BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung maka untuk mendukung pelaksanaannya perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah oleh Bupati ; b. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas dalam penyelenggaraan Koordinasi penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang Dalam
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
- 144 -
Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2028, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. 8. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilaksanakan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang. 9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
- 145 -
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. 12. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih. 13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung adalah untuk melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerah. (2) Tujuan dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung adalah untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 BKPRD Kabupaten Temanggung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: (1) Tugas dan tanggung jawab Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dilakukan oleh Bupati. (2) Bupati membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung. (3) BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai tugas: a. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi; b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung; c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung;
- 146 -
d. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang berbatasan; e. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang; f. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang; g. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; h. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; i. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Temanggung; j. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; k. Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Temanggung untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta; l. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Temanggung; m. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Temanggung, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; n. Melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang; o. Memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lain yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Temanggung; p. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Temanggung; q. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung; r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Temanggung secara berkala kepada Bupati. BAB IV SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI Pasal 4 BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Temanggung dan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Temanggung;
- 147 -
(2) Sekretariat BKPRD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Temanggung; b. Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Temanggung; c. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Temanggung; d. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai tugas: a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten; b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten; c. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten; d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya. e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten serta menyampaiakn usulan pemecahan penyampaian usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten. (4) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai tugas: a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung; b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang); c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung; d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Temanggung serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Temanggung. (5) BKPRD Kabupaten Temanggung menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. a. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada peraturan ini ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Temanggung dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan. b. BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; c. Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat. d. Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten dan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- 148 -
BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN Pasal 5 (1) BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini; (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya BKPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini bertanggung jawab kepada Bupati;
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6 Segala biaya yang timbul akibat dibuatnya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Dalam melaksanakan Tugas BKPRD Kabupaten Temanggung perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 149 -
Pasal 9 Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 20 Agustus 2009 BUPATI TEMANGGUNG
ttd HASYIM AFANDI
Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 20 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 49
- 150 -
Lampiran I Nomor Tanggal
: Peraturan Bupati Temanggung : 49 Tahun 2009 : 20 Agustus 2009
BAGAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Penanggung Jawab Bupati Ketua Wakil Bupati Ketua Harian Sekretaris Daerah
Sekretaris Ka. Bappeda Wakil Sekretaris Kadin PU
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Asisten Pemerintahan
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra
Kadin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kadin Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Kadin Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kadin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Ka Badan Lingkungan Hidup
Ka.Badan Pertanahan Nasional
Komandan Kodim 0707
Kapolres
BUPATI TEMANGGUNG
ttd HASYIM AFANDI
151
Lampiran II Nomor Tanggal
: Peraturan Bupati Temanggung : 49 Tahun 2009 : 20 Agustus 2009
BAGAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERENCANAAN BKPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Penanggung Jawab Kabid Praswil Bappeda
Wakil Ketua Kabag Hukum
Sekretaris Kasubid Perumahan dan Tata Ruang
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kepala Kantor Penanaman Modal
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sekretaris Dinas Badan Lingkungan Hidup
Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabid Ekonomi Bappeda
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda
Kabid Statistik, Penelitian, dan Pengembangan Bappeda
Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN
BUPATI TEMANGGUNG
ttd HASYIM AFANDI
152
Lampiran III Nomor Tanggal
: Peraturan Bupati Temanggung : 49 Tahun 2009 : 20 Agustus 2009
BAGAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN BKPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Kabag Pemerintahan Umum Setda
Wakil Ketua Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Sekretaris Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kabid Pengendalian Dampak BLH
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kasubag PerundangUndangan Bagian Hukum Setda
Kasubsi Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional
Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kasi Pelayanan dan Verifikasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Staf Bappeda
Staf Bagian Hukum
Staf Dinas Pekerjaan Umum
BUPATI TEMANGGUNG
ttd HASYIM AFANDI
153
