PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN Buku putih sanitasi

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2014

Buku putih sanitasi KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

i

ii

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

RINGKASAN EKSEKUTIF Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.Dengan definisi tersebut dapat dilihat tiga komponen yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada saat ini.Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasiini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan.Selain itu dilakukan beberapa jenis kajian yaitu kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, kajian sanitasi sekolah dan kajian Environmental Health Risk Assesment (EHRA). iii

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas Wilaya

1.112,29km2 atau

111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata – rata 8 meter diatas permukaan Laut. Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan kepulauan terletak diantara 40 40’ LS Sampai 8000’ LS dan diantara 1100 BT sampai dengan 119048’67’’BT . Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Pangkajene merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 872 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 9.359 KK, dengan jumlah penduduk keseluruhan 41.350 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Pangkajene tercatat 47,39 km2 yang meliputi 9 kelurahan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya tiga tahun terakhir (tahun 2009 - 2011) cenderung mengalami penurunan rata-rata 3,5 % pertahun Belanja APBD murni untuk sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan27,32%. Akan tetapi, porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor lainnya, presentase belanja APBD murni untuk sanitasidi tahun 2013 sebesar 0,018% dari total belanja langsung sebesar Rp.437,332,070,036,00. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi:Berdasarkan hasil kajian EHRA di kabupaten Pangkajene dan kepulauan, Perilaku mencuci tangan pakai sabun masih tergolong sangat rendah yaitu sebesar 10,30% dan selebihnya 89,70% tidak melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Waktu yang paling sering untuk mencuci tangan memakai sabun adalah mencuci tangan memakai sabun sebelum makan sebesar 76,80% sedangkan mencuci tangan memakai sabun setelah buang air besar 64,30%. Kepemilikan jamban pribadi bagi rumah tangga cukup tinggi yaitu 61,50%. Meski demikian,Masih Banyak perilaku BABs masihcukup tinggi yaitu 38,50%. Perilaku BABs lebih banyak ke Pinggir Laut,sungai, kebun, dan saluran air.

iv

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Perilaku

pengolahan

sampah

setempat

berdasarkan

kajian

EHRA,

masih

menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.83,20% responden menyatakan tidak pernah mengolah sampah menjadi bernilai. Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Masih tingginya siswa siswi sekolah dasar yang belum menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun, dibuktikan dengan hasil kajian yang menunjukkan angka sebesar 58,50% CTPS tidak dilakukan dengan baik. Pengelolaan Air Limbah Domestik:Sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Dari pihak pemerintah daerah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja dengan kapasitas 4 m3 yang hanya melayani wilayah kota Pangkep dan belum berjalan efektif. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja. Pengelolaan Persampahan:Pelayanan persampahan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kotaPangkep dan sekitarnya. Sampai saat ini, tingkat cakupan layanan persampahan meliputi pengelolaan berbasis masyarakat sebanyak 32.104 KK (68% dari populasi), layanan penuh (RT-TPS-TPA) dan penyapuan jalan sebesar 2.103 KK (11% dari populasi), dan layanan pengangkutan (RT-TPS-TPA) sebesar 2.388 KK (8% dari populasi). Kawasan perkotaan yang meliputi Kecamatan Pangkajene, Bungoro dan Balocci, volumetimbulan sampah mencapai sekitar 135,00 m3/hariatau 45.670,00 m3/tahun dengan volume sampah yang terangkut sekitar 85,93 m3/hari atau 22.684,00 v

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan m3/tahun. Dimana,

sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga

(permukiman) baik yang organik maupun anorganik. Infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan sebesar 15,50%. sehingga, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai dan 48,30% Sampah tersebut langsung dibakar. Pengelolaan Drainase Perkotaan:Kondisi topografi yang dominan dataran rendah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan secara langsung ancaman genangan/banjir. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa 76,70% rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan selalu mengalami banjir rutin. Secara struktur drainase di kota Kawasan Pangkep dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. Area Beresiko Sanitasi:Berdasarkan

penggabungan

data

Sekunder, Penilaian

SKPD dan hasilstudi EHRA untuk wilayah kajian sanitasi di 10Kecamatan dengan 87 kelurahan/Desa, diperoleh gambaran area beresiko sanitasi Kabupaten Pangkajene

dan

kepulauan

untuk

pengelolaan

air

limbah

domestik,

4

kelurahan/Desa merupakan area beresiko sangat tinggi yaitu Kelurahan Bonto perak Kecamatan Pangkep, Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkep Desa Panaikang

Kecamatan

Minasate’ne

,dan

Desa

Kalabirang

Kecamatan

Minasate’nedan17 kelurahan/Desa merupakan kelurahan/Desa beresiko tinggi dan Resiko sedang. Wilayah prioritas area beresiko sanitasi untuk sub sektor persampahan yang masuk kategori beresiko sangat tinggi sebanyak 5 kelurahan/Desadan area beresiko vi

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tinggidan area beresiko sedang sebanyak 16 kelurahan/Desa. Permasalahan utama yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga danmasih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase. Pada sub sektor drainase perkotaan,dengan kondisi topografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang relatif datar, sedangkan topografi berbukit relatif sedikit, permasalahan genangan masih besar sehingga area beresiko sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi 1 Kelurahan/Desadan yaitu Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkep dan area beresiko tinggi dan area beresiko sedang sebanyak 16 kelurahan/Desa .

vii

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAFTAR ISI Sambutan Bupati ......................................................................................................................

i

Kata Pengantar .........................................................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................

iii

Daftar Isi ................................................................................................................................... viii Daftar Tabel ..............................................................................................................................

xi

Daftar Istilah ............................................................................................................................. xv Bab I

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang ..........................................................................................................

1

1.2.

Landasan Gerak ........................................................................................................

4

1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi.............................................................................

4

1.2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan ...........

5

Maksud dan Tujuan .................................................................................................

9

1.3.1. Maksud ..........................................................................................................

9

1.3.

1.3.2. Tujuan ............................................................................................................ 10 1.4.

Metodologi ................................................................................................................ 11

1.5.

Dasar Hukum dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain .................. 12 1.5.1. Dasar Hukum ................................................................................................ 12 1.5.2. Keterkaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya......................... 16

Bab II

Gambaran Umum Wilayah

2.1.

Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik .......................................................... 18

2.2.

Demografi ................................................................................................................. 22

2.3.

Keuangan dan Perekonomian Daerah .................................................................... 25 2.3.1. Kondisi Keuangan Daerah ........................................................................... 25 2.3.2. Kondisi Perekonomian Daerah .................................................................... 25

2.4.

Tata Ruang Wilayah................................................................................................. 32 2.4.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah ............ 32 2.4.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah ................... 41

2.5.

Sosial dan Budaya .................................................................................................... 48

2.6.

Kelembagaan Pemerintah Daerah .......................................................................... 50

viii

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2.7.

Komunikasi dan Media............................................................................................ 53

Bab III Profil Sanitasi Wilayah 3.1.

Wilayah Kajian Sanitasi ........................................................................................... 57

3.2.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi ................................... 59 3.2.1. Tatanan Rumah Tangga ............................................................................... 60 3.2.2. Tatanan Sekolah ............................................................................................ 63

3.3.

Pengelolaan Air Limbah Domestik ......................................................................... 67 3.3.1. Kelembagaan ................................................................................................. 67 3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................. 70 3.3.3. Peran Serta Masyarakat ................................................................................ 78 3.3.4. Komunikasi dan Media ................................................................................ 80 3.3.5. Peran Swasta ................................................................................................. 82 3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan ........................................................................ 82 3.3.7. Permasalahan Mendesak .............................................................................. 83

3.4.

Pengelolaan Persampahan....................................................................................... 85 3.4.1. Kelembagaan ................................................................................................. 85 3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................. 89 3.4.3. Peran Serta Masyarakat ................................................................................ 96 3.4.4. Komunikasi dan Media ................................................................................ 97 3.4.5. Peran Swasta ................................................................................................. 98 3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan ........................................................................ 99 3.4.7. Permasalahan Mendesak .............................................................................. 100

3.5.

Pengelolaan Drainase Perkotaan............................................................................. 102 3.5.1. Kelembagaan ................................................................................................. 102 3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan .................................................................. 105 3.5.3. Peran Serta Masyarakat ................................................................................ 113 3.5.4. Komunikasi dan Media ................................................................................ 115 3.5.5. Peran Swasta ................................................................................................. 116 3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan ........................................................................ 117 3.5.7. Permasalahan Mendesak .............................................................................. 118

3.6.

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi ................................................................ 119 3.6.1. Pengelolaan Air Bersih ................................................................................. 119

ix

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.6.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga ..................................... 123 3.6.3. Pengelolaan Limbah Medis .......................................................................... 123 Bab IV Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan Yang Direncanakan 4.1.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi ................................... 125

4.2.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ................................................... 126

4.3.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan ................................................................ 127

4.4.

Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan ...................................................... 129

4.5.

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi ............................................................... 130

Bab V

Area Beresiko Sanitasi

Lampiran

x

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Daerah AliranSungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

19

Tabel 2.2. Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

19

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 5 Tahun Terakhir

23

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun

24

Tabel 2.5. Rekapitulasi Realisasi APBD Kab. Pangkajene dan kepulauan Tahun 2010-2013

26

Tabel 2.6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2010-2013

28

Tabel 2.7. Perhitungan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kabupaten Pangkajene den Kepulauan Tahun 2010- 2013

29

Tabel 2.8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Pangkajene den kepulauan Tahun 2010-2013

30

Tabel 2.9. Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Perkapita Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2010-2013

30

Tabel 2.10. Peta Perekonomian Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2009-2012

31

Tabel 2.11. Jumlah Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

48

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

49

Tabel 2.13. Jumlah Rumah Per Kecamatan

49

Tabel 2.14. Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi

54

Tabel 2.15. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

55

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI

65

Tabel 3.2. Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI)

66

Tabel 3.3. PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI

66

Tabel 3.4. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

68

Tabel 3.5. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

69

xi

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.6. Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

73

Tabel 3.7. Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

76

Tabel 3.8. Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

79

Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat

80

Tabel 3.10. Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

82

Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik

83

Tabel 3.12. Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah

83

Tabel 3.13. Permasalahan Mendesak

84

Tabel 3.14. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan

87

Tabel 3.15. Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

88

Tabel 3.16. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

93

Tabel 3.17. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

96

Tabel 3.18. Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat

97

Tabel 3.19. Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat

97

Tabel 3.20. Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

99

Tabel 3.21. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan

100

Tabel 3.22. Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah

100


101

Tabel 3.24. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan

103

Tabel 3.25. Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

104

Tabel 3.26. Luas Wilayah Genangan

110

xii

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.27. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Yang Ada Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

113

Tabel 3.28. Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat

114

Tabel 3.29. Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat

115

Tabel 3.30. Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

116

Tabel 3.31. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Drainase Perkotaan

117

Tabel 3.32. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan

117


118

Tabel 3.34. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

122

Tabel 3.35. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

123

Tabel 3.36. Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan

124

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi Tahun 2015

125

Tabel 4.2. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi Yang Sedang Berjalan

126

Tabel 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015

127

Tabel 4.4. Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Sedang Berjalan

127

Tabel 4.5. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015

128

Tabel 4.6. Kegiatan Pengelolaan Persampahan Yang Sedang Berjalan

129

Tabel 4.7. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2015

130

Tabel 4.8. Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Sedang Berjalan

130

Tabel 4.9. Rencana Program dan Kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Tahun 2015

131

Tabel 4.10. Kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Yang Sedang Berjalan

132

Tabel 5.1. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

138

xiii


Tabel 5.2. Area Beresiko Sanitasi Persampahan

139

Tabel 5.3. Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan

140

xiv

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAFTAR ISTILAH

MDGs

: Millenium Development Goal’s

PPSP

: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

BAPPENAS

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pokja

: Kelompok Kerja

AMPL

: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

BPS

: Buku Putih Sanitasi

SSK

: Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJM

: Rencana Program Jangka Menengah

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

APBD

: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

PAD

: Pendapatan Asli Daerah

Setda

: Sekretaris Daerah

BAPPEDA

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DPTR

: Dinas Permukiman dan Tata Ruang

KP4

: Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

BLHD

: Badan Lingkungan Hidup Daerah

Dinkes

: Dinas Kesehatan

DPPKAD

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPMPL

: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang

PDAM

: Perusahaan Daerah Air Minum

SPAL

: Saluran Pembuangan Air Limbah

IPLT

: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

IPAL

: Instalasi Pengolahan Air Limbah

WC

: Water Closet

MCK

: Mandi, Cuci, Kakus

TPA

: Tempat Pemrosesan Akhir

TPS

: Tempat Pembuangan Sementara

TPST

: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

3R

: Reduce, Reuse, dan Recycle

xv

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan PHBS

: Pola Hidup Bersih dan Sehat

CTPS

: Cuci Tangan Pakai Sabun

ODF

: Open Defecation Free

BABs

: Buang Air Besar Sembarangan

DED

: Detail Engineer Desain

RW

: Rukun Warga

RT

: Rumah Tangga

KK

: Kepala Keluarga

EHRA

: Environmental Health Risk Assesment

ISPA

: Infeksi Saluran Pernapasan Akut

PAMSIMAS

: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

SANIMAS

: Sanitasi Masyarakat

SPM

: Standar Pelayanan Minimum

xvi


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin perkotaan di daerah perkotaan. Ditingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang menyatukan semua pemangku

kepentingan

utamanya

dari

lingkungan

pemerintah

(BAPPENAS,

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional dibawah payung kelompok donor sanitasi. Selama pelaksanaan program Pokja Sanitasi lokal secara bertahap diubah menjadi entitas permanen yang semakin memperkuat BAPPEDA dalam fungsi perencanaan dan koordinasi yang akan melindungi kelanjutan

perencanaan,

pembangunan

sanitasi

penganggaran, lokal.

Dimasa

pemantauan depan

dan

diperkirakan

evaluasi Pokja

ini

semua akan

menggabungkan dan mengembangkan kerangka perencanaan sanitasi perkotaan kedalam tugas-tugas mereka. Pokja propinsi akan menjadi titik pusat regional untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Dibawah tanggungjawab BAPPEDA kelompok kerja

(Pokja) Sanitasi dibentuk. Pokja menanggapi tantangan dalam

mengembangkan kerangka kabupaten/kota untuk perencanaan dan pembangunan sanitasi. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kabupaten, menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat kabupaten/kota.

1

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan seharihari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan

standar

kualitas

hidup

masyarakat,

semakin

tingginya

tingkat

pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri.

Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah,

meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Kondisi yang lebih buruk apabila bahkan ternyata terdapat aspek sanitasi yang masih “bolong” atau belum tertangani oleh siapapun. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil Masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Masalah air bersih di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga saat ini merupakan

persoalan

utama

dikaitkan

banyaknya

kebutuhan

dibandingkan

ketersediaan sumber air bersih/baku yang relatif terbatas, terutama pada beberapa wilayah daratan dan kepulauan antara lain di daerah pesisir pantai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ,serta beberapa desa dan kecamatan yang berada di wilayah kepulauan sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Tingkat

2

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan penanganan persampahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut jenisnya adalah sistem konvesional masih secara umum di keseluruhan wilayah dan sistem intensif pengelolaan terbatas untuk Kota Pangkajene. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, utamanya di ibukota kabupaten, Kota Pangkajene telah memiliki sistem pembuangan sampah yang relatif sudah teratur dan baik namun dukungan sarana dan prasarana persampahan yang masih terbatas. Pola sistem drainase di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengikuti kontur alami yakni mengikuti aluralur sungai yang ada. Melihat bentuk geografisnya yang memanjang dan di sebelah Timur umumnya berupa perbukitan, pola pembuangan air hujannya lebih banyak kearah Barat. Karena permukiman penduduk sebagian besar berada didekat pantai yang topografinya relatif datar, sehingga memungkinkan terjadinya genangan air yang sifatnya temporer. Permukiman dan aktivitas ekonomi yang berada di pegunungan yang relatif sedikit, tidak mempunyai permasalahan dengan drainase air hujan maupun

pembuangan

limbah

cair

domestiknya.Kabupaten

pangkajene

dean

Kepulauan belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara terpusat (off site). Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, baik dalam aspek peraturan perundangan, peran serta masyarakat, istitusi dan teknis teknologi serta pembiayaan. Pembangunan sanitasi masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendirisendiri, seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Bahkan masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung,

baik

dalam

pokja yang

terstruktur maupun

sebagai mitra-mitra

pendukungnya.

Pokja sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

secara struktural

dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

nomor

4871/XI/2013 Tanggal 19 Nopember 2013, yang terdiri dari tim koordinasi dan tim pelaksana. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait

3

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka pokja sanitasi ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset

Daerah,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Nasional, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Bagian Humas, Protokoler dan PDE Setda, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta melibatkan LSM – LSM. 1.2. LANDASAN GERAK Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan adalah sebagai berikut: 1.

Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.

2.

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septiktank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. (Buku

Limbah,

Direktorat

Pengembangan

Penyehatan

Lingkungan

PermukimanDirektorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) 3.

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Buku Sampah, Direktorat Pengembangan Penyehatan

4

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Lingkungan PermukimanDirektorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) 4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.

5.

Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Pangkajene dan k

6.

Kepulauan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dirumuskan sebagai berikut : “Penataan ruang KabupatenPangkajene dan kepulauan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten Pangkajene dan

kepulauan pada aspek perikanan, pariwisata dan

pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.” Visi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam RPJMD 2011-2015 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah: ”PANGKEP SEBAGAI PENGHASIL PRODUK PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN YANG UNGGUL DI INDONESIA TAHUN 2015” Berdasarkan Visi tersebut Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merumuskan Misi dalam rangka mencapai tujuan seperti yang telah tertuang dalam Visi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan 2015, adapun Misi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan 2015 sebagai berikut : Misi 1 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM Misi 2 : Peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Misi 3 : Membangun infrastruktur pendukung sektor ekonomi dan sosial Misi4

: Memperluas akses pasar domestik, international, dan jaringan partnership

5

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Misi5

: Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan Misi 1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM Tujuan yang telah ditetapkan pada misi 1 selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut : 1.

Memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan

a. meningkatnya kapasitas dan peran lembaga lokal dalam pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan b. meningkatnya

kerjasama

dan

kemitraan

lintas

lembaga/program

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan c. meningkatnya

kesetaraan

gender

dan

partisipasi

perempuan

dalam

pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan d. meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan adat istiadat dalam mendukung pengembangan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan 2.

Meningkatkan akses masyarakat petani dan nelayan terhadap kelembagaan ekonomi hingga tingkat desa/kel. a. meningkatnya akses masyarakat petani dan nelayan terhadap kelembagaan ekonomi hingga tingkat Nasional b. meningkatnya jumlah sertifikasi usaha pertanian perkebunan dan perikanan.

3.

Peningkatkan akses pendidikan, keagamaan, pelatihan dan ketrampilan kerja a. meningkatnya akses, mutu dan kuantitas pendidikan terutama penuntasan wajib belajar 9 thn dan pencanangan wajib belajar 12 thn dan muatan lokal berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan b. meningkatnya lembaga pendidikan baca, hafal dan tafsir Al-Qur’an serta meningkatnya pembinaan terhadap majelis taklim di setiap desa/kelurahan c. meningkatnya

kapasitas

dan

kapabilitas

balai

latihan

kerja

dalam

mendukung pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan

6

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan d. meningkatnya jumlah penyuluh/pendamping dan frekuensi penyuluhan pertanian, perkebunan dan perikanan 4.

Memperbaiki kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan a. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama ibu an anak b. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.

Misi 2 : Peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh : Tujuan yang telah ditetapkan pada misi 2 selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan -

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.

2.

Meningkatkan daya saing produk usaha pertanian, perkebunan dan perikanan a. meningkatnya daya saing produk usaha pertanian, perkebunan dan perikanan b. adanya efisiensi biaya produksi dan meningkatnya volume produksi

3.

Meningkatkan kegiatan ekonomi industri dan keterkaitan kawasan strategis dengan pusat pertumbuhan terdekat a. meningkatnya kegiatan ekonomi industri olahan produk unggulan; b. terbentuknya kluster industri berbasis produk unggulan, dibidang: pertanian, perkebunan dan perikanan c. terbangunnya kawasan pemasaran produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan d. meningkatnya pengelolaan kawasan wisata, kawasan agrobisnis, kawasan pendidikan, dan kawasan konservasi ekosistem e. terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat f.

meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja

g. adanya alih teknologi modern untuk

pengembangan industri pertanian,

perkebunan dan perikanan.

7

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Misi 3 : Membangun infrastruktur pendukung sektor ekonomi dan sosial 1.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan a. meningkatkan jaringan irigasi tani dan tambak b. terlaksananya revitalisasi kawasan ekonomi strategis (kali Bone, Maccini Baji, Pasar terminal Segeri, dan Pasar-terminal Palampang) c. tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal d. meningkatnya jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pengembangan daerah

2.

Meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat a. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman b. Meningkatnya kualitas dan kuatitas jalan dan jembatan

3.

Meningkatkan penegakan industri dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup a. meningkatnya penegakan industri dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup guna pemanfaatan secara berkelanjutan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan b. meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan c. meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana.

Misi 4 : Memperluas akses pasar domestik, international, dan jaringan partnership 1.

Meningkatkan akses masyarakat ke pasar -

2.

Meningkatnya akses ke pasar desa dan kecamatan

Meningkatkan keterkaitan antara kawasan khususnya dengan kawasan pusatpusat pertumbuhan a. meningkatnya jumlah frekuensi pelayaran kapal/ferry antar pulau b. ketersediaan pelabuhan/dermaga besar c. meningkatnya jumlah kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi d. meningkatnya pengawasan perdagangan arus barang masuk, terutama jenis produk pertanian, perkebunan dan perikanan. e. meningkatnya kemitraan investasi untuk industri komoditas unggulan dan penciptaan lapangan kerja.

3.

Meningkatkan kemitraan dan investasi produk unggulan desa a. meningkatnya kemitraan untuk pengembangan investasi

8

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan b. meningkatnya kemitraan dengan biro-biro perjalanan luar negeri. Misi 5 : Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa” dengan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan pembangunan a. meningkatnya kapasitas SDM perencanaan pembangunan b. meningkatnya ketersediaan data dan informasi

2.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan pemerintah daerah a. meningkatnya kapasitas apartur b. meningkatnya pendapatan daerah dan penuhinya kebutuhan masyarakat serta meningkatnya kapasitas keuangan daerah

3.

Meningkatkan kualitas legislasi, regulasi dan pengawasan a. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk-produk hukum b. meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan daerah

4.

Meningkatkan penegakan hukum termasuk pemberantasan korumpsi dan HAM a. menurunnya pelanggaran hukum dan HAM b. meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan c. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah d. meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik a. meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan b. meningkatnya kualitas pelayanan dasar di lapangan c. meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan d. tersedianya sentra siap siaga penanganan bencana.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1.

Maksud

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yang nantinya menjadi panduan

9

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) Sanitasi telah melakukan analisis situasi. Dengan mengakses data-data dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan terbentuk Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zonazona sanitasi di tingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat tingkat kabupaten/kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi

Penilaian

Resiko

Kesehatan

Lingkungan

(Environmental

Health

Risk

Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Pangkajene

dan

Kepulauan

yang

menangani

secara

langsung

pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten. 1.3.2.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan

adalah sebagai berikut :

10

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 2. Pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat kabupaten. 3. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sasaran pada 13 Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek

11

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sumber Data a.

Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masingmasing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.

b.

Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung data sekunder tersebut

juga dilakukan beberapa survey

terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area (survey penetapan area beresiko) serta survey peran serta masyarakat dan gender. 2.

Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

3.

Jenis Data a. Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/ dokumentasi kondisi eksisting di lapangan. b. Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam POKJA SANITASI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum

1.5. DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Buku Putih Sanitasi ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi

12

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Lampiran Buku Putih Sanitasi 2014 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.5.1. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 – 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 - 2032; 15. Rencana Program Investasi JangkaMenengah Kabupaten Pangkep Tahun 2013. 1.5.2. Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 1.5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

15

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

41 Tahun 1999 Tentang

Pencemaran Udara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2005 Tentang

Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490). 1.5.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014.

16

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1.5.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air . 1.5.6. Keputusan Menteri 1. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 2. Keputusan

Menteri

Pekerjaan

PedomanPemberdayaan

Umum

Penanggung

Nomor

Jawab

45/KPTS/M/2005

Teknik

Badan

tentang

Usaha

Jasa

KonstruksiKualifikasi Kecil; 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan; 4. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

17


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2.1. GEOGRAFIS, ADMINISTRASI, DAN KONDISI FISIK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas Wilaya 1.112,29km2 atau 111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata – rata 8 meter diatas permukaan Laut. Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan kepulauan terletak diantara 40 40’ LS Sampai 8000’ LS dan diantara 1100 BT sampai dengan 119048’67’’BT . Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten KepulauanPangkajene Kepulauan adalah: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros;



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros;



Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 13 Kecamatan. Kecamatan

Terjauh dari Ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya yaitu sejauh 291,29 KmKabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang

mempunyai Iklim Tropis Basa ( Type B ) dengan musim kemarau. Curah Hujan disuatu Wilaya ( Tempat ) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara . oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan perbulan sekitar 201,33 mm. Dalam RTRW dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat beberapa sungai Besar yang melitansi kabuapten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Sungai Tabo-tabo, Sungai Segeri, Sungai Leang Londrong, Sungai Binti Mala, Sungai Kali Bone. (Lihat Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai di Wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai, Tabel 2.2 Nama, luas wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan dan Peta 2.2 Peta Wilayah Administratif)

18


Tabel 2.1 Daerah Aliran Sunga (DAS) di Wilayah KabupatenPangkajena dan kepulauan

No

Nama DAS

Luas ( Ha )

1

DAS Tabo – Tabo

5.000

2

DAS Segeri

33.500

4

DAS Leang Lonrong

8.000

5

DAS Banti Mala

8.000

6

DAS Binanga Sangkara ( Kalibone )

5.000

Sumber : Laporan akhir pemetaan GIS Kab. PangkaJenadan Kepulauan 2010

Tabel 2.2 Nama Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kacamatan

Jumlah Kal./Desa

Liukang Tangaya Liukang Kalmas Liukang Tupanbbiring Liukang Tupabbiring Utara Pangkajene Minasatene Balocci Tondong Tallasa Bungoro Labangkang Ma’rang Sigeri Mandalle JUMLAH

9 7 9 7 9 8 5 6 8 13 10 6 6 103

Luas Wilaya Administrasi Terbangun Ha. (%) Ha. (%) 12.000 10,79 260.70 5.10 9.150 8,23 226.32 4.43 5.444 4,89 251.04 4.92 8.556 7,69 214.86 4.21 4.739 4,26 561.64 11.00 7.648 6,88 523.56 10.25 14.308 12,90 262.08 5.13 11.120 10,00 169.14 3.31 9.012 8,10 653.88 12.80 9.846 8,85 847.92 16.60 7.522 6,76 588.18 11.52 7.828 7,04 298.26 5.84 4.016 3,61 249.72 4.89 111.229 100 5.107.20 100

19


Peta 2.1 : Peta Daerah Aliran Sungai

20


Peta 2.2 : Peta Wilaya Administrasi

21


2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Pangkajene merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 872 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 9.359 KK, dengan jumlah penduduk keseluruhan 41.350 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Pangkajene tercatat 47,39 km2 yang meliputi 9 kelurahan.Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya tiga tahun terakhir (tahun 2009 - 2011) cenderung mengalami penurunan rata-rata 3,5 % pertahun. (Lihat Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 Tahun Terakhi dan Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)

Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan diprediksikan mencapai 230 ribu jiwa, adapun metode proyeksi yang digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometri dengan berasumsi bahwa sampai pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26% berdasarkan trend laju pertumbuhan periode lalu, sedangkan asumsi untuk jumlah Kepala Keluarga berdasarkan hasil rata-rata periode sebelumnya 3 – 4 jiwa per Kepala Keluarga. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : Pt = Po (1 + r)t Pt/Po = (1 + r)t log Pt/Po = log (1+r)t log Pt/Po = t log (1+r) 1/t log Pt/Po = log (1+r) antilog 1/t log Pt/Po = (1+r) antilog 1/t log Pt/Po -1 = r Keterangan Po = jumlah penduduk tahun dasar Pt = jumlah penduduk akhir (tahun proyeksi) r = laju pertumbuhan penduduk (%) t = waktu (tahun)

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai pada Tahun 2012 wilayah administratifnya mencakup 13 kecamatan, yakni Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupanbbiring Utara, Pangkajene, Minasatene, Balocci, Tondong Tallasa, Bongoro, Labakkang,

Ma’rang ,

Segeri, dan

Mandalle dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 103. Faktor transportasi sangat menentukan pengembangan kawasan sebab interaksi antara modal darat dan laut akan meningkatkan tingkat aksesibilitasnya. Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan.padaTabel2.3 :

22


Tabel 2.3 :Jumlah penduduk dan kepadatan 3-5 tahun terakhir Jumlah Pendududk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamtan 2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

Liukang Tangaya

17.968

18.403

18.214

18.792

18.900

4.041

4.326

4.611

3.948

4.345

2,42

0,68

1,51

Liukang Kalmas

12.705

12.743

12.931

13.201

13.372

2.880

2.999

3.118

3.588

3.772

0,30

0,89

Liukang Tupabbiring

30.458

17.756

17.583

18.000

18.291

3.768

3.889

4.010

4.110

4.184

-41,70

Liukang Tupabbiring Utara

13.855

13.855

13.888

13.803

13.692

2.945

3.180

2.725

3.105

3.581

Pangkajene

39.879

39.866

41.601

43.341

41.350

8.627

9.475

8.841

9.358

Minasatene

31.079

31.017

33.812

32.387

32.494

6.650

6.933

7.216

Balocci

16.617

15.727

15.812

15.795

15.939

3.921

4.196

Tondong Tallasa

9.687

9.813

9.959

10.154

10.224

2.560

Bungoro

40.857

42.282

39.007

40.300

40.458

Labakkang

46.797

46.983

43.645

49.715

Ma’rang

32.646

32.888

32.919

Segeri

19.897

19.929

Mandalle

12.444

12.735

2011

2008

2009

2010

2011

2012

1,27

149,73

153,36

151,78

156,60

157,50

1,28

1,29

138,85

139,27

141,32

144,27

146,14

-24,02

-16,08

-11,97

434,12

253,08

250,61

256,56

260,70

0,00

0,12

-0,13

-0,30

187,23

187,23

187,68

186,53

185,03

9.359

-0,31

2,14

2,81

0,91

841,51

841,23

877,84

914,56

872,55

8.577

8.708

-0.20

3,33

0,33

1,12

404,46

403,66

431,85

408,47

422,88

3.661

4.334

4.368

-5,36

-2,45

-1,68

-1,04

115,81

109,61

110,20

110,09

111,09

2.870

2.186

3.005

2.997

1,30

1,39

1,58

1,36

87,11

88,25

89,56

91,31

91,94

8.989

9.679

8.887

10.860

10.898

3,49

-2,29

-0,46

-0,25

453,36

469,17

432,83

447,18

448,93

49.970

10.546

12.807

9.536

13.972

14.132

0,40

-3,43

2,04

1,65

475,29

477,18

443,28

504,93

507,52

34.528

34.690

7.230

8.425

6.836

9.416

9.803

0,74

0,42

1,89

1,53

434,01

437,22

437,64

459,03

461,18

20.054

20.420

20.377

4.462

4.813

4.417

6.595

6.492

0,16

0,39

0,87

0,60

254,18

254,59

256,18

260,86

260,31

13.880

15.921

15.482

3.249

3.339

3.169

4.230

4.162

2,34

5,61

8,56

5,61

309,86

317,11

345,62

396,44

385,51

Sumber: BPS, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun -2013.

23


Tabel 24 :Jumlah penduduk Saat ini dan proyeksi untuk5 tahun terakhir Nama Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Liukang Tangaya

19.746

20,036

20,331

20.630

20.933

4.540

4.607

4.675

4.744

4.814

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

164,55

166,97

169,43

171,92

174,44

Liukang Kalmas

13.753

13.882

14.012

14.144

14.277

3.843

3.879

3.915

3.952

3.989

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

150,31

151,72

153,14

154,58

156,03

Liukang Tupabbiring

8.207

6.283

4.810

3.682

2.819

2.452

1.877

1.437

1.100

842

-23,44

-23,44

-23,44

-23,44

-23,44

116,98

89,55

68,56

52,48

40,18

Liukang Tupabbiring Utara

13.662

13.652

13.642

13.632

13.622

3.575

3.572

3.569

3.566

3.563

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

184,62

184,49

184,35

184,22

184,08

Pangkajene

43.183

43.812

44.450

45.098

45.755

9.633

9.773

9.915

10.059

10.206

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

911,23

924,50

937,96

951,64

965,50

Minasate’ne

33.623

34.008

34.397

34.791

35.189

8.909

9.011

9.114

9.218

9.324

1,15

1,15

1,14

1,14

1,14

437,57

442,58

447,64

452,77

457,95

Balocci

14.715

14.428

13.951

13.584

13.227

4.141

4.032

3.926

3.823

3.227

-2,63

-2,63

-2,63

-2,63

-2,63

102,56

99,86

97,23

94,68

92,19

Tondong Tallasa

10.662

10.812

10.964

11.118

11.275

3.082

3.125

3.169

3.214

3.259

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

95,88

97,23

98,60

99,98

101,39

Bungoro

40.608

40.658

40.708

40.758

40.809

10.926

10.940

10.954

10.968

10.982

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

450,60

451,15

451,71

452,26

452,83

Labakkang

50.219

50.302

50.385

50.468

50.551

14.178

14.021

14.224

14.284

14.272

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

510,04

510,89

511,73

512,57

513,42

Ma’rang

35.894

36.304

36.719

37.139

37.564

10.028

10.143

10.259

10.376

10.495

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

477,19

482,64

488,15

493,74

499,39

Segeri

20.687

20.792

20.897

21.003

21.109

6,558

6.591

6.624

6.657

6.691

0,50

0,51

0,51

0,51

0,51

264,27

265,61

266,95

268,31

269,66

Mandalle

18.196

19.202

20.264

21.385

22.568

4.635

4.891

5.162

5.448

5.749

5,53

5,53

5,53

5,53

5,53

453,09

478,14

504,58

532,50

561,95

24


2.3. Keuangan Dan Perekonomian Daerah 2.3.1. Kondisi Keuangan Daerah Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2013 diarahkan pada

Optimalisasi

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

melalui

peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki dari masing-masing sumber pendapatan. Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun 2013 sebesar Rp. 887.053.848.552,00 dan telah dapat terealisasi sekitar Rp. 929.784.512.025.00 ada penambahan dana sebesar 42.730.663.473,00. Tahun 2013 realisasi untuk belanja sebesar Rp. 450.501.416.922,60 dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 271.490.927.841,85.(Lihat tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010-2013).

Realisasi belanja langsung tersebut yang teralokasikan untuk belanja sektor sanitasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.457.126.490,00 yang meliputi pendanaan investasi sanitasi sebesar Rp. 7.110.699.750,00 dan biaya pemeliharaan / operasional sebesar Rp. 550.635.000,00 (Lihat tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010-2013 dan Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010-2013).

2.3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp. 1.263.745.180,00 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada

tahun 2012

nilai PDRB Pangkajene dan

Kepulauan

sebesar Rp.

1.821.421.550,00. Nilai PDRB Kabupaten Panfkajene dan Kepulauan tersebut memberikan konstribusi terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan sekitar 1,33 persen dari angka ini memperlihatkan bahwa sumbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Namun demikian konstribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahunnya terus meningkat. (Lihat Tabel 2.8 Peta Perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 20102013)

25


Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 – 2013

No

Realisasi Anggaran

2010

2011

2012

2013

Rata2 Pertumbuhan %

Tahun

A

Pendapatan (a.1+a2+a3)

548,984,358,512

723,945,311,592

747,351,524,569

887,053,848,552

17.34

a.1

Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

52,038,626,800

60,930,305,487

73,048,124,668

87,136,779,580

18.75

a.1.1 a.1.2 a.1.3 a.1.4 a.2 a.2.1 a.2.2 a.2.3 a.3 a.3.1 a.3.2 a.3.3 a.3.4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan ( Transfer ) Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan yang sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus

29,080,749,923 10,453,081,758 6,309,556,085 6,195,239,034

32,846,011,943 11,920,199,597 7,570,037,958 8,594,055,989

41,702,398,090 14,969,534,147 7,437,357,543 8,938,834,888

52,636,034,195 21,090,549,410 7,560,925,842 5,849,270,133

457,942,789,686

479,275,813,474

570,276,577,411

676,029,992,452

34,553,915,236 379,246,074,450 44,142,800,000

36,129,701,474 385,552,312,000 57,593,800,000

37,854,084,411 485,962,003,000 46,460,490,000

30,899,715,452 566,929,217,000 78,201,060,000

39,002,942,026

183,739,192,631

104,026,822,490

123,887,076,520

1,150,000,000

0

0

1,595,680,000

13,281,971,903 13,281,971,903

18,283,235,061 149,657,158,680

24,702,094,660 61,779,343,000

20,000,000,000 85,365,439,000

a.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi / pemda lainnya

11,288,998,220

15,798,798,890

17,545,384,830

16,925,957,520

21.87 26.36 6.22 -1.90 13.86 -18.37 14.34 21.00 47.00 11.54 0.00 14.62 -24.47 14.45

B b.1 b.1.1 b.1.2 b.1.3

Belanja (b1+b2) Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Bunga Subsidi

583,425,622,478 368,355,095,675

644,572,483,343 369,186,811,540

743,888,020,578 440,162,090,454

929,784,512,025 492,452,441,989

344,792,670,107 1,413,893,628

347,458,506,905 856,075,374

419,835,158,948 579,058,535

467,866,256,218 27,000,000

16.81 10.16 10.71 -73.27 0.00

26


b.1.4 b.1.5 b.1.6 b.1.7 b.1.8 b.2 b.2.1 b.2.2 b.2.3 C

Hibah Bantuan social Belanja bagi hasil Bantuan Keuangan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Pembiayaan

Surplus / Defisit Anggaran Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013 DDPKAD

1,150,000,000 7,390,579,000 327,680,990 12,845,243,950 435,028,000

0 5,557,686,565 348,352,420 13,824,853,276 1,141,337,000

0 5,291,660,000 350,968,930 13,452,051,191 653,192,850

1,595,680,000 4,856,966,231 345,312,500 14,244,345,250 3,516,881,790

215,070,526,803

275,385,671,803

303,725,930,124

437,332,070,036

17,584,038,485 62,389,176,097 135,097,312,221

41,506,088,160 83,484,188,634 150,395,395,009

47,352,540,705 96,355,920,670 160,017,468,749

65,306,292,882 144,401,168,615 227,624,608,539

21,472,483,082 16,514,770,882

18,951,832,185 13,903,418,515

27,146,919,313 27,146,919,313

680,712,098 680,712,098

11.54 -13.06 1.76 3.51 100.70 26.69 54.86 32.28 18.99 -68.35 -65.46

27


Tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 – 2013 No 1 1.a 1.b 2 2.a 2.b 3 3.a 3.b 4 4.a 4.b 5 5.a 5.b 6 6.a 6.b 7 7.a

SKPD PU dan Tata Ruang Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) BLH Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) Pemukiman dan Kebersihan Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) DINKES Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) BAPPEDA Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM )

Tahun 2010

2011

2012

2013

Rata2 Pertumbuhan (%)

1,781,100,000 720,714,486

2384690000 39000000

1,966,391,000 757,039,345

2,440,473,500 21,600,000

11.07 -68.94

60,000,000 3,750,000

21,500,000 5,000,000

119,013,000 8,500,000

76,850,000 6,000,000

8.60 16.96

547,869,000 237,600,000

1,083,530,000 174,500,000

877,193,000 253,675,000

4,058,456,250 484,015,000

94.94 26.77

296,885,000 64,116,000

190,360,000 21,950,000

188,161,000 45,500,000

320,420,000 20,200,000

2.58 -31.96

-

-

67,905,000 2,095,000

214,500,000 18,820,000

100.00 100.00

Investasi Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) Investasi

28


7.b Oprasional / Pemeliharaan ( OM ) 8 Belanja Sanitasi 9 Total Pendanaan Investasi Sanitasi 10 Total Pendanaan Operasional / Pemeliharaan (OM) 11 Belanja Langsung 12 Proporsi Belanja Sanitasi - Belanja Langsung 13 Proporsi Investasi Sanitasi - Total Belanja Sanitasi 14 Proporsi OM Sanitasi - Total Belanja Sanitasi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 Bappeda

3,712,034,486 2,685,854,000 1,026,180,486 215,070,526,803 0.017 0.724 0.276

3,920,530,000 4,285,472,345 7,661,334,750 3,680,080,000 3,218,663,000 7,110,699,750 240,450,000 1,066,809,345 550,635,000 275,385,671,803 303,725,930,124 437,332,070,036 0.014 0.014 0.018 0.939 0.751 0.928 0.061 0.249 0.072

27.32 38.34 -18.74 26.69

Tabel 2.7 Perhitungan pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 – 2013 N0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 4

Uraian

Belanja sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) Air Limbah Domestik Sampah Rumah Tangga Draenase Perkotaan PHBS Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3 ) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman Pinjaman/Hiba untuk Sanitasi Bantuan Keuangan Propinsi Untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3 ) Total Belanja Langsung % APBD Murni terhadap Belanja Langsung

2010

3,712,034,486.00 1,145,814,486 849,219,000 1,356,000,000 361,001,000 1,031,233,000 1,031,233,000

Belanja Sanitasi 2011 2012

3,920,530,000.00 752,062,000 1,284,530,000 1,671,628,000 212,310,000 676,855,800 676,855,800

4,285,472,345.00 1,308,756,345 1,258,381,000 1,484,674,000 233,661,000 1,114,880,700 1,114,880,700

2013

7,661,334,750.00 1,522,793,500 4,625,321,250 1,172,600,000 340,620,000 3,010,526,150 3,010,526,150

Rata – Rata pertumbuhan

27.32 9.95 75.94 -4.73 -1.92 42.92 42.92 42.92 0 0 0

2,680,801,486 215,070,526,803 1.25

3,243,674,200 275,385,671,803 1.18

3,170,591,645 303,725,930,124 1.04

4,650,808,600 437,332,070,036 1.06

20.16 26.69

29


Tabel 2.8 Belanja sanitasi perkapita kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 - 2013

No

Deskripsi

Tahun 2010

2011

1 Total Belanja Sanitasi Kabupaten 3,712,034,486 2 Jumlah Penduduk 312,676 Belanja Sanitasi Perkapita ( 1/2 ) 11,872 Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

2012

Rata-rata %

2013

3,920,530,000

4,285,472,345

7,661,334,750

326,357

325,239

333,675

12,013

13,176

22,960

4,894,842,895 324,487 15,085

Tabel 2.9 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi Perkapita kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 - 2013 No 1

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp ) 2010

2011

2012

2013

Pertubuhan %

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi Retribusi

0

0

0

0

0

1.b

Potensi Retribusi

0

0

0

0

0

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

32,568,000

43,360,000

54,280,000

67,850,000

27.72

2.b

Potensi Retribusi

46,000,000

46,000,000

62,120,000

74,544,000

17.46

0

0

0

0

0

3 3.a

Retribusi Drainase Realisasi retribusi

30


3.b

Potensi retribusi

0

0

0

0

0

4

Total Realisasi retribusi Sanitasi ( 1.a + 2.a + 3.a )

32,568,000

43,360,000

54,280,000

67,850,000

27.72

5

Total Potensi Retribusi Sanitasi ( 1.b + 2.b + 3.b )

46,000,000

46,000,000

62,120,000

74,544,000

17.46

6

Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

0.71

0.94

0.87

0.91

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

Tabel 2.10 Tabel Peta Ekonomi kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 - 2013 No

Deskripsi

1

PDRB harga konstan (Struktur Perekonomian ) (Rp )

2

Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp)

3

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tahun 2010

2011

2012

2013

Rata-rata %

1,994,195,700

2,231,291,000

3,071,341,500

4,478,439,490

2,943,816,922

229,095

218,609

217,780

221,146

166,371

6.10

6.31

7.88

7.90

7.05

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

31


2.4.

Tata Ruang Wilayah

Tujuan

Penataan

Ruang

Kabupaten

Pangkajene

dan

Kepulauan

yaitu

“Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan melalui Pengembangan minapolitan, agropolitan, dan Industri dengan memajukan sektor unggulan berupa sumber daya alam serta pariwisata lokal yang mewujudkan ciri khas wilayah maritim kepulauan yang menjunjung kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan tatanan pengelolaan

tata ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan.

2.4.1

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepauan meliputi :

a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan. b. pengembangan sarana dan prasarana wilayah; c.

peningkatan fungsi kawasan lindung;

d. peningkatan sumber daya hutan produksi; e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan dan potensi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil , perkebunan dan peternakan; f.

pengembangan potensi pariwisata;

g. pengembangan potensi koperasi UMKM; h. pengembangan potensi pertambangan dikelola berasaskan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; i.

pengembangan potensi industri; 32


j.

pengembangan potensi perdagangan;

k.

pengembangan potensi pendidikan;

l.

pengembangan potensi permukiman;

m. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; o. penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana.

(1). Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas : a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PWK), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya; b. mendorong pembangunan Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastruktur secara terpadu baik internal maupun eksternal wilayah; c. mendorong pembangunan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian wilayah pengembangan PKLP di Provinsi Sulawesi Selatan d. mengembangkan kawasan perkotaan PPK dan PPL sebagai pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya; e. mendorong kawasan perkotaan, pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya; dan f. mengendalikan

perkembangan

kawasan

perkotaan

yang

berwawasan

lingkungan dan produktif. (2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah terdiri atas : a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah yang didasarkan pada skala kebutuhan; b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi dan sumberdaya air 33


yang berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata diseluruh wilayah PKW, PKLp, PPK dan PPL; c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut; d. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir; e. meningkatkan

kualitas

dan

keterpaduan

pelayanan

jaringan

prasarana

transportasi inter dan antar wilayah; f. meningkatkan jaringan energi dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; g. meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

jaringan

irigasi

dan

mewujudkan

keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma

sampah

sebagai

bahan

baku

industri

menggunakan

teknik

pemprosesan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi; i. mengarahkan sistem pemprosesan akhir sampah dengan metode sanitary landfill; dan j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu dan/atau instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung terdiri atas : a. melestarikan ekologi wilayah pada kawasan hutan lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa; b. merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis; c. mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS dan pantai; 34


d. menyediakan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan; e. memelihara lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu

mendukung

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi terdiri atas : a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; b. mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; c. meningkatkan produksi hasil hutan dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; d. mendukung kebijakan

moratorium logging

dalam kawasan hutan serta

mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan. (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan terdiri atas : a. mempertahankan

areal

sentra

produksi

pertanian

lahan

basah

secara

berkelanjutan terutama di daerah perdesaan; b. meningkatkan kualitas lahan pertanian tanaman holtikultura yang terpadu dengan pengembangan agropolitan; c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan daerah perdesaan di kabupaten sebagai komoditas unggulan;. d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya; e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap termasuk budidaya rumput laut; f. meningkatkan

kegiatan

budidaya

perikanan

yang

terpadu

dengan

pengembangan minapolitan; g.

meningkatkan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan

h. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat 35


maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata terdiri atas : a. mengembangkan wisata permandian alam mattampa dan permandian alam amputtang yang ramah lingkungan bertaraf regional di Propinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah; b. mengembangkan potensi wisata tirta yang terpadu dengan wisata budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi Kolam Renang Bungoro, Pantai pasir putih Maccini Baji, dan Pulau Suci ‘mustika langka’ yang terletak di Kecamatan Liukang Tuppabiring melalui pelestarian perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut; c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; d. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata bertaraf internasional; e. mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan kepariwisataan; f. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan g. melestarikan dan mengembangkan tradisi khas sebagai daya tarik wisata; h. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; i. meningkatkan

pencarian/penelusuran

terhadap

benda

bersejarah

untuk

menambah koleksi budaya; j. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan; k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing; l. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global. (7) Strategi pengembangan potensi koperasi dan UMKM terdiri atas : a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pengembangan perkoperasian; b. menciptakan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; 36


c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan Koperasi UMKM; d. penataan pengembangan koperasi pedesaan dan perkotaan; e. penguatan permodalan bagi Koprasi UMKM; f. menciptakan suasana yang kondusif dalam menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional; g. fasilitasi kemudahan perizinan bagi Koperasi UMKM; h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan perkoperasian. (8) Strategi pengembangan potensi pertambangan terdiri atas : a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pertambangan; b. mengembangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan; c. mengembankan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; d. mengelolah

kawasan

bekas

penambangan

melalui

kegiatan

rehabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; e. mempertimbangkan faktor ekonomi pengembangan dengan mengutamakan aktivitas yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan; f. melakukan penyusunan amdal pada kawasan-kawasan potensial pertambangan guna menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan hidup; g. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal. (9) Strategi pengembangan potensi industri terdiri atas : a. mengembangkan sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri pada suatu kawasan khusus, yakni Kawasan Industri Pangkajene dan Kepulauan (KIPA) di Kecamatan Bungoro; 37


b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi untuk mendukung kegiatan industri; c. mengembangkan kawasan industri dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal; d. mengelolah kegiatan industri dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk

berdasarkan

pertimbangan

efisiensi

biaya

produksi,

biaya

keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan termasuk upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri; e. mengelolah dan mengendalikan aktivitas perindustrian yang menggunakan bahan baku sumber daya alam untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan; f. mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama

berbasis

hasil

komoditi

sektor-sektor

kehutanan,

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan dalam menunjang kegiatan minapolitan dan agropolitan; g. mengembangkan usaha industri kecil dan industri mikro yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman. (10) Strategi pengembangan potensi perdagangan terdiri atas : a. mengembangkan pusat perdagangan skala sedang diarahkan berkembang di Ibukota Kabupaten dan Pusat perdagangan skala yang lebih kecil diarahkan pembangunannya di ibukota-ibukota Kecamatan; b. merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. c. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan industri; d. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra – sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan; e. mengembangkan pasar hasil industri pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang terpadu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 38


f. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar. (11) Strategi pengembangan potensi pendidikan terdiri atas : a. meningkatkan dan megoptimalkan pusat pendidikan Politani Segeri sebagai pusat pendidikan yang berorientasi pada pengembangan perikanan; b. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya; c. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan; d. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas STK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Sekolah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi di PKW, PKLp, PPK dan PPL; e. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan permukiman di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai dan pantai; f. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti erosi/tanah longsor, banjir dan abrasi pantai; g. membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di PKW, PKLp, PKK dan PPL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan h. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.

(12) Strategi pengembangan potensi permukiman terdiri atas : a. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan permukiman di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai dan pantai; b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti erosi/tanah longsor, banjir dan abrasi pantai; 39


c. membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di PKW, PKLp, PKK dan PPL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan d. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.

(13) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia terdiri atas : a. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan,

peternakan,

perikanan,

pariwisata,

industri,

perdagangan,

permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan; b. mengembangkan pendidikan kearifan lokal baik dalam pendidikan formal maupun informal termasuk memasukkannya sebagai bagian bahan ajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah; c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan; dan d. meningkatkan kualitas SDM melalui kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan minimal 9 Tahun, kesehatan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat.

(14) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara. (Lihat Peta 2.4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Toraja Utara)

40


2.4.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah 1. Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya; 2. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kawasan lindung terdiri atas :

a.Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan lindung; b.Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perlindungan setempat; c.Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; d.Kebijakan dan strategi pengembangan Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rawan bencana alam; e.Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung geologi. Kawasan hutan lindung diarahkan pengelolaan dan pengembangannya terdiri atas : a. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan hutan lindung; b. pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dengan reboisasi; c. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; d. pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan e. rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang

terdapat di Kecamatan

Minasa Te’ne ,Balocci, Tondong Tallasa,Bungoro,Segeri dan Mandalle Dengan luas total 7.701,71 ha.

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air 2. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa,Bungoro,Segeri dan Mandalle

41


1. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas : a.kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan d. kawasan kearifan lokal. 2. Kawasan sempadan pantai terdapat di kawasan pesisir pantai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang kurang lebih 45,60 Km, yang terdapat di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan

Labakkang,

Kecamatan

Minasate’ne,

dan

Kecamatan

Pangkajene, dengan ketentuan : a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. c.permukiman yang sudah ada di kawasan sempadan pantai perlu dikendalikan aktifitasnya d.mencegah pembuangan sampah dan limbah rumah tangga langsung ke pantai/badan air. e. mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumah tangga agar tidak langsung masuk ke badan air tetapi ditampung terlebih dahulu dalam lobang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan/IPAL. f. pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sempadan pantai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung. g. menetapkan zona aman dan evakuasi pada pesisir yang berpotensi tsunami dan merencanakan perwilayahan pesisir yang mengacu pada mitigasi bencana. h.fungsi dari pemanfaatan sempadan pantai yaitu penanaman kembali atau pelestarian hutan bakau dan mangrove di sempadan pantai sebagai pencegah terjadinya gelombang pasang dan abrasi.

42


3. Kawasan sempadan sungai terdapat di sepanjang bantaran Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Sungai Ci’dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang dan anak sungai lainnya dan anak sungai lainnya baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan : a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai; b.daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter; d. fungsi sungai sebagai halaman depan, dan bukan sebagai halaman belakang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah. 4. Kawasan sekitar mata air terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle, dengan ketentuan perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. 5.Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. 6. Kawasan kearifan lokal adalah kawasan Kerajaan Segeri (Kediaman Bissu) di Kecamatan Segeri dan Kawasan Songka Bala di Kecamatan Liukang Tupabbiring ditetapkan berdasarkan ketetapan adat yang berlaku. 7. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan pantai berhutan bakau; b.kawasan taman nasional; c.kawasan taman wisata alam laut; dan d.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 8. Kawasan pantai berhutan bakau dengan luas keseluruhan adalah 1.264 Ha, yang penyebarannya meliputi: a.kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Mandalle; b.kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Segeri; 43


c. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Ma’rang; d. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Labakkang; e. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Bungoro; f. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Pangkajene dengan luas kurang lebih 32,70 Ha; g. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Sagara, Sabangko dan Bangko-Bangkoang Kecamatan Liukang Tuppabbiring; h. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Kapoposang Bali, Satanger, Sailus Besar, Sailus Kecil, Aloang, Pelokang Besar, Pelokan Kecil, Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya; dan i. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Dewakang Lompo, Bangko-Bangkoang, Doangdoangan Caddi, Kalu-kalukuang, Pammas Kecamatan Liukang Kalmas. 9. Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Balocci; 10. Kawasan taman wisata alam laut Kepulauan Kapoposang; 11. Kawasan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari : a. taman Purbakala Sumpang Bita dan Gua Bulu Sumi di Kecamatan Balocci yang merupakan tempat peninggalan zaman prasejarah pada masa lampau; b. kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung di Kecamatan Balocci; c. gua lukisan purbakala Leang Pattenung, Leang Kassi, Leang Limbubbuka, Leang Caddia,Lambuto, Leang ujung Bulu, Leang Kajuara , Leang saka pao, Leang Bulu Ribba, Leang Camming kana, Leang Sassang, Leang batang Lamara, Leang Sapiria, Leang Ulu Tedong, leang Garunggung, Leang saluka, Leang maccina, Leang Lesang , leang Cumi Lantang,dan Leang Lompoa di Kecamatan Minasa Te’ne, Leang Biringere Kecamatan Bungoro, Leang Bulu Balang, Leang Lasi Tae, dan Leang pamelakang Tedong Kecamatan Labakkang. 12. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; dan b. kawasan rawan banjir. 44


13. Rwan tanah longsor berada di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, dan Bungoro; dan 14.Kawasan rawan banjir di Kecamatan Pangkajene, Labakkang dan Bungoro. 15 Kawasan lindung geologi terdiri atas: a.kawasan rawan bencana alam geologi; dan b.kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 16.Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: a. kawasan rawan tsunami, terdapat di wilayah pulau-pulau yang meliputi wilayah pulau di Kecamatan Liukang kalmas dan Liukang Tangaya; dan b. kawasan rawan abrasi, terdapat di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle. 17. Kawasan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas: kawasan sekitar mata air, terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle

45


Peta 2.3. Rencana Struktur ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

46


Peta 2.4. Rencana Pola ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

47


2.5.

Sosial Dan Budaya Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana sumber daya tersebut tercipta melalui tingkat pendidikan yang memadai. Kualitas yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkat kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya

penyelenggara

pendidikan

yang

makin

bermutu.

Secara

nasional

pendidikandiselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jumlah sarana pendidikan tahun 2012 terdiri dari Sekolah Dasar sebanyak 301 buah dan Untuk Swasta 4 buah dengan jumlah murid sebanyak 43.048 anak dan diasuh 3.179 Guru, untuk jenjang yang lebi tinggi SLTP Negeri 80 buah dan swasta 9 buah dengan jumlah murid 17.254 anak didik yang diasuh oleh 1.974 orang Guru , Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum ( SMU Negeri 7 buah, swasta 4 buah, dan SMK Negeri 4 buah) dengan 7.705 anak didik yang diasuh oleh 968 orang guru. (Lihat Tabel 2.9 Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 37.400 jiwa atau 17,06 persen, dari data tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 yang sebesar 19 persen. Sedangkan data dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penangggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada

Tahun 2012 untuk Perlindungan Sosial

angka penduduk dengan tingkat kesejahteraan 10 - 30% terendah sebesar 73.712 jiwa atau 13.294 Kepala Keluarga. (Lihat Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Rumah Per Kecamatan) Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan di Kab. Pangkajene dan Kepulauan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan

Liukang Tangaya Liukang Kalmas Liukang Tupabbiring Liukang Tupabbiring Utara Pangkajene Minasatene Balocci Tondong Tallasa Bungoro Labakkang Ma’rang Segeri Mandalle

SD 27 18 17 19 31 27 19 15 30 30 29 22 17

JUMLAH

301

Jumlah Sarana Pendidikan Umum SLTP SLTA SMK MI 7 2 0 0 12 2 0 0 5 1 0 0 6 3 0 0 10 9 0 0 9 7 0 0 5 2 0 0 5 1 0 0 8 5 0 0 3 2 0 1 4 1 0 1 3 1 0 0 3 1 4 2 80

37

4

4

Agama MTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

9

4

Sumber : Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2013

48


Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Rumah Per Kecamatan

No

Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liukang Tangaya Liukang Kalmas Liukang Tupabbiring Liukang Tupabbiring Utara Pangkajene Minasatene Balocci Tondong Tallasa Bungoro Labakkang Ma’rang Segeri Mandalle Total

934 651 534 856 761 518 382 426 718 648 471 440 1,308

13,294

Sumber : Basis Data Terpadu TNP2K Tahun 2012 –Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2013 Tabel 2.13 Jumlah Rumah Per Kecamatan

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liukang Tangaya Liukang Kalmas Liukang Tupabbiring Liukang Tupabbiring Utara Pangkajene Minasatene Balocci Tondong Tallasa Bungoro Labakkang Ma’rang Segeri Mandalle Total

Jumlah Rumah 4.345 3.772 4.184 3.581 9.359 8.708 4.368 2.997 10.898 14.132 9.803 6.492 4.162

86.801

Sumber : Data BPSTahun 2012 –Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2013

49


2.6.

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Kabupaten Toraja Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Toraja. Satuan Kerja Perangkat Dearah pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Toraja Utara, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (DTRP) Kabupaten Toraja Utara, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara, Badan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) Kabupaten Toraja Utara dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (BPMPL) Kabupaten Toraja Utara. (Lihat Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara)

50


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

BUPATI

Sekretariat DPRD

DPRD

WAKIL BUPATI   

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA

STAF AHLI   

   

Hukum dan Politik Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM  Ekonomi dan Keuangan KECAMATAN

KELURAHAN

Bag. Tata Pemerintahan Bag. Hukum Bag. Organisasi dan Kepegawaian

   

ASISTEN EKBANG & KESEJAHTERAAN Bag. Ekonomi Bag. Pembangunan Bag. Olah Raga & Pemuda Bag. Kesejahteraan Rakyat

Dinas Pendidikan Nasional Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8. Dinas Pertanian dan Kehutanan

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pertambangan dan Energi

11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

ASISTEN ADMINISTRASI     

Bag. Humas, Protokol & PDE Bag. Umum Bag. Perlengkapan Bag. Keuangan Ekonomi dan Keuangan

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DINAS DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bag. Persidangan dan Risalah Bag. Keuangan Bag. Umum

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inspektorat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kantor Lingkungan Hidup 7. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip 9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 10. Rumah Sakit Umum Daerah

51


Gambar 2.2. Struktur SKPD Yang Terkait Dalam Pembangunan Sanitasi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan BUPATI

BAPPEDA Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG Bidang Teknologi Tepat Guna dan SDA

DINAS KESEHATAN

KP4

BLHD

Bidang Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Permukiman dan Perumahan

Bidang Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan

DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT DAERAH

Bidang

Bagian Hubungan Masyarakat

Keterangan : Mandat Tupoksi Langsung (Stakeholder Utama) Mandat Tupoksi Tidak Langsung (Stakeholder Mitra)

52


2.1. Komunikasi Dan Media Media dan komunikasi berfungsi untuk mengidentifikasi tentang pengalaman dan kapasitas Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam menjalankan kampanye sanitasi serta sejauh mana pemahaman mereka mengetahui peran media massa dalam mendukung pembangunan sanitasi. Aspek komunikasi dan informasi menjadi hal penting saat permsalahan sanitasi menjadi hal yang tidak populer dan menjadi isu yang tidak penting dikalangan masyarakat.(Lihat Tabel 2.14.Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi dan Tabel 2.15.Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi)

53

Tabel 2.14. Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi

Dinas Pelaksana

No

Kegiatan

Tahun

1

Penyuluhan di sekolah sekolah Dsar tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

2014

Dinas Kesehatan

2

Penyuluhan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

2014

3.

Penyuluhan di masyarakat tentang Stop BABS

2013

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

Siswa Siswi Sekolah Dasar dapat melakukan CTPS dengan baik dan teratur

Murid – murid sekolah Dasar semua Desa.

Dengan CTPS anak – anak kita terhindar dari penyaki diare dan hidup lebih sehat

Menurunkan angka anak yang terserang penyakit diare

Dinas PU dan Tata Ruang

Meningkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi air minum yang memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan sanitasi

Masyarakat umum lokasi Krgiatan Pamsimas

Pemenuhan air minum standar kesehatan dan pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan

Program berbasis masyarakat lebih langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat

Dinas Kesehatan

Masyarakat memahami pentingnya Stop BABs

Masyarakat Lembang/Kelurahan

Dengan stop BABs, kita terhindar dari penyakit dan hidup lebih sehat

Menurunkan angka Penyakit Diare di Masyarakat

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

54

Tabel 2.15. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

No 1.

2.

Jenis Media (a) Radio Torani : Penyiaran sanitasi dan Talk Show malah banjir TV Kabel Palanro: penyiaran liputan tentang sanitasi

Khalayak (b) Masyarakat Umum terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah banjir. Masyarakat Umum dan Masyarakat Target target tentang Sanitasi.

Pendanaan (c) Produksi dan penyiaran dari Radio Torani, nara sumber dan data informasi dari Pokja Sanitasi. Dengan Sukarela untuk menyiarkan tentang Sanitasi baik tentang air Limbah maupun tentang Persampahan

Isu yang Diangkat (d) Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Risiko Banjir

Pesan Kunci (e) Bersama-sama mencegah banjir dan mengurangi risiko banjir.

Mengajak masyarakat untuk sadat buang sampah pada tempatnya dan tidak BAB sembarangan.

Dengan kesadaran menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah orang yang bersih dan beriman.

Efektivitas (f) Dari responden masyarakat mengaku mendengar informasi tentang pencegahan banjir dari dari Radio Torani. Tayangan TV kabel membantu meyakinkan Masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

55


BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DANKEPULAUAN

Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Pangkajenen dan kepulauan masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh TPA belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih kurang dan banyak yang rusak. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada di Kabupaten Pangkajenen dan kepulauan belum terolah dengan baik dan tingkat layanannya masih sangat terbatas.Untuk sub sektor pengelolaan drainase perkotaansampai saat ini, belum tersusunnya rancangan masterplan drainase Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sehingga intervensi program sub sektor drainase tidak terencana dengan baik.

56


3.1 Wilayah Kajian Sanitasi

Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten

Pangkajene

dan

kepulauan

meliputi

11

(Sebelas)

kecamatan sebagai kecamatan penyangga Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yaitu Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasate’ne, Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan

Mandalle,

dan

Kecamatan

Liukang

Tuppabiring

Utara.(Lihat Peta 3.1.Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan)

57


Peta 3.1 : Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

58


3.2.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) Terkait Sanitasi Kondisi kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Selain dari terbatasnya kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi juga karena minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja unit-unit pelayanan tersebut. Sehingga perlu peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kondisi penyehatan lingkungan di suatu wilayah yang mana perlu penyadaran pada diri masing-masing individu untuk berperilaku

sehat

demi

manjamin

kondisi

kesehatan

masyarakat

pada

lingkungannya. Sesuai dengan lingkup study EHRA, fokus pembahasan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan berada pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Kedua tatanan ini dipandang sebagai pilar utama yang memiliki kontribusi besar terhadap tatanan Promosi Higiene dan Sanitasi secara keseluruhan. Bila dalam tatanan rumah tangga baik maka perilaku hidup bersih dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Dan untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas Promosi Higiene dan Sanitasi jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan pada lingkungan sekolah. Sebagai

sarana

pembelajaran,

sekolah

memiliki

peranan

strategis

untuk

memperkenalkan cara hidup bersih dan sehat kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan.

59


3.2.1.

Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat

dalam

melakukan

tindakan

pengelolaan

sektor

sanitasi

di

lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Melalui berbagai program dan kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diharapkan agar masing-masing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Akses informasi tentang sanitasi yang diperoleh rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih dominan didapatkan dari kegiatan penyuluhanpenyuluhan yang dilakukan petugas puskesmas, selain itu informasi sanitasi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dari tayangan televisi, koran, papan himbauan, dll. (Lihat Gambar 3.1 Grafik CTPS di lima waktu penting )

Gambar 3.1 CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Kajian Study EHRA 2014

60


Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Hasil kajian EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Pangkajene dan kepulauan sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 61.50% dan yang Perilaku BABS relatif masih besar yaitu 38.50%. Perilaku BABS lebih banyak ke Pinggir Laut, sungai, kebun, dan pekarangan, perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan yang tinggal dipinggi pantai,Maupun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.. (Lihat Gambar 3.2 Grafik Perilaku BABS) Gambar 3.2 Grafik Perilaku BABS


Pengelolaan Air Minum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan kabupaten yang topografinya Pegunungan dan kepulauan yang untuk di pegunungan menggunakan dari mata air dan untuk kepulauan potensi air tawar kurang dam masyarakat memakai sumur gali. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam seperti dari mata air. Dalam pengelolaan air untuk diminum berdasarkan study EHRA menyimpan air yang sudah diolah ditempat aman dan tidak tercemar sebesar 77.8%. dan masih ada penyimpanan air yang sudah diolah tetapi tidak aman dan tercemar sebesar 22.2%. (Lihat Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum)

61

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum


Perilaku Pengelolaan Sampah Perilaku pengelolaan sampah menurut kajian Study EHRA, masih menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan.Hasil pengamatan menunjukkan 79.80% Masyarakatbelum melakukan pengelolahan Sampah. Hanya 20.20 % masyarakat yang sadar dan untuk melakukan pengelolahan sampah. (Lihat Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat) Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat


62

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 66.80%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Toraja Utara hanya sekitar 33.20% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik. (Lihat Gambar 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL) Gambar 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL


3.2.2.

Tatanan Sekolah Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL

dan pengetahuan tentang kesehatan di

sekolah. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi

masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena

keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran

63

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehata di lingkungan sekolah. Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di sekolah terus digalakkan salah satunya dengan kegiatan peyuluhan disekolah dan perlombaan Unit Kesehatan Sekolah antar sekolah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.(Lihat Tabel 3.1Rekapitulasi Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi tingkat Sekolah Dasar)

64


Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah DasarI

No

1 2

3

Status Sekolah Dasar

Sekolah Dasar Negeri

Sekolah Dasar Swasta MI Total

Jumlah Sekola h

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih

Toilet Guru

Toilet Siswa

T

Y

T

Y

T

21 2

12

59

16 5

153

0

P

PDA M

SPT/ PL

SGL

T

L/P

L dan P

224

17.13 6

16.07 1

70 3

1.857

164

12

48

0

126

98

9

605

579

28

66

9

0

0

0

3

6

0

5

4

0

9

0

8

1

8

1

10

933

811

32

112

6

0

4

0

7

3

0

5

5

0

8

2

3

7

8

2

1.969

179

12

52

0

136

107

0

203

40

0

229

14

70

173

169

3

243

18.069

16.882

31

Y

L

763

193

Saluran Drainase

P

0

L dan P

Fasilita s Pengola han sampah

L

T

L/P

Fas. Cuci tangan

T

0

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

65


Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

Kondisi Sarana Sanitasi

NO

% Sangat Baik

% Baik

% Kurang Baik

1

Toilet Guru

35,25

40,34

24,41

2

Toilet Siswa

20,31

37,48

42,21

3

Fasilitas Cucu tangan pakai

18,28

60,41

21,31

sabun ( CTPS ) 4

Sarana Air Bersih

11,84

57,44

30,32

5

Penelolahan Sampah

18,89

51,38

29,73

6

Saluran Drainase

8,28

40,38

51,33

7

Ketersediaan Dana untuk

23,74

48,91

27,35

33,52

47,21

19,27

higiene dan Sanitasi 8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014 Tabel 3.3 PHBS terkait Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

NO

PHBS Terkait Sanitasi

Baik

%

Kurang Baik

%

1

Cuci Tangan Pakai Sabun

271

67,75

129

32,25

2

Pengunaan Toilet

297

74,25

103

25,75

3

Perilaku Buang Sampah

307

76,75

93

23,25

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

66

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.3.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.1. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang ,Menpunyai indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 %, dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum. Pada Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas PU dan Tata Ruang . Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terutama dalam

hal perumusan

kebijakan,

pengawasan maupun

pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas PU danTata Ruang berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)

67


Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

-

√

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

-

-

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

√

√

-

 Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

-

-

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

-

-

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

-

-

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

√

-

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

√

-

√

-

-

√

-

-

Perencanaan  Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

Pengadaan Sarana

Pengelolaan

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

68

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pengaturan dan Pembinaan  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam hal Pengelolaan Air limbah Domestik

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Sumber : BLH

Tabel 3.5 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan

Ada

Tdk Ada

Efektif

Belum efektif

Tidak efektif

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

Ket

Air Limbah Domestik  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

69

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum  Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum  Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi pengelolaan air limbah domestik  Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : BLH

3.3.2.

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

√

-

√

-

-

√

-

Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikelola secara onsite (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Sedangkan untuk tangki, suspek aman masih cukup besar yaitu 66.30%.(Lihat Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman)

70

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja


Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman


71

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Black Water + Grey Water

Halaman dan Kebun Grey Water

72

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.6: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana tidak layak

Onsite System

BAB S No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3

(ii)

Kec. Liukang Tuppabiring Utara

Desa Mattiro Bulu Desa Mattiro Walie Desa Mattiro kanja Desa mattiro bombing Desa mattiro Labangeng Desa Mattiro baji Desa mattiro Uleng Kecamatan Pangkajene

Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba

Individual

Berbasis Komunal

Cubluk, Tangki septik tidak aman (KK)

Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)

MCK umum /Jamban Bersama (KK)

(iii)

(iv)

(v)

512

2..219

117

Offsite System Kawasan / terpusat

MCK+ + (KK)

Tangki Septik Komu nal (KK)

IPAL Kom unal (KK)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

683

4

0

0

0

0

509

157

0

0

0

0

0

74

320

98

0

0

0

0

0

49

214

66

2

0

0

0

0

106

457

141

0

0

0

0

0

39

169

52

2

0

0

0

0

53

230

71

0

0

0

0

0

74

320

99

0

0

0

0

0

1.011

5.056

4.045

2

0

0

0

0

59 135

294 677

235 541

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

140

702

562

0

0

0

0

0

59 76 161

294 379 806

235 303 645

0 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

110

551

441

0

0

0

0

0

99

494

395

0

0

0

0

0

172

860

688

0

0

0

0

0

1.215

5.276

1.625

0

0

0

0

0

172

747

230

0

0

0

0

0

163 119

710 516

219 159

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(KK)

(i)

Sarana Layak

Sambung an Rumah (KK)

73

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 4 5 6 7 8 IV 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desa Panaikang Kel. Boto Kio Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin Desa Tompo Bulu Kecamatan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Ke. Bowong Cindea Kel. Samalewa Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata

103 175 169 155 159

447 759 735 672 690

138 234 226 207 213

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

442

2.062

1.501

7

0

0

0

0

88 86

438 431

350 345

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

76

382

306

4

0

0

0

0

102

511

408

0

0

0

0

0

69

301

93

3

0

0

0

0

383

1.661

511

4

0

0

0

0

82

355

109

0

0

0

0

0

35

151

47

4

0

0

0

0

73

317

98

0

0

0

0

0

72

311

96

0

0

0

0

0

67

290

89

0

0

0

0

0

55

237

73

0

0

0

0

0

1.213

5.460

3.442

9

0

0

0

0

111

553

442

0

0

0

0

0

167

670

279

3

0

0

0

0

91

456

365

0

0

0

0

0

286 121 148 168 120

1.428 606 594 674 480

1.142 485 247 281 200

0 0 2 0 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.606

5.501

3.569

10

0

0

0

0

97

372

390

0

0

0

0

0

138

418

550

0

0

0

0

0

164 180 174 71

428 376 361 534

219 240 232 285

0 0 2 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

96

478

128

4

0

0

0

0

124 105

421 437

497 418

0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

74


10 11 12 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6

baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung Desa Kanaungan Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa Desa Coppo Tompong Desa mandalle

109

317

145

0

0

0

0

0

93 95

465 473

124 126

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

161

421

215

0

0

0

0

0

1.301

3.775

1.735

7

0

0

0

0

229

432

306

0

0

0

0

0

155

385

207

0

0

0

0

0

123

427

164

2

0

0

0

0

68 185

360 364

90 247

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

145

358

193

0

0

0

0

0

115

375

153

0

0

0

0

0

70

375

94

3

0

0

0

0

125 86

243 456

167 114

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

655

2.983

1.456

0

0

0

0

0

121

605

484

0

0

0

0

0

130

565

174

0

0

0

0

0

109 98 108 88

473 489 469 383

146 391 144 118

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

581

2.178

774

3

0

0

0

0

117

263

156

0

0

0

0

0

74

392

98

0

0

0

0

0

99 102

326 443

132 136

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

75

397

99

0

0

0

0

0

115

357

153

0

0

0

0

0

75

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

Satuan No

Jenis

(i)

(ii)

2.

Sistem Onsite Berbasis komunal - IPAL Komunal - MCK ++ - Tangki septik komunal Truk Tinja

3

IPLT : kapasitas

4

Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas

1

- sistem

(iii)

Kondisi Jumlah/ Berfung Tdk Kapasitas si berfungsi (iv) (v) (vi)

Keterangan

(vii)

unit unit

0 0

0 0

0 0

-

unit

0

0

0

-

unit M3/har i

1

1

0

-

32

1

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

M3/har i

76

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Peta. 3.2 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

77


3.3.3.

Peran serta Masyarakat Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan

prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbahKabupaten Pangkajene dan kepulauan, dimana masih sebagian Masyarakatnya terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup

yang

masih

sangat

bergantung

pada

kebijakan,

serta

belum

begitu

mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.8 Program kegiatan Air Limbah Domestik berbasis Masyarakat Tabel 3.9 Pengelolaan SaranaAir limbah Domestik oleh masyarakat

78


Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

No

1

Nama Program/Kegiata n

PNPM Mandiri Pedesaan

Pelaksana/ PJ

TPK dan Masyarakat

Pembuatan MCK Umum



KelurahanJago ng Kec. Pangkajene

TPK dan Masyarakat

Desa Balocci Baru Kec. Balocci

TPK dan Masyarakat

Desa Tompo Bulu Kec. Balocci

TPK dan Masyarakat

Desa Malaka Kec.Tondong Tallasa

TPK dan Masyarakat

Desa Biring Ere Kec. Bungoro

Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan

Desa Mattiro kanja Kec. Liukang Tuppaburing Utara

TPK dan Masyarakat

Pembuatan MCK Umum 2

Lokasi

Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan

TPK dan Masyarakat

Desa Tabo Tabo Kec. Bungoro

TPK dan Masyarakat

Desa bara batu Kec. Labakkang

Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan Pembuatan MCK Umum

TPK dan Masyarakat

Desa patallassang Kec. Labakkang

Penerima manfaat

Kondisi Sarana Saat Ini )

Tahun Progra m/kegia tan

L

P

2009

27

35

2

Berfungs I

2010

43

29

2

Berfungsi

2009

29

72

2

1 Berfungsi

1 Tidak berfungsi

150

170

4

3 Berfungsi

1 Tidak berfungsi

2009

111

172

4

1 Berfungsi

3 tidak berfungsi

2010

73

92

2

berfungsi

2010

173

254

4

Berfungsi

2011

62

92

2

Berfungsi

2011

83

102

4

2 berfungsi

2009

Jumla h Sarana

Berfungs i

79

Tidak Berfungs i

2 tidak berfungsi

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan PNPM Mandiri Pedesaan

TPK dan Masyarakat

Kel. Pundata baji Kec. Labakkang

TPK dan Masyarakat

Desa Padang Lampe Kec. Ma’rang

Pembuatan MCK Umum PNPM Mandiri Pedesaan Pembuatan MCK Umum


TPK dan Masyarakat

Pembuatan MCK Umum

Desa Pitu SungguKec. Ma’rang

2012

264

274

4

2009

83

91

2

2010

163

251

3

2 berfungsi

1 tidak berfungsi

1261

1634

35 Unit

25 Unit

10 Unit

Total

berfungsi

2 Tidak berfungsi

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, kunjungan lapangan Tabel 3.9: Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat

N o

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibang un

Pengelola Lokasi Lembag a

Kondisi

Biaya operasi dan pemeliharaan

Pengosongan tangki septik/IPAL Waktu

Layana n

1

MCK

2010

KelurahanJagon g Kec. Pangkajene

Pengelol a Pasar

Aktif

Rp. 2000/ orangbiaya pemeliharaan

-

-

2

MCK

2010

Pengelol a Pasar

Aktif


-

-

3

MCK

2011

Desa Balocci Baru Kec. Balocci Desa Tabo Tabo Kec. Bungoro

Pengelol a Obyek Wisata

Aktif


-

-

4

MCK

2012

Desa bara batu Kec. Labakkang

Pengelol a Pasar

Aktif


-

-

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan Masyarakat dan kunjungan lapangan

3.3.4. Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu

80

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauansampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauanakan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Pangkejene dan kepulauan.(Lihat Gambar 3.9Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten) Gambar 3.9. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernahdiikuti di Kabupaten Belum pernah 6%

Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan Air Limbah dan 13% Jamban Keluarga 7% Saluran Air Kotor / Draenase 4%

Cuci tangan Pakai Sabun 30% Air Bersih 18% Stop Buang Air Besar Sembarangan 22% Sumber : Kajian Media dan Komunikasi Tahun 2014

81

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.3.5. Peran Swasta Penyedia layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak ada yang dilakukan pihak masyarakat maupun dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik kecuali lembaga pemberdayaan masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). (Lihat Tabel 3.10Penyedia Layanan Air Limbah Domestik)

Tabel 3.10 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

Sumber Data :Tidak ada Data Pelayanan Air Limbah Domestik

3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.760.460.000 tumbuh sebesar 57.21% dari Tahun Anggaran 2013. Anggaran tersebut sepenuhnya membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan sarana MCK sedangkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 belum teralokasikan sama sekali. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik belum ada karena pengelolaan maupun regulasinya juga belum tersedia. (Lihat Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik)

82

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

1 1.a 1.b

1.c

2011

2012

Rata - rata

Pertu m buhan (%)

837,488,250.00

57.21

83,069,000.00

45.87

90,710,175.00

45.87

2013

Air Limbah Domestik Investasi

-

712.300.000

877.193.000

1.760.460.000

Oprasional / Pemeliharaan ( 106.230.000 226.046.000 OM ) Perkiraan Biaya OM berdasarkan 31.869.000 263.157.900 67.813.800 Infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik

No 1

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

2011

-

-

-

-

2012

2013

Air Limbah Domestik

1.a

Realisasi Retribusi

1.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 DPPKAD

3.3.7.

Permasalahan mendesak Ada beberapa isu pokok yang mengemuka terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan antara lain bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan mennggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai . Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama

83

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka dukungan maka perlu dukungan media komunikasiuntuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). (Lihat Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak )

Tebel 3.13: Permasalahan Mendesak Permasalahan Mendesak 1.

Belum ada sistim pengolahan limbah domestik yang memenuhi syarat berpotensi

sehingga air limbah domestik masih

mencemari

air

tanah

dan

air

permukaan/sungai. 2.

Sistem pengelolaan air limbah masih menggunakan sistem on site sehingga pencemaran air sungai oleh limbah domestik mengakibatkan tingginya angka kuman pada air sungai, sehingga tidak layak dijadikan sumber air baku air minum

3.

Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut

adanya

peningkatan

kapasitas

layanan

pengelolaan air limbah 4.

Sarana dan prasarana limbah domestik IPAL dan IPLT belum ada sehingga potensi pencemaran cukup tinggi.

Sumber : Kesepakatan Pokja Sanitasi

84

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.4.

Pengelolaan Persampahan Kawasan

Kota

Rantepao

dan

sekitarnya

merupakan

kota

sasaran

pelayanan/pengelolaan sampah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dimana masih mengacu pada pola lama hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia baik dari petugas pengelolaan sampah maupun masyarakat penghasil sampah serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga apa yang diamanatkan oleh UndangUndang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum bisa diterapkan. 3.4.1.

Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas PU danTata Ruang, sedangkan Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro.

Pengelolaan sub

sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Kebersihan adalah bidang pada Dinas Pemukiman dan kebersihan yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain

merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun

konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan Lingkungan, serta Pengawasan dan Pengendalian adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan

kebijakan

operasional,

melaksanakan

pembinaan,

evaluasi

implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan

dan

pemukiman,

merupakan

tupoksi

Bidang

Perencanaan

85

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pembangunan Fisik pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan.

(Lihat Tabel 3.14 Daftar Pemangku

Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan)

Pemerintah kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasilokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan karena belum efektifnya beberapa peraturan mengenai persampahan. (Lihat Tabel 3.15 Daftar Peraturan Terkait Persampahan)

86

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan FUNGSI Pemda

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perencanaan 

Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten



Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana 

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

-

√



Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS

√

-

-



Membangun sarana penampungan sampah (TPS)

√

-

-



Membangun saranapengangkutan sampah dari TPS ke TPA

√

-

-



Membangun sarana TPA

√

-

-



Menyediakan sarana komposting

√

Pengelolaan 

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

-

-



Mengelola sampah di TPS

√

-

√



Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

-

-



Mengelola sampah di TPA

√

-

√



Melakukan pemilahan sampah

-

-

√



Melakukan penarikan retribusi sampah

√

-

-



Memberikan izin pengelolaan sampah

√

-

-

87

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pengaturan dan Pembinaan 1. Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

-

√

2.

Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

-

-

3.

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evalusi 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan 5.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

Sumber : Dinas Permukiman dan kebersihan - BLH Tabel 3.15 Daftar Peraturan Terkait Persampahan Ketersediaan

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efektif efekti Terlaksan Dilaksa dilaksan a nakan akanf

Peraturan

Ada Sebutka n

Tdk Ada

 Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

-

Ket

Persampahan

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

88

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

√

-

-

√

-

 Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan

√

-

-

-

-

Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan – BLH

3.4.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan jumlah produksi sampah mecapai sekitar 190 m 3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 140 m3. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.(Lihat Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah) Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Sumber : Kajian EHRA Tahun 2014

89

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah

satu

penyebab

penanganan

sampah

masih

terabaikan,

disamping

kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah . Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. (Lihat Gambar 3.11 Grafik Praktik Pemilihan Sampah Oleh Rumah Tangga)

Gambar 3.11 Grafik Pengankutan Sampah Rumah Tangga

Sumber : Kajian EHRA Tahun 2014

90

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Peta : 3.3 Cakupan Layanan Sampah

91


Gambar 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir Dibakar

Sampah Organik dan Anorganik Lindi

92

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota

No

I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4 5

Nama Kecamatan/ Kelurahan Kec. Liukang Tuppabiring Utara


Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba Desa Panaikang Kel. Boto Kio

3R

Volume Terlayani Institusi Pengelola

Jumlah Pendud uk (orang)

Timbulan Sampah (M3)

(%)

(M3))

13,656

0

0

0

0

3,130

0

0

0

1,969

0

0

1,315

0

2,815

(%)

(M3))

0

0

0

100

68.28

0

0

0

0

100

15.65

0

0

0

0

0

100

9.85

0

0

0

0

0

0

100

6.58

0

0

0

0

0

0

0

100

14.08

1,042

0

0

0

0

0

0

0

100

5.21

1,415

0

0

0

0

0

0

0

100

7.08

1,970

0

0

0

0

0

0

0

100

9.85

40,450

19.6

0

0

0

0

0

0

89

180.00

2,350

1.4

0

0

0

0

0

0

88

10.34

1.3

0

0

0

0

0

0

95

25.77

1.5

0

0

0

0

0

0

95

26.61

0.6

0

0

0

0

0

0

95

11.11

3.8

0

0

0

0

0

0

75

11.38

1.6

0

0

0

0

0

0

95

30.62

2.6

0

0

0

0

0

0

88

19.40

4.5

0

0

0

0

0

0

77

15.20

2.2

0

0

0

0

0

0

94

32.19

10.5

0

0

0

0

0

0

94

152.86

2.1

0

0

0

0

0

0

91

20.86

2.6

0

0

0

0

0

0

88

19.24

0

0

0

0

0

0

0

100

15.91

0

0

0

0

0

0

0

100

13.76

1.4

0

0

0

0

0

0

94

21.96

5,413 5,619 2,352 3,034 6,446 4,408 3,949 6,879 32,494 4,600 4,373 3,181 2,751 4,673

(%)

(M3))

Tidak Terlayani

TPA

(%)

(M3))

93

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 6 7 8 IV 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 4 5 6

Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin Desa Tompo Bulu Kecamatan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Ke. Bowong Cindea Kel. Samalewa Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi

4,526

1.1

0

0

0

0

0

0

95

21.50

4,140 4,250

0

0

0

0

0

0

0

100

20.70

3.2

0

0

0

0

0

0

85

18.06

15,939

8.7

0

0

0

0

0

0

90

71.53

3,501 3,446

1.1 2.6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

94 85

16.42 14.65

3.4

0

0

0

0

0

0

78

11.92

1.6

0

0

0

0

0

0

92

18.79

0

0

0

0

0

0

0

100

9.26

0

0

0

0

0

0

0

100

51.12

0

0

0

0

0

0

0

100

10.92

0

0

0

0

0

0

0

100

4.66

0

0

0

0

0

0

0

100

9.76

0

0

0

0

0

0

0

100

9.57

0

0

0

0

0

0

0

100

8.92

0

0

0

0

0

0

0

100

7.31

5.3

0

0

0

0

0

0

97

197.16

2.0

0

0

0

0

0

0

91

20.07

0

0

0

0

0

0

0

100

22.32

0.7

0

0

0

0

0

0

96

17.60

1.4 1.2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

98 95

55.68 23.04

0

0

0

0

0

0

0

100

19.79

0

0

0

0

0

0

0

100

22.46

0

0

0

0

0

0

0

100

16.00

10.3

0

0

0

0

0

0

90

224.19

2.3

0

0

0

0

0

0

88

17.15

1.5

0

0

0

0

0

0

95

26.01

0

0

0

0

0

0

0

100

21.90

0

0

0

0

0

0

0

100

24.01

0

0

0

0

0

0

0

100

23.22

0.7

0

0

0

0

0

95

13.53

3,057 4,084 1,851 10,224

2,183 931 1,952 1,914 1,783 1,461 40,458 4,421 4,464 3,651 11,422 4,851 3,957 4,492 3,200 49,970

3,897 5,504 4,379 4,801 4,643 2,848

0

94

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 7 8 9 10 11 12 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6

Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung Desa Kanaungan Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa Desa Coppo Tompong Desa mandalle

0

0

0

0

0

5.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

34,690

3.2

0

0

0

0

6,119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,552 4,970 4,182 2,897 2,484 2,523 4,290

4,141 3,285 1,800 4,930 3,857 3,067 1,878 3,333 2,280 20,377 4,841 3,474

0

100

12.76

0

77

19.13

0

100

20.91

0

100

14.49

0 0

100 100

12.42 12.62

0

100

21.45

0

0

99

170.85

0

0

0

100

30.60

0

0

0

0

100

20.71

0

0

0

0

0

100

16.43

0

0

0

0

0

0

100

9.00

1.5

0

0

0

0

0

0

94

23.17

1.7

0

0

0

0

0

0

91

17.55

0

0

0

0

0

0

0

100

15.34

0

0

0

0

0

0

0

100

9.39

0

0

0

0

0

0

0

100

16.67

0

0

0

0

0

0

0

100

11.40

4.5

0

0

0

0

0

0

96

98.06

1.3

0

0

0

0

0

0

95

22.87

1.2

0

0

0

0

0

0

93

16.15

0 0 0 0 0 0 0

2,912 3,911 2,884 2,355

0

0

0

0

0

0

0

100

14.56

2.0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90 100 100

17.60 14.42 11.78

15,482

0

0

0

0

0

0

0

100

77.41

3,118

0

0

0

0

0

0

0

100

15.59

0

0

0

0

0

0

0

100

9.80

0

0

0

0

0

0

0

100

13.17

0

0

0

0

0

0

0

100

13.58

0

0

0

0

0

0

0

100

9.94

0

0

0

0

0

0

0

100

15.33

1,960 2,634 2,716 1,988 3,066

95


Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kabupaten N o

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor Penampungan Sementara - Bak Biasa - Container - Transfer Depo Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compaction Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat - TPS 3R - SPA ( stasiun peralihan Antara ) TPA Regional - Sanitary landfill - Controlled landfill - Open dumping Alat Berat - Bulldozerl - Whall/truck loader - Excavator / backhoe IPAL - Sistim

1

2

3.

4

5

6

7

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

Ritasi /hari

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

Keterangan

(iii)

(iv)

(vii)

unit unit

9 0

1 0

9 0

0 0

-

unit unit unit

24 2

1 1

24 2

0 0

-

unit unit unit

13 6 0

1 4 0

13 6 0

0 0 0

-

unit

0

0

0

0

-

Unit

0

0

0

0

-

Ha Ha Ha

0 0 6

0 0 0

0 0 6

0 0 0

-

Unit Unit Unit

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 0

-

Unit

0

0

0

0

0

3.4.3. Peran serta Masyarakat Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa tidak adanya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi

96

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. (Lihat Tabel 3.18Daftar Program/kegiatan persampahan berbasis Masyarakat, Tabel 3.24 Pengelolaansarana Persampahan oleh masyarakat )

Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat

N o

Nama Program/kegiatan

Pelaksana/ PJ

Lokasi

-

-

-

-

-

-

Total

Tahun Progra m/Kegi atan**)

Penerima manfaat ***)

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini **) Berfung si

Tidak Berfung si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Tabel 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat

Pengelola

Kerjasama dengan pihak lain

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N o

Jenis Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokasi -

-

-

Lembaga

Kondisi

-

-

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

3.4.4.

Komonikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka penyusunan buku putih.

97

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka untuk menunjang semakin maksimalnya kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi yaitu media cetak koran. Kerjasama ini baru dilakukan sebatas kebutuhan program/proyek, yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas kebersihan, serta beritaberita terkait lainnya.(Lihat Tabel 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang perna diikuti dikabupaten. Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Belum pernah 6%

Cuci tangan Pakai Sabun 30%

Masalah Air Limbah Sampah dan dan Jamban Kebersihan Keluarga Lingkungan 7% 13% Saluran Air Kotor / Draenase 4% Air Bersih 18%

Stop Buang Air Besar Sembarangan 22% Sumber : Kajian Media dan Komunikasi Tahun 2014

3.4.5.

Peran Swasta Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan dalam tahapan pengelolaan pun masih sangat terbatas, hanya pada pengadaan sarana sedangkan

98

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pembinaan belum nampak. Hampir semua kegiatan pengelolaan persampahan ditangani langsung Pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut melakukan kegiatannya.(Lihat Tabel 3.20Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten)

Tabel 3.20 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No


Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman – BPPLH

3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Badan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.21Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi KomponenPersampahan, Tebel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Persampahan)

99


Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan

Rata -rata

Pertu m buhan (%)

538,308,562.50

25.28

4.484.015.000

2,141,299,759.75

22.21

1.345.204.500

642,389,927.75

22.21

Belanja (Rp) No

Sub Sektor

2010

2011

2012

2013

2

Sampah Pendanaan Investasi 369.069.000 265.000.000 793.513.000 2.a Persampahan Oprasional / 237.600.000 174.500.000 3.669.084.039 2.b Pemeliharaan ( OM ) Perkiraan Biaya OM 71.280.000 52.350.000 1.100.725.211 2.c berdasarkan Infrastruktur terbangun Sumber : : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

725.652.250

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah

No 2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

2.b

Potensi Retribusi

2011

2012

2013

Pertum buhan (%)

1.200.050.000

1.515.905.500

1.787.950.500

17.95

-

-

-

-

Belanja (Rp)

Sub Sektor

2010 176.050.000 -

Sumber : : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 DPPKAD

3.4.7. Permasalahan mendesak Kabupaten Pangkajene dan kepulauan mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai juga oleh tindak perilaku masyarakat dalam mengolah sampah belum baik, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai Terbatasnya dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah. (Lihat Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak)

100


Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak

No

Permasalahan Mendesak 1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume sampah 2.bertambah, Konsep 3R belum memasyarakat ; Sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar, relatif masih rendah, terutama di bagian pedesaan dimana akses media dan komunikasi masih minim. Penanganan sampah masih dilakukan secara ala kadarnya, seperti membakar dan membuang ke saluran/sungai. ; 3.Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai dan dikelola secara maksimal. 4.Sangat sulit mendapatkan TPA yang dekat dengan perkotaan Untuk membangun TPA yang permanen dan sesuai ketentuan 5.pengelolaannya membutuhkan anggaran yang relatif besar, sedangkan kemampuan daerah masih sangat terbatas dari segi Pendanaan dan Sumber daya manusia pengelol

Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan– BLH

101

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.5.

Pengelolaan Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro.

Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada

dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama

maupun di unit

lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Pangkajene dan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. 3.5.1. Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur.Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Pangkajene dan kepulauan.Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten

yang

dikelola oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi

102

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lahan yang ada.Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. (Lihat Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan )

Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.25 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan)

Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan Fungsi Pemkab

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

√

√

-

-

√

-

√

 Membersihkan saluran drainase lingkungan

√

√

√

 Memperbaiki saluran drainase yg rusak

√

-

-

Perencanaan  Menyususn target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan

103

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Melakukan kelengkapan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB Pengaturan dan Pembinaan  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistim drainase lingkungan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer

√

-

-

√

-

-

√

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

 Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monev terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang

Tabel 3.25 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Peraturan

Ada

Tdk Ada

-

√

Pelaksanaan Belum Tdk Efektif efektif efektif Dilaksan dilaksana dilaksana akan kan kan

Keterangan

Drainase  Target Capaian Pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kab saat ini

-

-

-

-

104

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab. Dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab. Dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkan dengan sistim drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masy. Utk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Dinas PU danTata Ruang

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi topografi yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 45.3% rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin) Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin

Sumber: Kajian EHRA Tahun 2014

105


Masterplan perencanaan drainase lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan selaku induk perencanaan pembangunan drainase belum ada nanti pada tahun 2013 melalui APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sementara dalam tahap penyusunan Master Plan Drainase. (Lihat Peta 3.4 Peta Jaringan Drainase dan wilaya genagan Kabupaten)

106


Peta 3.4. Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten

107


Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. Permasalahan tersebut diatas dikuatkan oleh hasil kajian studi EHRA bahwa ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja mencapai hanya 39%. Secara struktur drainase di kota Kawasan Pangkajene dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. (Lihat Tabel 3.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan, Tabel 3.26Cakupan layanan pengelolaan draenase yang ada dikabupaten. Tabel 3.27. Kondisi sarana dan prasarana draenase dikabupaten Pangkajene dan kepulauan)

108


Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Air Hujan

Halaman dan Kebun

Tanah (Biopori)

Grey Water

109


Tabel 3.26 Luas Wilayah Genangan

No I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Wilayah Genangan Lama Frekuensi (jam/hari) (kali/tahun)

Luas (Ha)

Ketinggian (M)

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

2,13

0,3

1

2

Tidak ada Drainase

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0,5

0,4

1,5

2

1,4

0,5

1

2

0

0

0

0

2,5

0,3

1

1

3,4

0,4

1,5

1

0

0

0

0

Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah -

0

0

0

0

-

1,76

0,3

1

1

0,75

0,3

1

2

1,25

0,3

2

1

3

0,4

1,5

2

2,64

0,3

2

1

1,5

0,3

1

1

Penyebab

Kec. Liukang Tuppabiring Utara


Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba Desa Panaikang

Tertibun Sampah Tertibun Sampah

Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase

110

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5 6 7 8 IV 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3

Kel. Boto Kio Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin Desa Tompo Bulu Kecamatan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Kel. Bowong Cindea Kel. Samalewa

4 5 6

Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu

7 8 VII 1 2 3 4 5 6

Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi

6,2

0,4

3

1

3,01

0,4

3

1

0 0

0 0

0 0

0 0

Tidak ada Drainase Tertibun Sampah -

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

2,46

0,3

1,5

1

1,5

0,3

1,5

2

3,2

0,3

1,5

1

1,75

0,4

2

1

2,3

0,3

2

2

0

0

0

0

1,37

0,4

1,5

2

1,5

0,4

2

2

2,12

0,3

2

2

1,73

0,5

2

2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase

Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase -

111

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 7 8 9 10 11

Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung

12 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4

Desa Kanaungan Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

2,41

0,4

2

1

1,85

0,5

2

1

2,53

0,3

2

1

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

2,81

0,4

1,5

2

1,52

0,4

1,5

2

1,39

0,4

1,5

2

2,2

0,3

2

1

2,31

0,3

1,5

1

0

0

0

0

Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tertibun Sampah -

2,13

0,3

1,5

1

Sampah

0

0

0

0

-

0

0

0

0

1,81

0,3

1,5

2

1,64

0,4

2

2

2,91

0,3

2

2

Tidak ada Drainase Tertibun Sampah Tertibun Sampah

0

0

0

0

2,61

0,4

1,5

2

2,01

0,3

3

2

1,75

0,4

2

1

Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah

Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tertibun Sampah

112

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5

Desa Coppo Tompong

6

Desa mandalle

0

0

0

0

-

2,81

0,3

1,5

1

Tertibun Sampah

Tabel 3.27 Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten/Kota

No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii)

1

2

3.

3.5.3.

Saluran Primer - S. Primer A - S. Primer B Saluran Sekunder - Saluran Sekunder A1 - Saluran Sekunder A2 - Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air

Satuan

(iii)

Jumlah/ Kapasitas (iv)

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

m m m m m unit unit

Peran serta Masyarakat Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titikterdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.28 Daftar Program/kegiatan Draenase perkotaan yang berbasis masyarakat. Tabel 3.28. Kondisi sarana dan prasarana Drainase perkotaan oleh masyarakat)

113

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat

N o

1

Nama Program/Kegia tan

Pelaksan a/PJ

PMPN Mandiri TPK Pedesaan Pekerjaan Drainase

2

PMPN Mandiri TPK Pedesaan Pekerjaan Drainase

3

PMPN Perkotaan

OMS

Pekerjaan Drainase 4

PMPN Perkotaan

OMS

Pekerjaan Drainase 5

PMPN Mandiri TPK Pedesaan Rehap Drainse

6

PMPN Mandiri TPK Pedesaan Rehap Drainse Total

Lokasi

Desa Parenreng Kec. Segeri Desa Batara Kec. Labakkang Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene

Penerima manfaat

Tahun Progra m/keg iatan

Kondisi Sarana Saat Ini )

L

P

Jumla h Saran a

2008

38

29

200 M

2010

31

15

175 M

2010

37

31

250 M

250 M

2011

35

28

250 M

250 M

Berfun gsi

200 M

Tidak Berfun gsi

175 M

Desa Mandalla Kec. Mandalle

300 M 2011

25

30

300 M

Desa Biring Ere Kec. Bungoro

2013

35

41

300 M

300 M

201

174

1.475 M

1.000 M

475 M

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

114

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.29 Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat N o 1

Jenis Sarana

Lokasi

Pengelolaan Lembaga

Drainase dalam Kota sepanjang 200.m

Kelurahan Padoang doangan

Karang taruna ABRI

2


KelurahanTum ampua

KLMD ABRI

3


Kelurahan Anrong Appaka

Karang taruna ABRI

Iuran

Keteranga n

aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Kondisi

dan

dan

dan

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan Masyarakat dan kunjungan lapangan

3.5.4. Komunikasi dan media Peran media dalam pengelolaan drainase lingkungan sama halnya dengan pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah maupun persampahan.

Eksistensi media dalam

bentuk apapun itu, baik visual, audio maupun audio visualmasing-masing memiliki intrest yang berbeda namun tujuan dan sasarannya sama, yakni memberikan informasi dan himbauan kepada khalayak untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup melalui pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan drainase terutama pada tahap pemeliharaan. Kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase atau membiarkan saluran dalam kondisi tergenang dan ditumbuhi rumput, dapat menyebabkan kualitas lingkungan menurun, yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesehatan, kenyamanan serta estetika lingkungan yang ada. (Lihat Gambarl 3.16 KegiatanPenyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten)

115

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.16 Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten Belum pernah 6%

Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan 13% Air Limbah dan Jamban Keluarga 7% Saluran Air Kotor / Draenase 4%

Cuci tangan Pakai Sabun 30% Air Bersih 18% Stop Buang Air Besar Sembarangan 22% Sumber : Kajian Media dan Komunikasi Tahun 2014

3.5.5. Peran Swasta Keterlibatan Swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Pangkajene dan kepulauan sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Partisipasi pengelolaan drainase lingkungan hanya datang dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat melalui dana stimulan Bantuan langsung Masyarakat dan swadaya masyarakat sendiri. (Lihat Tabel 3.30 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan di Kabupaten) Tabel 3.30 Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten/Kota

No


Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

-

-

-

-

Volume

-

Potensi Kerjasama

-

116

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan melalui beberapa SKPD terkait. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase pada Tahun 2013 sebesar Rp 287,364,000.Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp.37,200,000 dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada.(Lihat Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan, Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan)

Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor

3

Drainase

3.a

Investasi

Rata - rata

Pertum buhan (%)

2010

2011

2012

2013

924.940.000

2.245.450.000

2.856.756.50 0

5.177.905.00 0

2.801.262.87 5

51.85

-

283.950.000

50.12

10.800.000

282.690.000

33.33

Oprasional / 545.450.000 22.450.000 Pemeliharaan ( OM ) Perkiraan Biaya OM berdasarkan 3.c 163.635.000 673.635.000 Infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013 Bappeda 3.b

Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan Belanja (Rp) No

Sub Sektor

3 3.a

Retribusi Draenase Realisasi Retribusi

3.b

Potensi Retribusi

Pertu m buhan (%)

2010

2011

2012

2013

5.129.747.610

4.735.834.731

4.108.747.610

5.108.747.610

-

-

-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013 Bappeda

3.86 -

117


3.5.7. Permasalahan mendesak Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat.Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan bahwa kabupaten Pangkajene dan kepulauan sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Pangkajene dan kepulauan juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sanitasi khususnya mengenai Drainase. (Lihat Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak )

Tabel 3.33 Permasalahan Mendesak

Permasalahan Mendesak 1. Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan terintegrasi belum ada, sehingga perlu segera menyusun dokumen master plan drainase yang menjadi acuan dalam pembangunan sector drainase. 2. Drainase masih dijadikan tempat membuang dan membakar sampah; 3. Adanya penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah; 4. Belum pernah dilakukan pengerukan, kalaupun pernah, tidak kontinu; 5. Pendanaan & Pembiayaan masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana & parasarana, sistem maupun cakupan layanan; 6. Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi; Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan

118


3.6.

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.6.1. Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya sumur dan perpipaan dari sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 6 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene

dan

kepulauan,

itupun

dari

6

Kecamatan

tersebut tidak

semua

kelurahan/lembang terlayani. (Lihat Peta 3.5 Peta Cakupan Layanan Air Bersih)

119

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Peta 3.5 Cakupan layanan Air bersih

120


Berdasarkan kajian study EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dan hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar masih cukup tinggi sebanyak 22.25% dan masyarakat menggunakan sumber air terlindungi 77.75% .(Lihat Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak


Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 100 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 75 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah

121

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pelayanan PDAM mencapai 328,947 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 53,388 jiwa atau 16,23% artinya bahwa masih ada sekitar 83.77% penduduk diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih. (Lihat Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan) Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Ket.

PDAM

-

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

18.80

-

3

Kapasitas Produksi

Lt/Det

75

-

4

Kapasitas Terpasang

Lt/Det

100

-

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

7611

-

6

Jumlah Kran Air

Unit

-

-

7

Kehilangan Air (UFW)

%

-

-

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)

M3

2500

9

Jumlah Pelanggan Perkecamatan

Kec. Pangkajene

Kec.Ma’rang

Kec. Minasate’ne

Kec. Labakkang

Kec. Segeri

-

Pelanggan

Pelanggan

Pelanggan

Pelanggan

Pelanggan

4.011

Pelanggan Yang Aktif

981


597


1.487


877


122

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.6.2.

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten

Pangkajenen dan

kepulauan tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan bervariasi antara lain beberapa industry rumah tangga seperti pembuatanTempe dan Tahu beberapa lokasi didalam kota,dan produksi cinderamata/souvenir berlokasi disekitar objek – objek wisata. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga) Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

1.

Pembuatan Tempe dan Tahu

Kel. Anrong Appaka

2

Industri Pembuatan Tempe dan Tahu

Kel. Jagong

No.

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

2


3

1


2

Sumber : BPH

3.6.3.

Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan masih membutuhkan perhatian serius. Selebihnya, Rumah Sakit dan Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedeangkan untuk limbah padat dibuang ke TPS atau bahkan dibakar. (Lihat Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan)

123

PokjaSanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Limbah

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

RS Type C Kab.Pangkajene

Kelurahan padoang doangan

Padat Cair

On Site System

2,5

Puskesmas

Kulurahan jagong

Padat Cair

On Site System

1.2

Sumber : Dinas Kesehatan

124


BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Orientasi program dan pengembangan sanitasi dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijabarkan dalam beberapa sub sektor, yakni perilaku hidup bersih dan sehat serta promosi higiene, peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan serta komponen sanitasi lainnya, termasuk air bersih, limbah medis (B3), kegiatan koordinasi, penataan lingkungan permukiman serta program dan kegiatan lain terkait sektor sanitasi. Pada dasarnya, program pengembangan yang sedang dilaksanakan maupun yang direncanakan akan dilaksanakan merupakan upaya memenuhi kebutuhan akses sub sektor sanitasi yang dinilai masih sangat membutuhkan perhatian serius. 4.1. Promo Higine dan Sanitasi ( PROHISAN ) Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, termasuk kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi serta pengadaan sarana dan prasarana sanitasi. Tabel-tabel berikut akan menyajikan informasi kegiatan dan rencana program tahun berikutnya dalam sektor sanitasi yang berhubungan erat dengan upaya perubahan ke arah perilaku hidup bersih dan sehat serta promosi higiene yang dilakukan oleh SKPD terkait. (Lihat Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Promosi Higine dan Sanitasi Tahun 2014, Tabel 4.2 Kegiatan Pengelolaan Promosi Higine dan Sanitasi Tahun 2013 )

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Tahun 2015

No 1

Nama progam/kegiatan

Vol

Indikasi biaya (Rp)

Sumber Pendananaan/ pembiayaan

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Dokumen perencanaan

Dinkes

Renja SKPD

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2

Satuan

Paket

7

180.200.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

APBD II


Pengembangan Lingkungan Sehat

Paket

2

58.520.000

APBD II

Dinkes

Renja SKPD

Sumber : Dokumen Renja SKPD, Bappeda

Tabel 4.2 Kegiatan PHBS terkait Sanitasiyang sedang berjalan Tahun 2014 No 1


Vol

biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2

Satuan

Paket

4

210.601.450

DAU

Kab.Pangkajene dan Kepulauan

Dinkes

50.289.000

DAU


Dinkes

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat

Paket

2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Bappeda

4.2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Program

pengelolaan

air

limbah

domestik

perlu

dilakukan

sebagai

upaya

meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih jauh dari proporsional, wawasan, pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat membutuhkan banyak sosialisasi pentingnya pola hidup bersih dan sehat, pengelolaan yang masih belum memisahkan antara peran regulator dan operator, ketersediaan penganggaran yang masih terbatas dan dilain pihak sektor lain yang juga tidak kalah pentingnya membutuhkan prioritasi pembiayaan, pihak swasta yang belum memperlihatkan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor sanitasi, serta berbagai tantangan lainnya, membuat capaian MDGs maupun RPJMN 2014 tidaklah mudah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (Lihat Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Tahun 2014, Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2014)


Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2015

No 1


Satuan

Vol

Indikasi biaya (Rp)

Sumber Pendananaan


Sumber Dokumen

Renstra

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

2

Paket

15

251.650.000

APBD

Dinas Permukiman dan Kebersihan

Paket

50

15.228.638.320

APBD

Dinas PU & Tata Ruang

Renstra


RPIJM

Program Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Air Limbah (Sistem Paket 20 1.986.506.000 Setempat dan Sistem Komunal) Sumber : Dokumen Renstra SKPD dan RPIJM, Bappeda

APBD

Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang berjalan Tahun 2014 No 1


Satuan

Vol

biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi

Penanggung jawab

DAK



Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

Paket

10

1.760.460.000


4.3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk maupun karena migrasi. Hal tersebut kemudian berdampak pula pada timbulan sampah yang dihasilkan terutama di kawasan perkotaan. Beberapa tahun terakhir, pengelolaan sampah belum dilakukan secara optimal karena sarana prasarana, sumberdaya manusia, kelembagaan serta pembiayaan yang masih terbatas. Data dan informasi

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengenai hal tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. (Lihat Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Tahun 2014, Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2014)

Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan saat ini Tahun 2015

No


Satuan

Vol

Indikasi biaya (Rp)

Penyediaan prasarana dan sarana Paket 11 1.080.000.000 pengelolaan persampahan Peningkatan operasi 2 dan pemeliharaan Paket 4 7.093.278.000 prasarana dan sarana persampahan 3 Penyediaan prasarana dan sarana Paket 1 50.000.000 pengelolaan persampahan 4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Paket 1 15.000.000 Sarana dan Prasarana Persampahan Sumber : Dokumen Renstra SKPD dan RPIJM, Bappeda

Sumber Pendanana/ Pembiayaan

1

APBD

APBD

SKPD Penanggung Jawab Dinas Permukiman dan Kebersihan Dinas Permukiman dan Kebersihan

Sumber Dokumen perencanaan

Renstra SKPD

Renstra SKPD

APBD

BLH

Renstra SKPD

APBD

BLH

Renstra SKPD


Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan yang sedang berjalan Tahun 2014 No 1


Satuan

biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi

Penanggung jawab


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Paket

1

5.015.095.000

DAU


Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Unit

1

54.700.000

DAU


BLH

900.000.000

DAU DAK



Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3R 2

Vol

Keg

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi & komunikasi Paket 1 107.350.000 masyarakat di bidang lingkungan Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Bappeda

DAK


BLH

4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Layanan sub sektor drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terbatas pada kawasan perkotaan yakni Kecamatan Pangkajene, sebagian Kecamatan

Bungoro,Minasate’ne, Labakkang, Sama halnya dengan sub

sektor sanitasi air limbah domestik, program dan kegiatan pengelolaan drainase lingkungan tahun ini maupun satu tahun berikut, secara fisik belum nampak karena keterbatasan penganggaran. (Lihat Tabel 4.7 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Tahun 2014, Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Tahun 2014)


Tabel 4.7 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan saat ini Tahun 2014

No 1


Satuan

Vol

Indikasi biaya (Rp)

Sumber Pendananaan


Sumber Dokumen

CSR


RPIJM

Program Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Drainase Perkotaan Paket 1 5.000.000.000 (Infrastruktur Drainase) Sumber : Dokumen Renstra SKPD dan RPIJM, Bappeda

Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang sedang berjalan Tahun 2014 No 1


Satuan

Vol

biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi

Penanggung jawab

DAU

Kab. Pangkep


Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengembangan saluran drainase/gorong-gorong

Paket

20

2.340.000.000


4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Air bersih sebagai salah satu komponen sektor sanitasi mendapat perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal tersebut karena kondisi pengelolaan air bersih dan akses masyarakat terhadap air bersih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. setidaknya terdapat beberapa program dan kegiatan yang tengah dilaksanakan dan direncanakan realisasinya untuk satu tahun ke depan, baik penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih. demikian pula beberapa kegiatan koordinasi dan penataan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian kualitas air bersih. (Lihat Tabel 4.9 Rencana Program dan Kegiatan Komponen Terkait Tahun 2014, Tabel 5.0 Kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Tahun 2014 )

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 4.9 Rencana Program dan Kegiatan saat ini Tahun 2015

No 1

2


Vol

Indikasi biaya (Rp)

Sumber Pendanana


Sumber Dokumen

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya APBD II

Dinas Permukiman dan Kebersihan Dinas Permukiman dan Kebersihan

Pembangunan Jaringan air bersih /air minum

Km

15

251.650.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Km

20

1.986.506.000

APBD II

Renstra SKPD

10.600.000.000

APBN APBD I APBD II


RPIJM


RPIJM


RPIJM

Renstra SKPD

Program SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK)

3

Satuan

Unit

3

Program SPAM di Pedesaan SPAM di Pedesaan (Desa yang Rawan Air/Pesisir pantai/Terpencil)

Km

8

8.412.000.000

APBN APBD I APBD II CSR

SPAM di Pedesaan (Pamsimas)

Desa

17

11.900.000.000

APBN APBD II

Sumber : Dokumen Renstra SKPD dan RPIJM, Bappeda


Tabel 4.10 Kegiatan yang sedang berjalan Terkait Sanitasi Tahun 2014 No 1

2


Vol

biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi

Penanggung jawab

4.043.617.000

DAU DAK



DAU


Dinkes

DAU


BLH

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih terutama bagi masyarakat miskin

Paket

30

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat ( study EHRA )

Tahun

1

60.000.000

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber daya air & Pengndalian kerusakan sumbersumber air

3

Satuan

Paket

1

31.700.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan ( Tahun 1 98.030.000 penyusunan BPS dan SSK ) Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Bappeda

DAU


Bappeda


BAB V AREA BERESIKO SANITASI

Resiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sector sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sanitasi

penting bagi Kabupaten/Pokja untuk menetapkan prioritas wilayah

pengembangan sanitasi dan prioritas pengembangan sub sektor sanitasi yakni pengelolaan air limbah, persampahan, drainase serta komponen sanitasi lainnya terutama akses air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat. Urgensi pembahasan terletak pada intervensinya terhadap penentuan prioritas arah pengembangan pembangunan sanitasi pada masa mendatang. 5.1

Area Beresiko Sanitasi 2.1.1. Penentuan area beresiko berdasarkan Data Sekunder Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingka trisikosebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telahtersedia di SKPD. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih, sanitasi, data umum meliputi sambungan rumah dan hidran umum (PDAM/BPAM/HIPPAM), air limbah, jumlah populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah KK miskin, luas genangan, serta daerah yang dialiri sungai/saluran/irigasi. Berdasarkan kesepakatan Pokja scoring bobot untuk data sekunder 25%. 2.1.2.

Penentuan area beresiko berdasarksan Presepsi SKPD Penentuan area berisiko berdasarkan Persepsi SKPD diberikanber dasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten/ kota yang mewakili SKPD terkaitsanitasi, dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pemukiman dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup dan kesepakatan Pokja bobot scoring sebesar20%.

2.1.3. Penentuan area beresiko berdasarkan Study EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek

133


perilaku cuci tangan pakai sabun, hygienes jamban, penangan air minum, dan buang air besar sembarangan. Berdasarkan kesepakatan Pokja bobot scoring sebesar55%. Berdasarkan penggabungan data Sekunder , Persepsi SKPD dan data kajian EHRA untuk 10 Kecamatan

dengan

87

kelurahan/Desa

di

Kabupaten

Pangkajene

dan Kepulauan

yang

menjadiprioritas, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. untuk pengelolaan

air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (LihatPeta 5.1.Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 5.2.Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 5.3.Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan)

134


Peta : 5.1 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

135


Peta : 5.2 Area Berisiko Sanitasi Persampahan

136


Peta : 5.3 Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan

137


Pada peta ilustrasi area beresiko sanitasi air limbah domestik terlihat 4 kelurahan/Desa merupakan area beresiko sangat tinggi yaitu Kelurahan Bonto perak, Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene, Desa Panaikang Kecamatan Minasate’ne, Desa Kalabirang kecamatan Minasate’ne, dan16 kelurahan/Desa merupakan kelurahan/Desa beresikotinggi. Dan Sedangkan kelurahan/Desa lainnya merupakan area beresiko rendah . Hal ini dikarenakan, prasarana air limbah domestik belum memadai yang memicu perilaku buang air besar sembarangan (BABs). (LihatTabel 5.1.Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik)

Tabel 5.1. Area BeresikoSanitasiAir Limbah Domestik Wilayah Prioritas Air Limbah

No

Area Beresiko

1

Resiko 4

Kel. Bonto Perak

2

Resiko 4

Kel. AnrongAppaka

3

Resiko 4

DesaPanaikang

4

Resiko4

DesaKalabirang

5

Resiko3

Kel. Pabundukang

6

Resiko3

Kel. Minasate'ne

7

Resiko3

Kel. Boto Kio

8

Resiko3

Kel. Biraeng

9

Resiko3

Ke. BowongCindea

10

Resiko3

DesaBiring Ere

11

Resiko3

Kel. Borimasunggu

12

Resiko3

DesaBatara

13

Resiko3

Kel. Sigeri

14

Resiko2

Kel. Tekolabbua

15

Resiko2

Kel. Tumampua

16

Resiko2

Kel. BontoLangkasa

17

Resiko2

Desamangilu

18

Resiko2

Kel. Mangallekana

138


19

Resiko2

DesaTawareang

20

Resiko2

Desabarabatu

21

Resiko2

Desa Bone

Sumber :Penetapan Area Beresiko Sanitasi Tahun 2014

Wilayah prioritas area beresiko sanitasi untuk sub sektor persampahan dari 87 kelurahan/Desa yang masuk kategori beresiko sangat tinggisebanyak 5 kelurahan/Desa dan area beresiko tinggi sebanyak 12 kelurahan/lembang. Permasalahan utama yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga danmasih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase.(LihatTabel 5.2.Area Beresiko Sanitasi Persampahan)

Tabel 5.2. Area BeresikoSanitasiPersampahan Wilayah Prioritas Persampahan

No

Area Beresiko

1

Resiko 4

Kel. Bonto Perak

2

Resiko 4

Kel. Tumampua

3

Resiko4

4

Resiko4

Kel. Samalewa

5

Resiko4

Kel. BontoMatene

6

Resiko3

Kel. Pabundukang

7

Resiko3

Kel. Mappasaile

8

Resiko3

Kel. Boto Kio

9

Resiko3

Kel. Sapanang

10

Resiko3

DesaBiring Ere

11

Resiko3

Kel. Labakkang

12

Resiko2

DesamattiroLabangeng

13

Resiko2

Kel. AnrongAppaka

14

Resiko2

Kel. PadoangDoangan

15

Resiko2

Kel. Boriappaka

DesaKalabirang

139


16

Resiko2

Ke. BowongCindea

17

Resiko2

Desamangilu

18

Resiko2

Desabarabatu

19

Resiko2

Kel. Liang Kassi

20

Resiko2

Kel. Ma'rang

21

Resiko2

DesaParenreng

Sumber :PenetapanArea Beresiko Sanitasi Tahun 2014

Pada sub sektor drainase permasalahannya terletak pada dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi pijakan dalam pengelolaan belum cukup tersedia dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta belum terlibat secara optimal yang berakibat pada kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan drainase masih sangat rendah. Dengan Kondisi topografi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang relative bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relative sedikit, permasalahan genangan masih sangat kecil sehingga nampak area beresiko sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi di 1 Kelurahan/Desa ,untuk daerah resiko tinggi terdapat 4 Kelurahan dan untuk resiko sedang terdapat 12 Kelurahan/Desa.(Lihat Tabel 5.3.Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan) Tabel 5.3. Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan Wilayah Prioritas Drainase Perkotaan

No

Area Beresiko

1

Resiko 4

Kel. Anrong Appaka

2

Resiko3

Kel. Biraeng

3

Resiko 3

Ke. BowongCindea

4

Resiko3

Kel. Borimasunggu

5

Resiko3

Kel. Sigeri

6

Resiko2

Kel. Bonto Perak

7

Resiko2

Kel. Tekolabbua

8

Resiko2

Kel. Tumampua

9

Resiko2

Kel. Pabundukang

10

Resiko2

Kel. Mappasaile

140


11

Resiko2

Kel. BontoLangkasa

12

Resiko2

Kel. Boto Kio

13

Resiko2

Kel. Samalewa

14

Resiko2

Kel. Mangallekana

15

Resiko2

Kel. Labakkang

16

Resiko2

Kel. BontoMatene

17

Resiko2

Desa Bone

Sumber :Penetapan Area Beresiko Sanitasi Tahun 2014

141

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN Buku putih sanitasi

Recommend Documents