BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012 POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Disiapkan oleh:

POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tangerang. Anggota Pokja AMPL Kabupaten Tangerang terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini. Disamping itu masukan dan saran dari para fasilitator Kabupaten maupun Propinsi melalui KMW (Koordinator Manajemen wilayah) menjadikan buku putih sanitasi ini menuju perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Penentuan Area Prioritas (Priority Setting) pembangunan sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi ini didasarkan atas hasil analisis study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) dan data sekunder yang tersedia serta persepsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tangerang. Melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Ini diharapkan ada peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi skala Kabupaten yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa Buku Putih Sanitasi Kabupaten tangerang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak, terutama yang berpengalaman dalam bidang Sanitasi sangat kami harapkan. Atas segala partisipasi aktif semua pihak dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini, kami menyampaikan terima kasih dengan harapan semoga Buku Putih ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Indonesia pada umumnya.

Tigaraksa, Juni 2012

Daftar Isi Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.3.4 “Pemetaan” Media 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.4.4 “Pemetaan” Media 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan

4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Bagian B | Penjelasan Rinci Outline Buku Putih Sanitasi 29 Daftar Tabel Daftar Peta Daftar Gambar Daftar Istilah

Pokja AMPL Kabupaten Tangerang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Milennium Development Goals (MDGs) memuat Delapan (8) butir komitmen untuk tujuan pembangunan milennium sebagai bentuk kepedulian atas permasalahan global yang ditanda tangani oleh 147 kepala negara pada UN Milennium Summit bulan september tahun 2000. Delapan (8) butir komitmen tersebut terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target sasaran MDGs butir ke 7c adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015, dengan indikator proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum dan sarana sanitasi berkualitas. Pencapaian target MDGs poin 7c menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia hingga 2015 yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Diharapkan pada tahun 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia telah memiliki akses teradap air miunum yang aman dan 62,41% telah memiliki akses terhadap sanitasi yang berkualtas. Pencapaian target MGDs ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah pusat akan tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan Milennium Development Goals pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan Open Defecation Free melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan mengintegrasikan sumber daya baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah diseluruh tingkatan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi diIndonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Buku Putih Sanitasi Kota/Kabupaten dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up sebagai kerangka kebijakan bagi pembangunan sektor hygiene dan sanitasi berskala kota/kabupaten secara komprehensip di daerah. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dibidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat (Kamus besar Bahasa Indonesia). Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (WHO,2007). Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penyakit (Ehler’s,1958). Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo,(2003). Ruang lingkup sanitasi mencakup: Air limbah domestik (Black water) meliputi: air buangan jamban (urin, tinja, dan air gelontoran); Air limbah cucian (Grey water) meliputi: air buangan mandi dan cuci; Drainase lingkungan/tersier: Sistem saluran awal yang melayani perkotaan seperti: kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, area lindustri, dan perkantoran; Pengelolaan persampahan meliputi: sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi: promosi kesehatan, perubahan perilaku; dan Menggunakan air bersih yang aman. Konsep Sistem Sanitasi mengacu pada Compendium for Sanitation and Technology mengartikan sanitasi adalah suatu proses multi langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Konsep ini mengelompokkan sistem sanitasi menjadi 5 kelompok funsional, yakni: Use interface, Penyimpanan atau pengolahan awal, Pengangkutan, Pengolahan akhir, dipakai kembali atau pembuangan akhir. Melalui implementasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahap 3 pemerintah pusat mendorong pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk mampu memetakan kondisi terkini dibidang air minum dan sanitasi yang dituangkan dalam Buku Putih Santasi Kota/Kabupaten sebagai baseline data dasar penyusunan Strategi 2012

Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

1


Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Buku putih sanitasi pada hakekatnya merupakan profil karakteristik dan kondisi sanitasi serta prioritas atau arah pengembangan santasi kota/kabupaten dan masyarakat berdasarkan kondisi aktual dan faktual mencakup aspek teknis dan non teknis yaitu: aspek keuangan, kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan dan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat. 1.2. Landasan Gerak. Selanjutnya, agar pelaksanaan PPSP di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lembaga koordinasi bersifat ad-hoc berbentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di mana pembentukan pokja ini merupakan implementasi PPSP tahap 2 dan diharapkan dapat menjadi pengelola program PPSP didaerah. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah kabupaten Tangerang untuk menyumbang capaian target MDGs 2015, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tangerang (POKJA AMPL) Nomor 539.1/kep. 45–HUK/2012 sebagai landasan gerak Pokja AMPL Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan Pokja AMPL Nasional diantaranya menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang serta melaksanakan tugas lainnya. 1.3. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi atau profil sanitasi di Kabupaten Tangerang terkini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor hygiene dan sanitasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sektor hygiene dan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan. Di samping itu, Pokja AMPL diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Tangerang. 1.4. Metodologi. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini, yaitu: • Data gambaran umum wilayah meliputi: Kondisi demografis, adsminitratif dan kondisi fisik, kondisi keuangan dan perekonomian daerah, kondisi sosial budaya, kondisi tata ruang wilayah dan kondidi kelembagaan pemerintah daerah. • Data terkait profil sanitasi wilayah meliputi: kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor air limbah 2012


Halaman -

2


domestik, kelembagaan dan cakupan layanansub sektor persampahan, kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor drainase. • Data terkait PMJK dan promosi hygiene, pelibatan dunia usaha, komunikasi dan media. 2. Pendalaman data Sekunder. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan: • Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja AMPL yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tangerang selaku Ketua Pokja; • Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi); • Diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. 3. Pengumpulan Data Primer. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa studi atau kajian dengan cakupan wilayah sasaran yang termasuk kategori kawasan perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang. Adapun bentuk studi yang dilakukan adalah sebagai berikut: • • • • •

Studi Kelembagaan dan Keuangan; Studi Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment); Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA); Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); Studi Komunikasi dan Pemetaan Media;

4. Analisa Data Primer. • Penetapan Area Beresiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA); 1.5.

Posisi Buku Putih.

Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Tangerang. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi Kabupaten Tangerang. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Tangerang dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status program/kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2010 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6. Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1) 2) 3) 4) 5)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2012


Halaman -

3


6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489); Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Persampahan. Peraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

2012


Halaman -

4


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG 2.1. Geografis Kabupaten Tangerang terletak pada posisi cukup strategis berada dibagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. b. c. d.

Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km2); : Berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang; : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; : Berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan (jalan TOL) Jakarta - Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta, maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdepedensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan di suatu wilayah.

Peta Provinsi Banten

2.1.1.

Administratif

Secara adminstratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Banten, wilayah pemerintahan kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa.

2012


Halaman -

5


Peta Kabupaten Tangerang

2.1.2.

Kondisi Fisik

2.1.3.

Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% dan ketinggian tanah antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut. Dibagian Utara ketinggian tanah berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasarkemis, dan Sepatan. Sedangkan dibagian tengah ke arah selatan ketinggian tanah mencapai lebih dari 25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi tersebut ketinggian tanah wilayah Kabupaten Tangerang terbagi atas 2 dataran, yaitu 44.595 Ha atau 40,16% berada pada ketinggian tanah 0 - 25 m dan 66.443 Ha atau 59,84 % berada pada ketinggian tanah 26 - 50 meter di atas permukaan laut. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa wilayah dataran Kabupaten Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian tanah antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut. 2.1.4.

Geologi.

Keadaan goelogis Kabupaten Tangerang menurut jenis batuannya terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu : Aluvial seluas 63.512 Ha, Pleistocen Vulcanic Facies 43.365 ha, Pliocen sedimentary 17.095 ha dan Niocens sedimentary seluas 4.299 Ha. Sedangkan menurut jenis tanahnya terdiri dari aluvial kelabu tua, asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu, asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, podsolik kuning, aluvial kelabu, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan glei humus rendah, serta asosiasi hidromorf kelabu dan paluosol. Daerah bagian utara kabupaten Tangerang merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah, daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). 2012


Halaman -

6


2.1.5.

Klimatologi.

Beradasarkan data Badan Meteorologi Geofisika Klas I Tangerang temperatur udara di Kabupaten Tangerang tahun 2008 – 2010 berada pada suhu 25,90 ⁰C – 28,50 ⁰C, suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan September 2009 yaitu 28.50 ⁰C dan suhu minimum terendah pada pebruari 2008 yaitu 25.90 ⁰C. rata-rata suhu udara diKabupaten Tangerang dalam kurun waktu tahun 2008 – 2010 yaitu 27,50⁰C. Keadaan curah hujan tertinggi pada tahun 2008 - 2010 terjadi pada bulan pebruari tahun 2008 yaitu sebesar 664 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam 3 tahun terakhir tahun 2008 – 2010 yaitu sebesar 159,3 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2008 - 2010 yaitu sebesar 11,6 hari hujan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.3.3.1 dan 2.3.3.2 dibawah ini: Grafik. 2.3.3.1 Suhu / Temperatur Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

2.1.6.

Grafik. 2.3.3.2. Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

Kondisi Sumber Daya Air

Kuantitas air sungai di Kabupaten Tangerang relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi 6 kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat 3 lapisan akifer meliputi: 1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir; 2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas; 3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik. Potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukan potensi sebagai berikut:

2012


Halaman -

7


1. Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane-Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998. 2. Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m³/dt diwakli oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002. 3. Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara suplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan). 4. Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/Km2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri-industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau. Potensi sumberdaya air tanah-dalam di Kabupaten Tangerang terdapat 5 buah CABT di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1. Potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan 2. Potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Selain sungai dan air tanah di Kabupaten Tangerang juga banyak dijumpai badan air permukaan berupa situ dan rawa yang tersebar hampir di wilayah Kabupaten Tangerang. Tabel 2.3.4 Situ dan Rawa di Kabupaten Tangerang NO

NAMA SITU/RAWA

DESA

LOKASI

1 Situ Pondok Sukaharja 2 Situ Cilongok Sukamantri 3 Situ Pasir Gadung Pasir Gadung 4 Situ Kelapa Dua Kelapa Dua 5 Situ Cihuni Cihuni 6 Situ Jengkol Cikuya 7 Rawa Ranca Ilat Cirumpak, Kemuning 8 Rawa Waluh Kosambi Dalem 9 Rawa Garugak Kemuning 10 Rawa Patrasana Patrasana,Pasirampo 11 Rawa Gabus Tamiang 12 Rawa Genggong Tamiang 13 Rawa Setingin Klebet 14 Rawa Gede Pekayon,Sukadiri 15 Rawa Sulang Lebakwangi 16 Rawa Koja Pisangan Jaya 17 Rawa Kepuh Rawabani,Pakuhaji 18 Rawa Gelam/Panggang Kutajaya 19 Rawa Pangodokan Kutabumi 20 Rawa Dadap Pengadegan 21 Rawa Warung Rawa Rebo Wanakerta 22 Rawa Bojong Bojong 23 Rawa Jambu Jambukarya Sumber :Laporan Akhir RTRW Provinsi Banten 2011-2031

2012

KECAMATAN Sindang Jaya Pasar Kemis Cikupa Kelapa Dua Pagedangan Solear Kronjo Kronjo Kresek Kresek Kresek Kresek Kemiri Sukadiri Sepatan Sepatan Pakuhaji Pasar Kemis Pasar Kemis Pasar Kemis Sindang Jaya Cikupa Rajeg


LUAS 27.7 23 7.3 37.5 32.34 4.1 67.98 70 177 245 9.72 8.4 26.4 2.8 8 11.7 7.9 7.6 -

Halaman -

8


2.1.7.

Kualitas Air Sungai dan Air Tanah

Kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab dan Cisadane berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bagian Laboratorium pada BLHD Kabupaten Tangerang pada tahun 2010, ditambah Sungai Cidurian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cimanceuri Titik Pengambilan Sampel Sungai Cimanceuri yaitu di Jembatan Kutruk (Desa Pasir Barat, Jl. Kutruk, Kec. Jambe), Jembatan Surya Toto (Jl. Arya Jaya Santika, Ds. Pasir Bolang, Kec.Tigaraksa), Jembatan Balaraja (Jl. Raya Serang Km. 24, Ds. Talaga Sari, Kec.Balaraja), Jembatan Barong (Ds. Ranca Labuh, Kec.Kemiri) dan Jembatan Lontar (Jl. Raya Kronjo-Mauk, Ds. Kronjo, Kec.Kronjo). Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cimanceuri yaitu : Residu Tersupensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S,BOD 5 , COD,Kadmium,Khlorida Bebas (Cl),Khrom Hexavalent (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO 2 -N),pH,Seng (Zn),Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida, Tembaga (Cu). 2. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cirarab Jembatan Blokeng (Jl. Serdang kulon, Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan), Jembatan Cukang Galih (Jl. Cukang Galih, Ds. Cukang Galih, Kec.Curug), Jembatan Blunder (Kampung Blunder, Kec.Cikupa), Jembatan Pasar Kemis (Jl. Raya Pasar Kemis, Ds. Kuta Jaya, Kec.Pasar Kemis), Jembatan Cadas (Jl. Raya Cadas, Desa Dukun, Kec.Sepatan).Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu; Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S,BOD 5, COD,Kadmium (Cd),Khlorida Bebas (Cl),Khrom Heksavalen (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO 2 -N),pH,Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida (CN),Tembaga (Cu),Timbal (Pb). 3. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cisadane Jembatan Cihuni (Jl. Cihuni, Kec. Pagedangan), Jembatan Eretan Kajangan (Desa Gaga, Kec. Pakuhaji), Desa Tanjung Burung, Kec. Teluk Naga. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S, BOD 5, COD, Khlorida Bebas (Cl), Khrom Hexavalen (Cr2+), Nitrit sebagai N (NO 2 -N), pH, Seng (Zn), Senyawa Fenol sebagai Fenol, Sianida (CN), Tembaga (Cu), Timbal (Pb). 4. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek, Kecamayan Kresek, Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo, Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek Kecamatan Kresek, Desa Kedaung, Kecamatan Mekar Baru. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H 2 S, BOD5, COD, DO, Khlorida Bebas (Cl) Khrom Heksavalen (Cr6+), Nitrit sebagai N (NO 2 -N), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) Sianida (CN). Kualitas air tanah Kabupaten Tangerang sendiri telah terintrusi air laut sejauh ± 7 km dari pantai ke darat di Kecamatan Mauk dengan kedalaman intrusi maksimal 70 m. Adapun kualitas air tanah di daerah utara (Mauk) didominasi oleh air tanah payau-asin sedang ke arah selatan kualitas air tanah relatif lebih baik. 2.2. Kependudukan Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 berjumlah 2.834.376 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai 2.565.279 jiwa. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun di Kabupaten Tangerang selain disebabkan faktor pertumbuhan penduduk secara alamiah juga tidak terlepas dari penduduk migran yang masuk oleh karena daya tarik Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah tujuan pencari kerja dengan adanya sentra-sentra industri, perdagangan maupun jasa. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2009 yang mencapai 2.565.279 jiwa, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2008 berjumlah 2.585.256 jiwa. Hal ini disebabkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan menjadi Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 yang berjumlah 2.834.376 jiwa jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang luasnya 959,60 km², maka kepadatan penduduk mencapai 2.954 jiwa/km², dengan komposisi 2012


Halaman -

9


jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.516 jiwa/km² dan perempuan 1.438 jiwa/km². atau sebesar 0,104 % dari jumlah penduduk / km². Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2010 adalah 105,48 artinya komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex rasio diatas 100 dimungkinkan dengan banyaknya pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase usia produktif (25–59) penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2010 adalah sebesar 49,82 persen sedangkan kelompok umur dibawah 20 tahun yaitu 46,23 persen dan kelompokumur diatas 60 tahun sebesar 3,95 persen. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tangerang sekitar 53,77 atau dengan kata lain dari 100 penduduk usia produktif menanggung 32,8 penduduk tidak produktif. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang terbesar menurut Kecamatan pada tahun 2010 berada di wilayah Kecamatan Pasar kemis yaitu sebesar 238.377 atau 8,41 % dari total penduduk Kabupaten Tangerang dan jumlah penduduk terkecil berada di wilayah Kecamatan Mekarbaru yaitu sebesar 35.417 atau 1,25 % dari total penduduk Kabupaten Tangerang. Sedangkan jumlah rumah tangga terbesar berada di wilayah Kecamatan Cikupa yaitu sebesar 67.941 KK aatau 9,85 % dari total rumah tangga dan jumlah terkecil berada di wilayah Kecamatan Mekarbaru yaitu sebesar 8.186 KK atau 1,19 % dari Total rumah tangga di Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang yang mengalami peningkatan berada di 19 wilayah kecamatan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 berada di wilayah Kecamatan Panongan sebesar 35,4%, selanjutnya kecamatan Ciasuk dengan tingkat pertumbuhan sebesar 35,1%, sedangkan 10 kecamatan lainnya jumlah penduduk pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2009 dengan tingkat penurunan hingga 12,8% dikecamatan Gunung Kaler. Grafik 2.2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber : BPS Kab. Tangerang

2012


Halaman -

10


Grafik 2.2.2. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan Tahun 2010

Sumber: BPS Kab. Tangerang 2.3. Keuangan Dan Perekonomian Daerah Kabupaten Tangerang. 2.3.1.

Perekonomian Daerah

Indikator perekonomian daerah Kabupaten Tangerang yang diuraikan disini meliputi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB harga konstan relatif naik dari tahun ke tahun, berbeda dengan Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami penurunan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada umumnya indikator perekonomian mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan beberapa tahun terakhir iklim perekonomian Kabupaten Tangerang sangat kondusif dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang. Tabel 2.3.1. Ekonomi Makro Kabupaten Tangerang Tahun2008 - 2012.

NO DESKRIPSI 1 PDRB harga konstan 2 Pendapatan Perkapita 3 Inflasi (%) 4 Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 2012

2008 16.647.358 759.970 6,25 5,33

2009 17.382.091 712.222 4,02 4,41

2010 18.549.119 580.248 5,59 6,71


2011 19.736.262 756.271 3,60 7,35

2012 20.865.800 720.038 4,30 7,45

Halaman -

11


2.3.2.

Kemampuan Fiskal.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan cukup besar. Selain fakta diatas, grafik Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dibawah ini juga menunjukan hal yang serupa. Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) sendiri merupakan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah, untuk menyediakan sumber daya atau kebijakan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Grafik. 2.3.1. Indeks Kemampuan Fiskal

Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD) Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2012 Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD)

725.217

2008

2.3.3. 2.3.3.1.

940.509

2009

1.015.190

1.219.456

736.829

2010

2011

2012

Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Realisasi APBD

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari pendapatan Asli daerah, (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 berjumlah Rp.1.644.641.244.450 disumbangkan dari Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 360.700.480.542.307,-, dana Perimbangan Sebesar Rp. 1.106.703.700.035,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 270.614.153.161,-. Perolehan pendapatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan pendapatan pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 1.827.049.317.250,-., sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada tahun 2008 penurunan pendapatan pada tahun 2010 mencapai 13,8 %. 2012 Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 12


Penurunan ini disebabkan adanya pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Tangerang selatan menjadi daerah otonom ‘Kota Tangerang Selatan” yang kemudian berpengaruh pada menurunnya perolehan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2010 dibeberapa sektor pendapatan. Pada tahun 2011 Pendapatan daerah Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar 26 % dibanding tahun 2010 yakni mencapai Rp. 2.224.307.766.291, peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada tahun 2009 sebelum adanya pemekaran wilayah. Tabel 2.3.3. 1. Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2008 - 2011 NO

ANGGARAN

2008

2009

2010

A Pendapatan 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Dana Perimbangan (Transfer) 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.906.738.614.531 336.921.813.888 1.255.932.366.786 313.884.433.857

1.827.049.317.250 277.080.063.322 1.376.748.937.820 173.220.316.108

1.644.641.244.450

B Belanja 1 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Langsung

2.415.331.564.922 872.452.735.475 1.542.878.829.447

1.921.183.264.102 859.959.596.617 1.061.223.667.485

1.789.183.055.252

2.415.331.564.922 (508.592.950.391)

1.921.183.264.102 (94.133.946.852)

1.789.183.055.252

Jumlah Belanja Surplus/Defisit Anggaran

2.3.3.2.

2011

2012

2.224.307.766.291 2.205.829.000.000

360.700.542.307

665.231.223.713

1.106.703.700.035

1.288.462.389.417

270.614.153.161

270.614.153.161 2.027.796.561.839 2.403.052.000.000

840.292.958.518

914.630.889.481

948.890.096.734

1.113.165.672.358

(144.541.810.802)

2.027.796.561.839 2.403.052.000.000

196.511.204.452

197.223.000.000

Investasi Sanitasi

Investasi sanitasi atau anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pembangunan sektor sanitasi yang meliputi subsektor limbah, drainase, sampah dan PHBS masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai APBD dari tahun ke tahun. Belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang rata-rata hanya 1.16 % dari total belanja modal APBD. Rata-rata belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang yaitu Rp. 22,784,973,916,- per tahun yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam sektor sanitasi yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Belanja modal sanitasi terbesar dianggarkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan belanja modal sanitasi rata-rata 2012


Halaman -

13


Rp.10.308.935.973,- per tahun yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Tabel. 2.3.3.2. Belanja Modal Sanitasi Per- SKPD NO

SKPD

2008

1 DINAS CIPTA KARYA 2 BLHD 3 DINAS KESEHATAN 4 DKPP 5 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 6 KECAMATAN Total Belanja Modal Sanitasi Jumlah Belanja Total Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%)

8.021.908.000 200.000.000 2.376.000.000 5.363.250.521 3.053.991.000 19.015.149.521 1.690.648.258.691 1,12

2009

2010

2011

5.838.573.224 1.810.604.340 586.960.000 363.500.000 3.623.198.620 3.886.426.000 8.957.878.045 4.968.935.300 1.478.591.000 1.904.970.000 775.811.600 867.377.800 21.524.239.869 13.538.586.060 1.921.183.264.102 1.789.183.055.252 1,12

2012

900.000.000

3.193.706.000 150.000.000

1.721.760.000 2.533.626.000 18.280.585.200 13.974.030.800 9.900.305.628 10.707.717.000 1.212.750.000 1.113.126.003 29.228.499.803 34.459.106.828 2.027.796.561.839 2.403.051.965.798

0,76

1,44

1,43

Grafik. 2.3.3.2. Belanja Modal Sanitasi Per- SKPD

Belanja Modal Sanitasi Per SKPD DINAS CIPTA KARYA

BLHD

DINAS KESEHATAN

DKPP

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

KECAMATAN

18.281 13.974 10.708

8.958

8.022 5.363 2.3763.054 200

5.839 3.886 587

2008

4.969 3.623 1.905 1.811 1.479 867 776 364

2009

900

2010

2.534

1.113

9.900

3.194 1.722 1.213 150

2011

2012

Grafik. 2.3.3.2.1. Proporsi Belanja Modal Sanitasi Total

Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total APBD (%) Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%) 1,44 1,12

1,43

1,12 0,76

2008

2012

2009

2010

2011

2012


Halaman -

14


Tabel. 2.3.3.3 .Ringkasan Belanja Santasi Per-Sub Sektor 5 tahun terakhir NO SUBSEKTOR 1 Air Limbah 2 Sampah 3 Drainase 4 Aspek PHBS Total Belanja Modal Sanitasi Total Belanja APBD Proporsi Belanja Modal Sanitasi Terhadap Total Belanja APBD (%)

2008 8.731.908.000 5.163.250.521 2.743.991.000 2.376.000.000 19.015.149.521 1.690.648.258.691

2009 5.771.273.224 9.334.013.045 1.643.591.000 4.775.362.600 21.524.239.869 1.921.183.264.102

2010 2.389.604.340 5.098.098.600 1.325.970.000 4.724.913.120 13.538.586.060 1.789.183.055.252

2011 2.366.451.003 13.810.030.800 10.412.201.000 2.639.817.000 29.228.499.803 2.027.796.561.839

2012

34.459.106.828 2.403.051.965.798

1,12

1,12

0,76

1,44

1,43

4.495.033.000 17.826.343.200 10.175.455.628 1.962.275.000

Grafik. 2.3.3.3 .Ringkasan Belanja Santasi Per-Sub Sektor 5 tahun terakhir

Belanja Sanitasi Per Subsektor Air Limbah

Sampah

Drainase

Aspek PHBS 17.826

8.732 5.163 2.744 2.376

9.334 5.771 4.775 1.644

2008

13.810 10.412 5.098 4.725 2.390 1.326

2009

2.640

2.366

2010

2011

10.175 4.495

1.962

2012

Tabel. 2.3.3.4 .Ringkasan Anggaran dan Belanja Santasi Per-penduduk 5 tahun terakhir

NO

DESKRIPSI

2008

1 Belanja Modal Sanitasi 2 Jumlah Penduduk 3 Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk

2009

2010

2011

2012

19.015.149.521 21.524.239.869 13.538.586.060 29.228.499.803 34.459.106.828 2.508.967 2.565.279 2.834.376 2.941.150 3,062,380 7.579 8.391 4.777 9.938 10.429

Grafik. 2.3.3.4. Belanja Modal Sanitasi Per-penduduk.

Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk

7.579

10.429

9.938

8.391 4.777

2008

2012

2009

2010

2011

2012


Halaman -

15


2.4. Sosial Budaya. Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten pada seluruh jenjang (SD, SLTP, SMA, SMK, PT) sejumlah 1806 unit sekolah terdiri dari SD Negeri dan Swasta sejumlah 884 unit , SLTPNegeri dan Swasta sejumlah 206 unit, SMA Negeri dan Swasta sejumlah 106 unit, SMK Negeri dan Swasta sejumlah 80 unit , MI 276 unit, MTs 193 unit, MA 59 unit dan 2 unit Perguruan Tinggi swasta. Tabel. 2.4.1. Jumlah Sarana Pendidikan NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NAMA KECAMAT AN

Cisoka Solear Tigaraksa Jambe Cikupa Panongan Curug Kelapa dua Legok Pagedangan Cisauk Pasar Kemis Sindang Jaya Balaraja Jayanti Sukamulya Kresek Gunung Kaler Kronjo Mekar baru Mauk Kemiri Sukadiri Rajeg Sepatan Sepatan Timur Pakuhaji Teluk Naga Kosambi JUMLAH

SD

30 28 43 16 53 32 42 51 28 31 16 47 26 31 20 20 31 23 30 22 29 16 18 48 20 19 35 41 38

884

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN Umum Agama SLT P SMA SMK MI MT s

6 8 12 4 11 8 10 11 7 7 4 17 5 7 6 2 5 6 4 3 5 6 8 5 7 5 6 9 12

3 2 5 1 6 4 6 5 3 2 3 7 3 7

206

106

7 3 4 1 2 3 3 5 6 5 2 3 3 2

2 1 8 2 7 3 4 6 3 1 1 6

5 2

8 5 9 6 5 7 12 4 9 21 8 10 4 6 7 3 13 9 10 10 11 8 9 19 9 12 18 14 10

11 3 7 5 10 4 11 3 7 6 3 9 1 6 9 5 17 4 7 7 5 3 5 15 6 4 8 9 3

80

276

193

6 2 2 2 4 4 1 1 1 1 4 1

MA

PT

5 2 4 1

2 2 1 2

2

2 1 4 1 12 3 3 1 2 2 3 1 2 2 1 59

2

Tabel. 2.4.2. Jumlah Sarana Kesehatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jenis S arana Kesehatan Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Swasta Rumah Bersalin Swasta Balai Pengobatan Swasta Praktek Dokter Spesialis Swasta Praktek Dokter Umum Swasta Praktek Bidan Swasta Praktek Dokter Gigi Sawsta Laboratorium Klinik Swasta Apotik Optikal Instalasi Farmasi Kabupaten Posyandu Pedagang Eceran Obat (toko obat berijin) Poskentren Polindes Poskesdes Desa Siaga Jumlah

Sumber : BPS Kab. Tangerang

2012


Jumlah

42 39 42 1 12 38 230 425 1.279 714 301 21 173 2 1 2.218 57 23 37 63 14 5.732

Halaman -

16


Tabel. 2.4.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Kumuh Kabupaten Tangerang NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kecamatan Cisoka Solear Tigaraksa Jambe Cikupa Panongan Curug Kelapa dua Legok Pagedangan Cisauk Pasar Kemis Sindang Jaya Balaraja Jayanti Sukamulya Kresek Gunung Kaler Kronjo Mekar baru Mauk Kemiri Sukadiri Rajeg Sepatan Sepatan Timur Pakuhaji Teluk Naga Kosambi JUMLAH

Jmlh Pnddk Miskin

19.313 32.491 37.464 11.307 30.470 32.694 40.514 21.563 27.051 31.172 13.897 36.562 36.271 31.134 7.279 30.441 43.992 29.462 24.287 23.953 54.024 22.191 45.112 32.218 33.593 40.203 58.847 56.551 34.810 938.866

Jumlah Rmh Kumuh 3.285 1.530 1.361 1.994 473 2.263 36 101 1.424 2.190 1.174 1.945 3.567 778 1.196 4.188 3.836 2.614 3.879 3.265 3.710 1.938 0 6.962 2.026 6.100 6.541 7.484 5.580

81.440

2.5. Tata Ruang Wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Sedangkan kebijakan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi: a) pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional; b) pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanankawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten; c) pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan; d) pengembangan pertanian berkelanjutan; dan e) peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi: a. 14 System pusat pelayanan; dan b. 14 System jaringan prasarana wilayah Kabupaten. Sistem pusat pelayanan meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan. 2012


Halaman -

17


Peta. 2.5.1. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

2.5.1. Sistem pusat pelayanan perkotaan meliputi: No

Kecamatan

Sistem Pelayanan

1

Balaraja

2

Teluknaga

3

Kronjo

Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan

4

Tigaraksa

Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan

5

Curug

6

Mauk

Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan Perkotaan (PKLp) Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan Perkotaan (PKLp)

7

Kosambi

Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan Perkotaan (PKLp)

8

Sepatan


2012

Pusat Kegiatan Wilayah dipromosikan Perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah dipromosikan Perkotaan

Fungsi Pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan kawasan lindung; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan,dan kawasan lindung; sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, dan permukiman kepadatan sedang; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, kawasan lindung, perikanan, dan pertahanan dan keamanan; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan perikanan; sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, dan permukiman kepadatan sedang;


Halaman -

18


No

Kecamatan

Sistem Pelayanan

Fungsi Pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;

9

Pasar Kemis


10

Cikupa


11

Kelapa Dua

12

Mekar Baru

13

Gunung Kaler

14

Kresek

15

Kemiri

16

Sukamulya

17

Sindang Jaya

18

Jayanti

19.

Cisoka

20.

Solear

21

Jambe

22

Cisauk

23

Pagedangan

24

Legok

25

Panongan

26

Rajeg

27

Sepatan Timur

28

Pakuhaji

29

Sukadiri

2012

sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan sedang, dan pertahanan dan keamanan; Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan (PKLp) permukiman kepadatan sedang, dan pertahanan dan keamanan; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan pertanian, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman Perkotaan Kecamatan kepadatan sedang, dan pertanian; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman Perkotaan Kecamatan kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang, industri, dan pertanian; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian; Pusat Pelayanan Kawasan pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan dan permukiman kepadatansedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, Perkotaan Kecamatan pertanian, dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman Perkotaan Kecamatan kepadatan sedang, dan industri; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman Perkotaan Kecamatan kepadatan sedang, dan pertanian; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan dan permukiman kepadatan sedang; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, Perkotaan Kecamatan pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan lindung; Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, Perkotaan Kecamatan permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang. Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 19


2.5.2. Sistem Pusat Pelayanan Perdesaan No

Desa

Sistem Pelayanan

1

Buaran Jati Kec. Sukadiri

Pusat Pelayanan Lingkungan Perdesaan (PPL)

2

Gandaria Kec. Mekarbaru


3

Laksana Kec. Pakuhaji


4

Rancabango Kec. Rajeg


Fungsi Pelayanan sebagai penghubung sistem jaringan jalan dan infrastruktur pengembangan perdesaan sebagai penghubung sistem jaringan jalan dan infrastruktur pengembangan perdesaan sebagai penghubung sistem jaringan jalan dan infrastruktur pengembangan perdesaan sebagai penghubung sistem jaringan jalan dan infrastruktur pengembangan perdesaan

Peta. 2.5.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Secara Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tangerang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 yang terdiri dari Lembaga Tehnis Daerah disebut Badan dan Dinas-Dinas serta Kecamatan-Kecamatan sebagai berikut: Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari: 1. Badan Pengawasa Daerah, selanjutnya disebut dengan Bawasda; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dapat disebut Bappeda; 3. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya dapat disebut BKD; 2012


Halaman -

20


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selajutnya disebut dengan BPKAD; Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, selajutnya disebut dengan BKPMD; Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disebut dengan BP4D; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut BPN; Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD;

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Tangerang terdiri dari: 1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata, selanjutnya disebut dengan Disperindagkopar; 2. Dinas Pertanian dan Peternakan, selanjutnya disebut Distanak; 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; 7. Dinas PU Cipta Karya; 8. Dinas Bangunan dan Permukiman; 9. Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Dinas Kesejahteraan Sosial 11. Dinas Pemuda, dan Olahraga; 12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, selanjutnya dapat disebut KPAD; 14. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, selanjutnya dapat disebut BP2T; 11. Kantor Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut Damkar; 12. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana selanjutnya dapat disebut Bakesbangpolinmas dan PB; dan 15. Satuan Polisi Pamong Praja Tabel 2.6.1.

2012


Halaman -

21


Tabel 2.6.2. Badan Struktur Organisasi Kabupaten Tangerang. NO INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH 1

2

SEKRETARIAT DPRD

3

BAPPEDA

4

BAWASDA

5

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH BADAN PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH

7

TUFOKSI

Melaksanakan pengelolaan kebijakan perumusan perencanaan di bidang pelayanan masyarakat, fasilitas umum, perekonomian daerah perencanaan umum perencanaan unit teknis/perangkat wilayah serta merencanakan dan melaksanakan penatausahaan. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum , aparatur, menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pengelolaan fasilitas umum, pengembangan ekonomi daerah dan usahausaha daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merencanakan kebijakan, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan serta memberikan pelayanan administratif dibidang kepegawaian yang meliputi mutasi, pengembangan dan penataan, data dan informasi, kesejahteraan, serta pengelolaan tata usaha dan keuangan. Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal daerah dan penilaian atas pelaksanaannya

Nomor 26 Tahun 2004

Nomor 21 Tahun 2004

Nomor 24 Tahun 2004

Nomor 22 Tahun 2004

Melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan dan perumusan di bidang Nomor 23 Tahun 2004 anggaran, perbendaharaan, pengembangan pendapatan daerah, verifikasi, pembukuan dan perhitungan serta merencanakan dan melaksanakan pendataan, pemeriksaan, penatausahaan, penetapan hasil perhitungan dan penyelesaian perselisihan pajak, retribusi, dan hasil usaha daerah atau sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang Pendidikan dan Nomor 25 Tahun 2004 Pelatihan dan Penelitian Pengembangan yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan pegawai, kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dan penelitian pengembangan dinas daerah, teknis dan BUMD serta penilaian atas pelaksanaannya;

8

BADAN DIKLAT

9

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

10

BINA MARGA

11

DINAS PENDIDIKAN

12

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

13

DINAS PERINDAGKOPAR

2012

PERATURAN DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Nomor 22 Tahun 2005 penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan administrasi, yang meliputi Bina Wilayah, Bina Aparatur dan Perundang-undangan, Keuangan, umum,Pengelolaan Aset, Keuangan, Kesatuan Bangsa dan Kerja Sama ,Hubungan Masyarakat serta memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dan unit pelaksana lainnya. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam mempersiapkan Nomor 18 Tahun 2004 penyelenggaraan sidang-sidang, peninjauan dan pertemuan dengan masyarakat, pengurusan tata usaha, kerumahtanggaan, penelaahan/persiapan bahan produk Dewan, pemberitaan kegiatan Dewan dan keuangan Dewan.

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi Nomor 31 Tahun 2004 kegiatan-kegiatan Pembinaan, Pelayanan, Penyantunan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) memberikan bimbingan dan pengembangan pada lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga keagamaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) memberdayakan peranserta masyarakat termasuk keluarga dan perempuan dalam usaha-usaha perlindungan guna pencegahan dan penanggulangan akibat bencana, korban tidak kekerasan , perlakuan salah , Pengembangan Potensi Desa dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, Nomor 35 Tahun 2004 peningkatan, pemeliharaan jalan , jembatan dan Sumber Daya Air. melaksanakan sebagai tugas pemerintah Daerah di bidang pendidikan meliputi: Nomor 34 Tahun 2004 membina dan mengurus pendidikan Pra Sekolah,Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasa Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Sekolah. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi bidang Nomor 29 Tahun 2004 perikanan tangkap, budidaya, explorasi, exploitasi, sumber daya laut, konservasi sumber daya kelautan dan pesisir serta pengembangan usaha perikanan dan kelautan pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan, Nomor 38 Tahun 2004 dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri kecil dan dagang kecil, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan jasa, perlindungan konsumen, kemetrologian, promosi dagang, pendaftaran perusahaan dan informasi usaha, pembinaan objek daya tarik wisata, sarana pariwisata dan upaya pengembangan pemasaran potensi pariwisata, merencanakan, merumuskan, melaksanakan, membina dan membimbing dibidang koperasi dan usaha kecil serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.


Halaman -

22


NO

INSTANSI

TUFOKSI

14

DINAS TENAGA KERJA

15

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

16

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Merencanakan, dan melaksanakan pencegahan,pengawasan,pengendalian,pengkoordinasian serta pemulihan dampak lingkungan hidup, kehutanan dan pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi. Merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pembangunan pertanian dan DINAS PERTANIAN DAN peternakan yang meliputi bidang peningkatan dan pengembangan produksi PETERNAKAN pertanian dan perlindungan tanaman, pengembangan sumberdaya dan usaha pertanian, pengelolaan serta pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. DINAS BANGUNAN DAN Merencanakan Tata Bangunan dan permukiman, pengawasan dan PERMUKIMAN pengendalian terhadap perencanaan bangunan dan permukiman dan pola pemanfaatan bangunan, Tata Bangunan, Permukiman, tempat kerja dan industri, serta pemanfaatan dan pengendalian bangunan dan permukiman perkotaan dan pedesaan dalam rangka mewujudkan keterpaduan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan sumber daya manusia, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. DINAS KEPENDUDUKAN Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, DAN CATATAN SIPIL program keluarga berencana. DINAS KESEHATAN Merencanakan kebijakan penyelenggaraan kesehatan yang meliputi peningkatan mutu pelayanan, pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, promosi Kesehatan, pengawasan obat, makanan dan minuman, pengendalian kesehatan lingkungan, pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, Pembinaan Pelayanan medis Keluarga berencana, serta Pembinaan sarana Pelayanan Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta. DINAS TATA RUANG DAN Merencanakan rencana tata ruang, melaksanakan pengawasan dan PERTANAHAN pengendalian terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang meliputi tempat kerja dan industri, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, dalam rangka mewujudkan keterpaduan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan sumber daya manusia, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, merencanakan dan melakukan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan, pengaturan pemilikan, pengurusan hak-hak, pengukuran dan pendaftaran dan penerbitan bukti hak atas tanah. KANTOR ARSIP DAERAH melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. KANTOR PEMADAM DAN Melaksanakan usaha-usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran serta KEBAKARAN perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. DINAS PERHUBUNGAN Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengatur dan memelihara ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dan batas maksimum beban atau penggunaan jalan, kelaikan kendaraan, perhubungan laut, udara, pos dan telekomunikasi.

17

18

19 20

21

22

23

24

2012

PERATURAN DAERAH

Merencanakan, mengatur dan membina, penempatan tenaga kerja, perluasan Nomor 37 Tahun 2004 kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan sistem pengumpulan, Nomor 33 Tahun 2004 pengangkutan, pemusnahan sampah, penanggulangan sampah, melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan kebersihan serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan pertamanan, pengelolaan pembibitan dan penghijauan jalan dan taman, pengaturan reklame serta pelaksana penerangan jalan umum dan tanaman.


Nomor 40Tahun 2004

Nomor 27 Tahun 2004

Nomor 28 Tahun 2004

Nomor 36 Tahun 2004 Nomor 39 Tahun 2004

Nomor 30 Tahun 2004

Nomor 19 Tahun 2004

Nomor 20 Tahun 2004

Halaman -

23


BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN TANGERANG 3.1. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. 3.1.1.

Tatanan Rumah Tangga.

Perilaku tatanan rumah tangga di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil study EHRA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2012 menunjukan jumlah rumah tangga yang memiliki jamban pribadi sebanyak 57 %, MCK umum 9 %, WC Helikopter 11 %, Sungai 6 %, Kebun/Pekarangan 14 % dan Selokan 3 %. Grafik 3.1.1. Kondisi Perilaku BAB Rumah Tangga Kabupaten Tangerang

PERILAKU BAB RUMAH TANGGA 3% Jamban Pribadi

14%

6%

MCK Umum

11%

57% 9%

WC Helikopter Sungai Kebun Selokan

Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Grafik 3.1.2. Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene (%)

2012


Halaman -

24


3.2. Pengelolaan Air Limbah Domisitik Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domisitik di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil study EHRA menunjukan bahwa pencemaran karena pembuangan tangki septik 48,2 %, pencemaran karena SPAL 50,4 % dan tangki septik suspek aman 80,2 %. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air limbah domistik belum mencapai keadaan yang beresiko. Grafik.3.2.1. Pengelolaan Air Limbah Domistik

AIR LIMBAH DOMISTIK Suspek Aman

Tidak aman

39% 61%

Sumber : Hasil Studi EHRA 2012 3.2.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domistik adalah merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 40 Tahun 2004. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang diberikan kewenangan memungut retribusi pengelolaan limbah domistik melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Sedot Kakus dan Pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mencakup Jasa pelayanan Niaga, Non niaga dan Sosial. 3.2.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pelayanan Sanitasi di Kabupaten Tangerang dilakukan menggunakan sistem setempat (onsite) dan sistem terpusat (offsite). Yang dimaksud dengan menggunaan sistem setempat (onsite) yaitu: A. Black Water (Limbah Tinja): 1. Dari WC Helikopter dibuang ke sungai 2. Dari WC Helikopter dibuang ke empang 3. Dari tanki septik dibuang ke sungai 4. Dari tangki septik disedot truk tinja diolah di IPLT lalu dibuang kesungai 5. Dari tangki septik disedot truk tinja dibuang ke sungai 6. Dari tangki septik diolah menjadi bio gas B. Grey Water ( air cuci piring, air mandi, air cuci pakaian) 1. Air kamar mandi, cuci pakaian, cuci piring dibuang ke saluran lalu dibuang ke sungai

2012


Halaman -

25


Tabel. 3.2.2.1. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (onsite)

2012


Halaman -

26


Tabel. 3.2.2.2. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (offsite)

2012


Halaman -

27


3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK Kondisi Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jender Dan Kemiskinan berdasarkan survey PMJK yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa tingkat kemauan masyarakat terkait pembangunan sanitasi sebagian besar menjawab sedang, sedangkan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sebagian besar menjawab memiliki kesempatan yang sama, kemudian terkait dengan keseimbangan dalam penyampaian pendapat antara laki-laki dan perempuan sebagian besar menjawab seimbang, dan selanjutnya akses, pengaruh dan manfaat yang diperoleh bagi rumah tangga miskin terhadap pembangunan sebagian besar menjawab mudah dan sangat bermanfaat bagi keluarga miskin. Grafik 3.3.1.

Grafik. 3.3.2.

Grafik. 3.3.3.

2012


Halaman -

28


Grafik. 3.3.4.

3.3. Pengelolaan Persampahan. Pengelolaan persampahan berdasarkan hasil studi EHRA menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dikabupaten Tangerang terlayani hanya 11,1 % dan sisanya 88,9 belum terlayani dan bila di tinjau dari penanganan setempat 17,3 % diolah dan sisanya 82,7 % sampah diKabupaten Tangerang belum/tidak diolah. Grafik 3.4.1.

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Diolah

Tidak Diolah

17%

83%

3.3.1. Kelembagaan Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan sampah adalah merupakan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2004. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang diberikan kewenangan memungut retribusi pengelolaan sampah melalui peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mencakup jasa pelayanan Niaga, Non Niaga dan Sosial. 3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Persampahan. Cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Tangerang jumlah sampah terangkut 1.134,23 m³/hari atau 22% dari timbulan sampah di Kabupaten Tangerang diwilayah 15 Kecamatan.

2012


Halaman -

29


3.3.2.1. Diagram Sistem Pengolahan Sampah Domistik KabupatenTangerang

2012


Halaman -

28


3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan. Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 69% rumah tangga di Kabupaten Tangerang telah memiliki saluran drainase yang digunakan untuk membuang air limbah selain tinja dan 31 % rumah tangga membuang air limbah selain tinja ke halaman/pekarangan atau dapat diartikan tidak memiliki saluran drainase. Grafik. 3.5.1.

3.4.1. Kelembagaan Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan drainase adalah merupakan tugas Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2004. 3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Drainase Lingkungan. Sistem drainase lingkungan Kabupaten Tangerang menggunakan sitem setempat (off-site) dimana tibulan limbah grey water langsung di salurkan ke saluran drainase dan kemudian disalurkan ke sungai. Sedangkan limbah timbulan dari air hujan dari talang bangunan dibuang ke saluran drainase yang selanjutnya langsung dialirkan ke sungai. Cakupan pelayanan drainase lingkungan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2010 Jumlah KK terlayani sejumlah 310.865 KK atau sebesar 23 % dari jumlah KK di Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

28


Tabel. 3.4.2.1. Diagram Sistem Drainase Lingkungan Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

31


3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi.

3.5.1.

Pengelolaan Air Bersih.

Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 55 % sumber air bersih yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air tidak aman dan 45 % sumber air bersih yang dikonsumsi berasal dari sumber air bersih yang aman. Grafik 3.6.1.1.

Kondisi Sumber Air Bersih Sumber Air Aman

Sumber Air Tidak Aman

45% 55%

3.5.1.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan sumber air bersih adalah merupakan tugas BUMD yaitu perusahaan daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor .. Tahun 2004 3.5.1.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Air Bersih.

Cakupan layanan Air Bersih swasta

PDAM

Tidak Terlayani

38% 61% 1%

2012


Halaman -

32


BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN 4.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene Tabel 4.1.1 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Saat Ini NO 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA KEGIATAN Pemicuan dan Rencana Aksi STBM dan deklarasi desa stop BABS di 3 Desa / 3 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Pemantauan Sarana Sanitasi dan Kualitas Kesehatan Lingkungan (Tersebar di 42 Puskesmas / 29 Kec) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Penyuluh penyakit berbasis lingkungan ( 10 Desa ) dan penyuluhan kesehatan ) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (EHRA) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Stimulan sarana dasar sanitasi yang Tersebar di 42 Puskesmas / 29 Kec Penilaian Penyediaan Layanan Sanitasi Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Jumlah

2012

BIAYA (Rp)

64,200,000 208,375,000

319,276,000 354,709,000 150,000,000 625,200,000 50,000,000

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN

SKPD PELAKSANA

APBD

DINAS KESEHATAN

APBD

DINAS KESEHATAN

APBD

KRONJO dan SUKAMULYA

DINAS KESEHATAN

APBD

DINAS KESEHATAN

APBD

DINAS KESEHATAN

APBD

DINAS KESEHATAN

APBD

BLHD

15,000,000

APBD

21,825,000

APBD

25,000,000

APBD

13,690,000

APBD

20,000,000

APBD

20,000,000

APBD

20,000,000

APBD

30,000,000

APBD

25,000,000

APBD

LEGOK KRESEK MAUK TELUKNAGA JAYANTI SUKADIRI CISAUK KELAPA DUA GUNUNG KALER

KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN

1,962,275,000


Halaman -

33


Tabel 4.1.2 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Rencana

Pemantauan kesehatan lingkungan

puskesmas dan saryankes

sarana pelayanan kesehatan

swasta

Pemantauan kesling tempat-tempat

pasar, salon, kolam renang

16,560,000 6,660,000

umum (TTU) Pengawasan kualitas air bersih di

Air perpipaan dan non

masyarakat ( Inspeksi sanitasi dan

perpipaan

DINKES DINKES

35,100,000 DINKES

pemeriksaan) Lomba sekolah sehat tk kabupaten

Kab Tangerang

120,000,000

DINKES

Lomba Sekolah sehat tk provinsi

Kab Tangerang

80,000,000

DINKES

Lomba sekolah sehat tk nasional

Kab Tangerang

30,000,000

DINKES

Promosi kesehatan melalui Talkshow

Kab Tangerang

50,000,000

DINKES

promosi kesehatan melalui Radio

Kab Tangerang

20,000,000

Kab Tangerang

50,000,000

Kab Tangerang

50,000,000

Kab Tangerang

25,000,000

Kampanye Anti Merokok dan napza :

Kab Tangerang

75,000,000

DINKES

Kemitraan Penyuluhan Kesehatan

Kab Tangerang

10,000,000

DINKES

Pelatihan teknis penyuluhan bagi

Kab Tangerang

75,000,000

Spot Promosi kesehatan melalui Media Masa Promosi kesehatan melalui Tabloid Intan Promosi kesehatan melalui Pameran kesehatan

petugas Promosi kesehatan dan

DINKES DINKES DINKES DINKES

DINKES

konseling Promosi Kesehatan (Puskesmas

Kec Teluknaga

2,000,000

Pengkajian PHBS

Puskesmas Curug

9,000,000

Stimulan sarana sanitasi dasar di

Ds. STBM, P2WKSS, Gebrak

masyarakat

Pakumis

Stimulan sarana sanitasi dasar di


sekolah

Pakumis,sekolah sehat

Stimulan sarana cuci tangan di


sekolah

Pakumis,sekolah sehat

Penyuluhan Pola Hidup Sehat

Puskesmas Rajeg

Teluknaga) 75,000,000 120,000,000 67,500,000

DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES

50,000,000

Masyarakat Rajeg (desa Siaga

DINKES

Puskesmas RAJEG) Penyuluhan Pola Hidup Sehat

Puskesmas Sukatani

Masyarakat Desa Jambu Karya dan Desa Daon (Desa Siaga Puskesmas

50,000,000 DINKES

SUKATANI)

2012


Halaman -

34


Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Kecamatan Tigaraksa

50,000,000

Keluarga dan Kesehatan Lingkungan

Kecamatan Tigaraksa

Program Upaya Kesehatan

7 Desa 1

Masyarakat (Pembinaan Penyuluhan

KelurahanKec.Panongan

35,000,000 Kecamatan

Kesehatan Keluarga dan Kesehatan

Panongan

Lingkungan) Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Legok

35,000,000

KEC.KRESEK

21,825,000

Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan

Kec Kosambi

30,000,000

Kel. Medang

25,000,000

Kecamatan Pagedangan

Kec. Pagedangan

25,000,000

keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Kecamatan Kosambi

keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan

Kecamatan Kresek

keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan

Kecamatan Legok

Kecamatan Pagedangan

Kec. Jayanti

25,000,000

Kecamatan Sukadiri

25,000,000

Lingkungan dan Keluarga

Kecamatan Jayanti

Pembinaan Penyuluhan Kesehatan keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Sukadiri Kecamatan Cisauk

50,000,000

Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Kecamatan Cisauk

Kecamatan Mekar Baru

25,000,000

Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

Kecamatan

Kecamatan Mekar Baru

Kec. Gn. Kaler

25,000,000

Keluarga dan Kesehatan Lingkungan

Kecamatan Gunung Kaler

4.2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tabel 4.2.1 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Saat Ini NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

Pembangunan MCK Umum Pembangunan MCK (P2WKSS) Pembangunan SPAL (P2WKSS) Penataan tempat air bersih (MCK) dan lingkungan Penataan SPAL

124,000,000 148,000,000 96,400,000 100,000,000 100,000,000

Pembangunan SPAL 65,000,000 Pembangunan SPAL

2012

65,000,000

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN DESA

APBD

KECAMATAN KRESEK

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Rt.01/02 Ds.Rajeg,

RAJEG

Kp Ranca Bango Rt 10/03 Kp. Kayu Bongkok RT 04/01 Ds. Kayu Bongkok Rt. 01 /02, Kayu agung

RAJEG


SEPATAN SEPATAN

SKPD PELAKSANA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA

Halaman -

35


NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

Pembangunan SPAL

100,000,000

Lanjutan pembangunan SPAL

70,000,000

Lanjutan pembangunan SPAL 70,000,000 Pembangunan MCK

53,500,000

Pembangunan MCK

53,500,000

Pembangunan MCK

53,500,000

Pembangunan MCK

85,960,000

Pembangunan MCK

76,120,000

Pembangunan MCK

87,000,000

Rehab MCK dan Pemagaran

70,500,000

Pembangunan MCK

70,000,000

Pembangunan MCK

70,000,000

Pembangunan MCK

70,000,000

Pembangunan MCK

95,226,000

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lumpur Tinja Pembangunan SPAL

100,000,000 252,892,000

201,350,000

Pembangunan SPAL

72,075,000 49.000.000

Pembangunan SPAL

29.275.000

28

Bangunan MCK

33.806.250

29

Bangunan MCK

33.806.250

Penataan SPAL

49.000.000

Penataan SPAL

49.000.000

Rehabilitasi SPAL

46.725.000

Pembangunan SPAL

39.000.000

Pembangunan SPAL

49.000.000

Pembangunan SPAL

49.000.000

Pembangunan SPAL

49.000.000

26 27

30 31 32 33 34 35 36

2012

SUMBER DANA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

LOKASI KEGIATAN DESA Rt. 01/03 Kp. Cadas, Karet rt.01/04 desa sangiang Kp. Utan Jati RT 04/03 Ds. Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur. SDN Pinang Kel. Tigaraksa SDN Tigaraksa IV

KECAMATAN SEPATAN SEPATAN TIMUR SEPATAN TIMUR TIGARAKSA TIGARAKSA

SDN Tigaraksa I

TIGARAKSA

SMPN 3 Balaraja

BALARAJA

Sekolah SDN Sangiang I dan IV SDN Bencongan I

SEPATAN KELAPA DUA

SDN Pakulonan Barat 3

KELAPA DUA

SMPN 2 Kronjo

KRONJO

SMPN 2 Mauk

MAUK

SMPN 1 Mauk

MAUK

SMAN 26 Kec. Kemiri

KEMIRI

APBD

SKPD PELAKSANA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA BLHD

SEPATAN

DKPP

APBD DKPP

APBD

Rt.06/03 Pasir

KRONJO

DINAS BINA MARGA KECAMATAN

KRONJO

KECAMATAN

APBD

Kp.Gabral Rt.14-16/04 Muncung SDN Banyu Asih

MAUK

KECAMATAN

APBD

SDN Mauk IV

MAUK

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

APBD APBD APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Kp. Kaliasin

Rt 03 Rw 09 desa karet kec. Sepatan kp. Sarakan rt.03/03 desa pisangan jaya Kp. Sepatan Dukuh RT 05/01 Kel. Sepatan Kp. Blok babulak kulon rt.02/03 desa buaran mangga kp. Cilongok rt.03/04 kel. Pakuhaji kp. Pondok lor rt.03/03 kel. Pakuhaji kp. Plonco sebrang


Halaman -

36


NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN KECAMATAN

SKPD PELAKSANA

PAKUHAJI

KECAMATAN

PAKUHAJI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

PAGEDANGAN

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

Rt. 03 / 01, Sukadiri

SUKADIRI

KECAMATAN

Rt. 013/04 Ds. Kosambi Ds. Jati Mulya Rt. 01/01 Kp. Jayanti Rt. 15/03 Ds. Cikande

SUKADIRI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

JAYANTI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

BALARAJA

KECAMATAN DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA PNPM MANDIRI

Pembangunan SPAL

39.000.000

Lanjutan SPAL

49.550.000

39

Rehab WC/MCK

44.296.000

APBD

DESA rt.03/04 desa rawa boni kp. Duri rt.02/01 desa pakualam RT 02/01 Kp. Duri Ds. Pakualam SDN Salembaran III

40

Pembuatan MCK

37.026.000

APBD

SMA Pagedangan

35,000,000

APBD

35,000,000

APBD

37 38

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Pembangunan SPAL Rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) Pembangunan MCK melalui Program SLBM Pembangunan MCK melalui Program SLBM Pembangunan MCK melalui Program SLBM Pembangunan MCK melalui Program SLBM Pembangunan MCK melalui Program SLBM Pembuatan MCK Jumlah

2012

34,000,000 34,000,000 30,000,000 34,000,000 20,000,000 20,000,000 45,000,000 61,175,000 98,495,000 169,495,000 208,845,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000 247,500,000 247,500,000 180,675,000

APBD APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Kp. Rawa Saban RT 07/05 Ds. Karang Serang Kp. Rawa Pisangan RT 04/05 Ds. Karang Serang Gg Bareto Rt.03/01, gintung Gintung Tugu Rt.18/03, gintung Gg Mesra Rt.01/01, gintung Kebon Nangka Rt.04 / 02, karang serang Rt. 14 / 03, Sukadiri

APBD APBD

Kel Balaraja Kp. Baru RT. 04/04

DAK APBN

Desa Kaliasin

SUKAMULYA

DAK APBN

Desa Cipaeh

GUNUNG KALER

DAK APBN

Desa Kosambi Dalam

DAK APBN

Desa Kemuning

KRESEK

DAK APBN

Desa Koper

KRESEK

APBN

MEKAR BARU

4,495,033,000


Halaman -

37


Tabel 4.2.1 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rencana Biaya Pembuatan Saluran Air Limbah

Kp. Kademangan RT. 03/05

40,000,000

Kecamatan Kelapa Dua

Pembangunan saluran pembuangan air limbah

Desa Cangkudu, Kp.

( SPAL )

Ciapus Rt. 01/02

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah

Lokasi P2WKSS di Kab.

Tangga

Tangerang

135,575,000

DBM

100,000,000

BLHD

4.3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Tabel 4.3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Saat Ini

NO 1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

7,869,251,200 376,000,000 4,983,900,000 46,900,000 195,000,000

Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Sampah ( Jatiwaringin dan Pasir Muncang ) Biaya OPerasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pengadaan Truck Operasional

100,000,000 2,155,292,000 1,200,000,000

Koordinasi Penanganan Sampah

200,000,000

Fasilitasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan Study Management Pengelolaan Persampahan Pola 3R Jumlah

400,000,000 300,000,000 17,826,343,200

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN

DKPP

APBD

DKPP

APBD APBD

SKPD PELAKSANA

MAUK

DKPP DKPP

APBD

DKPP

APBD

DKPP

APBD

DKPP

APBD APBD

DKPP DKPP

APBD

DKPP

APBD

DKPP

APBD

Tabel 4.3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Rencana Pengadaan Tong sampah

Kab Tangerang

25,000,000

Kab Tangerang

15,000,000

Kab Tangerang

145,000,000

Gantung Pengadaan Bak Pick Up Anggkutan Sampah Pelatihan Pengembangan SDM di bidang Teknologi

2012


DKPP DKPP DKPP Halaman -

38


Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Kab Tangerang

160,100,000

Pembangunan Bak Sampah Kp.

Desa Tobat

20,000,000

Taman Pasar Ceplak, Kp.

10,000,000

DKPP DKPP

Saga Rt.04/04 Ds. Tobat Pengadaan Tong Sampah

Ceplak RT.01/01 Ds.

DKPP

Kaliasin Pengadaan Gerobak Sampah

Kp. Ceplak RT.01/01 Ds.

17,500,000

DKPP

Kaliasin Pengadaan truck sampah di 29

Kab Tangerang

8,700,000,000

Kab Tangerang

100,000,000

DKPP

Kecamatan Penanganan Sampah di daerah

DKPP

rawan sampah Program Pengembangan

7 Desa 1 Kelurahan

Kinerja Pengelolaan

Kec.Panongan

25,000,000 Kecamatan

Persampahan (Fasilitasi

Panongan

Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan)

4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Tabel 4.4 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Saat Ini

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

Pembangunan Drainase Puspem Tigaraksa Drainase Jalan

1,982,945,000 89,949,000

Pembuatan Gorong - Gorong dan Pintu Air Pembuatan Saluran Air/ Drainase Pembuatan Saluran Air

70,775,000 109,495,000 55,775,000

Pembangunan Jaringan Irigasi Jalan Desa (Drainase) Pembangunan Jaringan Irigasi (Drainase) Normalisasi Saluran Air

55,775,000

Normalisasi Saluran Air/ Turab Normalisasi Saluran Air

94,779,128

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air

48,775,000

2012

55,775,000 55,775,000

81,775,000

48,775,000

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN DESA

APBD APBD

Ds. Bojong

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

SKPD PELAKSANA DINAS BINA MARGA

CIKUPA

DINAS BINA MARGA

KOSAMBI

DINAS BINA MARGA

KOSAMBI

DINAS BINA MARGA

KOSAMBI

DINAS BINA MARGA

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

Kel. Bencongan Rw 023

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

Kel. Bencongan Indah Rt. 02/02 Kel. Bencongan Indah Rt. 01/003

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

APBD APBD

KECAMATAN TIGARAKSA

Ds. Salembaran Jaya Rt. 01, 02 /02 Ds. Kosambi Barat Rt. 03/01 Kp. Kelapa Rt. 01/02 Ds. Pangkat Kp. Saradan Hilir Rt. 06/01 Ds. Pangkat Kel. Bencongan Rw 08 Rw 10 Kel. Bencongan Rw. 15


Halaman -

39


NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

13

Pembangunan Saluran Air

87,775,000

14

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Pembuatan Saluran Air Utama Pembuatan Saluran Air

48,775,000

15 16 17 18 19 20

64,775,000 66,625,000 67,375,000 85,775,000 70,275,000

21

Rehabilitasi Saluran Tersier BR dan Tengah Pembangunan Saluran Air

95,775,000

22

Lanjutan Drainase

80,000,000

23

Perbaikan Saluran Air

75,000,000

115,000,000

26

Pembangunan Drainase dan bahu jalan simpang kutruk batas kota tigaraksa Pembangunan Drainase dan bahu jalan simpang kutruk solong Drainase lingkungan

27

Pembuatan Saluran Air

49,000,000

28


49,225,000

29

Perbaikan Saluran Air

49,000,000


50,000,000


39.949.000


39.949.000

33


49.287.500

34


49.287.500

24 25

30 31 32

35

36

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

2,200,000,000

APBD

150,000,000

2,470,212,500

Pembuatan Plat Duiker/Gorong-Gorong

50,500,000

2012

APBD

1,500,000,000

Pembangunan Drainase

Jumlah

SUMBER DANA

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN

APBN

LOKASI KEGIATAN DESA Kel. Bencongan Indah Rt. 01/003 Kel Bencongan Indah Rw 006 Kel Bencongan Indah Rw 007 Kel Bojong Nangka Rw 025 Kel Bojong Nangka Rt 006-07 ke RT 02, RT 24 Kel. Pakulonan Barat Kel. Pakulonan Barat Rw 002 Ds. Sidoko Kp. Kawidaran Rt 016/05 Ds. Cibadak Kp. Kosambi Rt. 03/01 Ds. Cibadak Kp. Saredang Rt. 01/03 Ds. Matagara

Ds Mauk Barat Jl Ir Sutami Rt. 05/06 Kp. Pabuaran, Curug Kulon Kp. Pabuaran Rt. 01/05, Curug Kulon RT. 07 RW. 15 Perum. Binong Permai, Binong Kp Cilongok RW 05 Desa Sukamantri 150 m x1m RT. 01-06 / 01 Kelurahan Kosambi Barat (110 m x 30 cm) Kp. Sungapan RW. 013 Kelurahan Dadap (110 m x 40 cm) RT. 05/02, Kedaung Barat RT 04/02, Kedaung Barat KAB. TANGERANG

KAB. TANGERANG

SKPD PELAKSANA

KECAMATAN KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

KELAPA DUA

DINAS BINA MARGA

GUNUNG KALER

DINAS BINA MARGA

CIKUPA

DINAS BINA MARGA

CIKUPA

DINAS BINA MARGA

TIGARAKSA

DINAS BINA MARGA

TIGARAKSA

DINAS BINA MARGA

TIGARAKSA

DINAS BINA MARGA

MAUK

DINAS CIPTA KARYA

CURUG

KECAMATAN

CURUG

KECAMATAN

CURUG

KECAMATAN

PASAR KEMIS KOSAMBI KOSAMBI SEPATAN TIMUR SEPATAN TIMUR

KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN

KAB. TANGERANG

PNPM MANDIRI

KAB. TANGERANG

PNPM MANDIRI

10,246,347,233


Halaman -

40


Tabel 4.4 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Rencana Drainase SDN Waru

Desa Pasirjaya

24,000,000

Biaya Pembuatan Saluran Air Limbah

Kp. Kademangan

40,000,000

RT. 03/05 Biaya Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air

Kp. Rumpaksinang Kp. Babakan RW

35,000,000


61,400,000

06 Kel.


Bojongnangka Pengaspalan Jalan dan Saluran Air di Depan


RT. 001/01 Perbaikan Saluran Air

CIPTA KARYA

Desa Pasirnangka

226,500,000

Rehabilitasi Saluran Sekunder Kepuh Kec. Kemiri

Kecamatan Kemiri

200,000,000

DBM

Pembuatan Jembatan Saluran Tambak

Kp.Kronjo Rt.07/04

480,000,000

DBM

Pembangunan Saluran Tersier

Kp. Pulo Timur RT.

150,000,000

Puskesmas Pasirnangka

01/03 Ds. Buniayu Lanjutan drainase PUSPEM

Kab Tangerang

Drainase Desa Rt. 08/04 Bulakan Desa Bitungjaya Drainase Jln.Lingkungan Rt.01/02

DBM

5,000,000,000

DBM

Desa Bitungjaya

65,000,000

DBM

Kel.Mekarbakti

49,750,000

Kecamatan

Kec.Panongan Drainase Lingkungan Mekar Asri II RT.04/06

DBM

Kel.Mekarbakti

Panongan 40,000,000

Kec.Panongan

Kecamatan Panongan

Pembuatan Saluran Air Cileutik

Kel.Curug Kulon

125,000,000

Pembangunan saluran pembuangan air limbah (

Desa Cangkudu,

135,575,000

SPAL )

Kp. Ciapus Rt.

DBM DBM

01/02 Pembuatan Drainase

Kel. Balaraja, Kp.

15,000,000

Bakung Rt. 04/01 Peningkatan Gorong-Gorong dan Normalisasi

Kp.Pag.udik

Saluran Pembuang

Rt.02/01

Pembangunan Sal.Air/Drainase

Kp.Kapuran

Balaraja 80,000,000 100,000,000

Rt.02/04 Pembangunan Sal.Air/Drainase

Kp.daon Rt.22/04


Pasilian Anyar

100,000,000 90,000,000


Kp.Gagunung

90,000,000


Kp.Pasilian

182,000,000


Kp.Pagenjahan

140,000,000


Kp.Pag.ilir Rt.04/02

60,000,000

Normalisasi Sal.Pembuangan/Drainase Depan

Pasar Lama Desa

60,000,000

Puskesmas Kronjo

Kronjo

Pembangunan Drainase

Sasak

2012


Kecamatan

375,000,000

DBM DBM DBM DBM DBM DBM DBM DBM DBM DBM Halaman -

41


Peninggian, Peningkatan Hotmix dan Pembuatan

Mauk Timur

200,000,000

Rawa Burung

294,000,000

RT.01 RW. 03 Desa

150,000,000

Saluran Air Pasar Mauk Pembuatan saluran air Rt. 002/003, 004/007 & 008/004 Rehabilitasi saluran air

Cihuni SPAL/Drainase dan Gorong-Gorong

SMAN 21 Kab.

DBM DBM DBM

100,000,000

Tangerang Kec.

DBM

Sukadiri Perbaikan Saluran Air

Jl. Rorojongrang

95,000,000

RW 04 - Jl. Kalasan

DBM

Kel. Bencongan Perbaikan Saluran Air

Jl. Borobudur Raya

95,000,000

RW 012 - Mendut

DBM

Raya RW 12 Kel. Bencongan Perbaikan Saluran Air

Kp. Bencongan RT

37,500,000

02/001 Kel.

DBM

Bencongan Perbaikan Saluran Air

RW 10

63,067,235

Kel.Bojongnangka Perbaikan Saluran Air & Pengerukan

RW 28

28,000,000

Kel.Bojongnangka Perbaikan Turab Saluran air Tertier

Kp. Balaraja RT

DBM DBM

152,000,000

01/01 Desa

DBM

Talagasari Normalisasi dan Pasangan Turap Batu kali pada

Desa Tobat,Kp.

Saluran Tersier MIN Sukamulya

Iwul Rt. 01/02

Normalisasi/Penurapan saluran irigasi

Kp.Pasilian anyar

pembuang Depan Abdul Fatah

Rt.03/02

Penurapan Saluran Air

Ketapang

Turap tepi saluran Kp. Cicayur Rt.01/01

Kelurahan Cisauk

95,000,000 140,000,000

DBM DBM

150,000,000

DBM

40,000,000

Kecamatan Cisauk

Penurapan Saluran Irigasi Tersier

Kp. Gerobogan

162,000,000

Pulo RT. 03/03 Ds.

DBM

Sukamulya Perencanaan normalisasi saluran sungai

DBMP

400,000,000

DBM

Pembangunan Saluran Dan Pintu Irigasi Tandon

Kp.Kronjo

180,000,000

DBM

Rehabilitasi Saluran Sekunder Leuweung Gede

Kecamatan Kresek

200,000,000

Rehabilitasi Saluran D.I Kecil Ranca Buaya Kec.

Kecamatan

200,000,000

Tigaraksa

Tigaraksa

Normalisasi Saluran di Kelurahan Kutabumi

Kec. Pasar Kemis

Kec. Kresek

30,000,000

DBM DBM Kecamatan Pasar Kemis

Normalisasi Saluran di Desa Gelam Jaya

Kec. Pasar Kemis

30,000,000

Kecamatan Pasar Kemis

2012


Halaman -

42


Normalisasi Saluran di Kelurahan Kutajaya

Desa Pangadegan

30,000,000


Normalisasi Saluran di Desa Sukamantri

Kec. Pasar Kemis

20,152,000


Peningkatan Saluran dan pintu Pembuangan

Pag.Ilir

45,000,000

Air/Drainase Ds Pag.Ilir

Kecamatan Kronjo

Perbaikan Saluran Air Desa Pasar Kemis Rt/Rw.

Pasar Kemis

250,000,000

02,03,05,07/06 Perbaikan Saluran Air/Drenase Depan Kantor

DBM

Kecamatan Kronjo

50,000,000

Kecamatan

Rt.01 Rt.uyud

40,000,000

Kecamatan

Kecamatan Kronjo

Kronjo

Normalisai Pembuangan Air/Drainase

Ds

Pagedangan udik

Kronjo

Pengerukan saluran irigasi

Ds. Mekarsari, Ds.

200,000,000

Rajeg Mulya, Ds.

DBM

Tanjakan, Ds. Tanjakan Mekar Normalisasi Saluran irigasi (pengerukan

Desa Pekayon -

sungai/kali)

Karang Serang

100,000,000 DBM

Kecamatan Sukadiri Pemagaran, Perbaikan Saluran dan Penataan

Dasana Indah Blok

Lapangan

U RW 23,24,26 &

150,000,000 CIPTA KARYA

27 Kel. Bojongnangka

4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Tabel 4.5.1 Kegiatan Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

1

Penataan sarana air bersih dan lingkungan kp. Sumur daon rt.02/05 desa sukamanah kec. Rajeg Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Penelitian sumber air baku di Kabupaten Tangerang Perencanaan Masterplan Sistem Drainase Kab. Tangerang Sosialisasi Perda Kerjasama dan Penyediaan Air minum Daerah Operasionalisasi Mobil IPA

2 3 4 5 6 7 8 9

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga Pemusnahan limbah medis puskesmas Jumlah

2012

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA

LOKASI

APBD

KAB. TANGERANG

DINAS CIPTA KARYA

124,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

75,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

DINAS CIPTA KARYA BAPPEDA

300,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

BAPPEDA

750,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

BAPPEDA

56,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

BPMD

100,000,000

SKPD PELAKSANA

200,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

BLHD

100,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

BLHD

60.480.000

APBD

KAB. TANGERANG

DINAS KESEHATAN

1,705,000,000


Halaman -

43


Tabel 4.5.1 Kegiatan Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Pemusnahan limbah medis

Kab Tangerang

75,600,000

puskesmas Pembangunan instalasi

RSU Kabupaten Tangerang

2,635,000,000

pengolahan limbah rumah sakit Pemusnahan limbah medis

Kab Tangerang

puskesmas

2012


75,600,000

DINKES RSUD DINKES

Halaman -

44


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI 5.1. Area Beresiko Sanitasi

Clustering Jumlah Desa Wilayah Survey Jumlah Desa 11 7 4

3

Cluster 0

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Grafik Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Tangerang 2012 300 250 67 200 29

53 57 23

150 71

50

4. GENANGAN AIR. 47 3. PERSAMPAHAN.

16 51

68

52

47

31

48

47

47

39

51

CLUSTER 0

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

100 50 0

5. PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT.

2. AIR LIMBAH DOMESTIK. 47

1. SUMBER AIR

Kurang Berisiko Berisiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Sangat Tinggi

2012


Halaman -

45


Tabel. 5.1.1. Area Bersiko Skor

NO

berdasarkan

Kelurahan

persepsi

bobot

Skor

Skor

berdasarkan

berdasarkan

data sekunder

bobot

bobot

data EHRA

Skor

Skor

yg disepakati

hasil kunjungan

SKPD pembobotan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2012

Pabuaran Cileles Taban Cibetok Pasir Muncang Tigaraksa Kayuagung Pondok jaya Binong Dangdang Rancagede Mekarbaru Waliwis Kosambi dalam Gandaria Mekarjaya Sarakan Cukanggalih Cibogo Sampora Onyam Jenggot Cikande Pasir gintung Gunungkaler

2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

lapangan

30% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

4 2 4 4 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 3


30% 1,2 0,6 1,2 1,2 0,9 0,3 0,9 0,9 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 0,9

40% 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Halaman -

46

100 3,40 2,80 3,40 3,40 2,30 1,70 2,30 2,60 1,40 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 2,30 1,90 1,90 1,30 1,30 1,30 1,60 1,60 3,00 3,00 2,70

4 3 4 4 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3


5.2. Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini

2012


Halaman -

47

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012 POKJA AMPL KABUPATEN TANGERANG

Recommend Documents