Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 - 2019. Dokumen ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi (SSK) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 - 2017, dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target MDG’s 2015. Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berkomitmen memiliki rencana yang matang. MPS merupakan implementasi dari pedoman pelaksanaan tugas negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Dokumen ini utamanya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi.

Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

i

Dengan telah tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang. Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai. Pemerintah

Kabupaten

Kotawaringin

Timur

bersama

pemangku

kepentingan dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program pengembangan sanitasi Jangka Menengah ini, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Dengan adanya MPS ini, disamping akan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun program investasi bidang sanitasi, juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta, serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Sampit,

Agustus 2014

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. SUPIAN HADI, S.Ikom


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. v DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... viii BAB 1 PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Maksud dan Tujuan

2

1.3 Wilayah Perencanaan

4

1.4 Metodologi

9

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

10

2.1 Profil Kabupaten/Kota

10

2.1.1 Kependudukan

10

2.1.2 Area Beresiko

12

2.1.3 Keuangan Daerah

18

2.2 Air Limbah

18

2.2.1 Permasalahan Air Limbah

18

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

21

2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah

23

2.3 Persampahan

24

2.2.1 Permasalahan Persampahan

24

2.2.2 Sasaran Pembangunan Persampahan

27

2.2.3 Prioritas Pembangunan Persampahan

28

2.4 Drainase

29

2.4.1 Permasalahan Drainase

29

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

33

2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase

34

2.5 Kesehatan (PHBS)

35

2.5.1 Permasalahan Kesehatan (PHBS)

35


iii

2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)

35

2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)

36

2.6 Kerangka Kerja Logis

37

BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

41

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

41

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah

43

3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah

45

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

45

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan

46

3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan

51

3.3 Rencana Kegiatan Drainase

53

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase

53

3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase

56

3.4 Rencana Kegiatan PHBS

57

3.4.1 Rencana Kegiatan PHBS

57

BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI

59

4.1 Rekapitulasi Anggaran

59

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah

61

4.2.1 APBD Kab/Kota

61

4.2.2 APBD Provinsi

61

4.2.3 APBN

62

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah

62

4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D

62

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

63

4.4 Antisipasi Funding-Gap

63

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

64

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

64

5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender

80

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement

81

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola

82

5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

83


iv

DAFTAR ISTILAH

APBD BAB Bappeda BAPPERMAS BKKBN BLT BOD BORDA

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Buang Air Besar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional : Bantuan Langsung Tunai : Biological Oxygen Demand : Bremen Overseas Research and Development Agency

BPS CI CL CSR CTPS DBD Dispenda DKP DLH DPKKD

: Badan Pusat Statistik : Confidence Interval : Confidence Level : Corporate Social Responsibility : Cuci Tangan Pakai Sabun : Demam Berdarah Dengue : Dinas Pendapatan Daerah : Dinas Kebersihan dan Pertamanan : Dinas Lingkungan Hidup : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

DPRK DSCR DSS EHP EHRA Enu FGD GIS HU IPAL

: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten : Debt-Service Coverage Ratio : Diagram Sistem Sanitasi : Environmental Health Project : Environment and Health Risk Assessment : Enumerator (petugas pengumpulan data) : Focus Group Discussion : Geographical Information System : Hidran Umum : Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT Kemenkes KFM KK KLUI

: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : Kementerian Kesehatan : Kebutuhan Fisik Minimum : Kepala Keluarga : Kelompok Lapangan Usaha Industri

Korcam

: Koordinator Kecamatan


v

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 ............................. 10

Tabel 2.2

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................... 11

Tabel 2.3

Area Beresiko Sanitasi .................................................................... 12

Tabel 2.4

Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi ........................................... 18

Tabel 2.5

Permasalahan mendesak air limbah domestik ................................ 19

Tabel 2.6

Resume Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik ....................... 22

Tabel 2.7

Rencana Pengembangan Jangka menengah Air Limbah Domestik Kab. Kotawaringin Timur ................................................. 23

Tabel 2.8

Prioritasi Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik .................... 24

Tabel 2.9

Permasalahan Mendesak Persampahan ........................................ 25

Tabel 2.10 Tujuan dan sasaran pengembangan persampahan ........................ 28 Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan .......... 28 Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik ......................................................................................... 28 Tabel 2.13 Permasalahan Dranase ................................................................... 30 Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase ....... 34 Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase .................. 34 Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase ................. 35 Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi ............................. 35 Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi ..................................... 36 Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi 36 Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah .................................................... 37 Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan ............................................... 38 Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase ....................................................... 39 Tabel 2.23 Kerangka Kerja Logis PHBS ........................................................... 40 Tabel 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah ......................................................... 45

Tabel 3.2

Rencana Kegiatan Persampahan .................................................... 52

Tabel 3.3

Rencana Kegiatan Drainase............................................................ 56

Tabel 3.4

Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi ........................................ 57

Tabel 4.1

Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran ................................ 60


vi

Tabel 4.2

Rekapitulasi Anggaran .................................................................... 60

Tabel 4.3

Rekapitulasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur ........................ 61

Tabel 4.4

Rekapitulasi APBD Provinsi ............................................................ 62

Tabel 4.5

Rekapitulasi APBN .......................................................................... 62

Tabel 4.6

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta ...................... 62

Tabel 4.7

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat ................................ 63

Tabel 4.8

Funding Gap APBD Kabupaten Kotawaringin Timur ....................... 63

Tabel 4.9

Funding Gap APBD Propinsi Kalimantan Tengah ........................... 63

Tabel 4.10 Funding Gap APBN ......................................................................... 63 Tabel 5.1

Kriteria Kesiapan dalam mekanisme penganggaran 2015 .............. 65

Tabel 5.2

Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2015 ................ 71

Tabel 5.3

Kriteria Kesiapan dalam mekanisme penganggaran 2016 .............. 72

Tabel 5.4

Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2016 ................ 79

Tabel 5.5

Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan teknis ............................ 80

Tabel 5.6

Identifikasi Permasalahan Lahan .................................................... 81

Tabel 5.7

Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi ............................... 82


vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .............................. 8

Gambar 2.1

Area Beresiko Sanitasi ................................................................ 17

Gambar 3.1

Peta Lokasi Infrastruktur Air limbah Existing ............................... 42

Gambar 3.2

Peta Lokasi Infrastruktur air Limbah sampai akhir perencanaan. 42

Gambar 3.3

Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing......................... 48

Gambar 3.4

Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai akhir perencanaan ............................................................................... 48

Gambar 3.5

Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang ada saat ini ......................................................................... 54

Gambar 3.6

Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang akan dibangun .................................................................... 55

Gambar 3.1

Peta Lokasi Infrastruktur Air limbah Existing ............................... 42

Gambar 3.2

Peta Lokasi Infrastruktur air Limbah sampai akhir perencanaan. 42

Gambar 5.1

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun (2016) 83


viii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PemerintahKabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BantuanLuar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum

Program

pendanaan dari Pemerintah lembaga

lainnya

Memorandum

untuk

Program

merupakan

justifikasi

dan

komitmen

Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau dari

program/kegiatan merupakan

yang

landasan

telah

teridentifikasi.

bagi

Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga

untuk

periode

Jangka

Menengah.

Dari

sisi

penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. 1

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini, antara lain : 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum Program investasi kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan

antara

pengembangan

wilayah/kawasan

dengan

pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi

Pengaturan,

Integrasi

Perencanaan,

dan

Sinkronisasi

Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. 

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya.

1.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut.

2

Maksud : 1. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah

Kabupaten

dan

pihak

terkait

untuk

implementasi

pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. 2. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan: 1. MPS

diharapkan

dapat

dipakai

sebagai

pedoman

penganggaran

pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten

Kotawaringin Timur

selama 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baik pendanaan

yang

dialokasikan

dari

APBD

Kabupaten,

Propinsi,

Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi

dalam

pembangunan

sanitasi

daerah

Kabupaten

Kotawaringin Timur. 5. Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode berikutnya.

3

1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis berkedudukan pada 112˚7’ 29” - 113˚ 14’ 22” Bujur Timur dan 1˚ 11’ 504” - 3˚ 18’ 51” Lintang Selatan, dengan luas wilayah 16.496 Km². Adapun batasbatas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Kabupaten Katingan;

Sebelah Timur

:

Kabupaten Katingan;

Sebelah Selatan :

Laut Jawa;

Sebelah Barat

Kabupaten Seruyan.

:

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok lereng yaitu 0 – 2%, 2 – 15 % dan 15 – 40%, wilayah Kabupaten ini tidak memiliki lahan dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%, sebagian besar merupakan dataran rendah 0 – 2% dengan luasan 496.367,68 Ha yang meliputi bagian selatan dan di sepanjang sungai-sungai utama, sedangkan kelas lereng 2-15% terdapat di bagian tengah, di belakang wilayah sungai-sungai besar dan di sepanjang sungai-sungai kecil dengan luas kawasan lereng 503.331,89 Ha. Sedangkan Kelas lereng 15-40% terdapat di bagian utara, terutama di wilayah yang tidak dialiri sungai. Dilihat dari topografinya Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi dalam 3 (tiga) zona daerah, yaitu 

Daerah pegunungan dengan ketinggian 100 – 500 m dpl.



Daerah bergelombang / berbukit dengan ketinggian 100 – 200 m dpl



Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50 m dpl. 4

Daerah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat dibagian utara wilayah ini, sedangkan bagian tengah sampai selatan banyak di dominasi oleh dataran rendah. Dataran bagian tengan terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (fluvial) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Dibagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (fluvio marine) dan pesisir pantai. Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82% – 89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27˚C - 36˚C. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun. Disamping itu juga salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat Kota Palangkaraya. Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalami pemekaran wilayah dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2002 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi dalam 10 kecamatan, kemudian pada tahun 2005 Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 13 kecamatan yaitu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Metaya Hilir Utara, Kecamatan Mentaya Baru/Ketapang, Kecamatan Baamang, Kecamatan Seranau,

Kecamatan

Kota

Besi,

Kecamatan

Cempaga,

Kecamatan

Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Antang Kalang. Kemudian pada tahun 2008 menjadi 15 kecamatan, setelah Kecamatan Telawang dan Kecamatan Bukit Santuai masuk ke dalam bagian Kabupaten Kotawaringin Timur. Terakhir pada tahun 2011 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan dengan bertambahnya Kecamatan Tualan Hulu sebagai pemekaran Kecamatan Parenggean, dan Kecamatan Telaga Antang yang merupakan pemekaran Kecamatan Antang Kalang dan Kecamatan Bukit Santuai.

5

1.3.2. Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang

kabupaten/kota

dan

rencana

tata

ruang

kawasan

strategis

kabupaten/kota. Gambar Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya rencana Lahan Pemukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1. Untuk mengisi amanat Undang-Undang tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kotawaringin

Timur

dengan

mengacu

Visi

dan

misi

Pembangunan Daerah. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten Kotawaringin Timur (penataan kabupaten) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten tersebut dan melihat pada karakteristik wilayah kabupaten dan isu strategis yang ada, maka kondisi obyektif yang diinginkan terhadap ruang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain : 

Terjaganya kualitas lingkungan hidup



Menurunnya kasus sengketa lahan



Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan sumberdaya yang ada di wilayah kabupaten 6



Meningkatnya pendapatan asli daerah



Terciptanya kenyamanan dan keamanan aktivitas budidaya non kehutanan dari permasalahan hukum terkait batas dengan kawasan hutan



Tercapainya ketahanan pangan



Terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten



Terciptanya sistem yang berkaitan dan berkesinambungan antar wilayah dalam kabupaten Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan

hutan,

dengan

keseimbangan

pemanfaatan

ruang

berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan,

dan

pelayanan

transportasi

demi

tercapainya

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu : 1. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan. 2. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam. 3. Pengembangan pertanian dalam arti luas. 4. Pengembangan agroindustri. 5. Pengembangan pelayanan transportasi. 6. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

7

Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sumber : RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012

Dokumen MPS – Kabupaten/Kotawaringin Timur 8

1.4 Metodologi Di dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pokja Sanitasi Kab. Kotawaringin Timur menggunakan metode sesuai milestone sebagai berikut : 1.4.1. Metodologi Penyusunan Dokumen Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ini, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut: 

Mereview SSK



Internalisasi



Konsultasi dengan Pokja Propinsi



Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah



Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat

terlepas antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut: 

Melakukan review SSK khususnya untuk kerangka logis,program kegiatan dan penggangaran serta prioritas program



Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur



Melakukan Konsulatasi teknis kepada Pokja Propinsi dan satker terkait.



Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternative non pemerintah di tingkat Kabupaten



Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran

1.4.2. Sistematika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 Bab yaitu : Bab 1

Pendahuluan

Bab 2

Review SSK

Bab 3 Implementasi program dan kegiatan,perhitungan volume

kebutuahn

infrastruktur dan non infrastruktur Bab 4 Rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab 5 Inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan

tindak lanjut yang

harus dilakukan bagi kegiatan yang

beklum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana monev. Dokumen MPS – Kabupaten/Kotawaringin Timur 9

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. Profil Kabupaten / Kota Kotawaringin Timur 2.1.1 Kependudukan a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pada tahun 2012 tercatat jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 397.057 pertumbuhan penduduk sebesar

jiwa. Rata – rata

0,1 % pertahun. Sementara itu, bila

dilihat dari segi kepadatan penduduk, yaitu dengan memperhatikan luas wilayah suatu wilayah, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 397.057 jiwa dan dengan luas wilayah terbangun sebesar 8.527 ha, memiliki kepadatan penduduk rata-rata sebesar 47 jiwa/ha.

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Luas Terbangun (Ha) MENTAYA HILIR SELATAN 510 TELUK SAMPIT 202 PULAU HANAUT 480 MENT. BARU KETAPANG 1923 SERANAU 256 MENTAYA HILIR UTARA 319 KOTA BESI 378 TELAWANG 370 BAAMANG 1257 CEMPAGA 445 CEMPAGA HULU 373 PARENGGEAN 600 MENTAYA HULU 460 BUKIT SANTUAI 162 ANTANG KALANG 217 TELAGA ANTANG 397 TUALAN HULU 179 Kecamatan

Jumlah

8.527

Penduduk Tahun 2012 Jumlah Kepadatan (Jiwa) (Jiwa/Ha) 21.382 42 9.250 46 16.314 34 83.648 43 9.884 39 16.112 50 15.789 42 18.058 49 54.512 43 19.696 44 24.989 67 37.310 62 30.954 67 8.524 53 30.635 141 * * * * rata-rata 397.057 47 kk/ha

Keterangan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

“ * “ Kecamatan baru, masih belum ada data Sumber : Buku Putih Sanitasi Bab. 2 Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

10

b. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2017, digunakan pendekatan

Aritmetic rate of growth

akan

berdasarkan pada

angka pertumbuhan rata-rata Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 0.1 % per tahun untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2017. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dengan menggunakan metode tersebut

maka jumlah penduduk Kabupaten

Kotawaringin Timur pada tahun 2017 adalah sebesar 539.436 jiwa. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MENT. HILIR SELATAN TELUK SAMPIT PULAU HANAUT M.B. KETAPANG SERANAU MENT. HILIR UTARA KOTA BESI TELAWANG BAAMANG CEMPAGA CEMPAGA HULU PARENGGEAN MENTAYA HULU BUKIT SANTUAI ANTANG KALANG TELAGA ANTANG TUALAN HULU

Jumlah Pendd. 2012 21.382 9.250 16.314 83.648 9.884 16.112 15.789 18.058 54.512 19.696 24.989 37.310 30.954 8.524 30.635 * *

Jumlah

397.057

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Pertumbuhan

2013

2014

-0,53% 2,32% -3,87% 5,68% -3,50% 6,90% -2,25% 16,12% 8,47% 0,79% 13,52% 9,60% 7,92% 5,44% 3,16% * *

21.269 9.465 15.683 88.550 9.538 17.224 15.434 20.969 59.129 19.852 28.368 40.892 33.406 8.988 31.603 * *

21.156 9.684 15.076 93.739 9.204 18.412 15.086 24.349 64.137 20.008 32.203 44.817 36.051 9.477 32.602 * *

2015

2016

2017

21.044 20.932 20.821 9.909 10.139 10.374 14.492 13.931 13.392 99.232 105.047 111.203 8.882 8.571 8.271 19.683 21.041 22.493 14.747 14.415 14.091 28.274 32.832 38.125 69.570 75.462 81.854 20.166 20.326 20.486 36.557 41.499 47.110 49.120 53.835 59.004 38.907 41.988 45.313 9.992 10.536 11.109 33.632 34.695 35.791 * * * * * *

420.367 446.002 474.206 505.250 539.436

“ * “ Kecamatan baru, masih belum ada data Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2


11

2.1.2. Area Beresiko Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan / Desa / Kelurahan MENTAYA HILIR SELATAN Samuda kota Sebamban Samuda Besar Samuda kecil Basirih hilir Jaya kelapa Basirih hulu Jaya karet Sei Ijum Handil Sohor TELUK SAMPIT Ujung Pandaran Parebok Regei Lestari Kuin Permai PULAU HANAUT Makarti Jaya Rawa Sari Babirah Hanaut Serabut Babaung Bamadu Penyaguan Bantian Hantipan MENTAWA BARU KETAPANG

Tingkat Resiko

Perkotaan/ Pedesaan

Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perkotaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

Persampahan, Drainase, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perkotaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

Air Limbah, PHBS PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

1

Mentawa Baru Hilir

Sangat Tinggi

Perkotaan

2

Mentawa Baru Hulu

Sangat Tinggi

Perkotaan

3

Sawahan

Sangat Tinggi

Perdesaan

4

Ketapang

Sangat Tinggi

Perkotaan

5 6 7 8 9

Pasir Putih Pelangsian Bapeang Eka Bahurui Telaga Baru

Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perkotaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan


Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko

Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, PHBS PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Persampahan,Air Limbah PHBS, Air Limbah

12

No. 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5

Kecamatan / Desa / Kelurahan Bengkuang Makmur Bapanggang Raya SERANAU Ment Seberang Batuah Terantang Hilir Ganepo Seragam Jaya MENTAYA HILIR UTARA Pondok damar Natai Baru Bagendang Tengah Bagendang Hilir Bagendang Hulu Sumber Makmur Bagendang permai KOTA BESI Palangan Hanjalipan Simpur Pamalian Camba Kandan Kota Besi Hulu Kota Besi Hilir Bajarum Rasau Tumbuh Soren TELAWANG Sebabi Tanah Putih Sumber Makmur Kenyala Biru Maju BAAMANG

Tingkat Resiko Tinggi Tinggi

Perkotaan/ Pedesaan Perdesaan Perdesaan

Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah


Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah


Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

1

Baamang Hilir

Sangat Tinggi

Perkotaan

2

Baamang Tengah

Sangat Tinggi

Perkotaan

3

Baamang Hulu

Sangat Tinggi

Perkotaan

4 5 6

Tinduk Tanah Mas Baamang Barat

Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perkotaan


Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS Persampahan, Drainase, Air Limbah, PHBS PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah Persamphan, Drainse,Air Lmbah,PHBS

13

No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan / Desa / Kelurahan CEMPAGA Luwuk Bunter Sungai Paring Cempaka Mulia Barat Cempaka Mulia Timur Jemaras Lubuk Rangan Rubung buyung CEMPAGA HULU Parit Keruing Pelantaran Pantai harapan Tumbang kuling Sudan Bukit Batu Bukit Raya Selucing Sei Umbar PARENGGEAN Tehang Kabuau Parenggean Mekar Jaya Barunang Miri Bajarau Beringin Tunggal Jaya Sumber Makmur MENTAYA HULU Tagar Baampah Kawan batu Tanjung bantur Penda durian Pahirangan Satiung Santilik Pematang Bawan Tanjung Jariangau Tumbang sapiri Kapuk

Tingkat Resiko

Perkotaan/ Pedesaan

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi


PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS , Persampahan PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah



14

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan / Desa / Kelurahan BUKIT SANTUAI Tumbang Tilap Tumbang Kaminting Tanah Haluan Tbg sapia Tbg getas Tbg turung Tbg batu Lunuk bagantung Tbg tawan Tbg Saluang Tewei Hara Tbg Kania ANTANG KALANG Tbg Sepayang Sei Hanya Tbg manya Kuluk telawang Sungai puring Tbg ngahan Tbg ramei Tbg hejan Buntut nusa Tbg gagu Gunung makmur Waringin agung TELAGA ANTANG Tkg langit Tbg sangai Rantau katang Tbg mangkup Rantau Tampang Beringin agung Luwuk kuwan Bukit indah Tbg puan Rantau sawang Rantau suang Agung Mulia Tbg Bajanei Tbg Boloi Tanjung harapan

Tingkat Resiko

Perkotaan/ Pedesaan

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan

PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, persampahan PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah



15

No. 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan / Desa / Kelurahan TUALAN HULU Sei Bungsu Tanjung Jorong Tumbang mujam Merah Mekar sari Luwuk Sampun Jati Waringin

Tingkat Resiko

Perkotaan/ Pedesaan

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi


Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah PHBS, Air Limbah

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 5


16

Peta 2.1 Area Beresiko Sanitasi

PETA AREA BERESIKO Resiko Rendah Resiko Sedang Resiko Tinggi Resiko Sangat Tinggi


17

2.1.3. Keuangan Daerah Kemampuan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dalam mendanai Program dan Kegiatan tahun 2013 sampai Tahun 2018, dimana Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Ke Depan dari tahun 2013 hingga 2017 dikabupaten Kotawaringin Timur perkiraan biaya langsung untuk lima tahun sebesar Rp. 2. 349.789.327.456,53 untuk Perkiraan belanja APBD murni untuk sanitasi diperkirakan sebesar Rp. 40.985.042.833 dan perkiraan pendanaan sanitasi berdasarkan komitmen 1,75% total sebesar Rp. 41.121.313.230. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi No. 1 2

3

4

Belanja Murni Sanitasi (Rp.)

Uraian Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Presentase Komitmen terhadap BL

Total Pendanaan

2013

2014

2015

2016

2017

442.593.561.655

455.871.368.504

469.547.509.559

483.633.934.846

498.142.952.892

2.349.789.327.456,53

7.938.867.485

8.065.889.365

8.194.943.595

8.326.062.692

8.459.279.695

40.985.042.833

7.745.387.329

7.977.748.949

8.217.081.417

8.463.593.860

8.717.501.676

41.121.313.230

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

Sumber : SSK, Bab. 2

2.2 Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Permasalahan Air Limbah diuraikan secara singkat dalam bentuk tabel, data secara umum diambilkan dari data Buku Putih sanitasi (BPS) dan dengan laporan hasil studi-studi utamanya EHRA untuk melengkapinya, dimana uraian permasalahan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari sisi: a) Sistim sanitasi (sesuai Diagram Sistem Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain disamping pengembangan sarana prasarana

(seperti dari

aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan perundangan, serta Peran Masyarakat/ swasta dll). Identifikasi dan klasifikasi terkait Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

18

permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan Air Limbah” ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai (sub bab 2.2.2 ) dan akan menjadi dasar penyiapan Prioritas pembangunan air limbah (sub bab 2.2.3).

Tabel 2.5 : Permasalahan mendesak air limbah domestik A. Sistem Air Limbah Permukiman : 1. Aspek pengemban gan sarana dan prasarana:

Kepemilikan jamban di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 46,4%, dengan rincian 39,8% jamban pribadi dan MCK/WC umum 6,6%, sedangkan sisanya 53,6% BABS

PERSENTASE TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013

User Interface:

70,0

39,8

60,0 50,0 40,0 26,6

30,0 20,0 10,0

6,6

6,1

6,6

,0

4,9

,4

2,4

,3

Keterangan : 

Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2012 : 397.057.Jiwa atau 103.929 KK Kesimpulan :  Kepemilikan akses jamban pribadi dan MCK/WC = 46,4% ( 48.431 KK) ( (jamban pribadi =39,8% atau 41.364 KK dan MCK=6,6% atau 6.859 KK))  Berdasarkan Indek Resiko Sanitasi (IRS) data EHRA, BABS = 53,6% (55.498 KK atau 212.028 jiwa) yang meliputi:  BABS WC helikopter = 6,1% (6.340 KK atau 24.220 jiwa)  BABS Sungai/pantai/laut = 26,6% (27.645 KK atau 105.617 jiwa)


19

 BABS kebun/pekarangan = 6,6% (6.859 KK atau 26.206 jiwa)  BABS selokan/parit/got 4,9% (5.093 KK atau 19.456 jiwa)  BABS lubang galian 4% (4.157 KK atau 15.882 jiwa)  BABS ketempat lainnya 2,4% (2.494 KK atau 9.529 jiwa)  TidakTahu 3% (3.118 KK atau 11.912 jiwa)

Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal:

Prosentase tangki septik aman 90%

TANKI SEPTIK SUSPEK AMAN DAN TIDAK AMAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 100% 50%

94,0

93,2

84,8

88,2

100,0

90,3

0%

6,0

6,8

15,2

11,8

9,7

0

1

2

3

,0 4

Suspek aman Tidak aman

Total

Kluster Desa/Kelurahan

Keterangan :  Kepemilikan akses pribadi dan MCK = 46,4 % (48.223 KK atau 184.234 jiwa) Kesimpulan  Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 90,3% (43.545 KK atau 166.364 jiwa)  Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 9,7% (4.678 KK atau 17.871 jiwa) Pengangkutan/ Pengaliran:

  

Pengurasan tangki septik lebih dari 5 tahun Tidak berfungsinya layanan sedot tinja yang dikelola instansi terkait Pencemaran karena SPAL masih tinggi yaitu 65,4%

Pengolahan Akhir terpusat

 

Daur ulang/ Pembuangan akhir



IPLT belum optimal difungsikan IPAL Komunal hanya bisa melayani 0,1% (104 KK) pengelolaan air limbah rumah tangga Belum dilakukannya praktek pendektesian kualitas limbah yang dibuang

Perencanaan teknis



Belum adanya masterplan air limbah


20

B. Lain – lain 2. Aspek Pendanaan

 

Belum optimalnya pendanaan dari APBD kab. dalam pengelolaan air limbah Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan swasta

3. Aspek Kelembagaan :

  

Belum adaya kelembagaan dalam pengelolaan IPLT Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan IPLT Rendahnya koordinasi antara instansi dalam penetapan kebijakan

 

Belum ada peraturan secara khusus tentang pengelolaan air limbah domestik Belum adanya perda terkait retribusi air limbah permukiman

5. Aspek peran serta masy. & dunia usaha / swasta

   

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Belum Optimalnya kerja sama dengan pihak swasta

6. Aspek Komunikasi ,PMJK dll

 

Kurangnya kerja sama media dalam penyampaian Limbah domestik Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah sendiri

4. Aspek Peraturan perundangan & penegakan hukum :

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah Pengelolaan air limbah di Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini masih membutuhkan banyak intervensi penanganan dari pemerintah. Terutama berkaitan dengan harus adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah dan diperlukan dokumen masterplan air limbah pemukiman yang terintegrasi dengan RTRW Kabupaten. Keseluruhan aspek pengelolaan air limbah domestik sementara ini ditangani oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui instansi teknis/SKPD terkait, yakni: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan, Dinas Kesehatan serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada beberapa kawasan padat penduduk dan yang masih tinggal berdekatan dengan sungai dan pesisir pantai, perilaku BABS masih tinggi, kesadaran untuk membuat jamban yang saniter masih kurang di samping juga tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam membuat jamban yang layak secara teknis dan memenuhi standar kesehatan masih rendah, dibeberapa tempat pendirian tangki septik belum memenuhi syarat standar Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

21

baik dari segi teknis kelayakan maupun jarak tangki septik dengan sumber air bor/sumur sehingga menimbulkan resiko yang tinggi terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air bersih dengan adanya pencemaran air bawah tanah. Pengelolaan air limbah rumah tangga (grey water) sebagian besar masih disalurkan secara langsung pada saluran drainase lingkungan dan kota tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Sebagaimana halnya kota-kota yang sedang berkembang lainnya, belum ada pemisahan saluran yang jelas antara peruntukan drainase air limpasan hujan dan air limbah. Kondisi ini kemudian menunjukkan situasi rendahnya kualitas infrastruktur yang ada untuk penanganan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan tantangan tersendiri di Kabupaten Kotawaringin Timur disamping faktor rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup dan lingkungan yang sehat terutama pada kawasan-kawasan tertentu yang padat dan kumuh dan pinggiran sungai.

Tabel 2.6 Resume Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Air Limbah Permukiman 1. Tersedianya masterplan air limbah skala Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2019 2. Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di tahun 2015 3. Berkurang Perilaku BABS dari 53,6 % menjadi 41 % pada tahun 2019 dan 0% tahun 2029 4. Terbangunnya infrastruktur air limbah sistem setempat dan komunal sampai dengan tahun 2019 5. Peningkatan dan optimalisasi IPLT


22

Tabel 2.7: Rencana Pengembangan Jangka menengah Air Limbah Domestik Kab. Kotawaringin Timur No. (a)

Cakupan Layanan eksiting*(%)

Sistem (b)

(c)

Tahun 2016 (d)

2017 (e)

2018 (f)

A

Sistem On-Site

1

Individual (tangki septik)

2

Komunal (MCK,MCK++)

6,6%

7,0%

7,4%

8,0%

3

Cubluk dan sejenisnya

6,1%

5,0%

4,0%

3,0%

B

Sistem Off-site

1

IPAL Komunal

C

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

39,8% 42,0% 45,0%

0%

Ket 2019 (g)

(i)

54,0%

7.479 KK

8,4%

9,0%

1.068 KK

2,0%

0,0%

6.340 KK

7,4% 14,8% 22,20% 29,6%

37,0%

13.355 KK

0%

23.731 KK

53,60% 43,6% 32,8%

48,0% 51,0%

2020 (h)

21,8% 11,0%

2.2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah Lembaga utama yang menangani sektor Air Limbah Domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik masih kurang. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain- lain) secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur masih menjadi masalah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tempat pembuangan akhir tinja adalah 46,4% yang memiliki jamban pribadi dan WC umum terdapat 90,3% (41.364 kk atau 158.029 jiwa) tangki septik yang aman ada 9,7% yang tidak aman yang disebabkan oleh kebocoran,

dan konstruksi yang tidak

memenuhi standar. Fasilitas publik instalasi pengolahan air limbah merupakan

kebutuhan

mendasar

bagi

daerah

khususnya

untuk

penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki instalasi pengolahan limbah limbah (IPLT) domestik, hanya saja dalam pengelolaannya masih belum optimal, belum ada tenaga SDA yang handal dalam mengelola IPLT. Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

23

Diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah, terutama untuk sarana IPLT yang sudah terbangun dan diperlukan perencanaan masterplan yang terintegrasi. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan dan pentingnya kesehatan serta akses masyarakat

terhadap jamban sehat (60%

masyarakat daerah pinggiran sungai terlayani dengan sistem onsite yang layak dan stop BABS) diperlukan kegiatan Pemicuani, kampanye dan edukasi serta pembangunan sarana infrastruktur air limbah. Tabel.2.8 Prioritasi Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Score (dan bobot) Penerima manfaat

Permasalahan mendesak

Persepsi Pokja

Pro-poor

No.

Program/Kegiatan

25%

25%

25%

25%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4

Perda pengelolaan air limbah Master Plan Air limbah Pemicuan, Kampanye & Edukasi Pembangunan Sarana & Prasarana (MCK dan IPAL Komunal) Peningkatan dan optimalisasi IPLT

3 3 2

4 3 4

2 3

5

Total Score

Prioritas

(6)

(7)

(8)

4 4 3

3 3 3

3,50 3,25 3,25

1 1 1

2

3

2

2,25

2

3

2

1

2,25

2

2.3. Persampahan 2.3.1 Permasalahan Persampahan Permasalahan persampahan diuraikan secara singkat dalam bentuk tabel, data secara umum diambilkan dari data Buku Putih sanitasi (BPS) dan dengan laporan hasil studi-studi utamanya EHRA untuk melengkapinya, dimana uraian permasalahan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari sisi: a. Sistim sanitasi (sesuai Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b. Aspek lain disamping pengembangan sarana prasarana

(seperti dari

aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan perundangan, serta Peran Masyarakat/ swasta dll). Identifikasi dan klassifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan Persampahan” ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai (sub bab 2.3.2) dan akan menjadi dasar penyiapan Prioritas pembangunan persampahan (sub bab 2.3.3). Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

24

Tabel 2. 9 Permasalahan Mendesak Persampahan A.

Sistem Persampahan

1. Aspek

Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT)

Pengembanga

Dari hasil STUDY EHRA dapat diketahui kondisi Pengelolaan sampah di lingkungan

n Sarana dan

menurut kluster seperti pada grafik di bawah ini :

Prasarana

Pengelolaan Sampah Berdasarkan Kluster Studi EHRA Kab. Kotim Tahun 2013

User Interface 100% 90%

,0 ,0 3,7 3,7

2,2

2,5 ,8

7,5

80%

17,6

70%

2,5 1,1

,0 11,9 ,0

,0

1,6 3,0

30,0

18,4

27,0 33,9 1,3 ,0

,0

1,7 ,8

87,8

40%

59,1

51,9 70,0

65,9 30% 20%

0%

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

8,9 ,0 2,4 0

,4 1

4,6 2

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

54,2

10%

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk Dibiarkan saja sampai membusuk

60% 50%

Lain-lain

11,4 ,0 3

,0 4

1,9

Dibakar

total


Sumber : Studi EHRA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Dari hasil studi EHRA 2013 diketahui pengelolaan sampah setempat rata-rata tiap kluster banyak yang tidak melakukan kegiatan 3R. Berdasarkan skala Kabupaten umumnya terbanyak dengan cara dibakar 59,1%, dibuang ke lahan kosong 18,4%, sedangkan dikumpulkan dan dibuang ke TPS hanya 11,4%. Sedangkan untuk Pemilahan Sampah untuk Rumah Tangga pada Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


25

PRAKTIK PEMILAHAN SAMPAH OLEH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 100,0 80,0

45,8

60,0

90,4

98,7

97,5

100,0

89,7

40,0 20,0

Ya

54,2

,0 0

Tidak

9,6

1,3

2,5

1

2

3

,0 4

10,3 Total


Sumber : Hasil Studi EHRA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 Dari gambar grafik diketahui bahwa hampir tiap kluster desa/kelurahan tidak melakukan pemilahan sampah, kecuali kluter 0 diketahui presentase melakukan pemilahan 54,2%, sedangkan skala Kabupaten 89,7% tidak melakukan praktik pemilahan sampah.

Pengumpulan setempat

 4 Unit Gerobak Motor roda 3  12 unit gerobak sampah

Penampungan Sementara(TPS)

 TPS sejumlah 82 unit

Pengangkutan

 Dump Truk 10 unit

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

1 Buah TPA dengan luas ±20 Ha

Daur Ulang / Pembuangan Akhir:

 Sudah adanya TPA dengan memakai sistem controled landfill.

2. Lain-lain Aspek

 Kontainer 25 unit

Kelembagaan

 

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

Aspek pendanaan



Penganggaran terkait pengelolaan persampahan hanya pada operasional saja, sementara penganggaran untuk sarana dan prasarana di TPA seperti, tanah timbunan, pagar pembatas lahan dan pengadaan alat berat masih belum tersedia Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi

  


26

Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

Potensi masyarakat dan swasta belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta Rendahnya kesadaran pengelolaan sampah oleh masyarakat Penolakan masyarakat terhadap sarana dan prasarana sampah diwilayahnya Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat

     

Sumber Referensi : BPS Bab III dan Bab V serta Study EHRA 2013 2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya dan kurangnya

pengelolaan

terhadap

sampah

yang

dihasilkan

masih

membudaya di masyarakat, dari hasil studi EHRA tahun 2013, sampah yang dihasilkan diolah dengan cara di bakar 59,1% dibuang ke lahan kosong 18,4% sedangkan yang dikumpulkan dan dibuang ke TPS hanya 11,4%. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga diperlukan adanya penyampaian informasi atau sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan optimalisasi pengurangan sampah melalui kegiatan 3R, diharapkan hingga tahun 2020 berkurangnya pengelolaan sampah dengan cara dibakar atau dibuang ke lahan kosong dan meningkatkan pmilahan sampah dari sumbernya melalui kegiatan 3 R. Dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dan tersedia dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur dirasa cukup baik dan memadai, hanya saja tidak sebagian sarana sampah seperti TPS banyak yang rusak berat maupun ringan, adanya alat berat bolduzer yang digunakan untuk meratakan tanah dilokasi TPA dalam 5 tahun terkhir rusak berat dan tidak bisa di operasikan sehingga untuk mendapatkan hasil pengelolaan sampah yang baik di linggungan TPA diperlukan adanya pengadaan terhadap alat berat tersebut.


27

Tabel 2.10. Tujuan dan sasaran pengembangan persampahan. Persampahan 1. Berkurangnya kegiatan budaya pembakaran sampah (59,1% penduduk mengelola sampah dengan cara membakar) 2. Mengurangi yang tidak memilah sampah dari 89,7% menjadi 70% tahun 2019 3. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk tidak buang sampah kesungai dari 18,4% menjadi 0% tahun 2019 4. Tersedianya alat berat bulldozer tahun 2016 dan Tersedianya tanah uruk timbunan sampah di TPA tahun 2016

Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Cakupan Layanan Eksisting *(%) (c)

2015

2016

2017

2018

2019

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

3,3%

50%

100%

100%

100%

100%

Ditangani jangka pendek

Penanganan tidak Langsung (indirect) Pemukiman

0%

3%

14%

25%

36%

48%

Ditangani jangka menengah

Penanganan berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan

0%

0,1%

0,5%

1%

1,5%

2%

Ditangani jangka menengah

No.

Sistem

(a) A.

(b) Penanganan Langsung (direct) kawasan Kota (komersial)

1 B. 1 C 1

Cakupan Layanan *(%) Ket (i)

2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik No.

Program/Kegiatan

(1)

(2) Edukasi dan sosialisasi pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya melalui kegiatan 3 R Peningkatan sarana dan prasarana di TPA Peningkatan SDM pengelola persampahan di TPA dengan mengikuti Pelatihan/workshop

1 2 3

Penerima manfaat 25% (3)

Score (dan bobot) Permasalahan Persepsi Promendesak Pokja poor 25% 25% 25% (4) (5) (6)

Total Score (7)

Prioritas (8)

3

4

4

3

3,5

1

4

4

4

2

3,5

1

4

4

4

2

3,5

1


28

1.4 Drainase 2.4.1 Permasalahan Drainase Secara umum drainase di Kotawaringin Timur masih menggunakan sistem gabungan (mix drain) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran. Peruntukan saluran drainase tersebut hanya untuk memindahkan genangan air ke sungai. Di Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat hujan lebat air meluap terjadi genangan air dimana-mana. Kejadian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat karena sebagian besar genangan terjadi di jalan raya termasuk di jalan-jalan protokol seperti jalan di daerah sekitar Kecamatan Mentawa baru ketapang dan Kecamatan Baamang. Beberapa isu strategis terkait drinase antara lain : 1. Optimalisasi dan pemeliharaan saluran drainase terutama saluran primer, sekunder dan tersier 2. Diperlukan peningkatan anggaran untuk drainase dari APBD Kabupaten 3. Perlu adanya pembuatan saluran peimer dan sekunder secara permanen dengan memperhatikan kapasitas aliran air terutama saat tiba musim hujan 4. Diperlukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap gorong-gorong yang rusak 5. Diperlukan koordinasi antar pihak terkait yaitu Dinas PU, PT Telkom dan PDAM dalam mengelola jaringan agar tidak mengganggu efektifitas saluran drainase 6. Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat agar pembuangan air limbah rumah tangga tidak dialirkan ke drainase, tetapi membuat sumur resapan sendiri 7. Edukasi dan sosialisasi kemasyarakat agar tidak mendirikan bangunan diatas saluran drainase, karena tiang-tiang bangunan akan dapat menghambat lajunya aliran pembuangan air. Berdasarkan hasil studi EHRA kondisi Drainase lingkungan dan pengelolaannya di Kabupaten Kotawaringin Timur diperoleh data sebanyak 23,7 % penduduk mengeluhkan adanya genangan di sekitar rumah mereka , Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

29

sebanyak 76,3 % menjawab banjir terjadi hampir setiap tahun dengan tinggi air setengah lutut orang dewasa dengan periode banjir lebih dari satu hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel permasalahan dibawah ini

Tabel 2.13 Permasalahan Dranase A. Sistem Drainase Lingkungan :

Persentase Genangan Air Limbah Kab. Kotim Tahun 2012 Ada Genangan

 User Interface

Tidak ada genangan

75,9

64,1

60,3

52,9

24,1

35,9

39,7

47,1

77,5

63,2

22,5

36,8

genangan air limbah pada umumnya berasal dari air hujan,air limbah dapur, air limbah kamar mandi, air limbah lainnya dan tidak tahu sebanyak 36,8% terjadi genangan dan 63,2% tidak terjadi genangan.

Lama Air Tergenang Jika Air Tergenang Studi EHRA Kab. Kotim Tahun 2013 Lebih dari 1 hari

71,4

Satu hari

4,1

Setengah hari

10,2

Antara 1 - 3 jam

10,2

Kurang dari 1 jam

4,1 ,0



10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Lama genangan bila terjadi banjir yang terjadi lebih dari 1 hari : 71,4%, dimana penduduk mengalami banjir hampir setiap tahun


30

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI BANJIR RUTIN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 ,0

100,0 80,0

50,0

57,1

60,0 100,0

87,0

75,0 Tidak

40,0 20,0

Ya 50,0

42,9 13,0

,0 0

1

2

25,0 3

,0 4

Total




Prekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 42,9 % rumah tangga dan sebanyak 57,1 % penduduk tidak mengalami banjir secara rutin

Data Genangan: No I

Lokasi Genangan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Area A : 1. Jl. MT. Haryono 2. Jl. Mangga 3. Jl. Suprapto 4. Jl. Kopi 5. Jl. Jambu 6. Jl. DI. Panjaitan 7. Jl. P. Antasari Area B : 1. Komplek Perumnas 2. Jl. Borneo Area C : 1. Jl. Pelita Barat 2. Komplek Perumahan YZ 3. Jl. Kerampungan Area D : 1. Komplek RSUD Dr. Murjani 2. Komplek Kantor BKKBN Area E : 1. Jl. RA. Kartini 2. Jl. Gatot Subroto


Lama Genangan > atau <3jam)

Tinggi Genangan (> atau < 30 cm)

1-2

5 – 10 cm

1-2

5 – 10 cm

10,87 ha

30 – 60 Menit

2 – 5 Cm

9,92 ha

1 – 3 Jam

10 – 30 Cm

8,75 ha

1-2

5 – 10 cm

Luas Genangan

14,4 ha

11,14 ha

31

II

Kecamatan Baamang Area A : 1. Jl. Baamang III dan sekitarnya

13,45 ha

Area B : 1. Jl. Kenan Sandan 2. Jl. Serayu 3. Perumahan BTN Wengga Abadi Area C : 1. Jl. Taman Siswa 2. Jl. Semeru 3. Sekitar SMU 3 4. Sekitar SMEA Area D : Sepanjang bantaran saluran mentawa (dari jembatan jl sudirman sampai jembatan Jl. HM. Arsyad

Penampungan/ pengolahan awal :

 





30 – 60 Menit

2 – 5 Cm

30 – 60 Menit

2 – 5 Cm

7,5 ha

30 – 60 Menit

2 – 5 Cm

14 ha

30 – 60 Menit

2 – 5 Cm

8,35 ha

Luas Area genangan = 98,38 Ha Secara umum drainase di Kotawaringin Timur masih menggunakan sistem gabungan (mix drain) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran Pengangkutan/ pengaliran dari drainase rumah tangga langsung dialirkan melalui got menuju selokan (tersier) lalu dialirkan ke saluran sekunder dan dari saluran sekunder menuju sungai Kondisi drainase berdasarkan SPAL yang berfungsi seperti pada grafik dibawah ini:

Persentase SPAL Berfungsi 100% 80%

Pengangkutan/ Pengaliran :

60%

41,0

9,6

32,7

31,2

5,3

5,1

57,3

60,8

36,1

15,1

36,2 80,0

7,1

40% 20%

48,2

47,9

Tidak ada saluran

Tidak dapat dipakai, saluran kering Tidak

53,8 2,5 17,5

Ya

0% 0



1

2

3

4

Total

Pengaliran air melalui SPAL yang berfungsi 53,8%, tidak ada saluran SPAL 36,2% dan SPAL yang tidak berfungsi 7,1% dan melalui saluran kering 2,9%


32

 Data lain berdasarkan hasil EHRA 2013

Dokumen Perencanaan B. Lain-lain Aspek Kelembagaan: Aspek Pendanaan:

Teknis dan Operasional

Ditemukan tinggi genangan saat banjir sepinggang orang dewasa 22,4%, selutut orang deasa 16,3%, setengah lutut orang dewasa 20,4% dan setumit orang dewasa 40,8%  Lama Air tergenang lebih dari 1 hari 71,4%, satu hari 4,1%, setengah hari 10,2%, 1-3 jam 10,2%, kurang dari 1 jam 4,1%  Lokasi genangan disekitar halaman rumah 64,1%, dekat dapur 48,4%, dekat kamar mandi 30,7%, dekat penampungan 3,3%, lainnya 7,2% Belum Ada Dokumen Perencanaan baik master plan maupun perencanaan lainnya  

Belum adanya aturan yang terkait drainase Belum optimalnya koordinasi yang dapat mendukung pengelolaan drainase yang baik



Menurunnya anggaran untuk drainase dari tahun ketahun



Pembangunan drainase hanya sebagai pelengkap dari pembangunan jalan utama (bukan prioritas) Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan saluran drainase dan biasanya pemeliharaan dilakukan hanya pada kondisi darurat saja Saluran drainase mengalami penyumbatan dan pendangkalan Masih belum optimal kerja sama media dalam penyampaian dampak dari timbulan sampah yang membuat mampet drainase karena ini tidak dianggap penting Kurangnya penyuluhan tentang drainase lingkungan Koordinasi lintas sektor maupun lintas program masih kurang Kurangnya peran masyarakat dalam mengelola drainase di lingkungan masing-masing dan dalam pengurangan sampah (3R)

  

Komunikasi

  

PMJK & HIGIENE

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan drainase di kabupaten Kotawaringin Timur adalah: 1. Adanya masterplan rencana pembangunan terkait drainase 2. Optimalisasi dan pemeliharaan saluran drainase terutama saluran tersier 3. Perlu adanya pembuatan saluran sekunder secara permanen dengan memperhatikan kapasitas aliran air terutama saat tiba musim hujan 4. Diperlukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap gorong-gorong yang rusak 5. Diperlukan koordinasi antar pihak terkait yaitu Dinas PU, PT Telkom dan PDAM dalam mengelola jaringan agar tidak mengganggu efektifitas saluran drainase 6. Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat agar pembuangan air limbah rumah tangga tidak dialirkan ke drainase, tetapi membuat sumur resapan sendiri Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

33

Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Drainase 1.

Tersedianya masterplan drainase skala kawasan/kota di kabupaten Kotawaringin Timur dengan tahun 2015

2.

Optimalnya aliran air ke saluran pembuang utama (primer) sampai tahun 2019

Meningkatnya kualitas jaringan drainase sekunder dan tersier (permanen) sampai tahun 2019 4. Berkurangnya gray water rumah tangga yang dibuang ke saluran tersier sampai tahun 2019 5. Meningkatkan cakupan layanan drainase dari 30% menjadi 55% sampai tahun 2019 6. Meningkatnya fungsi jaringan drainase dari 53,8 % menjadi 75% sampai tahun 2019 3.

7.

Berkurangnya luas genangan air dari 98,38 ha menjadi 67ha tahun 2019

Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No

Sistem

eksisting

(a) A

(b) Cakupan Layanan

B

Sasaran Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

(c) 30 %

(d) 35 %

(e) 40 %

(f) 45 %

(h) 55%

Fungsi Drainase

53,8%

55%

60%

65%

(g) 50% 70%

C

Luas Genangan

98,38 ha

87 ha

82 ha

77 ha

72 ha

67 ha

B

Penanganan tidak langsung

C

Penanganan berbasis masyarakat

Keterangan (i)

75%

Pengembangan Drainase Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan sistem gravitasi dengan cakupan layanan eksisting sebesr 30 % sedangkan cakupan layanan jangka pendek sebesar 35%, jangka menengah sebesar 55 %, jangka panjang 100 %.

2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Prioritas pembangunan drainase Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melihat semua permasalahan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:


34

Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase No.

Program

(1) 1

(2) Masterplan Drainase Peningkatan dan pembangunan Drainase Primer Peningkatan dan pembangunan Drainase sekunder Peningkatan dan pembangunan Drainase Tersier

2 3 4

Score (dan bobot) Penerima Permasalahan Persepsi manfaat mendesak Pokja 25% 25% 25% (3) (4) (5) 3 4 4

Score total

Urutan prioritas

25% (6) 3

(7) 3,5

(8) 1

Pro-poor

3

4

4

2

3,25

2

3

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2.5. PHBS terkait sanitasi 2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi Berdasarkan hasil



EHRA Juni 2013,

Masih rendahnya kesadaran masyarakat melakukan CTPS di Rumah Tangga dengan air yang mengalir.

maka: 

Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jamban sehat (46,6%)



Masih tingginya kebiasaan masyarakat BABS (53,4%).



Kurangnya Pengelolaan, Pengolahan dan Pemilahan Sampah di Rumah Tangga.



Pengelolaan air minum yang tidak aman di rumah tangga.



Pembuangan limbah rumah tangga seperti Black & grey water ke sungai dan saluran terbuka (tidak aman).

2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS sampai dengan periode Tahun 2020 adalah : 1. Mencapai rumah tangga sehat sesuai MDGs 74 % dan meningkatkan kegiatan CTPS di lima waktu penting dari 12% menjadi 80 % tahun 2019. 2. Mencapai Open Defication Free (ODF) 80 % baik individu maupun komunitas tiap desa tahun 2019. Dokumen MPS – Kabupaten Kotawaringin Timur

35

3. Semakin meningkatnya pengelolaan dan pemilahan sampah dari 10,3% menjadi 75% ditahun 2019. 4. Menurunkan sampai 0% dari 1% masyarakat yang tidak mengolah air minum di tahun 2019. 5. Berkurangnya pembuangan limbah rumah tangga kesungai dan saluran terbuka dari 31,4% menjadi 10% ditahun 2019 dan 0% ditahun 2024.

Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi PHBS 1. Tercapainya target MDGs di tahun 2020, Rumah Tangga Sehat sebesar 80%, melakukan kegiatan CTPS dilima waktu penting 2. Meningkatkan perilaku higiene sanitasi di masyarakat Kab.Kotim yang BAB dijamban sehat sebesar 80 % pada tahun 2019 3. Masyarakat Kab.Kotim pada tahun 2019 dapat mengelola dan memilah sampah dengan benar di rumah tangga melalui kegiatan 3R. 4. 80 % masyarakat Kab.Kotim Pada tahun 2019, dapat mengelola air minum yang aman di rumah tangga. 5. Masyarakat Kab.Kotim pada tahun 2019 dapat mengelola air limbah yang aman bagi lingkungan. 2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi

No.

(1)

1 2 3

Program

Score (dan bobot) Permasal Perse Penerima ahan psi manfaat mendesak Pokja

(2)

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Prohisan melalui Pemicuan STBM dan Peningkatan Pengetahuan Hygiene Sanitasi Peningkatan Peran serta masyarakat pada prohisan dan STBM Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung Prohisan dan STBM.


Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

25%

25%

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

3

4

3,75

1

4

4

3

4

3,75

2

3

4

3

4

3,5

2

36

2.6. Review Kerangka Kerja Logis Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah Permasalahan mendesak Belum adanya dokumen perencanaan terkait pengelolaan air limbah domestik

Tujuan

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

Terwujudnya pengolahan air limbah yang terintegrasi

Tersedianya dokumen perencanaan air limbah skala kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2015

Menyediakan masterplan air limbah skala kabupaten Kotawaringin Timur

Penyusunan masterplan

Penyusunan masterplan air limbah

Belum adanya peraturan daerah yang mendukung pengelolaan air limbah domestik;

Adanya perda yang mengatur pengelolaan air limbah

Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah disusun pada tahun 2015

Optimalisasi SKPD yang menangani pengelolaan air limbah untuk menyusun perda pengelolaan air limbah

Penyusunan peraturan Daerah

Penyusunan Perda air limbah domestik

WC Helikopter/jamban terapung masih banyak digunakan masyarakat sebagai sarana buang hajat langsung kesungai, mencemari air sungai yang juga merupakan sumber air bersih masyarakat setempat. ;

Meningkatkan akses masyarakat tehadap jamban sehat (60% masyarakat daerah pinggiran sungai terlayani dengan sistem onsite yang layak dan stop BABS)

Berkurangnya praktek BABS dari 53,6% menjadi 41% ditahun 2019 dan menjadi 0% ditahun 2029

Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat yang hidup dipinggiran sungai

Peningkatan infrastruktur air limbah sistem setempat dan komunal

Pembangunan mck++ dan IPAL komunal

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum beroperasi dengan optimal, karena pemanfaatan IPLT sebagai sarana layanan tinja masyarakat belum sepenuhnya diketahui masyarakat termasuk swasta yang menawarkan jasa sedot tinja di permukiman penduduk dan belum adanya SDM yang bisa mengelola IPLT tersebut

Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dimiliki mulai tahun 2015

Operasionalisasi IPLT dan tersedianya tenaga terlatih pengelola air limbah di tahun 2015

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan air limbah

Edukasi dan sosialisasi IPLT ke masyarakat dan penguatan kapasitas SDM yang menangani air limbah

Soaialisasi IPLT dan pelatihan tentang operasional IPLT bagi pengelola


37

Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Permasalahan mendesak Penerapan sangsi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak optimal dan masih ada masyarakat buang sampah ke TPS setelah petugas pengambilan sampah di TPS selesai. Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada jam buang sampah TPS, tidak tepat waktu, bahkan masih ada sampah dibuang diluar tempatnya.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

Sosialisasi kepada masyarakat dan perlunya revisi perda no 3 tahun 2007 tentang kebersihan lingkungan serta penerapan sanksi bagi masyarakat membuang sampah sembarangan

Tidak adanya masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak pada jam buang sampah mulai tahun 2015

Advokasi kepala daerah untuk membuat perda pengelolaan sampah dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan

Revisi Peraturan Daerah

Revisi perda persampahan

Kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya dan kebiasaan membakar sampah masih membudaya di masyarakat

Tercapainya lingkungan yang sehat dan peningkatan kesadaran masyarakat

berkurangnya kegiatan budaya pembakaran sampah (59,1% penduduk mengelola sampah dengan cara membakar)

Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah

Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah

Sosialisasi lingkungan sehat

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya (rumah tangga) atau (3R) belum optimal

Optimalisasi pengurangan sampah melalui 3R di lingkungan RT dan rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat peduli sampah

Pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah organik dan anorganik dari sampah bagi kader desa Mengurangi 20% volume sampah yang masuk ke TPA ditahun 2015


Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peran serta masy. dalam melakukan pemilahan sampah (89,7% dalam skala kabupaten tidak melakukan pemilahan sampah)

Pembangunan sarana persampahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya

Pembangunan TPST 3 R, Edukasi pengelolaan dan pengolahan sampah dari sumbernya Pelatihan 3R bagi kader desa

38

Kurangnya aset sarana dan prasarana utama di TPA sehingga pengelolaan sampah di TPA tidak optimal

mengoptimalisasikan pengelolaan sampah di TPA

Berkurangnya penumpukan sampah yang menggunung di TPA akibat rusaknya alat berat perata sampah tahun 2016

Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan di TPA

Pengadaan sarana dan prasarana persampahan

Pengadaan Bulldozer Pengadaan tanah timbunan Pembuatan Pagar pembatas area Peningkatan jalan dan drainase di area TPA Pos penimbangan angkutan sampah

Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Permasalahan Mendesak Belum adanya dokumen perencanaan terkait pengelolaan drainase lingkungan Adanya genangan air sekitar kawasan kota pada saat air pasang dan musim hujan, dgn lama genangan 30 menit sampai 2 jam. Akibat terjadi penjempitan dan pendangkalan saluran drainase. Terdapat saluran drainase sekunder masih dalam bentuk galian tanah biasa, kondisi tdk mampu utk mengoptimalisasi aliran air ke saluran primer dan Banyak saluran drainase yang mengalami kerusakan fisik, sehingga turut serta menghambat kelancaran aliran air ke saluran primer, akibat kurang pemeliharaan Saluran drainase difungsikan sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga (gray water) sehingga terjadi peningkatan sedimentasi dan bau yang kurang nyaman

Tujuan Tercapainya pengelolahan drainase yang tepat dan terintegrasi Mengurangi genangan air disekitar kawasan kota pada saat air pasang naik dan musim hujan ditahun 2019

mengoptimalkan aliran air dari saluran sekunder ke saluran pembuang utama (primer)

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan drainase skala kawasan di kab, Kotim s.d tahun 2019 Mengurangi genangan air disekitar kawasan kota pada saat air pasang naik dan musim hujan ditahun 2019

Menyediakan masterplan drainase skala kawasan di kab. Kotawaringin Timur

Penyusunan masterplan

Penyusunan masterplan drainase

Menambah dimensi saluran drainase yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada dan Memaksimalkan kinerja SKPD terkait dalam pemeliharaan saluran drainase.

Peningkatan infrastruktur saluran drainase

Peningkatan dan pemeliharaan Ring Drain (Drainase primer),

Meningkatkan hingga 80% sarana saluran drainase sekunder dan volumenya di tahun 2019

Meningkatkan sarana dan prasarana drainase sekunder

Peningkatan infrastruktur saluran drainase

Pembuatan Drainase sekunder dan tersier Pemeliharaan drainase primer dan tersier

mengurangi pembuangan air limbah rumah tangga ke saluran drainase

berkurangnya air limbah rumah tangga (gray water) ke saluran drainase sebesar 20% hingga tahun 2019


Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan yang bersih dan sehat

Sosialisasi, kampanye dan edukasi lingkungan sehat

Pembuatan spanduk, striker ttg lingk. sehat soaialisasi dan edukasi untuk memotifasi masy. membuat sumur resapan

39

Tabel 2.23 Kerangka Kerja Logis PHBS Permasalahan Mendesak

Tujuan

Sasaran

Strategi

Masih rendahnya melakukan CTPS di Rumah Tangga (12%)

Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Tangga Sehat sebesar 65%, melakukan kegiatan CTPS dilima waktu penting

Mencapai rumah tangga sehat sesuai SPM 65% dan meningkatkan kegiatan CTPS di lima waktu penting dari 12% menjadi 65% tahun 2015

Meningkatkan sosialisasi, edukasi tentang CTPS di lima waktu penting melalui penyulhan perorngan, kelompok, dan umum dgn berbagai media yang ada, termasuk menyelenggarakan lomba CTPS yg benar.

Masih tingginya kebiasaan masyarakat BABS 53,6%

Meningkatkan perilaku higiene sanitasi dengan tidak buang air besar sembarangan

Mencapai Open Defication Free (ODF) baik individu maupun komunitas tiap desa tahun 2019

Kurangnya Pengelolaan, Pengolahan dan Pemilahan Sampah di sekolah dan Rumah Tangga

Pengelolaan dan pemilahan sampah dengan benar di rumah tangga

Semakin meningkatnya pengelolaan dan pemilahan sampah dari 10,3% menjadi 60% ditahun 2019

Program Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS melalui kampanye

Penyediaan sarana fisik utk mendukung PHBS Meningkatkan Peningkatan sosialisasi, edukasi kesadaran dengan pemicuan masyarakat Sanitasi Total Berbasis dalam PHBS Masyarakat (STBM) & melalui bahayanya melakukan kampanye BABS bagi kesehatan dan lingkungan serta pembangunan jamban sehat berbasis masy. Edukasi & sosialisasi Peningkatan pentingnya pemilahan kesadaran sampah dengan 3R siswa di sekolah melalui penyulhan dan masyarakat perorngan, kelompok, dalam PHBS dan umum dengan berbagai media yang ada, termasuk praktik pemilahan yang benar. Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS

Pengelolaan air minum yang tidak aman di rumah tangga

Pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga

Menurunkan sampai 0% dari 1% masyarakat yang tidak mengolah air minum di tahun 2015

Edukasi dan sosialisasi tentang cara pengelolaan air minum yang baik dan benar agar aman bagi kesehatan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS

Pembuangan limbah rumah tangga seperti Black & grey water ke sungai dan saluran terbuka (tidak aman).

Pengelolaan air limbah yang aman bagi lingkungan

Berkurangnya pembuangan limbah rumah tangga kesungai dan saluran terbuka dari 31,4% menjadi 15% ditahun 2019 dan 0% ditahun 2022

Edukasi & sosialisasi tentang pengelolaan SPAL rumah tangga yang aman & bahaya melakukan membuang limbah domestik ke saluran terbuka bagi sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS


Kegiatan Pemicuan STBM tentang CPTS melalui road show, Penyuluhan dan kampanye, pelatihan kader

Pembuatan media promosi, Pembangunan CTPS Pemicuan STBM tentang jamban sehat melalui road show, Penyuluhan dan kampanye, pelatihan kader

Penyuluhan pengelolaan sampah dan pelatihan 3 R untuk siswa disekolah dan lingkungan rumah tangga Lomba K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban) dan sosialisasi adiwiyata Pemicuan STBM tentang air bersih dan air minum melalui road show, Penyuluhan dan kampanye, pelatihan kader Penyuluhan pembuatan SPAL dan sosialisasi jangan membuang sampah ke saluran terbuka

40

BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah Di kabupaten Kotawaringin Timur sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah

praktek BABS dari 53,6 %

menjadi 41 % pada tahun 2019 dan 0% pada tahun 2029. Untuk menghitung kebutuhan kegiatan pada akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 0,1% per tahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2029 yaitu 216.470 jiwa atau 56.661 KK 3.1.1 Sarana dan Prasarana Air Limbah Rencana sistem sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pembangunan sarana air limbah dikabupaten Kotawaringin timur adalah a. Rencana Sistem setempat (On site) yaitu mengunakan sistem individual yang meliputi pembangunan septiktank individual secara stimulan atau pemicuan tangkiseptik yang sehat melalui Program STBM , disamping itu juga membangun MCK++ yang akan difokuskan pada daerah yang memiliki tangki septik yang tidak layak dan tidak memenuhi standart teknis maupun kesehatannya. b. Rencana sistem terpusat (off site) jangka menengah dan jangka panjang Yaitu menggunakan sistem IPAL komunal pada skala kawasan yang dalam jangka menengah diprioritaskan untuk kawasan perumahan diperkotaaan sementara untuk jangka panjang untuk kawasan perdesaan yang padat penduduk. Perencanaan dengan sistem off site terpusat jangka menengah menggunakan IPAL Komunal ditargetkan 30% sampai tahun 2019 dan menjadi 100% jangka panjang ditahun 2029 Sarana air limbah yang sudah ada maupun rencana sarana yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2 di bawah ini. Dokumen MPS – Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur

41

Gambar 3.1 Peta Lokasi Infrastruktur Air limbah Existing

Gambar 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur air Limbah sampai akhir perencanaan

Dokumen MPS – Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur

42

3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Air Limbah Dalam mendukung kegiatan non fisik air limbah di kabupaten Kotawaringin Timur, pokja menetapkan beberapa hal yang menjadi indicator yakni : 1. Studi dan Perencanaan Teknis. Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi ; ,master plan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci (DED). Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. 2. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang terbentuk berupa : kelembagaan formal, dan kelembagaan yang bersifat non formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk pengelola IPLT, KSM untuk pengelola MCK, MCK++, IPAL komunal dan pembentukan kader – kader di tingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan, baik secara langsung melalui kader – kader sanitasi maupun melalui siaran radio,TV, leaflet dan sebagainya. 3. Menghitung kebutuhan volume sarana dan prasarana Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran yang di tetapkan adalah sesuai dengan tata cara perhitungan volume yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dilihat pada lampiran C1: Air Limbah berikut:


43

Lampiran C1 : Air Limbah NO

URAIAN

jiwa

Laju pertumbuhan penduduk

1

2

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Jumlah Penduduk (jiwa)

397.057

397.454

397.852

398.249

398.648

399.046

399.445

399.845

400.245

Jumlah Penduduk (KK)

103.929

104.033

104.137

104.241

104.345

104.450

104.554

104.659

104.763

BABS

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

53,60%

Jumlah penduduk BABS (jiwa)

212.823

213.035

213.248

213.462

213.675

213.889

214.103

214.317

214.531

Jumlah penduduk BABS (KK)

55.706

55.762

55.817

55.873

55.929

55.985

56.041

56.097

56.153

Penerima manfaat STBM (Jiwa)

5.466

6.121

6.134

6.146

5.598

-

29.464

Penerima manfaat STBM (KK) dalam 1 tahun

1.366

1.530

1.533

1.536

1.399

-

7.366

Penerima manfaat STBM (KK) dalam 1 bulan

114

128

128

128

117

-

614

Volume kegiatan

12

12

12

12

12

Program STBM

-

60

MCK

-

Program Pembangunan MCK ++

3

Jumlah

-

Penerima manfaat MCK ++ (Jiwa)

841

874

876

878

800

-

4.269

Penerima manfaat MCK ++ (KK)

210

219

219

219

200

-

1.067

Volume kegiatan

3,5

3,6

3,7

3,7

3,3

-

18

dibulatkan

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20

IPAL Skala Kawasan

-

Program Pembangunan IPAL Komunal

-

Penerima manfaat IPAL Komunal (Jiwa)

10.511

10.931

10.953

10.975

9.996

-

53.365

Penerima manfaat IPAL Komunal (KK)

2.628

2.733

2.738

2.744

2.499

-

13.341

13

14

14

14

12

-

67

Total Penerima manfaat (Jiwa)

16.817

17.927

17.963

17.999

16.394

-

87.099

Total Penerima manfaat (KK)

4.204

4.482

4.491

4.500

4.098

-

21.775

Volume kegiatan

-

Berikut adalah rencana kegiatan air limbah secara garis besar dalam perencanaan jangka menengah untuk mengurangi kebiasaan BABS seperti dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini


44

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah N O

1

2

3

Detail Lokasi

Jumlah Penduduk

Satuan

TAHUN 2016 2017

2018

2019

2020

Jumlah Volume

Kab. Kotim

7.366 KK

KK

12

12

12

12

12

60

Program Pembangunan MCK++

Desa Penyaguan, Batuah,Terantang Hilir, Ganefo, Seragam Jaya

1.067 KK

KK

4

4

4

4

4

20

Program Pembangunan IPAL Komunal

Ujung Pandaran, Samuda Kota, MB Hilir, MB Hulu, Sawahan, Ketapang, Baamang Hilir, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Baamang Barat, Kota Besi

13.341 KK

KK

13

14

14

14

13

67

21.775 KK

KK

-

Kab. Kotim

104.659 KK

KK

-

Kab. Kotim

10 Orang

paket

1

1

1

1

1

5

unit

1

1

1

1

1

5

1

1

2

URAIAN Kegiatan sasaran BABS 41% Program STBM (Kampanye, pemicuan dan edukasi)

6

Jumlah Penerima manfaat Program optimalisasi IPLT Pelatihan pengelola IPLT Pengadaan truk tinja

7

Pembuatan IPLT Baru

4 5

Kab. Kotim Ment. Hilir Utara dan Parenggean

unit

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan dari 0 % menjadi 100 % dilakukan cakupan penuh + penyapuan jangka pendek (sistem langsung) dan untuk wilayah pedesaan dilakukan cakupan tidak langsung dari 0 % menjadi 48 % ditahun 2019 dan 100% pada tahun 2024 pada akhir perencanaan.


45

Sasaran yang lain adalah pengurangan sampah

dari sumbernya menjadi 2 %

pada akhir perencanaan. Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan. 3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

persampahan

di

kabupaten

Kotawaringin Timur diperlukan sarana dan prasarana fisik untuk menunjang kegiatan. Hal yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Rencana Pengurangan Sampah (3R) : Rencana pengurangan sampah di kabupaten Kotawaringin Timur dlakukan dengan membangun TPST 3R. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah fasilitas untuk memroses pengurangan volume sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat atau tidak berbahaya. Antara lain dengan cara daur ulang, pengomposan dan insinerator. Pengolahan dapat dilakukan di sumber, di TPS, atau di TPA. Jenis pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah sebagai berikut : • Daur Ulang (3R), Plastik; • Daur Ulang (3R); Kertas; • Daur Ulang (3R); Logam Besi; • Unit Daur Ulang & Pembuatan Kompos (UDPK); dan • Insinerasi untuk Rumah Sakit. 2. Rencana Penanganan Sampah : Rencana Penanganan Sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan pewadahan, alat angkut, TPS, TPA, sebagai berikut, : Pewadahan: 

Pengadaan Tong sampah organik dan non organik



Pengadaan composter rumah tangga

Pengelolaan sampah dirumah tangga : 

Pemilihan sampah oarganik dan anorganik



Pengolahan sampah organik menjadi kompos rumah tangga


46



Pemilahan sampah anorganik (jenis plastik, logam dan kertas)



Menabung sampah anorganik ke Bank Sampah

Alat angkut: 

Pengadaan Gerobak sampah



Pengadaan Motor sampah



Pengadaan Truck Biasa (Terpilah/3R)



Pengadaan Kontainer (Terpilah)



Pengadaan Amroll Truck

TPS : 

Rehabilitasi TPS



Pembangunan TPS terpilah



Pembangunan transfer defo



Pembangunan landasan dan bak kontainer

TPA 

Pembangunan infrastruktur TPA : Jalan, Pagar pembatas, fasilitas

penunjang 

Pengadaan alat berat operasional TPA



Pengadaan tanah timbunan



Pengujian laboratorium pencemaran air, tanah dan udara secara berkala



Pengomposan sampah organik



Pemilahan sampah organik dan anorganik



Penghijauan kembali lahan yang sudah tidak aktif

Sarana dan prasarana persampahan yang sudah ada maupun rencana sarana yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4 di bawah ini.


47

Gambar 3.3 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing

Gambar 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai akhir perencanaan


48

3. Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana Berikut ini Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

sesuai

dengan

tata

cara

perhitungan

volume

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dalam tabel Lampiran C2: Persampahan berikut ini :

Lampiran C2: Persampahan NO

URAIAN Laju pertumbuhan penduduk Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Penduduk (KK) Produksi sampah total (ltr/org/hari) Produksi sampah total (M3) Produksi sampah total (ton)

jiwa

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

397.057

397.454

397.852

398.249

398.648

399.046

399.445

399.845

103.929

104.033

104.137

104.241

104.345

104.450

104.554

104.659

992.643

993.635

994.629

995.623

996.619

997.616

998.613

999.612

992,6

993,6

994,6

995,6

996,6

997,6

998,6

999,6

297,8

298,1

298,4

298,7

299,0

299,3

299,6

299,9

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PERSAMPAHAN NO

URAIAN PELAYANAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN Laju pertumbuhan penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perkotaan (jiwa) Produksi sampah total perkotaan (ltr/org/hari) Produksi sampah total perkotaan(M3) Produksi sampah total perkotaan(ton) Sasaran pelayanan persampahan perkotaan Produksi sampah perkotaan yang akan ditangani (ton) Kebutuhan gerobak sampah, motor sampah @kap. 1,5 ton/hari -(unit) Kebutuhan TPS (TPS biasa &Kontainer) @kap. 6,25 ton/hari (unit) Kebutuhan alat angkut (truk sampah & amroll) @kap. 8 ton/hari -(unit)

jiwa

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

157.372

157.529

157.687

157.845

158.002

158.160

158.319

158.477

393.430

393.823

394.217

394.611

395.006

395.401

395.796

396.192

393,4

393,8

394,2

394,6

395,0

395,4

395,8

396,2

118,0

118,1

118,3

118,4

118,5

118,6

118,7

118,9

0%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

-

-

-

59

119

-

-

-

-

-

-

39

79

-

-

-

-

-

-

9

19

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-


49

NO

URAIAN PELAYANAN PERSAMPAHAN PERDESAAN Laju pertumbuhan penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perdesaaan (jiwa) Produksi sampah total perdesaaan (ltr/org/hari) Produksi sampah total perdesaan(M3) Produksi sampah total perdesaan(ton) Sasaran pelayanan persampahan perdesaan Produksi sampah perdesaan yang akan ditangani (ton) Kebutuhan gerobak sampah, motor sampah @kap. 1,5 ton/hari -(unit) Kebutuhan TPS (TPS biasa &Kontainer) @kap. 6,25 ton/hari (unit) Kebutuhan alat angkut (truk sampah & amroll) @kap. 8 ton/hari -(unit) Total sampah yang akan ditangani (ton) Kebutuhan gerobak sampah, motor sampah @kap. 1,5 ton/hari -(unit) Kebutuhan TPS (TPS biasa &Kontainer) @kap. 6,25 ton/hari (unit) Kebutuhan alat angkut (truk sampah & amroll) @kap. 8 ton/hari -(unit) PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA Sasaran pengurangan sampah dari sumbernya Volume sampah yang diolah Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari Jumlah penduduk terlayani TPST 3R

jiwa

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

239.685

239.925

240.165

240.405

240.645

240.886

241.127

241.368

599.213

599.812

600.412

601.012

601.613

602.215

602.817

603.420

599,2

599,8

600,4

601,0

601,6

602,2

602,8

603,4

179,8

179,9

180,1

180,3

180,5

180,7

180,8

181,0

0%

0%

0%

3%

14%

25%

36%

48%

-

-

-

5

25

45

65

87

-

-

-

4

17

30

43

58

-

-

-

1

4

7

10

14

-

-

-

0

1

1

1

2

-

-

-

43

96

30

43

58

-

-

-

10

23

7

10

14

-

-

-

1

3

1

1

2

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

-

-

-

0,30

1,49

2,99

4,49

6,00

-

-

-

0,03

0,15

0,30

0,45

0,60

-

-

-

119

598

1.197

1.798

2.399


50

3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan Non Fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan sebagai berikut : 1. Studi dan Perencanaan Teknis. Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi ; penyusunan master plan persampahan, penyusunan revisi perda persampahan, Pembebasan lahan, Pemantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, studi kelayakan, studi lingkungan (UKP/UPL/Amdal) dan desain rinci (DED). Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. 2. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang terbentuk berupa : kelembagaan formal, dan kelembagaan yang bersifat non formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa Unit kerja TPA untuk pengelola TPST dan TPA dan pembentukan kader – kader di tingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan persampahan yang berupa perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa penyuluhan, kampanye, sosialisasi, edukasi baik secara langsung melalui kader – kader sanitasi maupun melalui siaran radio,TV,leaflet , spanduk dan sebagainya.

Berikut adalah rencana kegiatan persampahan secara garis besar dalam perencanaan jangka menengah seperti dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini


51

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan NO 1 2

URAIAN

Detail Lokasi

Jlh Pdk

Satuan

2016

2017

TAHUN 2018

2019

2020

Jumlah Volume

Penyusunan masterplan persampahan Penyusunan revisi perda persampahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan persampahan

Kotawaringin Timur Kotawaringin Timur

paket paket

-

-

1 -

1

-

1 1

Kotawaringin Timur

paket

-

1

1

1

1

4

4

Penyuluhan, kampanye dan edukasi persampahan

Kotawaringin Timur

paket

-

1

-

-

-

1

5

Pengadaan Tong sampah organik dan non organik

Baamang dan MB Ketapang

unit

115

115

115

115

115

575

6 7 8 9 10 11 12 14

Pengadaan Gerobak sampah Pengadaan Motor sampah Pengadaan Truck Biasa (Terpilah/3R) Pengadaan Kontainer (Terpilah) Pengadaan Amroll Truck Rehabilitasi TPS Pembangunan TPS terpilah Pembangunan landasan dan bak kontainer Pembangunan infrastruktur TPA : Jalan, Pagar pembatas, fasilitas penunjang Pengadaan alat berat opersaional TPA Pengadaan tanah timbunan Composter Mesin Pencacah Sampah Organik Mesin Pencacah Sampah Anorganik Plastik Bangunan Bank Sampah Pengujian Beban Pencemaran Air, Tanah dan Udara Monitoring Kegiatan PPSP Composter Mesin Pencacah Sampah Organik Mesin Pencacah Sampah Anorganik Plastik

Baamang dan MB Ketapang Baamang dan MB Ketapang TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit Baamang dan MB Ketapang Baamang dan MB Ketapang Baamang dan MB Ketapang

unit unit unit unit unit unit unit unit

20

20 4 1 1

20 4 1 5 5 10

20 4 -

5 5 10

20 4 1 5 5 10

5 5 10

100 16 1 1 2 20 20 50

TPA Kota Sampit

paket

-

3

3

-

-

6

TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit Kab. Kotim TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit TPA Kota Sampit

unit

6

-

-

-

-

6

Unit Unit Unit Buah Sampel Desa Unit Unit Unit

10 5 5 1 20 40 10 5 5

10 5 5 1 20 40 10 5 5

10 5 5 1 20 40 10 5 5

10 5 5 1 20 40 10 5 5

10 5 5 1 20 40 10 5 5

50 25 25 5 100 200 50 25 25

3

15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20

10


52

3.3 Rencana Kegiatan Drainase Pelayanan drainase wilayah perkotaan dengan cakupan pelayanan saat ini sebesar 40% dan masih 60% yang belum ditangani. Adapun sasaran pelayanan jaringan drainase wilayah perkotaan adalah dari 40% menjadi 100% sampai akhir perencanaan yaitu dengan membangun drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier.

Selain itu sasaran yang ingin dicapai adalah pengurangan

genangan terjadi di jalan raya termasuk di jalan-jalan protocol wilayah perkotaan, dimana jumlah genangan yang terjadi sampai saat ini (eksisting) adalah 98,38 ha. Genangan paling lama terjadi di dalam kota yaitu daerah kecamatan mentawa baru selatan berkisar antara 1-3 jam yang terjadi pada saat musim hujan. Didaerah ini nantinya akan diperioritaskan pembangunan drainase sekunder dan tersier dan pemeliharaan bangunan drainase yang sudah ada untuk mengurangi genangan. 3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Untuk rencana jaringan drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur di prioritaskan pada daerah kawasan perkotaan dimana merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan tergenang ketika musim hujan dan harus diatasi dalam jangka menengah. Rencana pembangunan dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan dan normalisasi drainase yaitu : 1. Drainase primer Ring Rain ( saluran lingkar utara dan saluran lingkar selatan) 2. Drainase primer terisi dari saluran baamang, saluran keramat, saluran pamuatan, saluran mentawa dan saluran masjid jamik. 3. Drainase sekunder sepanjang 130.800 m 4. Drainse Tersier sepanjang 193.660 m

Sarana dan prasarana drainase yang sudah ada maupun rencana sarana yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4 di bawah ini.


53

Gambar 3.5: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang ada saat ini


54

Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang akan dibangun.


55

3.3.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Drainase Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan drainase Non Fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan sebagai berikut : 1. Penyusunan Masterplan Drainase skala kota/ kawasan 2. Penyusunan Perda pengelolaan drainase 3. Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer, Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder, Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Tersier Berikut adalah rencana kegiatan air limbah secara garis besar dalam perencanaan jangka menengah untuk mengurangi jumlah genangan seperti dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Rencana Kegiatan Drainase No. 1 2 3

4 5 6

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Pengurangan Genangan

2015

Masterplan Sistem Drainase Skala Kota / Kawasan Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Primer Pembangunan Saluran Drainase Primer

Kab. Kotim

Supervisi pembangunan saluran drainase primer Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase sekunder Normalisasi/Pembangunan Saluran Drainase sekunder

sda

Paket

Kab. Kotim

Paket

Kab. Kotim Saluran lingkar Utara, Saluran Lingkar Selatan, Saluran Keramat, Saluran Baamang, Saluran Pamuatan, Saluran Masjid Jamik, Saluran Mentawa

Jl. HM Arsyad, Jl. A.Yani, Jl. Iskandar, Jl. P.Antasari, Jl. Mangga, Jl. R.Usman, Jl. M.T.Haryono, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Yos Sudarso, Jl. S.parman, Jl. Kopi, Jl. Pelita, Jl. Juanda, Jl. M.Arsyad, Jl. Sudirman, Jl. Cilik Riwut, Jl. Mukron Ali, Jl. Walter Garat, Jl. Kartini, Jl. Sukabumi, Jl. Cut Nyak Din, Jl. Usman Harun, Jl. Baamang

50,38 ha

25 ha


Tahun Pelaksanaan

Satuan

Paket Paket

1 1

km

12,5

2016

2017

2018

2019

Instansi Pengelola

PU PU

1 12,5

12,5

12,5

12,5

PU

1

1

1

1

PU

1

1

PU

m

PU 3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

56

No. 7

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Pengurangan Genangan

2015

Supervisi pembangunan saluran drainase sekunder Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase tersier Normalisasi/Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase tersier

sda

Paket

Kab. Kotim

Paket

10

Supervisi pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase tersier

sda

12

Penyusunan Perda pengelolaan drainase

8 9

Jl. H.M Imran, Jl. Sumekto, Jl. Gunung Merapi, Jl. Cristopel Mihing, Jl. Hasan Mansyur, Jl. Taman Siswa, Jl. Gatot Subroto.

Tahun Pelaksanaan

Satuan

15 ha

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

PU

1

PU

m

PU

Paket Kab. Kotim

Instansi Pengelola

1

Paket

1

1

1

PU

1

PU

Rencana kegiatan PHBS terkait sanitasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah seperti pada tabel berikut: Tabel 3.4. Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi

No

1

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Volume

Satuan

Tahun Pelaksanaan 2015

2016

2017

2018

2019

A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Prohisan melalui Kampanye/Sosialisasi 1. Pra pemicuan

2

3

Instansi Pengelola

(a) Road show sosialisasi STBM di kecamatan (b) Pelatihan tenaga pelatih (ToTor) tingkat kecamatan (c) Pelatihan kader STBM pilar 1 tentang BABS di tingkat desa (d) Pelatihan kader STBM pilar 2 tentang CTPS di tingkat desa (e) Pelatihan kader STBM pilar 3 tentang Air Bersih di tingkat desa (f) Pelatihan kader STBM pilar 4 tentang air limbah di tingkat desa (g) Pelatihan kader STBM pilar 5 tentang sampah di tingkat desa 2. Pemicuan STBM

Dinkes 13 Kecamatan

13

Kegiatan

13

-

-

-

-

Dinkes

20 Puskesmas

1

Paket

1

-

-

-

-

Dinkes

182 desa

13

Paket

13

-

-

-

-

Dinkes

182 desa

13

Paket

13

-

-

-

-

Dinkes

182 desa

13

Paket

13

-

-

-

-

Dinkes

13 kecamatan

13

Paket

13

-

-

-

-

Dinkes

13 kecamatan

13

Paket

13

-

-

-

-

Dinkes

(a) Pemicuan pilar 1 tentang BABS

182 desa

182

Paket

-

50

50

50

32

Dinkes

(b) Pemicuan pilar 2 tentang CPTS

182 desa

182

Paket

-

50

50

50

32

Dinkes

(c) Pemicuan pilar 3 tentang air bersih

182 desa

182

Paket

-

50

50

50

32

Dinkes

(d) Pemicuan pilar 4 tentang air limbah

13 kecamatan

13

Paket

-

-

5

5

3

Dinkes

(e) Pemicuan pilar 5 tentang sampah

13 kecamatan

13

Paket

-

-

5

5

3

Dinkes


57

No

Uraian Kegiatan

Tahun Pelaksanaan 2015

2016

2017

2018

2019

Instansi Pengelola

Paket

-

150

150

150

96

Dinkes

182

Paket

-

50

50

50

32

Dinkes

182

Paket

-

-

-

100

82

Dinkes

13 kecmatan

13

Paket

-

-

-

-

13

Dinkes

182 desa

182

Paket

-

-

-

-

182

Dinkes

182 desa

182

Paket

-

50

50

50

32

Dinkes

250 sekolah

250

Unit

-

60

60

60

70

Dinkes

100 desa

100

Paket

-

25

25

25

25

Dinkes

100 desa

100

Paket

-

25

25

25

25

Dinkes

Detail Lokasi

Volume

Satuan

(a) Follow Up STBM oleh petugas Puskesmas

182 desa

546

(b) Monev STBM Kabupaten

182 desa

© Prefikasi progres STBM

182 desa

3. Pasca pemicuan STBM

(d) Deklarasi STBM (e) Sertifikasi Desa STBM 4. Penyebaran informasi dan sosialisasi STBM melalui berbagai media cetak, elektronik dan anjuran membuang sampah yang baik dan benar B. Penyediaan Stimulan Sarana Fisik untuk mendukung Prohisan (a) Sarana Cuci Tangan di Sekolah Dasar, Menengah dan Ponpen (b) Pembelian cetakan gorong-gorong (c) Pembelian bahan koagolasi dan desinfektan air bersih/minum C. Peningkatan Peran serta masyarakat pada prohisan dan STBM 1. Lomba desa sadar lingkungan sehat dan PHBS 2. Sosialisasi Adiwiyata

Dinkes Kab. Kotim

5

Paket

1

1

1

1

1

BLH

Kab. Kotim

1

Paket

1

-

-

-

-

BLH


58

BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) yang akan di rencanakan pembangunannya di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meliputi sarana air limbah domestik, persampahan dan drainase. Untuk sarana air limbah sarana fisik yang akan dibangun adalah berupa bangunan MCK++ dan IPAL Komunal yang bertujuan untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang berada di pinggir sungai dan daerah perkotaan yang padat penduduknya. Sementara untuk kegiatan non fisik yaitu berupa penyadaran masyarakat melalui Kampanye, sosialisasi dan pemicuan jamban sehat melalui program STBM. Pada komponen persampahan diutamakan untuk pengelolaan dan penanganan sampah dalam kota, diperlukan pengadaan sarana fisik untuk pengelolaan sampah di TPA, baik berupa pengadaan alat berat, sarana pendukung dan fasilitasnya. Untuk kegiatan non fisik dilakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, peningkatan kapasitas pengelola persampahan, perencanaan pembangunan persampahan skala kota, Optimalisasi peraturan dan kelembagaan. Pembangunan drainase diutamakan pembangunan drainase primer, sekunder dan tersier, dimana pembangunan drainase ini bertujuan untuk mengendalikan genangan yang terjadi di kota sampit, karena hampir setiap musim hujan terjadi genangan banjir di tengah kota. Kegiatan PHBS lebih kepada kegiatan non fisik terutama ditujukan kepada masyarakat perdesaan yang hidup sebagian besar di pinggir sungai sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungannya melalui kegiatan pemicuan, dan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pembangunan ini direncanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dan diserahkan kepada masing-masing SKPD yang berkompeten dibidangnya untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pasca konstruksi, terutama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanan


59

Pembangunan Daerah dan untuk sumber pendanaannya diharapkan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 4.1 Rekapitulasi Anggaran Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS), Kabupaten Kotawaringin Timur pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran No Sumber Anggaran A 1 2 3 B 1 2

Pemerintah APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Jumlah A Non-Pemerintah CSR Swasta Masyarakat Jumlah B Total (A+B)

2015

2016

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

Total Anggaran

7.089 23.730 62.700 93.519

9.265 24.130 58.900 92.295

9.020 25.280 96.700 131.000

7.920 24.280 111.400 143.600

7.878 24.968 111.400 144.246

41.172 122.388 441.100 604.660

1.659 334 1.993 95.512

1.725 356 2.081 94.376

1.430 356 1.786 132.786

1.630 356 1.986 145.586

1.311 334 1.645 145.891

2.755 1.736 4.491 609.151

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS), Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4

Air Limbah Persampahan Drainase PHBS terkait sanitasi Jumlah

2015

Tahun Anggaran 2016 2017 2018

9.534 20.980 61.920 3.078 95.512

10.341 11.111 19.710 35.795 62.905 84.400 1.420 1.480 94.376 132.786


2019

25.921 25.799 54.885 34.150 62.900 83.800 1.880 2.142 145.586 145.891

Total Anggaran 82.706 165.520 355.925 5.000 609.151

60

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah Rencana pembangunan sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berasal dari rencana anggaran pemerintah yang bersumber pada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, APBD Propinsi Kalimantan Tengah dan APBN Pusat. Berikut ini akan dijelaskan penganggaran pembangunan yang berasal dari masing-masing anggaran pemerintah 4.2.1 APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten dalam jangka 5 tahun untuk rencana pembangunan sanitasi komponen Air Limbah di anggarkan sekitar Rp. 12.570.000.000-, komponen persampahan sebesar Rp. 11.365.000.000,Komponen

Drainase

Rp.

13.925.000.000,-

dan

komponen

PHBS

Rp 3.312.000.000,- dengan total anggaran Rp. 41.172.000.000,- seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


2015 2.000 1.680 1.920 1.489 7.089

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 2.385 3.155 2.565 3.715 2.175 1.965 2.905 3.400 2.900 260 290 490 9.265 9.020 7.920

2019 2.465 1.830 2.800 783 7.878

Total Anggaran 12.570 11.365 13.925 3.312 41.172

4.2.2 APBD Provinsi Kalimantan Tengah Pendanaan yang berasal dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah dalam jangka 5 tahun untuk rencana pembangunan sanitasi komponen Air Limbah dianggarkan sekitar Rp. 8.000.000.000-, komponen persampahan sebesar Rp. 60.700.000.000,- dan Komponen Drainase Rp. 52.000.000.000,- serta komponen PHBS sebesar Rp. 1.688.000.000 dengan total anggaran Rp. 122.388.000.000,- seperti terlihat dalam tabel berikut:


61

Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


Tahun Anggaran 2016 2017 2018 1.600 1.600 1.600 12.080 12.230 12.230 10.000 11.000 10.000 450 450 450 24.130 25.280 24.280

2015 1.600 12.080 10.000 50 23.730

2019 1.600 12.080 11.000 288 24.968

Total Anggaran 8.000 60.700 52.000 1.688 122.388

4.2.3 APBN Pendanaan yang berasal dari APBN dalam jangka 5 tahun untuk rencana pembangunan

sanitasi

untuk

komponen

air

limbah

sebesar

Rp. 60.400.000.000,- persampahan sebesar Rp. 90.700.000.000,- dan Komponen

Drainase

Rp.

290.000.000.000,-

dengan

total

anggaran

Rp. 441.100.000.000,- seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


Tahun Anggaran 2016 2017 2018 6.000 6.000 21.400 2.900 20.700 40.000 50.000 70.000 50.000 58.900 96.700 111.400

2015 5.600 7.100 50.000 62.700

2019 21.400 20.000 70.000 111.400

Total Anggaran 60.400 90.700 290.000 441.100

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah Sumber dana yang berasal dari sumber dana non-pemerintah berasal dari swasta maupun masyarakat untuk membantu meningkatkan sektor sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Timur 4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Potensi kontribusi dari pihak swasta hanya ada di alokasikan untuk komponen persampahan sebesar Rp. 2.755.000.000 seperti tabel berikut. Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


2015 120 1.539 1.659

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 1.015 690 690 710 740 940 1.725 1.430 1.630


2019 240 1.071 1.311

Total Anggaran 2.755 2.755

62

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat Potensi kontribusi dari masyarakat di alokasikan untuk komponen air limbah sebesar Rp. 1.736.000.000 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat No

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

2015 334 334

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 356 356 356 356 356 356

Total Anggaran 1.736 1.736

2019 334 334

4.4 Antisipasi Funding-Gap Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten Kotawaringin Timur No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4

Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp) Selisih (%)

2015

2016

Tahun Anggaran 2017

7.089.000.000

9.265.000.000

9.020.000.000

7.920.000.000

7.878.000.000

41.172.000.000

7.745.387.329

7.977.748.949

8.217.081.417

8.463.593.860

8.717.501.676

41.121.313.231

(656.387.329)

1.287.251.051

802.918.583

(543.593.860)

(839.501.676)

50.686.769

(-9)%

14%

9%

(-7)%

(-11)%

(-4)%

2018

2019

Total Anggaran

Catatan: kemampuan pendanaan merupakan perkiraan komitmen sanitasi, yang bersumber dari tabel 2.6 ssk Kabupaten Kotawaringin Timur Tabel 4.9 Funding Gap APBD Propinsi Kalimantan Tengah No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


2015

2016

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

Total Anggaran

23.730.000.000

24.130.000.000

25.280.000.000

24.280.000.000

24.968.000.000

122.388.000.000

Tabel 4.10 Funding Gap APBN No

Uraian Kegiatan

1 2 3 4


2015

2016

62.700.000.000

58.900.000.000


Tahun Anggaran 2017 96.700.000.000

2018

2019

Total Anggaran

111.400.000.000

111.400.000.000

441.100.000.000

63

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan dukungan jasa pengadaan, baik berupa pengadaan barang dan jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, antara lain dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


64

Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam mekanisme penganggaran 2015 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg

No

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

Pemegang Mata Anggaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dinas PU, Dispertasih

V

V

V

V

-

-

Dinas PU, Dispertasih

Dinas PU, Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinas PU, Dinkes

Dinas PU, Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinas PU, Dinkes

(c). Pembebasan Lahan/Tanah di 4 lokasi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(d). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ untuk 4 paket

Dinas PU

V

V

V

V

V

V

Dinas PU

(e). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan,

Dinas PU

V

V

V

V

V

V

Dinas PU

(f). Pembangunan MCK++ (sanimas) di 4 lokasi

Dinas PU

-

-

V

X

-

-

Dinas PU

(g). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ untuk 4 lokasi

Dinas PU

V

V

-

-

V

V

Dinas PU

Dinas Kesehatan

V

V

X

X

V

V

Dinas Kesehatan

Dinas PU, Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinas PU, Dinkes

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

1

SKPD Penanggungjawab /Tindak Lanjut

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK A. PERENCANAAN UMUM (1). Penyusunan Outline Plan Sistem Air Limbah Skala Kota 1 paket B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL (1). MCK ++ (a). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam Pengeloalan Air Limbah Domestik di 4 desa (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas terkait di 4 desa

dan manajerial untuk 4 desa

(2). IPAL Komunal (a). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan AirLimbah Domestik di 13 lokasi (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait di 13 lokasi (c). Pembebasan Lahan/Tanah untuk 13 lokasi


65

No



Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg


(d). Perencanaan Jaringan perpipaan untuk 13 lokasi

Dinas PU Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(e). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, (f). Pembangunan IPAL Komunal untuk 13 lokasi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(g). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas) untuk 13 lokasi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(a). Pelatihan Kapasitas SDM Pengelola IPLT 1 paket

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(b). Pengadaan Truk Tinja IPLT 1 unit

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(c). Operasi dan Pemeliharaan IPLT 1 unit

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

BLH

V

V

X

X

V

V

BLH

1. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat

Dispertasih, BLH

V

V

X

X

-

Dispertasih, BLH

2. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya

Dispertasih, BLH

V

V

X

X

-

-

Dispertasih, BLH

3. Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya

Dispertasih, BLH

V

V

X

X

-

-

Dispertasih, BLH

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

5. Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan

Dispertasih, BLH

V

V

X

X

-

-

Dispertasih, BLH

6. Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW

Dispertasih, BLH

V

V

X

X

-

-

Dispertasih, BLH

Dinas PU

dan manajerial untuk 13 lokasi

(3) Revitalisasi IPLT

(4) Pembangunan IPLT Baru (a). Penyusunan Studi Pra Kelayakan IPLT C. PENGATURAN (1). Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah D. PEMANTAUAN (1). Pemantauan Kualitas Air Sungai 2

KOMPONEN PERSAMPAHAN B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA

4. Pengadaan Bak Container sebanyak 10 unit


66

No

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 7. Pengadaan keranjang sampah komposter (TAKAKURA) sebanyak 50 unit 8. Pengadaan Gerobag Sampah bersekat sebanyak 20 unit

Pemegang Mata Anggaran Dispertasih

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang V V X X -

SKPD Penanggungjawab /Tindak Lanjut Dispertasih

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

1. Penyusunan DED Landasan Container

Dispertasih

X

X

X

X

X

X

Dispertasih

2. Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Container 10 unit

Dispertasih

-

-

X

X

-

-

Dispertasih

Dispertasih

X

X

X

X

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.1. Pembangunan Sel

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.2. Pipa Pengumpul (Leachate)

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.1. Bak Pengumpul Effuen TPA 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.2. Kolam Stabilisasi (Anserob) 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.3. Kolam Fakultatif 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.4. Kolam Maturasi 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.5. Kolam Kontrol 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.6. Pipa Resirkulasi 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

C. PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA TPS 1. Pembangunan TPS sebanyak 10 unit Unit Landasan Container

Alat Angkut Stasiun antara dan TPA TPST 3R 1. Penyusunan DED TPST 3R D. 1. PEMBANGUNAN TPA BARU 1. Penyusunan Studi Pra Kelayakan TPA D. 2. PENINGKATAN TPA LAMA b. Pembangunan Fasilitas Pelindung TPA

b.3. Instalasi Pengolah Leachate :

b.4. Pipa Saluran Gas 1 paket


67

No

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang -




b.5. Tanggul Sel, berfungsi sebagai jalan keliling Operasional 1 paket

Dispertasih

b.5. Sumur Pantau 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.6. Buffer Zone 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Fasilitas untuk monitoring kualitas air 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Air Bersih 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Bengkel 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Tempat cuci mobil 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Pengadaan Alat Berat Excavator 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Pengadaan Alat Berat Bull Dozer 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

3. Pengadaan Alat Berat Whell Loader 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

4. Pengadaan Compactor 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

Dispertasih

V

V

-

-

-

-

Dispertasih

1.1. Pemeliharaan Fasilitas Umum TPA

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

1.2. Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

1.3. Pemeliharaan Fasilitas Penunjang

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

a. Pengadaan dan Penimbunan Tanah Timbunan

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

b. O & P Instalasi Pengolah Lindi

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

c. O & P Alat Berat (Excavator, Bull Dozer, Whell Loader dan Bob Cat) 1 paket

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

X

X

-

-

Dispertasih

Dispertasih

c. Sarana dan Prasarana Penunjang TPA

d. Pengadaan Alat Berat Operasional TPA

5. Pelatihan Pengelolaan TPA D. 3. PENGELOLAAN "TPA" 1. Operasi dan Pemeliharaan TPA

1.4. Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Operasional

2. Pemantauan dan Evaluasi TPA pada kondisi / tahap operasi E. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN


68

No



Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang V V X X -


1. Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota

Dispertasih

Dispertasih

2. Penyusunan Perda Pengelolaan TPA

Dispertasih

V

V

X

X

-

-

Dispertasih

BLH

V

V

X

X

V

V

BLH

(a). DED Drainase Primer

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(b). Sosialisasi rencana pembangunan drainase primer

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(c). Pembebasan lahan

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(a). DED Drainase sekunder

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(b). Sosialisasi rencana pembangunan drainase sekunder

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(c). Pembebasan lahan

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU

V

V

V

X

V

V

Dinas PU

(a). DED Drainase tersier

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(b). Sosialisasi rencana pembangunan drainase tersier

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

F. PROMOSI, KAMPANYE DAN EDUKASI PERSAMPAHAN 1. Promosi program 3R 3

KOMPONEN DRAINASE A. PERENCANAAN UMUM B. SALURAN DRAINASE PRIMER (1). Pembangunan Saluran Drainase Primer

(2). Rehabilitasi daluran drainase primer (a). DED Rehabilitasi drainase Primer C. SALURAN DRAINASE SEKUNDER (1). Pembangunan saluran drainase sekunder

(2). Rehabilitasi Saluran Drainase sekunder (a). DED Rehabilitasi drainase sekunder D. SALURAN DRAINASE TERSIER/LINGKUNGAN (1). Pembangunan saluran drainase tersier


69

No

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) (c). Pembebasan lahan


Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang


Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Bappeda

V

V

X

X

V

V

Bappeda

(a) Road show sosialisasi STBM di 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(b) Pelatihan tenaga pelatih (ToTor) tingkat kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(c) Pelatihan kader STBM pilar 1 tentang BABS di tingkat desa untuk 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(d) Pelatihan kader STBM pilar 2 tentang CTPS di tingkat desa untuk 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(e) Pelatihan kader STBM pilar 3 tentang Air Bersih di tingkat desa untuk 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(f) Pelatihan kader STBM pilar 4 tentang air limbah di tingkat desa untuk 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

(g) Pelatihan kader STBM pilar 5 tentang sampah di tingkat desa untuk 13 kecamatan

Dinkes

V

V

X

X

V

V

Dinkes

1. Lomba desa sadar lingkungan sehat dan PHBS

BLH

V

V

X

X

V

V

BLH

2. Sosialisasi Adiwiyata

BLH

V

V

X

X

V

V

BLH

(2). Rehabilitasi saluran drainase tersier (a). DED Rehabilitasi drainase tersier (G) KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN (1). Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase 4

KOMPONEN PHBS A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Prohisan melalui Kampanye/Sosialisasi 1. Pra pemicuan

C. Peningkatan Peran serta masyarakat pada prohisan dan STBM

Keterangan : 1. 2. 3.

"V" = sudah siap, "-" = Tidak ada/belum siap, "X" = Tidak Perlu Kolom 10 = Person atau dinas penanggungjawab untu Koordinator tindak lanjut/pengawalan Para "Penanggungjawab" berkewajiban memberikan laporan secara rutin daftar centang ini secara rutin kepada pokja - tembusan para pemengang mata anggaran. Hasil akhir yang diinginkan adalah kepastian implementasi dari kegiatan tersebut


70

Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2015

No

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)

Lokasi

Master Plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

DED

Lahan

Kesiapan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggung jawab/ Tindak lanjut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pembangunan MCK++ (sanimas) di 4 lokasi

V

V

V

X

X

V

V

V

V

V

Pembangunan IPAL Komunal untuk 13 lokasi

V

V

V

X

X

V

V

V

V

V

Pembangunan TPS sebanyak 10 unit

V

X

X

X

X

X

V

V

V

V

Pembangunan Landasan Container 10 unit

V

X

X

X

X

X

V

X

V

V

Pembangunan TPST 3R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembangunan TPA Baru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembangunan Fasilitas Pelindung TPA Lama

V

V

-

-

-

-

V

X

V

V

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang TPA Lama

V

V

-

-

-

-

V

X

V

V

Pembangunan Saluran Drainase Primer

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

Rehabilitasi daluran drainase primer

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

Pembangunan saluran drainase sekunder

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

Rehabilitasi Saluran Drainase sekunder

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

Pembangunan saluran drainase tersier

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

Rehabilitasi saluran drainase tersier

V

V

V

-

X

V

V

V

-

V

1

2

3

4

AIR LIMBAH

KOMPONEN PERSAMPAHAN

KOMPONEN DRAINASE

KOMPONEN PHBS


71

Table 5.3 Kriteria Kesiapan dalam mekanisme penganggaran 2016 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg

No



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dinas PU, Dinkes

V

V

X

X

V

V

V

V

X

X

V

V

Dinas PU, Dinkes

V

X

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

X

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

X

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

X

V

V

V

V

Dinas PU

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

Dinas PU, Dinkes

V

V

X

X

V

V

V

V

X

X

V

V

Dinas PU, Dinkes

X

X

V

V

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

V

V

X

X

Dinas PU

1

SKPD Penanggungjawab /Tindak Lanjut 10

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL (1). MCK ++ (a). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di 4 desa (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait di 4 desa (c). Pembebasan Lahan/Tanah untuk 4 lokasi (d). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ (sanimas) untuk 4 lokasi (e). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. (f). Pembangunan MCK++ (Sanimas) untuk 4 Lokasi (g). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++untuk 4 lokasi (2). IPAL Komunal (a). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestikdi 14 lokasi (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait di 14 lokasi (c). Pembebasan Lahan/Tanah untuk 14 lokasi (d). Perencanaan Jaringan perpipaan untuk 14 lokasi (e). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial (f). Pembangunan IPAL Komunal untuk 14 lokasi


Dinas PU, Dinkes Dinas PU

Dinas PU, Dinkes Dinas PU

Dinas PU, Dinkes

Dinas PU, Dinkes

72

No

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) (g). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).

Pemegang Mata Anggaran Dinas PU

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang -

SKPD Penanggungjawab /Tindak Lanjut Dinas PU

(3) Revitalisasi IPLT (a). Pengadaan Truk Tinja IPLT 1 unit

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(b). Operasi dan Pemeliharaan IPLT 1 paket

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(c). Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja 1 paket

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(a) Penyusunan Studi Kelayakan IPLT

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(b) Penyusunan UKL / UPL TPA atau AMDAL

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

BLH

-

-

-

-

-

-

BLH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

(4) Pembangunan IPLT Baru

PEMANTAUAN (1). Pemantauan Kualitas Air Sungai 2

KOMPONEN PERSAMPAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA

4. Pengadaan Bak Container sebanyak 10 unit

Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH Dispertasih

5. Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

6. Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Pengadaan keranjang sampah komposter (TAKAKURA) sebanyak 50 unit

Dispertasih Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

10. Pengadaan Mobil Pick Up Operasional Kebersihan sebanyak 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat 2. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 3. Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya

7. Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan 8. Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW


Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH

Dispertasih, BLH Dispertasih, BLH

73

No





11. Pengadaan Sepeda Motor Operasional Kebersihan sebanyak 4 unti

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

12. Pengadaan Pencacah Sampah Organik sebanyak 1 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Pembangunan TPS sebanyak 10 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Peningkatan TPS biasa menjadi TPS terpilah sebanyak 5 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

3. Rehabilitasi TPS sebanyak 5 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Container sebanyak 10 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Pemeliharaan Unit Landasan Container sebanyak 10 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Operasional dan Pemeliharaan Truck Biasa 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Operasional dan Pemeliharaan Dump Truck 1 paket

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

3. Pengadaan Container (terpilah) sebanyak 2 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

4. Pemeliharaan Kontainer sebanyak 2 unit

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Pembebasan Lahan

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Pembentukan Lembaga Pengelola TPST 3R

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

3. Pelatihan bagi pengelola TPST 3R

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

4. Operasional dan Pemeliharaan TPST 3R

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1. Penyusunan Studi Kelayakan TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

2. Penyusunan UKL / UPL TPA atau AMDAL

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA TPS

Unit Landasan Container

Alat Angkut Stasiun antara dan TPA

TPST 3R

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) PEMBANGUNAN TPA BARU

3. Penyusunan DED TPA


74

No





a. Penyusunan DED Fasilitas Umum TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b. Penyusunan DED Fasilitas Perlindungan TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

c. Penyusunan DED Fasilitas Penunjang TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Pembangunan Jalan Lingkungan TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Pembangunan Saluran Drainase

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

- Pembangunan Pagar Keliling TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.1. Pembangunan Sel

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.2. Pipa Pengumpul (Leachate)

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.1. Bak Pengumpul Effuen TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.2. Kolam Stabilisasi (Anserob)

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.3. Kolam Fakultatif

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.4. Kolam Maturasi

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.5. Kolam Kontrol

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.3.6. Pipa Resirkulasi

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.4. Pipa Saluran Gas

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.5. Tanggul Sel, berfungsi sebagai jalan keliling Operasional

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.6. Sumur Pantau

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b.7. Buffer Zone

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

4. Pembebasan Lahan untuk Pembangunan TPA baru PENINGKATAN TPA LAMA a. Infrastruktur TPA

b. Pembangunan Fasilitas Pelindung TPA

b.3. Instalasi Pengolah Leachate :

c. Sarana dan Prasarana Penunjang TPA - Pengadaan Peralatan Laboratorium IPLT


75

No





d. Pengadaan Alat Berat Operasional TPA PENGELOLAAN "TPA" 1. Operasi dan Pemeliharaan TPA 1.1. Pemeliharaan Fasilitas Umum TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1.2. Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1.3. Fasilitas Penunjang

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

a. Pengadaan dan Penimbunan Tanah Timbunan

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

b. O & P Instalasi Pengolah Lindi

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

c. O & P Alat Berat (Excavator, Bull Dozer, Whell Loader dan Bob Cat)

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

BLH

-

-

-

-

-

-

BLH

4. Pemantauan dan Evaluasi TPA pada kondisi / tahap operasi

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

5. Pelatihan Pengelolaan TPA

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

1.4. Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Operasional

2. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA / Unit Kerja TPA 3. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di sekitar TPA

PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN 1. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Dispertasih

2. Kerjasama pengelolaan sampah

Dispertasih

3. Promosi penggunaan produk daur ulang sampah 4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Skala Kota

Dispertasih -

-

-

-

-

-

BLH

Dispertasih BLH

Dispertasih

-

-

-

-

-

-

Dispertasih

BLH

-

-

-

-

-

-

BLH

PROMOSI, KAMPANYE DAN EDUKASI PERSAMPAHAN 1. Kampanye dan Edukasi Persampahan

3

KOMPONEN DRAINASE SALURAN DRAINASE PRIMER


76

No





(1). Pembangunan Saluran Drainase Primer (a). Pembebasan lahan

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

Dinas PU

(b). Supervisi dan pembangunan drainase primer

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(a). Pembebasan lahan

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(b). Supervisi dan pembangunan drainase sekunder

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(a). Pembebasan lahan

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

(b). Supervisi dan pembangunan drainase tersier

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

-

-

Dinas PU

(a) Pemicuan pilar 1 tentang BABS untuk 50 desa

Dinkes

X

-

X

X

-

-

Dinkes

(b) Pemicuan pilar 2 tentang CPTS untuk 50 desa

Dinkes

X

-

X

X

-

-

Dinkes

(c) Pemicuan pilar 3 tentang air bersih untuk 50 desa

Dinkes

X

-

X

X

-

-

Dinkes

(3). Pemeliharaan Saluran Drainase Primer (a). Pembersihan, pengerukan dan pemeliharaan saluran Drainase Primer SALURAN DRAINASE SEKUNDER (1). Pembangunan saluran drainase sekunder

(3). Pemeliharaan Saluran Drainase sekunder (a). Pembersihan, pengerukan dan pemeliharaan saluran drainase sekunder SALURAN DRAINASE TERSIER/LINGKUNGAN (1). Pembangunan saluran drainase tersier

(3). Pemeliharaan saluran drainase tersier (a). Pembersihan, pengerukan dan pemeliharaan saluran drainase tersier KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN (1). Sosisalisasi Perda Pengelolaan sistem Drainase 4

KOMPONEN PHBS 1. Pemicuan STBM


77

No





2. Pasca pemicuan STBM (a) Follow Up STBM oleh petugas Puskesmas untuk 50 desa

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

(b) Monev STBM Kabupaten untuk 50 desa

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

Dinkes

-

-

X

X

-

-

Dinkes

Dinkes, BLH

-

-

X

X

-

-

Dinkes , BLH

3. Penyebaran informasi dan sosialisasi STBM melalui berbagai media cetak, elektronik dan anjuran membuang sampah yang baik dan benar untuk 50 desa B. Penyediaan Stimulan Sarana Fisik untuk mendukung Prohisan (a) Sarana Cuci Tangan di Sekolah Dasar, Menengah dan Ponpen sebanyak 60 unit (b) Pembelian cetakan gorong-gorong sebanyak 25 unit (c) Pembelian bahan koagolasi dan desinfektan air bersih/minum sebanyak 25 paket C. Peningkatan Peran serta masyarakat pada prohisan dan STBM 1. Lomba desa sadar lingkungan sehat dan PHBS


78

Tabel 5.4 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2016 No 1

2

3

4

Lokasi

Master Plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

DED

Lahan

Kesiapan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggung jawab/ Tindak lanjut

Pembangunan MCK++ (sanimas) di 4 lokasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembangunan IPAL Komunal untuk 14 lokasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembangunan TPS sebanyak 10 unit

V

X

X

X

X

X

V

V

V

V

Peningkatan TPS biasa menjadi TPS terpilah sebanyak 5 unit

V

X

-

X

X

X

V

V

V

V

Rehabilitasi TPS sebanyak 5 unit

V

X

X

X

X

X

V

V

V

V

Pembangunan Landasan Container 10 unit

V

X

X

X

X

X

V

V

V

V

Pembangunan TPST 3R

-

X

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembangunan TPA Baru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembangunan Infrastruktur TPA Lama

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

Pembangunan Fasilitas Pelindung TPA Lama

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang TPA Lama

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

Pembangunan Saluran Drainase Primer

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

Pemeliharaan saluran drainase primer

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

Pembangunan saluran drainase sekunder

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

Pemeliharaan Saluran Drainase sekunder

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

Pembangunan saluran drainase tersier

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

Pemeliharaan saluran drainase tersier

V

V

-

-

-

-

-

V

V

V

V

X

X

X

X

X

X

V

-

V

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) AIR LIMBAH

KOMPONEN PERSAMPAHAN

KOMPONEN DRAINASE

KOMPONEN PHBS Pembuatan Sarana Cuci Tangan di Sekolah Dasar, Menengah dan Ponpen sebanyak 60 unit


79

5.1.1 Studi dan desain, dan dokumen tender Di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan studi dan desai teknis (masterplan, DED, AMDAL) guna mendukung pelaksanaan program kegiatan, kebutuhan Studi dan Disain Teknis seperti terlihat dalam tabel berikut :

Table 5.5 Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan teknis Tahun Implementasi

Lokasi

Pelaksana

ToR

SKPD Penanggungja wab

2015

Kec. Baamang

Konsultan

belum ada

Dinas PU

2015

4 Desa

Konsultan

ada

Dinas PU

3

Penyusunan Outline Plan Sistem Air Limbah Skala Kota Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++(sanimas) Perencanaan Jaringan perpipaan IPAL Komunal

2015

13 lokasi

Konsultan

belum ada

4

Penyusunan Studi Pra Kelayakan IPLT

2015

Kota sampit

Konsultan

belum ada

5

Penyusunan Studi Kelayakan IPLT

2016

Kota sampit

Konsultan

belum ada

6

Penyusunan UKL / UPL TPA atau AMDAL

2016

Kota sampit

Konsultan

belum ada

7

Perencanaan Detail (DED) pembangunan IPLT

2016

Kota sampit

Konsultan

belum ada

8

Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah

2015

Kota sampit

Dinas PU

belum ada

9

Pemantauan Kualitas Air Sungai

2015

Kota sampit

Konsultan

belum ada

Dinas PU Dinas PU, Dispertasih Dinas PU, Dispertasih Dinas PU, Dispertasih Dinas PU, Dispertasih Dinas PU, Dispertasih BLH

2016

Kabupaten

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

2008

Sampit

Konsultan

tersedia

Dispertasih

2016

Sampit

Dispertasih

Tidak Perlu

Dispertasih

No

Studi dan Perencanaan Teknis KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK

1 2

3

KOMPONEN PERSAMPAHAN Penyusunan Master Plan Persampahan Skala Kabupaten Penyusunan Outline Plan Persampahan Skala Kota Sampit Penyusunan DED Landasan Container

4

Penyusunan DED TPST 3R

2016

Sampit

Konsultan

belum ada

Dispertasih

5

Penyusunan Studi Pra Kelayakan TPA

2015

Kecamatan

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

6

Penyusunan Studi Kelayakan TPA

2016

Kecamatan

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

7

Penyusunan UKL / UPL TPA atau AMDAL

2015

Sampit

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

8

Penyusunan DED TPA a. Penyusunan DED Fasilitas Umum TPA

2015

Sampit

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

b. Penyusunan DED Fasilitas Perlindungan TPA

2015

Sampit

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

c. Penyusunan DED Fasilitas Penunjang TPA Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Penyusunan Perda Pengelolaan TPA

2015

Sampit

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

2015

Kabupaten

Konsultan

Belum ada

Dispertasih

2016

Kabupaten

Konsultan

belum ada

Dispertasih

2015

Kabupaten

Dispertasih

belum ada

Dispertasih

2015

Kec. Baamang & Kec. Ketapang

Konsultan

Ada

Dinas PU

1 2

9 10 11

KOMPONEN DRAINASE 1

DED Drainase Primer


80

No

Tahun Implementasi

Studi dan Perencanaan Teknis

2

DED Rehabilitasi drainase Primer

2017

3

DED Drainase sekunder

2015

4

DED Rehabilitasi drainase sekunder

2017

5

DED Drainase tersier

2015

6

DED Rehabilitasi drainase tersier

2017

7

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

2015

Lokasi

Pelaksana

ToR

SKPD Penanggungja wab

Konsultan

Ada

Dinas PU

Konsultan

Ada

Dinas PU

Konsultan

Ada

Dinas PU

Konsultan

Ada

Dinas PU

Konsultan

Ada

Dinas PU

Dinas PU

Ada

Dinas PU

Kec. Baamang & Kec. Ketapang Kec. Baamang & Kec. Ketapang Kec. Baamang & Kec. Ketapang Kec. Baamang & Kec. Ketapang Kec. Baamang & Kec. Ketapang Kec. Baamang & Kec. Ketapang

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement Mengantisipasi Kegiatan/Proyek agar tidak tertunda atau bermasalah dikemudian hari, maka telah dilakukan langkah-langkah konkrit

yang telah di identifikasi

sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut dibawah ini: Table 5.6 Identifikasi Permasalahan Lahan No

1

Kegiatan AIR LIMBAH MCK ++ Sanimas

SKPD Penanggung jawab

Lokasi

Luas

Land Use

Kendala

Penanganan

Desa Penyaguan, Batuah, Terantang Hilir, Ganefo, Seragam Jaya Ujung Pandaran, Samuda Kota, MB Hilir, MB Hulu, Sawahan, Ketapang, Baamang Hilir, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Baamang Barat, Kota Besi

400m2

Permukiman

Harga terlalu tinggi/mahal dan lokasi tidak trategis

Ada alternatif lokasi lain, ganti rugi

Dinas PU dan Kecamatan

102050 m2

Pemukiman

Harga terlalu tinggi/mahal dan lokasi tidak trategis

Ada alternatif lokasi lain, ganti rugi

Dinas PU dan Kecamatan, Dispertasih

Mentaya Hilir Utara, Parenggean

20 ha

lahan kosong

Penolakan masyarakat

Sosialisasi & gantirugi

Dinas PU dan Kecamatan, Dispertasih

Kel. Sawahan, Kel. MB. Hulu, Kel. MB. Hilir, Kel. Ketapang, Kel. Pasir Putih, Kel. Baamang Hilir, Kel. Baamang Tengah, Kel. Baamang Barat, Kel. Baamang Hulu

100 m2

Damija


Sosialisasi

Dispertasih

2

IPAL Komunal

3

IPLT Baru

1

PERSAMPAHAN Landasan Kontiner

2

TPST 3R

Kel.Mentawa Baru Hulu dan Kel Baamang Tengah

300 m2

Lahan Kosong



Dispertasih

3

TPA Baru

Kec. Telawang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Cempaga Hulu

40 Ha

Kebun/Hutan

Harga dan penolakan masyarakat


Dispertasih & Kecamatan


81

No

1

Kegiatan

Lokasi

DRAINASE Normalisasi saluran primer

Luas

Land Use

Kec Baamang & Kec. Ketapang

Permukiman

2

Normalisasi saluran sekunder


Permukiman

3

Normalisasi saluran tersier


Permukiman

Kendala

Harga Terlalu Tinggi/Penolakan Masyarakat Harga Terlalu Tinggi/Penolakan Masyarakat Harga Terlalu Tinggi/Penolakan Masyarakat

Penanganan

SKPD Penanggung jawab







5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola Berikut ini penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, seperti pada tabel dibawah ini : Tabel 5.7 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi No.

Kegiatan

1

AIR LIMBAH MCK ++ Sanimas

2

IPAL Komunal

3

IPLT Baru

Lokasi

Instansi

Kendala

Keterangan

Desa Penyaguan, Batuah, Terantang Hilir, Ganefo, Seragam Jaya Ujung Pandaran, Samuda Kota, MB Hilir, MB Hulu, Sawahan, Ketapang, Baamang Hilir, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Baamang Barat, Kota Besi Mentaya Hilir Utara, Parenggean

KSM

belum terbentuk

Pokmas

Dinas PU dan Masyarakat

belum terbentuk

Pokmas dan SKPD

Dispertasih

Belum terbentuk

Instansi Baru

PERSAMPAHAN 1

Landasan Kontiner

Kel. Sawahan, Kel. MB. Hulu, Kel. MB. Hilir, Kel. Ketapang, Kel. Pasir Putih, Kel Baamang Hilir, Kel. Baamang Tengah, Kel. Baamang Barat, Kel. Baamang Hulu

Dispertasih

Belum terbentuk

Instansi Baru

2

TPST 3R

Kel.Mentawa Baru Hulu dan Kel Baamang Tengah

Masyarakat

Belum terbentuk

Pokmas

3

TPA Baru

Kec. Telawang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Cempaga Hulu

Dispertasih & Kecamatan

Belum terbentuk

Instansi Baru

DRAINASE 1

Normalisasi saluran primer

Kec. Ketapang & Kec. Baamang

Dinas PU

Tidak Ada

Tidak Ada

2

Normalisasi saluran sekunder


Dinas PU

Tidak Ada

Tidak Ada

3

Normalisasi saluran tersier


Dinas PU

Tidak Ada

Tidak Ada


82

5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Berikut penjelasan rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPS, untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Gambar 5.1: Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun (2016) Kegiatan Monev Tahunan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Ket.

Rapat Koordinasi Pengawalan Penganggaran -

MUSRENBANG

-

Renja SKPD

-

RKPD

-

KUA/PPAS

-

RKA/DPA Perubahan

-

RKA/DPA Murni

-

APBD Murni/APBD Perubahan

Melengkapi Readiness Criteria Solusi Funding Gap Promosi/Sosialisasi Updating MPS Tahunan


83

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

Recommend Documents