Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Disiapkan oleh:
POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tangerang. Anggota Pokja AMPL Kabupaten Tangerang terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini. Disamping itu masukan dan saran dari para fasilitator Kabupaten maupun Propinsi melalui KMW (Koordinator Manajemen wilayah) menjadikan buku putih sanitasi ini menuju perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Penentuan Area Prioritas (Priority Setting) pembangunan sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi ini didasarkan atas hasil analisis study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) dan data sekunder yang tersedia serta persepsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tangerang. Melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Ini diharapkan ada peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi skala Kabupaten yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa Buku Putih Sanitasi Kabupaten tangerang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak, terutama yang berpengalaman dalam bidang Sanitasi sangat kami harapkan. Atas segala partisipasi aktif semua pihak dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini, kami menyampaikan terima kasih dengan harapan semoga Buku Putih ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Indonesia pada umumnya.
Tigaraksa, Juni 2012
2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
i
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Daftar Isi Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.3.4 “Pemetaan” Media 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.4.4 “Pemetaan” Media 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis
2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
ii
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Bagian B | Penjelasan Rinci Outline Buku Putih Sanitasi 29 Daftar Tabel Daftar Peta Daftar Gambar Daftar Istilah
2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
iii
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Milennium Development Goals (MDGs) memuat Delapan (8) butir komitmen untuk tujuan pembangunan milennium sebagai bentuk kepedulian atas permasalahan global yang ditanda tangani oleh 147 kepala negara pada UN Milennium Summit bulan september tahun 2000. Delapan (8) butir komitmen tersebut terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target sasaran MDGs butir ke 7c adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015, dengan indikator proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum dan sarana sanitasi berkualitas. Pencapaian target MDGs poin 7c menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia hingga 2015 yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Diharapkan pada tahun 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia telah memiliki akses teradap air miunum yang aman dan 62,41% telah memiliki akses terhadap sanitasi yang berkualtas. Pencapaian target MGDs ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah pusat akan tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan Milennium Development Goals pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan Open Defecation Free melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan mengintegrasikan sumber daya baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah diseluruh tingkatan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi diIndonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Buku Putih Sanitasi Kota/Kabupaten dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up sebagai kerangka kebijakan bagi pembangunan sektor hygiene dan sanitasi berskala kota/kabupaten secara komprehensip di daerah. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dibidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat (Kamus besar Bahasa Indonesia). Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (WHO,2007). Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penyakit (Ehler’s,1958). Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo,(2003). Ruang lingkup sanitasi mencakup: Air limbah domestik (Black water) meliputi: air buangan jamban (urin, tinja, dan air gelontoran); Air limbah cucian (Grey water) meliputi: air buangan mandi dan cuci; Drainase lingkungan/tersier: Sistem saluran awal yang melayani perkotaan seperti: kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, area lindustri, dan perkantoran; Pengelolaan persampahan meliputi: sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi: promosi kesehatan, perubahan perilaku; dan Menggunakan air bersih yang aman. Konsep Sistem Sanitasi mengacu pada Compendium for Sanitation and Technology mengartikan sanitasi adalah suatu proses multi langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Konsep ini mengelompokkan sistem sanitasi menjadi 5 kelompok funsional, yakni: Use interface, Penyimpanan atau pengolahan awal, Pengangkutan, Pengolahan akhir, dipakai kembali atau pembuangan akhir. Melalui implementasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahap 3 pemerintah pusat mendorong pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk mampu memetakan kondisi terkini dibidang air minum dan sanitasi yang dituangkan dalam Buku Putih Santasi Kota/Kabupaten sebagai baseline data dasar penyusunan Strategi 2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
1
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Buku putih sanitasi pada hakekatnya merupakan profil karakteristik dan kondisi sanitasi serta prioritas atau arah pengembangan santasi kota/kabupaten dan masyarakat berdasarkan kondisi aktual dan faktual mencakup aspek teknis dan non teknis yaitu: aspek keuangan, kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan dan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat. 1.2. Landasan Gerak. Selanjutnya, agar pelaksanaan PPSP di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lembaga koordinasi bersifat ad-hoc berbentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di mana pembentukan pokja ini merupakan implementasi PPSP tahap 2 dan diharapkan dapat menjadi pengelola program PPSP didaerah. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah kabupaten Tangerang untuk menyumbang capaian target MDGs 2015, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tangerang (POKJA AMPL) Nomor 539.1/kep. 45–HUK/2012 sebagai landasan gerak Pokja AMPL Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan Pokja AMPL Nasional diantaranya menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang serta melaksanakan tugas lainnya. 1.3. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi atau profil sanitasi di Kabupaten Tangerang terkini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor hygiene dan sanitasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sektor hygiene dan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan. Di samping itu, Pokja AMPL diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Tangerang. 1.4. Metodologi. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini, yaitu: • Data gambaran umum wilayah meliputi: Kondisi demografis, adsminitratif dan kondisi fisik, kondisi keuangan dan perekonomian daerah, kondisi sosial budaya, kondisi tata ruang wilayah dan kondidi kelembagaan pemerintah daerah. • Data terkait profil sanitasi wilayah meliputi: kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor air limbah 2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
2
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
domestik, kelembagaan dan cakupan layanansub sektor persampahan, kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor drainase. • Data terkait PMJK dan promosi hygiene, pelibatan dunia usaha, komunikasi dan media. 2. Pendalaman data Sekunder. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan: • Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja AMPL yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tangerang selaku Ketua Pokja; • Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi); • Diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. 3. Pengumpulan Data Primer. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa studi atau kajian dengan cakupan wilayah sasaran yang termasuk kategori kawasan perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang. Adapun bentuk studi yang dilakukan adalah sebagai berikut: • • • • •
Studi Kelembagaan dan Keuangan; Studi Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment); Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA); Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); Studi Komunikasi dan Pemetaan Media;
4. Analisa Data Primer. • Penetapan Area Beresiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); 1.5.
Posisi Buku Putih.
Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Tangerang. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi Kabupaten Tangerang. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Tangerang dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status program/kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2010 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6. Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1) 2) 3) 4) 5)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
3
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489); Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Persampahan. Peraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
2012
Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman -
4
