BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012 POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Disiapkan oleh:

POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tangerang. Anggota Pokja AMPL Kabupaten Tangerang terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini. Disamping itu masukan dan saran dari para fasilitator Kabupaten maupun Propinsi melalui KMW (Koordinator Manajemen wilayah) menjadikan buku putih sanitasi ini menuju perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Penentuan Area Prioritas (Priority Setting) pembangunan sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi ini didasarkan atas hasil analisis study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) dan data sekunder yang tersedia serta persepsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tangerang. Melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Ini diharapkan ada peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi skala Kabupaten yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa Buku Putih Sanitasi Kabupaten tangerang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak, terutama yang berpengalaman dalam bidang Sanitasi sangat kami harapkan. Atas segala partisipasi aktif semua pihak dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini, kami menyampaikan terima kasih dengan harapan semoga Buku Putih ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Indonesia pada umumnya.

Tigaraksa, Juni 2012

Daftar Isi Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.3.4 “Pemetaan” Media 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.4.4 “Pemetaan” Media 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi

Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Bagian B | Penjelasan Rinci Outline Buku Putih Sanitasi 29 Daftar Tabel Daftar Peta ─ Peta Wilayah ─ Peta Struktur Ruang ─ Peta Pola Ruang Wilayah Daftar Gambar Daftar Istilah Daftar Singkatan ─ MDGs : Millenium Development Goals ─ Pemda : Pemerintah Daerah ─ PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum ─ SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah ─ SLHD : Status Lingkungan Hidup Daerah ─ Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan ─ MPA : Methodology for Participatory Assessment ─ MPA : Methodology for Participatory Approach ─ PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat ─ FGD : Focus Group Discussion ─ IPA : Instalasi Pengolahan Air ─ IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah ─ IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ─ ISSDP : Indonesia Sanitation Sector Development Program ─ EHRA : Environmental Helath Risk Assessment ─ PRKL : Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan ─ POKJA : Kelompok Kerja ─ AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ─ PPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ─ BPS : Buku Putih Sanitasi ─ SSA : Sanitation Supply Assessment ─ PSA : Participatory Sanitation Assessment ─ SSK : Strategi Sanitasi Kabupaten ─ MPSS : Memorandum Program Strategi Sanitasi ─ PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ─ CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun ─ STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ─ BAB : Buang Air Besar ─ PAM : Pengelolaan Air Minum ─ TPS : Tempat Pembuangan Sampah ─ SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah ─ RT : Rukun Tetangga ─ RW : Rukun Warga ─ KK : Kepala Keluarga

Pokja AMPL Kabupaten Tangerang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Milennium Development Goals (MDGs) memuat Delapan (8) butir komitmen untuk tujuan pembangunan milennium sebagai bentuk kepedulian atas permasalahan global yang ditanda tangani oleh 147 kepala negara pada UN Milennium Summit bulan september tahun 2000. Delapan (8) butir komitmen tersebut terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target sasaran MDGs butir ke 7c adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015, dengan indikator proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum dan sarana sanitasi berkualitas. Pencapaian target MDGs poin 7c menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia hingga 2015 yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Diharapkan pada tahun 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia telah memiliki akses teradap air miunum yang aman dan 62,41% telah memiliki akses terhadap sanitasi yang berkualtas. Pencapaian target MGDs ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah pusat akan tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan Milennium Development Goals pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan Open Defecation Free melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan mengintegrasikan sumber daya baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah diseluruh tingkatan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi diIndonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Buku Putih Sanitasi Kota/Kabupaten dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up sebagai kerangka kebijakan bagi pembangunan sektor hygiene dan sanitasi berskala kota/kabupaten secara komprehensip di daerah. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dibidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat (Kamus besar Bahasa Indonesia). Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (WHO,2007). Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penyakit (Ehler’s,1958). Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo,(2003). Ruang lingkup sanitasi mencakup: Air limbah domestik (Black water) meliputi: air buangan jamban (urin, tinja, dan air gelontoran); Air limbah cucian (Grey water) meliputi: air buangan mandi dan cuci; Drainase lingkungan/tersier: Sistem saluran awal yang melayani perkotaan seperti: kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, area lindustri, dan perkantoran; Pengelolaan persampahan meliputi: sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi: promosi kesehatan, perubahan perilaku; dan Menggunakan air bersih yang aman. Konsep Sistem Sanitasi mengacu pada Compendium for Sanitation and Technology mengartikan sanitasi adalah suatu proses multi langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Konsep ini mengelompokkan sistem sanitasi menjadi 5 kelompok funsional, yakni: Use interface, Penyimpanan atau pengolahan awal, Pengangkutan, Pengolahan akhir, dipakai kembali atau pembuangan akhir. Melalui implementasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahap 3 pemerintah pusat mendorong pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk mampu memetakan kondisi terkini dibidang air minum dan sanitasi yang dituangkan dalam Buku Putih Santasi Kota/Kabupaten sebagai baseline data dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Buku putih sanitasi pada hakekatnya merupakan profil karakteristik dan kondisi sanitasi serta prioritas atau arah pengembangan santasi kota/kabupaten dan masyarakat berdasarkan kondisi aktual dan faktual mencakup aspek teknis dan non teknis yaitu: aspek keuangan, kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan dan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat. 2012 Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 1


1.2. Landasan Gerak. Selanjutnya, agar pelaksanaan PPSP di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lembaga koordinasi bersifat ad-hoc berbentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di mana pembentukan pokja ini merupakan implementasi PPSP tahap 2 dan diharapkan dapat menjadi pengelola program PPSP didaerah. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyumbang capaian target MDGs 2015, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tangerang (POKJA AMPL) Nomor 539.1/kep. 45–HUK/2012 sebagai landasan gerak Pokja AMPL Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan Pokja AMPL Nasional diantaranya menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang serta melaksanakan tugas lainnya. Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, sejalan dengan aspirasi dan persepsi masyarakat yang berkembang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2008 – 2013 adalah: “Menuju Masyarakat Tangerang yang Beriman, Sejahtera, Berorientasi Industri, dan Berwawasan Lingkungan” Dalam rangka mewujudkan Visi maka perlu disusun Misi Kabupaten Tangerang periode 2008 – 2013, sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat; Membangun sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan diseluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sektor informal; Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui sistem perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang terstruktur; Menciptakan tata kepemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab (good governance); Meningkatkan pembangunan infra struktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan; Memenuhi hak-hak politik dan sosial warga untuk melakukan partisipasi kritis dalam proses pembangunan; Memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan;

1.3. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi atau profil sanitasi di Kabupaten Tangerang terkini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor hygiene dan sanitasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sektor hygiene dan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan. Di samping itu, Pokja AMPL diharapkan 2012

Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

2


dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Tangerang. 1.4. Metodologi. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini, yaitu: • Data gambaran umum wilayah meliputi: Kondisi demografis, adsminitratif dan kondisi fisik, kondisi keuangan dan perekonomian daerah, kondisi sosial budaya, kondisi tata ruang wilayah dan kondidi kelembagaan pemerintah daerah. • Data terkait profil sanitasi wilayah meliputi: kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor air limbah domestik, kelembagaan dan cakupan layanansub sektor persampahan, kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor drainase. • Data terkait PMJK dan promosi hygiene, pelibatan dunia usaha, komunikasi dan media. 2. Pendalaman data Sekunder. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan: • Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja AMPL yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tangerang selaku Ketua Pokja; • Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi); • Diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. 3. Pengumpulan Data Primer. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa studi atau kajian dengan cakupan wilayah sasaran yang termasuk kategori kawasan perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang. Adapun bentuk studi yang dilakukan adalah sebagai berikut: • • • • •

Studi Kelembagaan dan Keuangan; Studi Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment); Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA); Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); Studi Komunikasi dan Pemetaan Media;

4. Analisa Data Primer. • Penetapan Area Beresiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); 1.5. Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1) 2) 3) 4) 5)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2012


Halaman -

3


6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489); Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Persampahan. Peraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus. RPJMD 2008 – 2013 RPIJM 2011 Perda Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

2012


Halaman -

4


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG 2.1. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik. 2.1.1.

Geografis.

Kabupaten Tangerang terletak pada posisi cukup strategis berada dibagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. b. c. d.

Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km2); : Berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang; : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; : Berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan (jalan TOL) Jakarta - Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta, maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdepedensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan di suatu wilayah.

Peta Provinsi Banten

2.1.2.

Administratif

Secara adminstratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Banten, wilayah pemerintahan kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa. 2012

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

5


Peta Kabupaten Tangerang

2.1.3. 2.1.3.1.

Kondisi Fisik Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% dan ketinggian tanah antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut. Dibagian Utara ketinggian tanah berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasarkemis, dan Sepatan. Sedangkan dibagian tengah ke arah selatan ketinggian tanah mencapai lebih dari 25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi tersebut ketinggian tanah wilayah Kabupaten Tangerang terbagi atas 2 dataran, yaitu 44.595 Ha atau 40,16% berada pada ketinggian tanah 0 - 25 m dan 66.443 Ha atau 59,84 % berada pada ketinggian tanah 26 - 50 meter di atas permukaan laut. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa wilayah dataran Kabupaten Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian tanah antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut. 2.1.3.2.

Geologi.

Keadaan goelogis Kabupaten Tangerang menurut jenis batuannya terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu : Aluvial seluas 63.512 Ha, Pleistocen Vulcanic Facies 43.365 ha, Pliocen sedimentary 17.095 ha dan Niocens sedimentary seluas 4.299 Ha. Sedangkan menurut jenis tanahnya terdiri dari aluvial kelabu tua, asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu, asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, podsolik kuning, aluvial kelabu, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan glei humus rendah, serta asosiasi hidromorf 2012


Halaman -

6


kelabu dan paluosol. Daerah bagian utara kabupaten Tangerang merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah, daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). 2.1.3.3.

Klimatologi.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Geofisika Klas I Tangerang temperatur udara di Kabupaten Tangerang tahun 2008 – 2010 berada pada suhu 25,90 ⁰C – 28,50 ⁰C, suhu maksimum terjadi pada bulan September 2009 yaitu 28.50 ⁰C dan suhu minimum pada bulan pebruari 2008 yaitu 25.90 ⁰C. rata-rata suhu udara diKabupaten Tangerang dalam kurun waktu tahun 2008 – 2010 yaitu 27,50⁰C. Keadaan curah hujan tertinggi pada tahun 2008 - 2010 terjadi pada bulan pebruari tahun 2008 yaitu sebesar 664 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam 3 tahun terakhir tahun 2008 – 2010 yaitu sebesar 159,3 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2008 - 2010 yaitu sebesar 11,6 hari hujan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.3.3.1 dan 2.3.3.2 dibawah ini: Grafik. 2.3.3.1 Suhu / Temperatur Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

2.1.3.4.

Grafik. 2.3.3.2. Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

Kondisi Sumber Daya Air

Kuantitas air sungai di Kabupaten Tangerang relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi 6 kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat 3 lapisan akifer meliputi: 1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir; 2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas; 3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik. Potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukan potensi sebagai berikut: 1. Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane-Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998. 2012


Halaman -

7


2. Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m³/dt diwakli oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002. 3. Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara suplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan). 4. Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/Km2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri-industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau. Potensi sumberdaya air tanah-dalam di Kabupaten Tangerang terdapat 5 buah CABT di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1. Potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan 2. Potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Selain sungai dan air tanah di Kabupaten Tangerang juga banyak dijumpai badan air permukaan berupa situ dan rawa yang tersebar hampir di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.1.3.5.

Situ Pondok Situ Cilongok Situ Pasir Gadung Situ Kelapa Dua Situ Cihuni Situ Jengkol Rawa Ranca Ilat Rawa Waluh Rawa Garugak Rawa Patrasana Rawa Gabus Rawa Genggong Rawa Setingin Rawa Gede Rawa Sulang Rawa Koja Rawa Kepuh Rawa Gelam/Panggang Rawa Pangodokan Rawa Dadap Rawa Warung Rawa Rebo Rawa Bojong Rawa Jambu

Sukaharja Sukamantri Pasir Gadung Kelapa Dua Cihuni Cikuya Cirumpak, Kemuning Kosambi Dalem Kemuning Patrasana,Pasirampo Tamiang Tamiang Klebet Pekayon,Sukadiri Lebakwangi Pisangan Jaya Rawabani,Pakuhaji Kutajaya Kutabumi Pengadegan Wanakerta Bojong Jambukarya

Sindang Jaya Pasar Kemis Cikupa Kelapa Dua Pagedangan Solear Kronjo Kronjo Kresek Kresek Kresek Kresek Kemiri Sukadiri Sepatan Sepatan Pakuhaji Pasar Kemis Pasar Kemis Pasar Kemis Sindang Jaya Cikupa Rajeg

27.7 23 7.3 37.5 32.34 4.1 67.98 70 177 245 9.72 8.4 26.4 2.8 8 11.7 7.9 7.6 -

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Kualitas Air Sungai dan Air Tanah

Kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab dan Cisadane berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bagian Laboratorium pada BLHD Kabupaten Tangerang pada tahun 2010, ditambah Sungai Cidurian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cimanceuri 2012


Halaman -

8


Titik Pengambilan Sampel Sungai Cimanceuri yaitu di Jembatan Kutruk (Desa Pasir Barat, Jl. Kutruk, Kec. Jambe), Jembatan Surya Toto (Jl. Arya Jaya Santika, Ds. Pasir Bolang, Kec.Tigaraksa), Jembatan Balaraja (Jl. Raya Serang Km. 24, Ds. Talaga Sari, Kec.Balaraja), Jembatan Barong (Ds. Ranca Labuh, Kec.Kemiri) dan Jembatan Lontar (Jl. Raya Kronjo-Mauk, Ds. Kronjo, Kec.Kronjo). Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cimanceuri yaitu : Residu Tersupensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S,BOD 5 , COD,Kadmium,Khlorida Bebas (Cl),Khrom Hexavalent (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO 2 -N),pH,Seng (Zn),Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida, Tembaga (Cu). 2. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cirarab Jembatan Blokeng (Jl. Serdang kulon, Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan), Jembatan Cukang Galih (Jl. Cukang Galih, Ds. Cukang Galih, Kec.Curug), Jembatan Blunder (Kampung Blunder, Kec.Cikupa), Jembatan Pasar Kemis (Jl. Raya Pasar Kemis, Ds. Kuta Jaya, Kec.Pasar Kemis), Jembatan Cadas (Jl. Raya Cadas, Desa Dukun, Kec.Sepatan).Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu; Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S,BOD 5, COD,Kadmium (Cd),Khlorida Bebas (Cl),Khrom Heksavalen (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO 2 -N),pH,Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida (CN),Tembaga (Cu),Timbal (Pb). 3. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cisadane Jembatan Cihuni (Jl. Cihuni, Kec. Pagedangan), Jembatan Eretan Kajangan (Desa Gaga, Kec. Pakuhaji), Desa Tanjung Burung, Kec. Teluk Naga. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S, BOD 5, COD, Khlorida Bebas (Cl), Khrom Hexavalen (Cr2+), Nitrit sebagai N (NO 2 -N), pH, Seng (Zn), Senyawa Fenol sebagai Fenol, Sianida (CN), Tembaga (Cu), Timbal (Pb). 4. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek, Kecamayan Kresek, Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo, Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek Kecamatan Kresek, Desa Kedaung, Kecamatan Mekar Baru. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S, BOD5, COD, DO, Khlorida Bebas (Cl) Khrom Heksavalen (Cr6+), Nitrit sebagai N (NO 2 -N), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) Sianida (CN). Kualitas air tanah Kabupaten Tangerang sendiri telah terintrusi air laut sejauh ± 7 km dari pantai ke darat di Kecamatan Mauk dengan kedalaman intrusi maksimal 70 m. Adapun kualitas air tanah di daerah utara (Mauk) didominasi oleh air tanah payau-asin sedang ke arah selatan kualitas air tanah relatif lebih baik. 2.2. Demografi. Populasi penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 – 2017 diperkirakan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3.7% - 4,8%/Tahun.

2012


Halaman -

9


Tingkat kepadatan penduduk rata-rata menurut kecamatan berdasarkan indeks luas permukiman di Kabupaten Tangerang mencapai 61 Jiwa / Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada diwilayah kecamatan Pasar kemis sejumlah 187,5 jiwa/ha, kemudian kecamatan Kelapa Dua 149,0 jiwa/ha dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Kemiri sebesar 15,3 jiwa/ha . Grafik 2.2.2. Tingkat Kepadatan Penduduk

2.3. Keuangan Dan Perekonomian Daerah Kabupaten Tangerang. 2.3.1.

Perekonomian Daerah

Indikator perekonomian daerah Kabupaten Tangerang yang diuraikan disini meliputi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB harga konstan relatif naik dari tahun ke tahun, berbeda dengan Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami penurunan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada umumnya indikator perekonomian mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan beberapa tahun terakhir iklim perekonomian Kabupaten Tangerang sangat kondusif dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang. 2012


Halaman -

10


Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 mencapai 7,45 % sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2012 mencapai 4,30 %. Grafik. 2.3.1.1.

Grafik. 2.3.1.2.

Grafik 2.3.1. Ekonomi Makro Kabupaten Tangerang

2.3.2.

Kemampuan Fiskal.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan cukup besar. Selain fakta diatas, grafik Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dibawah ini juga menunjukan hal yang serupa. Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) sendiri merupakan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah, untuk menyediakan sumber daya atau kebijakan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Grafik. 2.3.2.1. Indeks Kemampuan Fiskal Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD) Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2012

725.217

2008

2.3.3. 2.3.3.1.

940.509

2009

1.015.190

1.219.456

736.829

2010

2011

2012

Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Realisasi APBD

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari pendapatan Asli daerah, (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2012


Halaman -

11


Perolehan pendapatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan pendapatan pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 1.827.049.317.250,-., sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada tahun 2008 penurunan pendapatan pada tahun 2010 mencapai 13,8 % dikarenakan pemekaran wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami defisit rata-rata 10 % dibandingkan dengan total belanja daerah. Grafik. 2.3.3.1. Realisasi APBD Tahun 2008 - 2012

Dalam Jutaan Rupiah

2.3.3.2.

Investasi Sanitasi.

Investasi sanitasi yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub-sektor limbah, drainase, sampah dan PHBS masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai APBD dari tahun ke tahun. Belanja modal sanitasi terbesar dianggarkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan belanja modal sanitasi sebesar Rp.18.280.585.200,- pada tahun 2012 yang dialokasikan untuk belanja modal pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan yang terkecil pada Badan Lingkungan Hidup Daerah. Grafik. 2.3.3.2.1. Belanja Modal Sanitasi Per- SKPD

Belanja Modal Sanitasi Per SKPD DINAS CIPTA KARYA

BLHD

DINAS KESEHATAN

DKPP

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

KECAMATAN

18.281 13.974 8.022 5.363 2.3763.054 200 2008

2012

10.708

8.958 5.839 4.969 3.886 3.623 1.905 1.811 867 776 587 1.479 364 2009

900

2010


2.534 2011

1.113

9.900 3.194 1.722 1.213 150 2012

Halaman -

12


Proporsi belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang rata-rata hanya 1.16 % dari total belanja modal APBD atau . Rp. 22,784,973,916,- per tahun yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam sektor sanitasi yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Grafik. 2.3.3.2.2. Proporsi Belanja Modal Sanitasi Total

Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total APBD (%) Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%) 1,44 1,12

1,43

1,12 0,76

2008

2009

2010

2011

2012

Belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang per-subsektor pada tahun 2012 dengan belanja terbesar pada sektor persampahan yaitu sebesar Rp. 17.826.343,200,- dan yangbterkecil pada aspek PHBS sebesar Rp. 1.962.275.000,Grafik. 2.3.3.2.3 Belanja Santasi Per-Sub Sektor 5 tahun terakhir

Belanja Sanitasi Per Subsektor Air Limbah

Sampah

Drainase

Aspek PHBS 17.826 13.810

5.163 2.744 2.376

2008

10.412

9.334

8.732

5.771

4.775 1.644

2009

5.098 4.725 2.390 1.326 2010

2.366

2011

2.640

10.175 4.495 1.962 2012

Belanja modal sanitasi per-penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 sebesar 11.252 rupiah dan telah mengalami peningkatan sebesar 5,8 % dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 4.777 rupiah. 2012


Halaman -

13


Grafik. 2.3.3.2.4. Belanja Modal Sanitasi Per-penduduk.

Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk

7.579

11.252

9.938

8.391 4.777

2008

2009

2010

2011

2012

2.4. Sosial Budaya. 2.4.1.

Sarana Kesehatan.

Jumlah sarana Kesehatan Kabupaten Tangerang seluruhnya terdapat 5.732 unit yang terdiri dari Rumah Sakit sampai pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat desa dalam tabel sebagai berikut: Tabel. 2.4.1. Jumlah Sarana Kesehatan Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Tangerang Desa Siaga Poskesdes Polindes Poskentren Pedagang Eceran Obat berijin Posyandu Instalasi Farmasi Kabupaten Optikal Apotik Laboratorium Klinik Swasta Praktek Dokter Gigi Sawsta Praktek Bidan Swasta Praktek Dokter Umum Swasta Praktek Dokter Spesialis Swasta Balai Pengobatan Swasta Rumah Bersalin Swasta Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Pemerintah Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Puskesmas

14 63 37 23 57 2.218 1 2 173 21 301 714 1.279 425 230 38 12 1 42 39 42

Sumber : BPS Kab. Tangerang

2012


Halaman -

14


2.4.2.

Sarana Pendidikan.

Jumlah sarana pendidikan Kabupaten Tangerang pada seluruh jenjang (SD, SLTP, SMA, SMK, PT) sejumlah 1806 unit sekolah terdiri dari SD Negeri dan Swasta sejumlah 884 unit , SLTP Negeri dan Swasta sejumlah 206 unit, SMA Negeri dan Swasta sejumlah 106 unit, SMK Negeri dan Swasta sejumlah 80 unit , MI 276 unit, MTs 193 unit, MA 59 unit dan 2 unit Perguruan Tinggi swasta. Grafik 2.4.2. Jumlah Sarana Pendidikan

Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Tangerang Jumlah Sekolah 884

276

206

SD

SLTP

106

80

SMA

SMK

Mi

193

MTs

59 Ma

2 PT

Sumber : BPS Kab. Tangerang

2.4.3.

Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rumah Kumuh Kabupaten Tangerang.

Jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 mencapai 177.148 atau 5,8 % dari total penduduk Kabupaten Tangerang kepala keluarga, sedangkan jumlah rumah kumuh berdasarkan data Bappeda tahun 2008 mencapai 81.440 rumah atau 11,8 % dari total kepala keluarga di Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk sangat miskin terbanyak berada di kecamatan Pakuhaji sebesar 13.256 KK dan jumlah rumah kumuh terbanyak di kecamatan Teluk Naga sejumlah 7.484 KK. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tangerang masih terdapat warga masyarakat yang tinggal pada lingkungan rawan sanitasi. Grafik. 2.4.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Kumuh Kabupaten Tangerang

Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin & Rumah Kumuh di Kabupaten Tangerang

177.148 81.440

Rumah Tangga Sangat Miskin

Rumah Kumuh

Sumber : BAPPEDA Kab. Tangerang 2012


Halaman -

15


2.5. Tata Ruang Wilayah. 2.5.1.

Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2030 merupakan rencana penyebaran peruntukkan ruang dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang berfungsi : 1. 2. 3. 4.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Tangerang; Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukkan ruang; Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan Sebagai dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Tangerang.

Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, bukan berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung yang telah ditetapkan. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut serta didasari oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan JABODETABEKPUNJUR, maka penataan ruang diarahkan untuk : 1. Kawasan lindung meliputi: kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Kawasan budidaya meliputi kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia. Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Lindung, selanjutnya dengan menetapkan arahan pengembanganan dan pengelolaan Kawasan Budidaya berdasarkan sifat-sifat kegiatan, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan. Grafik. 2.5.1. Rencana Pola Ruang

2012


Halaman -

16


Gambar 2.5.1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

17


2.5.2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan. Rencana Sistem Pusat Pelayaan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 – 2030 mengacu pada aspek kondisi wilayah, aksesibilitas, tingkat pelayanan dan kebijakan pengembangan yang ada yaitu meliputi : 1. 2. 3. 4.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Lokal Propomosi (PKLp) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tabel 2.5.2. Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang.

1

Balaraja

Hirarki Pelayanan PKWp

2

Teluknaga

PKWp

3

Curug

PKWp

4

Kronjo

PKL

5

Tigaraksa

PKL

6

Mauk

PKLp

7

Cikupa

PKLp

8

Sepatan

PKLp

9

Mekarbaru

PPK

No

2012

Kecamatan

Fungsi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Perikanan Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kabupaten Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah


Keterangan Dipromosikan untuk dijadikan PKW Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW

Merupakan Ibukota Kabupaten Tangerang Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL

Halaman -

18


10

Gunungkaler

Hirarki Pelayanan PPK

11

Kresek

PPK

12

Kemiri

PPK

13

Sukamulya

PPK

14

Sindang Jaya

PPK

15

Jayanti

PPK

16

Cisoka

PPK

17

Solear

PPK

18

Jambe

PPK

19

Cisauk

PPK

20

Pagedangan

PPK

21

Legok

PPK

22

Panongan

PPK

23

PasarKemis

PKLp

No

2012

Kecamatan

Fungsi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian industri Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi


Keterangan

Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL Halaman -

19


No

Kecamatan

Hirarki Pelayanan

24

Rajeg

PPK

25

Sepatan Timur

PPK

26

Pakuhaji

PPK

27

Sukadiri

PPK

28

Kosambi

PKLp

29

Kalapa Dua

PKLp

2012

Fungsi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang


Keterangan

Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL

Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL

Halaman -

20


Gambar 2.5.2. Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

21


2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan pengaturan di bidang kelembagaan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah. Selanjutnya di tindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dengan susunan kelembagaan sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Kabupaten 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 7. Dinas Pendapatan Daerah 8. RSUD Kabupaten Tangerang 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Dinas daerah yang meliputi : a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Kesejahteraan Sosial d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil f. Dinas Pertanian dan Peternakan g. Dinas Perikanan dan Kelautan h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah i. Dinas Bina Marga dan Pengairan j. Dinas Tata Ruang k. Dinas Cipta Karya l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika m. Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan p. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 11. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Lingkungan Hidup Daerah c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan d. Badan Penanaman Modal Daerah e. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik g. Kantor Perpustakaan Daerah h. Kantor Arsip Daerah. 12. Kecamatan. 13. Kelurahan / Desa. 2.6.1.

Lembaga Pengelola Pelayanan Sanitasi

Secara kelembagaan badan atau dinas yang diberikan kewenangan mengelola pelayanan terkait Sanitasi (PHBS, limbah, sampah dan air bersih) diwilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : 2012


Halaman -

22


a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang b) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang; c) Pengelolaan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; d) Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah Industri dan Limbah Medis dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang; e) Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang; f) Pengelolaan penyediaan Air bersih dilaksanakan oleh BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang. 2.6.2.

2012

Struktur Organisasi Perangkat Daerah.


Halaman -

23


BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN TANGERANG 3.1. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. Berdasarkan hasil analisa study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki jamban pribadi sebanyak 57 %, jumlah rumah tangga yang menggunakan MCK umum 9 %, WC Helikopter 11 %, Sungai 6 %, Kebun/Pekarangan 14 % dan Selokan 3 %. Grafik 3.1.1. Kondisi Sanitasi Rumah Tangga Kabupaten Tangerang

Perilaku hidup bersih dan sehat di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada grafik 3.1.2. yang mana sebesar 86,9 % tidak cuci tangan pakai sabun pada 5+1 waktu penting, 55,5% jamban tidak bersih dari tinja, 55.3 % Jamban tidak bebas dari kecoa, 37,2 % fungsi penggelonor pada jamban tidak berfungsi, 43 % jamban tidak tersedia sabun, 6,8 % terdapat pencemaran pada wadah air dan 89 % ya berperilaku buang air besar sembarangan (BABs). Grafik 3.1.2. Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene.

Pada grafik 3.1.1. menunjukkan bahwa kepemilikan jamban pribadi di Kabupaten Tangerang sebesar 57 % sedangkan pada grafik 3.1.2. menunjukkan bahwa 89 % rumah tangga di Kabupaten Tangerang berperilaku BABs. Hal ini dapat diartikan bahwa 57 % kepemilikan jamban pribadi di Kabupaten Tangerang dalam keadaan belum memenuhi standar kesehatan atau belum sesuai dengan standar tangki septik yang aman. 2012


Halaman -

24


3.1.1.

Tatanan Rumah Tangga

3.1.1.1. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 + 1 waktu Penting. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun pada 5+1 waktu penting hanya sebesar 13,1 % dan sisanya sebesar 86,9 % belum melakukan CTPS pada 5+1 waktu penting, dengan rincian yang belum melakukan CTPS pada 5 waktu penting pada Klaster 0 sebesar 97 %, Klaster 1 sebesar 92,5 %, Klaster 2 sebesar 75,9 % dan Klaster 3 sebesar 82,1%. Selengkapnya dapat terlihat pada Grafik berikut ini : Grafik 3.1.1.1. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 + 1 Waktu penting 100% 90% 80% 70% 75,9%

60% 50%

82,1%

92,5%

97,0%

Tidak CTPS di 5 waktu Penting

86,9%

40%

CTPS di 5 waktu Penting

30% 20% 24,1%

10% 0%

3,0%

7,5%

Klaster 0

Klaster 1

Klaster 2

17,9%

13,1%

Klaster 3

Total

3.1.1.2. Pola Pemanfaatan Sabun dalam Kehidupan Sehari – hari Pola Pemanfaatan Sabun dalam kehidupan sehari-hari terbesar untuk mandi yaitu sebanyak 95,5 % disusul kemudian untuk cuci pakaian sebesar 80,5 %, untuk cuci peralatan sebesar 80,3 %, untuk cuci tangan sebesar 46,5 % dan yang lainnya sebesar 1.9 %. Grafik 3.1.1.2. Pola Pemanfaatan Sabun

1,9% Lainnya

80,5%

Cuci Pakaian 80,3%

Cuci Peralatan 46,5%

Cuci Tangan

95,5%

Mandi 0%

2012

10%

20%

30%

40%

50%

60%


70%

80%

90%

100%

Halaman -

25


3.1.1.3. Pola Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) Pola Kebiasaan CTPS mulai dari yang terbesar yaitu pada saat sebelum makan sebesar 80 %, Setelah buang air besar 52 %, setelah memegang hewan 28,5 %, sebelum menyiapkan masakan 25,4 %, setelah menceboki anak 25,3 % dan sebelum menyuapi anak sebesar 24,4 %. Grafik 3.1.1.3. Pola Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS)

28,5% Setelah Memegang Hewan

25,4%

Sebelum Menyiapkan Masakan

24,4%

Sebelum Menyuapi Anak

80,0%

Sebelum Makan 52,0%

Setelah Buang Air Besar 25,3%

Setelah Menceboki Anak 0%

20%

40%

60%

80%

3.1.1.4. Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban. Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Tangerang sebesar 57 % dan sebesar 43 % tidak ada sarana CTPS di Jamban Grafik 3.1.1.4. Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban

Tidak Ada CTPS di Jamban; 43,0%

2012

Ada CTPS di Jamban; 57,0%


Halaman -

26


3.1.1.5. Kebiasaan Membuang Tinja Anak. Pola kebiasan membuang tinja anak pada rumah tangga di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisa study EHRA menunjukkan sebesar 19,60 % di jamban, 5,10 % di tempat sampah, 6,30 % di kebun, 6,70 % di Sungai , 3,30 % ditempat lainnya dan 59 % tidak tahu. Grafik 3.1.1.5. Kebiasaan Membuang Tinja Anak

WC/Jamban; 19,60%

Tempat Sampah; 5,10%

Tdk tahu; 59% Kebun/Pekaran gan; 6,30% Sungai/Selokan ; 6,70% Lainnya; 3,30%

. 3.1.2.

Tatanan Sanitasi Sekolah.

3.1.2.1. Tingkat Sekolah Dasar Tatanan Sanitasi Sekolah Dasar di kabupaten Tangerang berdasarkan profil pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.160 unit memiliki siswa laki-laki 168.434 orang dan siswa perempuan sebanyak 173.989 orang, jumlah guru laki-laki 6.130 orang dan jumlah guru perempuan 9.500 orang. Grafik 3.1.2.1. Jumlah SD/MI dan Populasi Siswa/Guru SD/MI L/P di Kabupaten Tangerang

JUMLAH SD/MI, SISWA L/P DAN GURU L/P 186.434

173.989

1.160 JUMLAH SD / JUMLAH JUMLAH MI SISWA LAKISISWA LAKI PEREMPUAN

6.130 JUMLAH GURU LAKILAKI

9.500 JUMLAH GURU PEREMPUAN

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Kondisi sanitasi di sekolah dasar tersebut berdasarkan data dinas pendidikan Kabupaten Tangerang menunjukkan sejumlah 980 SD/MI telah memliki WC/toilet dan sejumlah 180 SD/MI tidak memiliki WC/toilet. 2012


Halaman -

27


Grafik. 3.1.2.2. Jumlah SD/MI berdasarkan Kepemilikan WC

Jumlah SD/MI Berdasarkan Kepemilikan WC 980 180 MEMILIKI WC

TIDAK MEMILIKI WC

Berdasarkan jumlah siswa dan jumlah toilet SD/MI tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa cakupan layanan sanitasi Sekolah Dasar dan Madarasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tangerang yang belum terlayani baru 16 % dari total SD/MI sedangkan sisanya 84 % sudah terlayani. Grafik. 3.1.2.3. Cakupan Layanan Sanitasi SD/MI di Kabupaten Tangerang

Cakupan Layanan Sanitasi SD/MI Terlayani

Belum Terlayani

16% 84%

3.1.2.2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama / MTS. Tatanan Sanitasi di SMP/MTS di kabupaten Tangerang berdasarkan profil pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.160 unit memiliki siswa laki-laki 168.434 orang dan siswa perempuan sebanyak 173.989 orang, jumlah guru laki-laki 6.130 orang dan jumlah guru perempuan 9.500 orang. Grafik. 3.1.2.2. Jumlah SMP/MTS, Siswa L/P dan Guru L/P di Kabupaten Tangerang

Jumlah SMP/MTS, Siswa L/P dan Guru L/P 69.775

67.735 5.563

445 JUMLAH SMP/MTS

2012

JUMLAH SISWA LAKILAKI

JUMLAH SISWA PEREMPUAN

JUMLAH GURU LAKILAKI


4.120 JUMLAH GURU PEREMPUAN Halaman -

28


Kondisi sanitasi di sekolah dasar tersebut berdasarkan data dinas pendidikan Kabupaten Tangerang menunjukkan sejumlah 255 SMP/MTS telah memliki WC/toilet dan sejumlah 190 SMP/MTS tidak memiliki WC/toilet. Grafik. 3.1.2.3. Jumlah SMP/MTS berdasarkan Kepemilikan WC.

Jumlah SMP/MTS Berdasarkan Kepemilikan WC 255 190

MEMILIKI WC

TIDAK MEMILIKI WC

Berdasarkan jumlah siswa dan jumlah toilet SMP/MTS tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa cakupan layanan sanitasi di Sekolah Menengah Pertama dan Madarasah Stanawiyah di Kabupaten Tangerang yang belum terlayani baru 43 % dari total SD/MI sedangkan sisanya 57 % sudah terlayani Grafik. 3.1.2.4. Cakupan Layanan Sanitasi SMP/MTS di Kabupaten Tangerang

Cakupan Layanan Sanitasi SMP/MTS Terlayani

Belum Terlayani

43% 57%

3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tangerang selain ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui APBD juga ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan LSM BEST yang didanai oleh Borda. Jumlah sarana yang telah di bangun dari tahun 2003 – 2011 sebanyak 97 unit MCK ++. Grafik 3.2.1. Jumlah Sarana MCK++ di Kabupaten Tangerang

JUMLAH SARANA MCK ++ 55 23

19

APBN

2012

APBD

LSM BEST


Halaman -

29


Kondisi saluran akhir pembuangan tinja rumah tangga di Kabupaten Tangerang berdasarkan analisa study EHRA 2012 pada grafik 3.2.2. menunjukan bahwa ke tangki septik 39,80 %, ke Pipa sawer 1,20 %, ke cubluk 15,80%, ke drainase 3,50 %, ke sungai 4,80 %, ke kolam /sawah 10,50 %, ke kebun 6,90 % lainnya 7,80 % dan tidak tahu 9,70 %. Grafik 3.2.2. Saluran Akhir Pembuangan Tinja Tdk tahu; 9,70% Lainnya; 7,80% Tangki Septick; 39,80%

Kebun; 6,90%

Kolam/Sawah; 10,50% Sungai; 4,80% Drainase; 3,50%

Cubluk; 15,80%

Pipa Sewer; 1,20%

Kondisi pengelolaan air limbah selain tinja (Grey Water) di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisa study EHRA menunjukan bahwa 69 % dibuang ke saluran drainase dan 31 % dibuang ke halaman, sawah dan empang. Grafik.3.2.1. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domistik Selain Tinja.

Kondisi Pengolahan Air Limbah Selain Tinja (Grey Water) Drainase

Halaman, Sawah, Empang 31% 69%

Selanjutnya bila dilihat dari kualitas tangki septik terhadap kemungknan adanya pencemaran dari air limbah domestik berdasarkan study EHRA menunjukkan sebesar 61 % suspek aman dan 31 % kondisi air limbah domistik dinyatakan tidak aman. Grafik, 3.2.2. Kualitas Tangki Septik

Kualitas Tangki Septik Suspek Aman

Tidak aman

39% 61%

2012


Halaman -

30


3.2.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik adalah merupakan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang diberikan kewenangan memungut retribusi pengelolaan limbah domistik melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Sedot Kakus dan Pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mencakup Jasa pelayanan Niaga, Non niaga dan Sosial. Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik diKabupaten Tangerang adalah BAPPEDA, BLHD, Dinas Cipta Karya, Swasta dan NGO. 3.2.2. Cakupan Dan Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik. Cakupan pelayanan air limbah domestik yang telah terlayani sebesar 67 % mencakup jamban pribadi 57,5 % dan MCK umum 9,1 %, sedangkan yang belum terlayani sebesar 33 %. Grafik 3.2.2.1 Cakupan Layanan Air Limbah Domistik.

CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Terlayani

Belum Terlayani

33% 67%

Sistem pelayanan sanitasi di Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi existing menggunakan sistem setempat (on site) dan sistem terpusat (of site) yang secara detail dijelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan menggunakan sistem setempat (on site) sebagaimana digambarkan pada diagram sistem tabel 3.2.2.2. yaitu: A. Black Water (Limbah Tinja): 1. Dari WC Helikopter dibuang ke sungai 2. Dari WC Helikopter dibuang ke empang 3. Dari WC ke tanki septik dibuang ke sungai 4. Dari WC ke tangki septik disedot truk tinja diolah di IPLT lalu dibuang kesungai 5. Dari WC ke tangki septik disedot truk tinja dibuang ke sungai 6. Dari WC ke tangki septik diolah menjadi bio gas B. Grey Water ( air cuci piring, air mandi, air cuci pakaian) 1. Air kamar mandi, cuci pakaian, cuci piring dibuang ke saluran lalu dibuang ke sungai. Selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan sistem terpusat (of site) sebagimana digambarkan pada diagram sistem tabel 3.2.2.3. yaitu: A. Black Water (Limbah Tinja): 1. Dari WC disalurkan ke tangki septik kemudian disedot oleh Truk Tinja dibawa ke IPLT dan selanjutnya dibuang ke sungai. B. Grey Water ( air cuci piring, air mandi, air cuci pakaian) 1. Air kamar mandi, air cucian pakaian, air cucian piring dibuang ke tangki septik di sedot Truk Tinja dibawa ke IPLT dan selanjutnya dibuang ke sungai. 2012


Halaman -

31


Tabel. 3.2.2.2. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (sistem setempat - on site system)

2012


Halaman -

32


Tabel. 3.2.2.3. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (sistem terpusat – of site system)

2012


Halaman -

33


3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK. Kondisi Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jender Dan Kemiskinan berdasarkan survey PMJK yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa semua wilayah pernah mengalami kejadian luar biasa yaitu wabah penyakit diantaranya 29% Demam Berdarah 19% Diare dan 14% Cacar, Cikungunya dan Campak. Grafik 3.2.3.1. Kejadian Penyakit

Kejadian Luar Biasa 14%

29%

Demam Berdarah

14%

Diare Cacar

14%

29%

Cikungunya Campak

Kemudian tingkat kemauan masyarakat terkait pembangunan sanitasi 69 % menjawab sedang dan 31% menjawab rendah. Grafik. 3.2.3.2. Tingkat Kemauan Masyarakat Berkontribusi Dalam Pembangunan

Tingkat Kemauan Masyarakat Untuk berkontribusi dalam pembangunan

31% Sedang 69%

2012


Rendah

Halaman -

34


Peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sebagian besar menjawab memiliki peran yang sama. Grafik 3.2.3.3. Peran Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pembangunan

Keseimbangan dalam penyampaian pendapat antara laki-laki dan perempuan sebagian besar menjawab seimbang Grafik. 3.2.3.4. Keseimbangan Dalam Penyampaian Pendapat

Akses, pengaruh dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi rumah tangga miskin terhadap pembangunan sangat bermanfaat dan dapat diakses dengan mudah. Grafik. 3.2.3.5. Akses dan Manfaat Bagi Rumah tangga Miskin

2012


Halaman -

35


3.3. Pengelolaan Persampahan. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan study EHRA 2012 menunjukkan bahwa sampah sampah rumah tangga yang diolah sebesar 1,4 %, dibuang ke TPS 9,6 %, kemudian 69 % dibakar dan sisanya 20 % sampah dibuang sembarangan. Grafik 3.3.1. Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

1%

0% 4%

1%

12%

3%

Daur Ulang 10%

Dibuang Ke TPS Dibakar

0%

Dibuang Kelubang tertutup

69%

Dibuang kelubang terbuka Dibuang Kesungai Dibiarkan Dibuang ke kebun Tidak tahu

Kondisi Sampah di lingkungan rumah tangga berdasarkan klsuter desa dalam kategori berserakan terbesar terdapat pada Klaster 3 yaitu 90,2 % dan yang terkecil pada Klaster 2 yaitu 55,1 % dengan rata-rata sebesar 64 % sampah berserakan atau tidak terkelola. Grafik 3.3.2. Kondisi sampah rumah tangga 100% 90% 80% 70%

59,4%

61,8%

55,1%

64,0%

60% 90,2% 50% 40% 30% 44,9%

40,6%

38,3%

Klaster 0

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Total

Berserakan

59,4%

61,8%

55,1%

90,2%

64,0%

Tdk Berserakan

40,6%

38,3%

44,9%

9,8%

36,0%

20%

36,0%

10% 9,8% 0%

2012


Halaman -

36


Pengelolaan persampahan di bagi lingkungan yang telah terlayani berdasarkan hasil studi EHRA menunjukkan bahwa pengelolaan sampah diangkut sebesar 86,80 % dan sisanya 13,20 % sampah belum/tidak diangkut. Grafik. 3.3.3. Pengelolaan Sampah bagi lingkungan yang terlayani

Tidak Diangkut; 13,20%

Diangkut; 86,80%

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil studi EHRA bagi lingkungan yang belum terlayani menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tinjau dari penanganan setempat 17 % diolah dan sisanya 83 % sampah belum/tidak diolah. Grafik 3.3.4. Kondisi Pengelolaan Sampah Pada LIngkungan Yang Belum Terlayani

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Diolah

Tidak Diolah

17%

83%

3.3.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan sampah adalah merupakan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang diberikan kewenangan memungut retribusi pengelolaan sampah melalui peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mencakup jasa pelayanan Niaga, Non Niaga dan Sosial. Berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang adalah BAPPEDA, DKPP, Dinas Cipta Karya, Swasta dan NGO. 2012


Halaman -

37


3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Persampahan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Tangerang berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang mencapai 5.512, 28 m³/hr, jumlah sampah yang terangkut sebesar 1.485,00 m³/hr. Sedangkan pelayanan sampah oleh swasta sebesar 401,00 m³/hr. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Tangerang sebesar 27 % terlayani oleh DKPP, 7 % terlayani oleh swasta dan sisanya 66 % belum terlayani . Grafik. 3.3.2.1. Cakupan Pelayanan Sampah kabupaten Tangerang

CAKUPAN PELAYANAN SAMPAH KABUPATEN TANGERANG

27% Terlayani DKPP 7%

66%

Terlayani Swasta Belum Terlayani

Tabel 3.3.2.2. Data Timbulan Sampah dan Pelayanan Sampah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2012

NO URAIAN 1 Total Timbulan Sampah Kab. Tangerang (Th. 2012) 2 TPA Jati Waringin 3 TPS Telaga Bestari 4 TPST Sampora 5 TPST Bermis 6 TPST Mustika Tigaraksa JUMLAH

Volume Sampah

Terlayani

%

1.485,00 m³/hr 375,00 m³/hr 6,00 m³/hr 8,00 m³/hr 12,00 m³/hr 1.886,00 m³/hr

26,94 6,803 0,109 0,145 0,218 34,21

Belum Terlayani

%

Sistem

5.512,28 m³/hr 100,00

5.512,28 m³/hr 65,79

Sumber: DKPP Kab. Tangerang Tahun 2012

2012

%


open dumping Pemilahan, Komposting pengumpulan Pemilahan, Komposting Pemilahan, Komposting 3.626,28 m³/hr 65,79

Halaman -

38


3.3.2.1. Diagram Sistem Pengolahan Sampah Domistik KabupatenTangerang

2012


Halaman -

39


3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan. Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 69% rumah tangga di Kabupaten Tangerang telah memiliki saluran drainase yang digunakan untuk membuang air limbah selain tinja dan 31 % rumah tangga membuang air limbah selain tinja ke halaman/pekarangan atau dapat diartikan tidak memiliki saluran drainase. Grafik. 3.5.1. Kondisi Sarana Pengolahan Air Limbah Domistik Selain Tinja

3.4.1. Kelembagaan Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan drainase adalah merupakan tugas Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010. Berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan drainase di Kabupaten Tangerang adalah BAPPEDA, Swasta dan NGO. 3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Drainase Lingkungan. Sistem drainase lingkungan Kabupaten Tangerang menggunakan sitem setempat (on - site) dimana timbulan limbah grey water langsung di salurkan ke saluran drainase dan kemudian disalurkan ke sungai. Sedangkan limbah timbulan dari air hujan dari talang bangunan dibuang ke saluran drainase yang selanjutnya langsung dialirkan ke sungai. Cakupan pelayanan drainase lingkungan berdasarkan hasil Study EHRA menunjukkan bahwa 69% jumlah penduduk Kabupaten Tangerang telah terlayani drainase lingkungan dan sisanya 31 % atau belum terlayani. Grafik 3.4.2.1. Cakupan Layanan Drainase Lingkungan.

CAKUPAN LAYANAN DRAINASE LINGKUNGAN 31% Terlayani 69%

2012

Belum Terlayani


Halaman -

40


Tabel. 3.4.2.1. Diagram Sistem Drainase Lingkungan Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

41


3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi. Pengelolaan komponen terkait sanitasi merupakan penunjang perilaku higiene /sehat yaitu terkait kebiasaan menggunakan sabun, berdasarkan hasil study EHRA yang dilaksanakan tahun 2012 menunjukkan bahwa 96,9 % masyarakat Kabupaten Tangerang telah terbiasa menggunakan sabun setiap harinya dan hanya 3,1 % yang belum terbiasa menggunakan sabun. Grafik. 3.5.1. Kebiasaan Menggunakan Sabun

Perilaku Higiene / Sehat Kebiasaan Menggunakan Sabun

96,9

3,1 ya Tidak

Selanjutnya kegunaan sabun dalam kehidupan sehari-harinya adalah sebagaimana digambarkan dalam grafik. 3.5.2. sebagai berikut : Grafik. 3.5.2.

Perilaku Higiene /Sehat Kegunaan Sabun 95,5 35,8

25,7 46,5

29,0

80,3 80,5 1,9

2012


Halaman -

42


3.5.1.

Pengelolaan Air Bersih.

Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 55 % sumber air bersih yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air yang tidak aman dan 45 % sumber air bersih yang dikonsumsi berasal dari sumber air yang aman. Grafik 3.5.1.1.

Kondisi Sumber Air Bersih Sumber Air Aman

Sumber Air Tidak Aman

45% 55%

3.5.1.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan sumber air adalah merupakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, sedangkan penyediaan air bersih telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang adalah BAPPEDA, Dinas Cipta Karya, Swasta dan NGO. 3.5.1.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Air Bersih. Pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kerta Raharja untuk Masyarakat Kabupaten tanerang hanya sebesar 15,0% pada tahun 2010 dan 17,1 % Pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 2,1 % dibandingkan pada tahun 2010.

CAKUPAN PELAYANAN PDAM TIRTA KERTA RAHARJA 39,7% 33,7% 24,7% 21,9%

23,3%24,1% 17,1% 15,0%

Kota Tangerang

2012

Kota Tangsel

Kab. Tangerang

2010 2011

Gabungan


Halaman -

43


Cakupan layanan air minum berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa Cakupan layanan air minum di Kabupaten Tangerang 61% dari sektor swasta, 1 % dari PDAM dan sisanya 38 % belum terlayani. Grafik 3.5.1.2.1. Cakupan Layanan Air Minum

Cakupan Layanan Air Minum swasta

PDAM

Tidak Terlayani

38% 61% 1%

2012


Halaman -

44


BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN

4.1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. 4.1.1. Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Saat Ini: Grafik 4.1.1.

Kegiatan Pengelolaan PHBS Saat ini (Th. 2012) 1.812.275.000

150.000.000 MOM INVESTASI

Tabel 4.1.1. Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Saat Ini NO 1

2

3

4 5 6

7 8

NAMA KEGIATAN Pemicuan dan Rencana Aksi STBM dan deklarasi desa stop BABS di 3 Desa / 3 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Pemantauan Sarana Sanitasi dan Kualitas Kesehatan Lingkungan (Tersebar di 42 Puskesmas / 29 Kec) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Penyuluh penyakit berbasis lingkungan ( 10 Desa ) dan penyuluhan kesehatan ) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (EHRA) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Stimulan sarana dasar sanitasi yang Tersebar di 42 Puskesmas / 29 Kec Penilaian Penyediaan Layanan Sanitasi Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan

2012

BIAYA (Rp) 64.200.000

208.375.000

319.276.000

354.709.000 150.000.000 625.200.000

50.000.000 15.000.000

SUMBER

LOKASI KEGIATAN

APBD

Saga , Pagedangan, Kedaung Barat

APBD

KABUPATEN

DINAS KESEHATAN

Mom

APBD

Kronjo dan Sukamulya

DINAS KESEHATAN

Mom

APBD

KABUPATEN

Mom

APBD

KABUPATEN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

APBD

KABUPATEN

APBD APBD

LEGOK


SKPD PELAKSANA DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

KET Mom

Invest asi Mom

BLHD

Mom

KECAMATAN

Mom

Halaman -

44


9 10 11 12 13 14 15 16

Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan JUMLAH

21.825.000 25.000.000 13.690.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 25.000.000

APBD

KRESEK

KECAMATAN

Mom

APBD

MAUK

KECAMATAN

Mom

APBD

TELUKNAGA

KECAMATAN

Mom

APBD

JAYANTI

KECAMATAN

Mom

APBD

SUKADIRI

KECAMATAN

Mom

APBD

CISAUK

KECAMATAN

Mom

APBD

KELAPA DUA

KECAMATAN

Mom

APBD

GUNUNG KALER

KECAMATAN

Mom

1.962.275.000

4.1.2. Pengembangan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Yang direncanakan Tahun 2013 Grafik 4.1.2.

Rencana Kegiatan Pengelolaan PHBS Tahun 2013

1.388.645.000

0

INVESTASI MOM

2012


Halaman -

45


Tabel. 4.1.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2013 NO

NAMA KEGIATAN

1

4

Pemantauan kesehatan lingkungan sarana pelayanan kesehatan Pemantauan kesling tempattempat umum (TTU) Pengawasan kualitas air bersih di masyarakat ( Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan) Lomba sekolah sehat tk kabupaten

5

Lomba Sekolah sehat tk provinsi

6

Lomba sekolah sehat tk nasional

7

Promosi kesehatan melalui Talkshow promosi kesehatan melalui Radio Spot Promosi kesehatan melalui Media Masa Promosi kesehatan melalui Tabloid Intan Promosi kesehatan melalui Pameran kesehatan Kampanye Anti Merokok dan napza : Kemitraan Penyuluhan Kesehatan

2 3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pelatihan teknis penyuluhan bagi petugas Promosi kesehatan dan konseling Promosi Kesehatan (Puskesmas Teluknaga) Pengkajian PHBS

BIAYA (Rp) 16.560.000 6.660.000 35.100.000 120.000.000 80.000.000 30.000.000 50.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 75.000.000 10.000.000 75.000.000 2.000.000 9.000.000

Stimulan sarana sanitasi dasar di masyarakat

75.000.000

18

Stimulan sarana sanitasi dasar di sekolah

120.000.000

19

Stimulan sarana cuci tangan di sekolah

20

Penyuluhan Pola Hidup Sehat Masyarakat Rajeg (desa Siaga Puskesmas RAJEG) Penyuluhan Pola Hidup Sehat Masyarakat Desa Jambu Karya dan Desa Daon (Desa Siaga Puskesmas SUKATANI) Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan

21

22

2012

67.500.000

50.000.000 50.000.000

50.000.000

LOKASI KEGIATAN puskesmas dan saryankes swasta pasar, salon, kolam renang Air perpipaan dan non perpipaan

SKPD PELAKSANA DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kab Tangerang

DINKES

APBD

Kec Teluknaga

DINKES

APBD

Puskesmas Curug

DINKES

APBD

Ds. STBM, P2WKSS, Gebrak Pakumis Ds. STBM, P2WKSS, Gebrak Pakumis,sekolah sehat Ds. STBM, P2WKSS, Gebrak Pakumis,sekolah sehat Puskesmas Rajeg

DINKES

APBD

Puskesmas Sukatani

DINKES

APBD

Kecamatan Tigaraksa

Kecamatan Tigaraksa

SUMBER APBD APBD APBD

APBD

APBD

APBD


DINKES DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

KET Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom

Mom

Mom Mom

Mom Mom

Halaman -

46


23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan) Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan dan Keluarga Pembinaan Penyuluhan Kesehatan keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan JUMLAH

35.000.000

35.000.000 21.825.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

APBD

7 Desa 1 KelurahanKec.Pano ngan

Kecamatan Panongan

APBD

Legok

Kecamatan Legok

APBD

KEC.KRESEK

Kecamatan Kresek

APBD

Kec Kosambi

Kecamatan Kosambi

APBD

Kel. Medang

Kecamatan Pagedangan

APBD

Kec. Pagedangan

Kecamatan Pagedangan

APBD

Kec. Jayanti

APBD

Kecamatan Sukadiri

Kecamatan Jayanti Kecamatan Sukadiri

APBD

Kecamatan Cisauk

Kecamatan Cisauk

APBD

Kecamatan Mekar Baru

Kecamatan Mekar Baru

APBD

Kec. Gn. Kaler

Kecamatan Gunung Kaler

Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom

1.388.645.000

4.2. Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 4.2.1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domistik Saat ini Grafik 4.2.1.

Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domistik Saat Ini (Th. 2012) 3.014.134.500 1.500.675.000 807.383.000

BELANJA MODAL (APBN)

2012

BELANJA MODAL (APBD)

M.O.M. (APBD)


Halaman -

47


Tabel 4.2.1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

1

Pembangunan MCK Umum

2

Pembangunan MCK (P2WKSS)

148.000.000

3

Pembangunan SPAL (P2WKSS)

96.400.000

4

Penataan tempat air bersih (MCK) dan lingkungan

100.000.000

5

Penataan SPAL

6

Pembangunan SPAL

100.000.000 65.000.000

7

Pembangunan SPAL

8

Pembangunan SPAL

9

Lanjutan pembangunan SPAL

10

Lanjutan pembangunan SPAL

65.000.000 100.000.000

11

Pembangunan MCK

12

Pembangunan MCK

13

Pembangunan MCK

14

Pembangunan MCK

15

Pembangunan MCK

16

Pembangunan MCK

17

Rehab MCK dan Pemagaran

18

Pembangunan MCK

19

Pembangunan MCK

20

Pembangunan MCK

21

Pembangunan MCK

22

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga

2012

124.000.000

70.000.000 70.000.000

53.500.000 53.500.000 53.500.000 85.960.000 76.120.000 87.000.000 70.500.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 95.226.000 100.000.000

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN DESA

APBD

KECAMATA N

KRESEK

SKPD PELAKSANA DINAS CIPTA KARYA

APBD

DINAS CIPTA KARYA

APBD

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Rt.01/02 Ds.Rajeg,

RAJEG

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp Ranca Bango Rt 10/03

RAJEG

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp. Kayu Bongkok RT 04/01 Ds. Kayu Bongkok Rt. 01 /02, Kayu agung

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Rt. 01/03 Kp. Cadas, Karet

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

APBD

rt.01/04 desa sangiang

SEPATAN TIMUR

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp. Utan Jati RT 04/03 Ds. Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur. SDN Pinang Kel. Tigaraksa

SEPATAN TIMUR

DINAS CIPTA KARYA

TIGARAKS A

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SDN Tigaraksa IV

TIGARAKS A

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SDN Tigaraksa I

TIGARAKS A

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SMPN 3 Balaraja

BALARAJA

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Sekolah SDN Sangiang I dan IV SDN Bencongan I

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

KELAPA DUA

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SDN Pakulonan Barat 3

KELAPA DUA

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SMPN 2 Kronjo

KRONJO

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SMPN 2 Mauk

MAUK

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SMPN 1 Mauk

MAUK

DINAS CIPTA KARYA

APBD

SMAN 26 Kec. Kemiri

KEMIRI

DINAS CIPTA KARYA

APBD

APBD

APBD

APBD


BLHD

KET

B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal Mom B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal

Mom Halaman - 48


23

24

Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lumpur Tinja

25

Pembangunan SPAL

26

Pembangunan SPAL

27

Pembangunan SPAL

28

Bangunan MCK

29

Bangunan MCK

30

Penataan SPAL

31

Penataan SPAL

32

Rehabilitasi SPAL

33

Pembangunan SPAL

34

Pembangunan SPAL

35

Pembangunan SPAL

36

Pembangunan SPAL

37

Pembangunan SPAL

38

Lanjutan SPAL

39

Rehab WC/MCK

40

Pembuatan MCK

41

Pembangunan SPAL

42

43

Pembangunan SPAL

Pembangunan SPAL

2012

252.892.000

201.350.000 72.075.000 49.000.000 29.275.000 33.806.250 33.806.250 49.000.000 49.000.000 46.725.000

39.000.000

49.000.000 49.000.000 49.000.000

39.000.000 49.550.000 44.296.000 37.026.000 35.000.000

35.000.000

34.000.000

APBD

SEPATAN

APBD

DKPP

Mom

DKPP

APBD

Kp. Kaliasin

APBD

Rt.06/03 Pasir

KRONJO

KECAMATAN

APBD

Kp.Gabral Rt.14-16/04 Muncung SDN Banyu Asih

KRONJO

KECAMATAN

MAUK

KECAMATAN

APBD

SDN Mauk IV

MAUK

KECAMATAN

APBD

Rt 03 Rw 09 desa karet kec. Sepatan kp. Sarakan rt.03/03 desa pisangan jaya Kp. Sepatan Dukuh RT 05/01 Kel. Sepatan Kp. Blok babulak kulon rt.02/03 desa buaran mangga kp. Cilongok rt.03/04 kel. Pakuhaji kp. Pondok lor rt.03/03 kel. Pakuhaji kp. Plonco sebrang rt.03/04 desa rawa boni kp. Duri rt.02/01 desa pakualam

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

RT 02/01 Kp. Duri Ds. Pakualam SDN Salembaran III SMA Pagedangan

PAKUHAJI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

PAGEDAN GAN

KECAMATAN

Kp. Rawa Saban RT 07/05 Ds. Karang Serang Kp. Rawa Pisangan RT 04/05 Ds. Karang Serang Gg Bareto Rt.03/01, gintung

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

APBD APBD

APBD

APBD APBD APBD

APBD APBD APBD APBD APBD

APBD

APBD

DINAS BINA MARGA

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

SUKADIRI

SUKADIRI


KECAMATAN

KECAMATAN

Mom B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal Mom B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal

Halaman -

49


44

Pembangunan SPAL

45

Pembangunan SPAL

46

Pembangunan SPAL

47

Pembangunan SPAL

48

Pembangunan SPAL

49

Pembangunan SPAL

50

Pembangunan SPAL

51

Pembangunan SPAL

52

Pembangunan SPAL

53

Rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) Total APBD

34.000.000 30.000.000 34.000.000 20.000.000 20.000.000 45.000.000 61.175.000 98.495.000 169.495.000

54

Pembangunan MCK melalui Program SLBM

55

208.845.000 3.821.517.500

APBD

Gintung Tugu Rt.18/03, gintung Gg Mesra Rt.01/01, gintung Kebon Nangka Rt.04 / 02, karang serang Rt. 14 / 03, Sukadiri

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Rt. 03 / 01, Sukadiri

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Rt. 013/04 Ds. Kosambi

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Ds. Jati Mulya Rt. 01/01

KOSAMBI

KECAMATAN

APBD

Kp. Jayanti Rt. 15/03 Ds. Cikande

JAYANTI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

Kel Balaraja Kp. Baru RT. 04/04

BALARAJA

KECAMATAN

APBD APBD APBD

APBD APBD

DAK APBN

Desa Kaliasin

SUKAMUL YA

DINAS CIPTA KARYA


275.000.000

DAK APBN

Desa Cipaeh

GUNUNG KALER

DINAS CIPTA KARYA

56


275.000.000

DAK APBN

Desa Kosambi Dalam

MEKAR BARU

DINAS CIPTA KARYA

57


247.500.000

DAK APBN

Desa Kemuning

KRESEK

DINAS CIPTA KARYA

58


247.500.000

DAK APBN

Desa Koper

KRESEK

DINAS CIPTA KARYA

59

Pembuatan MCK Total APBN

Jumlah

2012

B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal Mom

275.000.000

180.675.000

B. Modal

APBN

1.500.675.000

PNPM MANDIRI

B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal

5.322.192.500


Halaman -

50


4.2.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domistik Tahun 2013 Grafik 4.2.2. Rencana Kegiatan Sektor Air Limbah Domistik Tahun 2013 175.575.000

100.000.000

B. Modal

Mom

Tabel 4.2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 NO

NAMA KEGIATAN

1

Biaya Pembuatan Saluran Air Limbah

2

Pembangunan saluran pembuangan air limbah ( SPAL )

3

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga

SUMBER DANA

BIAYA (Rp)

Jumlah

40.000.000 135.575.000 100.000.000

LOKASI KEGIATAN

DESA

APBD

Kp. Kademangan RT. 03/05

APBD

Desa Cangkudu, Kp. Ciapus Rt. 01/02 Lokasi P2WKSS di Kab. Tangerang

APBD

KECAMATAN

SKPD PELAKSANA

Kecamatan Kelapa Dua


Kec. Cisoka

DBM

Kab. Tangerang

BLHD

275.575.000

4.3. Pengelolaan Persampahan. 4.3.1. Kegiatan Pengembangan Persampahan saat ini

Grafik 4.3.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah Saat Ini (Tahun 2012) 15.755.343.200

1.771.000.000 MOM

2012

B. MODAL

300.000.000 INVESTASI


Halaman -

51


Tabel 4.3.1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

1

Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2

BIAYA (Rp)

3

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

4

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

5 6

Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Sampah ( Jatiwaringin dan Pasir Muncang )

7 8

Biaya OPerasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pengadaan Truck Operasional

9

Koordinasi Penanganan Sampah

10

Fasilitasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan Study Management Pengelolaan Persampahan Pola 3R Jumlah

11

7.869.251.200 376.000.000 4.983.900.000 46.900.000 195.000.000 100.000.000 2.155.292.000

SUMBER DANA APBD

LOKASI KEGIATAN Kabupaten

SKPD PELAKSANA DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

APBD

MAUK

DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

APBD

Kabupaten

DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

B. Modal

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

Kabupaten

DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

B. Modal

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

APBD

Kabupaten

DKPP

Investasi

1.200.000.000 200.000.000 400.000.000 300.000.000

KET MOM

B. Modal MOM

MOM

mom

17.826.343.200

4.3.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 Grafik 4.3.2.1 Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 9.092.600.000

125.000.000 B. MODAL

2012

INVESTAsI


Halaman -

52


Tabel 4.3.2 Rencana Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 NO

1

NAMA KEGIATAN Pengadaan Tong sampah Gantung

2

SUMBER DANA APBD

Pengadaan Bak Pick Up

APBD 15.000.000

Pelatihan Pengembangan SDM di bidang Teknologi

LOKASI KEGIATAN Kab.

SKPD PELAKSANA

Kab.

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal B. Modal

Tangerang APBD

145.000.000

Kab.

KET

DKPP

Tangerang

25.000.000

Anggkutan Sampah

3

BIAYA (Rp)

Tangerang

Persampahan

4

Pengadaan Gerobak 160.100.000

Sampah

5

APBD

Pembangunan Bak Sampah Kp. Saga Rt.04/04

Kab. Tangerang

APBD

Desa Tobat

DKPP

APBD

Taman Pasar

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

Investasi

7 Desa 1

Kecamatan

Investasi

Kelurahan

Panongan

20.000.000

Ds. Tobat

6

Pengadaan Tong Sampah 10.000.000

Ceplak, Kp. Ceplak RT.01/01 Ds. Kaliasin

7

Pengadaan Gerobak

APBD 17.500.000

Sampah

Kp. Ceplak RT.01/01 Ds. Kaliasin

8

Pengadaan truck sampah di 29 Kecamatan

9

8.700.000.000

Penanganan Sampah di daerah rawan sampah

10

APBD

Kinerja Pengelolaan

Tangerang APBD APBD

25.000.000

Persampahan (Fasilitasi

Kab. Tangerang

100.000.000

Program Pengembangan

Kab.

Kec.Panongan

Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan)

JUMLAH

2012

9.217.600.000


Halaman -

53


4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.4.1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Drainase Lingkungan Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

1

Pembangunan Drainase Puspem Tigaraksa

2

Drainase Jalan

3

Pembuatan Gorong - Gorong dan Pintu Air

4

Pembuatan Saluran Air/ Drainase

5

Pembuatan Saluran Air

6

Pembangunan Jaringan Irigasi Jalan Desa (Drainase)

55.775.000

7

Pembangunan Jaringan Irigasi (Drainase)

55.775.000

8

Normalisasi Saluran Air

9

Normalisasi Saluran Air/ Turab

10

Normalisasi Saluran Air

11

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air

48.775.000

12


48.775.000

13

Pembangunan Saluran Air

14


48.775.000

15


64.775.000

2012

1.982.945.000 89.949.000 70.775.000 109.495.000

55.775.000

55.775.000

94.779.128 81.775.000

87.775.000

SUMBER DANA APBD APBD

LOKASI KEGIATAN KECAMA DESA TAN TIGARAK SA Ds. Bojong

APBD APBD

APBD APBD APBD

APBD

APBD APBD

APBD

APBD

APBD

APBD APBD

Ds. Salembaran Jaya Rt. 01, 02 /02 Ds. Kosambi Barat Rt. 03/01 Kp. Kelapa Rt. 01/02 Ds. Pangkat Kp. Saradan Hilir Rt. 06/01 Ds. Pangkat Kel. Bencongan Rw 08 - Rw 10 Kel. Bencongan Rw. 15 Kel. Bencongan Rw 023 Kel. Bencongan Indah Rt. 02/02 Kel. Bencongan Indah Rt. 01/003 Kel. Bencongan Indah Rt. 01/003 Kel Bencongan Indah Rw 006 Kel Bencongan Indah Rw 007


SKPD PELAKSANA

KET

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA

B. Modal B. Modal B. Modal

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA

B. Modal

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

B. Modal

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

CIKUPA

Halaman -

54


NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

16


66.625.000

17


67.375.000

18

Pembuatan Saluran Air Utama

19


20

Rehabilitasi Saluran Tersier BR dan Tengah

21

Pembangunan Saluran Air

22

Lanjutan Drainase

23

Perbaikan Saluran Air

24 25

70.275.000 95.775.000 115.000.000

80.000.000

Pembangunan Drainase dan bahu jalan simpang kutruk batas kota tigaraksa Pembangunan Drainase dan bahu jalan simpang kutruk solong

26

Drainase lingkungan

27


28


29


30


31


2012

85.775.000

75.000.000 1.500.000.000 2.200.000.000 150.000.000 49.000.000 49.225.000

49.000.000

50.000.000

39.949.000

LOKASI KEGIATAN DESA KEC. Kel Bojong KELAPA Nangka Rw DUA 025 Kel Bojong Nangka Rt KELAPA 006-07 ke RT DUA 02, RT 24 Kel. KELAPA Pakulonan DUA Barat Kel. KELAPA Pakulonan DUA Barat Rw 002 GUNUNG Ds. Sidoko KALER Kp. Kawidaran Rt CIKUPA 016/05 Ds. Cibadak Kp. Kosambi Rt. 03/01 Ds. CIKUPA Cibadak Kp. Saredang TIGARAK Rt. 01/03 Ds. SA Matagara

SKPD PELAKSANA

KET

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

Mom

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

APBD

TIGARAK SA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

APBD

TIGARAK SA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

MAUK

DINAS CIPTA KARYA

B. Modal

CURUG

KECAMATAN

B. Modal

CURUG

KECAMATAN

B. Modal

CURUG

KECAMATAN

B. Modal

PASAR KEMIS

KECAMATAN

B. Modal

KOSAMB I

KECAMATAN

B. Modal

SUMBER DANA APBD

APBD

APBD APBD APBD APBD

APBD APBD

APBD APBD APBD

APBD

APBD

APBD

Ds Mauk Barat Jl Ir Sutami Rt. 05/06 Kp. Pabuaran, Curug Kulon Kp. Pabuaran Rt. 01/05, Curug Kulon RT. 07 RW. 15 Perum. Binong Permai, Binong Kp Cilongok RW 05 Desa Sukamantri 150 m x 1 m RT. 01-06 / 01 Kelurahan Kosambi Barat (110 m x 30 cm)


Halaman -

55


NO

NAMA KEGIATAN

32


33


34


35

Pembangunan Drainase

36

Pembuatan Plat Duiker/Gorong-Gorong

Jumlah

BIAYA (Rp)

39.949.000

49.287.000 49.287.000 2.470.212.500 50.500.000

SUMBER DANA

APBD

APBD APBD


SKPD PELAKSANA

KET

KOSAMB I

KECAMATAN

B. Modal

SEPATA N TIMUR

KECAMATAN

B. Modal

SEPATA N TIMUR

KECAMATAN

B. Modal

PNPM MANDIRI

B. Modal

PNPM MANDIRI

B. Modal

KEC.

Kp. Sungapan RW. 013 Kelurahan Dadap (110 m x 40 cm) RT. 05/02, Kedaung Barat RT 04/02, Kedaung Barat

APBN

KAB. TANGERANG

APBN

KAB. TANGERANG

KAB. TANGER ANG KAB. TANGER ANG

10.353.927.628

4.4.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Drainase Lingkungan. Tabel 4.4.2. Rencana Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Drainase Lingkungan tahun 2013 NO

1 2

NAMA KEGIATAN Drainase SDN Waru Biaya Pembuatan Saluran Air Limbah

3

Biaya Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air

4


5

Pengaspalan Jalan dan Saluran Air di Depan Puskesmas Pasirnangka Rehabilitasi Saluran Sekunder Kepuh Kec. Kemiri

6 7 8

Pembuatan Jembatan Saluran Tambak Pembangunan Saluran Tersier

9

Lanjutan drainase PUSPEM

10

Drainase Desa Rt. 08/04 Bulakan Desa Bitungjaya

11

Drainase Jln.Lingkungan Rt.01/02

2012

BIAYA (Rp) 24.000.000 40.000.000 35.000.000 61.400.000 226.500.000 200.000.000 480.000.000 150.000.000 5.000.000.000 65.000.000 49.750.000

SUMBER DANA


KECAMATAN

SKPD PELAKSANA

KET

CIPTA KARYA

B. Modal

APBD

Desa Pasirjaya

APBD

Kp. Kademangan RT. 03/05


B. Modal

APBD

Kp. Rumpaksinang RT. 001/01 Kp. Babakan RW 06 Kel. Bojongnangka Desa Pasirnangka


B. Modal


B. Modal

DBM

B. Modal

APBD APBD APBD

Kecamatan Kemiri

DBM

B. Modal

APBD

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

APBD

Kp.Kronjo Rt.07/04 Kp. Pulo Timur RT. 01/03 Ds. Buniayu Kab Tangerang

DBM

B. Modal

APBD

Desa Bitungjaya

CURUG

DBM

B. Modal

APBD

Kel.Mekarbakti Kec.Panongan

PANONGAN

Kecamatan Panongan

B. Modal

APBD


SUKAMULYA

Halaman -

56


NO

NAMA KEGIATAN

12

Drainase Lingkungan Mekar Asri II RT.04/06

13

Pembuatan Saluran Air Cileutik Pembangunan saluran pembuangan air limbah ( SPAL ) Pembuatan Drainase

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Peningkatan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran Pembuang Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Normalisasi Sal.Pembuangan/Drainase Depan Puskesmas Kronjo Pembangunan Drainase Peninggian, Peningkatan Hotmix dan Pembuatan Saluran Air Pasar Mauk Pembuatan saluran air Rt. 002/003, 004/007 & 008/004

28

Rehabilitasi saluran air

29

SPAL/Drainase dan GorongGorong

30


31


32


33


34

Perbaikan Saluran Air & Pengerukan Perbaikan Turab Saluran air Tertier

35

2012

BIAYA (Rp) 40.000.000 125.000.000 135.575.000 15.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 90.000.000 90.000.000 182.000.000 140.000.000 60.000.000 60.000.000 375.000.000 200.000.000 294.000.000 150.000.000 100.000.000 95.000.000

95.000.000

37.500.000 63.067.335 28.000.000 152.000.000

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN

APBD

DESA Kel.Mekarbakti Kec.Panongan

KEC PANONGAN

APBD

Kel.Curug Kulon

APBD

SKPD PELAKSANA

KET

Kecamatan Panongan

B. Modal

CURUG

DBM

B. Modal

Desa Cangkudu, Kp. Ciapus Rt. 01/02 Kel. Balaraja, Kp. Bakung Rt. 04/01

CISOKA

DBM

B. Modal

Kecamatan Balaraja

B. Modal

APBD

Kp.Pag.udik Rt.02/01

PAGEDANGAN

DBM

B. Modal

APBD

Kp.Kapuran Rt.02/04 Kp.daon Rt.22/04

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

Kp.Pagenjahan Rt.06/03 Kp.Pag.ilir Rt.04/02 Pasar Lama Desa Kronjo

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

Mom

APBD

Sasak

DBM

B. Modal

APBD

Mauk Timur

DBM

B. Modal

APBD

Rawa Burung

DBM

B. Modal

APBD

RT.01 RW. 03 Desa Cihuni

DBM

Mom

APBD

SMAN 21 Kab. Tangerang Kec. Sukadiri Jl. Rorojongrang RW 04 - Jl. Kalasan Kel. Bencongan Jl. Borobudur Raya RW 012 Mendut Raya RW 12 Kel. Bencongan Kp. Bencongan RT 02/001 Kel. Bencongan RW 10 Kel.Bojongnangka RW 28 Kel.Bojongnangka Kp. Balaraja RT 01/01 Desa Talagasari

DBM

B. Modal

DBM

Mom

DBM

Mom

DBM

Mom

DBM

Mom

DBM

Mom

DBM

Mom

APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

APBD

APBD

APBD APBD APBD APBD

Pasilian Anyar Rt.04/02 Kp.Gagunung Rt.11/02 Kp.Pasilian


BALARAJA

RAJEG

SUKAMULYA

MAUK

Halaman -

57


NO

NAMA KEGIATAN

36

Normalisasi dan Pasangan Turap Batu kali pada Saluran Tersier MIN Sukamulya Normalisasi/Penurapan saluran irigasi pembuang Depan Abdul Fatah Penurapan Saluran Air

37 38 39 40 41 42

Turap tepi saluran Kp. Cicayur Rt.01/01 Penurapan Saluran Irigasi Tersier Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan Saluran Dan Pintu Irigasi Tandon

BIAYA (Rp) 95.000.000 140.000.000 150.000.000 40.000.000 162.000.000 400.000.000 180.000.000

43

Rehabilitasi Saluran Sekunder Leuweung Gede Kec. Kresek

200.000.000

44

Rehabilitasi Saluran D.I Kecil Ranca Buaya Kec. Tigaraksa

200.000.000

45

Normalisasi Saluran di Kelurahan Kutabumi

30.000.000

46

Normalisasi Saluran di Desa Gelam Jaya

30.000.000

47

Normalisasi Saluran di Kelurahan Kutajaya

30.000.000

48

Normalisasi Saluran di Desa Sukamantri

20.152.000

49

Peningkatan Saluran dan pintu Pembuangan Air/Drainase Ds Pag.Ilir Perbaikan Saluran Air Desa Pasar Kemis Rt/Rw. 02,03,05,07/06 Perbaikan Saluran Air/Drenase Depan Kantor Kecamatan Kronjo Normalisai Pembuangan Air/Drainase Ds Pagedangan udik Pengerukan saluran irigasi

50 51 52 53 54

Normalisasi Saluran irigasi (pengerukan sungai/kali)

55

Pemagaran, Perbaikan Saluran dan Penataan Lapangan

JUMLAH

2012

45.000.000 250.000.000 50.000.000 40.000.000 200.000.000

100.000.000

150.000.000

SUMBER DANA APBD

LOKASI KEGIATAN DESA Desa Tobat,Kp. Iwul Rt. 01/02

KEC

SKPD PELAKSANA

KET

DBM

Mom

APBD

Kp.Pasilian anyar Rt.03/02

DBM

Mom

APBD

Ketapang

DBM

B. Modal

APBD

Kelurahan Cisauk

B. Modal

APBD APBD

Kp. Gerobogan Pulo RT. 03/03 Ds. Sukamulya DBMP

Kecamatan Cisauk DBM DBM

Mom

APBD

Kp.Kronjo

DBM

B. Modal

APBD

Kecamatan Kresek

DBM

Mom

APBD

Kecamatan Tigaraksa

DBM

Mom

APBD

Kec. Pasar Kemis

Kecamatan Pasar Kemis

Mom

APBD

Kec. Pasar Kemis


Mom

APBD

Desa Pangadegan


Mom

APBD

Kec. Pasar Kemis


Mom

APBD

Pag.Ilir

Kecamatan Kronjo

B. Modal

APBD

Pasar Kemis

DBM

Mom

APBD

Kecamatan Kronjo

Kecamatan Kronjo

Mom

APBD

Rt.01 Rt.uyud

Kecamatan Kronjo

Mom

APBD

Ds. Mekarsari, Ds. Rajeg Mulya, Ds. Tanjakan, Ds. Tanjakan Mekar Desa Pekayon Karang Serang Kecamatan Sukadiri Dasana Indah Blok U RW 23,24,26 & 27 Kel. Bojongnangka

DBM

Mom

DBM

Mom

CIPTA KARYA

B. Modal

APBD

APBD

11.650.944.335


Halaman -

58

B. Modal


4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Tabel 4.5.1. Kegiatan Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

1

Penataan sarana air bersih dan lingkungan kp. Sumur daon rt.02/05 desa sukamanah kec. Rajeg Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Penelitian sumber air baku di Kabupaten Tangerang Perencanaan Masterplan Sistem Drainase Kab. Tangerang Sosialisasi Perda Kerjasama dan Penyediaan Air minum Daerah Operasionalisasi Mobil IPA

2 3 4 5 6 7 8 9

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga Pemusnahan limbah medis puskesmas Jumlah

BIAYA (Rp) SUMBER LOKASI DANA 100,000,000 APBD KAB. TANGERANG 124,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

75,000,000

APBD

300,000,000

APBD

750,000,000

APBD

56,000,000

APBD

200,000,000

APBD

100,000,000

APBD

60.480.000

APBD

KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG

1,705,000,000

SKPD PELAKSANA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BPMD BLHD BLHD DINAS KESEHATAN

Tabel 4.5.1. Rencana Kegiatan Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi NO

1 2 3

NAMA KEGIATAN

Pemusnahan limbah medis puskesmas Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemusnahan limbah medis puskesmas JUMLAH

2012

BIAYA (Rp)

75.600.000 2.635.000.000 75.600.000

SUMBER DANA

LOKASI

APBD

Kab Tangerang

APBD

RSU Kabupaten Tangerang

APBD

Kab Tangerang

SKPD PELAKSANA

KET Mom

DINKES RSUD

B. Modal Mom

DINKES

2.786.200.000


Halaman -

59


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI 5.1. Area Beresiko Sanitasi -

Sampah berserakan sebesar 64 % dengan sebagian besar sampah tidak diolah yaitu sebesar 82,70 %.

-

Pengelolaan limbah domestik yang menggunakan jamban pribadi sebanyak 57,5 % dan yang menggunakan tangki septick sebanyak 39,8 %, sedangkan jumlah keluarga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah yaitu 69 %.

-

Keluarga yang mengalami banjir sebanyak 9,9 % dan drainase dengan sistem terbuka sebanyak 69,9 %.

-

Air Bersih masyarakat menggunakan Sumur bor / Pompa mesin sebesar 57,3 % dan untuk air minum sebagian besar masyarakat mendapatkannya dengan cara direbus sebanyak 97,9 %.

-

Perilaku hygiene sebanyak 86,9 % tidak melakukan CTPS di lima waktu penting, kebiasaan pengolahan sampah dengan cara dibakar sebanyak 68,9% dan di halamannya masih ada sampah sebanyak 39 %.

-

Angka kesakitan diare masih cukup tinggi yaitu sebesar 33,4 % pada orang dewasa perempuan dan 28,4 % pada anak Balita.

140 120 100 80 60 40 20 0 Jumlah

2012

Klaster 0 30

Klaster 1 116

Klaster 2 95

Klaster 3 33


Klaster 4 0

Halaman -

60


Clustering Jumlah Desa Wilayah Survey Jumlah Desa 11 7 4

3

Cluster 0

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Grafik Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Tangerang 2012 300 250 67 200 29

53 57 23

150 71

50

4. GENANGAN AIR. 47 3. PERSAMPAHAN.

16 51

68

52

47

31

48

47

47

39

51

CLUSTER 0

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

100 50 0

5. PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT.

2. AIR LIMBAH DOMESTIK. 47

1. SUMBER AIR

Kurang Berisiko Berisiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Sangat Tinggi

2012


Halaman -

61


Tabel. 5.1.1. Area Bersiko Skor

NO

berdasarkan

Kelurahan

persepsi

bobot

Skor

Skor

berdasarkan

berdasarkan

data sekunder

bobot

bobot

data EHRA

Skor

Skor

yg disepakati

hasil kunjungan

SKPD pembobotan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2012

Pabuaran Cileles Taban Cibetok Pasir Muncang Tigaraksa Kayuagung Pondok jaya Binong Dangdang Rancagede Mekarbaru Waliwis Kosambi dalam Gandaria Mekarjaya Sarakan Cukanggalih Cibogo Sampora Onyam Jenggot Cikande Pasir gintung Gunungkaler

2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

lapangan

30% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

4 2 4 4 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 3


30% 1,2 0,6 1,2 1,2 0,9 0,3 0,9 0,9 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 0,9

40% 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Halaman -

62

100 3,40 2,80 3,40 3,40 2,30 1,70 2,30 2,60 1,40 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 2,30 1,90 1,90 1,30 1,30 1,30 1,60 1,60 3,00 3,00 2,70

4 3 4 4 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3


5.2. Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini

2012


Halaman -

63


Tabel 5.1.2. PETA AREA BERESIKO SANITASI KABUPATEN TANGERANG

2012


Halaman -

64

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012 POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

Recommend Documents