BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34 TAHUN 2014

BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Perubahan RKPD adalah perubahan yang dilakukan atas perencanan yang telah dituangkan dalam RKPD pada tahun pelaksanaan APBD. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 9. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perubahan perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut dari perencanaan SKPD yang sudah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014. (2) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN Pasal 3 Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun pelaksanaan APBD Tahun 2014 dan tertuang dalam Lampiran Perubahan RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Kabupaten Temanggung.

pengundangan Berita Daerah

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014 BUPATI TEMANGUNG

M. BAMBANG SUKARNO Diundangkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801 email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org

TEMANGGUNG

NOTA DINAS Kepada Yth :

Kepala Bagian Hukum Setda

Dari

:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanggal

:

06 Agustus 2014

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Perihal

:

Mohon koreksi Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon koreksi. An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris

Drs. INDRA SETIAWAN Pembina Tingkat I NIP. 19640501 199203 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801 email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org

TEMANGGUNG

NOTA DINAS Kepada Yth

:

Bapak Bupati Temanggung

Lewat

:

1. Bapak Wakil Bupati Temanggung

:

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Dari

:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanggal

:

13 Agustus 2014

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Perihal

:

Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan telah dikoreksi oleh Bagian Hukum. Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO Pembina Utama Muda NIP. 19581023 198503 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 34 Tahun 2014 Tanggal : 13 Agustus 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat 2 UndangUndang

Nomor

Pembangunan

25

Tahun

Nasional

yang

2004

tentang

menyatakan

Sistem bahwa

Perencanaan

RKPD

menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah dalam tahun berjalannya APBD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja, dan pendanaannya. Perubahan RKPD Tahun 2014 dilakukan dengan mendasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, dan rencana kegiatan; b. Keadaan

yang

menyebabkan

SiLPA

tahun

sebelumnya

harus

digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; e. Dalam hal darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan-perundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014.

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

I-1

Dari

keseluruhan

proses

penyusunan

Perubahan

RKPD,

diharapkan rumusan Perubahan RKPD yang disusun dapat memenuhi berbagai prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu: a. Demokratis dan partisipatif. artinya dalam proses penyusunan RKPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder); b. Teknokratis. artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan; c. Bottom-Up planning. artinya dalam proses penyusunan RKPD memperhatikan

aspirasi

dan

kebutuhan

yang

berkembang

di

masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten; d. Top Down planning, artinya dalam proses penyusunan RKPD senantiasa

bersinergi

dan

berkoordinasi

dengan

kebijakan

pembangunan pemerintah diatasnya, baik pusat maupun propinsi. 1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk memberikan

arah

dan

pedoman

dalam

menggerakkan

seluruh

sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2014. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD adalah: 1. Menajamkan penjabaran visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dan melaksanakan pada periode satu tahun anggaran; 2. Menajamkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya daerah; 4. Menyelaraskan

perencanaan

program

dengan

rencana

penganggaran; 5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur di tahun 2014; 6. Memberikan panduan atas program dan kegiatan yang mengalami perubahan atau penambahan program dan kegiatan seiring dengan berjalannya pelaksanaan APBD Tahun 2014;


I-2

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2014 diatas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2 pada lampiran I, Perubahan

RKPD

pelaksanaan

dapat

dalam

dilaksanakan

tahun

berjalan

apabila

hasil

evaluasi

menunjukkan

adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan

kerangka

pendanaan,

prioritas

dan

sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran

kegiatan

penambahan

antar

kegiatan

SKPD,

penghapusan

baru/alternatif,

kegiatan,

penambahan

atau

pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014. 1.3. Landasan Hukum Peraturan

perundang-undangan

sebagai

landasan

dalam

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten

dalam

Lingkungan

Propinsi

Jawa

Tengah; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua


I-3

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2014 – 2018; 18) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014.


I-4

1.4. Hubungan Perubahan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RKPD Tahun 2014; 2. Perubahan

RKPD

tahun

2014

digunakan

sebagai

pedoman

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. 1.5. Sistematika Penulisan Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 sampai dengan Triwulan II. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 Bab

ini

memuat

kegiatan

lanjutan

tahun

sebelumnya,

pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup dari semua hal yang berhubungan dengan perubahan rencana pembangunan di Tahun 2014. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

I-5

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

2.1. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat

daerah

maupun

di

tingkat

SKPD.

Kondisi

dokumen

perencanaan sebagai bahan evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2.1. Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung No

Jenis Dokumen

Keterangan

1.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2014)

Karena RPJMD Kabupaten Temanggung baru ditetapkan Tahun 2014 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2014 masih mengacu pada Program Indikatif.

2.

RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 yang disusun dengan mendasarkan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II.

Kelemahan: hasil evaluasi RKPD s/d Triwulan II belum optimal, terdapat beberapa SKPD yang belum mengisi dengan benar.

3.

Renstra SKPD pada masing-masing SKPD.

Beberapa SKPD tidak mencantumkan target kinerja dan anggaran secara jelas.

4.

Renja SKPD pada masingmasing SKPD.

Banyak indikator dan satuan target antara renstra dengan renja SKPD tidak sama.

5.

Renja dengan DPA SKPD

Dana antara Renja SKPD dengan DPA terdapat perbedaan anggaran.

Evaluasi RKPD tahun 2014 merupakan evaluasi RKPD di Kabupaten Temanggung sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 di Kabupaten Temanggung dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:


II - 1

a. Sosialisasi teknis pengisian formulir evaluasi hasil

Renja SKPD

sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh Kepala SKPD pada Tanggal 11 Pebruari 2014, bertempat di Graha Bhumi Phala. b. Surat kepada Kepala SKPD tentang permohonan Laporan Triwulan I

dan Triwulan II tanggal 20 Mei 2014. Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi RKPD 2014 s/d Triwulan ke-2 dapat dilaporkan bahwa: a. Dari sebanyak 71 SKPD yang terdapat di Kabupaten Temanggung,

tercatat belum seluruhnya SKPD telah melakukan pengisian form evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013. b. Direncanakan

pada

Tahun

2014

pengisian

akan

dilakukan

menggunakan aplikasi web SIPD yang menyatu antara data perencanaan dengan evaluasi RKPD, namun sampai saat ini belum dilaksanakan. 2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 a. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran 1) Keselarasan program RPJMD dengan RKPD hanya terdapat 111 program, sedangkan 24 program RPJMD tidak masuk dalam RKPD, begitu juga sebanyak 84 program RKPD tidak muncul pada program RPJMD.

RPJMD

24

RKPD

111

84

PROGRAM Gambar 1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun 2013-2018


II - 2

Belum selarasnya program yang tercantum di dalam dokumen RKPD tahun 2014 dengan dokumen RPJMD tahun 2013-2018 dikarenakan adanya masa transisi sehubungan dengan peralihan RPJMD tahun 2008-2013 dengan RPJMD tahun 2013-2018 dan masih

berpedoman

pada

program

Indikatif

Kabupaten

Temanggung Tahun 2014. 2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD mencapai 192 program, sedangkan 2 Program dalam RKPD tidak muncul pada Program APBD, begitu juga sebaliknya 9 program di APBD tidak tertuang didalam RKPD.

RKPD

2

APBD

192

9

Gambar 2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan Program APBD Tahun 2014

Program yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :  Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur program, antara kain berupa pemecahan satu program di RKPD menjadi beberapa program di APBD, misalnya program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Anak

dan

remaja

merupakan

pengembangan dari program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dikarenakan outcome yang diharapkan cukup berbeda.  Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014 yang menyebabkan munculnya program baru di APBD tahun anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

II - 3

APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA maupun PPAS. 3) Ketidakselarasan masih terjadi antara RPJMD SKPD dengan Renja SKPD, ditandai banyak kegiatan baru dalam Renja SKPD yang diluar RPJMD. Kesesuaian kegiatan hanya 1148 yang sesuai sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD.

RKPD

APBD

178

217

1148

Gambar 3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Tahun 2014 Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :  Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, misalnya sehubungan dengan pelaksanaan ujian nasional SD, SLTP, dan SLTA, pemberlakuan kurikulum 2013.  Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur kegiatan, berupa penggabungan beberapa kegiatan di RKPD menjadi satu kegiatan di APBD dan pemecahan satu kegiatan di RKPD menjadi

beberapa

kegiatan

di

APBD,

misalnya

kegiatan

Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, kegiatan SLPHT tembakau, dan kegiatan Penyediaan dan pemurnian benih

tembakau

digabung

menjadi

satu

kegiatan

yaitu

Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, dikarenakan output yang hampir sama.  Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014 yang menyebabkan munculnya kegiatan baru di APBD tahun


II - 4

anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA maupun PPAS. Selain hal tersebut diatas terdapat kendala teknis dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014 dikarenakan belum terlaksananya sinkronisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD. 2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II belum bisa dihitung secara penuh baru sekitar ..... % SKPD yang telah menyetorkan datanya. Laporan hanya kami tampilkan pada SKPD yang telah merekap datanya. Perincian masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut: 1) Kesehatan Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 18 program dan 61 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No

1

2

3

Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.1 Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita Program Peningkatan Kesehatan Lansia 2.1 Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja


Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 36,14 35,79 36,14

35,79

5,75

4,70

5,75

4,70

13,43

12,85

SKPD

Dinkes

Dinkes

Dinkes

II - 5

4

5

6

7

8

9

10

3.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.1 Pendampingan Rujukan Masyarakat Miskin nonJamkesmas Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan 5.2 Kemitraan Jaminan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.1 Pengendalian penyakit menular 6.2 Pengendalian vektor 6.3 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 6.4 Penanggulangan KLB dan bencana 6.5 Pengendalian penyakit tidak menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.1 Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk 7.2 Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) 8.1 Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk 8.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan 9.1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 9.2 Penyuluhan keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT 9.3 Pengawasan mutu obat, kosmetik dan alat kecantikan 9.4 Peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah 9.5 Peningkatan kualitas tenaga pengawas keamanan pangan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.1 Pembangunan dan Pemutakhiran


13,43

12,85

76,93

76,27

76,93

76,27

62,50

62,41

Dinkes

Dinkes

29,85 125,00 43,72

94,96 46,53

39,24 49,64 36,35

78,48 24,73 36,18

45,95

45,84

47,41

47,41

3,22 2,42

3,09 1,98

4,02

4,20

20,51

20,36

0,51

0,51

40,50

40,21

47,68

47,22

48,82

48,48

58,56

57,73

36,35

36,18

73,40

72,60

0,00

0,00

42,29

41,65

99,39

97,36

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

II - 6

11

12

13

14

Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 10.2 Akreditasi Puskesmas 10.3 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 10.4 Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 10.5 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11.1 Pendampingan DAK 11.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan PKD 11.3 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan PKD 11.4 Pelayanan kesehatan dasar dan kefarmasian 11.5 Pendampingan APBD I

0,00 18,37

0,00 17,78

58,30

58,04

35,40

35,06

0,54

0,25

0,68 0,00

0,68 0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

1,47

0,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12.1 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 12.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 12.3 Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan 12.4 Higiene dan Sanitasi TempatTempat Umum Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.1 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 13.2 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 13.3 Kapitasi BPJS

39,75

35,04

23,06

4,23

63,18

63,18

24,73

25,50

48,06

47,26

26,39

0,73

91,70

91,46

39,96

23,87

0,00

0,00

13.4 Penyediaan klinik kesehatan paru (DBHCHT) 13.5 Pelayanan Jampersal

0,29

0,73

0,00

0,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 14.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 14.2 Pengembangan Desa Siaga

26,39

0,73

27,73

48,42

80,05

78,53


Dinkes

Renja tidak ada Dinkes

Dinkes

Renja belum terealis asi Renja belum terealis asi Dinkes

II - 7

Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada urusan kesehatan tertinggi terdapat pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin mencapai 76,93 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 76,27 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling

rendah

adalah

Program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan capaian kinerja 0,54 % dengan realisasi anggaran mencapai 0,25 %. 2) Keluarga Berencana Urusan keluarga Berencana terdiri dari 6 Program yaitu : Program Keluarga

Berencana,

Program

pelayanan

kontrasepsi,

Program

pembinaan keluarga berencana, Program pengembangan pelayanan pusat

informasi

penanggulangan

dan

konseling

narkoba,

PMS

KRR, termasuk

Program HIV

peningkatan

AIDS,

Program

pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU, dan program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Rata-rata capaian kinerja urusan keluarga berencana adalah 50,11 % dengan realisasi anggaran sebesar 17,4 %. Capaian kinerja tertinggi adalah Program keluarga berencana sebesar 96,57 % dengan realisasi anggaran sebesar 13,68%. Sedangkan capaian kinerja terendah adalah Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS sebesar 0 % karena kegiatan dimaksud adalah kegiatan penyuluhan terhadap korban HIV AIDS yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten. Begitu juga program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


II - 8

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Keluarga Berencana

No

Program/Kegiatan

1. 2. 3.

Program Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan keluarga berencana Program pengembangan pelayanan pusat informasi dan konseling KRR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

4. 5. 6. 7.

Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) Kinerja Rp 96,57 13,68 37,27 39,69 191,7 36,39 0

0

0

0

25,22

32,04

0

0

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak teridiri dari 3 Program, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja rata rata sebesar 14,31% sedangkan realisasi anggaran sebesar 16,58%. Capaian kinerja terendah adalah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar 2,08 % dengan realisasi anggaran sebesar 17,19% sedangkan capaian kinerja

tertinggi

adalah

Program

penguatan

kelembagaan

pengarasutamaan gender dan anak dengan capaian sebesar 33,23 % dan realisasi anggaran sebesar 29,54%. Capaian

kinerja

secara

keseluruhan

sebagiamana

tabel

berikut:


II - 9

Tabel 10 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No

Program/Kegiatan

1.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2. 3.

Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) Kinerja Rp 33,23 29,54 2,08

17,19

7,62

3,02

4) Perencanaan Pembangunan Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program dan 68 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 6 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No


1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah 1.2 Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD 1.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.4 Fasilitasi FEDEP 1.5

FEDEP (Bantuan Gub)

1.6

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1.7

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) Kinerj Rp a 35,28 24,85 50,00

Bappeda

88,32 -

50,00

39,38

50,00

16,27

50,00

30,15

50,00

21,97

50,00


SKPD

2,88 II - 10

1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

1.14 1.15 1.16

1.17 1.18 1.19 1.20

Fasilitasi PUS Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan Koordinasi perencanaan pemantauan penanggulangan kemiskinan pedesaan Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Fasilitasi Pencatatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) Pendampingan peningkatan sumber daya air dalam rangka program WISMP Koordinasi Perencanaan dan Monev PWK Bidang Prasarana Wilayah Fasilitasi PPSP

1.21 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 1.22 Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan 1.23 Koordinasi Data, Pengendalian, Evaluasi, Litbang, dan Kerjasama 1.24 Analisa makro Ekonomi Kabupaten Temanggung 1.25 Penyusunan FS Gedung Penelitian Tembakau 1.26 Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 1.27 Penyusunan Master Plan Agropolitan 1.28 Penyusunan FS Pengembangan Pasar Hewan 1.29 Penyusunan dan analisis data


50,00

0,01

50,00

97,00

50,00

41,51

50,00

17,06

15,00

13,87

50,00

20,42

50,00

56,23

50,00

48,63

50,00

48,46

60,00

80,12

50,00

24,03

50,00

51,49

50,00

6,55

15,00

16,51

50,00

42,82

50,00 -

28,96 -

26,00

2,84

15,00

3,04

6,00 1,80 10,00

4,34

II - 11

anak usia sekolah yang tidak sekolah 1.30 Analisis Indeks Pembangunan Gender 1.31 Penyusunan Master Plan Pendidikan 1.32 Penyusunan Profil Anak 1.33 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi 1.34 Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Parakan 1.35 Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Temanggung 1.36 Penyusunan FS dan Amdal Terminal Temanggung 1.37 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran 1.38 Penyusunan Master Plan Jalan Pedesaan 1.39 Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 1.40 Fasilitasi krenova 2

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 2.1 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Profil Daerah) 2.2 Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Profil Daerah) 2.3 Penyusunan Statistik Daerah

30,00

38,92

16,00

4,83

26,00

8,87

26,00

29,68

50,00

34,09

26,00

4,23

26,00

1,74

26,00

1,69

26,00

8,25

6,00 23,09 30,00

4,62

26,00 29,24 21,67 26,64 Bappeda 25,00

41,54

50,00

46,76

21,00

28,84

50,00

48,38

10,00 2,00

29,35

2.4 Visualisasi data pembangunan 2.5 Penyusunan Statistik Sosial 2.6 Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten 2.7 Pengadaan Peta Digital Kabupaten Temanggung 2.8 Penyusunan Statistik Ekonomi 2.9 Penyusunan Master Plan Integrasi Data Tingkat Kabupaten 2.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.12 Jasa Pelayanan perkantoran


-

0,71 -

26,00

30,85

11,00

13,31

50,00

77,13

50,00

5,50

50,00

27,45 II - 12

Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada urusan Perencanaan adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan capaian sebesar 35,28% dan realisasi anggaran

sebesar

24,85%

dan

Program

pengembangan

data/informasi

/statistik daerah dengan capaian kinerja sebesar 21,67% dengan realisasi anggaran sebesar 26,64%. 5) Pertanian Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada

urusan

peningkatan

Pertanian

baru

dapat

disajikan

pemasaran

hasil

produksi

pada

Program

pertanian/perkebunan

dengan capaian kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar 72,14%, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan capaian kinerja sebesar 62,50% dan realisasi anggaran sebesar

77,46%,

Program

peningkatan

penerapan

teknologi

peternakan capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar

26,99%,

Program

pertanian/perkebunan pengujian

keadaan

peningkatan

dengan

tanah

penerapan

kegiatan

capaian

kinerja

tehnologi

pengadaan

sarana

maupun

realisasi

anggaran masih 0 disebabkan pengadaan alat tersebut masih dalam proses, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan capaian kinerja sebesar 44,44% dengan realisasi anggaran sebesar 20,96%, dan Program pemberdayaan petani dengan capaian kinerja sebesar 65,22% dan realisasi anggaran sebesar 13,55%. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 15 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Pertanian

No

1.

Program/Kegiatan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) Kinerja Rp 80 72,14

II - 13

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pemberdayaan petani

-

-

62,50

77,46

75

26,99

0

0

44,44

20,96

65,22

13,35

Sumber : Bappeda, Tahun 2014

6) Perikanan

Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II pada urusan perikanan mencapai 75%, dan realisasi anggaran mencapai 46,19% yang terdiri dari Program pengembangan budidaya perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan hasil perikanan sebagaimana tabel berikut: Tabel 16 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Perikanan

No

1. 2.

Program/Kegiatan

Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) Kinerja Rp 75 61,29 75

31,09

7) Ketenagakerjaan Pembangunan urusan Ketenagakerjaan diwujudkan melalui 6 program dan 42 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:


II - 14

Tabel 11 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No

A 1 2


BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Sosial 1.1 Belanja Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 0,00 0,00 -

2.2 Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja

3

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3.1 Pameran bursa tenaga kerja (Job Market Fair)

-

-

3.3 Padat Karya Infrastruktur Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4.1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan


Nakertran s

0,00 0,63 Nakertran s - Di Renstra ada, Renja 2014 belum terealisasi , SKPD masih kesulitan mengisi kinerja SKPD 1,26 masih kesulitan mengisi kinerja 1,46

-

3.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 4

0,00

SKPD

Nakertran s SKPD 1,56 masih kesulitan mengisi kinerja

-

sda 11,93

-

-

2,92 sda 28,35 Nakertran s

-

44,57

II - 15

Hubungan Industrial 4.2 Survey Kebutuhan Hidup Layak 4.3 Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (revisi judul kegiatan) sebelumnya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja 4.4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4.5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 4.6 Pengujian Peralatan di Perusahaan 4.7 Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja 4.8 Pemeriksaan Perusahaan 4.9 Fasilitasi pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta 4.10 Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 4.11 Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan

-

54,82

-

23,45

-

41,60

-

-

-

-

-

64,62

-

16,00

-

66,80

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan Ketenagakerjaan tidak dapat dihitung, karena dari SKPD tidak mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran sebesar mencapai 97,56 %. Sedangkan Realisasi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja hanya mencapai 0,63 %. 8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diwujudkan melalui 11 program dan 34 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:


II - 16

Tabel 12 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

No

1


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima


31,49

100,00

65,75

100,00

17,98

45,00 31,67

15,92 15,91

SKPD

Satpol PP

1.2 Penertiban galian golongan C 1.3 Penertiban Pelajar

2

1.4 Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 2.2 Pengamanan dan Pengawalan

Satpol PP

60,00

34,96

2.3 Koordinasi Keamanan Daerah 3

4

5

35,00 Program Kemitraan Pengembangan 14,29 Wawasan Kebangsaan 3.1 Pengembangan Korps Musik Praja 14,29 Sangkakala Kabupaten Temanggung Program Pemberdayaan Masyarakat 30,00 untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 11,67 Ketertiban dan Keamanan/Pembinaan Linmas 4.2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 64,33 Ketertiban dan Keamanan/Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan Program Peningkatan 142,8 Pemberantasan Penyakit 6 Masyarakat (Pekat) 5.1 Penegakan Perda Yustisi 85,71 5.2 Pembersihan Atribut dan Alat 200,00 Peraga Pilpres dan Pileg


12,78 76,44

Satpol PP

76,44 67,04

Satpol PP

38,28

95,80

63,79

Satpol PP

51,39 76,19

II - 17

6

Program Peningkatan Keamanan 6.1 Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif

7

8

50,00

57,27

100,00

103,43

6.2 Pengamanan Pemilihan Umum Presiden

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.1 Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP

43,72

7.2 Pendidikan dan pelatihan Satpol PP Program Pembinaan Pedagang 8.1 Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCT)

Satpol PP

11,12

100,00

46,53

Satpol PP 12.397, SKPD 87 dalam memasu kkan anggara n satuan masih keliru

76,92

39,48

76,92

39,48

Satpol PP

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) mencapai 142,86 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 63,79 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %. 9) Perdagangan

Urusan perdagangan terdiri dari 5 Program. Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 41,09%. Capaian tertinggi pada program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar 96,29 % dan terendah adalah Program pegelolaan pasar sebesar 10,57% dan realisasi anggaran sebesar 12,57%. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Capaian kinerja program secara keseluruhan sebagimana tertuang pada table berikut ini :


II - 18

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan Perdagangan

No

1. 2. 3. 4. 5.

Program/Kegiatan

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan eksport Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengelolaan pasar

Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) K Rp 90 96,29 35

37,78

40,34

45,04

12,34

13,79

10,57

12,57

10) Perindustrian Hanya ada satu program pada urusan perindustrian yaitu program pengembangan industr1 kecil dan menengah dengan 5 kegiatan. Capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 39,76 % 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terdiri

dari

3

Program

dengan

rata-rata

capaian

program

keseluruhan sebesar 54,77 %. Capaian terendah adalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar 13,14 % yang terdiri dari 3 kegiatan, baru 1 kegiatan yang bisa dilaksanakan sedangkan 2 kegiatan masih dalam proses penyelesaian. Capaian program tertinggi adalah penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan capaian sebesar 79,88%. Capaian program keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:


II - 19

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No

1. 2. 3.

Program/Kegiatan

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) K Rp 70,54 71,34 10,98

13,14

75,89

79,88

12) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diwujudkan melalui 6 program dan 31 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 13 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS



13,79

50,00

43,66

100,00

174,79

SKPD

Setwan

II - 20

1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.6 Penyediaan alat tulis kantor

2

3

1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.8 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.1 Penyediaan bahan bacaan dan 0 peraturan perundang-undangan 1.1 Penyediaan makanan dan 1 minuman 1.1 Rapat-rapat koordinasi dan 2 konsultasi ke luar daerah 1.1 Rapat-rapat koordinasi dan 3 konsultasi dalam daerah 1.1 Jasa pelayanan perkantoran 4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 2.7 Pembangunan kantor DPRD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


100,00

22,28

50,00

6,53

50,00

36,20

50,00

19,92

50,00

35,62

50,00

43,84

50,00

25,58

50,00

64,42

5,33

10,48

50,00 6,67

1,84

Setwan

10,98 50,00

37,44

50,00

0,91

50,00

6,23

50,00

20,54

-

1,46

-

-

Di Renstra ada, namun di Renja tidak ada Setwan Di Renstra ada, Renja 2014 belum terealisa si II - 21

4

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.1 Terfasilitasinya penyusunan Perda 4.2 Terselenggaranya kegiatan rapatrapat DPRD 4.3 Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD 4.4 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD 4.5 Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah 4.6 Tersedianya staf ahli fraksi DPRD 4.7 Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD 4.8 Tersusunnya memori DPRD

30,61

24,16

13,33

27,98

26,40

18,57

50,00

40,79

100,00

38,03

50,00

49,90

35,71 -

35,71

Setwan

6,41 -

4.9 Tersusunnya profil DPRD 5

6

11,93

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 5.1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

-

Program perencanaan pembangunan daerah 6.1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

-

-

-

-

Setwan

11,93 Setwan Di Renstra ada, namun Renja tidak ada

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tertinggi terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 50,38 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 35,51 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %.


II - 22

13) Ketahanan Pangan Pembangunan

urusan

Ketahanan

Pangan

diwujudkan

melalui 7 program dan 28 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 14 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No


1

Program Penanganan Rawan pangan 1.1 Rapat Koordinasi Kelembagaan

2

1.2 pengisian Gudang cadangan pangan sebagai Antisipasi Kerawanan pangan 1.3 Pendampingan Desa Mandiri Pangan Program pengembangan Distribusi pangan 2.1 Penggunaan cadangan Beras pemerintah dan Fasilitasi Akses Pangan 2.2 Pemberdayaan lumbung pangan Desa 2.3 Pendampingan LDPM

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 100 29,63

SKPD

KKP

100,00 62,96 200,00 16,67

25,94 40,38

KKP

91,51 66,67

51,68 18,33

2.4 Kajian Distribusi pangan

-

3

4

Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 3.1 Pengembangan pengolahan pangan Lokal 3.2 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 3.3 Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan 3.4 Optimalisasi pemanfaatan lahan Pekarangan Program Peningkatan Kesejahteraan petani 4.1 Fasilitasi kredit Ketahanan Pangan


-

8,31

KKP

12,90 8,50 200,0 0 200,00

11,84 27,20

KKP

27,20

II - 23

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan

Ketahanan

Pangan

tertinggi

terdapat

pada

Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani mencapai 200,00 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 27,20 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 8,31 %. 14) Penamanan Modal Pembangunan urusan Penanaman Modal diwujudkan melalui 7 program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 17 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No


1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.1 Pengembangan potensi unggulan daerah 1.2

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 1,67 1,32

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.3

Monev dan Pelaporan

1.4

Penyelenggaraan Temu Usaha

-

-

1.5

Penyusunan Profil Investasi 5,00


3,97

SKPD

KP3M Th 20162018 Renja 2014 belum terealisa si Th 20152018 Renja 2014 belum terealisa si Renja sudah terealisa si sampai Triwulan II II - 24

2

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

-

-

KP3M -

2.1 Review Perda tentang Perizinan

3

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 3.1 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan 3.2 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

50,00

33,49

Th 2016 Th 20162018 Th 20162018 Renja sudah terealisa si sampai Triwulan II Th 2017

3.3 Monev dan Pembinaan Kecamatan 3.4 Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Service)

4

3.5 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Kominfo 4.1 Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi

Renja 2014 sampai dengan Triwulan II belum teralisasi KP3M

50,00

33,49

-

-

KP3M -

hanya ada di Th 2013

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan Penanaman Modal tertinggi pada Program Peningkatan Pelayanan Perijinan satu pintu sebesar 50%, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 33,49 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi dengan capaian kinerja 1,67 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,32 %. 15) Transmigrasi Pembangunan urusan Transmigrasi diwujudkan melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:


II - 25

Tabel 18 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No


1

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.1 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 19,86 Nakertran s 19,86

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan Transmigrasi tidak dapat dihitung, karena dari SKPD tidak mencantumkan transmigrasi

jumlah

karena

kinerjanya, hanya

satu

realisasi

anggaran

urusan

yaitu

Program

Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebesar mencapai sebesar 19,86 %. 16) Penanggulangan Bencana Pembangunan urusan Penanggulangan Bencana Modal diwujudkan melalui 7 program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 19 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana

No


1

Program Penataan Peraturan Perndang-undangan 1.1 Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang bencana



SKPD

BPBD

97,71 II - 26

2

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan 2.1 Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana

2.2

Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

2.3

Diklat dan simulasi Penanganan Bencana

2.4

Rintisan desa Tangguh bencana

2.5

Penyusunan Database Rawan Bencana


10,00 -

13,97

BPBD

-

Di Renstra ada, namum di Renja tidak ada 10,44 Di Renstra ada, baru terealisa si pada Triwulan II Tahun 2014 Di Renstra ada, di Renja 2014 hanya tercantu m target kinerja 12 bulan, namum rupiah tidak dicantu mkan Di Renstra dan Renja ada, namun belum terealisa si Di Renstra ada, di Renja 2014 hanya tercantu m target kinerja 12 bulan, namum

II - 27

rupiah tidak dicantu mkan 3

2.6 Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana Program Tanggap Darurat dan Logistik 3.1 Penanganan Bencana Alam

50,00 50,00

59,41 30,51

BPBD

28,06 50,00

3.2 Kegiatan Peningkatan Penanganan Bencana 3.3 Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas fasum/fasos pada masa tanggap darurat

4

3.4 Pendampingan Relokasi Rumah warga akibat bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 4.1 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 4.2 Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana

32,96 50,00 Di Renstra dan Renja tidak ada sda 50,00

23,40

BPBD

43,55 50,00 2,45 50,00

Realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II pada urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mencapai 50 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 97,71 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Program Pencegahan dan kesiapsiagaan dengan capaian kinerja 10,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 19,97 %. 17) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diwujudkan melalui 3 program dan 27 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 20 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


II - 28

No

1


Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) K Rp 25,63 10,15

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 61,48 1.2 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 66,67

1.3 Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH

2

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Inspekto rat

22,61 28,17

-

Baru terealisa si di Triwulan I Renja 2014 ada namun belum terealisa si Di Renstra ada, namun di Renja tidak ada

1.4 Pelaksanaan LARWASDA/ penyelesaian tindak lanjut

1.5 Pengadaan Simwasda

SKPD

Renja ada namun rupiahn ya tidak dicantu mkan dan belum terealisa si

-

50,00

21,99

Inspekto rat

II - 29

2.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

2.2 Pendampingan Review Laporan Keuangan 2.3 Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2.4 Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA

3

2.5 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2.6 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.1 Penyediaan jasa surat menyurat

50

sda 100

76,30

50

9,32 0 9,99

-

3.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 3.8 Penyediaan peralatan rumah tangga

3.9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan 3.1 Penyediaan makanan dan 0 minuman 3.1 Rapat - rapat koordinasi dan 1 Konsultasi Keluar Daerah 3.1 Rapat - rapat koordinasi dan 2 Konsultasi Dalam Daerah


SKPD tidak mencan tumkan kinerja sda

0,12 100 28,13

11,54 15,85

50,00

17,02

3.2 Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

3.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 3.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.5 Penyediaan alat tulis kantor

24,70

Baru terealisa si pada Triwulan I

-

Inspekto rat Renja 2014 belum terealisa si

50,00

23,44

50,00

15,12

50,00

34,86

50,00

26,34

50,00

3,33 -

Renja 2014 belum terealisa si

50,00

29,40

50,00

28,16

50,00

18,48 7,36

Renja mulai terealisa si di II - 30

3.1 Jasa pelayanan perkantoran 3 3.1 Penyusunan Dokumen 4 Perencanaan dan Pelaporan SKPD

-

3.1 Pengadaan perlengkapan gedung 5 kantor

-

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari 6 hari tertentu

-

Triwulan II, kinerja tidak dicantu mkan sda 49,52 -

-

Di Renstra ada, namun di Renja tidak ada Renja 2014 belum terealisa si sda

-

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan mencapai 50,00 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 21,99 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan capaian kinerja 26,63 % dengan realisasi anggaran mencapai 10,15 %. 2.4. Permasalahan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut: a. Kurangnya koordinasi antar dan di dalam SKPD; b. Keterbatasan SDM yang melaksanakan program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif; c.

Kepatuhan dan ketepatan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;

d. Masih adanya program dan kegiatan di luar RKPD yang muncul di dalam APBD Tahun Anggaran 2014; Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

II - 31

2.5. Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi RKPD tahun 2014 sebagai berikut: a. Masih ditemui inkonsistensi antara dokumen perencanaan yaitu antara antara renja SKPD dengan APBD, dan RKPD dengan APBD (murni). b. Pencapaian kinerja kegiatan masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga perlu dipercepat pada triwulan ke-IV agar tidak menimbulkan SiLPA dalam jumlah yang besar. 2.6. Rekomendasi Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dari evaluasi RKPD tahun 2014 sebagai berikut: a. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antar

dokumen

perencanaan

maka

penyusunan

dokumen

perencanaan tahunan (Renja SKPD dan RKPD) dan penganggaran (APBD) pada tahun mendatang, maka SKPD maupun TAPD dalam perencanaan maupun penganggaran program dan kegiatan perlu memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD. b. Perlu

dilaksanakan

monitoring

secara

intensif

dalam

proses

penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait. c. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan KUA-PPAS sehingga program dan kegiatan selaras dengan RKPD. d. Perlu adanya penyampaian hasil evaluasi sesuai Permendagri 23 Tahun 2013 dari semua SKPD, di depan bapak Bupati dan Sekda, setiap tiga bulan sekali. e. Perlu

pemahaman

dan

komitmen

dari

seluruh

Pemangku

Kepentingan agar ada konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, sehingga target sasaran dan program di RPJMD dan RKPD dapat dicapai.


II - 32


II - 33

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Namun dengan belum tersusunnya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 pada saat pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran

Temanggung

2014,

maka

penyusunan

APBD

Kabupaten

Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 yang mana perencanaannya disesuaikan dengan Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Seiring

dengan

telah

diundangkannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2013-2018,

maka

dipandang

perlu

untuk

melakukan

penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai pada tahun anggaran 2014, terutama melalui

mekanisme

penyusunan

Perubahan

APBD

Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2014. Penyesuaian atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tersebut

diarahkan

dalam

rangka

mewujudkan

Visi

Daerah

“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih” dan pelaksanaan Misi Daerah, yaitu: a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan; b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera; c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan; d. Mewujudkan

Peningkatan

Pendidikan

yang

Berkualitas

tanpa

Meninggalkan Kearifan Lokal;


III-1

e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat; f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD terutama dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2014. Perubahan perencanaan

RKPD

yang

Tahun

tidak

2014

merupakan

terpisahkan

dari

satu

kesatuan

mekanisme

sistem

perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dasar utama dari penyusunan perubahan KUA, perubahan PPAS, dan perubahan APBD Tahun 2014. 3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan akhir Triwulan II, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: 1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, yang meliputi: a. adanya

penyesuaian/perubahan

target

pendapatan

daerah,

karena adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal dari

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

pusat

maupun

perubahan pada pendapatan asli daerah. b. adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2013 yang harus digunakan dalam tahun berjalan. 3) Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 tingkat pencapaiannya masih relatif rendah, seperti Pajak Parkir, Pajak Bumi

dan

Bangunan

(PBB-P2),

dan

Retribusi

Menara

Telekomunikasi. 4) Tingkat Penyerapan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2014 pada beberapa SKPD masih rendah. Berdasarkan evaluasi yang


III-2

telah dilaksanakan, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a. Terdapat

SKPD

yang

baru

melaksanakan

proses

lelang

pengadaan barang/jasa sehingga belum ada realisasi belanjanya. b. Terdapat SKPD pengadaan

yang dalam melaksanakan kegiatan melalui

barang/jasa

dengan

pembayaran

per

termin,

sehingga belum semua pembayaran dilakukan sampai dengan Triwulan II. c. Terdapat kegiatan yang belum selesai sehingga belum dilakukan pembayaran karena direncanakan pembayaran dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Dengan memperhatikan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah untuk mendukung penyesuaian yang dilakukan terutama atas upaya untuk mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan sehingga dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Kebijakan

pembangunan

daerah

yang

dituangkan

dalam

Perubahan RKPD Tahun 2014 ini adalah kebijakan yang disebabkan oleh: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah; Penyesuaian atas kerangka pendanaan di

Tahun 2014

dilakukan untuk komponen pendapatan daerah dan belanja daerah. Penyesuaian pada pendapatan daerah dilakukan dengan melihat realisasi alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan Gubernur kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013, jumlah bantuan keuangan yang

diterima

Kabupaten

Temanggung

sebesar

Rp.18.095.328.000,00. Adapun rincian bantuan keuangan tersebut adalah:  Bantuan sarana prasarana sebesar Rp.7.365.000.000,00. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

III-3

Bantuan

ini

antara

bangunan/rehabilitasi bersih,

senderan

lain

digunakan

untuk

pem-

jalan, penataan lingkungan, sarana air

jalan,

serta

peralatan

penunjang

medis

poliklinik penyakit RSUD.  Bantuan Pendidikan sebesar Rp.9.876.050.000,00  Bantuan keuangan lainnya untuk kegiatan FEDEP, TMMD, Agropolitan, Primatani, dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp.854.278.000,00. Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.56.702.810.000,00, jumlah ini meningkat sebesar Rp.9.586.668.000,00 dari yang telah ditetapkan pada APBD Penetapan sebesar Rp.47.116.142.000,00. Adapun rincian kegiatan DAK adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. III.1 berikut: Tabel. III.1 Alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Temanggung Tahun 2014 NO

Bidang DAK

Alokasi DAK

1 Pendidikan

23.462.210.000

2 Kesehatan

6.710.850.000

3 Infrastruktur Jalan

6.068.710.000

4 Infrastruktur Irigasi

3.335.190.000

5 Infrastruktur Air Minum

1.383.770.000

6 Infrastruktur Sanitasi

2.055.190.000

7 Kelautan dan Perikanan

2.411.010.000

8 Pertanian

5.304.230.000

9 Lingkungan Hidup

1.420.980.000

10 Keluarga Berencana

1.156.370.000

11 Kehutanan

1.012.640.000

12 Perdagangan

1.881.980.000

13 Keselamatan Transportasi Darat

499.680.000

Jumlah (Rp)

56.702.810.000

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Sedangkan penyesuaian atas belanja daerah, dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan pendapatan daerah terutama untuk memenuhi

kekurangan


kebutuhan

rutin

pemerintahan

dan III-4

pemenuhan anggaran untuk kegiatan yang pada saat penetapan APBD belum dapat terpenuhi secara keseluruhan sesuai kebutuhan yang direncanakan. Pada tahun 2014, Kabupaten Temanggung juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00. Sesuai dengan petunjuk penggunaannya, DID ini hanya dapat digunakan untuk menambah belanja daerah pada Urusan Pendidikan. b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; Penyesuaian atas rencana pendapatan dan belanja daerah juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2013 dimana SiLPA tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan pada saat mendahului Perubahan APBD. Pada SKPD terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2013 berakhir, karena ada beberapa kendala, antara lain tidak tersedianya barang yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan adanya kegiatankegiatan yang mengalami putus kontrak karena pada akhir tahun anggaran tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perintah

Kerja

(SPK)

serta

terbatasnya

waktu

pelaksanaan

mengingat anggaran tersebut ditetapkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013 antara lain adalah:  Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA SMP;  Pembangunan RKB SMA/SMK;  Pengadaan komputer SMA/SMK;  Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;  Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK;  Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA; dan  Pengadaan Alat Kesehatan RSUD. c. Pergeseran

kegiatan

antar

SKPD,

penambahan

kegiatan

baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.


III-5

Selama kurun waktu pasca ditetapkannya APBD, terdapat beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan alokasi anggaran, baik yang bersifat tambahan maupun kegiatan baru. Kegiatan ini timbul akibat adanya kebijakan pemerintah maupun kebijakan daerah. Kegiatan-kegiatan pelayanan

dimaksud

kepada

diarahkan

masyarakat,

untuk

peningkatan

kelancaran

penyelenggaraan

pemerintahan, dan penanganan bencana alam.

Adapun kegiatan

tersebut antara lain:  Kegiatan pelayanan di RSUD;  Fasilitasi Pembangunan Rusunawa di Kertosari Temanggung dan Parakan;  Fasilitasi

peningkatan

kapasitas

pusat

komunikasi

kreatif

daerah;  Penerimaan CPNS;  Penanganan bencana alam berupa pengaman tebing, pengaman jalan, dan tanah longsor; dan  Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan posting anggaran tanpa merubah pagu anggaran yang tersedia. 3.3. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada 29 November 2013 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Penetapan APBD Tahun 2014 telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

yang

menyatakan

bahwa

APBD

ditetapkan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Namun demikian, pada saat APBD tersebut ditetapkan, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum teranggarkan maupun kurang dalam penganggarannya pada tahun anggaran berjalan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seiring dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah. Perubahan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD diikuti dengan perubahan kerangka Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

III-6

pendanaan, baik berupa perubahan di komponen pendapatan daerah maupun perubahan di komponen belanja daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah: a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b. Adanya perubahan alokasi belanja. Untuk hal ini dapat disebabkan karena:  Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;  Adanya kegiatan yang kurang anggaran;  Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;  Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan guna optimalisasi capaian target kinerja; c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan. 3.3.1. Sisi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.286.243.950,00 dan

sampai

dengan

saat

ini

telah

terealisasai

sebesar

Rp

546.697.108.079,00 atau 49,87%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp 39.155.774.845,00, Dana Perimbangan sebesar Rp 435.469.274.736,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp 71.072.058.498,00. Capaian

realisasi

pendapatan

daerah

Triwulan

II

Tahun

Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel III.2. Tabel. III.2. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

III-7

Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun Angaran 2014 2

3

No

URAIAN

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

REALISASI

1.094.286.243.950

545.697.108.079

49,87

98.995.824.950

39.155.774.845

39,55

1.1.1 Pajak Daerah

23.867.000.000

8.066.333.498

33,80

1.1.2 Retribusi Daerah

24.845.904.950

12.929.874.577

52,04

9.640.000.000

11.194.415.653

116,12

40.642.920.000

6.965.151.117

17,14

777.341.769.000

435.469.274.736

56,02

48.568.127.000

5.012.342.736

10,32

1.2.2 Dana Alokasi Umum

681.657.500.000

413.446.089.000

60,65

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

47.116.142.000

17.010.843.000

36,10

217.948.650.000

71.072.058.498

32,61

616.150.000

535.679.200

86,94

1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1 Dana Bagi Hasil

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Dana Darurat

-

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

-

-

41.338.000.000

15.357.249.504

37,15

136.253.400.000

52.905.950.000

38,83

39.741.100.000

2.273.179.794

5,72

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar 49,87%. Ada beberapa sumber pendapatan masih di bawah target yang diharapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pencapaian pajak daerah masih sebesar 33,80%, hal ini dikarenakan belum tercapainya target dari PBB dan BPHTB. Untuk Dana Perimbangan, capaian yang masih rendah adalah Dana Bagi Hasil yang baru mencapai 10,32%, Dana Alokasi Umum sebesar 60,65%, dan DAK baru sebesar 30%. Sedangkan untuk Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, pos Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi baru mencapai 5,72%. Kondisi tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka pemenuhan target melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah

guna

mendukung

dan

menjamin

ketersediaan

dana

pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014. Capaian realisasi target pendapatan selama Triwulan II Tahun 2014 diatas menyebabkan adanya perubahan proyeksi atas target


III-8

pendapatan daerah. Perubahan proyeksi tersebut

berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13.932.158.432,00,00, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp32.693.921.00000, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.230.348.000,00. Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada Tabel III.3. Tabel III.3. Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 BERTAMBAH/ No

URAIAN

APBD TA 2014

RAPBD-P TA 2014 (BERKURANG)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

1.201.142.671.382

106.856.427.432

98.995.824.950

112.927.983.382

13.932.158.432

Pajak Daerah

23.867.000.000

26.179.500.000

2.312.500.000

1.1.2

Retribusi Daerah

24.845.904.950

19.111.565.000

(5.734.339.950)

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9.640.000.000

11.246.670.110

1.606.670.110

40.642.920.000

56.390.248.272

15.747.328.272

777.341.769.000

810.035.690.000

32.693.921.000

48.568.127.000

44.568.127.000

(4.000.000.000)

681.657.500.000

708.764.753.000

27.107.253.000

47.116.142.000

56.702.810.000

9.586.668.000

217.948.650.000

278.178.998.000

60.230.348.000

616.150.000

616.150.000

-

-

-

-

41.338.000.000

41.338.000.000

-

136.253.400.000

218.129.520.000

-

39.741.100.000

18.095.328.000

(21.645.772.000)

1.1.4 1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah

1.3

1.3.4 1.3.5

1.094.286.243.950


Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut adalah: a. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);


III-9

c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut pendapatan. d. Melakukan validasi data piutang pajak dan retribusi daerah. e. Meningkatkan

koordinasi

dan

Kabupaten dengan Pemerintah

komunikasi Provinsi

antara

Pemerintah

Jawa Tengah, dan

Pemerintah Pusat.

3.3.2. Sisi Belanja Daerah Dari rencana belanja pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.181.308.662.300,00,

sampai

dengan

Triwulan

II

terealisasi

sebesar Rp344.200.230.030,00 atau 29,14% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp296.735.405.341,00 atau 39,57% dari rencana belanja sebesar Rp749.849.923.296,00. b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp47.464.824.689,00 atau 11,00% dari rencana belanja sebesar Rp431.458.739.004,00.

Relatif tingginya realisasi belanja tidak langsung terutama untuk pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja langsung baru mencapai 11,00%. Masih rendahnya realisasi belanja langsung sebagian besar pada kegiatankegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan II sebagian besar dalam proses persiapan dan/atau pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan data pada Unit Layanan Pengadaan, rencana pengadaan adalah sebanyak 211 paket pekerjaan. Sampai posisi bulan Juni 2014 progres pelaksanaannya adalah 21 paket pekerjaan telah selesai proses pelelangan, 148 dalam proses di ULP, dan sebanyak 40 paket pekerjaan masih berproses di SKPD pengampu kegiatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses lelang telah berjalan dengan tepat waktu.


III-10

Tabel III.4. Realisasi Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2014

NO 2 2.1

URAIAN

ANGGARAN

BELANJA

1.181.308.662.300

344.200.230.030

29,14

BELANJA TIDAK LANGSUNG

749.849.923.296

296.735.405.341

39,57

Belanja Pegawai

633.951.084.296

262.576.961.800

41,42

Belanja Bunga

2.000.000.000

213.039.028

10,65

Belanja Hibah

49.199.340.000

15.637.309.000

31,78

Belanja Bantuan Sosial

18.090.380.000

4.355.334.368

14,08

4.504.000.000

1.343.914.470

29,84

41.605.119.000

12.553.686.675

30,17

Belanja Tidak Terduga

500.000.000

55.160.000

11,03

BELANJA LANGSUNG

431.458.739.004

47.464.824.689

11,00

38.422.912.955

5.029.269.827

13,09

Belanja Barang dan Jasa

150.123.650.804

28.716.688.227

19,13

Belanja Modal

242.912.175.245

13.718.866.635

5,65

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan 2.2

CAPAIAN (%)

REALISASI

Belanja Pegawai


Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

didasarkan pada RPJMD tahun 2013-2018 tahun

pertama adalah:  Mempercepat

dan

menyelesaikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2014 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana.  Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.  Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.  Mengalokasikan

anggaran

untuk

perencanaan

kegiatan

yang

kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2015.  Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari sisa alokasi DAK, DBHCHT, Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

III-11

 Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran. Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.5. Tabel. III.5 Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 No.

URAIAN

2

BELANJA

2.1 2.2

APBD TA 2014

RAPBD-P TA 2014

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

1,181,308,662,300

1,310,049,499,246

128,740,836,946

BELANJA TIDAK LANGSUNG

749,849,923,296

826,354,932,737

76,505,009,441

BELANJA LANGSUNG

431,458,739,004

483,694,566,509

52,235,827,505

Sumber : DPPKAD KAbupaten Temanggung Tahun 2014

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas merupakan rekapitulasi dari perubahan rencana program dan kegiatan SKPD untuk Tahun 2014. 3.3.3. Sisi Pembiayaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, realisasi penerimaan

pembiayaan

daerah

adalah

sebesar

Rp.155.525.737.914,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.102.999.147.464,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.12.526.590.450,00. Besarnya SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp.6.699.855.844,00

yang digunakan untuk pembayaran

kepada pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.2.199.855.844,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.4.500.000.000,00. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana Tabel III.6.


III-12

Tabel III.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2014 No

URAIAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

CAPAIAN (%) 95.533.418.350 115.525.737.914 120,93 ANGGARAN

REALISASI

15.033.418.350 -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah 3.1.6 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

102.999.147.464 -

0 76.500.000.000

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

0

12.526.590.450

4000000000 8.500.000.000

685,13

0 16,37463

-

0

6.699.855.844

78,82

0

0

-

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

4.500.000.000

4.500.000.000

100,00

0

0

0

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

0

4.000.000.000

2.199.855.844

55,00

3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3 Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD

Tahun

Anggaran

2014

direncanakan

sebesar

Rp.183.499.147.464,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.102.999.147.464,00, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi sebesar Rp.76.500.000.000,00 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.4.000.000.000,00. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:  Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan guna pembayaran pokok hutang pembangunan Pasar Legi Parakan. Hal ini dalam rangka memperingan beban daerah pada tahun-tahun mendatang. Dana Cadangan direncanakan dibentuk sejumlah Rp.50.000.000.000,00 yang akan dialokasikan pada 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2014 sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,00  Tambahan penyertaan modal, yaitu untuk memenuhi penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan.


III-13

Pengeluaran

pembiayaan

daerah

direncanakan

sebesar

Rp.54.090.812.285,00 yaitu untuk pembentukan dana cadangan sebesar

Rp.40.000.000.000,00

dan

penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah daerah sebesar Rp.5.081.000.000,00, serta pengeluaran perhitungan

pihak

ketiga

sebesar

Rp.4.590.812.385,00.

Dengan

demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.129.408.335.079,00. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp.129.408.335.079, 00. Pembiayaan daerah pada rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.7.

Tabel III.7. Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

PEM BIAYAAN NETO

87.022.418.350

133.827.335.079

BERTAM BAH/ (BERKURANG) 46.804.916.729

PENERIM AAN PEM BIAYAAN DAERAH 3.1.1 SILPA

95.522.418.350

183.499.147.464

87.976.729.114

15.022.418.350

102.999.147.464

87.976.729.114

No. 3

URAIAN

3.1

APBD TA 2014

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan

RAPBD-P TA 2014

-

-

-

76.500.000.000

76.500.000.000

-

4.000.000.000

4.000.000.000

8.500.000.000

49.671.812.385

41.171.812.385

40.000.000.000

40.000.000.000

4.500.000.000

5.081.000.000

581.000.000

4.000.000.000

4.590.812.385

590.812.385

Obligasi Daerah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PENGELUARAN PEM BIAYAAN DAERAH 3.1.1 Pembentukan dana Cadangan 3.2

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

-

Pemerintah Daerah 3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga SISA LEBIH PEM BIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

-

-

-


3.4. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2014, memberikan gambaran tentang apa, dimana, siapa, dan dengan berapa besar alokasi dana guna mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2014. Perubahan

rencana

program

dan

kegiatan

tahun

2014

untukkomponen belanja daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

III-14

Tabel III.8. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014 BELANJA LANGSUNG No.

SKPD (UNIT KERJA)

1

2

PENETAPAN

PERUBAHAN

3

4

BERTAMBAH (BERKURANG) 5(4-3)

1

Dinas Pendidikan

53,080,059,250

61,232,735,927

8,152,676,677

2

Dinas Kesehatan

37,509,095,450

39,539,776,634

2,030,681,184

3

Rumah Sakit Umum Daerah

33,784,939,000

54,524,011,000

20,739,072,000

4

Dinas Pekerjaan Umum

78,267,780,250

94,719,558,853

16,451,778,603

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

8,878,854,000

9,794,505,000

915,651,000

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3,029,981,000

3,294,840,910

264,859,910

7

Badan Lingkungan Hidup

3,534,503,100

3,304,149,466

(230,353,634)

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,553,869,500

2,616,049,504

62,180,004

9

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

3,594,323,165

3,727,149,720

132,826,555

10

Dinas Sosial

3,933,625,300

4,067,483,300

133,858,000

11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3,749,767,600

4,264,435,000

514,667,400

12

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

228,303,900

1,079,278,350

850,974,450

13

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1,350,682,000

1,481,879,000

131,197,000

14

Satuan Polisi Pamong Praja

2,843,684,000

2,967,529,000

123,845,000

15

Kantor Kesatuan Bangsa

476,712,250

594,373,750

117,661,500

16

Bagian Kesra

6,492,571,000

6,642,571,000

150,000,000

17

Bagian Humas

734,499,610

839,824,610

105,325,000

18

Bagian Santel dan PDE

604,635,000

524,635,000

(80,000,000)

19

Bagian Ortala

940,276,000

940,276,000

-

20

Bagian Pembangunan

441,998,000

441,998,000

-

21

Bagian Pemerintahan Umum

2,334,010,000

4,478,510,000

2,144,500,000

22

Bagian Pemerintahan Desa

892,569,750

922,571,450

30,001,700

23

Bagian Hukum

606,192,500

653,621,500

47,429,000

24

Bagian Umum

33,775,707,000

28,441,663,000

(5,334,044,000)

25

Bagian Perekonomian

1,180,861,000

1,203,761,000

22,900,000

26

Sekretariat DPRD

12,411,905,950

11,943,900,950

(468,005,000)

27

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6,215,130,295

7,898,607,910

1,683,477,615

28

Inspektorat

1,161,243,600

1,171,471,500

10,227,900

29

Badan Kepegawaian Daerah

2,752,584,000

3,384,199,400

631,615,400

30

Kecamatan Temanggung

593,753,800

505,645,900

(88,107,900)

31

Kecamatan Tembarak

317,154,500

284,520,000

(32,634,500)

32

Kecamatan Pringsurat

327,261,400

266,372,900

(60,888,500)

33

Kecamatan Kaloran

317,776,700

251,801,400

(65,975,300)

34

Kecamatan Parakan

477,832,000

532,613,800

54,781,800

35

Kecamatan Bulu

292,531,950

448,573,950

156,042,000

36

Kecamatan Kedu

328,962,500

280,698,000

(48,264,500)

37

Kecamatan Kandangan

394,888,874

323,314,800

(71,574,074)

38

Kecamatan Candiroto

264,805,310

216,622,150

(48,183,160)

39

Kecamatan Ngadirejo

324,487,000

265,504,500

(58,982,500)

40

Kecamatan Jumo

253,484,000

321,285,000

67,801,000


III-15

BELANJA LANGSUNG No.

SKPD (UNIT KERJA) PENETAPAN

1

2

3

PERUBAHAN 4


41

Kecamatan Wonoboyo

276,811,950

311,494,850

34,682,900

42

Kecamatan Kranggan

261,206,950

311,433,950

50,227,000

43

Kecamatan Bejen

408,483,000

443,292,000

34,809,000

44

Kecamatan Kledung

310,527,000

365,583,500

55,056,500

45

Kecamatan Bansari

367,059,000

419,736,900

52,677,900

46

Kecamatan Tlogomulyo

430,621,500

395,850,000

(34,771,500)

47

Kecamatan Selopampang

276,753,500

220,797,000

(55,956,500)

48

Kecamatan Gemawang

348,165,800

379,713,200

31,547,400

49

Kecamatan Tretep

319,153,000

345,530,500

26,377,500

50

Kelurahan Temanggung I

159,170,000

75,010,000

(84,160,000)

51

Kelurahan Temanggung

177,280,000

96,630,000

(80,650,000)

52

Kelurahan Butuh

173,300,000

85,210,000

(88,090,000)

53

Kelurahan Jampiroso

155,403,000

69,760,000

(85,643,000)

54

Kelurahan Jampirejo

155,704,600

73,210,000

(82,494,600)

55

Kelurahan Kertosari

146,318,000

65,668,000

(80,650,000)

56

Kelurahan Banyuurip

156,430,200

75,681,400

(80,748,800)

57

Kelurahan Kowangan

148,755,000

68,105,000

(80,650,000)

58

Kelurahan Jurang

161,237,400

70,090,000

(91,147,400)

59

Kelurahan Tlogorejo

213,055,200

126,978,000

(86,077,200)

60

Kelurahan Kebonsari

215,094,650

111,247,000

(103,847,650)

61

Kelurahan Manding

187,949,900

102,299,900

(85,650,000)

62

Kelurahan Mungseng

176,145,600

90,549,600

(85,596,000)

63

Kelurahan Purworejo

201,167,000

92,156,000

(109,011,000)

64

Kelurahan Giyanti

173,589,392

81,330,492

(92,258,900)

65

Kelurahan Madureso

168,722,000

85,122,000

(83,600,000)

66

Kelurahan Sidorejo

144,572,650

61,843,500

(82,729,150)

67

Kelurahan Walitelon Selatan

183,790,500

98,828,600

(84,961,900)

68

Kelurahan Walitelon Utara

187,058,400

101,325,000

(85,733,400)

69

Kelurahan Kranggan

257,300,000

161,650,000

(95,650,000)

70

Kelurahan Parakan Wetan

183,570,000

97,920,000

(85,650,000)

71

Kelurahan Parakan Kauman

188,686,000

102,916,000

(85,770,000)

72

Kelurahan Manggong

191,159,500

105,353,500

(85,806,000)

73

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3,102,607,400

1,625,849,900

(1,476,757,500)

74

Kantor Ketahanan Pangan

387,823,000

483,684,400

95,861,400

75

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3,013,919,100

2,232,147,100

(781,772,000)

76

Kantor Arsip dan Perpustakaan

1,007,243,692

1,102,362,692

95,119,000

77

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

11,658,912,000

17,930,884,348

6,271,972,348

78

Dinas Peternakan dan Perikanan

7,932,801,000

7,796,211,239

(136,589,761)

79

Badan Pelaksana Penyuluhan

1,411,401,100

1,668,949,100

257,548,000

80

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

93,081,533,900

85,169,842,700

(7,911,691,200)

439,953,783,391

483,694,566,509

43,740,783,118

TOTAL BELANJA LANGSUNG Sumber : Bappeda Tahun 2014


III-16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan belanja

langsung

daerah

adalah

bertambah

sebesar

Rp.

43.740.783.118,-. Tabel III.9. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014 BELANJA TIDAK LANGSUNG No.

SKPD (UNIT KERJA)

1

2

PENETAPAN

PERUBAHAN

3

4


1

Dinas Pendidikan

437,114,693,401

511,686,068,212

74,571,374,811

2

Dinas Kesehatan

40,502,658,053

40,167,121,000

(335,537,053)

3

Rumah Sakit Umum Daerah

19,061,848,422

20,218,939,756

1,157,091,334

4

Dinas Pekerjaan Umum

22,818,913,052

33,559,056,400

10,740,143,348

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2,251,502,545

2,164,621,556

(86,880,989)

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3,011,786,403

3,144,753,983

132,967,580

7

Badan Lingkungan Hidup

1,647,680,834

1,760,917,405

113,236,571

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,357,049,424

2,268,515,554

(88,533,870)

9

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

6,701,277,803

5,900,305,757

(800,972,046)

10

Dinas Sosial

7,271,817,292

7,015,746,077

(256,071,215)

11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,063,157,651

3,479,877,383

(583,280,268)

12

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

997,676,567

977,036,330

(20,640,237)

13

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

7,281,226,726

7,245,181,887

(36,044,839)

14

Satuan Polisi Pamong Praja

3,644,596,549

2,571,460,812

(1,073,135,737)

15

Kantor Kesatuan Bangsa

981,976,892

935,338,447

(46,638,445)

16

Bagian Kesra

6,300,950,000

9,233,450,000

2,932,500,000

17

Bagian Humas

-

-

-

18

Bagian Santel dan PDE

-

-

-

19

Bagian Ortala

-

-

-

20

Bagian Pembangunan

-

-

-

21

Bagian Pemerintahan Umum

40,000,000

1,227,500,000

1,187,500,000

22

Bagian Pemerintahan Desa

34,822,512,000

35,825,512,000

1,003,000,000

23

Bagian Hukum

-

-

-

24

Bagian Umum

9,903,931,440

10,100,585,282

196,653,842

25

Bagian Perekonomian

225,000,000

-

(225,000,000)

26

Sekretariat DPRD

11,723,842,260

12,976,833,555

1,252,991,295

27

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

20,310,470,368

19,168,342,926

(1,142,127,442)

28

Inspektorat

1,997,295,035

1,852,052,483

(145,242,552)

29

Badan Kepegawaian Daerah

2,453,378,333

2,378,904,117

(74,474,216)

30

Kecamatan Temanggung

2,391,396,321

2,347,538,079

(43,858,242)

31

Kecamatan Tembarak

1,950,561,346

1,687,498,000

(263,063,346)

32

Kecamatan Pringsurat

2,190,860,810

2,194,752,567

3,891,757

33

Kecamatan Kaloran

2,155,586,699

2,198,259,221

42,672,522

34

Kecamatan Parakan

1,557,290,065

1,686,945,651

129,655,586

35

Kecamatan Bulu

1,555,307,373

1,451,896,881

(103,410,492)

36

Kecamatan Kedu

2,187,701,918

2,241,195,801

53,493,883

37

Kecamatan Kandangan

2,292,004,316

2,295,288,644

3,284,328

38

Kecamatan Candiroto

1,812,543,203

1,926,333,310

113,790,107


III-17

BELANJA TIDAK LANGSUNG No.

SKPD (UNIT KERJA) PENETAPAN

1

2

3

PERUBAHAN 4


39

Kecamatan Ngadirejo

2,660,668,654

2,638,453,662

(22,214,992)

40

Kecamatan Jumo

1,331,832,012

1,297,644,380

(34,187,632)

41

Kecamatan Wonoboyo

1,433,981,680

1,432,157,399

(1,824,281)

42

Kecamatan Kranggan

2,074,616,441

2,007,335,848

(67,280,593)

43

Kecamatan Bejen

1,776,533,412

1,747,534,274

(28,999,138)

44

Kecamatan Kledung

1,552,718,437

1,537,714,012

(15,004,425)

45

Kecamatan Bansari

1,396,668,926

1,379,509,726

(17,159,200)

46

Kecamatan Tlogomulyo

1,946,288,336

1,961,057,036

14,768,700

47

Kecamatan Selopampang

1,804,523,053

1,845,346,448

40,823,395

48

Kecamatan Gemawang

1,852,552,394

1,849,405,823

(3,146,571)

49

Kecamatan Tretep

1,605,031,885

1,510,209,184

(94,822,701)

50

Kelurahan Temanggung I

328,388,043

483,765,849

155,377,806

51

Kelurahan Temanggung

307,276,456

382,663,324

75,386,868

52

Kelurahan Butuh

359,771,536

432,984,039

73,212,503

53

Kelurahan Jampiroso

288,591,584

399,694,751

111,103,167

54

Kelurahan Jampirejo

364,755,322

440,109,650

75,354,328

55

Kelurahan Kertosari

332,158,571

449,473,470

117,314,899

56

Kelurahan Banyuurip

350,981,323

433,973,797

82,992,474

57

Kelurahan Kowangan

362,801,799

514,745,323

151,943,524

58

Kelurahan Jurang

261,408,041

340,470,766

79,062,725

59

Kelurahan Tlogorejo

373,676,898

427,736,931

54,060,033

60

Kelurahan Kebonsari

307,031,239

382,687,004

75,655,765

61

Kelurahan Manding

291,725,154

359,349,147

67,623,993

62

Kelurahan Mungseng

298,285,938

377,917,098

79,631,160

63

Kelurahan Purworejo

372,245,042

447,063,160

74,818,118

64

Kelurahan Giyanti

264,790,178

411,635,495

146,845,317

65

Kelurahan Madureso

317,255,229

389,351,439

72,096,210

66

Kelurahan Sidorejo

334,596,727

415,723,720

81,126,993

67

Kelurahan Walitelon Selatan

206,682,025

372,310,313

165,628,288

68

Kelurahan Walitelon Utara

285,044,039

395,196,400

110,152,361

69

Kelurahan Kranggan

279,287,077

411,813,562

132,526,485

70

Kelurahan Parakan Wetan

340,943,631

477,822,491

136,878,860

71

Kelurahan Parakan Kauman

381,402,932

419,650,285

38,247,353

72

Kelurahan Manggong

280,776,157

413,075,533

132,299,376

73

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1,065,248,043

1,038,675,432

(26,572,611)

74

Kantor Ketahanan Pangan

717,901,637

645,320,691

(72,580,946)

75

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10,727,379,915

11,959,579,726

1,232,199,811

76

Kantor Arsip dan Perpustakaan

1,505,195,905

1,412,342,334

(92,853,571)

77

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

9,354,480,237

11,792,980,997

2,438,500,760

78

Dinas Peternakan dan Perikanan

3,479,509,601

3,274,701,934

(204,807,667)

79

Badan Pelaksana Penyuluhan

7,403,560,870

6,936,758,444

(466,802,426)

80

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

6,817,472,105

6,621,162,764

(196,309,341)

733,374,531,585

826,354,932,737

92,980,401,152

TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG Sumber : Bappeda tahun 2014


III-18

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan belanja

tidak

langsung

daerah

adalah

bertambah

sebesar

Rp.92.980.401.153,-. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014 pada masing-masing SKPD dirumuskan dan disusun dalam matrik sebagaimana tersebut dalam lampiran.


III-19

BAB IV PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan dokumen yang disusun guna menyempurnakan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2014. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2014 ini menjadi dasar serta acuan bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. Selanjutnya kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung diharap secara serius dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan prinsip kebersamaan dalam rangka bersama membangun Temanggung, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam target kinerja program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat tercapai.

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO


IV -1

BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34 TAHUN 2014

Recommend Documents