Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR

Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR

1.1. Latar Belakang Percepatann Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Perkotaan erkotaan (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. perkotaan. Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai 2010 hingga 2014. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor sektor sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia Indonesia memenuhi tujuan-tujuan tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 ke MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. PPSP atau roadmap sanitasi merupakan muara berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa beberapa tahun terakhir. Dimulai dengan Konferensi Sanitasi Nasional, November 2007, yang merintis kesepakatan langkah-langkah langkah penting pembangunan sanitasi seiring pencapaian MDGs, penyelenggaraan International Year of Sanitation,, 2008, yang mampu meningkatkan kesadaran kesadaran dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, dan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan, April 2009, yang berhasil mengidentifikasi isu--isu isu terkait sektor sanitasi dan memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi perkotaan kota yang lebih praktis. PPSP diarahkan pada upaya memenuhi tiga sasaran, yakni: Menghentikan perilaku buang air besar sembarangan sembarangan (BABS) pada tahun 2014 di perkotaan dan pedesaan, pedesaan Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan, Pengurangan genangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR menjadi garda depan operasional operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten OKU TIMUR melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten OKU TIMUR. Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten kabupaten yang disebut Buku Putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi yang pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masingmasing Dinas/SKPD terkait. Data sekunder tersebut juga didukung dari hasil beberapa survey pendukung seperti Environmental Environment Health Risk Assessment (EHRA), survey kelembagaan dan survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi.

Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR

I-1


Draft Buku Putih Sanitasi ini telah dibahas bersama para pemangku kepentingan (stakeholders)) dalam konsultasi publik. Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. Konsultasi Publik tersebut juga telah membahas tujuan PPSP dan peluang peningkatan struktural sanitasi jangka pendek dan jangka menengah. Buku Putih tersedia setelah dilaksanakannya berbagai studi, dan kegiatan pengumpulan data baik sekunder maupun primer serta data tambahan sesuai masukan dari lokakarya draft Buku Putih. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kabupaten yang baru akan disusun, artinya Buku Putih ini akan mengikuti kemajuan rencana-rencana rencana dalam lam hal pengembangan sanitasi kabupaten. Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) ada 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi agar dokumen yang disusun kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: - Berdasarkan data aktual - Berskala kabupaten/kota abupaten/kota - Disusunn sendiri oleh Kabupaten (dari, oleh, dan untuk Kabupaten) - Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Pokja sanitasi Kabupaten OKU TIMUR secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati OKU TIMUR Nomor 268 tahun 2011, 2011 tanggal 21 September 2011 Komposisi Pokja Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan tim sekretariat. Dalam struktur tim koordinasi, bupati kabupaten OKU TIMUR bertindak sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Daerah Kabupaten OKU TIMUR sebagai Ketua, Kepala Bappeda sebagai sekretaris, dengan anggota terdiri Kepala Dinas PU Cpta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kebersihan Keindahan dan Pasar (DKKP), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas PMD, Ketua Tim Penggerak Penggera PKK dan Kepala Kantor Inforkom. Tim Teknis terdiri dari Kabid Program Anggaran dan Kerjasama Pembangunan Bappeda, Kabid Perencanaan dan Program PU CK dan Tata Ruang, g, Kabag Ortala, Kabid Anggaran BPAKD, Kabid Perencanaan Strategis Bappeda, Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan PU CK dan Tata Ruang, Kabid Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan DKKP, Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes, Kasubbid Formulasi Renstra Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda, Kepala Kantor Inforkom, Kabag Hukum, Kabid Pemantauan Pemulihan Lingkungan Hidup Bapedalda, Kabag Humas, Kasubbid Kerjasama Pembangunan Bappeda, Kasi Promosi Kesehatan Dinkes, Ketua Tim Penggerak PKK, Kabid Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan Dinkes, Kabid KMD dan Sosbud PMD, Kabid Pengawasan Dampak Lingkungan Bapedalda,, Kabid Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKBKS, Kabid Monitoring dan Evaluasi Bappeda, Kasi Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih PU CK dan Tata Ruang dan Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda. Pokja sanitasi kabupaten adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam mengembangkan perencanaan dan pembangunan sanitasi skala kabupaten. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kabupaten dan pihak-pihak pihak non pemerintah, menghasilkan menghasilka buku putih sanitasi kabupaten, Strategi Sanitasi Kabupaten K (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat Kabupaten. K


I-2


Sebagai langkah awal Pokja akan menyusun suatu perencanaan perencanaan sanitasi secara lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses roses perencanaan harus dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul baik masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek non-teknis non secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan dengan permasalahan yang dihadapi. 1.2. Landasan Gerak 1.2.1.

Pengertian Dasar Sanitasi Definisi dan ruang lingkup sanitasi (mengacu kepada buku referensi opsi system dan teknologi sanitasi TTPS,2010 ) Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Ruang lingkup Sanitasi terdiri dari 3 (tiga) sub sektor, yaitu : 1. Blackwater; limbah rumah tangga yang bersumber dari WC. 2. Grey water; limbah rumah tangga non kakus (WC) yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septic-tank tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 5. Penanganan drainase kabupaten dengan memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air Kabupaten abupaten dan memutuskan air permukaan (mengurangi genangan). Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air hujan.

1.2.2.

Wilayah Kajian dari Buku Putih

Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten OKU Timur, sebagaimana telah di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Timur 2011 – 21031 yang meliputi : Kecamatan Martapura, Bunga Mayang, Jayapura, BP Peliung, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku I, Madang Suku II, Madang Suku III, Belitang,, Belitang II, Belitang III, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, Belitang Jaya, Semendawai Suku III, Semendawai Timur, Semendawai Barat, Cempaka


I-3


1.2.3.

Visi Misi Kabupaten Kabupat

Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR menetapkan Visi isi Kabupaten OKU TIMUR T 20102015 sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR YANG MANDIRI DAN MADANI BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN MENUJU KABUPATEN YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu “Kabupaten OKU TIMUR yang mandiri, Madani, berbasis pada ekonomi pertanian, kabupaten yang cerdas, sehat dan sejahtra” yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota ggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. KABUPATEN OKU TIMUR YANG MANDIRI adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakat dalam menagtur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh sungguh sungguh agar setahap demi setahap ketergantungan terhadap pihakpihak pihak lain/luar dapat dikurangi. KABUPATEN OKU TIMUR YANG MADANI adalah kabupaten yang memiliki masyarakat yang menjunjung menjun tinggi nilai-nilai, nilai, norma dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadapan sehingga diharapkan terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai nilai nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme) serta hidup penuh dengan kedamaian. BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN adalah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang diarahkan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang berbasis pada peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian, yang juga menitikberatkan pada sektor-sektor sektor lainnya yang meliputi bidang perkebunan dan kehutanan, bidang perikanan dan peternakan, bidang perindustrian dan perdagangan, perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, serta kepariwisataan. KABUPATEN YANG CERDAS adalah menjelaskan bahwa seluruh komponen sumber daya manusia baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat memiliki pengetahuan getahuan dan pendidikan yang berkualitas yang mampu berdaya saing secara global. KABUPATEN YANG SEHAT adalah kondisi suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat sehingga terwujud terwuj kondisi masyarakat yang bersih dan sehat. KABUPATEN YANG SEJAHTERA adalah meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai, juga memiliki rasa aman dan kedamaian. Peningkatan kualitas kehidupan akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masayrakat miskin sehingga secara secara simultan dapat meningkatnkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.


I-4


Adapun dapun misi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2010-2015 2010 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintrah daerah yang efektif, efisien, bersih bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pembangunan ekonomi pertanian masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan ningkatkan sarana prasarana infrastruktur daerah 6. Meningkatkan dan mendorong investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR guna mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat. 7. Meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah daerah baru khusunya husunya wilayah cepat tumbuh, wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal. 8. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat. 9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi: 1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan 3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

a. b. c. d.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: ber kan: Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten; Karakteristik wilayah kabupaten; Isu strategis; dan Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: kr 1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional; 2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perundang Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana ana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya:


I-5


1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya wujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan tata ruang ruang wilayah didasarkan pada faktor-faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Faktor-faktor Faktor faktor determinan yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten OKU Timur dalam dalam konteks eksternal diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Visi Kabupaten OKU Timur yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten OKU Timur 2005-2025 2005 yaitu “OKU TIMUR AMAN, MAJU DAN BERDAYA SAING”. 2. Penetapan Martapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dalam konteks perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pertimbangan potensi yang dimiliki untuk maju dan berkembang sebagai pusat pelayanan wilayah di masa yang akan datang. 3. Kabupaten OKU Timur merupakan bagian dari pengembangan pengembangan sistem transportasi nasional, dengan jalur lintas regional (jalan nasional) yang melalui Kabupaten OKU Timur, yaitu jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan arah barat ke timur yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Palembang, Baturaja, Bandar Lampung dan Pulau Jawa. 4. Sementara, faktor-faktor faktor faktor internal yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut: 5. Memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan ditandai oleh ketersediaan lahan yang cukup luas dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya, sebagai sektor unggulan dan penggerak utama perekonomian kabupaten OKU Timur; 6. Sebagian besar wilayah Kabupaten OKU Timur atau ± 65% dari total luas wilayah merupakan kawasan dataran rendah yang yang berpotensi untuk dijadikan kawasan budidaya; 7. Membutuhkan dukungan pengembangan aksesibilitas wilayah : 8. Dilalui Jalur Lintas Tengah (Jalur regional Sumatera, jalan nasional) 9. Didukung oleh jaringan jalan provinsi dan kabupaten. 10. Berdasarkan pertimbangan faktor faktor internal dan eksternal tersebut, maka dapat disusun rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten OKU Timur Tahun 2011-2031, 2011 yaitu sebagai berikut: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN OKU TIMUR YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN TATA RUANG BERBASIS AGROPOLITAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN” 1.3. Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) (Pokj Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik & kondisi


I-6


sanitasi, serta prioritas atau at arah pengembangan kabupaten dan masyarakat Kabupaten OKU TIMUR yang terjadi pada saat ini (kondisi existing). Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 adalah untuk memberikan informasi awal awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten OKU TIMUR saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 ini adalah untuk: 1. Memberi informasi sarana sanitasi yang tersedia saat ini. 2. Berdasarkan data yang tersedia saat ini, dilakukan analisis permasalahan sanitasi dipandang dari segala aspek. 3. Menjadi bahan informasi bagi semua unsur pemangku kepentingan dalam memainkan mema perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan. 4. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 1.4. Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.4.1. Metodologi Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia Metodologi berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tuj yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih adalah metode studi literatur dan survey. survey 1.4.2. Jenis Data Sumber data dalam penyusunan buku putih dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu: 1. Data primer; Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer di dalam penyusun Buku Putih Sanitasi diperoleh melalui : penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat masyarakat dan gender, dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. 2. Data sekunder; Berdasarkan Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Satiasi Kabupaten/Kota tahun 2012. Data sekunder merupakan data dasar yang akan dijadikan dasar oleh Pokja untuk menyusun Profil Umum Wilayah, memetakan profil sanitasi, dan menganalisa guna penentuan awal area beresiko suatu kabupaten/kota. Sumber data yang digunkan untuk mendapatkan data sekunder diantaranya adalah : dokumen RTRW, RPJMD, Kabupaten/Kota dalam angka, RPIJM,


I-7


Renstra dan Renja SKPD, laporan realisasi APBD, outline atau masterplan air limbah/p limbah/persampahan/drainase. Sumber data data sekunder untuk penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten OKU TIMUR, diantaranya: -

OKU TIMUR dalam Angka 2011, BPS dan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR PDRB OKU TIMUR, BPS dan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR IPM OKU TIMUR, BPS dan Bappeda Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR, 2010 – 2015, Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU TIMUR 2011-2031, 2011 Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Laporan Laporan-laporan kegiatan tahunan SKPD

1.4.3.

Proses Penyepakatan Data yang didapat dari studi literatur dan survey diolah tim teknis sesuai petunjuk praktis penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota untuk disepakati melalui forum rapat pokja kabupaten OKU Timur. T

1.4.4.

Proses Penulisan Data yang telah disepakati oleh Pokja Kabupaten OKU Timur selanjutnya ditulis kedalam Buku Putih Sanitasi dengan outline : Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Gerak 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Metodologi 1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2 Gambaran Umum Wilayah 2.1. Geografis, Administrasi, dan Kondisi Fisik 2.2. Demografi 2.3. Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4. Tata Ruang Wilayah 2.5. Sosial dan Budaya 2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3 Profil Sanitasi Wilayah 3.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.3. Pengelolaan Persampahan 3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Bab 4 Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1. Perilaku Hidup Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 4.2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan


I-8


4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5 Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1. Area Beresiko Sanitasi 5.2. Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini 1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1.5.1.

Dasar Hukum Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah, yang meliputi 1.5.1.1. Dasar Hukum Skala Nasional 1. Undang-Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3496); 2. Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 3. Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377); 4. Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 6. Undang-Undang Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 7. Undang-undang ndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara


I-9


10.

11.

12. 13.

RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP); SPALP);

5.1.2.

Dasar Hukum Skala Provinsi 1. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Daerah No 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 3. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batu Bara.

5.1.3.

Dasar Hukum Skala Kabupaten 1. Peraturan Daerah No 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kab. OKUT Tahun 2005-2025 2. Peraturan Daerah No 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab. OKUT Tahun 2010-2015 3. Peraturan Daerah No 33 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. 4. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Analisa Limbah Cair. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38); 6. Peraturan Daerah No 31 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan 7. Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah


I - 10


8. Surat Keputusan Bupati No.268 Tahun 2011 tentang pembentukan Pokja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten OKU TIMUR. 1.5.2.

Kaitan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lain. a. Buku Putih dengan RPJP Dokumen RPJP kabupaten OKU Timur tahun 2005-2025. 2005 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. Buku Putih dengan RPJMD Buku putih menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Tahun 2010-2015 2015 sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus di tangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. c. Buku Putih dan RTRW Kabupaten OKU Timur Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruangg dalam RTRW Kabupaten OKU Timur 2011-2031, 2011 dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten OKU Timur menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan buku putih. d. Buku Putih dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi tasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra (Re SKPD) yang berlaku sekarang.


I - 11

Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR

Recommend Documents