BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : a.

b.

Mengingat

: 1. 2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun pertama Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 di Tahun 2014, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut dari perencanaan SKPD tahun 2014. (2) RKPD Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN Pasal 3 RKPD Tahun 2014 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 beserta capaian kinerjanya yang tertuang dalam Lampiran RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal Mei 2013 BUPATI TEMANGUNG

HASYIM AFANDI Diundangkan di Temanggung pada tanggal Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR …

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 22 TAHUN 2013 TANGGAL : 17 MEI 2013 . BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi dengan basis pemberdayaan ekonomi dan potensi lokal. Berdasarkan dimensi waktu perencanaan dapat bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang (20 tahunan) dirumuskan dalam RPJP, perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dirumuskan dalam dokumen RPJMD dan perencanaan jangka pendek (tahunan) dirumuskan dalam RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk tahun 2014 sebagai pengejawantahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2014. Pembangunan adalah upaya sadar suatu bangsa secara terencana terarah dan terpadu untuk mencapai tujuan negara yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terencana diartikan bahwa pembangunan harus dilaksanakan melalui sebuah proses perencanaan pembangunan yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder), bersifat transparan, partisipatif dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf d, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sehubungan dengan belum tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung baru dilaksanakan di

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -- Pendahuluan

I-1

bulan Mei 2013 sehingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru dilantik pada pertengahan tahun 2013 maka penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 adalah berdasarkan pada Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Temanggung yang digunakan sebagai dokumen transisi perencanaan antar periode RPJMD yaitu antara RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2008-2013 dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 20132018. Mendasarkan pada semua ketentuan dan mekanisme yang dilakukan maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan Penyusunan RKPD; Kegiatan yang dilakukan meliputi: a). penyusunan rancangan Keputusan Bupati Temanggung tentang pembentukan Tim Assistensi Pelaksanaan Musrenbang sekaligus sebagai tim penyusun RKPD, b). penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan c). penyiapan data dan informasi. 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Pada tahap ini, dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi: a). pengolahan data dan informasi, b). analisis gambaran umum kondisi daerah, c). analisin kondisi perekonomian dan keuangan daerah, d). evaluasi kinerja pembangunan daerah (evaluasi RPJMD 2008-2013 baik agregat maupun sektoral/urusan), e). telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Temanggung, f). telaah kebijakan Nasional dan provinsi Jawa Tengah, g). perumusan masalah pembangunan daerah dan isu strategis daerah beserta kebijakan umum, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah untuk Tahun 2014 (Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014), g). perumusan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, h). pelaksanaan curah pendapat, i). penyelarasan prioritas program pembangunan daerah dengan kebijakan keuangan daerah, dan j). penyajian rancangan awal RKPD. 3. Penyusunan Rancangan RKPD; Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a). Sosialisasi rancangan awal RKPD (Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014), dan b). Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD. 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD; Proses penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dimulai dari mekanisme perencanaan dari bawah, yaitu melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholder) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -- Pendahuluan

I-2

pembangunan. Musrenbang RKPD dilaksanakan mulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu tingkat desa/kelurahan. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara serentak pada bulan Januari 2013 di 266 Desa dan 23 Kelurahan. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan pendampingan dari Tim Fasilitasi kecamatan di masing-masing kecamatan. Rumusan hasil pembahasan Musrenbang Tingkat Desa/kelurahan, menghasilkan rumusan program kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa (Alokasi Dana Desa), usulan yang akan dibiayai dari swadaya masyarakat, usulan program yang diusulkan ke atas melalui Musrenbang RKPD di kecamatan dan usulan program PNPM yang akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan. Rumusan usulan program kegiatan yang diusulkan ke kabupaten, selanjutnya dibahas pada Musrenbang RKPD di Kecamatan. Musrenbang RKPD di Kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung dilaksanakan di 20 kecamatan yaitu pada tanggal 11-27 Februari 2013. Dalam rangka penguatan sistem perencanaan maka seperti pada pelaksanaan Tahun 2012 Musrenbang RKPD di Kecamatan di Tahun 2013 ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Dalam rangka memantapkan koordinasi dan sinkronisasi usulan kegiatan/rencana pembangunan dari kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kabupaten, sebelum dilakukan Forum SKPD maka dilaksanakan Desk Perencanaan dari tanggal 1-5 Maret 2013 dimana Rencana Kerja SKPD untuk tahun 2014 dipertemukan dengan usulan atau hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mengakomodasi usulan masyarakat di dalam Rencana Kerja SKPD untuk Tahun 2014. Hasil dari pelaksanaan Desk Perencanaan selanjutnya disampaikan kepada delegasi masyarakat dari tiap kecamatan pada pelaksanaan Forum SKPD. Pelaksanaan Forum SKPD dibagi dalam 4 bidang : (1) Forum SKPD Bidang Prasarana Wilayah (2) Forum SKPD bidang Sosial Budaya (3) Forum SKPD Bidang Pemerintahan dan (4) Forum SKPD bidang Ekonomi. Forum SKPD dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Maret 2013. Sebagai proses finalisasi dari pembahasan, hasil forum SKPD kemudian dibawa ke Forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang RKPD Kabupaten melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung mulai dari eksekutif, legeslatif, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain. Musrenbang Kabupaten Temanggung untuk memantapkan RKPD 2014 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013,


I-3

diikuti oleh kurang lebih 300 peserta. Dalam rangka mencapai efektifitas dalam pelaksanaan diskusi dan pembahasan, peserta dibagi menjadi 4 (empat) bidang/kelompok yakni ; (1) Kelompok Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bappeda (2) Kelompok Sosial Budaya dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi (3) Kelompok Pemerintahan dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan, dan (4) Kelompok Ekonomi dipimpin oleh Assisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Kesra. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2013 selanjutnya menghasilkan rumusan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014, yang memadukan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pada forum Musrenbang RKPD Kabupaten inilah suatu usulan kegiatan diuji tingkat kelayakannya meliputi kelayakan secara teknis, kelayakan secara finansial, kelayakan secara normatif dan kelayakan secara fungsional yaitu menyangkut target kinerja meliputi keluaran dan hasil dari program dan kegiatan yang direncanakan. 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD. Dikarenakan pada tahun 2013 ini merupakan tahun politik sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung maka sebelum rancangan akhir RKPD tersebut diditetapkan menjadi Peraturan Bupati Temanggung akan disampaikan terlebih dahulu dengan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan harapan bahwa program dan kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah dapat menjiwai pelaksanaan pembangunan di Tahun 2014 nanti. Hal ini dengan catatan jika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana dalam 1 (satu) putaran saja. 6. Penetapan RKPD. Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung. Dari keseluruhan proses penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014, diharapkan rumusan RKPD yang disusun dapat memenuhi berbagai prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu: 1. Demokratis dan partisipatif. artinya dalam proses penyusunan RKPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder).


I-4

2. Teknokratis. artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. 3. Bottom Up planning. artinya dalam proses penyusunan RKPD memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. 4. Top Down planning, artinya dalam proses penyusunan RKPD senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah diatasnya, baik pusat maupun propinsi.

1.2 Maksud dan Tujuan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2014 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2014. Penyusunan RKPD juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja SKPD dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya).

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2014 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Temanggung tahun 2014.

1.3 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan


I-5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah . 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 mengacu pada RPJMN Tahun 2009-2014 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.


I-6

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. RPJP Nasional

Perencanaan Multi Sektor

RPJM Nasional

Tingkat Nasional RPJPD Provinsi

RPJMD Prov. Jawa Tengah

Perencanaan Multi Sektor

Tingkat Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kab. Temanggung 2005-2025

RTRW Kab. Temanggung 2011-2031

Program Indikatif Kab Temanggung Tahun 2014

Renstra SKPD Kab Temanggung

RKPD Kab Temanggung

Renja SKPD

Tingkat Kabupaten Temanggung

RPJM Desa se-Kabupaten Temanggung

Rencana Kerja Tahunan Desa

Tingkat Desa

Selain hal tersebut diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 juga mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional antara lain Roadmap Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015, dan Masterplan Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 20102025. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 juga disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan multi sektoral di tingkat


I-7

daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta dokumen perencanaan multi sektoral di tingkat Provinsi Jawa Tengah antara lain Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD MDG’s Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.5 Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama satu tahun di Tahun 2014 dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya. 2. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2 pada lampiran I, perubahan RKPD dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.6 Sistematika Penulisan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD yang meliputi pengertian secaran ringkas RKPD, Proses penyusunan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, Kaidah Pelaksanaan, dan sistematika penulisan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012.


I-8

Memuat gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014.

DAN

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah. BAB IV PRIORITAS DAN TAHUN 2014.

SASARAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

Menjelaskan perumusan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, yang terdiri atas kebijakan umum, strategi, prioritas pembangunan daerah tahun 2014 dan prioritas pengembangan kewilayahan. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014. Memuat perencanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, indikator kinerja, target, satuan, rencana anggaran maupun SKPD penanggungjawab.

BAB VI PENUTUP.


I-9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012

2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah 1. Aspek Geografi a. Letak Geografis Secara geografis, Kabupaten terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak di antara 110o23´-110o46´30 bujur Timur dan 7o14´-7o32´35 Selatan dengan luas wilayah 870,65 km2 (87.065 Ha). Kabupaten Temanggung di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geoekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah DAS Progo-Opak (Sub DAS Progo Hulu) dan DAS Pemali Comal (Sub DAS Bodri). Sesuai dengan keadaan wilayahnya, Kabupaten Temanggung kaya akan mata air dan sungai, beberapa sungai yang relatif besar antara lain sungai Legung, sungai Trocoh, sungai Lutut, sungai Dawe, dan sungai Pupu yang semuanya bermuara di laut Jawa. Sedangkan sungai Galeh, sungai Guntur, sungai Deres, sungai Datar, sungai Bulu, sungai Gintung, sungai Lungge, sungai Kuas, sungai Jambe, sungai Groboh, sungai Tingal, dan sungai Murung setelah menyatu dengan sungai Progo kemudian mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudra Hindia.

RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 1

b. Pembagian Wilayah Luas wilayah kabupaten Temanggung sebesar 87.065 m2. Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan terluas 7,836 (9%). Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1,729 m2 (1,9%). Adapun pembagian wilayah administrasi sebagai berikut :

Tabel II.1. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan No

KECAMATAN

DESA

KELURAHAN

DUSUN

LING KUNGAN

RW

RT

LUAS WILAYAH

%

1

Parakan

14

2

53

22

75

314

2,223

2,55

2

Kledung

13

-

40

-

44

138

3,221

3,70

3

Bansari

13

-

43

-

45

176

2,254

2,59

4

Bulu

19

-

91

-

84

297

4,304

4,94

5

Temanggung

6

19

127

108

136

575

3,339

3,96

6

Tlogomulyo

12

-

50

-

44

151

2,484

2,72

7

Tembarak

13

-

72

-

60

216

2,683

3,08

8

Selopampang

12

-

41

-

52

129

1,729

1,99

9

Kranggan

12

1

108

6

96

253

5,761

6,62

10

Pringsurat

14

-

115

-

112

360

5,728

6,58

11

Kaloran

14

-

109

-

104

410

6,392

7,34

12

Kandangan

16

-

108

-

104

364

7,836

9,00

13

Kedu

14

-

108

-

108

402

3,496

4,02

14

Ngadirejo

19

1

95

3

112

395

5,331

6,12

15

Jumo

13

-

66

-

61

269

2,932

3,37

16

Gemawang

10

-

57

-

63

326

6,711

7,71

17

Candiroto

14

-

75

-

74

270

5,994

6,88

18

Bejen

14

-

49

-

54

146

6,884

7,91

19

Tretep

11

-

29

-

27

134

3,365

3,86

20

Wonoboyo

13

-

57

-

55

195

4,398

5,05

266

23

1385

139

1510

5520

87.065

100

Jumlah

Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2013.

Pembagian wilayah administrasi menjadi 20 kecamatan yang dilaksanakan sejak otonomi daerah pada tahun 2001, merupakan pengembangan dari 13 kecamatan yang sudah ada. Pengembangan wilayah administrasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengembangan wilayah administrasi juga dilaksanakan ditingkat desa/kelurahan, dimana dilaksanakan penetapan perubahan desa menjadi kelurahan dari 8 kelurahan menjadi 23 kelurahan, sehingga saat ini wilayah Kabupaten Temanggung


II - 2

terbagi dalam 23 kelurahan, lingkungan, 1510 RW, 5520 RT.

266

desa,

1385

dusun,139

c. Geomorfologi dan Topografi Secara geomorfologi, Kabupaten Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-70% (datar sampai dengan sangat curam). Kemiringan lahan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada Tabel berikut: Tabel II.2. Kelas Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung

Jenis

Datar Bergelombang Curam Sangat Curam

Kemiringan Lahan

0 – 2% 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 %

Luas

968 32.492 31.232 17.983

Prosentase

Ha Ha Ha Ha

1,17 % 39,31 % 37,88 % 21.64%

Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2013

Dengan kelas kemiringan dan kondisi wilayah yang berupa cekungan dikelilingi pegunungan, Kabupaten Temanggung menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang rawan mengalami bencana alam terutama tanah longsor, angin puting beliung maupun bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku vulkanologi Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut kearah Tenggara. Dengan topografi semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memililki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah/kawasan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.450 meter di atas permukaan laut, luasan areal ini merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah.


II - 3

d. Jenis Tanah Jenis tanah di wilayah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 1) Latosol coklat seluas 26.563,47 Ha (32,13%) membentang di tengah-tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah barat laut ke tenggara 2) Latosol coklat kemerahan seluas 7.879,93 Ha (9,53%) membentang sebagian besar di bagian timur – tenggara 3) Latosol merah kekuningan seluas 29.209,08 Ha (35,33%) membentang di bagian timur dan barat 4) Regosol seluas 16.873,97 Ha (20,14%) membentang sebagian di sekitar kali Progo dan lereng-lereng terjal 5) Andosol seluas 2.149,55 Ha (2,60%) membentang di aluvial antar bukit Penggunaan lahan tanah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel II.3. Penggunaan Lahan Tanah di Kabupaten Temanggung Kecamatan Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo Jumlah

Lahan Sawah (Ha) 1,223

Lahan Bukan Sawah1,000 (Ha)

247 619 1,364 1,890 385 752 790 1,425 639 1,436 1,516 2,190 1,505 1,278 643 1,195 678 57 802 20,634

2,974 1,635 2,940 1,449 2,099 1,932 939 4,336 5,088 4,956 6,320 1,306 3,826 1,654 6,068 4,799 6,206 3,308 3,596 66,431

Jumlah (Ha) 2,223 3,221 2,254 4,304 3,339 2,484 2,684 1,729 5,761 5,727 6,392 7,836 3,496 5,331 2,932 6,711 5,994 6,884 3,365 4,398 87,065


Penggunaan lahan tanah seluas 87.065 Ha di Kabupaten Temanggung adalah terbagi dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu : sawah dan bukan sawah. Penggunaan lahan untuk sawah


II - 4

adalah berupa sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah adalah berupa bangunan, tegal/huma, kolam/empang, hutan negara/rakyat, perkebunan negara/swasta, dan untuk lahan lainnya. Pengunaan lahan untuk sawah relatif lebih kecil daripada lahan bukan sawah. Untuk Tahun 2012, penggunaan lahan tanah seluas 87.065 Ha di Kabupaten Temanggung adalah untuk sawah seluas 20.634 Ha dan bukan sawah seluas 66.431 Ha. Pengunaan lahan tanah untuk sawah adalah berupa sawah irigasi seluas 19.693 Ha dan sawah tadah hujan seluas 941 Ha. Sedangkan penggunaan lahan tanah bukan sawah adalah berupa lahan untuk bangunan seluas 9.274 Ha, tegal/huma seluas 28.093 Ha, kolam/empang seluas 31 Ha, hutan negara/rakyat seluas 16.117 Ha, perkebunan negara/swasta seluas 10.816 Ha dan untuk lahan lainnya seluas 2.100 Ha. Penggunaan lahan tanah untuk Tahun 2012 dan rincian penggunaanya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel II.4. Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) Pengairan Teknis

Pengairan Setengah Teknis

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

417 170 684 292 372 512 284 197 188 1,162 164 199 -

637 17 396 588 530 268 302 301 142 111 889 232 931 966 861 198 965 47 157

75 100 113 546 164 103 93 80 37 277 346 59 375 190 248 24 30 129

91 130 511 14 65 96 682 63 532 36 73 178 533 10 511

3 110 60 1 21 9 144 73 218 2 28 124 28 115 5

1,223 247 619 1,364 1,890 385 752 790 1,425 639 1,436 1,516 2,190 1,505 1,278 643 1,195 678 57 802

Jumlah

4,641

8,538

2,989

3,525

941

20,634

Kecamatan

Pengairan Sederhana PU

Pengairan Sederhana Non PU

Tadah Hujan

Jumlah



II - 5

Gambar 1.1 Prosentase Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan

14.490% Pengairan Teknis

41.380% 17.080%

Pengairan Setengah Teknis Pengairan Sederhana PU Pengairan Sederhana Non PU Tadah Hujan

4.560% 22.490%

Tabel II.5. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah (Ha) Lahan Hutan Tegal/ Kolam/ Untuk Negara/ Huma Empang Bangunan Rakyat Parakan 313 473 1 135 Kledung 138 2,124 680 Bansari 134 826 647 Bulu 372 2,095 3 411 Temanggung 847 315 7 14 Tlogomulyo 239 1,615 1 190 Tembarak 290 906 2 640 Selopampang 214 561 3 115 Kranggan 797 2,490 Pringsurat 1,177 1,770 590 Kaloran 689 2,560 22 Kandangan 994 1,528 727 Kedu 492 446 12 50 Ngadirejo 313 1,270 2,174 Jumo 365 125 325 Gemawang 451 1,763 1,544 Candiroto 447 1,944 2,308 Bejen 509 1,653 3,547 Tretep 188 2,204 887 Wonoboyo 305 1,425 2 111 Jumlah 9,274 28,093 31 16,117 Prosentase 13.96% 42.29% 0.05% 24.26% Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2013 Kecamatan

Perkebunan Negara/ Swasta 16 27 9 62 29 697 1,375 1,590 2,629 230 14 791 2,190 439 718 10,816 16.28%


Lahan Lainnya 62 32 1 59 257 54 32 17 352 176 95 442 76 55 48 120 100 58 29 35 2,100 3.16%

Jumlah 1,000 2,974 1,535 2,940 1,449 2,099 1,932 939 4,336 5,088 4,956 6,320 1,306 3,826 1,654 6,068 4,799 6,206 3,308 2,596 66,431 100%

II - 6

Gambar 1.2 Prosentase Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah 2,100 10,816 9,274 15,017

Tegal/Huma Kolam/Empang

28,093 31

Lahan untuk bangunan

Hutan Negara/Rakyat Perkebunan Negara/Swasta Lahan lainnya

e. Keadaan Iklim Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu terendah 24oC dan suhu tertinggi 30oC. Curah hujan di wilayah Kabupaten Temanggung relatif tidak merata. Hal ini terlihat dari curah hujan di bagian Timur wilayah Kabupaten Temanggung (Kecamatan Kandangan dan Pringsurat) lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, demikian pula dengan waktu musim hujannya yang lebih lama. Curah hujan rata-rata 2.163 mm/tahun dengan curah hujan terendah 1.000 mm dan curah hujan tertinggi 3.100 mm. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Candiroto. f. Jumlah Bangunan Rumah Pada Tahun 2012, jumlah bangunan rumah di Kabupaten Temanggung sejumlah 193.685 unit, tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah hunian terbanyak di kecamatan Temanggung dan paling sedikit di kecamatan Selopampang. Apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka telah terjadi peningkatan jumlah bangunan rumah yang menggambarkan terjadi peningkatan kemampuan dalam penyediaan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan terjadi peningkatan kualitas bangunan rumah yang ditunjukkan oleh pergeseran jumlah bangunan berdasarkan klasifikasi type rumah.


II - 7

Adapun rincian jumlah bangunan rumah di Tahun 2012 menurut typenya di masing-masing wilayah kecamatan beserta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel II.6. Jumlah Bangunan Rumah Rumah Tinggal menurut Type Jumlah (unit) (UNIT) A B C 1. Parakan 5 594 5 958 2 201 13 753 2. Kledung 1 336 4 129 1 746 7 211 3. Bansari 1 796 2 991 1 298 6 085 4. B u l u 7 383 3 373 1 746 12 502 5. Temanggung 11 233 7 144 1 699 20 076 6. Tlogomulyo 1 731 2 963 2 890 7 584 7. Tembarak 2 889 3 111 1 009 7 009 8. Selopampang 1 130 2 324 1 202 4 656 9. Kranggan 4 370 5 838 2 146 12 354 10. Pringsurat 4 296 5 938 2 604 12 838 11. Kaloran 3 736 4 553 3 300 11 589 12. Kandangan 3 999 4 814 2 334 11 147 13. K e d u 3 999 7 976 2 658 14 633 14. Ngadirejo 3 484 6 098 3 692 13 274 15. J u m o 2 032 3 373 2 253 7 658 16. Gemawang 1 921 3 143 2 188 7 252 17. Candiroto 3 028 3 415 1 968 8 411 18. Bejen 1 958 2 758 1 134 5 850 19. Tretep 1 145 2 785 990 4 920 20. Wonoboyo 1 517 2 889 2 074 6 480 Jumlah Tahun 2012 68 577 85 573 41 132 195 282 Jumlah Tahun 2011 66 029 85 813 41 843 193 685 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung KECAMATAN

2. Aspek Demografi a. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 sejumlah 733.418 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 50,15% (367.807 jiwa) dan perempuan 49.85% (365.611 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata 842 jiwa/km2 dengan persebaran penduduk relatif merata, dimana jumlah penduduk terbanyak dan terpadat berada di wilayah Kecamatan Temanggung, jumlah penduduk paling sedikit di kecamatan Selopampang dan kepadatan penduduk terkecil di kecamatan Bejen.


II - 8

Tabel II.7. Distribusi Penduduk dan Tingkat Kepadatan Menurut Kecamatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Temanggung Parakan Kedu Tembarak Bulu Selopampang Bansari Ngadirejo Jumo Tlogomulyo Pringsurat Kranggan Kledung Kaloran Kandangan Tretep Wonoboyo Candiroto Gemawang Bejen Jumlah

JUMLAH 78 938 PENDUDUK 50 698 55 368 28 778 45 829 18 258 22 129 51 774 28 144 22 072 48 087 44 842 24 770 40 717 47 670 19 632 24 353 30 327 31 570 19 462 733 418

LUAS 33,39 WILAYAH 22,23 34,96 26,84 43,04 17,29 22,53 53,31 29,32 24,84 57,27 57,61 32,21 63,92 78,36 33,65 43,98 59,94 67,11 68,84 870,65

KEPADATAN 2 364 2 281 1 584 1 072 1 065 1 056 982 971 960 889 840 778 769 637 608 583 554 506 470 283 842

Sumber :Temanggung dalam Angka Tahun 2012, diolah

Selama periode 2008-2012, pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung masih fluktuatif atau dapat dikatakan kalau belum memiliki trend yang menurun setiap tahunnya dengan kisaran angka pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata dibawah 1%. Tabel II.8. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 TAHUN Jumlah (orang) 2008 716 295 2009 722.087 2010 721.679 2011 727.184 2012 733.418 Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan 0,98 % 0,81 % -0,06 % 0,83 % 0,85 %

Penurunan jumlah penduduk di Tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai akibat dari pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS. Penurunan jumlah penduduk tersebut dikarenakan antara lain oleh penghapusan identitas penduduk yang sudah meninggal dan penghapusan sebagai akibat proses pindah/mutasi kependudukan yang selama ini tidak dilaporkan. RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 9

b. Tingkat Pendidikan Selama periode 2008-2012, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tamat SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan derajat pendidikannya. Di satu sisi jumlah penduduk yang tidak tamat SD juga meningkat, hal ini dikarenakan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Tabel II.9. Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan (orang) Tahun 2008-2012

No

Kategori

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Tidak Tamat SD

188.165

186.945

161.110

163.483

166.858

2.

Tamat SD/Sederajat

280.508

284.627

282.488

286.717

292.636

3.

Tamat SLTP/Sederajat

92.995

96.695

114.287

115.983

118.377

4.

Tamat SLTA/Sederajat

60.356

62.732

70.289

71.363

72.836

5.

Tamat Diploma

6.517

6.582

9.716

9.885

10.089

6.

Tamat Sarjana

14.764

15.066

11.450

11.621

11.861

Sumber : Temanggung Dalam Angka 2013

c. Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Sebagai daerah agraris maka sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung (kurang lebih 53%) mempunyai mata pencaharian atau jenis pekerjaan pada bidang pertanian. Jenis pekerjaan lainnya adalah pada bidang industri, bangunan, perdagangan, pengangkutan, jasa, dan bidang lainnya. Selama 2 (dua) tahun terakhir, terjadi penurunan prosentase pekerja di sektor pertanian. Pengurangan prosentase tersebut menyebabkan peningkatan di sektor yang lain terutama di sektor industri dan sektor perdagangan. Selama periode 20082012 distribusi mata pencaharian penduduk usia 10 tahun keatas adalah sebagaimana tabel berikut ini:


II - 10

Tabel II.10. Distribusi Penduduk Usia 10 tahun Keatas menurut Jenis Pekerjaan / mata pencaharian Tahun 2008-2012 No

Mata Pencaharian

2008

2009

2010

2011

2012 trend

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1

Pertanian

249,749

61.35

252,641

61.35

205,281

53.01

208.281

53.00

213.910

53,00

-

2

Industri

30,499

7.49

30,850

7.49

41,047

10.60

41,656

10.60

42.782

10,60

+

3

Bangunan

13,793

3.39

13,954

3.39

20,523

5.30

20,828

5.30

21.390

5.30

+

4

Perdagangan

51,415

12.63

52,014

12.63

61,569

15.90

62,484

15.90

64.171

15.90

+

5

Pengangkutan

10,271

2.52

10,391

2.52

10,455

2.70

10,611

2.70

10.898

2.70

+

6

Jasa

43,271

10.63

43,776

10.63

42,208

10.90

42,835

10.90

43.995

10.90

-

7

Lain-lain

8,099

1.99

8,190

1.99

6,194

1.60

6,288

1.60

6.457

1.60

+

Jumlah

407,097

100%

411,816

100%

387,277

100%

392,983

100%

220.367

100%

Sumber : Temanggung Dalam Angka 2013

d. Struktur Penduduk Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Temanggung hampir berimbang yaitu laki-laki 367.807 jiwa dan perempuan 365.611 jiwa. Gambaran struktur penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel II.11. Jumlah Penduduk Menurut Usia per Jenis Kelamin Kelompok Umur Laki-laki Perempuan 0-4 30.598 30.163 5-9 29.421 29,483 10 - 14 30.132 30.019 15 – 19 31.017 26.889 20 - 24 25.848 24.255 25 - 29 23.910 26.371 30 - 34 28.095 28.811 35 - 39 29.015 28.266 40 - 44 28.619 30.026 45 - 49 28.224 26.672 S 50 - 54 25.771 22.157 u 55 - 59 21.943 16.768 m 60 - 64 13.369 11.431 b 65 + 27.505 28.640 e r jumlah 367.807 365.611 S Sumber : Temanggung Dalam Angka 2013


Jumlah 60.761 58.904 60.151 57.906 50.103 50.281 56.906 57.281 58.645 54.896 47.928 38.711 24.800 56.145 733.418

Prosentase 8.28% 8.03% 8.20% 7.90% 6.83% 6.86% 7.76% 7.81% 8.00% 7.48% 6.53% 5.28% 3.38% 7.66%

II - 11

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan terdiri dari Evaluasi Capaian Kinerja Agregat Daerah dan Evaluasi Capaian Kinerja Urusan (sektoral). Evaluasi terhadap capaian kinerja Agregat Daerah di kabupaten Temanggung dengan mengunakan 6 (enam) indikator antara lain : a. Ekonomi Makro Daerah (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan laju inflansi); b. Kesejahteraan masyarakat (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil masyarakat); c. Indikator penanganan kemiskinan; d. Pengurangan pengangguran, peningkatan kesempatan kerja, dan laju pertumbuhan penduduk; e. Penanganan lahan krtis dan terwujudnya (RTH);

ruang terbuka hijau

f. Indikator Pembanguan Lainnya (Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender). Evaluasi Capaian Kinerja Urusan (sektoral) yang dibagi menjadi dua yaitu Urusan Wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Lingkungan Hidup,pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan permpuan dan perlindungan anak, koperasi dan UMKM,Otonomi Daerah dan pemerintahah umum,ketahanan pangan,Pemberdayaan masyarakat) dan Urusan Pilihan (pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian ) 1. Evaluasi terhadap capaian kinerja Agregat Daerah Adapun Evaluasi terhadap capaian kinerja Agregat Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut : a. Indikator Ekonomi Makro Daerah Indikator ekonomi makro di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir meliputi PDRB, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Salah satu indikator ekonomi makro daerah adalah PDRB.


II - 12

Selama periode 2008-2012, Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.13 Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

Tahun

PDRB

PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

Jutaan Rupiah

Jutaan

Perkemba ngan (%)

Rupiah

Perkemba ngan (%)

2008

4.125.938,97

248,13

2.219.155,63

133,46

2009

4.502.652,25

270,79

2.309.841,53

138,91

2010

5.069.020,30

304,85

2.409.386,40

144,90

2011

5.603.983,71

337,02

2.521.439,02

151,64

2012*)

6.237.540,37

222,25

2.648.135,24

235,54

Sumber : Buku PDRB Kab. Temanggung Tahun 2012 Catatan : *) : data sementara BPS (belum rekonsiliasi) Tahun dasar = tahun 2000 = 1.662.794,54 juta rupiah

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Temanggung telah mencapai nilai sementara 6.237.540,37 juta rupiah, mengalami kenaikan sebesar 633.556,66 juta rupiah dibandingkan tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008 maka selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 1,51 kali, sedangkan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,19 kali. 2) PDRB Perkapita Indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil.


II - 13

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.14 Perkembangan PDRB Perkapita

Tahun

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Jutaan Rupiah

Pertumbuhan (%)

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Jutaan Rupiah

Pertumbuhan (%)

2008

5.882.693,67

12,29

3.164.034,37

2,73

2009

6.385.490,85

8,25

3.275.729,76

3,25

2010

7.154.116,04

12,04

3.400.456,74

3,81

2011

7.847.119,79

9,69

3.530.708,70

3,83

2012*)

8.536.156,26

8,78

3.624.008,16

2,64

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Catatan : *) : data sementara BPS

Selanjutnya dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2008 PDRB per kapita masih sebesar 5.882.693,67 juta rupiah dan tahun 2012 menjadi 8.536.156,26 juta rupiah atau naik rata-rata 9,02% pertahun. PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2008 sebesar 3.164.034,37 juta rupiah dan pada tahun 2012 menjadi 3.624.008,16 juta rupiah atau mengalami kenaikan rata-rata 2,91% per tahun. Capaian PDRB per kapita Kabupaten Temanggung tersebut masih jauh dibawah PDRB per kapita Jawa Tengah yang sebesar 13.593.566.60 rupiah dan PDB per kapita Nasional yang besarnya 28.188.005,29 rupiah namun setidaknya sudah dapat menggambarkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. 3) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah juga merupakan salah satu indikator makro ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung selama periode 2008-2012 mengalami fluktuasi antara 3,54 s.d 5,02 persen. Berdasarkan tabel tersebut dibawah ini, ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2011 tumbuh sebesar 4,65 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 4,31 persen. Adapun untuk tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen.


II - 14

Tabel II.15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun Temanggung

Jawa Tengah

2008

3,54

5,46

2009

4,09

4,71

2010

4,31

5,84

2011

4,65

6,01

2012*)

5,02

****

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung *) data sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir juga selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, sehingga masih memerlukan upaya yang keras untuk setidaknya berada di level pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 12 6.01

6.01 5.84

10 5.14

5.61 8

6 5.02

4.65

4.31

4.09

4

3.54

2

0 2008

2009

2010

Temanggung

2011

2012

Jateng

Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2011 dipengaruhi adanya pertumbuhan yang cukup signifikan pada beberapa sektor PDRB diantaranya sektor pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa sebagaimana tabel berikut:


II - 15

Tabel II.16. Laju Pertumbuhan Sektor-sektor PDRB SEKTOR

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012*)

1. 2.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

-1,07 5,38

6,14 0,38

3,66 -5,76

0,70 -6,58

5,11 -9,44

3.

Industri Pengolahan

3,89

2,03

3,78

6,28

4,36

4.

Listrik dan Air Bersih

6,62

4,35

8,86

5,76

9,14

5.

Bangunan

5,57

2,91

2,80

5,31

8,21

6.

Perdagangan, Hotel dan RM

4,58

3,72

3,74

4,74

4,50

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

5,87

4,26

6,20

9,72

4,92

4,38

3,66

4,10

7,37

5,41

10,03

3,81

7,29

8,18

5,61

8. Keuangan,Persewaan &Jasa Perush 9. Jasa-jasa

Sumber : Buku PDRB Kab Temanggung Tahun 2012 Catatan*) : data sementara (belum rekonsiliasi)

Berdasarkan tabel diatas maka pertumbuhan sektorsektor yang cukup signifikan di atas 6 persen pada tahun 2012 adalah sektor listrik dan air bersih 9,14%, dan bangunan 8,21%. Di sisi lain pada sektor-sektor yang cukup dominan seperti industri pengolahan, perdagangan hotel dan rumah makan pertumbuhannya dibawah 5 persen. Sementara sektor pertanian sebagai sektor yang paling dominan tumbuh di atas 5 persen atau sebesar 5,11%. Tabel II.17 Struktur PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan/penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan air bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel & rumah makan 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-jasa

2008 30,82 1,19 19,11 1,04 5,81 16,78 5,67 4,25 15,33

TAHUN (%) 2009 2010 2011 31,86 33,11 32,75 1,16 1,05 0,96 18,45 17,68 17,26 1,04 1,05 1,05 5,77 5,60 5,52 16,74 16,65 16,63 5,48 5,23 5,28 4,16 4,11 4,23 15,34 15,52 16,32

Jumlah (%) 100 100 100 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Catatan*) : data sementara (belum rekonsiliasi)

100

2012*) 32,38 0,87 17,50 1,05 5,91 16,53 5,12 4,42 16,22 100

Perkembangan struktur perekonomian daerah 5 (lima) tahun terakhir, dengan menggunakan struktur PDRB Tahun 2012 dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan proporsi sebesar 32,38 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan mencapai 17,50 persen, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan 16,53 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 16,22 persen.


II - 16

Sektor-sektor tersebut yang selama ini dominan di perekonomian Kabupaten Temanggung. Namun demikian kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB yang besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 32,38 persen, sedangkan yang lain relatif kecil yaitu listrik dan air bersih 1,05 persen. Kontribusi sektor pertanian yang termasuk besar didukung sebagian besar penduduk di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Buku Temanggung Dalam Angka Tahun 2012 bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebesar 53,00% atau sejumlah 213.910 orang dari 403.603 orang. Gambar 1.8 Struktur PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2011

16.32 32.75

4.23 5.28

16.63 17.26

5.52

0.96

Pertanian

1.05

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan RM

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Jasa-Jasa

4) Laju Inflasi Laju inflasi menunjukkan perkembangan indeks harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Temanggung sangat dipengaruhi berbagai faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Daerah. Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Temanggung tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Selama periode 2008-2012, perkembangan laju inflasi di Kabupaten Temanggung tercatat sebagai berikut:


II - 17

Tabel II.18 Perkembangan Laju Inflasi Tahun

Temanggung

Jawa Tengah

Nasional

2008

12,36

9,55

11,06

2009

4,16

3,32

2,78

2010

7,35

6,88

6,96

2011

2,42

2,68

3,79

2012

4,73

4,24

4,30

Sumber : Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Temanggung Tahun 2013

Upaya untuk menekan angka inflasi agar tidak menembus angka 2 digit pada tahun 2012 kembali bisa terwujud, tercapai 4,73%. Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2012 lebih rendah dari angka inflasi yang ditargetkan dalam agregat daerah yaitu 7%. Pada Tahun 2011 dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 2,68% dan inflasi nasional sebesar 3,79% maka angka inflasi Temanggung masih lebih rendah. Sedangkan untuk Tahun 2012, diperoleh angka inflasi di Kabupaten Temanggung sebesar 4,73% atau kembali berhasil menekan inflasi untuk tidak menembus 2 digit, Namun di tahun 2012, jika dibandingkan dengan inflasi provinsi dan nasional maka angka inflasi di Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi. b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3) standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.


II - 18

Menurut UNDP, hasil IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Berdasarkan IPM, maka suatu wilayah dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori/kelas pembangunan manusia (skala internasional). Daerah dengan nilai IPM kurang dari 50 termasuk kelas pembangunan manusianya rendah. Daerah dengan nilai IPM 50-65,99 termasuk kelas pembangunan manusia menengah ke bawah. Daerah dengan nilai IPM 66-80 termasuk kelas pembangunan manusian menengah ke atas. Daerah dengan nilai IPM di atas 80 termasuk kelas pembangunan manusia tinggi. Adapun Nilai IPM dan perkembangannya Temanggung adalah sebagaimana berikut:

di

Kabupaten

Tabel II.19. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung No

Variabel IPM

2007

2008

2009

2010

2011

Indeks Pembangunan Manusia

73.08

73.43

71,8

74,11

74,47

1.

Angka Harapan Hidup (AHH)/Th

72,16

72.32

72,43

72,54

72,66

2.

Angka Melek Huruf (%)

95.93

95,93

95,94

95,94

95,96

3.

Rata-rata lama sekolah (th)

6,70

6,70

6,86

7,01

7,09

4.

Pengeluaran riil per kapita (Rp)

627,370

630,820

633,900

635,010

638,120

Sumber : Buku ASPM Kabupaten TemanggungTahun 2012

Pencapaian Nilai IPM Kabupaten Temanggung tahun 2011 sebesar 74,47 sehingga Kabupaten Temanggung masuk menjadi kategori/kelas pembangunan manusia menengah keatas.Adapun unsur pembentuk IPM adalah sebagaimana berikut: 1) Angka Harapan Hidup; Pada tahun 2011 angka harapan hidup ( AHH ) di Kabupaten Temanggung telah mencapai 72,66, perolehan angka ini merupakan terjemahan dari Life Expectancy at Birth. yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang sejak lahir hingga akhir hayat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan, antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan. Sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.


II - 19

2) Angka Melek Huruf; Capaian angka melek huruf dikabupaten Temanggung yaitu 95,96. Hal ini merupakan tolok ukur pendidikan dalam skala makro yang berdasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk. Tingkat melek huruf dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca. Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. 3) Rata-rata lama sekolah; Rata-rata lama sekolah di kabupaten Temanggung mencapai 7,09 yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Temanggung mencapai SMP kelas satu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa /SLB).


II - 20

4) Pengeluaran riil perkapita. Pengeluaran riil perkapita masyarakat di kabupaten Temanggungh sebesar 638,120 rupiah. Pengelauran riil memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat dikatakan bisa memenuhi standar hidup layak. Meningkatnya pendapatan diharapkan dapat pula meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dengan syarat bahwa kenaikan pendapatan tersebut tidak disertai dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan empat variabel penyusun IPM tersebut diatas apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah maka nilai IPM Kabupaten Temanggung berada diperingkat 6 (enam) dari 35 kabupaten/kota yang ada. c. Indikator Penanganan Kemiskinan Pembangunan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mencapai suatu harapan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perjuangan untuk mencapai harapan tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan dasar dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada waktu lampau lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun sampai saat ini masih menyisakan berbagai problematika pada kehidupan masyarakat. Beberapa problem yang mengharuskan adanya solusi menyeluruh diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha terus untuk mensinergikan berbagai program pembangunan guna melakukan penanggulangan kemiskinan yang rasional, proporsional dan berupaya untuk mengurangi tumbuhnya nilai-nilai negatif sebagai dampak dari suatu program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami sesorang atau rumahtangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Data Rumah Tangga Miskin Kabupaten Temanggung by name by address merupakan hasil pendataan PPLS tahun 2008 oleh BPS berdasarkan 14 indikator kemiskinan sebagai berikut :


II - 21

1) 2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

13) 14)

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bumbu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. Hanya membeli satu stel pakian baru dalam setahun, bagi setiap anggota RT. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan,buruh perkebunan, atau pekerja lainnya. Kepala rumah tangga belum pernah sekolah atau tidak tamat SD. Tidak Memiliki Tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.600.000,00, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari survey tersebut diketahui bahwa di Kabupaten Temanggung terdapat 184.807 rumah tangga dan diantaranya terdapat 61.672 rumah tangga miskin (33,37 %) yang dijadikan dasar Kabupaten Temanggung dalam menetapkan target penurunan penanganan kemiskinan RTM sebesar 14 %. Strategi penanganan kemiskinan adalah merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy), oleh karena itu harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor development) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (pro poor growth). Untuk itu kebijakan yang dilaksanakan guna penanganan kemiskinan adalah dengan mengintegrasiikan antara strategi


II - 22

langsung, yaitu berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengeliminasi tipologi RTM (seperti kondisi rumah melalui pemugaran rumah, plesterisasi, jambanisasi/MCK, air bersih dan lain-lain) dan strategi tidak langsung, yaitu berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Upaya yang telah dilakukan dengan mengintegrasikan dan mensinergikan kedua strategi dimaksud menunjukkan dampak penurunan RTM yang cukup signifikan berdasarkan 14 indikator kemiskinan dengan mempertimbangkan skala prioritas pada desa-desa yang RTM nya diatas 45%, kemudian desa-desa RTM antara 30% - 45%, dan selanjutnya desa-desa dengan RTM kurang dari 30% pada tahun berikutnya. Berdasarkan strategi dimaksud, maka target angka penurunan RTM 2008 s/d 2013 sebesar 14% (25.873 RTM) dari 33,37% (61.672 RTM) terhadap 184.807 RT sampai dengan akhir tahun 2011 mengalami penurunan sejumlah 25.062 RTM (13,56 %) dengan rincian sebagai berikut : 1) Tahun 2009 target penurunan 3.696 RTM (2%) turun 2.336 RTM (1,26 %) atau menjadi 59.336 RTM (32,11%) dari target 31,37%. 2) Tahun 2010 target penurunan 5.544 RTM (3%) turun 18.966 RTM (10,26%) atau menjadi 40.370 RTM (21,85%) dari target 28,37%. 3) Tahun 2011 target penurunan 5.544 RTM (3%) turun 3.760 RTM (2,03%) atau menjadi 36.610 RTM (19,81%) dari target 25,37%. 4) Tahun 2012 target penurunan 5.544 RTM (3%) turun 3.734 RTM (2,02%) atau menjadi 32.876 RTM (17,79%) dari target 22,37%. Demikian juga apabila menggunakan pendekatan Pentahapan Keluarga Sejahtera/KS. BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan menggunakan 21 indikator secara berjenjang dari Keluarga Prasejahtera/Pra KS, Keluarga Sejahtera/KS I, KS II, KS III, dan KS III Plus. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologis, kebutuhan pengembangan dan kepedulian sosial. Maka berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2008 terdapat 68.499 Pra KS, 27.209 KS I, 40.337 KS II, 62.325 KS III, dan 2.257 KS III Plus. Kondisi ini telah berubah dengan adanya programprogram pemberdayaan keluarga sehingga pada tahun 2011 terjadi peningkatan kondisi kesejahteraan keluarga. Keluarga RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 23

Pra KS turun menjadi 50.752 KK, demikian juga pada KS I dan KS II juga menurun, dan sebaliknya semakin banyak yang telah mencapai KS III dan KS III Plus. Peningkatan kelas yang terjadi tidak semata-mata adanya peningkatan dari kondisi awal sejumlah 68.499 Pra KS namun juga disertai adanya keluarga-keluarga baru karena perkawinan. Tabel II.20. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Tahapan KS (KK)

2008

2009

2010

2011

Pra KS

68.499

60.898

53.744

50.752

51.172

KS I

27.209

20.786

20.919

19.147

24.891

KS II

40.337

43.366

46.075

46.952

36.505

KS III

62.325

82.943

90.470

97.362

100.518

2.257

3.212

2.893

3.504

4.598

KS III Plus

2012

Sumber: BKBPP

d. Indikator Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen. Kegunaan Indikator tingkat kesempatan kerja adalah untuk mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka adalah proporsi pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. Selanjutnya apabila berbicara tentang kependudukan dan program KB (keluarga berencana), setidaknya ada tiga komponen kependudukan. Yaitu, kelahiran, kematian dan migrasi atau keluar-masuknya penduduk dari suatu negara, yang dominan adalah kelahiran dan kematian. Angka kematian sudah mulai turun, tapi angka kelahiran menunjukkan kenaikan, sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat. Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah kesuburan atau oleh


II - 24

emigrasi besar-besaran. Juga oleh penyakit, kelaparan maupun perang. Namun seringkali oleh gabungan faktor-faktor tersebut. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan kesempatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka. Pengaruh yang ada adalah berupa bahwa upaya peningkatan tingkat kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka terkendala oleh terbatasnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung, secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel II.21. Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka disandingkan dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2008

3,54

0,98

-

-

2009

4,09

0,81

94

5,9

2010

4,31

- 1,19

71

6,6

2011

4,65

0,78

84,4

5,24

2012*)

4,95*)

*)

*)

3,40

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung dan Disnakertrans Kab. Temanggung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa trend peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh masih fluktuatifnya laju pertumbuhan penduduk belum bisa berpengaruh secara konstan atas pencapaian peningkatan tingkat kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung. e. Indikator Penanganan lahan kritis dan terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Upaya pembangunan yang disertai dengan upaya penjagaan kualitas lingkungan hidup sudah berada di jalur yang tepat ditunjukkan dengan terus berkurangnya jumlah lahan kritis seiring dengan peningkatan upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung.


II - 25

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, lahan kritis ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Upaya penanggulangan lahan kritis dilaksanakan sebagai berikut: Pemanfaatan lahan tanah dengan seoptimal mungkin bagi pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha lainnya; 2) Pencegahan erosi tanah melalui pembuatan teras-teras pada lereng bukit; 3) Usaha perluasan penghijauan tanah milik dan reboisasi lahan hutan; 4) Usaha reklamasi lahan bekas pertambangan; 5) Usaha ke arah Program kali bersih (Prokasih) dan pengolahan wilayah terpadu di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); 6) Pengembangan keanekaragaman hayati; 7) Penindakan tegas bagi siapa saja yang merusak lahan yang mengarah pada terjadinya lahan kritis; 8) Menghilangkan unsur-unsur yang dapat mengganggu kesuburan lahan pertanian, misalnya plastik, melalui peningkatan proses daur ulang dan penanganan sampah langsung oleh masyarakat melalui program/kegiatan Bank Sampah; 9) Pemupukan dengan pupuk organik atau alami, yaitu pupuk kandang atau pupuk hijau secara tepat dan terus-menerus; 10) Usaha untuk menggemburkan tanah sawah dan menurunkan zat pencemar (polutan) yang ada di tanah, antara lain dikembangkan tumbuhan yang disebut Azola dan pemanfaatan enceng gondok. 1)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang ditanami oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi lainnya. Manfaat langsung dan tidak langsung dari RTH berupa terwujudnya kesegaran, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. RTH Kawasan Perkotaan yang ada di Kota Temanggung antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Taman kota, seluas 43.341,24 m2 Lapangan, stadion dan alun-alun seluas 158.960 m2 Turus jalan seluas 188.292 m2 Makam seluas 191.923 m2 Perkantoran seluas 11.174 Kawasan pendidikan seluas 31.618 m2 Sempadan sungai seluas 119.800 m2 Taman rekreasi seluas 32.049 m2


II - 26

9) 10) 11) 12) 13)

Hutan kota seluas 38.770 m2 Mata air seluas 748 m2 Perumahan seluas 50.500 m2 Hutan Negara/Rakyat seluas 140.000 m2 Perkebunan Negara/swasta seluas 90.000 m2

Kebijakan pro lingkungan hidup juga nampak dari meningkatnya jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, terakhir berupa pembangunan Taman Bermain di Belakang Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai arena publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Temanggung. f. Indikator pembangunan lainnya Selain indikator-indikator tersebut di atas yang langsung berpengaruh pada capaian kinerja agregat daerah, maka terdapat indikator-indikator lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi di Kabupaten Temanggung, indikator-indikator tersebut antara lain: 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara lakilaki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Tabel II.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung

IPG

2008

2009

2010

2011

70,68

71,23

71,67

72,31

Pencapaian IPG Kabupaten Temanggung linier dengan pencapaian IPM Kabupaten Temanggung, dalam arti kedudukan di Wilayah Eks Karesidenan Kedu Baik IPM maupun IPG berada di urutan kedua setelah Kota Magelang serta lebih tinggi dari IPG Jawa Tengah (Tahun 2010 =65,79). Dari ketiga indikator IPG, di Kabupaten Temanggung hanya indicator umur harapan hidup laki-laki yang lebih rendah dari perempuan, sedangkan indikator pendidikan dan pendapatan per kapita lebih tinggi pada laki-laki.


II - 27

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan Tabel II.23 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung

IDG

2008

2009

2010

2011

53,73

53,98

70,83

72,00

Kondisi IDG Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang tinggi, bahkan pada tahun 2010 menduduki urutan pertama di wilayah Eks-Karesidenan Kedu. Faktor yang paling mendorong melonjakknya IDG Kabupaten Temanggung yaitu partisipasi parlemen ( Tahun 2004 =2,2%; Tahun 2009=17,7%). agregat menggambarkan capaian kinerja pada indikator kinerja makro daerah sebagai cerminan kondisi yang diinginkan pada Visi Daerah; Tabel II.12 Capaian Kinerja Agregat Daerah No

INDIKATOR

TARGET (2013)

2009

2010

2011

2012

Sumber Data

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,71

71,8

74,11

74,47

BPS

a. Angka Harapan Hidup (AHH)/thn

72,10

72,43

72.54

72,66

BPS

b. Angka Melek Huruf (%)

99,54

95,94

95,94

95,96

98,32 Dinas Pendidikan

7,10

6,86

7,01

7,09

7,09 Dinas Pendidikan

622.200

633.900

635,010

638.070

4.31

4,65

c. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) d. Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp) 2

Pertumbuhan Ekonomi 0,5 (%) +

4

4,09

3

PDRB perKapita (hrg berlaku; Rp/th) 9.485.744,28

6.265.971,95

4

Tingkat Inflasi 1 (%) +

5

Menurunnya Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)

6

BPS 4,95**

BPS

7,154,116.00 7.847.119,79 8.530.154,52**

BPS

7

4,16

7,35

2,42

4,70**

BPS

0,77

0,91

0,95

0,88

0,87

BPS

Menurunnya prosentase rumah tangga miskin, menjadi (%)

19,37

32,11

21.85

19,81

17,79

BAPPEDA

7


82,76

94

71

84,4

8

Tingkat Penggangguran Terbuka (%)

6,56

5,9

6,6

5,24

9

Penurunan Lahan Kritis (Ha)

17.705

17.447,5

17.177,5

17.096

10

Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (%)

20

8

11

11,18

Disnakertrans 3,40

Disnakertrans Distanbunhut

29,15

BLH

Keterangan : Data Bulan Januari 2012


II - 28

2. Evaluasi Capaian Kinerja Urusan (sektoral) a. Urusan Wajib Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib yang berhubungan dengan Pokok-pokok RPJMD adalah sebagai berikut: 1) Urusan Pendidikan Adapun indikator urusan pendidikan terdiri dari (1)APK PAUD (2)APM PAUD (3)APK SD (4)APM SD (5)Angka Lulusan SD (6)Angka Putus Sekolah SD (7)APK SMP (8)APM SMP (9)Angka Lulusan SMP (10)Angka Putus Sekolah SMP (11)Angka Melanjutkan ke SMP/MTs (12)Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK (13)APK SMA (14)APM SMA (15)Angka Lulusan SMA (16)Angka Putus Sekolah SMA(17)Ruang Kelas SD yang memenuhi standar (%) (18)Ruang kelas SMP yang memenuhi standar (%) (19)Ruang kelas SM yang memenuhi standar (%) (20)SD memenuhi standar sarpras (%) (21)SMP memenuhi standar sarpras (%) (22)SMA memenuhi standar sarpras (%) (23)Intensitas kegiatan kesiswaan (24)Meningkatnya prestasi siswa dalam bidang olah raga, seni, UKS, kepramukaan, dan lainnya (25)Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (26)Rata-rata lama sekolah (tahun) (27)Jumlah lembaga PAUD (unit) (28)Jumlah Kejar Paket A (unit) (29)Jumlah Kejar Paket B (unit) (30)Jumlah Kejar Paket C (unit) (31)Jumlah lembaga kursus (unit) (32)Taman Bacaan Masyarakat (unit) (33)Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan luar biasa (34)Jumlah lembaga pendidikan yg dilayani (unit) (a)SD (b)SMP (c)SMA (d)SMK (e)SMPLB (35)Terselenggaranya proses KBM secara efektif (36)Pemberian beasiswa bagi keluarga miskin (KK). Tabel 13 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA No

INDIKATOR

1

2

Target Target Real Target RPJMD RKPD RKPD RKPD 20082011 2011 2012 2013 3

4

5

Real RKPD 2012

Ket.

6

7

8

9

● ● ● ● ● ● □ □ ●

1 APK PAUD

70,28

62,50

62,54

65,67

65,66

99,85%

2 APM PAUD

28,50

28,15

51,69

28,20

51,70

183,33%

104 103,10 101,97 103,50

103,50

100%

3 APK SD 4 APM SD

94,45

98,75

95,35

94,40

95,40

101,06%

5 Angka Lulusan SD

99,92

99,88

99,94

99,90

99,99

100,09%

0,10

0,18

0,18

0,15

0,15

100%

7 APK SMP

98,89

97,19

95,95

97,99

96,00

97,97%

8

84,54

82,84

82,86

83,64

83,63

99,99%

88,04

86,34

97,79

87,14

98,13

112,61%

6 Angka Putus Sekolah SD

APM SMP

9 Angka Lulusan SMP


II - 29

8

9

0,84

148.80%

97,90

98,36

148.80%

61,66

97,90

68,32

100,46%

69,67

54,76

43,96

55,00

84,11%

30,94

68,38

35,64

30,49

35,80

125,11%

95,41

93,71

99,41

94,51

99,53

117,42%

1,64

1,74

1,01

1,69

1,01

167,33%

17 Ruang Kelas SD yang memenuhi standar (%)

90

80

80,02

85,00

85,00

100%

18 Ruang kelas SMP yang memenuhi standar(%)

87,32

87,15

87,33

87,23

87,35

100,14%

19 Ruang kelas SM yang memenuhi standar(%)

96,59

96,42

96,73

96,50

96,75

100,26%

20 SD memenuhi standar sarpras (%)

80

55

55,17

60,00

60,00

100%

21 SMP memenuhi standar sarpras (%)

80

70

70,42

75,00

75,00

100%

22 SMA memenuhi standar sarpras (%)

85

75

74,29

80,00

80,00

100%

23 Intensitas kegiatan kesiswaan

85

78

78

80

81

100%

35

28

28

30

30

100,63%

98,72

97,52

97,55

98,12

97,82

102,53%

26 Rata-rata lama sekolah (tahun)

7,1

6,95

7,01

7,03

7,09

100,85%

27 Jumlah lembaga PAUD (unit)

103

89

89

95

103

108,42%

28 Jumlah Kejar Paket A (unit)

10

10

10

10

11

100%

29 Jumlah Kejar Paket B (unit)

49

51

51

50

21

99,88%

30 Jumlah Kejar Paket C (unit)

17

18

18

17

21

100,85%

31 Jumlah lembaga kursus (unit)

90

73

73

84

37

● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● ● □ ● □

32 Taman Bacaan Masyarakat (unit)

20

12

12

15

12

□

2

3

3

3

2

□

444

444

435

444

433

□

b. SMP

68

68

71

68

72

●

c. SMA

12

12

13

12

13

●

d. SMK

20

20

22

20

22

●

1

1

1

1

1

●

35 Terselenggaranya proses KBM secara efektif

289

253

253

271

253

□

36 Pemberian beasiswa bagi keluarga miskin(KK)

1000

1000

8000

1.000

8000

●

1

2

3

4

5

6

7

1,20

1,30

0,96

1,25

98

97,75

98,33

12 Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK

82,72

82,22

13 APK SMA

44,56

14 APM SMA 15 Angka Lulusan SMA

10 Angka Putus Sekolah SMP 11 Angka Melanjutkan ke SMP/MTs

16 Angka Putus Sekolah SMA

24

Meningkatnya prestasi siswa dlm bid olah raga, seni, UKS, kepramukaan, dan lainnya

25 Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf

33 Fasilitasi penyelenggaraan pendd luar biasa 34 Jumlah lembaga pendidikan yg dilayani (unit) a. SD

e. SMPLB

Sumber : Dinas Pendidikan Keterangan :

● : Tercapai □ : Belum Tercapai


II - 30

Indikator kinerja urusan pendidikan yang telah memenuhi target terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) urusan yaitu : (1)APM PAUD dengan capaian sebesar 183,33% (2)APK SD dengan capaian sebesar 100% APM SD dengan capaian sebesar 101,06% (3)Angka Lulusan SD dengan capaian sebesar 100,09% (4)Angka Putus Sekolah SD dengan capaian sebesar 100% (5)Angka Lulusan SMP dengan capaian sebesar 112,61% (6)Angka Putus Sekolah SMP dengan capaian sebesar 148,80% (7)Angka Melanjutkan ke SMP/MTs dengan capaian sebesar 100,46% (8)APK SMA dengan capaian sebesar 125,11% (9)APM SMA dengan capaian sebesar 117,42% (10)Angka Lulusan SMA dengan capaian sebesar 105,44% (11)Angka Putus Sekolah SMA dengan capaian sebesar 167,33% (12)Ruang Kelas SD yang memenuhi standar dengan capaian sebesar 100% (13)Ruang kelas SMP yang memenuhi standar dengan capaian sebesar 100,14% (14)Ruang kelas SM yang memenuhi standar dengan capaian sebesar 100,26% (15)SD memenuhi standar sarpras dengan capaian sebesar 100% (16)SMP memenuhi standar sarpras dengan capaian sebesar 100% (17)SMA memenuhi standar sarpras dengan capaian sebesar 100% (18)Guru PAUD berkualifikasi akademik dengan capaian sebesar 100% (19)Guru SD berkualifikasi akademik dengan capaian sebesar 100,63% (20)Guru SMP berkualifikasi akademik dengan capaian sebesar 102,53% (21)Guru SM berkualifikasi akademik dengan capaian sebesar 103,18% (22)Intensitas kegiatan kesiswaan dengan capaian sebesar 101,25%(23)Meningkatnya prestasi siswa dalam bidang olahraga,seni,UKS,kepramukaan, dan lainnya dengan capaian sebesar 100 (24)Rata-rata lama sekolah (tahun) dengan capaian sebesar 100,85% (25)Jumlah lembaga PAUD (unit) dengan capaian sebesar 108,42% (26)Jumlah Kejar Paket A (unit) dengan capaian sebesar 110,00% (27)Jumlah Kejar Paket B dengan capaian sebesar 42,00%(28)Jumlah Kejar Paket C (unit) dengan capaian sebesar 123,53% (29)Taman Bacaan Masyarakat (unit) dengan capaian sebesar 140,00%(30)Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan capaian sebesar 100% (31)Jumlah lembaga pendidikan yg dilayani (unit)(a) SD dengan capaian sebesar 97, dengan capaian sebesar 52%(b) SMP dengan capaian sebesar 105,88%(c)SMA dengan capaian sebesar 108,33%(d) SMK dengan capaian sebesar 110%(e) SMPLB dengan capaian sebesar 200%(32)Terselenggaranya proses KBM secara efektif dengan capaian sebesar 93,35% (33)Pemberian beasiswa bagi keluarga miskin (KK) dengan capaian sebesar 800%. Sedangkan Indikator kinerja urusan pendidkan yang belum memenuhi target terdiri dari urusan yaitu : (1)APK PAUD dengan capaian sebesar 99,85% (2)APK SMP dengan capaian sebesar 97,97% (3)APM SMP dengan capaian sebesar 99,99% (4)Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK 84,11% (5)Penduduk yg berusia >15 tahun melek huruf dengan capaian sebesar 99,88% (6)Jumlah lembaga kursus (unit) dengan capaian sebesar 40,48% RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 31

2) Kesehatan Indakator kinerja urusan kesehatan terdiri dari 30 (tigapuluh) (1)Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (2)Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (3)Cakupan peserta aktif KB (4)Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (5)Ibu hamil resiko tinggi yg ditangani (6)Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga miskin (7)Balita gizi buruk dapat perawatan(8)Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (9)Posyandu Purnama dan Mandiri (10)Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (11)Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (12)Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan (13)Penduduk yg memanfaatkan jamban (14)Rumah yang mempunyai SPAL (15)Rumah tangga sehat (16)Angka kelangsungan hidup bayi (17)Prosentase Gizi buruk (18)Klien yang mendapatkan penanganan HIV–AIDS (19)Kasus infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati (20)Penderita DBD yang ditangani (21)Pembangunan Gedung Puskesmas Baru(22)Pembangunan PKD Baru (23)Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Baru (unit)(24)Rehab sedang/berat Puskesmas (unit)(25)Renovasi Polindes menjadi PKD (unit) (26)Peningkatan type RSUD (27)Ketersediaan tenaga medis dan paramedis RSUD (orang)(28)Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD (%) (29)Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD (30)Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%). Tabel 17 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan CAPAIAN KINERJA No

1

INDIKATOR

2 1 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (%)

Target Target RPJMD RKPD 20082011 2013

Real RKPD 2012

Ket.

6 90

7 98,60

8 109,55%

90

5 99,15

95

95

97

95

96

101.05%

80

80

84,56

80

85,98

107,48%

4 Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 5 Ibu hamil resiko tinggi yg ditangani (%)

100

100

100

100

99,65

100%

97

95

100

96

100

104,17%

6 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga miskin (%) 7 Balita gizi buruk dapat perawatan (%)

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100%

8 Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (%)

80

80

71,19

80

76,17

95,78%

9 Posyandu Purnama dan Mandiri (%)

40

40

82,8

40

42,60

106,5%

95

93

99,18

94

99,65

106,01%

10 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

4

Target RKPD 2012

90

2 Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (%) 3 Cakupan peserta aktif KB (%)

3

Real RKPD 2011


9

● ● ● □ ● ● ● □ ● ●

II - 32

1 2 11 Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (%) 12 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan (%) 13 Penduduk yg memanfaatkan jamban (%)

80

84

80

7 43,42

100

100

100

100

100

88

88

75,80

88

63,20

71,82%

14 Rumah yang mempunyai SPAL (%)

85

85

72,80

85

54,60

64,23%

15 Rumah tangga sehat (%)

80

65

74,05

65

76

116,92%

0,992

0,986

0,983

0,989

0,987

99,09%

17 Prosentase Gizi buruk (%)

0,5

1,4

0,43

0,9

0,43

100%

18 Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS (%) 19 Kasus infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati (%) 20 Penderita DBD yang ditangani (%)

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100%

21 Pembangunan Gedung Puskesmas Baru

0

0

2

3

3

100%

22 Pembangunan PKD Baru

3

3

2

3

3

100%

23 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Baru (unit) 24 Rehab sedang/berat Puskesmas (unit)

0

1

0

2

0

0%

1

1

0

1

3

300%

25 Renovasi Polindes menjadi PKD (unit)

0

4

0

2

3

150%

16 Angka kelangsungan hidup bayi (%)

26 Peningkatan type RSUD 27 Ketersediaan tenaga medis dan paramedis RSUD (orang) 28 Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD (%) 29 Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD (%) 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)

3

4

5

6

Kelas B Kelas B Kelas C Kelas B Kelas C

8 54,27% 100%

///

254

254

239

254

254

100%

80

80

80

80

80

100%

100

100

154

100

130,64

130,64%

88

84

48

86

47

54,65%

9

□ ● □ □ ● □ ● ● ● ● ● ● □ ● □ □ ● ● ● □

Sumber : Dinas Kesehatan

Adapun indikator yang telah memenuhi target adalah (1)Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan capaian sebesar 109,55% (2)Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah dengan capaian sebesar 101.05% (3)Cakupan peserta aktif KB dengan capaian sebesar 107,48% (4)Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% (5)Ibu hamil resiko tinggi yg ditangani dengan capaian sebesar 104,17% (6)Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga miskin (%) dengan capaian sebesar 100% (7)Balita gizi buruk dapat perawatan dengan capaian sebesar 100% (8)Posyandu Purnama dan Mandiri dengan capaian sebesar 106,5% (9)Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan capaian sebesar 106,01% (10) Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan dengan capaian sebesar 100% (11)Rumah tangga sehat dengan capaian sebesar


II - 33

116,92% (12)Prosentase Gizi buruk dengan capaian sebesar 100% (13)Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS dengan capaian sebesar 100% (14)Kasus infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati dengan capaian sebesar 100% (15)Penderita DBD yang ditangani dengan capaian sebesar 100% (16)Pembangunan Gedung Puskesmas Baru dengan capaian sebesar 100% (17)Pembangunan PKD Baru dengan capaian sebesar 100% (18) Rehab sedang/berat Puskesmas dengan capaian sebesar 300%(19)Renovasi Polindes menjadi PKD dengan capaian sebesar 150% (20)Ketersediaan tenaga medis dan paramedis RSUD dengan capaian sebesar 100% (21)Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD dengan capaian sebesar 100% (22)Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD dengan capaian sebesar 130,64% . Sedangkan Indikator yang belum dapat dicapai pada tahun 2013 yaitu: (1)Bayi yang mendapat ASI Eksklusif dengan capaian sebesar 95,78% (2) Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar dengan capaian sebesar 54,27% (3)Penduduk yg memanfaatkan jamban dengan capaian sebesar 71,82%(4)Rumah yang mempunyai SPAL dengan capaian sebesar 64,23% (5)Angka kelangsungan hidup bayi dengan capaian sebesar 99,09% (6)Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Baru dengan capaian sebesar 0% (7)Peningkatan type RSUD dengan capaian sebesar 0% (8)Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan capaiAn sebesar 54,65%

3) Pekerjaan Umum Indikator kinerja pekerjaan umum terdiri dari atas: (1)Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan (km) (2)Pemeliharaan rutin jembatan (buah) (3)Pemeliharaan berkala jembatan (buah) (4)Pemeliharaan berkala jalan (km) (5)Prosentase panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (%) (6)Peningkatan jalan aspal hotmix (ruas) (7)Peningkatan jalan dari batu (km) (8)Peningkatan jalan dari tanah (km)(9)Pembangunan/peningkatan jembatan (10)Bertambahnya jumlah ruas jalan pedesaan (11)Peningkatan pemeliharaan/pembangunan drainase perkotaan (12)Pemeliharaan trotoar (Kecamatan) (13)Pembangunan trotoar (km) (14)Pembangunan bendung (buah) (15)Pembangunan jaringan irigasi (km) (16)Pemeliharaan bendung (buah) (17)Pemeliharaan jaringan irigasi (Km) (18)Pemeliharaan pintu air (buah) (19)Prosentase luas irigasi Kabupaten baik (20)Pembangunan gedung kantor kecamatan (unit) (21)Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang (tidak sesuai RTRW) (%)


II - 34

Tabel Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No

Indikator Kinerja

Target kinerja RPJMD 20082013

Capaian Kinerja RKPD Th. 2011


Target RKPD 2011

Target RKPD 2012

Real. Tahun 2012

Real. tahun 2011

Ket

1

Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan (km)

25

19

22,5

22

22

100%

●

2

Pemeliharaan rutin jembatan (buah)

7

14

14

5

5

100%

●

3

Pemeliharaan berkala jembatan (buah)

0

7

5

0

4

100%

●

4

Pemeliharaan berkala jalan (km)

11

12

12

10

18

180%

5

Prosentase panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (%)

72

76

76

70

74

105,71%

● ●

6

Peningkatan jalan aspal hotmix (ruas)

11

10

15,5

11

15

136,36%

●

7

Peningkatan jalan dari batu (km)

7

8

17

7

15,39

219,86%

8

Peningkatan jalan dari tanah (km)

3

4,7

10

3

3

100%

9

Pembangunan/peningkatan jembatan (bh)

3

3

8

3

4

133,33%

● ● ●

11

Bertambahnya jumlah ruas jalan pedesaan

19

11

11

17

14

100%

□

12

Peningkatan pemeliharaan/ pembangunan drainase perkotaan

1

0,5

0,195

0,5

0,5

100%

●

13

Pemeliharaan trotoar (Kecamatan)

5

4

4

5

6

120%

●

14

Pembangunan trotoar (km)

3

2

1,5

2,75

3,79

126,55%

15

Pembangunan bendung (buah)

5

0

3

4

3

75%

16

Pembangunan jaringan irigasi (km)

2

0

2

0

0

● □ □

17

Pemeliharaan bendung (buah)

6

0

3

5

3

60%

18

Pemeliharaan jaringan irigasi (Km)

11

0

8,3

10

10

100%

19

Pemeliharaan pintu air (buah)

5

5

5

100%

20

Prosentase luas irigasi Kabupaten baik (%)

21

Pembangunan gedung kantor kecamatan (unit)

22

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang (tidak sesuai RTRW) (%) Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

□ ●

42

0

40

42

45

107,14%

0

1

1

2

2

100%

15

15

100%


● ● ●

II - 35

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang telah berhasil mencapai keberhasilan sejumlah (1)Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan dengan capaian sebesar 100% (2)Pemeliharaan rutin jembatan dengan capaian sebesar 100% (3)Pemeliharaan berkala jembatan dengan capaian sebesar 100% (4)Pemeliharaan berkala jalan (km) 180% (5)Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 105,71% (6)Peningkatan jalan aspal hotmix dengan capaian sebesar 136,36% (7)Peningkatan jalan dari batu dengan capaian sebesar 219,86% (8)Peningkatan jalan dari tanah dengan capaian sebesar 100% (9)Pembangunan/peningkatan jembatan dengan capaian sebesar 133,33% (10)Bertambahnya jumlah ruas jalan pedesaan dengan capaian sebesar 100% (11)Peningkatan pemeliharaan/ pembangunan drainase perkotaan dengan capaian sebesar 100% (12)Pemeliharaan trotoar di Kecamatan dengan capaian sebesar 126,55% (13)Pembangunan jaringan irigasi (km) dengan capaian sebesar 60% (14)Pemeliharaan bendung dengan capaian sebesar 100% (15)Pemeliharaan jaringan irigasi dengan capaian sebesar 100% (16)Pemeliharaan pintu air dengan capaian sebesar 100% (17)Prosentase luas irigasi Kabupaten baik dengan capaian sebesar 107,14% (18)Pembangunan gedung kantor kecamatan dengan capaian sebesar 100% (19)Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang (tidak sesuai RTRW) dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja yang diprediksi belum dapat tercapai sampai dengan tahun 2013 terdiri dari 2(dua) indikator yaitu: (1)Indikator kinerja Pembangunan bendung sejumlah 5 unit dengan capaian sebesar (75%); dan (2)Indikator kinerja Pemeliharaan bendung sejumlah 6 unit dengan capaian sebesar 0%. 4) Lingkungan Hidup Indikator Kinerja dari lingkungan hidup yaitu : (1)Volume sampah yang tertangani (m3/hari) (2)Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R (reuse, reduce, recycle, rethink, recovery) (%) (3)Rata-rata pencemaran limbah pada air sungai (%)(4)Rata-rata tingkat pencemaran udara (%)(5)Terwujudnya luasan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP (%)(6)Terlaksananya Konservasi Lahan Kawasan Sindoro, Sumbing dan Prau (7)Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit (batang)(8)Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan (Teraihnya Adipura) (%)


II - 36

Tabel 20 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No

1

Indikator Kinerja

Target

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

kinerja

RKPD Th. 2011

RKPD Th. 2012 Ket

RPJMD

Target

Real.

Target

Real.

2008-

RKPD

tahun

RKPD

Tahun

2013

2011

2011

2012

2012

Volume sampah yang tertangani 142 140 (m3/hari) 2 Meningkatnya kelompok 25 15 masyarakat pengelola sampah berbasis 5R (reuse, reduce, recycle, rethink, recovery) (%) 3 Rata-rata pencemaran limbah 5,88 8,8 pada air sungai (%) 4 Rata-rata tingkat pencemaran 7,14 7,14 udara (%) 5 Terwujudnya luasan ruang 20 14 terbuka hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP (%) 6 Terlaksananya Konservasi Lahan 600 400 Kawasan Sindoro, Sumbing & Prau 7 Meningkatnya peran serta 2,5 jt 2 jt masyarakat, pengusaha & instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit (batang) 8 Meningkatnya kebersihan, 70 68 ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan (Teraihnya Adipura) (%) Sumber : BLH dan DPU Kabupaten Temanggung

130,03

141

171,37 121,54%

0

20

8

8,57

5,88

14,26

5,6

7,14

0

11,18

17

29,15

66,06%

●

477

500

577

115,40%

2 jt

2,5 jt

588.055

23,52%

● □

71,35

69

69,23

100,33%

● □

40%

41,23%

●

0

●

Indikator kinerja urusan lingkungan hidup yang telah melampaui target yaitu : (1)Volume sampah yang tertangani (m3/hari) dengan capaian sebesar 121,54% (2)Terlaksananya Konservasi Lahan Kawasan Sindoro, Sumbing dan Prau dengan capaian sebesar 115,40% (3)Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan Teraihnya Adipura dengan capaian sebesar 100,33%. Sedangkan indikator kinerja yang belum dapat dipacai yaitu : (1)Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R (reuse, reduce, recycle, rethink, recovery) dengan capaian sebesar 40% (2)Rata-rata pencemaran limbah pada air sungai dengan capaian sebesar 41,23% (4)Rata-rata tingkat pencemaran udara dengan capaian 0% (3)Terwujudnya luasan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP dengan capaian sebesar 66,06%(4)Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit dengan capaian sebesar 23,52% (batang) Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup yangb telah tercapai terdiri dari 4(empat ) indikator yaitu (1)Volume sampah yang tertangani (m3/hari)121,54%(2)Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R (reuse, reduce, recycle, rethink, recovery) 40% (3)Terlaksananya Konservasi Lahan Kawasan Sindoro, Sumbing dan


II - 37

Prau 115,40% (4)Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan (Teraihnya Adipura) 100,33%. Sedangkan yang belum dapat dicapai yaitu (1)Rata-rata pencemaran limbah pada air sungai 41,23%(4)Rata-rata tingkat pencemaran udara 0(2)Terwujudnya luasan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP 66,06%(3)Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit (batang)23,52% 5) Pertanahan Target kinerja urusan pertanahan berupa Bertambahnya tanah pemda yang bersertifikat (bidang). Adapun capaian kinerja urusan pertanahan sebagai berikut : Tabel 21 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.

1

Indikator Kinerja

Bertambahnya tanah pemda yang bersertifikat (bidang)

Target

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

kinerja

RKPD Th. 2011

RKPD Th. 2012

RPJMD

Target

Real.

Target

Real.

2008-

RKPD

tahun

RKPD

Tahun

2013

2011

2011

2012

2012

100

130

100

100

142

Capaian

Ket

●

130%

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum, Desember 2012

Target kinerja urusan pertanahan berupa Bertambahnya tanah pemda yang bersertifikat (bidang) dengan capaian sebesar 130 %. 6) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari (1) Kepemilikan akta kelahiran (orang)(2)Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan e-KTP (orang). Adapun capaiannya dapat dilihat dari tebel berikut ini : Tabel 22 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. Indikator Kinerja

1

Kepemilikan akta kelahiran (orang)

2

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan e-KTP (orang)

Target kinerja RPJMD 20082013 592,000

651,316

Capaian Kinerja RKPD Th. 2011 Target RKPD 2011 514.000

Real. tahun 2011 517.771

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target RKPD 2012

Ket

Real. Tahun 2012

509.000 530.464 740.641 506.516

495.395

Capaian

104,22%

68,39%

●

●

97.175

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


II - 38

Capaian indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah melampaui target kinerja yaitu Kepemilikan akta kelahiran (orang) dengan capaian sebesar104,22%. Sedangkan penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan e-KTP capaiannya sebesar 506.516 atau 68,39%. Artinya sasaran indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan perbedaan estimasi target yang ditetapkan, dimana tidak memperhitungkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dan perpindahan penduduk yang tidak disertai penggurusan administrasi kependudukan. Namun demikian capaian tersebut telah mencerminkan realitas kebutuhan e-KTP penduduk di Kabupaten Temanggung. 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 hal yaitu (1)Jumlah penanganan anak usia sekolah yang cacat (low vision) (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perm dan anak (orang) (3)Meningkatnya keterampilan pendamping dalam penanganan korban kekerasan (orang)(4) Persentase Korban KDRT yang melapor tertangani (%). Adapun capaian kinerja dapat dilihat dengan table berikut ini : Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah penanganan anak usia sekolah yang cacat (anak) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlunya perlind thdp perm dan anak (org) Meningkatnya keterampilan pendamping dlm penanganan korban kekerasan (orang) Persentase Korban KDRT yang melapor tertangani (%)

2 3 4



Target RKPD 2011

Real. tahun 2011

100

100

200

200

200

200

60

60

60

100

100

100


Real. Tahun 2012

Capaian

Ket

100

200

200%

●

200

200

100%

●

60

100

166,67%

●

100

100

100%

●

Sumber : BKBPP

Indikator capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah berhasil memenuhitarget yaitu (1)Jumlah penanganan anak usia sekolah yang cacat (low vision) dengan capaian sebesar 200% (2)Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perm dan anak (orang) 100% (3)Meningkatnya keterampilan pendamping dalam penanganan korban kekerasan (orang) dengan capaian sebesar 166,67%(4) Persentase Korban KDRT yang melapor tertangani dengan capaian sebesar100 %.


II - 39

8) Koperasi dan UMKM Indikator capaian kinerja Koperasi dan UMKM terdiri dari (1)Jumlah kelembagaan koperasi dan UKM yang dibina (2) Jumlah koperasi aktif (3) Jumlah anggota koperasi(4) Jumlah kemitraan koperasi/UKM dengan perusahaan/lembaga lain(5) Jumlah lembaga Koperasi dan UKM yang dilatih kewirausahaan dan Manajemen(6) Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sistem pendukung(7) Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan modal. Adapun Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM sebagai berikut : Tabel 28 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Target kinerja RPJMD 20082013

Capaian Kinerja RKPD Th. 2011 Target Real. RKPD tahun 2011 2011

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. RKPD Tahun 2012 2012

Capaian

Ket

178

178,00%

●

398

378

96,23%

□

149.800

149.906

100,07%

●

125

132

116,67%

●

390,00%

●

No

Indikator Kinerja

1

jumlah kelembagaan koperasi dan UKM yang dibina

100

100

165

100

2

Jumlah koperasi aktif

413

373

359

3

Jumlah anggota koperasi

159.800

139.800

130.620

4

Jumlah kemitraan koperasi/UKM dengan perusahaan/lembaga lain

30

30

35

5

Jumlah lembaga Koperasi dan UKM yang dilatih kewirausahaan dan Manajemen

100

100

130

6

Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sistem pendukung

20

20

7

Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan modal

125

125

100

390

20

20

20

100%

●

300

30

35

116,66%

●

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM, Desember 2012

Indikator capaian kinerja Koperasi dan UMKM yang dapat memenuhi target yaitu : (1)Jumlah kelembagaan koperasi dan UKM yang dibina dengan capaian sebesar 178,00% (3) Jumlah anggota koperasi 100,07% (4)Jumlah kemitraan koperasi/UKM dengan perusahaan/ lembaga lain dengan capaian sebesar 116,67% (5) Jumlah lembaga Koperasi dan UKM yang dilatih kewirausahaan dan Manajemen dengan capaian sebesar 390,00% (6) Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sistem pendukung 100 % (7) Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan modal dengan capaian sebesar 116,66 %. Sedangkan yang belum memenuhi target yaitu jumlah koperasi aktif dengan capaian sebesar 96,23%.


II - 40

9) Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Indikator kinerja urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum terdiri dari : (1)Jumlah peserta pendidikan kedinasan (peserta) (2)Terlaksananya Diklat Prajabatan, Diklat teknis Fungsional, pelatihan dan Bimtek (orang) (3)Terlaksananya pengadaan pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan (4)Jumlah peserta penilaian kompetensi pegawai (5)Penyusunan analisis beban kerja (abk)(6) Tersusunnya standar pelayanan publik (7)Jumlah SKPD yang telah memiliki SOP (8)Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat tahun (9)Terlaksananya pengumuman pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE (%) (10)Terlaksananya sebagian pelaksanaan pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE (%)(11)Tertatanya PKL di lokasi Pasar (kegiatan) (12)Tertutupnya lokasi penambangan galian golongan C (lokasi). Adapun hasil Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebagai berikut : Tabel 29 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Capaian Kinerja RKPD Th. 2011 Target Real. RKPD tahun 2011 2011


Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. RKPD Tahun 2012 2012

Capaian

Ket

74,29%

□

522 127,32%

●

No

Indikator Kinerja

1

Jumlah peserta pendididkan kedinasan (peserta)

50

93

34

35

2

Terlaksananya Diklat Prajabatan, Diklat teknis Fungsional, pelatihan dan Bimtek (orang)

410

800

1.071

410

3

Terlaksananya pengadaan pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan

250

350

0

225

0

0%

□

4

Jumlah peserta penilaian kompetensi pegawai

2

2

2

100%

●

5

Penyusunan analisis beban kerja (abk)

5

5

10

5

19

200%

6

Tersusunnya standar pelayanan publik

3

3

7

3

6

200%

7

Jumlah SKPD yang telah memiliki SOP

8

8

8

100%

8

Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat tahun

3

3

7

3

6

200%

● ● ● ●

9

Terlaksananya pengumuman pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE (%)

75

4

4

75

10

Terlaksananya sebagian pelaksanaan pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE (%)

30

4

4

30

11

Tertatanya PKL di lokasi Pasar (kegiatan)

6

0

54

5

5

100%

●

12

Tertutupnya lokasi penambangan galian golongan C (lokasi)

1

0

20

1

6

600%

●

26

133,33%

●

50 166.66%

●

100

Sumber : BKD dan SETDA, Desember 2012


II - 41

Indikator kinerja urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum terdiri dari : (1) Terlaksananya Diklat Prajabatan, Diklat teknis Fungsional, pelatihan dan Bimtek (orang) dengan capaian sebesar 127,32% (3) Jumlah peserta penilaian kompetensi pegawai dengan capaian sebesar 100% (4)Penyusunan analisis beban kerja (abk) dengan capaian sebesar 200 % (5) Tersusunnya standar pelayanan publik dengan capaian sebesar 200 % (6)Jumlah SKPD yang telah memiliki SOP dengan capaian sebesar 100 % (7)Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat tahun dengan capaian sebesar 200 %(8)Terlaksananya pengumuman pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE dengan capaian sebesar 133,33% (9)Terlaksananya sebagian pelaksanaan pelelangan umum barang/jasa pemerintah melalui LPSE 166.66% (10)Tertatanya PKL di lokasi Pasar (kegiatan) dengan capaian sebesar 100% (11)Tertutupnya lokasi penambangan galian golongan C (lokasi) dengan capaian sebesar 600%. Sedangkan yang belum dapat memenuhi target yaitu (1)Jumlah peserta pendididkan kedinasan (peserta) dengan capaian sebesar 74,29% (2)Terlaksananya pengadaan pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan 0%. 10) Ketahanan Pangan Indikator kinerjanya Ketahanan pangan terdiri dari 6 (enam ) yaitu (1)Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk baik dalam: volume, keragaman, mutu dan aman dikonsumsi (beras, daging, telur, susu, ikan) (2)terpenuhinya energi konsumsi rata-rata (protein),(3) Terwujudnya desa mandiri pangan, (4) Penanganan Desa rawan pangan(5) Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH). Adapun Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut : Adapun data Tabel II.43. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Target kinerja RPJMD 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Th. 2011 Target Real. RKPD tahun 2011 2011 4 5

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. Tahun RKPD 2012 2012 6 7

- beras (ton)*

120.307

117.207

121.361

118,747

164.158,39

179.33%

●

- daging (ton)

9.946

9.196

6.007

9,679

6.122,32

63.26%

□

- telur (ton)

10.378

9.595

5.916

9,979

6,331.50

63.45%

□

- susu (ltr)

203.574

188.216

564.032

195,744

730.256

373.07%

●

1.802

1.666

2.458

1,733

1.850

173.18%

●

No

Indikator Kinerja

1 1

2 Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk baik dalam : volume, keragaman, mutu dan aman dikonsumsi:

- ikan (ton)


Capaian

Ket

8

9

II - 42

1

2

2

Terpenuhinya energi konsumsi rata-rata:

3

4

5

6

7

8

9

a. Energi (Kkal/kap/hari)

2.200

2.100

2.016

2150

2246

104.47%

●

b. Protein (gram/kap/hari)

57

54

54

56

60

107.14%

●

3

Terwujudnya desa mandiri pangan (desa)

6

4

5

5

8

120%

●

4

Penanganan Desa rawan pangan

6

12

63

5

7

140%

●

5

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

84

15

86,5

82

88

106.10%

●

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

Indikator kinerjanya Ketahanan pangan yang telah memenuhi target yaitu (1) Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk baik dalam : volume, keragaman, mutu dan aman dikonsumsi (a)beras dengan capaian sebesar 179.33%, (b)daging dengan capaian sebesar 63.26%, telur dengan capaian sebesar 63.45%, susu dengan capaian sebesar 373.07%, ikan dengan capaian sebesar173.18%, (2)terpenuhinya energi konsumsi rata-rata (a) Energi (Kkal/kap/hari) dengan capaian sebesar 104.47% (b)protein(gram/kap/hari) dengan capaian sebesar 107.14%, (3)Terwujudnya desa mandiri pangan dengan capaian sebesar 120%, (4)Penanganan Desa rawan pangan dengan capaian sebesar 140% (5)Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dengan capaian sebesar 106.10%. 11) Pemberdayaan Masyarakat Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu (1)Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (unit)(2)Peningkatan jumlah rumah layak huni dari tipe C menjadi tipe B (unit)(3)Peningkatan sarpras melalui TMMD (desa)(4)Menurunnya prosentase RT miskin, menjadi (%)(5)Terlaksanya PNPM Mandiri pedesaan (kecamatan)(6)Terlaksananya pemilihan kepala desa. Adapun Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut : Tabel 33 Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No

Indikator Kinerja

1

Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (unit) Peningkatan jumlah rumah layak huni dari tipe C menjadi tipe B (unit)

2

Target kinerja RPJMD 20082013 4 140

Capaian Kinerja RKPD Th. 2011 Target Real. RKPD tahun 2011 2011 4 4 140

50

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. RKPD Tahun 2012 2012 4 4 140


561

Capaian

Ket

100%

●

114.29%

●

II - 43

1 3 4 5 6

2 3 4 5 6 Peningkatan sarpras melalui TMMD 2 2 2 2 (desa) Menurunnya prosentase RT miskin, 19,37 25,37 25,37 22.37 menjadi (%) Terlaksanya PNPM Mandiri 18 18 18 18 pedesaan (kecamatan) Terlaksananya pemilihan kepala 223 5 5 5 desa Sumber : BAPERMADES dan Bagian PEMDES

7 3

8 150%

9

17.79

124.90%

●

20

111.11%

●

2

40%

□

●

Indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat memenuhi target yaitu (1)Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (unit) dengan capaian sebesar 100% (2)Peningkatan jumlah rumah layak huni dari tipe C menjadi tipe B (unit) dengan capaian sebesar 114.29% (3)Peningkatan sarpras melalui TMMD dengan capaian sebesar 150% (desa)(4)Menurunnya prosentase RT miskin, menjadi dengan capaian sebesar 124.90% (5)Terlaksanya PNPM Mandiri pedesaan (kecamatan) dengan capaian sebesar 111.11% . Sedangkan indicator kinerja yang belum berhasil yaitu terlaksananya pemilihan kepala desa dengan capaian sebesar 40%. Urusan Pilihan 1) Pertanian Indikator kinerja capaian kinerja urusan Pertanian tediri dari 23 (dua puluh empat) yaitu (1)Pencapaian produktivitas pertanian dalam ton/ha, (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi jalar, Tembakau, Kopi Robusta, Kopi Arabica (2)Pencapaian produksi pertanian pertanian/perkebunan dalam ton (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi kayu ,Ubi jalar, Tembakau, Kopi Robusta, Kopi Arabica), (3)pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha) pengembangan sarana dan prasarana pertanian (unit), pengembangan Pertanian organik (Ha), (4)Pengembangan tanaman hortikular (5)Pengembangan sarana dan sarana pertanian. (6)Pengembangan pertanian organik (7)Berkembangnya pengelolaan agribisnis terpadu (unit),(8) Meningkatnya Populasi Ternak /ekor (sapi, kambing,domba, ayam ras petelur, ayam buras), (9)Meningkatnya produktivitas daging dalam kg/ekor. (Sapi, Kambing, Domba) (10)Meningkatnya produksi ternak (Sapi,Kambing,Domba), Ayam ras petelur (kg) Ayam buras (kg),(11)Terbangunnya village breeding centre (desa), (12)Menurunnya kejadian penyakit pada ternak (%)Menurunnya kejadian penyakit pada ternak (Cacingan pada ruminansia dan Penyakit AI, (13)Meningkatnya prosentase ternak unggul, (14)Menurun nya angka kematian ternak, Terwujudnya (15)pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha), (16)Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian (unit), (17)Terwujudnya pemetaan lahan sawah berkelanjutan (Kecamatan, (18)Frekuensi Penyuluhan Pertanian, (19)Peningkatan Cakupan, Penyuluh Pertanian (Gapoktan) (20) Pembangunan gedung BP3K (unit), (21)Pemberdayaan


II - 44

petani pelaku agribisnis (poktan), (22)Peningkatan Kelas Kelompok Tani, (23) Peningkatan peran kelembagaan tani (unit), (24)Tersedianya akses permodalan bagi petani (desa/Kelurahan). Adapun capaian kinerja urusan pertanian sebagai berikut : Tabel 37 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No

1 1

Indikator Kinerja

2 Pencapaian produktivitas pertanian (ton/ha) Padi

Target kinerja RPJMD 20082013 3

7

9

● ● ● □ ● ●

6,28

106,44%

Jagung

4,3

4,1

5,08

4,2

5,6

133,33%

Kedelai

1,98

1,82

1,89

1,9

1,9

100%

2,6

2,3

2,24

2,5

1,60

67,60%

Ubi kayu

20,5

20,3

24,89

20,4

23,66

115,98%

Ubi jalar

12,5

12,2

14,78

12,3

15,5

126,02%

0,675

0,64

0,64

0,66

0,64

98,48%

0,68

0,33

0,68

1,12

164,71%

0,85

0,73

0,36

0,80

0,95

100%

Pencapaian produksi pertanian/perkebunan (ton) Padi

189.800

169.740

155.067

179.745

158.093,72

87,95%

Jagung

122.183

121.130

155.876

121.657

139.283

114,48%

Kedelai

131

129

15

130

32,30

24,84%

3.679

3.462

353

3.679

1.044,80

28,39%

Ubi kayu

64.428

64.402

61.18

64.418

54.607,28

84,77%

Ubi jalar

3.848

3.845

2.882

3.846

1.782,50

46,35%

Tembakau

8.008

7.550,4

9.126

7.779,0

9.978,50

128,27%

Kopi Robusta

6.788,3

5.656,9

2.544,2

6.222,6

8.518,9

136,90%

Kopi Arabica

534,4

455,8

254,5

502,9

991,6

197,18%

10

10

40,5

10

21

210%

□ ● □ □ □ □ ● ● ● ●

50

50

130

50

107

214%

●

10

10

100

10

100

1000%

●

10

10

16

10

4

40%

□

152

36.012

40.311

147

43.515

29602,04%

Populasi kambing

150

55.994

55.998

149

58.731

39416,78%

Populasi domba

631

251.948

251.95

629

270.497

43163,28%

Populasi ayam ras petelur

665

665.038

671.911

664

678.694

102212,95%

Populasi ayam buras

331 1.640.977 1.648.624

329

1.658.996

504254,10%

● ● ● ● ●

Kacang Tanah

6

8

5,9

Kopi Arabica

5

Ket

5,79

Kopi Robusta

4

Capaian

5,7

Tembakau

3

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. Tahun RKPD 2012 2012 6 7

6,1

Kacang Tanah

2


Terwujudnya pengemb. tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha) Terwujudnya pengemb. sarana dan prasarana pertanian (unit) Terwujudnya pengemb. pertanian organik (Ha) Berkembangnya pengelola an agribisnis terpadu (unit) Meningkatnya Populasi Ternak (ekor) Populasi sapi


● ●

II - 45

1 8

9

2 Meningkatnya produktivitas daging (kg/ekor) Sapi

3

4

5

12,22

12,74

15,26

12,76

16,550

129,70%

Kambing

0,151

0,149

0,166

0,150

0,167

111,33%

Domba

1.076

1,075

1,075

1,075

1,080

100,47%

1.910

453.760

572.292

1.848

720

38961,04%

Kambing (kg)

60

8.268

9.308

60

9.808

16346,67%

Domba (kg)

931

270.844

270.855

676

292.137

43215,53%

9.102 3.990.218 4.167.147

9.088

4.431.473

48761,81%

662 1.148.283 1.154.037

630

1.161.297

184332,86%

Ayam ras petelur (kg) Ayam buras (kg)

11

Terbangunnya village breeding centre (desa) Menurunnya kejadian penyakit pada ternak (%) a. Cacingan pada ruminansia b. Penyakit AI

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7

8

9

● ● ●

Meningkatnya produksi ternak Sapi (kg)

10

6

Meningkatnya prosentase ternak unggul (%) Menurunnya angka kematian ternak (%) Terwujudnya pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian (unit) Terwujudnya pemetaan lahan sawah berkelanjutan (Kec.) Frekuensi Penyuluhan Pertanian Peningkatan Cakupan Penyuluh Pertanian (Gapoktan) Pemb. gedung BP3K (unit) Pemberdayaan petani pelaku agribisnis (poktan) Peningkatan Kelas Klpk Tani

□ ● ● ● ● ●

1

1

6

1

7

700%

1,40

1,7

1

1,50

0,78

192,30%

0,07

0,09

0,05

0,08

0,16

50%

4,5

3

3,5

4

4,20

105%

● □ ●

2

3

2,5

3

0,34

882.35%

●

10

40,5

10

30

300%

●

50

130

50

80

160%

●

5

10

5

20

400%

●

289

289

289

289

289

100%

●

1-2

1

1

1-2

1-2

100%

●

2

2

2

2

3

150%

60

40

40

60

60

100%

● ●

110

110

110

110

110

100%

22

● ●

Peningkatan peran 110 110 110 110 110 100% kelembagaan tani (unit) 23 Tersedianya akses permodalan 53 50 75 50 31 61% □ bagi petani (desa/Kelurahan) Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Bappeluh (1)Pencapaian

produktivitas pertanian (ton/ha) (a)Padi dengan capaian sebesar 106,44% (b)Jagung dengan capaian sebesar 133,33% (b)Kedelai dengan capaian sebesar 100% (c)Ubi kayu dengan capaian sebesar 115,98% (d)Ubi jalar dengan capaian sebesar 126,02% (e)Kopi Robusta dengan capaian sebesar 164,71% (f)Kopi Arabica dengan capaian sebesar 100%. (2)Pencapaian produksi pertanian/perkebunan (ton)(a) Jagung dengan capaian sebesar114,48% (c)Tembakau dengan capaian sebesar 128,27% (d)Kopi Robusta dengan capaian sebesar 136,90% (e) Kopi Arabica dengan capaian sebesar 197,18%


II - 46

(3)Terwujudnya pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha) dengan capaian sebesar 210% (4)Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian (unit) dengan capaian sebesar 214% (5)Terwujudnya pengembangan pertanian organik (Ha) dengan capaian sebesar1000% (7)Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)(a)Populasi sapi dengan capaian sebesar 29602,04% (b)Populasi kambing dengan capaian sebesar 39416,78% (c)Populasi domba dengan capaian sebesar 43163,28% (d)Populasi ayam ras petelur dengan capaian sebesar 102212,95% (e)Populasi ayam buras dengan capaian sebesar 504254,10% (8)Meningkatnya produktivitas daging (kg/ekor) (a)Sapi dengan capaian sebesar 129,70% (b) Kambing dengan capaian sebesar 111,33% (c)Domba dengan capaian sebesar100,47% (9)Meningkatnya produksi ternak (a)Sapi (kg) dengan capaian sebesar 38961,04% (b)Kambing (kg) dengan capaian sebesar16346,67% (c)Domba (kg) dengan capaian sebesar 43215,53% (d) Ayam ras petelur (kg) dengan capaian sebesar 48761,81%(e) Ayam buras (kg) dengan capaian sebesar184332,86% (10)Terbangunnya village breeding centre (desa) dengan capaian sebesar700% (11)Meningkatnya prosentase ternak unggul (%)dengan capaian sebesar105% (12)Menurunnya angka kematian ternak (%) dengan capaian sebesar 882.35%(13)Terwujudnya pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (Ha) dengan capaian sebesar300%(14)Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian (unit) dengan capaian sebesar160%(15)Terwujudnya pemetaan lahan sawah berkelanjutan (Kec.) dengan capaian sebesar 400% (16)Frekuensi Penyuluhan Pertanian dengan capaian sebesar 100% (17)Peningkatan Cakupan Penyuluh Pertanian (Gapoktan) dengan capaian sebesar100%(18) Pembangunan gedung BP3K (unit) dengan capaian sebesar 150% (19)Pemberdayaan petani pelaku agribisnis (poktan) dengan capaiansebesar 100% (20)Peningkatan Kelas Kelompok Tani dengan capaian sebesar100% (21)Peningkatan peran kelembagaan tani (unit) dengan capaian sebesar100%. Sedangkan indikator yang tidak dapat memenuhi target adalah (1) Pencapaian produktivitas Kacang Tanah dengan capaian sebesar 67,60% dan Tembakau dengan capaian sebesar 98,48%.(2)Pencapaian produksi pertanian/perkebunan yaitu (a) Padi dengan capaian sebesar 87,95% (b)Kedelai dengan capaian sebesar24,84%(c)Kacang Tanah dengan capaian sebesar 28,39% (d)Ubi kayu dengan capaian sebesar84,77% (e)Ubi jalar dengan capaian sebesar 46,35% (3)Berkembangnya pengelola an agribisnis terpadu (unit) dengan capaian sebesar40%(4)Menurunnya kejadian penyakit pada ternak Penyakit AI dengan capaian sebesar 50% (5)Tersedianya akses permodalan bagi petani (desa/Kelurahan) dengan capaian sebesar 61%. 2) Perikanan Indikator kinerja capaian (1)Peningkatan produksi

kinerja urusan perikanan terdiri dari perikanan 100,33(%), (2)Peningkatan


II - 47

produktivitas perikanan sebesar121,05%, (3)Pengembangan kawasan budidaya air tawar sebesar 192,00%(4) Meningkatnya produksi ikan sebesar ikan100,40%(5)Peningkatan produksi tangkap oleh nelayan perairan umum 152,5%, (6)Jumlah produksi ikan 150,75% 7) Meningkatnya konsumsi ikan dalam kg/kap/th mencapai 115,08% dari target yangb telah ditetapkan, (8) Peningkatan jual beli ikan100 % (9) Peningkatan jumlah pengolah usaha perikanan dalam kelompok/tahun capaiannya sebesar 110%. Adapaun capaian kinerja urusan perikanan sebagai berikut : Tabel 38 Capaian Kinerja urusan Perikanan

No

Indikator Kinerja

1

Peningkatan produksi perikanan (% )

2

Peningkatan produktivitas perikanan (%)

3

Pengembangan kawasan budidaya air tawar (1%/th)

4

Meningkatnya produksi ikan (ton)

5

Peningkatan produksi tangkap oleh nelayan perairan umum (%)

6

Jumlah produksi ikan (ton)

7

Meningkatnya konsumsi ikan (kg/kap/th)

8 9



Real. tahun 2011


Real. Tahun 2012

Capaian

Ket

1,52

1,52

1,79

1,52

1,84

121,05%

1

1

1,2

1

1,92

192,00%

● ● ●

2.880,23

100,40%

●

21 3.254,21 2.457,21

21

21,07

100,33%

603.6

1,74

1,20

1,83

152,5%

●

56.170 1.941,22 2.378,71

80,45

121,28

150,75%

● ● ● ●

1,20

1,2

13,16

12,85

13,01

13,06

14,96

115,08%

Peningkatan jual beli ikan (%)

2

8,74

8,9

2

2,00

100%

Peningkatan jumlah pengolah usaha perikanan (kelompok/tahun)

3

13

17

20

22

110%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

Indikator kinerja capaian kinerja urusan perikanan telah dapat memenuhitarget yang telah ditetapkan yaitu : (1)Peningkatan produksi perikanan dengan capaian sebesar 100,33(%), (2)Peningkatan produktivitas perikanan dengan capaian sebesar 121,05%, (3)Pengembangan kawasan budidaya air tawar dengan capaian sebesar 192,00%(4)Meningkatnya produksi ikan sebesar ikan100,40% (5)Peningkatan produksi tangkap oleh nelayan perairan umum dengan capaian sebesar 152,5%, (6)Jumlah produksi ikan dengan capaian sebesar 150,75% 7) Meningkatnya konsumsi ikan dalam kg/kap/th mencapai dengan capaian sebesar 115,08% (8) Peningkatan jual beli ikan dengan capaian sebesar 100 % (9) Peningkatan jumlah pengolah usaha perikanan dalam kelompok/tahun dengan capaian sebesar 110%.


II - 48

3) Kehutanan Indikator capaian kenerja urusan kehutanan terdiri dari (1)Bertambahnya populasi tanaman kehutanan untuk penghijauan dan konservasi lingkungan (juta pohon),(2)Terwujudnya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan (Ha),(3) Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit). Adapun capaian kinerja urusan kehutanan sebagai berikut : Tabel 39 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No

Indikator Kinerja

1

Bertambahnya populasi tanaman kehutanan untuk penghijauan dan konservasi lingkungan (juta pohon)

2

Terwujudnya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)

3

Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit)

Target kinerja RPJM D 20082013



Real. tahun 2011

Target RKPD 2012

1.800 1.400.000 1.800.000

Real. Tahun 2012

Capaian

Ket

1.600

2.392

284,38%

●

1895,83%

●

75,00%

●

700

600

4000

600

5.800

45

35

8

40

40

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Indikator kinerja yang telah dicapai yaitu bertambahnya populasi tanaman kehutanan untuk penghijauan dan konservasi lingkungan (juta pohon),Terwujudnya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) dengan capaian sebesar 1895,83%, Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit) dengan capaian sebesar 100 %. Adapun yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit) dengan capaian sebesar 75,00 %.

4) Pariwisata Indikator capaian kinerja urusan pariwisata terdiri dari (1)Meningkatnya kualitas pengelolaan dan sarana Obyek wisata unggulan (obyek)(2)Meningkatnya jumlah wisatawan (3)Jumlah promosi pariwisata (4)Jumlah obyek wisata yang dibangun/dikembangkan (5)Jumlah kerjasama pariwisata (6)Jumlah penyelenggaraan even-even kepariwisataan. Adapun Indikator capaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut :


II - 49

Tabel 41 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.

Indikator Kinerja




Real. tahun 2011

Target RKPD 2012

Real. Tahun 2012

Capaian

Ket

5

4

4

5

7

140%

●

104,750

97.000

335.868

101.000

360.138

356,57%

●

Jumlah promosi pariwisata

5

4

4

5

5

100%

●

4

Jumlah obyek wisata yang dibangun /dikembangkan

6

4

7

6

7

116,67%

●

5

Jumlah kerjasama pariwisata

3

3

3

3

100%

●

6

Jumlah penyelenggaraan even-even kepariwisataan

4

4

7

4

100%

●

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan sarana Obyek wisata unggulan (obyek)

2

Meningkatnya jumlah wisatawan

3

3 4

Sumber : Dinas Budparpora Keterangan:

● : □ :

Tercapai Belum Tercapai

Indikator kinerja yang telah tercapai yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan dan sarana Obyek wisata unggulan (obyek) dengan tingkat capaian sebesar 140%,Meningkatnya jumlah wisatawan dengan tingkat capaian sebesar 356,57%,Jumlah promosi pariwisata dengan tingkat capaian sebesar 100%,Jumlah obyek wisata yang dibangun /dikembangkan dengan tingkat capaian sebesar 116,67%,Jumlah kerjasama pariwisata dengan tingkat capaian sebesar 100%, Jumlah penyelenggaraan even-even kepariwisataan dengan tingkat capaian sebesar 100% sehingga semua indikator kinerja urusan pariwisata dapat tercapai. 5) Perdagangan Indikator kinerja capaian kinerja urusan perdagangan terdiri dari (1)Jumlah usaha dagang kecil yang dibina,(2)Jumlah promosi dan pameran dagang,(3)Terlaksananya sistem dan jaringan informasi perdagangan (kec),Jumlah nilai ekspor daerah Kayu Olahan ($),(4) Jumlah nilai ekspor daerah Kopi (Rp. 000), (5) Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang (org),(6) Jumlah pasar yang diawasi peredaran barang (psr),(7) Jumlah alat UTTP yang dimetrologikan,(8)Revitalisasi pasar daerah/desa (unit),(9)Penertiban dan penataan pasar daerah,(10) Pembinaan dan Pengendalian perijinan los/kios pasar (unit), (11) Pemeliharaan pasar-pasar daerah (unit).


II - 50

Adapun capaian kinerja urusan perdagangan sebagai berikut : Tabel 43 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No

Indikator Kinerja




Target RKPD 2011

Target RKPD 2012

Real. Tahun 2012

120

123

103%

●

Real. tahun 2011

1

Jumlah usaha dagang kecil yang dibina

2

Jumlah promosi dan pameran dagang

3

Terlaksananya sistem dan jaringan informasi perdagangan (kec)

4

Jumlah nilai ekspor daerah Kayu Olahan ($)

5

Jumlah nilai ekspor daerah Kopi (Rp. 000)

2,275,895.48

2.253.603,09

3.606.750

6

Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang (org)

12

1 keg

1 keg

12

7

Jumlah pasar yang diawasi peredaran barang (psr)

11

11

8

Jumlah alat UTTP yang dimetrologikan

18.796

19.871

9

Revitalisasi pasar daerah/desa (unit)

12

1

10

Capaian

Ket

120

120

120

2

2

4

2

5

250%

●

20

20 kec

20 kec

20

20

100%

●

101,425.55 99.427.065,58

233.134.683,98

100.421.336,24

120.197.572,99

119,69%

●

2.264.572,62

2.400.000,00

105,98%

●

18

150%

●

9

9

100%

●

18.810

16.601

88,26%

□

2

2

100%

●

Penertiban dan penataan pasar daerah

6

6

100%

●

11

Pembinaan dan Pengendalian perijinan los/kios pasar (unit)

6

6

100%

●

12

Pemeliharaan pasarpasar daerah (unit)

6

6

100%

●

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Keterangan:

● : □ :


Urusan perdagangan ada beberapa indikator kinerja yang telah memenuhin target adalah (1)Jumlah usaha dagang kecil yang dibina dengan angka capaian sebesar 103%,(2)Jumlah promosi dan pameran dagang dengan angka capaian sebesar 250%,(3)Terlaksananya sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan angka capaian sebesar 100%, (4) Jumlah nilai ekspor daerah Kayu Olahan 119,69% ($),(5) Jumlah nilai ekspor daerah Kopi dengan angka capaian sebesar 105,98%, (6) Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang 150%,(7) Jumlah pasar yang diawasi peredaran barang dengan angka capaian RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 51

sebesar 100%,(8)Revitalisasi pasar daerah/desa (unit) dengan angka capaian sebesar 100 %,(9)Penertiban dan penataan pasar daerah dengan angka capaian sebesar 100%, (10) Pembinaan dan Pengendalian perijinan los/kios pasar (unit) dengan angka capaian sebesar, (11) Pemeliharaan pasar-pasar daerah dengan angka capaian sebesar (unit) 100 %. Indikator kinerja yang belum tercapai namun diharapkan dapat tercapai pada tahun 2013 melalui APBD tahun 2013, yaitu indikator kinerja jumlah alat UTTP yang dimetrologikan sebesar 88,26 %. 6) Perindustrian Indikator kinerja urusan perindustrian terdiri dari (1)Industri Kecil(Unit Usaha ),Tenaga Kerja (orang,Nilai Produksi (2) Industri kecil per jenisnya (unit) -(Kulit,Kayu,Logam/logam mulia,Anyaman,Gerabah, Keramik, kain tenun, Makanan )(3) Industri Menengah/ Besar( unit usaha (unit), Tenaga Kerja (orang), Nilai produksi (juta Rp.). Adapun Indikator kinerja urusan perindustrian sebagai berikut : Tabel 46 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No

Indikator Kinerja

Target kinerja RPJMD 20082013 5


1

Terciptanya kluster-kluster industri

2

5

5

3

3

Jumlah industri menengah dan besar (unit) Jumlah industri terdaftar (unit)

500

460

4

Jumlah sentra industri

170

5

Kontribusi ekspor hasil industri kayu olahan thd total ekspor (%) Jumlah industri yang telah dilatih iptek sistem produksi Meningkatnya jumlah unit usaha

6 7 8 9

Capaian Kinerja RKPD Th. 2012 Target Real. RKPD Tahun 2012 2012 5 5

Capaian

Ket

100%

● □

5

3

60%

536

480

558

116,25%

160

219

165

221

133,94%

100%

80%

100%

100

100

100%

● ● ●

15

8

20

12

23

191,67%

●

15.472

15.246

15.690

15.359

15.721

102,36%

Meningkatnya nilai produksi (juta 770,000 Rp.) Meningkatnya nilai investasi (juta Rp.) 275,000

755.000

950.500

765.000

960.000

125,49%

● ●

261.000

269.000

268.000

270.000

100,75%

●

Sumber : Disperindagkop & UMKM , Desember 2012

Keterangan:

● : □ :


Adapun indikator kinerja urusan perindustrian yang telah memenuhi target yangbditetapkan yaitu (1)Terciptanya kluster-kluster industri dengan capaian sebesar 100% (2) 100,75% (3)Jumlah industri


II - 52

terdaftar (unit) dengan capaian sebesar 116,25% (4)Jumlah sentra industri dengan capaian sebesar 133,94% (5)Kontribusi ekspor hasil industri kayu olahan thd total ekspor (%)dengan capaian sebesar 100% (6)Jumlah industri yang telah dilatih iptek sistem produksi dengan capaian sebesar 191,67% (7)Meningkatnya jumlah unit usaha dengan capaian sebesar 102,36% (8)Meningkatnya nilai produksi (juta rp.) dengan capaian sebesar 125,49% (9)Meningkatnya nilai investasi (juta rp.) dengan capaian sebesar 100,75%. Sedangkan yang belum memenuhi target adalah Jumlah industri menengah dan besar (unit) dengan capaian sebesar 60%. 2.3. Lingkungan Strategis Beberapa kondisi di Tahun 2013 baik internal maupun eksternal mempengaruhi jalannya roda pembangunan di Kabupaten Temanggung, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Internal Beberapa kondisi internal yang mempengaruhi jalannya roda pembangunan di Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut: a. Insfrastruktur Insfrastruktur merupakan unsur yang menunjang keberhasilan pembangunan di semua aspek dan sector. Kondisi insfrastruktur yang memenuhi kuantitas dan kualitas menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa jaringan insfrastruktur belum sepenuhnya mampu menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Temanggung dan belum sepenuhnya memiliki kualitas yang merata dan memadai. Membangun insfrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga kebutuhan pembangunan insfrastruktur harus berdampingan dengan kebutuhan prioritas lainnya. b. Daya saing produk daerah Produk-produk hasil pembangunan yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung masih memiliki banyak kelemahan, antara lain: a) Kemasan, b) pengenalan merek, c). kualitas, d) kuantitas, dan e) kontinuitas, sehingga sering tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah yang lain dan dapat dikatakan baru beredar di wilayah sendiri. Namun ada juga yang sudah mampu bersaing, misal: Kopi dan produk turunannya. Upaya yang bersifat inovasi pemasaran masih harus terus digiatkan dan hal ini menjadi salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasinya. c. Bencana Alam Kabupaten Temanggung yang berada di wilayah pegunungan dan sebagian wilayahnya berupa perbukitan mempunyai potensi RKPD Kabupaten Temangung Tahun 2014 -- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

II - 53

bencana alam berupa tanah longsor dan angin putting beliung. Potensi bencana alam tanah longsor juga sering didukung oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu upaya pencegahan bencana alam perlu dilakukan disamping mengatasi dampak bencana alam itu sendiri. 2. Eksternal Beberapa kondisi eksternal yang mempengaruhi jalannya roda pembangunan di Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut: a. Perubahan Iklim Perubahan iklim yang terjadi saat ini ikut mempengaruhi jalannya pembangunan, perubahan iklim yang terjadi ikut mempengaruhi periode musim di Kabupaten Temanggung dimana tidak bisa lagi dipastikan datangnya awal musim penghujan dan kapan datangnya awal musim kemarau. Pembangunan di sektor pertanian yang sangat tergantung dengan musim memperoleh efek paling besar jika dibandingkan dengan sektor yang lain. b. Krisis Air Bersih Salah satu efek negatif dari pembangunan adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pada musim kemarau mulai dijumpai adanya krisis air bersih dibeberapa wilayah di Kabupaten Temanggung, hal ini antara lain disebabkan oleh penggundulan hutan untuk keperluan pertanian, disamping hal tersebut menurunnya kualitas air bersih juga disebabkan oleh pencemaran dan sanitasi yang buruk. 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan ditahun selanjutnya. Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung yang teridentifikasi antara lain: 1. Masih adanya kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) walaupun dari sisi target penurunan kemiskinan sudah tercapai. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kemampuan memperoleh permodalan, serta didukung oleh masih besarnya beban pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kecukupan pangan.


II - 54

2. Belum optimalnya kontinuitas produksi hasil pertanian dalam arti luas termasuk kuantitas dan kualitas serta diperburuk dengan ketidakpastian pasar dan harga produk hasil pertanian. 3. Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan terutama di masyarakat petani. 4. Belum optimalnya ketaatan atas pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 5. Belum optimalnya pembangunan insfrastruktur terutama jalan dan jembatan beserta sistem jaringan transportasinya, insfrastruktur perdagangan. Khususnya yang berada di kawasan Parakan dan Ngadirejo sebagai daerah pengembangan perekonomian di Kabupaten Temanggung. 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada masyarakat terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7. Masih terbatasnya promosi dan jejaring pariwisata beserta sarana dan prasarana pendukungnya. 8. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan karena keterbatasan kader pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi tepat guna. 9. Belum efektifnya hubungan dan harmonisasi penyediaan data statistic untuk perencanaan pembangunan, sehingga data yang disediakan masih mengalami kesenjangan waktu yang cukup lama (time lag). 10. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan dan hasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik. 11. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan pengelolaan pertanahan bagi masyarakat kurang mampu.

dan

akses

12. Belum optimalnya pencatatan dan pemanfaatan asset pemerintah yang lain, terutama di lingkungan dinas pendidikan dan dilingkungan pemerinta desa. Dari serangkaian pencapaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa capaian target yang belum dapat dicapai dan diharapkan dapat dicapai di Tahun 2013 yang sedang berjalan ini. Secara ringkas capaian target kinerja agregat daerah tahun 2011 dan 2012 yang dibandingkan dengan target tahun 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:


II - 55

Tabel II.60. Capaian Agregat Daerah Tahun 2012 dan Target Tahun 2013

No

1

KOMPONEN

TARGET AKHIR (2013)

CAPAIAN (2011)

PREDIKSI CAPAIAN

KETERANGAN CAPAIAN

(2012*)

SUMBER DATA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,71

74,47

-

TERCAPAI

BPS

a. Angka Harapan Hidup (AHH)/tahun

72,10

72,66

-

TERCAPAI

BPS

99,54

95,96

98,32

BELUM

Dinas Pendidikan

7,10

7,09

7,09

BELUM

Dinas Pendidikan

622.200

638.070

-

TERCAPAI

BPS

4

4,65

4,95

TERCAPAI

BPS

9.485.744,28

7.847.119,79

b. Angka Melek Huruf (%) c. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) d. Pengeluaran Riil Per Kapita (RP) 2


3

PDRB perKapita (harga berlaku;Rp/th)

4


7,00

2,42

4,70

TERCAPAI

BPS

5


0,77

0,88

0,87

BELUM

BPS

6


19,37

19,81

17,91

TERCAPAI

BAPPEDA

82,76

84,4

-

TERCAPAI

Dinas Nakertrans

6,56

5,24

3,40

TERCAPAI

Dinas Nakertrans

17.705

17.096

-

TERCAPAI

Dinas Tanbunhut

20

11,18

29,15

TERCAPAI

BLH

7

8

9

10

Tingkat Kesempatan Kerja (%) Tingkat Penggangguran Terbuka (%) Penurunan Lahan Kritis (Ha) Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (%)

8.530.154,52 BELUM

BPS

Beberapa target agregat daerah yang belum dapat tercapai sampai dengan tahun 2012 adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, PDRB Perkapita, dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Targettarget tersebut dapat dijelaskan penyebabnya dan alternatif penanganannya sebagai berikut:


II - 56

Tabel II.61. Target Agregat Daerah Yang Belum Tercapai No

Indikator

Faktor Penyebab

Alternatif Penanganan

1.

Angka Melek Huruf

Jumlah pembagi da lam menghitung angka me lek huruf ada lah jumlah penduduk usia 15 tahun yang ke atas, yang ter masuk didalamnya seju mlah lansia yang me mang buta huruf dan sulit dipacu menjadi me lek huruf (faktor usia)

Belum ada, karena sasaran pengentasan angka melek huruf adalah lansia yang tidak memungkinkan tersentuh dengan program pengentasan melek huruf (faktor usia).

2.

Rata-rata Lama Sekolah

- Faktor kesulitan ekonomi - Kurangnya motivasi dari orangtua untuk menyekolahkan anak dan pribadi anak untuk sekolah

- Pemetaan daerah yang ratarata lama sekolahnya masih rendah - Peningkatan motivasi dan kesadaran melanjutkan sekolah di daerah sasaran - Peningkatan beasiswa bagi siswa RTM sampai dengan selesai wajar dikdas (berkelanjutan)

3.

PDRB Perkapita

- PDRB setiap tahunnya meningkat namun jumlah pem baginya (jumlah penduduk juga meningkat) - Jumlah pertambah an penduduk lebih besar dibandingkan jumlah pertambahan PDRB

- Penekanan laju pertumbuhan penduduk - Peningkatan PDRB melalui sektor yang mempunyai daya ungkit besar dan prio ritas pembangunan yang mempunyai daya ungkit besar - Pola kenaikan PDRB Perkapita selama lima tahun terakhir rata-rata sekitar 10%, diasumsikan apabila pada tahun 2013 terjadi kenaikan PDRB Perkapita sebesar 10% dan disertai dengan upaya yang lebih intensif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk target PDRB Perkapita tahun 2013 tercapai.

4.

Menurun nya Laju Per tumbuh an Penduduk

- Keterbatasan jml PLKB di kecamatan sehi ngga satu orang PLKB membawahi 4-6 desa (idealnya satu PLKB satu desa) - Cakupan KB aktif belum mencapai 100%

- Peningkatan rasio PLKB di kecamatan - Peningkatan kesadaran ber KB oleh masyarakat - Peningkatan peran serta pihak di luar PLKB dalam meningkatkan kesadaran ber KB


II - 57

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 beserta semua capaian kinerjanya memberikan pondasi yang cukup kuat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung untuk periode RPJMD selanjutnya. Perencanaan Pembangunan di Tahun 2014 yang merupakan tahun pertama periode RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk melanjutkan semua capaian yang sudah diraih dan menyelesaikan beberapa indikator yang belum berhasil dicapai di periode RPJMD sebelumnya. Tantangan dan prospek perekonomian yang dihadapi di Tahun 2014 jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sangat diperlukan upaya serius dan fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penentuan arah dan kebijakan di bidang ekonomi. 1. Kondisi Ekonomi Daerah Perekonomian Kabupaten Temanggung di Tahun 2012 tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang juga terimbas oleh keadaan perekonomian dunia, terutama ketidakstabilan perekonomian di Eropa, Amerika, dan Jepang. Situasi internal dalam negeri yang juga belum kondusif seiring dengan adanya wacana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan makin ketatnya pembatasan BBM bersubsidi diantaranya melalui kebijakan penggunaan Pertamax bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BUMN. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2012 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, Kondisi tersebut diatas berimbas pada tidak maksimalnya efek pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, walaupun dengan pertumbuhan yang rendah tersebut masih mampu meningkatkan capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan.

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 1

Adapun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut: III.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun Temanggung

Jawa Tengah

3,54

5,46

2008

2009 4,09 2010 4,31 2011 4,65 2012*) 4,95*) Sumber : Buku PDRB Kab. Temanggung Tahun 2011 Catatan : *)= angka prediksi

4,71 5,84 6,01 ****

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel III.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 Tahun

PDRB

PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Jutaan

Jutaan Rupiah

Perkemban gan (%)

Rupiah

Perkembang an (%)

2008

4.125.938,97

248,13

2.219.155,63

133,46

2009

4.502.652,25

270,79

2.309.841,53

138,91

2010

5.069.020,30

304,85

2.409.386,40

144,90

2011

5.603.983,71

337,02

2.521.439,02

151,64

5.869.052,14*) 352,96 2.646.250,25*) Sumber : Buku PDRB Kab. Temanggung Tahun 2011 Catatan : *) : data sangat sementara BPS Tahun dasar = tahun 2000 = 1.662.794,54 juta rupiah

159,14*)

2012*)

Dari data tabel di atas diketahui jumlah nilai PDRB selalu mengalami peningkatan atau memiliki trend positif setiap tahunya, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Selanjutnya dilihat dari struktur PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar pembentuk PDRB dan sektor pertambangan/penggalian menjadi sektor terkecil pembentuk PDRB. Perkembangan struktur perekonomian daerah 5 (lima) tahun terakhir, dengan menggunakan struktur PDRB Tahun 2011 dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan proporsi sebesar 32,75 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan mencapai 17,26 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 2

persen, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan 16,63 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 16,32 persen, sebagaimana ditunjukan pada Tabel berikut: Tabel III.3. Struktur PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan/penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan air bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel & rumah makan 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-jasa

2008 30,82 1,1 9 19,11 1,0 4 5,8 1 16,78

TAHUN (%) 2010 2011 33,11 32,75 1,05 0,96 17,68 17,26 1,05 1,05 5,60 5,52 16,65 16,63 5,4 5,23 5,28 8 4,1 4,11 4,23 6 15,34 15,52 16,32

2009 31,86 1,1 6 18,45 1,0 4 5,7 7 16,74

5,6 7 4,2 5 15,33

Jumlah (%) 100 100 100 Sumber : Buku PDRB Kab. TemanggungTahun 2011 Catatan*) : data masih diolah BPS

2012*) -

100

Kontribusi sektor pertanian yang termasuk besar didukung sebagian besar penduduk di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Buku Temanggung Dalam Angka Tahun 2012 bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebesar 53,21% atau sejumlah 208.281 orang dari 392.983 orang. Inflasi pada tahun 2012 sebesar 4,73% walau lebih tingi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,42% menunjukkan bahwa pada tahun 2012 relatif terjadi kestabilan nilai tukar rupiah dan terjaganya daya beli masyarakat. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Temanggung tercatat sebagai berikut: Tabel III.4. Perkembangan Laju Inflasi Tahun

Temanggung

Jawa Tengah

Nasional

2008

12,36

9,55

11,06

2009

4,16

3,32

2,78

2010

7,35

6,88

6,96

2011

2,42

2,68

3,79

2012*)

4,73*)

4,24*)

4,30*)

Sumber : Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Temanggung Tahun 2011.


III- 3

Upaya untuk menekan angka inflasi agar tidak menembus angka 2 digit pada tahun 2011 kembali bisa terwujud, tercapai 2,42%. Angka inflasi Kab. Temanggung tahun 2011 lebih rendah dari angka inflasi yang ditargetkan dalam agregat daerah yaitu 7%. Dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 2,68% dan inflasi nasional sebesar 3,79% maka angka inflasi Temanggung masih lebih rendah. Untuk Tahun 2012, diperoleh angka sementara inflasi di Kab. Temanggung adalah sebesar 4,73 % atau kembali berhasil menekan inflasi untuk tidak menembus 2 digit, Namun di tahun 2012, jika dibandingkan dengan inflasi provinsi dan nasional maka angka inflasi di Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi. Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga standar hidupnya turun dan akhirnya semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tantangan dan prospek ekonomi daerah Kabupaten Temanggung pada prinsipnya masih akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Perekonomian nasional yang sempat kembali mengalami guncangan akibat krisis ekonomi global masih menjadi tantangan pada tahun 2013 yang masih berjalan dan tahun 2014 nanti. Kondisi Politik Nasional dan Regional juga akan mewarnai kondisi perekonomian daerah dikarenakan di Tahun 2013 ini akan berlangsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan di Tahun 2014 nanti akan dilangsungkan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tantangan perekonomian tersebut harus dihadapi dengan semakin mengefektifkan semua capaian makro ekonomi, khususnya peningkatan pertumbuhan dan penurunan angka inflasi. Pada sisi perekonomian Nasional, peningkatan ekspor ke luar negeri harus terus dicarikan solusi, khususnya bagaimana meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Tanpa keunggulan kompetetif, mustahil Indonesia dapat menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara lain, di saat peluang perdagangan bebas akan semakin nyata. Kuatnya komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis global, telah menunjukkan hasil , terbukti Indonesia masih bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 % pada tahun 2012. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah, lebih diarahkan pada upaya mendorong laju kinerja sektor-sektor yang mempunyai kontribusi dan persentase terbesar dalam membentuk PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2012 sebesar 4,95% yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 4

didukung dengan tingkat inlasi yang lebih rendah sebesar 4,47% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada masih diatas tingkat harga dan konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum yang harus dijaga dan merupakan bentuk pengendalian ekonomi yang telah berada pada jalur yang benar dan harus dilanjutkan di tahun 2013 ini dan di tahun 2014 nanti. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendaatan, belanja dan pembiayaan. 1. Kinerja Keuangan Daerah a. Pendapatan Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Selama ini pendapatan daerah Kabupaten Temanggung didominasi oleh pendapatan dari dana perimbangan. Namun demikian selalu diupayakan untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan dalam rangka menuju peningkatan kemandirian pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa hak dan kewajiban daerah adalah: 1) Memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan melakukan pinjaman; 2) Membayar tagihan pihak ketiga; 3) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah; 4) Pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dari BUMD); dan 5) Pengelolaan kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan kepentingan umum. Adapun sumber pendapatan daerah Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


III- 5

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud peraturan perundangan diatas adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. 2) Perimbangan keuangan, terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah antara lain: 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kemampuan daerah; 2) Masih lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana; 3) Dana perimbangan pemerintah pusat yang belum memadai guna memenuhi kebutuhan daerah; 4) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dikelola secara optimal; 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, sehingga berdampak pada kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak/retribusi; 6) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena lemahnya sanksi hukum yang diterapkan. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya guna menggali potensi pendapatan yang dimiliki. Potensi peningkatan PAD juga didukung dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola pajak bumi dan bangunan secara mandiri. Hal lain yang harus diperhatikan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan transparan serta dapat dipertanggungawabkan. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi pendapatan tahun 2013 adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 6

Tabel III.5. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 PENDAPATAN

TAHUN

(%) KENAIKAN REALISASI

1

TARGET 2

REALISASI 3

2008

569.727.127.254,00

576.614.217.128,00

10,26

2009

599.819.477.502,00

623.096.242.826,00

08,06

2010

670.639.663.075,00

675.750.086.161,00

08,45

2011

808.456.159.510,00

823.479.890.034,00

22,00

2012

964.270.272.280,00

964.938.557.744,00

00,07

991.506.970.000,00

-

*)

2013 Sumber : DPPKAD

*)

4

: APBD Penetapan 2013

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa perkembangan pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kenaikan tersebut baik dari komponen PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan naik sebesar 0,07 % dibandingkan target yang ditetapkan, dan naik sebesar 17,17 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011. Target pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah pada APBD tahun 2008-2013 adalah didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 77,87%, disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah sebesar rata-rata 14,53%, dan persentase rata-rata terkecil adalah pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 7,60% jika dihitung dari realisasi pendapatan. Target dan realisasi pendapatan tahun 2008-2012 dan proyeksi tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel III.6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008-2013 TAHUN

2008

URAIAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

ANGGARAN

569,727,127,254

38,725,025,765

488,824,010,855

42,178,090,634

REALISASI

576,614,217,128

37,923,898,939

497,563,580,868

41,126,737,321

8,739,570,013

(1,051,353,313)

LEBIH (KURANG) %

2009

PENDAPATAN

6,887,089,874 100

(801,126,826) 6.58

86.29

7.13

ANGGARAN

599,819,477,502

47,444,822,496

505,231,055,126

47,143,599,880

REALISASI

623,122,779,590

47,327,328,141

515,228,881,135

60,566,570,314

LEBIH (KURANG)

23,303,302,088

9,997,826,009

13,422,970,434

(117,494,355)


III- 7

%

2010

100

56,931,558,308

517,010,872,772

96,697,231,995

REALISASI

675,659,734,845

55,211,017,361

522,185,893,892

98,262,823,592

5,020,071,770

(1,720,540,947)

5,175,021,120

1,565,591,597

100

8.17

77.29

14.54

ANGGARAN

808,456,159,510

62,184,044,652

574,133,872,886

172,138,241,972

REALISASI

823,479,890,034

63,343,494,510

574,917,319,097

185,219,076,427

LEBIH (KURANG)

15,023,730,524

1,159,449,858

783,446,211

13,080,834,455

%

100

7.69

69.82

22.49

ANGGARAN

964,270,272,280

75,813,251,769

708,754,469,506

179,702,551,005

REALISASI

964,938,557,744

76,637,673,275

707,239,144,911

181,061,739,558

668,285,464

824,421,506

(1,515,324,595)

1,359,188,553

LEBIH (KURANG) %

100

ANGGARAN 2013

9.72

670,639,663,075

%

2012

82.68

ANGGARAN

LEBIH (KURANG)

2011

7.60

7.94

991,506,970,000

73.29

84,225,718,000

18.76

726,062,537,000

181,218,715,000

REALISASI

-

-

-

-

LEBIH (KURANG)

-

-

-

-

%

-

-

-

-

Sumber : DPPKAD

Selama periode 2008-2012, dapat dikatakan bahwa target pendapatan daerah pertahunnya selalu bisa dicapai. Permasalahan yang muncul dalam pengelolan pendapatan daerah secara umum adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dibanding dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. b. Belanja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada APBD Tahun Anggaran 2008-2012 rata-rata terealisasi sebesar 93,72%. Untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 97,04% dan Belanja Langsung hanya terealisasi sebesar 85,65%. Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2008-2012 dan proyeksi Tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut; Tabel III.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008-2013 TAHUN

2008

2009

URAIAN

BELANJA DAERAH

BELANJA TAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

646,732,094,689

422,349,934,478

224,382,160,211

REALISASI

611,356,971,071

410,463,264,154

200,893,706,917

LEBIH (KURANG)

(35,375,123,618)

(11,886,670,324)

(23,488,453,294)

%

94.53

97.19

89.53

ANGGARAN

637,695,541,466

445,006,642,928

192,688,898,538

REALISASI

606,966,527,368

433,902,643,788

173,063,883,580

LEBIH (KURANG)

(30,729,014,098)

(11,103,999,140)

(19,625,014,958)

95.18

97.50

89.82


III- 8

2010

2011

2012

2013

ANGGARAN

722,519,938,061

537,839,307,894

184,680,630,167

REALISASI

662,203,879,316

523,968,868,116

138,235,011,200

LEBIH (KURANG)

(60,316,058,745)

(13,870,439,778)

(46,445,618,967)

91.65

97.42

74.85

ANGGARAN

881,357,372,237

618,284,674,801

263,072,697,436

REALISASI

816,160,548,955

600,658,730,241

215,501,818,714

LEBIH (KURANG)

(65,196,823,282)

(17,625,944,560)

(47,570,878,722)

92.60

97.15

81.92

ANGGARAN

1,010,392,605,856

667,087,927,784

343,304,678,072

REALISASI

956,324,159,986

639,977,390,628

316,346,769,358

LEBIH (KURANG)

(54,068,445,870)

(27,110,537,156)

(26,957,908,714)

94.65

95.94

92.15

ANGGARAN

1,102,506,970,000-

724,388,500,300

378,118,469,700

REALISASI

-

-

-

LEBIH (KURANG)

-

-

-

Sumber : DPPKAD

Selama periode 2008-2012, dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah pertahunnya masih selalu dibawah anggaran belanja yang tersedia, hal ini diakibatkan oleh karena efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. c. Pembiayaan Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 20082012 dan proyeksi Tahun 2013 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel III.8. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2013 TAHUN

2008

2009

2010

2011

URAIAN

PENERIMAAN DAERAH

PENGELUARAN DAERAH

ANGGARAN

83,006,476,416

6,001,508,981

77,004,967,435

REALISASI

70,661,542,087

5,685,504,136

64,976,037,951

LEBIH (KURANG)

(12,344,934,329)

(316,004,845)

(12,028,929,484)

ANGGARAN

48,232,257,765

10,356,192,801

37,876,064,964

REALISASI

32,862,368,468

9,238,767,049

23,623,601,419

LEBIH (KURANG)

(15,369,889,297)

(1,117,425,752)

(14,252,463,545)

ANGGARAN

60,084,821,986

8,204,547,000

51,880,274,986

REALISASI

40,192,735,521

7,427,192,600

32,765,542,921

LEBIH (KURANG)

(19,892,086,465)

(777,354,400)

(19,114,732,065)

ANGGARAN

82,581,687,577

9,680,474,850

72,901,212,727

Pembiayaan Netto


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

30,233,284,008

39,779,852,641

46,221,398,450

III- 9

2012

2013

REALISASI

46,485,138,890

9,647,659,020

36,837,479,870

LEBIH (KURANG)

(36,096,548,687)

(32,815,830)

(36,063,732,857)

ANGGARAN

62,550,805,411

16,428,471,835

46,122,333,576

44,156,820,949

REALISASI

47,794,247,504

14,636,333,131

33,157,914,373

LEBIH (KURANG)

(14,756,557,907)

(1,792,138,704)

(12,964,419,203)

41,772,312,131

ANGGARAN

116,000,000,000

5,000,000

111,000,000,000-

000

REALISASI

-

-

-

-

LEBIH (KURANG)

-

-

-

Sumber : DPPKAD

Selama periode 2008-2012, masih terjadi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyadari bahwa SiLPA yang cukup besar tersebut seharusnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila dapat teralokasikan dalam bentuk program dan kegiatan di tahun berjalan, sehingga harus dievaluasi untuk dapat diperbaiki mulai dari tahap perencanaan di tahun selanjutnya. 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2014 Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah di tahun 2014 maka kebijakan keuangan daerah yang diambil adalah sebagai berikut: a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu kebijakan umum yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan daerah adalah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan daerah, melalui: 1) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2) menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan kapasitas dan potensi; 3) mengembangkan sumber-sumber PAD; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 10

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

24) 25) 26) 27)

mengupayakan peningkatan PAD melalui review beberapa perda pajak daerah, retribusi daerah dan perda-perda pendapatan yang lain; mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan, retribusi, dan penerimaan lainnya; mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan asetaset daerah; meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta antar dinas/instansi pengelola pendapatan daerah; meningkatkan upaya kegiatan sosialisasi serta penegakan hukum secara konsisten. Meningkatkan upaya penggalian dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan. Melimpahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah kepada pejabat tingkat dibawahnya sesuai aturan yang berlaku. Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan Waskat dan Wasnal dalam pemungutan pajak dan retribusi Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya investasi, dan dunia usaha. Pemutakhiran dan/atau penyusunan data potensi retribusi daerah. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kinerja dan disiplin aparat pengelola pendapatan. Meningkatkan intensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penagihan/penjualan Pasar Kliwon baru Temanggung dan Pasar Wage Ngadirejo serta penanganan parkir dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Melakukan kajian terhadap sumber pendapatan lainnya dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kajian terhadap sumber-sumber pendapatan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna meningkatkan efektifitasnya. Pemberdayaan aset daerah. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


III- 11

28) Meningkatkan koordinasi pengelolaan pendapatan guna mengetahui perkembangan dan memecahkan masalah secara komprehensif. 29) Penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 30) Pemberian reward and punishment bagi aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 31) Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah. 32) Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah dalam Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014, selain itu kebijakan belanja daerah didasarkan pula pada hasil evaluasi penganggaran tahun-tahun sebelumnya dan capaian target kinerjanya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah pada tahun 2014 adalah: 1) Sesuai dengan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014; 2) Diarahkan pada penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur; 3) Diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 4) Bersifat strategis, dilaksanakan;

penting,

dan

mendesak

untuk

segera

5) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah; 6) Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pengelolaannya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit manakala anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pada tahun anggaran 2014 diupayakan bahwa pendapatan daerah sama dengan belanja daerah sehingga tidak terjadi defisit maupun surplus anggaran, dengan asumsi bahwa penyerapan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 12

anggaran di tahun 2013 ini adalah 100%. Namun apabila penyerapan anggaran dibawah 100% maka kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Angaran tahun 2014 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 b) Penerimaan pinjaman daerah. Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah. c) Penerimaan pembiayaan yang lain antara lain. Penerimaan piutang daerah, penjualan kekayaan daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah. 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut : a) Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 tidal lagi dianggarkan karena sudah dicadangkan di tahun-tahun sebelumnya b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): PDAM, PD Aneka Usaha, PD BPR-BKK Temanggung, PD BKK Pringsurat, PD Bumi Phala Wisata, dan PT Bank Jateng. c) Pembayaran pokok hutang. Tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada pihak RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

III- 13

ketiga. Manakala terjadi hutang jangka pendek, maka pada pos ini akan dianggarkan sebesar hutang jangka pendek yang diambil. d) Pembayaran pihak ketiga. dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. 3. Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2014 Proyeksi kerangka Keuangan Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tabel III.9. Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 No 1

2

3

4

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah BELANJA Belanja Pegawai Belanja Program/Kegiatan

JUMLAH ANGGARAN 1.075.709.921.000 84.880.872.000 756.734.642.000 234.094.407.000 1.075.709.921.000 615.000.000.000 460.709.921.000

SURPLUS/DEFISIT (1-2)

0

PEMBIAYAAN NETO PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Pencairan dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah Penerimaan piutang daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah Pengeluaran perhitungan pihak ketiga SiLPA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber : DPPKAD


III- 14

Upaya untuk mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan jumlah pendapatan daerah guna memperoleh anggaran yang berimbang dilakukan mengingat bahwa Tahun 2014 merupakan tahun pertama Periode RPJMD 2013-2018.


III- 15

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 4.1 Isu Strategis Daerah Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi serta kondisi di Kabupaten Temanggung, maka pada tahun 2014 dihadapkan pada isu strategis meliputi : 1. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; Kesejahteraan rakyat antara lain digambarkan melalui angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta rendahnya kualitas hidup. 2. Peningkatan ketahanan pangan; Masih perlunya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta diversifikasi bahan dan produk pangan. Disamping itu, masih perlunya ketegasan dan komitmen atas tata kelola lahan pertanian beserta alih fungsinya termasuk dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Peningkatan investasi dan usaha serta daya saing daerah; Belum kondusifnya iklim dunia usaha dan investasi di daerah dan masih rendahnya peranan UMKM serta koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta minimnya promosi investasi. 4. Pemerataan sarana dan prasarana wilayah; Masih adanya kesenjangan antar wilayah kecamatan dan antar desa di Kabupaten Temanggung dikarenakan penyediaan sarana dan prasarana kurang seimbang, sehingga pengembangan potensi wilayah di kecamatan dan desa belum optimal. 5. Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi; Belum optimalnya pelayanan publik karena belum digunakannya semua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 6. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; dan Masih rendahnya kualitas SDM perempuan, khususnya di pedesaan, disertai tingkat kesejahteraan perempuan yang masih belum memadai terutama di kesehatan dan kemampuan ekonomi perempuan, masih adanya kekerasan dalam rumah tangga, masih terjadinya peluang adanya perdagangan tenaga kerja, masih adanya anak jalanan, anak korban narkoba, anak yang bermasalah dengan hukum, anak putus sekolah dan kurangnya arena bermain dan ruang kreasi anak yang mendukung tumbuh kembang anak.

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -- Prioritas Pembangunan Daerah

IV-1

7. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan penanganan kerusakan lingkungan utamanya di lereng gunung, dan pegunungan, serta daerah aliran sungai. Disamping hal tersebut juga karena meningkatnya kerawanan dan kemungkinan terjadinya bencana alam seiring dengan perubahan iklim global dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

4.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Mencermati isu-isu strategis diatas maka strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2014 per masing-masing isu strategis adalah sebagaimana tersebut pada Tabel berikut: Tabel. IV.1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 NO I

STRATEGI PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Isu Strategis : Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. 1. Penurunan dan Penanganan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

•

Peningkatan pendapatan yang disertai distribusi pendapatan yang berkeadilan dan merata di masyarakat;

•

Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan rumah tidak layak huni;

•

Peningkatan akses terhadap permodalan bagi masyarakat miskin;

•

Peningkatan perlindungan aset penghidupan sumber mata pencaharian; Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat miskin pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Peningkatan kapasitas koordinasi penanganan kemiskinan;

•

• •

•

Peningkatan kesempatan kerja dengan mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui akses kesempatan berusaha, informasi permodalan dan sumber daya pendukung; Peningkatan peran IKM, UKM, koperasi dan industri rumah tangga dalam rangka penyerapan tenaga kerja;


IV-2

•

• • • •

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

II

Pembinaan, penataan dan pengembangan sektor informal dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan pembukaan kesempatan kerja; Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan bursa kerja; Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan PMKS; Perluasan manajemen, jangkauan, dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan.

•

Peningkatan kapasitas layanan pendidikan dan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan.

•

Peningkatan keterampilan, terutama kepada para pelaku usaha kecil, menengah, koperasi serta rumah tangga, disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi tepat guna;

Isu Strategis : Peningkatan ketahanan pangan. 1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta diversifikasi bahan dan produk pangan.

•

Peningkatan peran kelembagaan tani;

•

Peningkatan dan mempertahankan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga; Peningkatan inovasi dan alih teknologi pertanian berbasis lokal;

• •

Peningkatan pertanian;

•

Peningkatan ketersediaan pangan;

•

Peningkatan distribusi pangan;

•

Peningkatan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri melalui revitalisasi pertanian; Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan;

• •

sarana

dan

prasarana

Peningkatan produksi dan kontinuitas produksi pertanian.


IV-3

2. Peningkatan tata kelola lahan pertanian beserta alih fungsinya termasuk dalam penetapan lahan pertanian berkelanjutan.

III

•

Peningkatan kepatuhan atas komitmen penetapan lahan pertanian berkelanjutan;

•

Peningkatan kesadaran, ketaatan dan peran masyarakat dalam penegakan hukum tentang tata ruang dan wilayah (alih fungsi lahan, dsb).

Isu Strategis : Peningkatan investasi dan usaha serta daya saing daerah. 1. Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan peran IKM, UKM, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro.

2. Peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mendorong tumbuhnya investasi dan usaha ekonomi kreatif yang didukung dengan peningkatan promosi potensi ekonomi daerah.

•

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dan pengembangan kewirausahaan;

•

Peningkatan peran UKM, IKM, koperasi dan lembaga keuangan mikro melalui pengembangan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta sarana dan prasarana;

•

Peningkatan iklim investasi dan usaha serta akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil;

•

Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah baik ke luar daerah maupun di dalam daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur organisasi pemerintah daerah yang menangani urusan penanaman modal;

•

3. Pembangunan kawasan ekonomi khusus dan cepat tumbuh.

•

• •

•

IV

Pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta peningkatan sarana dan prasarana; Pengembangan kawasan agrowisata; Pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor, berbasis klaster dan memiliki daya saing; Peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi non budidaya di pedesaan.

Isu Strategis : Pemerataan sarana dan prasarana wilayah. 1. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana

•

Percepatan pembangunan dan pemerataan insfrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas


IV-4

wilayah.

V

domestik daerah);

antar

•

Peningkatan pemeliharaan insfrastruktur yang sudah ada;

•

Peningkatan perluasan pelayanan insfrastruktur perkotaan seiring dengan penambahan jumlah kelurahan;

• •

2. Peningkatan pelayanan prima dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui penataan organisasi dan aparatur; Peningkatan kualitas, efektifitas, dan pemberdayaan aparatur daerah;

•

Penguatan dan efektifitas organisasi pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi (E-Govt);

•

Peningkatan kualitas dan sinergitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah;

•

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) semua urusan yang telah memiliki SPM.

Isu Strategis : Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak. 1. Peningkatan utamaan gender.

pengarus-

•

Peningkatan kualitas SDM perempuan, terutama di pedesaan;

•

Peningkatan peran perempuan dan organisasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Peningkatan perlindungan terhadap perempuan;

•

2. Peningkatan anak.

VII

penyambung

Isu Strategis : Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

VI

(jalur

perlindungan

•

Peningkatan akses perempuan terhadap hasil pembangunan.

•

Peningkatan kualitas hidup perlindungan terhadap anak;

•

Pengembangan ruang bermain dan ruang kreasi anak yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak;

serta

Isu Strategis : Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam. 1. Pembangunan yang berkelanjutan dengan peningkatan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan (Go Green).

•

Peningkatan pemanfaatan SDA dalam pembangunan yang disertai upaya penjagaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dan SDA;


IV-5

2. Pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang, pertanahan dan lingkungan.

•

Peningkatan penegakan bidang lingkungan hidup;

•

Peningkatan kesadaran, ketaatan, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup; Peningkatan kesadaran, ketaatan, dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;

•

3. Penanganan kerusakan lingkungan hidup dan penanganan bencana alam.

• • •

hukum

di

Penataan dan peningkatan kondisi lingkungan hidup yang memburuk (lahan kritis); Pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup; Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bencana alam;

4.3 Pokok-pokok Program Pembangunan Daerah Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah, maka pokok-pokok program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 adalah sebagai-berikut : 1.

Peningkatan penanganan masalah kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;

2.

Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan;

3.

Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan;

4.

Peningkatan ketahanan pangan;

5.

Peningkatan kualitas, kuantitas dan melalui sistem agribisnis, agroindustri

6.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan atau kawasan cepat tumbuh, khususnya kawasan agrowisata;

7.

Peningkatan iklim investasi dan usaha;

8.

Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan yang mandiri berbasis bahan baku lokal;

9.

Percepatan pembangunan, peningkatan dan pemerataan insfrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas domestik (jalur penyambung antar daerah);

produktivitas


pertanian

IV-6

10. Peningkatan pelayananan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM). 11. Peningkatan pengarusutamaan perlindungan anak; 12. Peningkatan pengelolaan SDA penanggulangan bencana alam.

gender dan

dan

lingkungan

peningkatan hidup

serta

Adapun prioritas program pembangunan Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel. IV.2. Prioritas Program Pembangunan Tahun 2014 NO

Prioritas Program Pembangunan

1

Program pendidikan anak usia dini

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3

Program Pendidikan Menengah

4

Program Pendidikan Non Formal

5

Program Pendidikan Luar Biasa

6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

9

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

10

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11

Program Pengawasan Obat dan Makanan

12

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

13

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

14

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

15

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

16 17

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

18

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

19

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

20

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

21

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD

22

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

23

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

24

Program Pembangunan turap/talud/brojong

25

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

26 27

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

28

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


IV-7

29

Program Pengembangan Prasarana Perkotaan

30

Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar

31

Program Pengembangan Perumahan

32

Program Lingkungan Sehat Perumahan

33

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

34

Program perencanaan pembangunan daerah

35

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

36

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

37

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

38

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

39

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

40

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

41

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

42

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penataan Administrasi Kependudukan

43 44 45 46

Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

47

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

48

Program Keluarga Berencana

49

Program pelayanan kontrasepsi

50

Program Pembinaan Keluarga

51

Program Kesehatan reproduksi remaja

52

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

53

Program pengembangan BKB-Posyandu-PADU

54 55

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

56

Program pembinaan anak terlantar

57

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

58

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

59 60

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

61

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

62

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

63

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

64

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

65

67

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

68

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

69

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

70

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

66


IV-8

71

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

72

Program peningkatan peran serta kepemudaan

73

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

74

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

75

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

76

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

77

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

78 79

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat

80

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

81

Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

82

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

83 84

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

85

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

86 87

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program penanganan pengaduan masyarakat

88

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

89

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

90

Program Peningkatan Kapasitas BUMD

91

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

92

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

93

Program Pengelolaan Aset Daerah

94 95

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program administrasi kepegawaian

96

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

97

Program penanganan rawan pangan

98

Program pengembangan Distribusi Pangan

99

Program pengembangan konsumsi dan keamanan pangan

100

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan

101

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

102

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)

103

Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

104

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

105

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

106

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

107

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

108

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

109

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

110

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

111

Program peningkatan produksi hasil peternakan

112

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan


IV-9

113

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

114

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

115

Program peningkatan kesejahteraan petani

116

Program rehabilitasi hutan dan lahan

117

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

118

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

119

Program Pengembangan Kemitraan

120

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Obyek Wisata

121

Program pengembangan budidaya perikanan

122

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

123

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

124

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

125

Program Pengelolaan Pasar Daerah

126

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya

127

Program Pembinaan Pedagang

128

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

129 130

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Sarana dan Prasarana Perkantoran

131

Program Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

132

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

133

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

4.4 Kriteria Kegiatan Pembangunan Daerah Usulan kegiatan di Tahun 2014 untuk berpedoman pada program-program tersebut diatas. Usulan kegiatan yang akan mendapatkan prioritas adalah kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. 2.

Meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); Menunjang Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan Kebijakan/Program Pemerintah Pusat (misal: MDG’s, KLA, PNPM, PKH, RAD PG, Pansimas, dll);

3.

Menunjang kegiatan dalam rangka membangun kawasan ekonomi khusus dan atau cepat tumbuh; Memerlukan sinergitas fungsi SKPD (lintas SKPD); Menunjang pengembangan dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi (E-Govt); Menunjang peningkatan kualitas (SDA dan SDM) dan insfrastruktur pendukungnya; dan Merupakan lanjutan program/kegiatan dari tahun sebelumnya.

4. 5. 6. 7.


IV-10

4.5 Target Kinerja Pembangunan Daerah Semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2014 adalah dalam rangka menyelesaikan target kinerja sasaran pembangunan baik target agregat daerah maupun target sektoral yang tercantum di dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 20082013 dan dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun target agregat untuk tahun 2014 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel IV.3 Target Agregat Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 No 1

KOMPONEN

TARGET CAPAIAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,71

a. Angka Harapan Hidup (AHH)/tahun

72,10

b. Angka Melek Huruf (%)

99,54

c. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

7,10

d. Pengeluaran Riil Per Kapita (RP)

622.200

2


4

3

PDRB perKapita (harga berlaku;Rp/th)

4


7,00

5


0,77

6


19,37

7


82,76

8

Tingkat Penggangguran Terbuka (%)

9

Penurunan Lahan Kritis (Ha)

10

Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (%)

9.485.744,28

6,56 17.705 20

Disamping menyelesaikan target yang belum tercapai tersebut maka Tahun 2014 juga merupakan tahun untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian target kinerja yang sudah tercapai di periode RPJMD 2008-2013.


IV-11

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk tahun pertama periode RPJMD Tahun 2013-2018, dimana diharapkan rencana program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2014 ini dapat menjadi dasar yang cukup kokoh dari keseluruhan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. Sehubungan dengan dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 belum tersusun, dikarenakan belum selesainya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di Tahun 2013 ini maka dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 masih berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan pembangunan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta serta berdasarkan pada Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Walaupun demikian, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 tetap memberikan gambaran tentang apa, dimana, siapa, dan dengan dana berapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis dan nomenklatur program kegiatan dirumuskan secara jelas dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 maupun Permendagri no 13 tahun 2006, yang telah disempurnakan dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta dengan memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian diharapkan akan terjadi kesesuaian antara nama, subtansi kegiatan, tujuan dan sasaran serta manfaat maupun dampak adanya kegiatan khususnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 selanjutnya dirumuskan dan disusun dalam matrik program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber dana pembangunan yang meliputi APBD Kabupaten (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang terdistribusi dimasing-masing SKPD. Disamping sumber dana tersebut, dilampirkan pula secara khusus program dan kegiatan prioritas yang bersumber dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berada di Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2014. Hal tersebut merupakan perwujudan dari upaya Integrasi perencanaan reguler daerah dengan perencanaan dari Pemerintah Pusat. Alokasi Anggaran untuk Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2014 yang akan dilakukan oleh SKPD dan Unit Kerja dilingkungan

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

V- 1

Pemerintah Kabupaten Temanggung, secara ringkas dapat disampaikan sebagaimana Tabel berikut: Tabel V.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Tahun 2014 NO A 1 2 3 4 5 6 7 B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA WILAYAH Bagian Santel dan PDE Bagian Humas Dishubkominfo Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum BPBD PWK Prasarana Wilayah di Kecamatan JUMLAH BIDANG EKONOMI Bagian Perekonomian Bapeluh KP 3 M Disnakan Distanbunhut Kantor Ketahanan Pangan Disperindagkop JUMLAH BIDANG SOSIAL BUDAYA Bagian Kesra Dinas Kesehatan BKBPP Dinas Pendidikan Dinas Sosial Rumah Sakit Umum Bapermades JUMLAH BIDANG PEMERINTAHAN Kecamatan Kelurahan Bagian Ortala Bagian Pembangunan Bagian Pemerintahan Desa Bagian Umum Bagian Hukum Bagian Pemerintahan Umum Dindukcapil Kesbangpol Dinbudparpora Disnakertran Inspektorat Bappeda

TOTAL ANGGARAN

(%)

862,300,000 790,000,000 3,688,150,000 5,880,500,000 90,909,576,700 34,014,100,000 12,000,000,000 148,144,626,700

0.17 0.16 0.73 1.16 17.90 6.70 2.36 29.18

6,310,000,000 2,554,350,000 1,044,300,000 10,474,600,000 13,241,797,000 773,000,000 19,876,281,250 54,274,328,250

1.24 0.50 0.21 2.06 2.61 0.15 3.91 10.69

13,703,928,500 27,634,975,440 4,049,147,155 53,000,301,550 9,641,680,000 34,786,469,000 27,714,325,600 170,530,827,245

2.70 5.44 0.80 10.44 1.90 6.85 5.46 33.59

7,392,816,300 5,659,856,501 1,223,500,000 554,700,000 33,152,239,600 26,565,000,000 783,479,800 520,000,000 2,459,615,000 1,652,406,495 4,497,300,000 3,326,900,000 1,407,278,755 10,096,900,000

1.46 1.11 0.24 0.11 6.53 5.23 0.15 0.10 0.48 0.33 0.89 0.66 0.28 1.99


V- 2

15 16 17 18 19

BKD Sekretariat DPRD Kanarpusdok Satpol PP DPPKAD JUMLAH JUMLAH TOTAL

5,047,341,000 16,095,452,913 845,500,000 4,871,000,000 8,635,540,015 134,786,826,379 507,736,608,574

0.99 3.17 0.17 0.96 1.70 26.55

Adapun matrik program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2014 yang berisi rincian kegiatan, target, dan volume, serta kebutuhan anggaran adalah sebagaimana terlampir pada dokumen RKPD ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan. Kebutuhan anggaran untuk seluruh program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2014 sebesar Rp. 507.736.608.574,- sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diatas menunjukkan pada posisi diatas proyeksi kemampuan pendanaan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 460.709.921.000,-, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan di Tahun 2014 ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kab. Temanggung pada proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 dalam rangka penajaman dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2014 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan anggaran.


V- 3

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan masukan dan aspirasi dari semua pelaku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang dihasilkan melalui serangkaian proses dan mekanisme dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Temanggung di Tahun 2013. Selanjutnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk tahun 2014 akan menjadi dasar serta acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014. Sebagai dokumen perencanaan yang dirumuskan melalui mekanisme Musrenbang RKPD, mulai dari Musrenbang RKPD ditingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD ditingkat Kecamatan, Desk Perencanaan, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD ditingkat Kabupaten, yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan, maka diharapkan dokumen RKPD ini dapat menjadi wujud sinkronisasi dan harmonisasi semua kepentingan yang tercermin dalam rencana program kegiatan dalam rangka mengemban amanat urusan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung diharap secara serius dan fokus dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, jujur dan tidak korupsi, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi.

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -- penutup

VI -1

BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Recommend Documents