BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1); 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemeritah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi; 24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi , desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sara penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 9. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi. 10. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. 11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara. 13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

14. Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi serta memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Temanggung. 15. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat. 16. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulan Desember 2010. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan. 17. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan. 18. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Temanggung hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan Desember 2010. 19. Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Temanggung. 20. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten 21. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini. 22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi. 23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara. 24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.

25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 26. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi. 27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP. 28. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular. 29. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jarifngan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching center ( MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). BAB II REKOMENDASI Pasal 2 (1) (2)

Setiap pembangunan menara telekomunikasi dan/atau penambahan pengguna menara wajib memiliki rekomendasi dari TP3MT Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui TP3MT dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Pasal 3

(1) (2)

TP3MT menerbitkan rekomendasi setelah melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan administrasi dan teknis Rekomendasi wajib disertai dengan Berita Acara Verifikasi Berkas Persyaratan Administrasi dan Teknis (BAVBPAT) yang ditandatangani oleh TP3MT BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU DAN PENEMPATAN BTS Pasal 4

Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 (1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama. (2) Permohonan izin pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai dengan seluruh menara-menara eksisting telah dipergunakan untuk menara bersama dan secara struktur tidak memungkinkan lagi dibebani tambahan BTS. Pasal 6 Izin pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada : a. zona cell plan menara baru; dan b. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. Pasal 7 (1)

(2)

Setiap orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berhak memanfaatkan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh. Setiap orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib: a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telan diberikan; b. melaksanakan ketentuan teknik, kualitas, keamanan dan keselamatan left kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas. BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA Pasal 8

(1)

(2) (3) (4)

Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara. Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan cell planing. Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling jauh 400 (empat ratus) meter. Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

(5)

Cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran I, II dan III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 9

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya. Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile. Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile . BAB V PENGGUNAAN DAN PELAPORAN MENARA Pasal 10

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara dan/atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Pasal 11 (1)

(2)

(3)

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan. Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis. Pasal 12

Penyedia Menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13 (1) (2)

(3)

(4)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan di Dinas. Laporan dilakukan dalam bentuk tertulis disertai dengan surat pengantar dari pimpinan Badan penyedia menara dan/atau pengelola menara. Materi laporan terdiri atas : a. kondisi fisik menara yang meliputi : 1) sarana pentanahan (grounding); 2) penangkal petir; 3) catu daya; 4) lampu halangan penerbangan (jika ada); 5) marka halangan penerbangan (jika ada); 6) pagar pengaman; dan 7) ketinggian. b. operator telekomunikasi yang menggunakan menara yang meliputi : 1) jumlah operator telekomunikasi; 2) nama operator telekomunikasi;dan 3) lama kontrak. c. total investasi menara telekomunikasi pada saat pelaporan. Laporan dilaksanakan langsung oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara. BAB VI PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 14

(1) (2)

(3)

(4)

Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pemeliharaan menara telekomunikasi minimal sekali dalam setahun. Setiap orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib: a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; b. melaksanakan ketentuan teknik, kualitas, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undang, yang berlaku; c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Penyedia Menara Telekomunikasi dapat melakukan kerjasama pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VII PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN Pasal 15 (1) (2)

(3)

Pengawasan, Pengendalian dan perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh TP3MT. Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan warga untuk mendapatkan solusi bilamana terjadi keresahan warga dengan keberadaan menara telekomunikasi di wilayahnya. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Paragraf 1 Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki lzin Pasal 16

(1)

(2)

Orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh izin pembangunan menara telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila: a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya, b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Peringatan tertulis dibedakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu. Pasal 17

(1)

(2) (3) (4) (5)

lzin pembangunan menara telekomunikasi dibekukan dan salah satu alat operasional menara disegel sehingga menara menjadi tidak berfungsi apabila orang pribadi atau badan hukum pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). Selama izin pembangunan menara telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, orang pribadi atau badan hukum tersebut dilarang untuk memanfaatkan menara. Jangka waktu pembekuan izin pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin. Pembekuan izin dan penyegelan menara dilakukan oleh Bupati. Izin pembangunan menara telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 18 (1)

(2) (3)

lzin menara dicabut apabila: a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup usahanya; b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan; c. orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan pembongkaran menara. Pencabutan izin dan pembongkaran menara dilakukan oleh Bupati. Paragraf 2 Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin Pasal 19

(1) (2)

Setiap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu. Pasal 20

(1)

(2)

Menara dibongkar apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pembongkaran menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

(1) (2)

(3)

(4)

Menara yang telah memiliki IMB Menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Menara yang telah memiliki IMB Menara sebelum Peraturan ini diundangkan namun lokasi menara berada di luar zona cell plan, akan dievaluasi oleh TP3MT .

BAB X PENUTUP Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 12 Maret 2012 BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI Diundangkan di Temanggung pada tanggal 12 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 16 TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TABEL TITIK CELL PLANNING BARU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SITE ID mp_tmg51 mp_tmg52 mp_tmg53 mp_tmg54 mp_tmg55 mp_tmg56 mp_tmg57 mp_tmg58 mp_tmg59 mp_tmg60 mp_tmg61 mp_tmg62 mp_tmg63 mp_tmg64 mp_tmg65 mp_tmg66 mp_tmg67 mp_tmg68 mp_tmg69 mp_tmg70 mp_tmg71 mp_tmg72 mp_tmg73 mp_tmg74 mp_tmg75 mp_tmg76 mp_tmg77 mp_tmg78 mp_tmg79 mp_tmg80 mp_tmg81 mp_tmg82 mp_tmg83 mp_tmg84 mp_tmg85 mp_tmg86 mp_tmg87 mp_tmg88 mp_tmg89 mp_tmg90 mp_tmg91 mp_tmg92

LONGITUDE LATITUDE STATUS 110.06 -7.12267 new 110.099 -7.10582 new 110.154 -7.104 new 110.041 -7.14113 new 110.141 -7.32101 new 110.105 -7.30326 new 110.033 -7.22837 new 110.04 -7.2125 new 110.065 -7.1566 new 110.019 -7.2443 new 110.177 -7.18056 new 110.087 -7.19845 new 110.104 -7.20827 new 110.129 -7.17827 new 110.154 -7.15903 new 110.083 -7.23026 new 110.286 -7.26882 new 110.267 -7.2865 new 110.26 -7.2589 new 110.242 -7.24411 new 110.222 -7.27971 new 110.205 -7.29147 new 110.204 -7.31058 new 110.289 -7.28818 new 110.185 -7.27083 new 110.169 -7.23901 new 110.247 -7.19791 new 110.124 -7.26114 new 110.131 -7.27728 new 110.154 -7.25455 new 110.107 -7.24807 new 110.044 -7.32877 new 110.25 -7.34671 new 110.233 -7.36107 new 110.232 -7.32348 new 110.257 -7.32119 new 110.057 -7.22098 new 110.066 -7.25058 new 110.043 -7.24471 new 110.089 -7.26905 new 110.071 -7.30151 new 110.312 -7.28791 new

KECAMATAN BEJEN BEJEN BEJEN BEJEN BULU BULU CANDIROTO CANDIROTO CANDIROTO CANDIROTO GEMAWANG JUMO JUMO JUMO JUMO JUMO KALORAN KALORAN KALORAN KALORAN KALORAN KALORAN KALORAN KALORAN KANDANGAN KANDANGAN KANDANGAN KEDU KEDU KEDU KEDU KLEDUNG KRANGGAN KRANGGAN KRANGGAN KRANGGAN NGADIREJO NGADIREJO NGADIREJO PARAKAN PARAKAN PRINGSURAT

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

mp_tmg93 mp_tmg94 mp_tmg95 mp_tmg96 mp_tmg97 mp_tmg98 mp_tmg99 mp_tmg100 mp_tmg101 mp_tmg102 mp_tmg103 mp_tmg104 mp_tmg105 mp_tmg106 mp_tmg107 mp_tmg108 mp_tmg109 mp_tmg110 mp_tmg111 mp_tmg112 mp_tmg113

110.309 110.299 110.285 110.278 110.267 110.326 110.17 110.131 110.185 110.178 110.16 110.184 110.166 110.196 110.151 110.121 110.014 110.007 110.025 110.038 109.98

-7.36131 -7.32686 -7.30706 -7.3386 -7.36024 -7.36273 -7.37932 -7.377 -7.37148 -7.30452 -7.29329 -7.33728 -7.3469 -7.35978 -7.36042 -7.33682 -7.17093 -7.21309 -7.20207 -7.17947 -7.22425

new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new

PRINGSURAT PRINGSURAT PRINGSURAT PRINGSURAT PRINGSURAT PRINGSURAT SELOPAMPANG SELOPAMPANG SELOPAMPANG TEMANGGUNG TEMANGGUNG TEMANGGUNG TEMBARAK TEMBARAK TLOGOMULYO TLOGOMULYO TRETEP WONOBOYO WONOBOYO WONOBOYO WONOBOYO

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 16 TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TABEL TITIK CELL PLANNING EXISTING NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SITE ID mp_tmg_1 mp_tmg_2 mp_tmg_3 mp_tmg_4 mp_tmg_5 mp_tmg_6 mp_tmg_7 mp_tmg_8 mp_tmg_9 mp_tmg_10 mp_tmg_11 mp_tmg_12 mp_tmg_13 mp_tmg_14 mp_tmg_15 mp_tmg_16 mp_tmg_17 mp_tmg_18 mp_tmg_19 mp_tmg_20 mp_tmg_21 mp_tmg_22 mp_tmg_23 mp_tmg_24 mp_tmg_25 mp_tmg_26 mp_tmg_27 mp_tmg_28 mp_tmg_29 mp_tmg_30 mp_tmg_31 mp_tmg_32 mp_tmg_33 mp_tmg_34 mp_tmg_35 mp_tmg_36 mp_tmg_37 mp_tmg_38 mp_tmg_39 mp_tmg_40

LONGITUDE LATITUDE STATUS 110.048 -7.27575 existing 110.057 -7.28661 existing 110.074 -7.14134 existing 110.085 -7.11892 existing 110.129 -7.29039 existing 110.14 -7.29894 existing 110.121 -7.30749 existing 110.095 -7.33321 existing 110.109 -7.28849 existing 110.054 -7.19961 existing 110.065 -7.17563 existing 110.152 -7.19219 existing 110.143 -7.23184 existing 110.109 -7.2276 existing 110.211 -7.25906 existing 110.242 -7.27027 existing 110.242 -7.22427 existing 110.211 -7.22366 existing 110.185 -7.25428 existing 110.158 -7.27717 existing 110.032 -7.34209 existing 110.056 -7.31373 existing 110.222 -7.37852 existing 110.214 -7.34532 existing 110.209 -7.33314 existing 110.23 -7.30528 existing 110.216 -7.36095 existing 110.031 -7.26305 existing 110.078 -7.25856 existing 110.059 -7.23716 existing 110.097 -7.28004 existing 110.113 -7.27638 existing 110.084 -7.29172 existing 110.283 -7.36131 existing 110.294 -7.35546 existing 110.271 -7.37322 existing 110.315 -7.34632 existing 110.323 -7.32524 existing 110.25 -7.36307 existing 110.178 -7.3225 existing

KECAMATAN Bansari Bansari Bejen Bejen Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Candiroto Candiroto Gemawang Gemawang Jumo Kaloran Kaloran Kandangan Kandangan Kandangan Kedu Kledung Kledung Kranggan Kranggan Kranggan Kranggan Kranggan Ngadirejo Ngadirejo Ngadirejo Parakan Parakan Parakan Pringsurat Pringsurat Pringsurat Pringsurat Pringsurat Pringsurat Temanggung

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

mp_tmg_41 mp_tmg_42 mp_tmg_43 mp_tmg_44 mp_tmg_45 mp_tmg_46 mp_tmg_47 mp_tmg_48 mp_tmg_49 mp_tmg_50

110.19 110.197 110.183 110.153 110.176 110.125 110.153 110.167 110.001 110.013

-7.32236 -7.32992 -7.29028 -7.30771 -7.3599 -7.35731 -7.33624 -7.31768 -7.19396 -7.18836

existing existing existing existing existing existing existing existing existing existing

Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Tembarak Tlogomulyo Tlogomulyo Tlogomulyo Tretep Tretep

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 16 TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

PETA ZONA EXISTING DAN ZONA BARU

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI