahanan Pangan

KESEJAHTERAAN SOSIAL Prog.Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat

Dinsos Narkertrans Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin

108.072.144,00

Terpencil ( KAT ) dan Penyandang masalah Kese jahteraan Sosial (PMKS) lainnya

-

Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan ( PKH )

Terpenuhinya kebutuhan Sekretariat dan pendamping PKH

Sosnakertrans

Pengentasan kemiskinan

Terlaksananya pengentasan kemiskinan

Sosnakertrans

1 56.232.144,00 1 51.840.000,00 -

Prog.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesej. Sosial Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti

Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Kes.Sosial terpenuinya kebutuhan makanan bagi lanjut Usia Luar Panti

54.000.000,00 Kab.Pessel

Dinsos Narkertrans

1 54.000.000,00 -

Prog. Pembinaan Anak terlantar 70.092.000,00 Pengembangan bakat dan keterampilan

Meningkatnya keterampilan anak

Kab.Pessel

Dinsos Narkertrans

1 37.692.000,00



terlantar anak terlantar Bantua transfortasi orang terlantar diperjala nan, orang gila terlantar dan mayat terlantar (kematian tidak wajar )

Tersedianya biaya transfortasi orang terlantar diperjalanan dan penyelenggaraan mayat ter lantar

Prog. Pembinaan Penyandang Cacat dan eks

Meningkatnya keterampilan Penyandang Cacat dan eks trauma

Kab.Pessel

1 32.400.000,00 -

Tauma

95.400.000,00

Dinsos Narkertrans

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat Prog. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Penyediaan Makan bagi anak panti

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak Cacat. Yang mampu latih terpenuhinya kebutuhan penyandang cacat brt. Meningkatnya kesejahteraan a.Panti Terpenuhinya kebutuhan permakanan anak yang tinggal dalam panti.

Kab.Pessel

1 48.600.000,00

Kab.Pessel

1 46.800.000,00 324.000.000,00

Kab.Pessel

Dinsos Narkertrans

1 324.000.000,00 -

Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

189.252.000,00

Dinsos Narkertrans



Peningkt.kualitas SDM Tagana/Penanganan masalah Tanggap cepat Darurat &Kej.Luar Biasa Bimbingan Lanjut terhadap KUBE yang masih mempunyai bantuan Revitalisasi Karang Taruna Peningkatan Lembaga Koordinasi Kesejahte- raan Sosial ( LKKS ) Program Perluasan dan Pengembangan Kesem patan Kerja

Meningkatnya SDM Tagana dan penanganan korban bencana

Kab.Pessel

Bertambahnya gairah KUBE untuyk memajukan/ mengembangkan kelompoknya Tersedianya Karang Taruna yang eksis Terpenuhinya kebutuhan sekretariat LKKS Terbukanya pngembangan Kesempatan terhadap tenaga kerja

Kab.Pessel

Tertampung tenaga kerja yang menganggur Terlaksana Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terlaksana Pengembangan Wilayah KTM Tersedia dana pendampingan KTM

Kab.Pessel

Terbinanya kelompok Usaha Transmigrasi Tersedianyan Kawasan

KTM L. Silaut

1 47.052.000,00 1 34.200.000,00 -

Kab.Pessel

1

Kab.Pessel

1

61.200.000,00 46.800.000,00 219.312.000,00 -

Padat Karya Infrastruktur Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut Kegiatan Pendampingan Program Pengemba ngan Masyarakat dan Kawasan KTM

1 219.312.000,00 878.400.000,00

Pusat KTM

1

KTM L. Silaut

1

612.000.000,00 234.000.000,00 -

Pembinaan Usaha Transmigrasi Program Penyiapan Kawasan

1 32.400.000,00



Transmigrasi Baru Kegiatan Persiapan Lahan Kawasan Transmig rasi Baru (PTB) di Kawasan Lunang Silaut Kegiatan Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Penempatan Transmigrasi Baru ( PTB )

Transmigrasi Baru Terlaksananya pengukuran lahan/lokasi penem patan Transmigrasi Baru dan terlaksanya sosiali Terlaksananya pembuatan peta RTSP di Kawasan KTM

Program Perencanaan Fasilitasi Pendukung Pusat dan Kawasan KTM

Tersedianyan Perencanaan Fasilitas Pendukung di Kawasan KTM

Keg. Perencanaan Pagar dan Islamic center \

Terlaksananya DED jalan penghubung Terlaksananya DED jalan pemukiman Terlaksananya DED TPA sampah

252.000.000,00 Kawasan KTM

1 108.000.000,00 -

Kawasan KTM

1 144.000.000,00 108.000.000,00 -

Keg. Perencanaan Jln. Poros Silaut IV ke Sl. V Prog. Pembinaan Ex UPT Diluar Kawasan KTM Lunang Silaut

Kawasan KTM

1

Kawasan KTM

1

Kawasan KTM

1

36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00 -

Peg. Pembinaan Ex UPT diluar Kawasan KTM Lunang Silaut

Terlaksananya Pembinaan ex UPT diluar Kawas san KTM

Kab.Pessel

1 72.000.000,00



Kode

1

1

1 2

3 4 5 6 7 8

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Prioritas : Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pengadaan alat-alat olahraga Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di take off dan landing paralayang Pemeliharaan Sarpras sago Pembangunan sarpras stadion mini sago Pembangunan stadion voli Pembuatan dermaga star ski air Pembangunan sasana gulat Rehab gedung bulu tangkis

Tabel V-9 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Program/Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja 3 4 5

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 6.909.510.500 4.275.000.000

Terpenuhinya kebutuhan alat2 olahraga Tersedianya sarpras olahraga paralayang

Kab. Pessel

1 paket

75.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

400.000.000

Terpeliharanya stadion mini sago Terciptanya sarpras stadion mini sago Terciptanya sarpras stadion mini sago Terciptanya dermaga ski air

Kec. IV Jurai

1 paket

100.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

200.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

500.000.000

Kec. IV Jurai

1 paket

1.000.000.000

Terciptanya sasana gulat Terselesainya rehab gedung bulu tangkis

Kec. IV Jurai Kec. IV Jurai

1 paket 1 paket

1.000.000.000 1.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

325.000.000

7

PORABUDPAR

PORABUDPAR



1

2 3

4 5

3

1

2

DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN Pembinaan organisasi 15 Kecamatan kepemudaan se- Kabupaten Pesisir Selatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Terbentuknya pemuda generasi muda mandiri Peningkatan kemampuan Tercitanya pemuda pemandu pemuda yang wisata bergerak dalam bidang kepariwisataan Peningkatan life skil Terbentuknya pemuda yang kepemudaan beskill Jambore pemuda dan bakti Terkirimnya JPI ke Propinsi pemuda antar propinsi ( JPIBPAP )dan jola nusantara PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaraan open turnament voli pantai tingkat nasional Penyelenggaraan Paralayang internasional

3

Penyelenggaraan olahraga mancing

4

Penyelenggaraan olahraga MTB Fun race

Kab. Pessel

140 orang

75.000.000

Kab. Pessel

80 orang

75.000.000

Kab. Pessel

80 orang

75.000.000

Kab. Pessel

40 kelompok

75.000.000

Kab. Pessel

40 orang

25000000

1.300.000.000

Terlahirnya atlit voli dan peningkatan kunjungan wisata Terlahirnya atlit paralayang yang dan peningkatan kunjungan wisata Terciptanya kunjungan wisatawan bahari dan terjaganya terumbu karang Terciptanya kunjungan wisatawan dan pecinta alam

Kab. Pessel

1 paket

175.000.000

Kab. Pessel

1 paket

200.000.000

Kab. Pessel

1 paket

200.000.000

Kab. Pessel

1 paket

200.000.000

PORABUDPAR



5 6 7 8 4

1 2

5 1

6 1

2

Penyelenggaraan olahraga Trabas Penyelenggaraan Senam lansia Penyelenggaraan Olahraga dayung Pendataan klub olahraga/ OKP PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi generasi muda dan pelajar PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA Pelatihan paskibraka untuk 17 Agustus 2014 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor TK. Kabupaten Pessel untuk Mewakili Pelatihan Anggota Paskibraka

Terciptanya kunjungan wisatawan dan pecinta alam Terciptanya lansia yang sehat Terciptanya atlit dayung

Kab. Pessel

1 paket

200.000.000


1 paket 1 paket

75.000.000 200.000.000

Terdatanta klub olahraga

Kab. Pessel

1 paket

50.000.000 150.000.000

Terciptanya pemuda bersih narkoba Tercitanya pemuda tertib lalu lintas

Kab. Pessel

120 orang

75.000.000

Kab. Pessel

120 orang

75.000.000

35.000.000 Terciptanya pasukan pengibar bendera

Kab. Pessel

1 PAKET

Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa Wira Usaha

Kab. Pessel

100%

Terlaksananya Pelaksanaan HUT-RI Tahun 2014 dengan Baik

Kab. Pessel

PORABUDPAR

PORABUDPAR

35.000.000

604.510.500 SEKDA 15.000.000 100%

SEKDA 589.510.500



7 1

8

1

2

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pemasyarakatan Olahraga Aparatur Program Penanaman Nilainilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda Keg. Pembangunan Lanjutan MTN H. Ilyas Yacub Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda Sarasehan Penanaman Nilainilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda Keg. Pembangunan MPN H. Ilyas Yacoub Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepah lawanan Pemeliharaan dan Perawatan

40.000.000 Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur

Kab. Pessel

100%

40.000.000

SEKDA

180.000.000

Bertambahnya penegtahunan genera si muda terhadap histori perjuangan terbangunya MPN H. Ilyas Yacub terlahirnya generasi yang bisa menghargai Jasa pahlawan Bertambahnya penegtahunan generasi muda terhadap histori perjuangan terbangunya MPN H. Ilyas Yacub

Kab.Pessel

100%

30.000.000

SOSNAKER

Talaok Kec.Byg

100%

150.000.000

SOSNAKER

129.600.000

Kab.Pessel

1

21.600.000

Talaok Kec.Byg

1

108.000.000 36.000.000

Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan

Terpeliharanya kebersihan

Sago Kec. IV Jr

1

36.000.000



Taman Makam Pahlawan

dan keindahan Taman Makam Pahlawan

Prog. Peningkatan Kualitas & Produktifitas dan Tenaga Kerja Penyusunan Data base tenaga kerja Daerah Pendidikan & Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja Pengadaan peralatan pendidikan dan pela tihan tenaga kerja Rehab. sedang/berat sarana & prasarana BLK Pemeliharaan peralatan workshop BLK Sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan dalam negeri

Meningkatnya keterampilan para Tenaga Kerja

Prog. Peningkatan Kesempatan Kerja

Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Tersebarnya informasi kesempatan Kerja Tersedianya data tenaga kerja

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyusunan Database Tenaga Kerja

Tersedanyan data ketenagakerjaan Bertambahnya wawasan dan keterampilan para pencari kerja Tersedianya peralatan pelatihan yang sesuai dengan keadaan sekarang Tersedianya gedung BLK yang baik dan bersih Tersedia perlatan mesin yang baik (siap pakai) Terbukanya kesempatan untuk pencari kerja ke luar negeri

718.200.000

Kab.Pessel

1

90.000.000

Kab.Pessel

1

216.000.000

Kab.Pessel

1

108.000.000

Sosnakertrans

1

252.000.000

Sosnakertrans

1

19.800.000

Kab.Pessel

1

32.400.000 160.200.000

Kab.Pessel

1

111.600.000

Sosnakertrans

1

48.600.000



Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan Peningkatan Pengawasan,Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Pesisir Selatan Survey Kebutuhan Kehidupan yang layak bagi pekerja Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan perempuan Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaam

Terciptanya suasana kerja yang saling mengahragai antara penyedia Jasa & Tenaga .kerja bertambahnya pengetahuan penyedia jasa terhadap kewajibannya Tersedianya perlindungan terhadap pekerja, keselamatan dan Kesehatan erja

174.614.400 Kab.Pessel

1

46.800.000

Kab.Pessel

1

34.214.400 -

Terbentuknya Dewan Pengupahan

Kab.Pessel

1

54.000.000

Terlaksanya survey ke Perusahaan

Kab.Pessel

1

39.600.000 -

Meningkatnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Belanja makan tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS )

75.000.000

Kab. Pes-sel

Menguatnya Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan

Belanja makan tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS )

75.000.000

35.000.000



Gender dan Anak Pengembangan Fasilitas PUG dan Forum Anak Daerah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan P2TP2A

Kode


11 1

1

2

Anak Rapat Forada

Kab. Pes-sel

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya anak dari korban kekerasan Tokoh masyarakat sebagai jaringan P2TP2A

Rapat Forada

35.000.000

Toma sebagai jaringan P2TP2A

Tabel V-10 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PER PRIORITAS TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Lokasi Target capaian kinerja

2 3 Proritas : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengelolaan Pelaksanaan Terlaksananya Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kegiatan yang tepat waktu SKPD Sekretariat Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

35.000.000

4

5

35.000.000

SKPD Terkait Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

7

250.000.000

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

375.000.000



1

3

1

2 3

4

5

6

4

Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Prosedur Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Penyusunan Database Perekonomian Pesisir Selatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Kab. Pessel

100%

375.000.000

SEKDA

575.000.000

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Sisdur Perjalanan Dinas Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Tersusunnya Laporan Bulanan Perkembangan kegiatan seluruh SKPD Tersedianya data-data Perekonomian Pesisir Selatan

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

75.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Terlaksananya penataan aset/barang daerah pada Sekretariat Daerah

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

424.186.522



1

2

5

1

2 3

6

1

2

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Layanan Pengadaan Secara Ekelronik Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Peraturan Bupati Penyusunan Peraturan Daerah

Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik

Kab. Pessel

100%

174.186.522

SEKDA

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

843.661.884

Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik

Kab. Pessel

100%

69.872.160

SEKDA

Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010

Kab. Pessel

100%

173.789.724

SEKDA

Kab. Pessel

100%

600.000.000

SEKDA

740.000.000

Terciptanya Produk Hukum daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel Terciptanya Produk Hukum daerah yang transparan, partisipatif dan

Kab. Pessel

100%

95.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA



3 4

5

7 1

2 3 4

5

6

7

Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari Bimbingan Teknis Legal Drafting

Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Fasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perubahan SOTK dan Uraian Tugas SKPD Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Sosialisasi UU, PP dan

akuntabel Tersedianya Informasi Produk Hukum Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari

Kab. Pessel

100%

95.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

1.515.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan

Kab. Pessel

100%

65.000.000

SEKDA

Terbentuknya SOTK dan Uraian Tugas SKPD Tersedianya Laporan Hasil Survey

Kab. Pessel

100%

115.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan

Kab. Pessel

100%

70.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

200.000.000

SEKDA

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian

Kab. Pessel

100%

200.000.000

SEKDA

Tersosialisasikannya UU, PP dan

Kab. Pessel

100%

80.000.000

SEKDA



8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

8 1

2

Perda tentang Kepegawaian Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Evaluasi Kinerja SKPD Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kompetensi Camat dan Penilaian Camat Berprestasi Peningkatan Imtaq bagi Aparatur dilingkup Pemda

Perda tentang Kepegawaian Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Evaluasi SKPD Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terlaksananya Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten

Kab. Pessel

100%

50.000.000

SEKDA


100% 100%

110.000.000 55.000.000

SEKDA SEKDA

Kab. Pessel

100%

50.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

110.000.000

SEKDA

Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel Terjaganya stabilitas harga barang dan inflasi daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi program pembangunan Kab. Pesisir Selatan

Kab. Pessel

100%

30.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

80.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

330.000.000 Meningkatnya Kompetensi Camat seKabupaten Pesisir Selatan

Kab. Pessel

100%

80.000.000

SEKDA

Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA



3

9 1

10 1

2 3

11 1

Kab. Pessel dan Penye. Hari besar lainnya Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Etos kerja Keprotokolan

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin) Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas

Meningkatnya SDM Aparatur bidang protokol

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

75.000.000 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik Terciptanya layanan yang baik dan lancar terhadap Kepala Daerah dan tamu-tamu Pemda

Kab. Pessel

100%

75.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

345.000.000 Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi

Kab. Pessel

100%

120.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

75.000.000

SEKDA

2.048.216.000 Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH

Kab. Pessel

100%

48.216.000

SEKDA



2 3 4

12 1

2

3

4

5

13

KDH Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH) Penyediaan makanan dan minuman (KDH) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Peningkatan Disiplin Aparatur KDH

Tersedianya peralatan rumah tangga KDH Terlaksananya makan dan minum KDH Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

500.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

1.250.000.000

SEKDA

1.050.000.000 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

250.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

170.000.000



1

14 1

15 1

16 1 2

3 4 5 6 7

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH

Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)

Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)

Advokasi Pemerintah Daerah Penyelesaian Sengketa Hukum

Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah Terwujudnya Kepastian Hukum

Pemantapan Otonomi Daerah Pemantapan Pemekaran Kabupaten Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Penyusunan LPPD Tahun 2013 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Penamaan Jalan Pada Ibu Kota Kabupaten Penerapan Program PATEN

Kab. Pessel

100%

170.000.000

SEKDA

200.000.000 Kab. Pessel

100%

200.000.000

SEKDA

250.000.000 Kab. Pessel

80%

250.000.000

SEKDA

1.000.000.000 Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya Penamaan Jalan Pada Ibu Kota Kabupaten Terlaksananya Program PATEN di

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA



di Beberapa Kecamatan 17

1 2 3 4 5

18 1

19

1

2

Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Penyelesaian Masalah Pertanahan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Orang Asing

Beberapa Kecamatan 2.150.000.000

Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

1.700.000.000

SEKDA

Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kab. Pessel

100%

150.000.000

SEKDA

200.000.000 Terselesaikan Masalah Pertanahan

Kab. Pessel

100%

200.000.000

SEKDA

300.000.000

Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Meningkatnya Koordinasi Dalam

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA



3

Penanganan Konflik sosial

4

Penanganan Konflik Perbatasan

20

1

21 1

2

3 4

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Komunitas Intelligen Daerah Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Sosialisasi RANHAM Peningkatan Wawasan Bela Negara

Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi di daerah perbatasan kabupaten Pessel

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

100%

100.000.000

SEKDA

250.000.000

Terciptanya stabilitas daerah

Kab. Pessel

75%

250.000.000

SEKDA

350.000.000 Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA



5

6

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Forum Pembauran Kebangsaan

7

Pusat Pendidikan Kebangsaan

8

Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya

22

1

23 1

2

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pendidikan dan Politik Masyarakat Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan

Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilainilai luhur Budaya Bangsa

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Terlaksananya kegiatan upacara kesadaran nasional dan hari besar lainnya

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

75%

50.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

75%

100.000.000

SEKDA

100.000.000

Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kab. Pessel

90%

100.000.000

SEKDA

1.300.000.000 Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik

Kab. Pessel

90%

75.000.000

SEKDA

Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik

Kec. IV Jurai

90%

75.000.000

SEKDA



3 4

5

24 1

25 1 2

28 1

Keu. Parpol Fasilitasi Pemilukada 2015 Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Ormas/LSM Pengembangan Teknologi Informasi Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL) Oprimalisasi Sistem Informasi Ketatausahaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA) PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Pengaturan dan

Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah

Kab. Pessel

90%

950.000.000

SEKDA

Kab. Pessel

90%

100.000.000

SEKDA

Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah

Kab. Pessel

90%

100.000.000

SEKDA

45.000.000 Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL) Terlaksananya Penatausaaan Administrasi Umum dan Arsip berbasis IT

Kab. Pessel

100%

45.000.000

SEKDA

75.000.000

SEKDA

716.347.157 Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder

Kab. Pessel

100%

641.347.157

SEKDA

Kab. Pessel

100%

75.000.000

SEKDA

15.000.000 Terlaksananya Pengaturan dan

Tersebar

75%

15.000.000

PU



Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi 29

1 2 3 4 5

30

1

2 3

PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Singkronisasi RPIJM-CIPTA KARYA Singkronisasi Program DAK dan APBN Inventarisasi Data Jalan Desa Penyusunan Dokumen HSBGN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Peny. Dan Pengumpulan data/Infomasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan

Penyelenggaranaan Izin Usaha Jasa Konstruksi 675.000.000

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PU Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PU Tersedianya Data Base Cipta Karya

Tersebar

25%

Rp 190.000.000

PU

Tersebar

25%

Rp 85.000.000

PU

Tersebar

25%

Rp 175.000.000

PU

Terlaksananya Singkronisasi Program RPIJM-CK Tersedianya Data Jalan Desa

Tersebar

25%

Rp 200.000.000

PU

Tersebar

25%

Rp 25.000.000

PU

220.000.000

100 buku PSDA , 25 buku PDRB, 25 buku Inkesra, 25 buku InEkonomi, 25 buku IPM, 25 Laporan SIPD dan Aspek Fokus 30 buku Profil Daerah

Kab. Pessel

100%

180.000.000

BAPPEDA

100%

40.000.000

BAPPEDA

100%

95.000.000

BAPPEDA

43 buku



4

31 1 2 3

4 5 6 7

8

9

kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pessel Tahun 2016 dan 2017 Koordinasi Penyusunan LAKIP Koordinasi Penyusunan LKPJ Koordinasi Penyusunan TAPKIN Evaluasi Capaian Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Ren. Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan

Pesisir Selatan

100%

150.000.000

BAPPEDA

994.000.000 Kab. Pessel

100%

180.000.000

BAPPEDA

25 buku

100%

80.000.000

BAPPEDA

50 buku KUA RAPBD Tahun

100%

110.000.000

BAPPEDA

30 buku

100%

65.000.000

BAPPEDA

30 buku

100%

61.000.000

BAPPEDA

30 buku

100%

50.000.000

BAPPEDA

20 buah buku

100%

33.000.000

BAPPEDA

100%

110.000.000

BAPPEDA

100%

55.000.000

BAPPEDA

2016, 2017

24 buku

Laporan 10 buku

Kab. Pessel



1 0

1 1

1 2 32 1

2 3

4

33

Pembangunan Daerah Tertinggal Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi RPJMD Tahun 2016-2020 Kab. Pesisir Selatan Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Gambir

50 buku KUA APBD Perubahan

100%

105.000.000

BAPPEDA

100%

145.000.000

BAPPEDA

100.000.000

BAPPEDA

2015, 2016 50 org

Pesisir Selatan

100 buku

Kab. Pessel

235.000.001 12 bulan

Kab. Pessel

100%

13 bulan

Kab. Pessel

200%

55.000.001

BAPPEDA

50 buah buku

Kab. Pessel

100%

125.000.000

BAPPEDA

1 pertemuaan , 50 orang

Kab. Pessel

100%

55.000.000

BAPPEDA

Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan

178.000.000



1

2 3

34

Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Penunjang WISMP

3

LOAN WISMP

1

35

1 2

Program Penataan Adminstrasi Kependudukan Penyedian Informasi yg dapat diakses masyarakat Peningkatan kapasitas Aparat Kependudukan dan

1 Tahun

Kab. Pessel

1 Perbup

100%

90.000.000

BAPPEDA

100%

40.000.000

BAPPEDA

100%

48.000.000

BAPPEDA

115.000.000

1 Tahun

Kab. Pessel

100%

115.000.000

BAPPEDA

Dinas PSDA, Dinas pertanian dan TPM Dinas PSDA , Dinas pertanian dan TPM

Kab. Pessel

100%

86.000.000

BAPPEDA

Kab. Pessel

100%

185.000.000

BAPPEDA

1.359.269.368

Tersedianya informasi Kependudukan Terlaksananya pelatihan register dan

15 Kec (182 Nagari) 15 Kec

operator SIAk On-Line, Operator 48

(182 Nagari)

40%

190.260.000

CAPIL

40%

182.980.400

CAPIL



3

4 5

6

7

36

1

2

Pencapil Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Pelayanan Dokumen Kependudukan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP-el (KTP elektronik) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA/NAGARI Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa/Nagari Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari

org dan Petugas Register 978 Terlaksananya Pelayanan Dokumen

Pessel

100%

350.000.000

CAPIL

Terlaksananya Penyediaan dan

Pessel

100%

350.000.000

CAPIL

Terlaksananya perekaman KTP-el

Pessel

100%

376.288.968

CAPIL

penduduk wajib KTP -

Pessel

30%

45.000.000

CAPIL

-

Pessel

35%

55.000.000

CAPIL

70

360.000.000

Kependudukan

meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari

20 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

100

80.000.000

BPM


182 Nagari di Kabupate Pesisir Selatan

100

75.000.000

BPM



3

4

Bimbingan Teknis dan Pemutakhiran Data Profil Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari



100

30.000.000

BPM

Kuat dan mantapnya Kelembagaan dan terlaksannya Pemerintahan Nagari


100

175.000.000

BPM

100 37

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR

1

38

39

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya sumber daya aparatur kantor BPM,PN,KB&PPr Kab, Pesisir Selatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya diklat formal bagi aparatur kantor

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pendataan Realisasi investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga

Tersedianya data realisasi investasi fasilitas, non fasilitas dan rumah tangga Terselenggaranya koordinasi penanamanam modal ke BKPM RI dan kementrian terkait

kantor BPM,PN,KB&PPr Kab, Pesisir Selatan Kab.Pessel

Kab.Pessel

15.000.000

100

Aparatur kantor sebanyak 10 orang

15.000.000

BPM

20.000.000

PMPPT

315.000.000

Kab. Pes. Selatan

Buku data realisasi inv. Failitas, non fasilitas dan rumah tangga sebanyak 30 buku.

30.000.000

PMPPT



2

Koordinasi Bidang Penanaman Modal

BKPM RI dan kementerian terkait

3

Kebijakan Penanaman Modal

Terselenggaranya kibijakan penanaman modal peluang usaha bidang unggulan

4

Kerjasama Penanaman Modal

Terselenggaranya kerjasama penanaman modal antara pemda dengan dunia usaha

5

Pelayanan Penanaman Modal

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP


6

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada dunia usaha

7

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terselenggaranya pengengolahaan data dan sistem informasi penanaman modal

Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait

Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait

Meningkatnya pengetahuan staf di bidang penanaman modal Tersedia informasi peluang usaha sektor bidang unggulan

30.000.000

PMPPT

30.000.000

PMPPT

Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Kerjasama kemitraan antara usaha UMKMK tingkat Kab. Dengan pengusaha nasional / asing Pendaftaran penaman modal, izin prinsip penanaman modal dan izin usaha penanaman modal sesuai kewenangan daerah Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya sisitem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elktronik (SPIPISE)

30.000.000

PMPPT

25.000.000

PMPPT

20.000.000

PMPPT

30.000.000

PMPPT



8

Penyeberluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Terselenggaranya penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

9 1 0

Penyusunan buku peluang Investasi Penyusunan buku data perkembangan Investasi

1 1

Pemantauan dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN

Tersedianya buku peluang investasi daerah Tersedianya buku data perkembangan Investasi di kabupaten pesisir selatan Terlaksananya pemantaun dan evaluasi terhadap perusahaan PMA/PMDN

1 2

Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal

40

1

2

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pelatihan SPIPISE bagi aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan Magang pada PTSP terbaik

Terlaksananya survey lapangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal

Kab. Pes. Selatan dan BKPM RI dan kementerian terkait Kab. Pes. Selatan Kab. Pes. Selatan

Kab. Pes. Selatan

Kab. Pes. Selatan

Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha buku profil peluang sebanyak 20 buku buku data perkembangan Investasi sebanyak 20 buku Terpantau dan terevaluasinya perusahaan PMA/PMDN disebanyak 20 perusahan PMA/PMDN 30 bh izin prinsip dan 5 izin lokasi

20.000.000

PMPPT

25.000.000

PMPPT

25.000.000

PMPPT

25.000.000

PMPPT

25.000.000

PMPPT

65.000.000

Terlatihnya aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan tentang program SPIPISE.

BKPM RI

Kab. pesisir selatan

25.000.000

PMPPT

Terlaksanya magang aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan magang pada PTSP terbaik di Indonesia

Kota Cimahi


25.000.000

PMPPT



3

41

1 2

3

42 1 2

43

Pendidikan dan pelatihan Formal

Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perizinan Operasional Penyelenggaraan Perizinan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

Penyusunan Buku Standar Pelayanan Minimal

Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas

Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan

BKPM RI dan depertemen terkait


Penyidikan Perkara Pelanggaran Perda dengan

PMPPT

35.000.000

Terlaksananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan Terpantau dan terbinanya perusahan yang telah menginvestasikan modalnya baik yang PMA maupun PMDN Terlaksananya penyusunan buku standar pelayanan minimal terhadap kepuasan masyarakt di bidang perizinan

Kab. Pes. Selatan

40 jenis perizinan

20.000.000

PMPPT

Kab. Pes. Selatan

50%

15.000.000

PMPPT

Kab. Pes. Selatan, BKPM RI dan Kementerian terkait

Buku standar pelayanan minimal

15.000.000

PMPPT

327.433.740 Terciptanya lingkungan tertib, aman & nyaman Terciptanya pileg, pilpres tertib, aman & terkendali

Kab. Pessel

100%

27.433.740

SATPOL

Kab. Pessel

100%

300.000.000

SATPOL

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1

15.000.000

Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah

436.878.225 Kab. Pessel

100%

32.207.625

SATPOL



2 3

4

5

44 1 2

45

1

Sistem Apc Forum Penegakan Peraturan Daerah Operasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan

Operasi Pengamanan Kegiatan Penting Pemerintah Daerah (Ops. Yustisi Penegakan Perda, Malam Tahun Baru, Fest. Langkisau,TDS, PAM Keg. Expo DT , dll) Kemah Bhakti Sosial Satpol PP tingkat Sumatera Barat Pendidikan dan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan teknis Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Program Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terciptanya masyarakat yg sadar hukum Terciptanya kelancaran kegiatan dan kenyamanan masy. Dlm rangka menyambut dan merayakan Hari Besar Agama Terciptanya kelancaran kegiatan dan kenyamanan masy.

Kab. Pessel

100%

32.922.925

SATPOL

Kab. Pessel

100%

89.106.640

SATPOL

Kab. Pessel

100%

244.921.035

SATPOL

Terjalinnya kerjasama dg Satpol PP se Prop. Sumatera Barat

100%

37.720.000

SATPOL

Bertambahnya tenaga PPNS

100%

47.799.660,00 25.299.830,00

SATPOL

100%

22.499.830,00

SATPOL

Bertambahnya Pengetahuan Angg. Satpol PP Kab. Pessel dan Peningkatan Kinerja.

Pusdiklat Prop. Sumbar

334.145.300

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab.Pessel

220 buku

126.378.500

DPPKAD



2 3

46

1

2

3

4

5

6 7

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan

Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun

Kab.Pessel

220 buku

98.008.800

DPPKAD

Kab.Pessel

90 buku

109.758.000

DPPKAD

5.275.000.000

Tersedianya buku standar satuan harga (100 buku Standar Satuan Harga dan 150 buku Revisi) Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015

Kab.Pessel

1 paket

150.000.000,00

DPPKAD

Kab.Pessel

100 buku

175.000.000,00

DPPKAD

Tersedianya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2015

Kab.Pessel

100 buku

150.000.000,00

DPPKAD

Tersedianya buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2014 Tersedianya buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2014

Kab.Pessel

100 buku

155.000.000,00

DPPKAD

Kab.Pessel

100 buku

150.000.000,00

DPPKAD

Terwujudnya penatausahaan aset/barang Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kab.Pessel

SKPD

200.000.000,00

DPPKAD

Kab.Pessel

100%

350.000.000,00

DPPKAD



8 9

Daerah Penyusunan DPA SKPD Penghapusan barangbarang inventaris Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah Penyusunan DPA perubahan SKPD

1 3

Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB

1 4

Penyusunan standar biaya Tahun 2016

1 5

Sosialisasi pedoman penyusunan APBD

1 6 1 7 1 8

Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA) Pendataan PBB-P2

Tersedianya buku DPA SKPD Tertatanya penghapusan Barangbarang inventaris Terbitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan perangkat SIPKD Tercapainya target penerimaan PBBP2 dan BPHTB sesuai SKBP Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran Terselenggaranya pengelolaan keuangan dalam rangka penyusunan APBD Tersedianya ranperda tentang penyusunan target Tersedianya data PBB-P2

Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha perizinan tertentu

Terlaksananya rekonsolidasi retribusi jasa usaha perizinan tertentu

1 0 1 1 1 2

Kab.Pessel Painan

516 buku SKPD

85.000.000,00 100.000.000,00

DPPKAD DPPKAD

Painan

100%

150.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

100.000.000,00

DPPKAD

Painan

1 Tahun

350.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

600.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

100.000.000,00

DPPKAD

Painan

80%

100.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

150.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

300.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

100.000.000,00

DPPKAD



1 9 2 0 2 1 2 2

2 3

Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P2 Penyusunan laporan PBBP2 dan BPHTB Penyusunan laporan PAD

Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPT, DHKP dan Peta Blok) Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset

2 4

Monitoring dan evaluasi PAD

2 5

Sosialisasi PERDA No.14 tentang PBB dan Perda No.3 tahun 2011 tentang BPHTB Media luar ruang pajak daerah Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBBP2 (SPOP,LSPOP dan Balanko berita acara)

2 6 2 7

Tersedianya kolektor PBB-P2 dengan baik

Painan

100%

100.000.000,00

DPPKAD

Tersedianya laporan PBB-P2 & BPHTB akhir tahun Tersedianya laporan PAD dan pendapatan daerah akhir tahun Tersedianya bahan-bahan dokumen PBB

Painan

100%

80.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

80.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

150.000.000,00

DPPKAD

Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan

Painan

SKPD

250.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

150.000.000,00

DPPKAD

Painan

90%

100.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

200.000.000,00

DPPKAD

100%

100.000.000,00

DPPKAD

penatausahaan aset Terlaksananya pengawasan terhadap pos pengawasan terpadu PAD Tersosialisasinya Perda No.14 tentang PBB dan Perda No.3 tentang BPHTB Tersedianya media luar ruang Tersedianya dokumen pendataan PBB-P2



2 8 2 9

3 0

3 1 47

1

2 3

48

1

Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P2 Pencetakan dokumen PBBP2 & BPHTB (DPH & kwitansi BPHTB,STTS, SSP BPHTB ) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer Pengadaan barang kuasi

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 Asistensi Penataan Keuangan Daerah Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan

Tersedianya pendataan PBB-P2

100.000.000,00

DPPKAD

Tersedianya dokumen PBB-P2 dan BPHTB

Painan

100%

100.000.000,00

DPPKAD

Terlaksananya bintek penyusunan laporan

Painan

41 SKPD

250.000.000,00

DPPKAD

Painan

100%

150.000.000,00

DPPKAD

keuangan SKPD Tersedianya barang kuasi

648.990.420

Tersedianya buku Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 Terlaksananya Asistensi Penataan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Kab.Pessel

SKPD

100.000.000

DPPKAD

Kab.Pessel

SKPD

150.000.000

DPPKAD

Kab.Pessel

1 tahun

398.990.420

DPPKAD

10.000.000

Tercapainya penyusunan laporan

Kec. IV Jurai

100%

10.000.000

BKD



Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

49 1

2

50

1

51 1

2

3

Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS Daerah

capaian kinerja dan iktisar realilsasi kinerja BKD

700.000.000 Tercapainya aparatur yg terampil dan profesional (kursus-kursus singkat: 5 org, PIM TK.II: 10 org dan PIM TK.III: 15 org) Terwujudnya Kompetensi pejabat eselon IV sebanyak 40 orang

Kec. IV Jurai, Padang & Jakarta

100%

250.000.000

BKD

Kec. Dlm Kab. Pessel dan Padang

100%

450.000.000

BKD

217.350.000

Tercapainya Diklat LPJ bagi 55 (gol.I dan II: 41 orang dan Gol.III: 14 orang) CPNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS

Terisinya formasi sesuai dg kualifikasi yg dibutuhkan

Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Penerapan Sistem Aplikasi

Tercapainya pengelolaan Karpeg: 250 lbr, Karis: 150 lbr, Karsu: 180 lbr & Taspen:200 lbr Tercapainya pelayanan Kepegawaian

Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

217.350.000

BKD

1.627.308.376 Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Pekanbaru &

100%

350.000.000

BKD

100%

45.000.000

BKD

100%

35.000.000

BKD



4

5 6

7

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Peisir Selatan

dg cepat dan tepat

Padang

Terpilihnya PNS yg MEMPEROLEH Satya Lencana Karya Satya X th: 100 org, XX th: 200 org, XXX th: 60 org Meningkatnya SDM PNS

Jakarta & Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

75.000.000

BKD

BKD Kab. Pessel

100%

200.000.000

BKD

Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Terlaksananya pendataan konversi NIP dan KPE PNS

Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

30.000.000

BKD

Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Jakarta, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

75.000.000

BKD

100%

75.000.000

BKD

100%

35.000.000

BKD

Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

200.000.000

BKD

100%

121.500.000

BKD

100%

45.000.000

BKD

8

Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan

Tersusunnya data formasi yg kosong dan pengisian formasi

9

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai

Tersedianya buku DUK & Bezetting

1 1

Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai

Terkelolanya administrasi mutasi dan pensiun pegawai

1 2

Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan

Terlaksananya pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS

1 0

Terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai



1 3

Fungsional Bagi PNS Kab. Pessel Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP No. 46 Tahun 2011

1 4

Bintek PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

1 5 1 6

Penyelenggaraan Baperjakat dan MPP Pembinaan Disiplin PNS

52

1

53 1 2

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Pessel Tersosialisasinya PP No. 46 tahun 2011 kepada Kepala SKPD, Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian SKPD (100 org) Tersosialisasinya PP No. 53 tahun 2010 kepada PNS yg melanggar disiplin (100 org) Terselenggaranya sidang Baperjakat dan MPP (12 Kali/ tahun) Terlaksananya pembinaan disiplin terhadap 100 org PNS yg melanggar disiplin

Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

200.000.000

BKD

Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

60.000.000

BKD

Kec. Dlm Kab. Pessel Kec. Dlm Kab. Pessel

100%

60.000.000

BKD

100%

20.808.376

BKD

50.000.000

Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan Terlaksananya operasional internal secara berkala pengawasan in ternal Penanganan kasus Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pengaduan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan Terlaksananya penyelesaian hasil pengawasan temuan pengawasan

Inspektorat Daerah

1 Tahun

50.000.000

INSPEKTORAT

1.576.079.227 Kab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan

1 Tahun

986.079.227

INSPEKTORAT

1 Tahun

200.000.000

INSPEKTORAT

Kab.Pesisir Selatan

1 Tahun

200.000.000

INSPEKTORAT



4 5 6 7

54 1

2

Inventarisasi Temuan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Evaluasi Lakip SKPD

Terakomodir data temuan pengawasan Tersedia dokument laporan keuangan pemerintah daerah Tersedia laporan LAKIP

Evaluasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah SKPD

Tersedia dokumen sistem pengendalian

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan Tersedianya Layanan Pendidikan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan khusus aparatur pengawasan pada kantor sendiri PROG. PENINGKT KAP. SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal kecamatan

Kab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan

1 Tahun

100.000.000

INSPEKTORAT

1 Tahun

30.000.000

INSPEKTORAT

1 Tahun

30.000.000

INSPEKTORAT

1 Tahun

30.000.000

INSPEKTORAT

70.000.000 Inspektorat Daerah

1 Tahun

35.000.000

INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah

1 Tahun

35.000.000

INSPEKTORAT

Kab.Pesisir Selatan

100%

146.000.000

15 Kantor Camat se Kabupaten Pessel

Tercapainya pelayanan Administrasi



Penyedian Informasi yg dapat diakses masyarakat Peningkatan kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencapil Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Pelayanan Dokumen Kependudukan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP-el (KTP elektronik) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Prog. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/

Kependudukan Tersedianya informasi Kependudukan

15 Kec

40%

190.260.000

(182 Nagari) 15 Kec

40%

182.980.400

Pessel

100%

350.000.000

Terlaksananya Penyediaan dan

Pessel

100%

350.000.000

Terlaksananya perekaman KTP-el

Pessel

100%

376.288.968

-

Pessel

30%

45.000.000

-

Pessel

35%

55.000.000

Terlaksananya pelatihan register dan operator SIAk On-Line, Operator 48 org dan Petugas Register 978 Terlaksananya Pelayanan Dokumen

(182 Nagari)

Kependudukan

penduduk wajib KTP

Tertatanya arsip Daerah



Arsip Daerah Pendataan dan Penataan dokumen/arsip Daerah

Tertatanya arsip Daerah

Pencapil

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi

Meningkatnyakeberdayaan masyarakat perdesaan dan Kelembagaan


Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 Kenagarian dan TTG


PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/NAGARI Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kesatuan Gerakan PKK

Meningkatnya Partisipasi masyarakat perdesaan


Terlaksananya BBGRM TK. Kecamatan dan Kabupaten

182 Nagari

Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten

terealisasinya Nagari berprestasi untuk mewakili kabupaten pesisir selatan ke lomba tk propinsi dan nasional

182 nagari di kab. Pesisir selatan

100%

124.970.300

45.000.000

1. Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 nagari 2. Terlaksanaanya pembinaan Teknologi Tepat Guna pada semua kecamatan.

45.000.000

1.110.000.000

Terlaksananya pencanangan BBGRM TK. Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahunnya. 1. Dilaksanakannya Perlombaan Nagari tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 15 Nagari

40.000.000

150.000.000



Penunjang Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

Terlaksananya TMMD di Kabupaten Pessel

1 Nagari

Pelatihan LPMN

Terlaksananya pelatihan LPMN

182 LPMN

Evaluasi dan Monitoring Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegitan SPMN di nagari.

SPMN

Evaluasi dan Monitoring serta pendataan dana Kredit Mikro Nagari (KMN)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana Kredit Mikro Nagari di masing-masing pokja.


dari seluruh Kecamatan. 2. Telah mengikuti perlombaan Nagari tingkat Propinsi dan Nasional Dilaksanakannya Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tingkat Kabupaten dan propinsi. Dilaksanakannya pelatihan LPMN yang iikuti oleh 182 orang ketua LPMN se Kab. Pesisir Selatan selama 2 hari. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi hasil kerja dari SPMN. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana Kredit Mikro Nagari yang ada di masing-masing pokja yang tersebar d kecamatan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

35.000.000



PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI Penunjang Pamsimas

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari


Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan

5 Kecamatan

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa/Nagari


Kabupaten Pessel



Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari



Bimbingan Teknis dan Pemutakhiran Data Profil Nagari di Kabupaten Pesisir



25.000.000

Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan melalui monitoring ke kecamatan pengelola pamsimas.

25.000.000

1.180.000.000

terlatih Aparatur Pemerintahan Nagari untuk 2 angkatan sebanyak 80 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari Bamus Tertibnya administrasi Pemerintahan Nagari dan lancarnya proses pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Nagari

45.000.000

45.000.000

20.000.000



Selatan Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari PROGRAM Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari Kegiatan Peningkatan Program PKK Kabupaten,Kecamatan dan Nagari ( TP-PKK )

Kuat dan mantapnya Kelembagaan dan terlaksannya Pemerintahan Nagari


TerlaksananyaPenataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari

Meningkatnya peran Perempuan dalam Pembangunan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Rapat Koordinasi P2WKSS, Rapat Nagari Binaan P2WKSS,Rapat Koordinasi PKK dengan SKPD,Rapat Pertemuan Bulanan PKK,GOW,Dharmawanita,BKMT dan rapat kerja pengurus Bundo kandung

75.000.000

300.000.000


Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Rapat Koordinasi P2WKSS, Rapat Nagari Binaan P2WKSS,Rapat Koordinasi PKK dengan SKPD,Rapat Pertemuan Bulanan PKK,GOW,Dharmawanit a,BKMT dan rapat kerja pengurus Bundo kandung

300.000.000



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


BAB VI PENUTUP

RKPD sebagai pedoman kerja pemerintah daerah sangat penting sebagai roadmap tahunan pencapaian visi daerah. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 memuat gambaran umum dan permasalahan pokok daerah, rancangan ekonomi makro, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Hal. VI - 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)


Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal.

BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT

Hal. VI - 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15. Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 19. Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

20. Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025; 30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20102030; 31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011

tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20102015. 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014; 34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44

Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan

RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 13. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, secara umum bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk

mengefektifkan dan anggaran tahun 2015.

mengefisienkan

penggunaan

(2) Tujuan dari RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, lebih spesifik adalah : a. Sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). b. Sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015; dan c. Untuk menciptakan kepastian kebijakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah. Pasal 4 Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 5 SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai acuan untuk menyusun program/kegiatan pembangunan tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahun 2015. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 (1) RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 memuat : a. Rancangan kerangka ekonomi daerah; b. Program prioritas pembangunan daerah;

c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 7 (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. (3) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan

Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumberdaya manusia dan teknologi. BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 8 (1) RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, yang memuat 5 (lima) agenda pembangunan daerah 2010-2015 sesuai dengan visi-misi pembangunan, yaitu : a. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Melanjutkan Pembangunan Pendidikan; c. Melanjutkan Pembangunan Kesehatan; d. Melanjutkan Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan, dan Sosial Budaya; dan e. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintahan Daerah. (2) Untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKPD Tahun 2015 dijabarkan melalui 11 (sebelas) prioritas pembangunan tahun 2015, yaitu : a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan; b. Pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal; c. Pengembangan kawasan wisata; d. Pembangunan daerah tertinggal dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat; e. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;

f. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; h. Pengamalan “Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah” dalam kehidupan bermasyarakat; i. Percepatan penanggulangan kemiskinan; j. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; k. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. BAB V PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 9 (1) SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur. (2) SKPD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan c.q. Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pasal 10 SKPD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015 yang akan diajukan.

BAB VI SISTEMATIKA Pasal 11 Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari: BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, Hubungan antar dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II : Merupakan BAB yang menggambarkan potret dari hasil evaluasi kondisi pembangunan daerah selama tahun 2013 sampai dengan waktu berjalan berdasarkan 5 (lima) agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010–2015, yaitu: Ekonomi, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kepemudaan dan Sosial Budaya dan Revitalisasi Pemerintahan Daerah. BAB III : Merupakan BAB yang menggambarkan rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan tahun 2015 yang berisikan pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 serta Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014–2015. BAB IV : Merupakan BAB yang menampilkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 yang berisikan prioritas kelanjutan pembangunan tahun 2014, yang mencakup: peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan

perikanan, pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal, pengembangan kawasan wisata, pembangunan daerah tertinggal dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, pengamalan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK) dalam kehidupan bermasyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, dan reformasi birokrasi dan tata usaha pemerintah. BAB V : Merupakan BAB yang menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan disusun dalam bentuk matriks. BAB VI : Merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan RKPD Tahun 2015 dan saran–saran yang bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Pasal 12 RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan pada tanggal 28 Mei 2014

Diundangkan di Painan pada tanggal 28 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Ir. ERIZON, MT BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (untuk jangka 1 tahun). Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut: a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;

g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan

plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Rancangan kerangka ekonomi daerah, mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumbersumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Huruf b Program prioritas pembangunan daerah, merupakan mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah. Huruf c

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, merupakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana (SKPD), indikator capaian masingmasing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Lima agenda pembangunan daerah tahun 20102015, merupakan penjabaran dari 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, yaitu: 1) Melanjutkan mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu; 2) Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas yang siap menghadapi tantangan dunia global; dan 3) Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1)

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

RKA SKPD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11

Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR : 11 TAHUN 2014 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

Recommend Documents