BUKU PUTIH SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN MALINAU

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2013

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DISUSUN OLEH

POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013

Daftar Isi Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Peta Daftar Gambar Daftar Istilah Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Promosi Higiene dan Sanitasi 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Permasalahan mendesak dan isu strategis 3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK 3.3.4 “Pemetaan” Media 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.4.4 “Pemetaan” Media 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Lampiran --------------------------------------------------------------------------------------------------Daftar Tabel (halaman tersendiri) Daftar Peta (halaman tersendiri) Daftar Gambar (halaman tersendiri) Daftar Istilah (halaman tersendiri)


Kata Pengantar Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah Daerah juga harus berupaya ikut melaksanakannya. Pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan optimal sesuai dengan pengelolaan lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pada pembangunan sektor sanitasi, Kabupaten Malinau masih menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, jumlah timbulan sampah yang meningkat dari waktu ke waktu, masih terdapatnya genangan sebagai akibat kurang optimalnya fungsi drainase, masih tercampurnya grey water dan saluran drainase yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah praktis, meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat tidak sebanding dengan debit suplai dan sumber air baku yang layak, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan sederetan permasalahan sanitasi yang masih dihadapi Kabupaten Malinau. Buku Putih Sanitasi (BPS) Malinau merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten Malinau yang dibuat khusus sebagai pedoman percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Malinau guna menentukan strategi sanitasi kedepan berjangka menengah 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2013 - 2018. Selain itu Buku Putih Sanitasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/Kabupaten, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat yang lebih sinergis dan sistematis. Tim Pokja AMPL PPSP Kabupaten Malinau mengucapkan terima kasih kepada Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pokja PPSP Propinsi Kalimantan Timur, Satker PLP Propinsi Kalimantan Timur, Fasilitator Kabupaten dan Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan semua pihak serta komponen masyarakat yang telah membantu proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malinau.

Malinau,

Desember 2013

Pokja AMPL PPSP Kabupaten Malinau Ketua

Prof. Dr Adri Paton Msi. Pembina Utama /IVe NIP. 19630815 198803 1 003


RINGKASAN EKSEKUTIF Sektor sanitasi merupakan salah satu tantangan Pemerintah Daerah yang menjadi issu strategis saat ini. Layanan sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekuensi terhadap kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Salah satu sasaran dari MDGs adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Sanitasi yang buruk di wilayah Kabupaten Malinau dapat berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak berupa kerugian ekonomi. Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dilaksanakan Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan layanan sanitasi dan perubahan prilaku Hidup Bersih Dan Sehat masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi sanitasi suatu daerah maka disusunlah Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malinau yang dapat memberikan gambaran karakteristik dan kondisi eksisting sanitasi saat ini sehingga dapat memproyeksikan kecenderungannya di massa yang akan datang.

Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu Kabupaten muda yang berdiri pada

tahun 2002, saat ini memiliki 12 wilayah kecamatan dan 109 desa dan 3 wilayah Pemekaran Kecamatan baru mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam pertumbuhan penduduk, infrastruktur dan perekonomian. Perkembangan tersebut tidak bisa lepas dari akan meningkatnya kebutuhan layanan sanitasi dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Malinau. Kebutuhan layanan sanitasi pada sektor Pengelolaan Air Limbah, persampahan dan drainage menjadi tantangan baru guna memenuhi layanan masyarakat Kabupaten Malinau yang semakin bertambah. Penyadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Malinau yang perlu dilakukan terus menerus secara intensif oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait akan layanan sanitasi dan kesehatan.

Dengan

disusunnya Buku Puti Sanitasi Kabupaten Malinau oleh Pokja AMPL PPSP Kabupaten Malinau maka akan dapat terbaca kondisi eksisiting Sanitasi Kabupaten Malinau sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau dapat memproyeksikan dan menyusun strategi Sanitasi Kabupaten Malinau guna menjawab kebutuhan mendesak layanan sanitasi dan merencanakan jangka pendek dan jangka panjang akan kebutuhan layanan sanitasi masyarakat Kabupaten Malinau.


BAB 1. PENDAHULUAN

Sektor

sanitasi merupakan salah satu tantangan Pemerintah Daerah yang

paling signifikan karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Minimnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan

memiliki

konsekwensi

terhadap

kesehatan

dan

lingkungan

yang

berkelanjutan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Salah satu sasaran dari MDGs adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Sanitasi yang buruk di suatu wilayah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak berupa kerugian ekonomi. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan Dan lingkungan hidup sehat baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.

Secara umum sanitasi

juga mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang nyaman dan kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. Sanitasi yang tidak memadai menjadi penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kurangnya kesadaran, pemahaman dan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdampak terhadap penurunan penyehatan lingkungan dan rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini yang mendorong pemerintah Kabupaten Malinau mengambil tindakan kongkrit untuk ikut serta melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, elemen masyarakat, dunia usaha dan donor. Pelaksanaan PPSP ini diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga untuk mengarus utamakan sanitasi, pengaturan kelembagaan, penyusunan data dasar sanitasi, perencanaan strategi sanitasi sampai pada tahapan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program sanitasi sehingga tepat sasaran. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dilaksanakan Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberikan pengaruh besar terhadap POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU I- 1

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 peningkatan layanan sanitasi dan perubahan prilaku Buang Air Besar Sembarangan masyarakat, kesehatan, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah dilakukannya sosialisasi sanitasi dan terbentuknya organisasi pelaksanaan PPSP, sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi sanitasi suatu daerah perlu adanya data dasar sanitasi yang dapat memberikan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi ataupun profil kondisi sanitasi saat ini serta kecenderungannya di massa yang akan datang. Dokumen yang menggambarkan karakteristik Dan kondisi profil sanitasi kabupaten tersebut dikenal dengan istilah Buku Putih Sanitasi (BPS). Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu Milenium Development Goals (MDGs) dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan askes air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar. Untuk mencapai target MDGs dengan mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator : Ø

Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas.

Ø

Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas. Untuk dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dalam

penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Malinau dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) akan memiliki 4 karakteristik utama, yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya yaitu : 1. Dari, oleh dan untuk kota; 2. Skala kota, intersektor dan terintegrasi; 3. Mensinkronkan pendekatan “top down” dengan “bottom up”; 4. Berdasarkan data empiris (dari studi – studi pendukung Buku Putih Sanitasi). Target MDGs 2015 tak akan terwujud manakala hanya pemerintah yang aktif terlibat dalam program sanitasi dan air minum. Untuk mempercepat pencapian itu, dibutuhkan peran serta public lewat komunitas – komunitas mandiri.

1.1

Latar Belakang Buruknya kondisi sanitasi bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk

pada dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU I- 2

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota/kabupaten yang memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaan pun menjadi terbatas. Dengan potret seperti itu, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta masyarakat, tidak bisa lagi memandang persoalan sanitasi sebagai business as usual. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Belajar dari pengalaman penanganan sanitasi kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Malinau

merencanakan untuk memperbaiki dan

mengedepankan penanganan sanitasi di Kabupaten Malinau. Usaha ini merupakan sebuah langkah pencegahan guna mengurangi resiko kerugian material maupun nonmaterial akibat kondisi sanitasi yang buruk. Usaha-usaha perbaikan kondisi sanitasi ini perlu diiringi peningkatan hygiene perseorangan untuk memberikan hasil yang maksimum. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapantahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Malinau untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala lokal (kabupaten). Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi dalam skema yang bertajuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Selain itu Pokja Sanitasi diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta

POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU I- 3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitramitra pendukungnya. Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Malinau dibentuk dan dikordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau dan menjadi titik pusat dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Malinau secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 050/05/K.243/2013 Tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Malinau Tahun 2013, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tim Koordinasi/Pengarah, Tim Teknis, Anggota ( Sektor Air Minum, Sanitasi, Air Limbah, Drainase, Persampahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Tim Sekretariat Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja Sanitasi PPSP ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD di Kabupaten Malinau , seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota , Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

1.2

Landasan Gerak Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor

lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin merupakan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sedangkan berdasarkan buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS 2010, sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu : 1. Air limbah 2. Persampahan 3. Drinase


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Pengertian sanitasi yang lebih teknis berdasarkan Bappenas adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah. Dari uraian pengertian di atas, maka disimpulkan ruang lingkup sanitasi di Kabupaten Malinau, meliputi : 1.

Penanganan Air Limbah yaitu pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik) terdiri dari : a. Pengolahan On Site menggunakan system septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah Rumah Tangga; b. Pengolahan Off Site adalah pengolahan limbah Rumah Tangga yang dilakukan secara terpusat;

2.

Penanganan Persampahan atau Limbah Padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari Rumah Tangga, Pasar, Restoran dan lain sebagianya yang ditampung melalui TPS atau transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

3.

Penanganan Drainase Lingkungan adalah mengfungsikan saluran drainase dari permukiman (saluran tersier) sebagai penggelontor air dan mematuskan air permukaan ke saluran sekunder;

4.

Penanganan Program promosi kesehatan, higiene Dan sanitasi (Prohisan) yang meliputi promosi kesehatan, perubahan prilaku, sanitasi di rumah tangga (5 pilar) Dan Sanitasi sekolah. Berdasarkan kesepakatan dari Pokja Sanitasi PPSP Kabupaten Malinau Tahun

2013 dan penilaian kondisi eksiting sanitasi Kabupaten Malinau, Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: 1. Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 5. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan. 6. Wilayah Kajian dari BPS Kabupaten Malinau tahun 2013 ini meliputi kawasan permukiman di Kabupaten Malinau. Sebagai akselerasi untuk menwujudkan kesinambungan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang maka proses penyusunan dokumen ini memperhatikan RPJM Nasional dan juga mengacu kepada RTRW, RPJM Daerah serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2016 sebagai guidelines dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”. Berdasarkan pengertian dimaksud maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2016, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai aspek baik formal

maupun informal. 2. Meningkatkan Peran Serta / Pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan

Pembangunan Daerah.. 3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Baik di

Perkotaan, Pedalaman dan Perbatasan. 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemerataannya yang Bertumpu pada

Ekonomi Kerakyatan. 5. Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan) dalam Perekonomian Daerah. 6. Mewujudkan Kesamaan Hak Kepada Seluruh Pemeluk Agama untuk dapat

Beribadah

Menurut

Agamanya

Masing

–

masing

dengan

Senantiasa

Mengembangkan Sikap Toleransi. 7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Efesiensi

Penggunaan

Sumber

Daya

serta Mewujudkan Efektifikas dan Alam

Dalam

Dimensi

Kabupaten

Konservasi.


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 8. Mewujudkan Supermasi Hukum dan Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih,

Efektifitas,

serta

Efisien

Guna

Mendukung

Terciptanya

Tata

Kelola

Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 9. Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah. 10. Mengembangkan Seni, Budaya Dan Pariwisata Daerah

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Malinau yang Sejahtera Dan Mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergi Dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang, Dan sumber daya alam potensial secara terpadau, serasi Dan lestari berbasis pertanian Dan perkebunan” (Sumber Perda No.12 Tahun 2012 RTRW 2012-2032)

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malinau adalah

untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Malinau

pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi

(sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau

yang menangani secara langsung

pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Malinau . Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah : 1. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Malinau beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 2. Pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat kabupaten.


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Malinau yang terintergrasi dengan RPJM dan RPIJM Kabupaten Malinau, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 4. Mengidentifikasi

keberhasilan

dan

kegagalan

pembangunan

sanitasi

Kabupaten Malinau dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5. Menjamin

terciptanya

mekanisme

pembangunan

yang

transparan,

konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4

Metodologi Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah

(bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan

oleh

Bappeda Kabupaten Malinau selaku Ketua Pokja. -

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Analisa data sekunder Dan primer

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upayaupaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.

-

Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi PPSP dan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malinau. Disamping itu pendekatan dan metodologi yang dilakukan berupa studi

terhadap data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait ( SKPD maupun non SKPD) untuk pengkajian kondisi aspek teknis dan keuangan sektor sanitasi Kabupaten Malinau. Data primer diperoleh dari beberapa studi, yaitu ; ·

Survei Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment atau EHRA) yang mengkaji penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan ketersediaan fasilitas sanitasi di beberapa sampel di suatu kelurahan.


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 ·

Survei Suplai Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment atau SSA) yang mengkaji partisipasi sektor non pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan produk dan jasa layanan sanitasi Kabupaten Malinau.

·

Studi Media, yang mengkaji sejauh mana ketersediaan informasi sanitasi yang disajikan oleh media massa dan instansi –instansi terkait di Kabupaten Malinau

·

Studi Kelembagaan, untuk mengkaji kondisi dan potensi kelembagaan saat ini dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Malinau. Kedua data ini saling melengkapi dan dapat memberikan informasi yang lebih

spesifik mengenai profil kondisi sanitasi Kabupaten Malinau dari aspek teknis maupun non teknis serta bermanfaat sebagai alat bantu penyusunan perencanaan sanitasi Kabupaten Malinau. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisa atau mengkaji beberapa data dan informasi yang didapatkan baik berdasarkan desk study atau kajian lapangan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data lain yang dipergunakan yaitu penetapan area beresiko dan SWOT. Definisi resiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau llingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga area beresiko dapat ditetapkan berdasarkan tingkat resiko sanitasi sebagai salah satu kriteria dalam menentukan prioritas dari pelaksanaan program atau kegiatan sektor sanitasi. Penentuan area beresiko dapat mengklasifikasikan dan memetakan area – area yang berada dalam kabupaten berdasar tingkat resiko sanitasi pada kelurahan atau desa. Teknik SWOT juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan strategi sub sektor sanitasi permukiman melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis seperti keuangan, kelembagaan, peraturan,

partisipasi

swasta,

peran

masyarakat

dan

lingkungan

untuk

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sanitasi.

1.5

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malinau berlandaskan

pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Sesuai dengan kesepakatan bersama Pokja Kabupaten Maliau bahwa Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Malinau didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 14. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 17. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 19. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/sj,tanggal 30 November 2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Di Daerah;


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 20. Peraturan

Daerah Kabupaten Malinau

Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau

Nomor 9 Tahun 2003 Pengelolaan

Lngkungan Hidup; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2003 tentang tentang Retribusi sampah Dan Kebersihan 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 25. Peraturan Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032. 26. SK Bupati Malinau No. 050/05/K.243/2013 Tentang Pembentukan Pokja AMPL Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP)



BAB 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1

Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 14 daerah otonom yang ada di

Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dari wilayah Kabupaten Bulungan melalui UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Malinau, dimana wilayahnya terletak di bagian utara sebelah barat Propinsi Kalimantan Timur, berbatasan langsung dengan Negara Jiran yaitu Negara bagian Serawak di sebelah Barat. Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 39.766,33 km2 . Secara astronomis terletak antara 114035’22” sampai dengan 116050’55” Bujur Timur dan 1021’36” 4010’55” Lintang Utara. Adapaun batas batas Kabupaten Malinau yaitu: Sebelah Utara Sebelah Timur

: :

Sebelah Selatan

:

Sebelah Barat

:

Kabupaten Nunukan KabupatenTanahTidung,KabupatenBulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kertanegara Negara Malaysia Timur-Serawak

Kutai

Gambar 2.1 Gambar Foto Udara Kabupaten Malinau POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -1

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Malinau

Cakupan Wilayah Kajian Penyusunan BPS & SSK Kabupaten Malinau pada 5 Kecamatan Permukiman perkotaan : 1. 2. 3. 4. 5.

Kec. Malinau Kota Kec. Malianu Selatan Kec. Malinau Barat Kec. Malinau Utara Kec. Mentarang


II -2

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Wilayah Kajian dari Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Malinau tahun 2013 ini meliputi kawasan permukiman di Kabupaten Malinau dengan menitik beratkan pada wilayah permukiman padat yaitu di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang. Kabupaten Malinau saat ini memiliki 12 wilayah kecamatan dan 109 desa dan 3 wilayah Pemekaran Kecamatan baru, Tabel dan grafik 2.1 berikut memperlihatkan luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Malinau menurut Kecamatan. Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Malinau Dirinci Menurut Kecamatan Jumlah Desa 1 Kayan Hulu 5 2 Sungai Boh 6 3 Kayan Hilir 5 4 Pujungan 9 5 Malinau Kota 6 6 Malinau Selatan 25 7 Malinau Utara 12 8 Malinau Barat 9 9 Mentarang 14 10 Kayan Selatan 5 11 Bahau Hulu 6 12 Mentarang Hulu 7 Jumlah 109 Sumber : Hasil olah data GIS Bappeda Kabupaten No

Kecamatan

7.669

6.766 1.165 8.595

9.382

29.895

7.697

1.877

9.382

1.932 0.309


16.572

Luas Wilayah Km2 % 651,67 1.64 3.234,59 8.13 11.876,64 29.87 6.762,92 17,01 122,92 0.31 3.733,81 9.39 776,36 1,95 754,43 1,90 2.883,82 7.25 3.223,81 8,11 2.872,99 7.22 2.872,36 7,22 39.766,33 100 Malinau, 2011

Kayan Hulu Sungai Boh Kayan Hilir Pujungan Malinau Kota Malinau Selatan Malinau Utara Malinau Barat Mentarang Kayan Selatan Bahau Hulu Mentarang Hulu

II -3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 2.1.1 Kondisi Fisik Berdasarkan Topografinya Kabupaten Malinau berada di ketinggian antara 0 2000 m dpl diatas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang sungai Malinau, sungai Semendurut, sungai Sembuak, Salap dan sebagian di Ibu Kota Kecamatan Mentarang. Kabupaten Malinau terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara yaitu sebagian Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh meliputi dataran tinggi, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian ± 500 - 2000 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Malinau didominasi topografi yang bergelombang kemiringan landai – sampai curam .Luas daerah datar hingga landai ( mencapai 1.205.036

dari

0 – 15 ) %

Ha, dijumpai di Wilayah Malinau Kota , Malinau Utara,Malinau

Selatan ,Malinau Barat sebagian Wilayah Mentarang. Luas daerah agak curam hingga curam ( Kemiringan 16 % - > 40 % ) mencapai 3.057.033 Ha mendominasi Kecamatan Mentarang Hulu, Pujungan , Bahau Hulu ,Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir dan Kecamatan Sungai Boh. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Malinau. Tabel. 2.2 Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Malinau

No 1 2 3 4 5

Kelerengan Bentuk Wilayah 0-8 % Datar 9-15 % Landai 16 - 25 % Agak Curam 26 - 40 % Curam > 40 % Sangat Curam Jumlah

Luas ( Ha ) 633,405.00 571,631.00 1,060,210.00 1,469,881.00 526,942.00 4,262,069.00

Prosentase 14.86 13.41 24.88 34.49 12.36 100.00

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang sangat luas dan umumnya tersusun oleh batuan-batuan sedimen yang kompak dan batuan-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan, pelipatan dan pesesaran. POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -4

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Malinau


II -5

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Malinau


II -6

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.4 Kondisi Morfologi Kabupaten Malinau

2.1.2 Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini: Tabel. 2.3 Luas dan Jenis Tanah di Kabupaten Malinau No Formasi 1 Aluvial 2 Organosol 3 Podsolik Jumlah

Luas ( Ha ) 1,276,477.00 7,468.00 2,978,125.00 4,262,070.00

Prosentase 29.95 0.18 69.88 100.00

Sumber : Profil Daerah Kab.Malinau Tahun 2011

Gambar 2.5 Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Malinau


II -7

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 2.1.3 Kondisi Daerah Aliran Sungai Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai – sungai utama di Kabupaten Malinau terdiri dari : Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai Bahau , Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Sesayap , DAS

Kayan, DAS Mahakam,

DAS Sembakung dan DAS Berau. Sekitar 37.84 %

Wilayah

merupakan dataran tinggi ( > 900 dpl ) dan

menjadi hulu beberapa sungai besar

maupun kecil yang mengalir ke

Kabupaten

Malinau

berbagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,

seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau

Kabupaten Kutai Barat,

dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai

terpanjang di Kabupaten Malinau antara lain Sungai Bahau ( 622 Km ), Sungai Kayan ( 576 km ), Sungai Pengenau ( 242 Km ) dan Sungai Mentarang 176 ( Km ). Dalam tabel 2.4 berikut merupakan data nama dan pajang sungai yang ada di Kabupaten Malinau Tabel 2.4 Nama Dan Panjang Sungai Dikabupaten Malinau Nama Sungai Name of Rivers 1. Kayan 2. Bahau 3. Lurah 4. Pujungan 5. Kat 6. Nawang 7. Tekwan 8. Danun 9. Irumal 10. Kayanon Biu 11. Kajanak 12. Kayaket

Panjang Length (Km) 576 622 50 70 38 82 18 24 91 16 140 112

Nama Sungai Name of Rivers 13. Lanau 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Lui Batu Isuy Paku Pengenau Kaburan Mentarang Jempulan Tubu Kaku Malinau Bengalun

Panjang Length (Km) 42 28 26 45 242 38 176 15 98 40 131 60

Sumber data: Malinau Dalam Angka Tahun 2012

Gambar 2.6 Kondisi Hidrologi (DAS) di Kabupaten Malinau POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -8

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.7 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Malinau


II -9


2.1.4 Kondisi Klimatologi Pada umumnya suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten Malinau

termasuk iklim tropika Humida dengan curah hujan

berkisar antera 2500 ≥ 4500 milimeter per tahun. Temp eratur udara rata-rata 260 C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 50-70 C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat di bagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu : § Zone 1

:

Zone dengan curah hujan antara 2500 – 3000 mm/tahun membujur

mulai sebelah selatan Kecamatan ke arah Kecamatan Malinau Kota. § Zone 2

:

Zone dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/tahun membujur mulai

dari sebelah utara Mentarang ke arah Timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya kecamatan Malinau. § Zone 3

: Zone dengan curah hujan antara 3500-4000 mm/tahun membujur mulai

dari Kecamatan Malinau Kota ke arah Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Dan membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir. § Zone 4

:

Zone dengan curah hujan

> 4000 mm/tahun membujur mulai dari

Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.


II -10


Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Kabupaten Malinau


II -11


2.2

Demografi Kabupaten Malinau memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring

dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 62.580 jiwa. Profil demografi Kabupaten Malinau yang akan dijabarkan meliputi jumlah penduduk menurut kecamatan, komposisi per wilayah (kepadatan), struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut: 2.2.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Malinau pada tahun 2011

sebanyak

41.594 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 35.811 jiwa. Struktur umur penduduk pada tahun 2011 memperlihatkan komposisi penduduk tertinggi terdapat pada usia 25 - 29 tahun yaitu sebanyak 8.974 jiwa atau 11.28 %, dan penduduk terendah terdapat pada usia > 75 tahun yaitu 602 jiwa atau 0.77%. Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kabupaten Malinau dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah pada usia tua. Komposisi penduduk tersebut dapat diasumsikan karena Kabupaten Malinau

sebagai

daerah

terbuka

dimana

mobilitas

penduduk

tinggi,

sehingga

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malinau terus meningkat. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.5


II -12


Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin No

Kecamatan

1 Kayan Hulu 2 Kayan Selatan 3 Sungai Boh 4 Kayan Hilir 5 Pujungan 6 Bahau Hulu 7 Malinau Kota 8 Malinau Selatan 9 Malinau Barat 10 Malinau Utara 11 Mentarang 12 Mentarang Hulu Jumlah/ Total 2011

Laki - Laki 1,762 1,208 1,255 862 1,108 873 13,804 4,761 5,668 6,462 3,105 726 41,594

Penduduk Perempuan 1,630 1,082 1,140 702 928 712 11,382 4,118 4,979 5,620 2,866 652 35,811

Jumlah 3,392 2,290 2,395 1,564 2,036 1,585 25,186 8,879 10,647 12,082 5,971 1,378 77,405

Rasio L/P 1.08 1.12 1.10 1.23 1.19 1.23 1.21 1.16 1.14 1.15 1.08 1.11 1.16

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2012

2.2.2 Laju Pertambahan Penduduk Secara demografi penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2011 sebanyak 77.405 jiwa, penyebaran penduduk dari dua belas kecamatan tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota sebanyak 25.186

jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan

Mentarang Hulu sebanyak 1.378 jiwa. Dengan

luas

wilayah

keseluruhan

39.766.33

km2

kepadatan

penduduk

2

Kabupaten Malinau pada tahun 2011 sebesar 1.95 jiwa/km . Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kepadatan penduduk sebesar 0.55 jiwa/km2 dari tahun 2006 sebesar 1.39 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota sebesar 204.40 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Mentarang

Hulu sebesar 0,48

jiwa/km2. Kepadatan penduduk terkait

dengan luas masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel 2.6.


II -13


Tabel. 2.6 Luas Wilayah ,Jumlah Penduduk , Kepadatan Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Kecamatan Jumlah Luas Wilayah No

Kecamatan Km

1

2

Penduduk

Komposisi

Population

Population

Penduduk

( Jiwa/Per

Denseity

Population

Son )

( Jiwa/Km2)

Compotition

Person /Km 2 6

4

5

651.67

1.64

3,392

5.21

4.38

Kayan Selatan

3,223.81

8.11

2,290

0.71

2.96

3

Sungai Boh

3,234.59

8.13

2,395

0.74

3.09

4

Kayan Hilir

11,876.64

29.87

1,564

0.13

2.02

5

Pujungan

6,762.92

17.01

2,036

0.30

2.63

6

Bahau Hulu

2,872.99

7.22

1,585

0.55

2.05

7

Malinau Kota

122.92

0.31

25,186

204.90

32.54

8

Malinau Selatan

3,733.81

9.39

8,879

2.38

11.47

9

Malinau Barat

754.43

1.90

10,647

14.11

13.75

10 Malinau Utara

776.36

1.95

12,082

15.56

15.61

11 Mentarang

2,883.82

7.25

5,971

2.07

7.71

12 Mentarang Hulu

2,872.36

7.22

1,378

0.48

1.78

Jumlah/ Total 2011

39,766.32

100.00

77,405.00

1.95

100.00

2010

39,799.90

100.00

77,117.00

1.94

100.00

2009

39,799.90

100.00

62,580.00

1.57

100.00

2008

42,620.70

100.00

66,023.00

1.55

100.00

2007

42,620.70

100.00

55,577.00

1.30

100.00

1

Kayan Hulu

2

3

%

Kepadatan

Penduduk

7

Sumber :Profil Daerah Kabupaten Malinau 2011

2.2.3 Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang dan digunakan untuk melakukan perhitungan akan kebutuhan fasilitas penunjang, serta menghitung kebutuhan akan utilitas dan infrastruktur wilayah. Sesuai dengan umur perencanaan tata ruang yaitu 20 tahun maka proyeksi penduduk ini dibagi dalam 4 periode waktu yaitu jumlah penduduk perkiraan untuk tahun 2015, 2020, 2025 dan 2030. Terdapat beberapa metoda perhitungan yang dapat digunakan namun untuk mencari proyeksi jumlah penduduk harus menyesuaikan dengan laju pertambahan penduduk rata-rata, tingkat pertambahan penduduk serta karakteristik penduduk setempat. Jumlah penduduk berdasar hasil prediksi dengan menggunakan metode ini sampai akhir tahun perencanaan atau tahun 2030 di Kabupaten Malinau adalah sebesar 222.601 jiwa,


II -14

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 berturut-turut jumlah penduduk hasil proyeksi sampai tahun 2030 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau No.

Kecamatan

1

3

Kayan Hulu Kayan Selatan Sungai Boh

4 5

2

TAHUN PROYEKSI 2011 3,578

2012 3,694

2013 3,809

2014 3,925

2015 4,040

2020 4,618

2025 5,195

2030 5,773

2,344

2,381

2,418

2,455

2,492

2,677

2,862

3,047

2,692

2,848

3,004

3,160

3,316

4,096

4,876

5,656

Kayan Hilir

1,608

1,652

1,695

1,739

1,782

2,000

2,217

2,435

Pujungan

2,120

2,208

2,297

2,385

2,474

2,916

3,359

3,801

2,000

2,186

2,373

2,559

2,746

3,678

4,611

5,543

29,028

32,435

35,842

39,249

42,656

59,691

76,726

93,761

9,822

10,479

11,137

11,794

12,452

15,739

19,027

22,314

11,677

12,691

13,705

14,720

15,734

20,806

25,877

30,949

13,291

14,469

15,648

16,826

18,005

23,897

29,790

35,682

6,496

6,767

7,038

7,310

7,581

8,937

10,294

11,650

1,154

1,198

1,242

1,286

1,330

1,550

1,770

1,990

85,810

93,008

100,208

107,408

114,608

150,605

186,604

222,601

6

Bahau Hulu Malinau 7 Kota Malinau 8 Selatan Malinau 9 Barat Malinau 10 Utara 11 Mentarang Mentarang 12 Hulu Jumlah

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka dan analisa Konsultan, 2010

2.2.4 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dengan komposisi menurut pendidikan akhir, terlihat bahwa sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan masih sangat kurang. Untuk pengembangan

wilayah

Kabupaten

Malinau

diperlukan

sebuah

upaya

dalam

meningkatkan sumberdaya manusia melalui jenjang pendidikan minimal tamat SMU dan dengan lebih memotivasi masyarakat untuk bersekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8


II -15

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2011 Pendidikan Terakhir Belum Tidak SMP SMU Diploma Sarjana No Kecamatan Sekolah Tamat SD SD High Academic Elementa Not Under Primary ry School School Diploma Degree School Primary School 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kayan Hulu 1,141 712 643 416 397 25 58 2 Kayan Selatan 691 508 462 266 288 42 33 3 Sungai Boh 724 606 431 280 294 15 45 4 Kayan Hilir 522 409 236 176 187 11 23 5 Pujungan 622 500 317 251 288 23 35 6 Bahau Hulu 392 396 391 190 182 4 30 7 Malinau Kota 5,403 3,158 3,996 3,857 6,222 238 2,300 8 Malinau Selatan 2,596 1,984 2,292 848 909 61 224 9 Malinau Barat 2,445 2,035 1,665 1,525 2,092 132 732 10 Malinau Utara 3,404 2,521 2,148 1,371 2,013 117 506 11 Mentarang 2,078 1,325 885 590 800 56 237 502 350 267 124 123 4 8 12 Mentarang Hulu Jumlah/Total 2011 20,520 14,504 13,733 9,894 13,795 728 4,231

Jumlah Jiwa

10 3,392 2,290 2,395 1,564 2,036 1,585 25,174 8,914 10,626 12,080 5,971 1,378 77,405

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2011

2.2.5 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Tingkat Kesejahteraan Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan kerberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila ternyata SDM usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian tersendiri. Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2008 paling banyak bekerja di bidang pertanian, yaitu sebanyak 35,42 jiwa sedangkan jenis pekerjaan terendah di bidang industri. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Malinau adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan. Tingginya angka mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Malinau akan membawa persoalan baru dibidang ketenagakerjaan. Masuknya penduduk luar daerah ke Kabupaten Malinau merupakan konsekuensi dari karakteristik Kabupaten Malinau sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Persoalan ini membawa dampak pada beban kota untuk menampung keberadaan mereka. Apalagi jika kaum pendatang tidak mempunyai bekal pendidikan dan skill yang memadai, sehingga akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Malinau. Tabel 2.9 berikut ini menunjukan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2011


II -16

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 2.9 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011

No

Jenis Pekerjaan Utama

Jumlah (%)

1 Pertanian

21.44

2 Pertambangan & Penggalian

28.87

3 Industri Pengolahan

0.07

4 Listrik ,Gas dan Air Minum

0.19

5 Bangunan dan Konstruksi

13.96

6 perdagangan,Restoran & Hotel

12.00

7 Pengakutan dan Komunikasi

18.36

8 Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan

0.30

9 Jasa - jasa

4.81 100.00

Jumlah Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2011

2.3

Keuangan dan Perekonomian Daerah Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pada periode tahun 2007 - 2011, struktur

perekonomian Kabupaten Malinau mengalami perubahan yang sangat signifikan. Komponen utama dari perubahan struktual ini meliputi pergeseran secara bertahap dari kegiatan-kegiatan

sektor

pertanian

ke

sektor

non

pertanian.

Seiring

dengan

pencanangan Kabupaten Malinau sebagai “Kabupaten Konservasi” pada tahun 2007, kontribusi sektor pertanian akan terus mengalami penurunan secara bertahap sampai tahun 2011 tetapi kontribusinya dalam pembentukan PDRB tetap yang terbesar. Di dalam Tabel 2.10 dibawah ini dapat dilihat realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2011 sebesar Rp.

1.356.742.87.168.42 .Sumbangan

terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Malinau berasal dari lain-lain pendapatan transfer , yaitu sebesar Rp.1.068.180.382.000.-


II -17

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 2.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Jenis Penerimaan ( PAD ) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Kekayaan Daerah yang disahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Transfer Lain - Lain Pendapatan yang Sah Jumlah Total 2011 2010 2009 Jumlah 2008 Total 2007

Target 76,627,755,000.00 731,700,000.00 9,511,041,875.00 59,929,863,125.00 999,039,615,000.00 79,815,150,000.00 1,225,655,125,000.00 1,174,871,296,158.25 1,184,453,409,986.58 1,034,218,482,095.00 897,756,163,650.00

Realisasi 807,700,000.00 1,394,350,000.00 9,511,041,875.00 191,803,711,198.42 1,068,180,382,000.00 85,045,689,095.00 1,356,742,874,168.42 1,315,819,150,260.85 1,072,816,733,673.03 1,223,356,972,466.59 956,332,137,675.36

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau

Tingkat pendapatan daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.1.356.742.874.168.42

lebih

besar dari

pada

tahun

2010 yakni sebesar

Rp.

1.174.871.296.158.25 dan belanja daerah tahun 2011 sebesar Rp. 1.606.606.984.867.42. Lihat Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan Dan Belanja APBD Kabupaten Malinau Tahun 2008-2011.

Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Malinau Tahun 2008-2011

Uraian Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus ( Defisit )

2008 2009 1,223,356,972,466.59 1,072,816,733,673.03 1,531,464,845,096.00 1,551,235,120,457.40 (308,107,872,629.41) (478,418,386,784.37)

2010 1,174,871,296,158.25 1,315,819,150,260.85 (140,947,854,102.60)

2011 1,356,742,874,168.42 1,606,606,984,867.42 (249,864,110,699.00)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Malinau

Selama

periode

2008

-2012

total

belanja

daerah

meningkat

dari

Rp

1.157.077.377.145 juta pada tahun 2009 menjadi Rp 1.551.261.035.531,76 juta pada tahun 2012 atau meningkat rata-rata 25.41 persen pertahun. Pertumbuhan belanja tidak POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -18

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 langsung sebesar 29,39 persen pertahun dan belanja langsung sebesar 26,33 persen. Sementara belanja tidak langsung rata-rata mencapai Rp 225.347,33 juta pertahun atau 24,86 persen dari total belanja daerah. Belanja pegawai rata-rata sebesar Rp 146.954,12 juta pertahun atau 16,14 persen dari total belanja daerah. Struktur belanja tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang langsung ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan daerah. Tabel 2.12 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Menurut Jenis Belanja Tahun 2008-2012 (Rp Juta) BELANJA DAERAH TOTAL BELANJA A. Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegaw ai

2008 Rp

2009 %

Rp

Rp

2012 %

Rp

1,156,845.02

1,065,078.16

1,237,931.94

269,751.47

316,790.79

369,634.80

535,017.82

160,121.54

184,884.71

216,219.64

262,393.39

319,984.78

-

-

-

11,898.79

1,320.77 18,834.55

6 Belanja bagi Hasil Kepada

-

Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan

2011 %

251,816.37

3 Belanja Subsidi 5 Belanja Bantuan Sosial

Rp

1,093,113.54

2 Belanja Bunga 4 Belanja Hibah

2010 %

71,539.51

1,550,605.81

-

22,851.22 -

20,024.30

25,143.35

22,001.20

933.48

24,123.11

55,119.90

38,622.14

38,974.41

14,260.98

40,554.60

18,973.54

120,075.30

436.63

27.00

3,575.66

-

50,116.75

Desa 8 Belanja Tidak Terduga B. Belanja Langsung

-

-

841,297.17

887,093.55

748,287.37

868,297.14

1,015,587.99

69,583.74

75,257.73

70,599.80

57,958.54

85,052.66

2 Belanja Barang dan Jasa

228,734.88

217,537.13

226,685.19

304,787.43

409,377.16

3 Belanja Modal

542,978.55

594,298.69

451,002.38

505,551.17

521,158.17

1 Belanja Pegaw ai

Sumber: Domuken LKPJ Kabupaten Malinau


II -19

%

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 TABEL 2.13 PERKEMBANGAN BELANJA DALAM APBD LIMA TAHUN TERAKHIR BELANJA OPERASIONAL

BELANJA TAK TERDUGA

BELANJA MODAL

TRANSFER KE DESA 120,075

18,974 71,540

50,117

40,555

594,299

451,002

521,158

505,551 542,979

316,791

535,018 369,877

251,816

269,751

251,816

269,751

316,791

369,877

2008

2009

2010

2011

535,018

2012

Sumber : Dokumen LKPJ Kabupaten Malinau

2.3.1 Realisasi Belanja Sanitasi Kabupaten Malinau Realisasi Belanja Sanitasi yang ada dikabupaten Malinau menjadi bagian dari sektor Pengembangan Air Minum, Pengembangan PLP, Pengembangan Permukiman, Dan Penataan Bangunan dimana perkembangan investasi pembangunan di keempat sektor tersebut bersumber dana dari APBD. Bidang Pengembangan Air Minum mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar Rp. 9.025 Juta meningkat pada tahun 2012 sebesar

Rp. 18.134 Juta

atau naik sebesar

49.76% . Pada

Bidang Penyehatan

Lingkungan Permukiman ( PLP ) ditahun 2010 sebesar Rp. 429.98 Juta di Tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 7.439.59 Juta atau meningkat sebesar 0.86 %. Bidang Pengembangan Permukiman pada tahun 2008 sebesar Rp.31.176 Juta menurun pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.421 atau sebesar 0.26 %. Dan Bidang Penataan Bangunan L ingkungan ( PBL ) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.552 Juta meningkat di tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 112.724 Juta atau sebesar 0.53 %


II -20


Tabel 2.14 Realisasi Belanja Sanitasi Pada Masing Masing Sektor SEKTOR

2008 Alokasi

2009 % APBD

Alokasi

2010 % APBD

Alokasi

2011 % APBD

Alokasi

2012 % APBD

Alokasi

% APBD

Pengembangan Air Minum

9,025

0.59

7,703

0.50

3,874

2.94

15,515

0.97

18,134

0.86

Pengembangan PLP

31,167

2.04

35,719

2.30

54,297

4.13

4,178

2.60

5,421

0.26

Pengembangan Permukiman

29,552

1.93

98,279

0.63

25,515

0.19

186,793

1.16

112,724

0.53

Penataan Bangunan & Lingkungan

44,270

2.89

28,156

1.82

7,054

0.54

110,639

0.69

34,816

1.65

Total APBD

114,014

7.45

169,857

5.25

90,740

7.80

317,125

5.42

171,096

3.30

Sumber : Buku Monitoring

Berdasarkan perhitungan Belanja Sanitasi perkapita Kabupaten Malinau dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 diketahui bahwa nilai rata-rata belanja Sanitasi per tahun selam lima tahu terakhir ini sebesar Rp. 2.466/jiwa. Lihat Tabel 2.15 Berikut ini: Tabel 2.15 Belanja Sanitasi Per kapita Kabupaten Malinau 2008-2012 Tahun No Deskripsi 2008 2009 2010 2011 2012 Rata -Rata 1 Total Belanja Sanitasi Kabupaten 114,014,000 169,857,000 90,740,000 317,125,000 171,096,000 862,832,000 2 Jumlah Penduduk 55,577 62,580 77,117 77,221 77,405 349,900 Belanja Sanitasi per kapita (1/2) 2,051 2,714 1,177 4,107 2,210 2,466 Sumber : Olah data Pokja AMPL Kabupaten Malinau

2.4

Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

kegiatan pemanfaatan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang perlu dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagii peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor.


II -21

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Menurut Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Sehubungan dengan hal pengertian tersebut, kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012-2032 merupakan bagian dari "Perencanaan Tata Ruang" sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang telah ada yang dilakukan secara berkala agar suatu rencana tata ruang tetap berfungsi secara optimal. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang menjamin keabsahan RTRW tersebut. Kriteria-kriteria tersebut antara lain kelengkapan dan keabsahan data, metode dan hasil analisis, perumusan strategi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan serta produk rencana yang dihasilkan. Selain itu, dengan adanya undang-undang serta peraturan baru yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RTRW maka revisi mengenai substansi RTRW harus segera dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII pasal 78 ayat (4) butir c. UUPR Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan adanya penyesuaian perda RTRW Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Kabupaten Malinau telah mempunyai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau tahun 2012 - 2032 dan telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012. Dengan adanya rentang waktu penyusunan produk rencana tersebut, tentunya diperlukan adanya kegiatan peninjauan kembali dan penyesuaian antara perkembangan wilayah Kabupaten Malinau yang terjadi saat ini terhadap RTRW terdahulu untuk menghasilkan produk rencana yang lebih fleksibel dan dinamis, serta sebagai pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan.


II -22

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 2.4.1 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabuapten Malinau Nomor.11 tahun 2012. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (1), meliputi: a. pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi; b. pengembangan membuka

pusat-pusat

keterisolasian

permukiman kawasan

dan

perbatasan

pusat-pusat dan

kegiatan

pedalaman

serta dengan

berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah; c. pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten; d. pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; e. Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; Dan f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

2.4.2 Kawasan Pengelolaan Tata Ruang Lingkungan Pengelolaan lingkungan yang direncanakan oleh Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 -2032, paragraf 4, pasal 16 adalah: 1. Sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. rencana jaringan drainase; b. rencana pengolahan air limbah; c. rencana pengolahan persampahan; d. rencana sarana umum dan sosial; dan e. rencana jaringan prasarana air minum. 2. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Normalisasi anak sungai yang melintasi kawasan perkotaan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan di Kecamatan Mentarang; Dan POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -23

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 b. Pembangunan drainase dan peningkatan kapasitas buangan air limbah, yang meliputi: 1. drainase primer berupa saluran pengumpul dari drainase sekunder dan dapat dialirkan ke sungai, terdapat di pusat pemerintahan Kabupaten Malinau di Kecamatan Malinau Kota; 2. drainase sekunder berupa sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah, yang dialirkan menuju drainase primer terdapat di Malinau Kota, Malinau Hulu, Respen Tubu, Malinau Seberang, Kaliamok, Tanjung Lapang, Kuala Lapang dan Pulau Sapi; dan

3. drainase tersier berupa

sistem drainase pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder, yang terdapat di seluruh kecamatan. 3.

Rencana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.

Rencana

pengolahan

air

limbah

bertujuan

untuk

pengurangan,

pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah baik dengan sistem pengolahan air limbah setempat maupun sistem pengolahan air limbah terpusat; b.

Sistem pengolahan air limbah setempat, yaitu berupa sistem pengolahan air

limbah

pembuangan

sederhana

secara

individual

melalui

pengolahan

dan

air limbah setempat pada kawasan-kawasan permukiman

yang belum memiliki sistem terpusat, yang terdapat pada kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan sedang diseluruh kecamatan di Kabupaten Malinau; c.

sistem pengolahan air limbah terpusat yaitu berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun untuk penggunaan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat yang meliputi: 1. kawasan bandara RA. Besing, pelabuhan sungai, kawasan industri dan terminal batubara, pusat pemerintahan Kantor Bupati Malinau, kawasan perumahan dan permukiman padat,

Pasar Induk Malinau,

dan kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Malinau Kota; 2. kawasan bandara Long Ampung, kantor kecamatan, puskesmas, sekolah dan bangunan fasilitas umum lainnya di setiap ibukota kecamatan; 3. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah dan Politeknik Malinau di POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -24

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Kecamatan Malinau Utara. d.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan penyimpanan sementara Bahan Beracun Berbahaya (B3) yg dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku.

4. Rencana pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Peningkatan jumlah dan kualitas tempat penampungan sampah rumah tangga pada unit-unit perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan dan perdesaan; b. Penyediaan tempat sampah kering dan tempat sampah basah di setiap perumahan dan permukiman; c. Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa; d. Peningkatan jumlah unit angkutan sampah, jangkauan dan kualitas layanan angkutan sampah; e. Pengembangan penelitian pemanfaatan sampah basah untuk produksi pupuk alami/kompos; dan f. Pembangunan tempat pemprosesan akhir (TPA) di Sempayang Kecamatan Malinau Barat dengan sistem sanitary landfill dan dengan lingkup pelayanan meliputi kecamatan yang terletak disekitar kawasan ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.


II -25

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 2.9 Peta Lokasi Sebaran Titik Kebakaran Di Kabupaten Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2011-2031


II -26


2.4.3 Rencana Pusat-Pusat Kegiatan Di Wilayah Kabupaten Malinau terdapat pusat kegiatan yang memiliki fungsi selain sebagai pusat permukiman juga sebagai pusat produksi hasil pertanian. Pada beberapa pusat kegiatan dapat diidentifikasikan sebagai daerah fungsional perkotaan, hal ini terjadi karena pada setiap ibukota kecamatan di wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cenderung lebih banyak dari desa lainnya dalam satu wilayah kecamatan. Dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga dengan demikian akan semakin besarnya juga kawasan terbangun dan akan banyak juga kegiatan yang mencirikan perkotaan di setiap ibukota kecamatan yang ada. Kawasan dengan fungsi perkotaan di Kabupaten Malinau teridentifikasi hanya kawasan perkotaan Malinau tempat kedudukan ibukota kabupaten dan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Kawasan ini memiliki fungsi selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat kesehatan, pusat pendidikan, perdagangan dan permukiman. Untuk kawasan lainnya masih mencirikan kawasan pedesaan walaupun kondisinya saat ini telah menjadi pusat pelayanan dari daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan yang teridentifikasi tersebut adalah IKK (ibukota kecamatan) Kayan Hulu, IKK Kayan Selatan, IKK Pujungan dan IKK Sungai Boh. Selain itu pada beberapa kawasan tertentu dengan letaknya yang sangat strategis memiliki fungsi khusus dan berperan tidak hanya untuk wilayah kecamatan yang bersangkutan tetapi juga untuk wilayah kabupaten, regional bahkan untuk tingkat nasional. Kawasan-kawasan ini teridentifikasi sebagai berikut : a. Kawasan perbatasan negara, yang berada pada wilayah Kec. Bahau Hulu, Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu dan Kec. Kayan Selatan. Pada kelima kawasan ini yang sering dimanfaatkan masyarakat disekitar daerah perbatasan untuk saling berinteraksi dengan wilayah negara tetangga adalah kawasan di Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Bahau Hulu. b. Kawasan taman nasional, berada di wilayah Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Kayan Hilir. Kawasan taman nasional ini juga merupakan bagian dari Heart of Borneo (HoB).


II -27


Gambar 2.10 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malinau


II -28


2.5

Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Malinau dapat dikatakan merupakan sebuah masyarakat

adat, hal ini terlihat pada sebagian besar masyarakat masih memegang teguh adatistiadat dari leluhur mereka. Masyarakat Kabupaten Malinau terdiri dari beberapa suku Dayak dan terbagi dalam beberapa anak suku (sub etnis) yaitu Dayak Kenyah (merupakan sub etnis yang dominan, umumnya tinggal di bagian hulu dan mendiami sebuah wilayah yang dinamai “Apau Kayan”), Dayak Merap, Dayak Punan, Dayak Lundaye, Dayak Brusu, Dayak Tidung dan Dayak Taghol. Umumnya

masyarakat

dalam

melakukan

aktifitas

sehari-hari

baik

yang

berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam selalu diatur oleh hukum adat. Sampai pada saat ini masyarakat Kabupaten Malinau masih lebih mempercayai lembaga adat dibanding lembaga lain. Hal ini jelas terlihat pada penerapan hukum adat pada kehidupan masyarakat. Sebagai contoh apabila dalam kehidupan masyarakat terdapat pelanggaran hukum maka masyarakat akan menyerahkan permasalahan ini pada Kepala Adat Desa dan apabila tidak dapat diselesaikan maka diserahkan kepada Kepala Adat Besar yang membawahi beberapa Kepala Adat Desa. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan juga dan pelaku pelanggaran tersebut tidak mematuhi aturan adat maka permasalahan ini diserahkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Prosedur seperti ini berlaku pada masyarakat Malinau dan posisi Lembaga Adat diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kabupaten melalui surat tugas. Tingkatan lembaga adat di Kabupaten Malinau dimulai dari yang paling bawah yaitu Lembaga Adat Desa yang dipimpin oleh Kepala Adat Desa –yang posisinya berbeda dengan Kepala Desa–. kemudian Lembaga Adat Besar yang membawahi Lembaga – Lembaga Adat Desa yang dipimpin oleh Kepala Adat Besar. Semua pejabat yang dipilih pada tingkat desa, misalnya kepala desa, mewakili pemerintah dan pimpinan masyarakat lainnya menjadi anggota pada lembaga adat desa. Ada beberapa lembaga adat di Kabupaten Malinau yang lebih kuat dan lebih terorganisasi dari yang lain dalam mempertahankan pengaruh terhadap masyarakat dan meningkatkan dukungannya. Kharisma kepala adat adalah faktor yang utama. Keberagaman etnis Dayak di Kabupaten Malinau sangat mempengaruhi keberagaman seni dan budaya, hal ini dikarenakan masing-masing sub etnis Dayak mempunyai dan membawa budaya dan corak kesenian yang berbeda-beda. Pada umumnya budaya dan corak kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah merupakan tradisi nenek moyang yang masih terpelihara hingga sekarang. POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -29

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menggali, memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur, beradab dan memperkaya budaya dengan menghindari sikap feodal, eksklusif, pemahaman terhadap budaya daerah yang sempit, melakukan seleksi terhadap budaya asing yang masuk agar supaya tidak merusak dengan nilai-nilai luhur budaya lokal. 2.5.1 Pendidikan Salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang di maksudkan disini adalah pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Gambar 2.11 Prasarana Pendidikan di Kabupaten Malinau

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Malinau Fasilitas pendidikan di Kabupaten Malinau saat ini lebih terpusat di Ibukota Kabupaten, hal ini terlihat dari penyebaran fasilitas yang terbanyak terdapat di kecamatan - kecamatan yang merupakan daerah Ibukota Kabupaten seperti Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Selatan. Umumnya fasilitas SD dan SMP telah diseluruh Kecamatan, hanya di Kecamatan Mentarang Hulu yang tidak memiliki fasilitas SMP. Sedangkan fasilitas pendidikan lainnya masih belum tersebar merata di seluruh Kabupaten, fasilitas Perguruan Tinggi atau Akademi belum terdapat di Kabupaten Malinau sehingga penduduk lulusan SMU /SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus keluar wilayah Kabupaten seperti Tarakan atau Samarinda.


II -30


Tabel 2.16 Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2011

Kayan Hulu Sungai Boh Kayan Selatan Kayan Hilir Pujungan Bahau Hulu Malinau Kota

-

1 1 8

4 4 4 3 8 6 11

SD S -

Malinau Selatan Malinau Barat Malinau Utara Mentarang Mentarang Hulu

-

2 1 3 1 1

12 9 13 5 6

-

18

85

-

Kecamatan

N

S

Jumlah

TK

N

SMP N S 1 2 1 2 1 1 3 -

SMU N S 1 1 1 1 1 1 2 3

SMK N S 1 1

5 3 3 1 1 2 4

-

1 1 -

1 1 -

1 -

1 -

1

7

7

2

2

Ket: N= Negri, S= Swasta Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Malinau

2.5.2 Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memiliki batas beragam, belum ada satu batasan tunggal dalam menjelaskan fenomena kemiskinan secara jelas. Namun secara umum cara pengukuran kemiskinan yang dilakukan

adalah

dengan

menggunakan

batas

garis

kemiskinan

(proverty

line).Gambaran penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada Tahun 2006 – 2010 terlihat pada trend berikut ini.

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

38927

34787 24714

9355 2006

8316 2008 KK Miskin

6106 2009 Penduduk Miskin

20250

5045 2010

Sumber : Bappeda Kab.Malinau


II -31

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel . 2.17 Jumlah KK dan Penduduk Miskin Perkecamatan Tahun 2011 Kecamatan Kayan Hulu Sungai Boh Kayan Selatan Kayan Hilir Pujungan Bahau Hulu Malinau Kota Malinau Selatan Malinau Barat Malinau Utara Mentarang Mentarang Hulu Jumlah

KK Miskin 292 264 207 236 193 137 820 838 619 818 516 105 5,045

Pendudk Miskin P Jumlah 619 554 1,173 566 461 1,027 497 485 982 568 443 1,011 413 364 777 330 259 589 1,773 1,561 3,334 1,688 1,448 3,136 1,275 1,132 2,407 1,614 1,509 3,123 1,133 1,039 2,172 274 245 519 10,750 9,500 20,250 L

Jumlah Penduduk 3,371 2,388 2,291 1,567 2,054 1,600 24,140 8,769 10,303 11,524 6,203 1,085 75,295

% 34.80 43.01 42.86 64.52 37.83 36.81 13.81 35.76 23.36 27.10 35.02 47.83 26.89

Sumber Data ; Pemuktahiran Data Penduduk Miskin Tahun 2010 ( Bappeda )

Tabel 2.18 Lapangan Pekerjaan Utama KK Miskin Perkecamatan.


II -32


2.5.3 Budaya Menghadapi fase recovery ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia akibat krisis global yang terjadi dan menjelang memasuki abad perdagangan bebas AFTA 2003, terlihat fenomena-fenomena di masyarakat maupun dunia internasional, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan dan dampaknya. Kepariwisataan di masa sekarang dan mendatang diharapkan menjadi sektor andalan dan sektor strategis dalam upaya pemulihan ekonomi negara akibat krisis global yang terjadi. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Malinau memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata berupa alam (hutan, sungai dan jeram, wisata bahari) dengan jenis ecotourism yang dibaur dengan budaya pedalaman, budaya petani dan budaya keratin, serta wisata sejarah, dan fasilitas penunjang kepariwisataan yan dimiliki menempati posisi daerah ini pada segmen wisata special interest group. Gambar 2.12 Gambaran Umum Wisata Alam Kabupaten Malinau

Sebaran potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Malinau cukup beragam. Pada tahun 2006 jumlah obtek wisata sebanyak 58 buah, dengan kategori alam sebanyak 50 buah dan kategori buatan sebanyak 8 buah. Dari sejumlah obyek wisata tersebut, oleh karena keterbatasan dana dan investasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan obyek wisata, maka belum semuanya dapat dikelola dengan baik. Ada 7 buah kategori alam dan 8 buah kategori buatan. Beberapa obyek wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Malinau, seperti; Taman Nasional Kayan Mentarang, Air Terjun Marthin Billa (Malinau Selatan), dan Air Panas Semolon ( Mentarang). Dan obyek wisata lainnya seperti; Kuburan Kuno di Pujungan, Wisata Alam di Pujungan, dan Riam Ben di Kayan Selatan. POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

II -33


2.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat

dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Malinau, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka peran Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi. Sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 395 Tahun 2006 Tanggal 31 Juli 2006 Tentang Penetapan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Nama Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Malinau Tahun 2006 maka wilayah administrasi pemerintahan dimekarkan menjadi 12 wilayah kecamatan dan 108 Desa Pemekaran serta

1

Pembentukan Desa Persiapan Desa Mahakroma Baru Kecamatan Malinau Selatan Sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 146.1/ K.376 / 2010 Menjadi 109 desa. Sampai dengan saat ini Kabupaten Malinau terbagi dalam 12 kecamatan, 109 desa dan 318 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Malinau Selatan yaitu sebanyak 25 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kayan Hilir yaitu sebanyak 5 desa. (Lihat Tabel 2.19) Tabel 2.19. Luas Wilayah Administrasi Peta Pola Ruang RTRW Malinau / Revisi RTRW Kab. Malinau 2011 – 2031 ( Per Agustus )Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Malinau KODE

Kecamatan

Ibu Kota Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah RT

Luas Wilayah (Ha)

64.06.01

Mentarang

Pulau Sapi

14

39

2.88.381,66

64.06.02

Malinau Kota

Malinau Kota

6

41

12.292,27

64.06.03

Pujungan

Long Pujungan

9

20

676.292,01

64.06.04

Kayan Hilir

Data Dian

5

13

1.187.664,49

64.06.05

Kayan Hulu

Long Nawang

5

14

65.166,83

64.06.06

Long Loreh

25

61

322.380,90

64.06.07

Malinau Selatan Malinau Utara

12

40

77.636,20

64.06.08

Malinau Barat

Malinau Seberang Tanjung Lapang

9

41

75.443,10


II -34

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 KODE

Kecamatan

Ibu Kota Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah RT

Luas Wilayah (Ha)

64.06.09

Sungai Boh

Mahak Baru

6

14

323.459,32

64.06.10

Kayan Selatan

Long Ampung

5

12

322.380,90

64.06.11

Bahau Hulu

Long Alango

6

11

287.298,94

64.06.12

Mentarang Hulu Jumlah

Long Berang

7

12

287.236,22

109

318

3.976.632,67

Sumber Data: Profil Daerah Kabupaten Malinau Th 2011 Green Land

Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari : I. Sekretariat Daftar Sekretariat dan Pejabat yang menempatinya No 1 2 3

Sekretariat Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Sekretariat DPR Kabupaten Malinau Sekretariat KPUD

Sekretaris Drs.Hendris Damus, M.Si Makson, S.Sos, MM Iwan Dharma Yuana, S.Sos., M.Si,

II. Asisten Daftar Asisten dan Pejabat yang menempatinya No

Asisten

Pejabat

1

Asisten Pemerintahan dan Kesejahterahan Rakyat

Drs. Emang Mering, M.Si

2 3

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum

Drs.Hendris Damus, M.Si H.E.A. Yusmana, SKM., MMT

III. Badan Daftar Badan dan Pejabat yang menempatinya No 1

Badan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Ketua/Kepala Ernes Silvanus, S.Pi., MM

2 3

Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Drs. Tan Irang,M.AP Ir.Abdulfatah Zulkarnain

4

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Drs. Jerry Lewis F.A., M.AP

Inspektorat Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan DaerahTertinggal

H. Saparudin,S.Sos, M.Si Drs. Udau Robinson, M.Si

5 6 7


Ajang Kahang,S.Sos, M.Si

II -35


IV. Dinas Daftar Dinas dan Pejabat yang menempatinya No. 1 2 3 4

SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 Dinas Kehutanan 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Dinas Pertambangan dan Energi 8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 9 Dinas Tata Kota 10 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 12 Dinas Pekerjaan Umum 13 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 Dinas Perkebunan


Nama Kepala Dinas Drs.Kristian,M.Si Drs. Agustinus, M.AP dr. Victor Imanuel W, M. Si Ir. Andarias Tulak, MT Ir. Gerard Agustinus Silooy, M.Sc Drs. H. Zainal Arifin,M.AP Esly Parir,SE, M.Si Samuel Yusuf, SE., M.Si Drs. H.Edy Marwan, M.Si Drs. Tirranus Lenjau,M.AP Drh.Subono, MP (Plt) Kristian Muned,MT Drs. Yusuf Rapa,M.Si Lawing Liban,S.Sos,M.Si

II -36


Gambar 2.13 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau


II -37


BAB 3. PROFIL SANITASI KABUPATEN MALINAU Kabupaten Malinau saat ini memiliki 12 wilayah kecamatan dan 109 desa dan 3 wilayah Pemekaran Kecamatan baru. Pebahasan profil sanitasi Kabupaten Malinau saat ini memberikan gambaran kondisi sanitasi pada kawasan permukiman di Kabupaten Malinau dengan menitik beratkan pada wilayah permukiman padat yaitu di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara Dan Mentarang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. Diantaranya adalah dengan diselenggarakannya lomba kebersihan lingkungan seperti Lomba Kampung Bersih, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, Adipura, dan sebagainya. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terjaga. Indikator yang digunakan dalam penilaian berupa indikator fisik seperti; kondisi kebersihan kawasan (jalan utama, halaman, kamar mandi, selokan), pengelolaan penanganan sampah (sarana pembuangan sampah/ bak sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah/3R). Berikut ini adalah gambaran profil kondisi sanitasi di Kabupaten Malinau dilihat dari subsektor sanitasinya :

3.1

Promosi Higiene dan Sanitasi Pelaksanan kegiatan Promosi higiene Dan sanitasi di Kabupaten Malinau

cukup banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Kota dimana dalam kegiatan tersebut diantaranya menyampaikan penyuluhan mengenai masalah kesehatan dan Sanitasi antara lain mengenai Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Persampahan, SIAGA, dan 3R.

Gambar berikut menunjukan kegiatan kampanye

Kesehantan Dan persampahan di Wilayah perkotaan di Kabupaten Malinau


III- 1


Gambar 3.1 Banner Kampanye Sanitasi Di Kabupaten Malinau

Jumlah kegiatan penyuluhan Kesehatan di Kabupaten Malinau yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2012 NO KECAMATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 Malinau Kota Malinau Utara Malinau Barat Malinau Selatan

Mentarang Pujungan Kayan Hulu Kayan Hilir Sungai Boh Mentarang Hulu Bahau Hulu Kayan Selatan RSUD RS Mobile Dinas Kesehatan

PUSKESMAS

3 Malinau Malinau Seberang Tanjung Lapang Long Loreh Setulang Gong Solok Pulau Sapi Pujungan Long Nawang Data Dian Sungai Boh Long Berang Long Alango Long Ampung

PENYULUHAN KESEHATAN PENYULUHAN JUMLAH SELURUH KEGIATAN MASSA PENYULUHAN KELOMPOK 4 5 64 75 70 66 47 47 65 63 30 40 25 50 50 45 46 43 43 27 32 26 25 5 5 42 24 25 25

SUB JUMLAH I . 1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2 Rumah Sakit JUMLAH (KAB/KOTA) Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Malinau Tahun 2012


564

541

564

541

III- 2

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Tata Perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan. Rumah dikatakan sehat apabila rumah tersebut memenuhi empat kriteria dasar sanitasi yang baik, yaitu memiliki jamban yang sehat, akses air bersih, sampah dan sarana pembuangan air limbah. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat, dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangakan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Dari Hasil studi EHRA melalui wawancara dengan responden, cuci tangan pakai sabun sangat di diperdulikan karena telah menjadi kebiasaan warga, mayoritas responden yang melakukan cuci tangan pakai sabun sebesar 99,5%, namun sebaliknya yang tidak menggunakan sabun di setiap cuci tangan setelah/sesudah beraktifitas memiliki persentase sebesar 0,5 %. Lihat Diagram 3.1 dibawah ini. .5

Ya Tidak

99.5

Diagram 3.1 Cuci Tangan Pakai Sabun di Lima Waktu Penting Kabupaten Malinau Tahun 2013


III- 3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Sehingga sangat perlu dilakukan himbauan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap warga terutama cuci tangan pakai sabun agar terhindar dari macam penyakit. Beberapa masalah terjadi dari hasil wawancara untuk permasalahan CTPS tersebut, ialah hanya sedikit responden melakukan banyak aktivitas tetapi tidak melakukan CPTS misalkan : setelah memegang hewan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyiapi anak, setelah menyeboki anak, dan banyak lainnya. Dari hasil wawancara pada pelaksanan studi EHRA terlihat banyak pendapat dan perbedaan antar responden, yaitu persepsi muncul pada responden yang menganggap penting CTPS, dilakukan pada saat tertentu seperti pada saat sebelum makan dengan persentase sebesar 89,3%, dan setelah makan dengan persentase sebesar 79,8%. Akan tetapi aktivitas lain yaitu pada saat setelah dari buang air besar yang melakukan CTPS hanya sebesar 58%, setelah memegang hewan sebesar 43%, sebelum menyiapkan masakan sebesar 36,5%, sebelum memberi menyuapi anak sebesar 31,8%. Grafik 3.1 berikut ini menggambarkan responden waktu melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun tersebut

Lainnya

11.0

Sebelum sholat

4.8

Setelah memegang hewan

43.0

Sebelum menyiapkan masakan

36.5

Sebelum memberi menyuapi anak

31.8

Setelah makan

79.8

Sebelum makan

89.3

Setelah dari buang air besar

58.0

Setelah menceboki bayi/anak

29.8

Sebelum ke toilet

6.0 .0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Grafik 3.1 Waktu Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun Kabupaten Malinau Tahun 2013


III- 4

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.1.1.1

Jamban Keluarga

Jamban Keluarga (JAGA) adalah suatu sarana pelayanan sanitasi yang digunakan untuk aktivitas keluarga dalam membuang kotoran manusia . JAGA sebaiknya dibangun, dimiliki dan digunakan oleh satu keluarga dengan penempatan yang mudah terjangkau oleh penghuni rumah. Sampai saat ini, diperkirakan sekitar 47% masyarakat Indonesia masih buang air besar sembarangan, ada yang berperilaku buang air besar ke sungai, kebon, sawah, kolam dan tempat-tempat terbuka lainnya. Perilaku tersebut sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat, karena tinja merupakan media tempat hidupnya bakteri coli yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare. Berdasarkan data pemeriksaan Dinas Kesehatan Kab. Malinau bahwa dari 9.154 KK yang diperiksa yang memiliki jamban keluarga yaitu 6.164 KK ini menggambarkan bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga dan masih membuang tinja pada tempat lain ( sungai dan Kebun ).Mengingat sebagian besar masyarakat Kab. Malinau bermukim di bantaran sungai khususnya masyarakat yang ada di pedalaman yang masih memanfatkan sungai sebagai tempat BAB sekaligus untuk mandi dan mencuci sehingga berfotensi untuk menimbulkan penyakit Diare, Gatal – gatal. Dari data penyakit yang ada di semua puskesmas maka penyakit diare merupakan urutan ke Tiga dari 10 besar penyakit yang ada. Gambar 3.2 Kondisi Jamban Keluarga yang ada di Kabupaten Malinau

Berbagai alasan digunakan masyarakat untuk buang air besar sembarangan, antara lain anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih enak BAB disungai, tinja dapat langsung hanyut disungai, dan lain-lain yang akhirnya dibungkus sebagai alasan karena kebiasaan sejak dulu, sejak anak-anak, sejak nenek moyang, dan sampai saat ini tidak mengalami gangguan kesehatan. Alasan dan kebiasaan tersebut harus dirubah karena kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat. Dipihak lain bilamana Masyarakat berprilaku Hygienis dengan membuang air besar POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 5

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 pada tempat yang benar maka dapat mencegah dan menurunkun kasus penyakit menular seperti Diare, dengan meningkatkan akses sanitasi dasar dalam hal ini jamban keluarga dapat menurunkan penderita diare. Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (missal kuman/bakteri, virus dan cacing). Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulakan penyakit pada seseorang bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas. Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar dan dibuang ke dalam suatu wadah yang disebut Jamban Keluarga. Jamban yang digunakan masyarakat bisa dalam bentuk jamban yang paling sederhana, dan murah, misal jamban cemplung, atau jamban yang lebih baik, dan lebih mahal misal jamban leher angsa dari tanah liat, atau bahkan leher angsa dari bahan keramik. Prinsip utama tempat pembuangan tinja adalah suatu wadah atau tempat yang mampu menjaga atau mencegah tinja tersebut tidak mencemari air terutama air untuk sumber air minum Dan tidak mencemari tanah. Dari hasil studi EHRA yang dilakukan maka pada Grafik 3.2 dibawah ini terilhat hasil mengenai praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) beberapa responden mengakui melakukan praktek tersebut sebesar 41%, hal ini akan menimbulkan permasalahan baru yang berdampak pada lingkungan sekitar dan Perilaku hidup bersih sehat pada individu tersebut. Jika diperhatikan dari cluster secara umum sebagian tidak melakukan praktek buang air besar sembarangan akan tetapi beberapa yang melakukan BABS dan yang tertinggi terdapat di cluster 3 dengan persentase sebesar 48,3%, kemudian cluster 2 sebesar 40%, sebesar 25% responden yang melakukan BABS di cluster 4. Demikian area berisiko perilaku higiene dan sanitasi berdasarkan hasil studi EHRA di Kabupaten Malinau tahun 2013 (lihat tabel 3.2)


III- 6


Kluster Desa/Kelurahan

Kab

59.0 41.0 75.0

4

25.0 Tidak 51.7

3

Ya, BABS

48.3 60.0

2

40.0 .0

20.0

40.0

60.0

80.0

Grafik 3.2 Persentase Praktik BABS di Kabupaten Malinau Tahun 2013

Tabel 3.2 Area Berisiko Perilaku Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Hasil Studi EHRA di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Kluster Desa/Kelurahan VARIABEL

CTPS di lima waktu penting

a. Apakah lantai dan dinding jamban bebas dari tinja? b. Apakah jamban bebas dari kecoa dan lalat? c. Keberfungsian penggelontor.

d. Apakah terlihat ada sabun di dalam atau di dekat jamban?

2

KATEGORI

Total

3

73,3

33

82,5

336

84,0

10,4

32

26,7

7

17,5

64

16,0

240

100

120

100

40

100

400

100

Tidak

104

43,3

40

33,3

9

22,5

153

38,3

Ya

136

56,7

80

66,7

31

77,5

247

61,8

240

100

120

100

40

100

400

100

Tidak

137

57,1

44

36,7

8

20,0

189

47,3

Ya

103

42,9

76

63,3

32

80,0

211

52,8

240

100

120

100

40

100

400

100

95

39,6

41

34,2

6

15,0

142

35,5

145

60,4

79

65,8

34

85,0

258

64,5

240

100

120

100

40

100

400

100

142

59,2

72

60,0

13

32,5

227

56,8

98

40,8

48

40,0

27

67,5

173

43,3

240

100

120

100

40

100

400

100

Tidak Ya


25

%

88

Ya, berfungsi

89,6

n

%

Tidak

215

n

8

n

Ya

%

7

%

Tidak

n

4

III- 7

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air

Perilaku BABS

Ya, tercemar Tidak tercemar

Ya, BABS Tidak

3.1.1.2

67

27,9

7

5,8

2

5,0

76

19,0

173

72,1

113

94,2

38

95,0

324

81,0

240

100

120

100

40

100

400

100

96

40,0

58

48,3

10

25,0

164

41,0

144

60,0

62

51,7

30

75,0

236

59,0

240

100

120

100

40

100

400

100

Air Bersih

Air merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam aspek kesehatan masyarakat, dimana air dapat menjadi sumber dan tempat perindukan dan media kehidupan bibit penyakit. Banyak penyakit yang terkait dengan air, baik air kotor dan bahkan air yang bersih secara fisik, seperti diare. Air dialam digunakan sebagai sumber air baku air minum bagi masyarakat. Air yang tercemar akan menyebabkan susah dalam pengolahanya, memerlukan teknologi yang kadang kadang canggih. Untuk itu air di alam harus dipelihara, dan dicegah dari pencemaran. Air bersih dan air minum harus memenuhi syarat kesehatan, baik syarat fisik, biologi maupun kimiawi. Syarat fisik dapat dibedakan melalui indera kita, seperti dapat dilihat,dirasa, dicium. Secara fisik air harus memenuhi syarat diantaranya tidak berwarna, Tidak Keruh, Tidak Berasa dan Tidak berbau. Air yang bersih dan sehat, akan memberi menfaat bagi kesehatan masyarakat,

seperti terhindar dari

gangguan penyakit diare, cholera, disentri, thypus, dan penyakit Kulit. Disamping dari aspek penyakit,air juga sangat penting untuk aspek kebersihan diri, atau hygiene perorangan. Air bersih untuk kebutuhan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Namun seringkali sumber air bersih jauh dari lokasi tempat tinggal suatu kelompok masyarakat,sehingga

sulit

dan

membutuhkan

tenaga

dan

biaya

untuk

mendapatkannya. Sumber-sumber air tersebut adalah: • mata air • air sumur (bias sumur dalam atau sumur dangkal) • air ledeng atau perusaahan air minum • air hujan • air dalam kemasan Sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar, baik cemaran fisik, cemaran biologi maupun cemaran kimiawi. POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

Sumur gali, sumur pompa, kran-kran

III- 8

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 umum dan juga mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak, seperti lantai sumur tidak boleh retak, tidak rusak, bibir sumur diplester. Lingkungan sumber air harus dijaga kebersihannya, seprti tidak boleh untuk tempat pembuangan sampah, tidak ada genangan air. Jarak sumber air tidak boleh berdekatan dengan tangki jamban keluarga, tidak boleh ada berdekatan dengan kandang ternak. Berdasarkan hasil studi EHRA terkait dengan masalah akses air bersih masyarakat di Kabupaten Malinau dapat dilihat dari grafik 3.5.1, di dapatkan bahwa akses air bersih masyarakat di kabupaten Malinau sebagian besar adalah dari air hujan, air dari sungai dan mata air terlindungi seperti tergambar di bawah ini:

9.8 9.8 9.8 9.8 9.8

Lainnya .8 .5

Air dari waduk/danau Air dari sungai Air hujan

9.5 8.0 9.5 11.0 10.5

Mata air tdk terlindungi Mata air terlindungi 2.3 3.5 3.8 1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 1.5 1.3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .5 .8 .5 .5 .5 .5

Air sumur gali tdk terlindungi Air sumur gali terlindungi Air sumur pompa tangan Air kran umum -PDAM/PROYEK Air hidran umum - PDAM

32.836.8 33.8 28.8 25.5 37.3 34.5 36.0 33.338.5

27.0 27.0 26.8 26.8 25.0

Gosok gigi Cuci Pakaian Cuci Piring dan Gelas Masak Minum

10.3 10.5 10.8 9.0 3.3

Air Ledeng dari PDAM

.8 .3 .3 5.5

Air isi ulang Air botol kemasan

27.5

.3 2.8 .0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Grafik 3.3 Akses Terhadap Air Bersih di Kabupaten Malinau Tahun 2013 POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 9


Dari gambaran Grafik 3.3 di atas bahwa akses air bersih lebih dari 25% ke atas masyarakat menggunakan air hujan, air dari sungai dan dari mata air terlindungi untuk kebutuhan air sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik untuk minum, masak, cuci dan gosok gigi. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan masak dapat digambarkan pada grafik 3.4 sebagian besar untuk minum dan memasak adalah air hujan sebesar 38,5% untuk kebutuhan masak dan 33,3% untuk kebutuhan air minum; air dari sungai sebesar 28,8% untuk masak dan 25,5% untuk minum sedangkan dari mata air terlindungi sebesar 26,8% untuk masak dan 25% untuk minum.

9.8 9.8

Lainnya Air dari waduk/danau

28.8 25.5

Air dari sungai Air hujan

33.3

38.5

11.0 10.5

Mata air tdk terlindungi

26.8 25.0

Mata air terlindungi Air sumur gali tdk terlindungi

1.3 1.3

Air sumur gali terlindungi

1.5 1.3

Air sumur pompa tangan

.3 .3

Air kran umum -PDAM/PROYEK

.3 .5

Air hidran umum - PDAM

.5 .5


Masak Minum

3.3

9.0

5.5

Air isi ulang .3

Air botol kemasan .0

27.5

2.8 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Grafik 3.4 Sumber Air Minum dan Memasak di Kabupaten Malinau Tahun 2013

3.1.1.3 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan yang biasa membusuk (organic) dan tidak membusuk (anorganik) yang dianggap sudah tidak POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 10

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Sampah harus dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi tempat perindukan vector bibit penyakit. Sampah akan menarik binatang binatang yang dikenal dalam aspek kesehatan dapat menyebarluaskan penyakit, seperti

lalat,

kecoa , tikus, dan anjing. Penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan sampah yang tidak dikelola dengan benar antara lain : demam berdarah, disentri, thypus. Sampah digolongkan menjadi dua jenis yaitu sampah basah (organic) dan sampah kering (non-organik). Sampah basah biasanya akan mudah mengalami pembusukan, seperti

sisa

makanan, sisa sayuran, buah-buahan, daun. Sampah

kering relative sukar dan bahkan tidak dapat mebusuk, separti kayu, sisa kertas, botol, plastic, sisa-sisa bangunan logam, kaca. Untuk pedesaan, pada umumnya sampah biasanya ditangani dengan beberapa cara, yaitu : • Dengan dibakar • Dibuang ke lubang galian • Dibuat kompos Namun dengan berkembangnya dunia usaha dan juga ilmu pengetahuan, kini sampah dapat dikelola dengan lebih menguntungkan, yaitu dengan istilah pendekatan 3R ( reduce, reuse dan recycle). Reduce, adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara mungurangi volume sampah itu sendiri. Cara ini sifatnya lebih mengarah ke pendekatan pencegahan. Reuse, yaitu suatu cara untuk menggunakan kembali sampah yang ada, untuk keperluan yang sama atau fungsinya yang sama. Recycle, atau daur ulang, adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk mengahsilkan produk yang sama atau produk yang lain. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Malinau dari 9.071 KK yang diperiksa yang memiliki tempat sampah 5.414 KK. Gambar 3.3 Kondisi Tempat Sampah Umum Yang ada di Kabupaten Malinau


III- 11


Dari hasil Studi EHRA dengan 400 responden ini ditemukan bahwa dalam pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Malinau

yang telah di kelaskan sesuai

dengan kriteria wilayah lingkungan, banyak sekali di temukan berbagai masalah pengelolaan sanitasi lingkungan, seperti pengolahan sampah rumah tangga yang dilakukan responden secara umum sampah/ barang tidak dimanfaatkan, tetapi dbuang ke suangai/kali/laut/danau dan lain-lainnya. (hasil dapat dilihat pada grafik 3.2.1)berikut ini.

Lain-lain Kab

15.5 46.0

3.0

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk Dibiarkan saja sampai membusuk

26.8

7.0 .0 Kluster Desa/Kelurahan

4

15.0

.0

15.0

67.5

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

12.5 3

42.5

5.8

35.8

.8 19.6 2

24.2

.0 .0

Dibakar

52.9

2.1

20.0

40.0

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

60.0

80.0

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

Grafik 3.5 Pengelolaan Sampah Berdasarkan Cluster di Kabupaten Malinau Tahun 2013

3.1.1.4

Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

Limbah cair rumah tangga merupakan limbah yang berbentuk cair yang merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga. Limbah cair ini dapat berasal dari POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 12

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 kamar mandi, peturasan, cucian barang/bahan dari dapur. Limbah cair dari kegiatan rumah tangga volumenya relative sedikit disbanding dengan luas lahan yang ada di desa tersebut. Namun demikian limbah cair tersebut tetap harus dikelola, karena kalau dibuang sembarangan akan membuat lingkungan kotor, berbau, dan mengurangi estetika dan kebersihan lingkungan. Limbah cair harus dikelola dengan baik dan benar, karena dapat menjadi tempat perindukan vector bibit penyakit .Limbah cair akan menarik binatang-binatang yang dikenal dalam aspek kesehatan dapat menyebarluaskan penyakit, seperti lalat, kecoa , tikus. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan untuk pengolahan air limbah dari 8.908 KK yang diperiksa yang memiliki pengolahan limbah 4.310 KK ,dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa masi ada masyarakat yang belum mengolah limbahnya dengan baik seperti dibuang langsung ke halaman rumah atau kolong rumah mengingat karena masih banyak masyarakat yang menggunakan rumah panggung Bersumber pada Buku Pemutahiran Data Penduduk Miskin Kabupaten Malinau tahun 2011 bahwa Fasilitas tempat buang air besar yang dimiliki suatu rumah tempat tinggal akan sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan penghuni rumah tersebut dan bahkan lingkungan disekitar tempat tinggalnya, demikian pula dengan pola penggunaan fasilitas tersebut. Dari tabel 3.2 berikut ini dapat dilihat Penggunaan fasilitas tempat buang air besar dari rumah tangga yang bergolongan pengeluaran menengah ke bawah, yang digunakan sendiri ada sekitar 45,77 persen, digunakan bersama sejumlah 4,08 persen, menggunakan fasilitas umum sebesar 3,94 persen, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah ada sebanyak 46,21 persen tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Tabel 3.3 Jumlah Rumah Tangga Golongan Menengah ke Bawah menurut penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Pada 5 Kecamatan, Tahun 2011 Nama Kecamatan

Sendiri

Bersama

Umum

2

3

4

5

6

MALINAU BARAT

408

14

3

371

796

MALINAU KOTA

684

54

22

89

849

MALINAU SELATAN

251

26

50

508

835

MALINAU UTARA

564

68

10

311

953

MENTARANG

120

293

425

1

Total

8 2029

Tidak Ada Jumlah

4 173

93

1577

3864

Sumber:Analisa Pokja pada data Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kab. Malinau 2011


III- 13

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Dari hasil studi EHRA melalui

wawancara dengan responden dan hasil

pengamatan yang didapat pada saat ke lapangan tergambar dalam Diagram 3.3.2 Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kabupaten Malinau Tahun 2013 bahwa secara umum responden menggunakan jamban pribadi dengan persentase sebesar 70,8%, dan menggunakan MCK Umum sebesar 11% namun ada beberapa responden yang masih tidak memiliki jamban pribadi dan memilki jamban tetapi pengelolahan limbahnya yang tidak memenuhi syarat, persentase sebesar 22,8 % persen dimiliki responden yang membuang limbah domestik tersebut langsung kesungai/ pantai/ laut, dan ke lubang galian. Sedangkan, penggunaan WC Helikopter sebesar 3%, ke kebun/pekarangan sebesar 1,5%, kelubang galian sebesar 0,8% dan keselokan pari/ got sebesar 0,8%. Akan tetapi dari banyaknya penggunaan jamban pribadi hanya hampir separuhnya yang menggunakan septik tank, sebagian juga menjawab tidak tahu, sebagian kecil di buang ke cubluk/lubang tanah dan dibuang ke sungai/danau/pantai. Hal ini menjadi sebuah masalah jika saja di areal lobang gali tersebut disekitarnya terdapat sumber air, sehingga pencemaran bisa terjadi dikarenakan sumber bakteri yang berkembang biak masuk ke sumber air.

29.0 Tangki septik 51.3

Cubluk/lobang tanah Sungai/danau/pantai Tidak tahu

2.3 17.5

Diagram 3.3 Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kabupaten Malinau Tahun 2013


III- 14

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.4 PERSENTASE KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NO

1

KECAMATAN

2

1 2 3 4 5 6 7

Malinau Kota Malinau Utara Malinau Barat Malinau Selatan

Mentarang

PUSKESMAS

3

Malinau Malinau Seberang Tanjung Lapang Long Loreh Setulang Gong Solok Pulau Sapi

JUMLAH (KAB/KOTA)


JUMLAH KELUARGA 4

KELUARGA JUML AH 5

JAMBAN KELUARGA

%

JUMLAH

6

7

TEMPAT SAMPAH KELUARGA

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

8

9

10

11

12

13

14

6058 2930 2522 2141

520 328 553 119

8.5837 11.195 21.927 5.5582

1370

351

25.62

793 57.88321

2220 12.939

7137 321.4865

17158

2313 1312 714 953

KELUARGA

SEHAT

38.18092 44.77816 28.31086 44.51191

441 19.06615 286 21.79878 422 59.10364 89 9.33893

441 7.27963 2 0.068259 0 0 112 5.2312

2058 466.6667 9 450 29 0 430 383.9286

265

33.4174

114 8.321168

437 383.3333

1773 24.84237

867 5.053036

3356 387.0819

III- 15


3.1.2 Tatanan Sekolah Salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang di maksudkan disini adalah pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Gambar 3.4 Prasarana Pendidikan di Kabupaten Malinau

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Malinau

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Malinau saat ini lebih terpusat di Ibukota Kabupaten, hal ini terlihat dari penyebaran fasilitas yang terbanyak terdapat di kecamatan - kecamatan yang merupakan daerah Ibukota Kabupaten seperti Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Selatan. Umumnya fasilitas SD dan SMP telah diseluruh Kecamatan, hanya di Kecamatan Mentarang Hulu yang tidak memiliki fasilitas SMP. Sedangkan fasilitas pendidikan lainnya masih belum tersebar merata di seluruh Kabupaten, fasilitas Perguruan Tinggi atau Akademi belum terdapat di Kabupaten Malinau sehingga penduduk lulusan SMU /SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus keluar wilayah Kabupaten seperti Tarakan atau Samarinda. Tabel 3.5 Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2011 Kecamatan Kayan Hulu Sungai Boh Kayan Selatan Kayan Hilir Pujungan Bahau Hulu Malinau Kota

TK

Negeri

Swast a

SD

Negeri

Swast a

SMP

Negeri

Swast a

SMU

SMK

Negeri

Swast a

Negeri

Swast a

-

1

4

-

1

-

1

1

-

-

-

-

4

-

2

-

1

-

-

-

-

-

4

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

1

8

-

1

-

1

1

-

-

-

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

8

11

-

3

-

2

3

1

1


III- 16

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Kecamatan Kayan Hulu Malinau Selatan Malinau Barat Malinau Utara Mentarang Mentarang Hulu Jumlah

TK

Negeri

Swast a

SD

Negeri

Swast a

SMP Negeri

Swast a

SMU

SMK

Negeri

Swast a

Negeri

Swast a

-

1

4

-

1

-

1

1

-

-

-

2

12

-

5

-

-

1

-

-

-

1

9

-

3

-

-

-

1

1

-

3

13

-

3

-

1

-

-

-

-

1

5

-

1

-

1

1

-

-

-

1

6

-

1

-

-

-

-

-

18

85

-

24

1

7

7

2

2

-

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Malinau

Berdasarkan data dari Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2009 diketahui bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Malinau relatif memadai bila dilihat dari jumlahnya, yaitu untuk pendidikan pra sekolah (TK) sebanyak 18 sekolah swasta, Sekolah Dasar (SD) baik negeri dan swasta sebanyak 85 sekolah Negri,

Sekolah

Menengah Pertama (SMP) berjumlah 24 sekolah negeri Dan 1 sekolah swasta), dan Sekolah Menengah Umum SMU sebanyak 7 sekolah negeri Dan 7 sekolah swasta). Sedangkan untuk Sekolah Menegah Kejuruan sebanyak 2 Sekolah Negri dan 2 Sekolah Swasta. Dari hasil survey cepat mengenai kondisi layanan sanitasi disekolah sekolah tersebut yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Malinau

diperoleh hasil

sebagai berikut: a. Sebagian besar sekolah SD yang ada di Kabupaten Malinau

belum terpisah

antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan). Tetapi ada beberapa sekolah yang sudah mempunyai tempat buang air kecil yang terpisah untuk guru dan murid laki-laki. b. Sebagian besar sekolah SMP, SMA, SMK sudah terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan). c. Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut. Peraturan nasional ratio pemakaian toilet untuk anak SD, SMP dan SMA adalah 1 : 40 untuk anak laki-laki dan 1 : 25 untuk anak perempuan. d. Ketersediaan air cukup baik yang bersumber dari PDAM maupun dari sumur gali. e. Sarana cuci tangan di sebagian besar sekolah sudah tersedia tetapi tidak dibarengi dengan tersedianya sabun.


III- 17

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 f. Yang membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah pesuruh sekolah, tapi ada juga di beberapa sekolah yang melakukannya adalah murid sekolah tersebut. g. Pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi belum dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. h. Pada umumnya sekolah mempunyai dana untuk pengadaan air bersih, sanitasi dan hygiene. i. Sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah dan belum ada pemilahan dan pengolahan lanjut. j. Air limbah/kotor dari toilet dibuang ke dalam tangki septic dan air dari kamar mandi dibuang ke saluran drainase. k. Kondisi hygiene sekolah SD & MI kurang umum sehat dan kotor l. Kondisi hygiene sekolah SMP, SMA, SMK umumnya sehat dan bersih.

3.1.3 Permasalahan Mendesak Dan Issu Strategis Prohisan Permasalahan yang dihadapi di dalam promosi higiene Dan Sanitasi di kabupaten Malinau menunjukkan bahwa : 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih Dan sehat hal ini dapat dilihat dimana angka penderita diare masih cukup besar, untuk itu perlu dilakukan pemicuan di tingkat masyarakat mengenai pola hidup bersih Dan sehat secara terus menerus melalui program-program penyuluhan, kampanye edukasi tentang pola hidup bersih Dan sehat. 2. Masih banyaknya kasus kasus penyakit berbasis lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang kurang baik dan pola hidup masyarakat yang kurang sehat seperti yang ditunjukkan pada prilaku dibawah ini: ü Buang air bear sembarangan (BABS ü Buang Sampah sembarangan ü Masih rendahnya kesadaran pola cuci tangan pakai sabun (CTPS) ü Kebersihan jamban ü Prilaku pada penyimpanan dan penanganan air

3. Masih rendahnya dukungan media komunikasi khususnya media lokasl dalam pubilikasi dan sosialisasi promosi higiene Dan pola hidup bersih Dan sehat sehingga keterlibatan, dukungan atau kerjasama Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan media komunikasi lokal perlu untuk dikembangkan.


III- 18

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 4. Pelaksanaan promosi kegiatan Cuci tangan pakai Sabun di tingkat PAUD hingga SMA belum dilakukkan secara intensive hal ini sangat perlu dilakukan agar pengetahuan pola hidup bersih Dan sehat dapat dimulai dari usia dini hingga dewasa.

3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah merupakan buangan/bekas yang berbentuk cair, gas dan padat.Air Limbah

Rumah Tangga tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ; Ø

Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah.

Ø

Tidak mengotori permukaan tanah.

Ø

Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah.

Ø

Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain.

Ø

Tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

Ø

Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah.

Ø

Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m. Kualitas pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Malinau sampai saat ini

belum memadai seperti pada sistem pembuangan black water sampai saat ini kebanyakan masih dibuang ke saluran terbuka. Hingga saat ini belum satu kecamatanpun yang menggunakan sistem Off Site System. Secara kuantitas infrastruktur pengelolaan air limbah di Kabupaten Malinau masih kurang memadai terutama di wilayah-wilayah yang agak jauh dari ibukota kecamatan, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki fasiitas MCK sehingga masih ditemukan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Sungai. 3.2.1

Kelembagaan Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh

kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Malinau merupakan tanggung jawab dari Pemerintah kabupaten Malinau yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup , Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Kabupaten Malinau, namun kerjasama tetap diperlukan dengan instansi lain ditingkat Propinsi


III- 19

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Sedangkan Peraturan/kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik sampai saat ini belum ada karena belum adanya koordinasi antar instansi terkait yang menangani program dan kegiatan mengenai air limbah. Ditingkat masyarakat dan dunia usaha belum ada upaya yang konsen terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan, baik di dalam prilaku sehari-hari maupun dalam sistem kelembagaan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, dunia usaha dan pemerintah maka perencanaan, program atau upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah konkrit, sehingga otomatis perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah belum tersedia. tabel 3.6 dan 3.7 dapat dilihat Peta kondisi Pemangku kepentingan dan peraturan limbah domestik sebagai berikut : .Tabel 3.6: Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah

Swasta

Masyarakat

Tidak ada

PERENCANAAN •

Menyusun rencana program air limbah domestik dalam

Bappeda

Belum

•

Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik

PU Cipta Karya

Belum

PENGADAAN SARANA •

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

Belum Ada

Belum

Tidak ada

•

Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal

Belum Ada

Belum

Tidak ada

•

Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT

Belum Ada

Belum

Tidak ada

•

Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari

Belum Ada

Belum

Tidak ada

•

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

Belum Ada

Belum

Tidak ada

BLHD

Belum

Tidak ada

PENGELOLAAN •

Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

•

Mengelola IPLT dan atau IPAL

Belum

Belum

Tidak ada

•

Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

Belum

Belum

Tidak ada

•

Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan

Pemkab Malinau

Belum

Tidak ada

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan

BLHD

Belum

Tidak ada

•

ada

(tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam PENGATURAN DAN PEMBINAAN •

Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik

BLHD

•

Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air

•

Belum

Tidak ada

PU,BLHD,Humas

Media

Tidak ada

BLHD

Belum

Tidak ada

MONITORING DAN EVALUASI •

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

DPU,BLHD

Belum

Tidak ada

•

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas

DPU,Dinas Tata

Belum

Tidak ada

•

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas

DPU,Dinas Tata

Belum

Tidak ada

•

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air

BLHD

Media

Tidak ada

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Malinau


III- 20


Tabel. 3.7 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Malinau Peraturan

Ketersediaan Pelaksanaan Ada Tidak Ada Efektif Belum Efektif Tidak Efektif

Keterangan

AIR LIMBAH DOMESTIK Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di

√

Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air

√

limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air

√

limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat

√

usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha

√

Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri

√

rumah tangga, dan kantor pemilik tangki Retribusi penyedotan air limbah domestik

√

Tatacara periz inan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah

√

tangga, dan perkantoran

3.2.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Untuk kebutuhan sanitasi masyarakat Kabupaten Malinau belum memiliki sanitasi

terpusat, akan tetapi pada beberapa Kelurahan sudah memiliki sanitasi komunal dengan sistem MCK Plus Biogester. Sisanya menggunanan MCK atau langsung dibuang ke sungai serta di bibir pantai. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk oleh Dinas terkait belum ada. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau memakai fasilitas buang air besar dengan jamban leher angsa. Sementara itu masih sering dijumpai ada sebagian yang membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik. Pembuangan limbah yang dihasilkan manusia baik limbah padat maupun cair di Kabupaten Malinau, saat ini menggunakan beberapa cara seperti yang terlihat dalam diagram SSA Pengelolaan Limbah Domestik berikut ini :


III- 21

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.8 Diagram SSA Pengelolaan Limbah Domestik

Produk Input

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Black Water - Tinja - Urine

WC Sentor/Duduk

- Air pembersih - Air penggelontor

Cubluk

- kertas pembersih

Tangki Septik drainage individual/komunal

drainage Sungai drainage Kolong Rumah drainage Drainage drainage

sungai sungai sungai sungai sungai

drainage

sungai

drainage drainage drainage drainage

sungai sungai sungai sungai

Grey Water Tempat cuci piring - Air bekas mandi

Kamar mandi

Kolong Rumah

buangan air cucian Tempat cuci piring - Air bekas cuci pakaian

Kamar mandi


Langsung drainage /

III- 22

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.5 Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Malinau

er

:

Data

PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

Analisis

Pokja

Sanitasi

Kabupaten

Malina

III- 23

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 cakupan pelayanan air limbah on-site dan off site di Kabupaten Malinau didapat dari RTRW Kabupaten Malinau tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 3.11 dan 3.12 sebagai berikut. Tabel 3.9 Cakupan Pelayanan Air Limbah On-site Kabupaten Malinau Prasarana Yang Memadai (KK) Kecamatan / Kelurahan

Jamban Tanki IPAL Keluarga Septik MCK Komunal / MCK++ dengan dengan Komunal RSH Tanki Septik Komunal 1 Malinau Kota 4,292 4885 0 6 2 Malinau Selatan 1,723 1777 0 3 Malinau Barat 2,144 2144 0 4 Malinau Utara 2,405 2405 0 5 Mentarang 1,312 1312 0 Total 11,876 12,523 6

No

Prasarana Yang Tak Memadai (KK) Tangki Septik Tidak Aman

Cubluk 587 54 44 75 11 771

BABS

3476 1568 2144 2236 879 10,303

Sumber : Analisa Pokja AMPL Kabupaten Malinau Tahun 2013 Jumlah Produksi air limbah Kabupaten Malinau diperkirakan sebesar 60% dari kebutuhan konsumsi air bersih. Sebagian masyarakat sudah melengkapi rumahnya dengan sarana pengelolaan air

limbah yaitu tangki septik.

Sebagian lagi

menggunakan saluran drainase serta sungai yang terdapat disekitar lingkungan perumahan. Saat ini belum terdapat pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan secara terpusat. Dari hasil studi EHRA yang dilakukan dengan berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan yang didapat pada saat ke lapangan secara umum responden menggunakan jamban pribadi dengan persentase sebesar 70,8%, dan menggunakan MCK Umum sebesar 11% namun ada beberapa responden yang masih tidak memiliki jamban pribadi dan memilki jamban tetapi pengelolahan limbahnya yang tidak memenuhi syarat, persentase sebesar 22,8 % persen dimiliki responden yang membuang limbah domestik tersebut langsung kesungai/ pantai/ laut, dan ke lubang galian. Sedangkan, penggunaan WC Helikopter sebesar 3%, ke kebun/pekarangan sebesar 1,5%, kelubang galian sebesar 0,8% dan keselokan parit/ got sebesar 0,8%.

Lihat diagaram 3.3.1 Persentase Tempat Buang Air Besar di

Kabupaten Malinau Tahun 2013 berikut ini


III- 24

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 .8

1.5

.8

3.0

.3 Jamban pribadi MCK/WC Umum Ke WC helikopter

22.8

Ke sungai/pantai/laut Ke kebun/pekarangan

3.0

70.8

Ke selokan/parit/got

11.0

Ke lubang galian Lainnya, Tidak tahu

Diagram 3.5 Persentase Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Akan tetapi dari banyaknya penggunaan jamban pribadi hanya hampir separuhnya yang menggunakan septik tank, sebagian juga menjawab tidak tahu, sebagian

kecil

di

buang

ke

cubluk/lubang

tanah

dan

dibuang

ke

sungai/danau/pantai. Hal ini menjadi sebuah masalah jika saja di areal lobang gali tersebut disekitarnya terdapat sumber air, sehingga pencemaran bisa terjadi dikarenakan sumber bakteri yang berkembang biak masuk ke sumber air. Diagram berikut akan memberikan gambaran presentase tempat penyaluran akhir Tinja di Kabupaten Malinau tahun 2013

29.0

Tangki septik 51.3

Cubluk/lobang tanah Sungai/danau/pantai Tidak tahu

2.3 17.5

Diagram 3.5 Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Berdasarkan

hasil

pengamatan

dilapangan

serta

wawancara

dengan

responden masyarakat yang menggunakan tempat penyaluran tinja menggunakan PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 25

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 tangki septik dengan presentase sebesar 51,3%, dibuang ke cubluk/lubang tanah sebesar 17,5%, ke suangai / danau/pantai hanya sebesar 2,3% dan dengan masyarakat yang menjawab tidak tahu dengan presentase sebesar 29% hal ini dikarenakan responden yang tidak tahu tentang pemahaman tentang tangki septik yang memenuhi syarat dan mereka memang tidak tahu di buang kemana. Dari 400 responden sebanyak 205 responden yang menggunakan septik tank maka yang sangat perlu diperhatikan jangka pengurasan septik tank tersebut. Tergambar jelas pada grafik 3.3.3. ialah responden yang tidak pernah melakukan pengurasan septik tank secara berkala, yang pada akhirnya muncul masalah baru. 2.0 3.9

1-5 tahun yang lalu Tidak pernah Tidak tahu

94.1

Grafik 3.6 Waktu Terakhir Pengurasan Tanki Septik di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukan bahwa persentase terbanyak sebesar 94,1% responden mengatakan tidak pernah melakukan pengurasan terhadap septik tank yang digunakan, sekitar 3,9% yang mengatakan tidak tahu. Sebaliknya hanya 2% yang melakukan pengurasan 1-5 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak mengetahui tentang pengurasan septik tank tersebut, serta kurangnya layanan sedot tinja sehingga masyarakat tidak mengetahui harus melakukan apa untuk pengurasan septik tank.


III- 26

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 25.0

Dikosongkan sendiri Bersih karena banjir Tidak tahu

8.3 66.7

Grafik 3.7 Praktik Pengurasan Tanki Septik Berdasarkan Cluster di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

responden

tentang

perlakuan

pengurasan septik tank sebesar 66,7% responden yang tidak tahu praktik pengurasan tinja tersebut, selanjutnya 25% yang melakukan pengosongan sendiri dan 8,3% bersih dikarenakan banjir. Terkait dengan hal tersebut dari hasil studi juga didapatkan pemetaan tanki septik milik responden yang digolongkan aman sebesar 78,8%, sebaliknya tanki septik responden yang tidak aman dengan persentase sebesar 21,3%.


Kab

78.8 21.3 77.5

4

22.5 Suspek aman Tidak aman

77.5

3

22.5 79.6

2

20.4 .0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Grafik 3.6 Tanki Septik Suspek Aman & Tidak Aman di Kabupaten Malinau Tahun 2013 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 27


Dari hasil tersebut klaster yang tangki septik suspek aman terbanyak di klaster 2 dengan persentase sebesar 79,6%, dan sisanya 20,4% suspek tida aman. Pada klaster 3 dan 4 suspek aman sebesar 77,5% dan suspek yang tidak aman sebesar 22,5%. Tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. Sedangkan pemerintah Kabupaten Malinau melalui pengelola sektor air limbah bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Beberapa sistem sanitasi yang berada di Kabupaten Malinau, antara lain: 1. Sanitasi Individual Di Kabupaten Malinau untuk fasilitas buang air besar (BAB) terdapat tiga jenis yaitu : a. Jamban leher angsa yang langsung menuju tangki septik. Efluen dari tangki septik dialirkan ke bidang resapan dan meresap ke dalam tanah. b. Jamban plengsengan yang langsung dialirkan ke bidang resapan. c. Jamban cubluk pribadi (cemplung terbuka). Yang berasal dari limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan. 2. Sanitasi Komunal (SANIMAS) Di Kabupaten Malinau terdapat fasilitas sanitasi komunal untuk keperluan buang air besar untuk pemakaian bersama (umum) dalam lingkup Kelurahan dengan asumsi 1 unit untuk 10 KK. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK Plus Biogester (Mandi, Cuci, Kakus). MCK, yang dikenal sebagai WC Umum, juga dibangun di tempat umum seperti pasar dan terminal. 3. Sanitasi Terpusat (IPAL) Fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Malinau pada saat ini sedang dalam tahap proses pelelangan penyusunan master plan.

Berbagai

macam kendala atau masalah terkait dengan adanya IPAL Kabupaten Malinau Adalah adanya ke khawatiran akan tercemarnya sungai oleh Black water maupun grey water dari masyarakat yang tinggal di sekitar bataran sungai.


III- 28

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.2.3

Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut

serta dalam pengelolaan air limbah domestik. Penanganan sub sektor limbah domestik khususnya jamban keluarga menjadi urusan masing-masing individu atau keluarga. Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai penanganan limbah domestik yang benar yaitu mengkondisikan pengelolaan air limbah domestik yang aman sebelum dibuang ke media lingkungan sebagai kewajiban. Pola pengelolaan air limbah domestik seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak terutama untuk lingkungan yang mempunyai kepadatan tinggi, karena sistem komunal untuk lingkungan berkepadatan tinggi merupakan solusi yang paling tepat. Target dan sasaran pelayanan diukur berdasarkan kebutuhan nyata dan mendasar dari masyarakat,disamping melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat tentang pembuangan air limbah domestik yang sehat, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengadakan serta memelihara sarana yang dibutuhkan. Diantara prasarana dan sarana sanitasi yang ada, sebagian tidak berfungsi dengan baik walaupun jamban yang dipakai telah dilengkapi dengan tangki septic. Ada pula yang memiliki jamban pribadi, yang tidak dilengkapi dengan tangki septik atau penampung air limbah/ tinja, tetapi membuang secara langsung ke badan air terbuka terdekat. Kondisi yang masih kurang layak seperti tersebut diatas masih diperparah lagi dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya masalah pembuangan limbah domestik. Disamping itu, penanganan pembuangan air limbah domestik kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menduduki prioritas yang rendah dalam perencanaan dan pembangunan prasarana permukiman. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah domestik yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik. Beberapa peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik saat ini antara lain : 1.

Pembuatan jamban keluarga di masing-masing rumah tangga;


III- 29

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 2. 3. 4.

Pembuatan MCK umum yang pembangunan dan pengelolaannya oleh masyarakat; Sosialisasi melalui kelompok pengajian, rapat RT, rembug desa atau PKK untuk tidak BABS dan kampanye hidup sehat; Pembangunan resapan untuk saluran grey water.

Tabel 3.10 Jumlah Kepemilikan Jamban Sehat Menurut Kecamatan di Kab. Malinau JAMBAN NO

1

KECAMATAN

Malinau Kota

2

Malinau Utara

3

Malinau Barat

4

Malinau Selatan

KELUARGA DIPERIKSA

JUMLAH KELUARGA

PUSKESMAS

Malinau Malinau Seberang Tanjung Lapang Long Loreh

KELUARGA MEMILIKI

SEHAT

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

6,058

2.326

38.4

2.174

93.4

1.523

70.0

2.930

1.873

63.9

1.102

58.8

825

74.9

2.352

1.078

45.8

795

73.3

461

58.0

1.165

793

68.1

635

80.1

429

67.5

5

Setulang

535

169

31.6

84

49.7

45

53.6

6

Gong Solok

416

221

53.1

221

100

131

59.3

1.370

525

38.3

130

24.8

65

50.0

61

26.9

24

39.3

7

Mentarang

Pulau Sapi

8

Kayan Selatan

Long Ampung

516

227

44.0

9

Pujungan

Pujungan

471

194

41.2

65

33.5

44

67.7

10

Kayan Hulu

Long Nawang

364

275

75.5

143

52

85

59.4

11

Kayan Hilir

Data Dian

741

360

48.6

116

32.2

56

48.3

12

Sungai Boh

Sungai Boh

561

561

100

363

64.7

120

33.1

13

Mentarang Hulu

Long Berang

227

277

100

26

7.2

12

60

14

Bahau Hulu

Long Alango

338

275

81.4

143

52.0

55

38.5

67.3

3.875

62.9

JUMLAH (KAB/KOTA)

18.289

9.154

50.1

6.164

Sumber Data: Dinas Kesehatan tabel 66. Th 2012 Tabel 3.11. Jumlah Rumah Tangga Golongan Menengah ke Bawah menurut penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Kecamatan, Tahun 2011 Nama Kecamatan

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

Jumlah

2

3

4

5

6

Bahau Hulu

8

2

51

49

110

Kayan Hilir

12

14

27

118

171

Kayan Hulu

27

2

23

64

116

Kayan Selatan

29

2

103

134

Malinau Barat

408

14

3

371

796

Malinau Kota

684

54

22

89

849

1


III- 30

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Nama Kecamatan

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

Jumlah

Malinau Selatan

251

26

50

508

835

Malinau Utara

564

68

10

311

953

Mentarang

120

8

4

293

425

Mentarang Hulu

8

90

98

Pujungan

60

135

195

Sungai Boh

37

7

98

142

Total

2208

197

190

2229

4824

Persentase

45.77

4.08

3.94

46.21

100

Sumber data: Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kab. Malinau 2011

3.2.4

“Pemetaan” Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana

dalam komunikasi terdapat pengirim pesan (komunikator), media / saluran komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat / tools komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi (komunikan). Untuk itu perlu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang harus dilakukakan oleh pokja Sanitasi Kabupaten Malinau sebagai peserta PPSP tahin 2013 dalam rangka melengkapi data untuk buku putih yang diharapkan dapat menyediakan semua informasi, termasuk mengenai media yang ada dan referensi media masyarakat. Tujuan dari Studi komunikasi dan pemetaan media adalah : 1.

Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk disini adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajaran.

2.

Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu yang diangkat oleh pemkab dan PPSP serta peluangpeluang kerjasama dengan media massa.

3.

Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya.

4.

Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatankegiatan kemasyarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi.


III- 31

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Adapun hasil dari studi ini nantinya akan digunakan sebagai : 1.

Sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi.

2.

Media belajar bersama, khususnya bagi pokja sanitasi untuk kegiatan sejenis dimasa mendatang.

3.

Terinformasinya program pembangunan sanitasi kab/kota, PPSP dan pokja sanitasi kab/kota kepada nara sumber yang diwawancarai. Pada kesempatan tahun ini studi komunikasi Dan media di kabupaten Malinau

belum dapat dilakukan secara maksimal, namun demikian identifikasi kegiatan komunikasi secara umum maupun untuk pengolahan air limbah domestik, dapat dilihat pada tabel. 3.12 Tabel 3.12. Kegiatan komunikasi air limbah yang ada di Kabupaten Malinau No

Kegiatan

Tahun

Dinas pelaksana

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Menyebarluaskan informasi Dialog pentingnya Masyarakat 1 Interaktif 2012 Dishubkominfo sanitasi yang Luas Radio baik melalui media radio. Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Malinau

Pesan kunci

Sanitasi yang baik harus didukung infrastruktur yang baik.

Tabel 3.13: Media komunikasi yang ada di Kabupaten Malinau Nama Jenis Isu yang No Pesan Kunci Pendapat Media Media Acara Diangkat Kebersihan Keterlibatan Sanitasi Masyarakat dalam Positif Kaltim lingkungan Mass kedalamannya 1. Perbaikan Media penunjang Post memadai Infrastruktur Program Green & Sanitasi ( Selokan) Clean Positif sangat mendalam dan partisipatif Mendorong Radar Mass 2. PHBS Pentingnya Budaya Positif Tarakan Media Bersih & Sehat Sangat mendalam dan Partisipatif Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Malinau


III- 32

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.2.5

Partisipasi Dunia Usaha Partisipasi dunia Usaha khususnya dalam pengolahan limbah domestik di

Kabupaten Malinau belum menjadi ketertarikan, hal ini disebabkan pengolahan limbah domestik di Kabupaten Malinau masih dalam proses perencanaan dari Pemerintah Daerah. Namun demikian melalui Pokja Sanitasi akan melibatkan dunia usaha untuk ikut berperan aktif nantinya dalam pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Malinau.

3.2.6

Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan air

limbah masuk didalam program kegiatan sanitasi lingkungan, sedangkan untuk pengelolaan limbah terpusat saat ini sedang dalam proses perencanaan saja, sehingga belum ada anggaran yang mengarah pada pengelolaan limbah terpusat. 3.2.7

Permasalahan mendesak dan isu strategis Untuk menunjang pelayanan air limbah di Kabupaten Malinau, upaya-upaya

pengembangan dengan rencana kegiatan sebagai berikut : 1. Arahan Pengembangan Sanitasi Individual Arahan pengembangan sanitasi individual dilakukan pada tiap-tiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Malinau khususnya pada kawasan permukiman pusat kegiatan. Pengembangan ini dilakukan dengan peningkatan akses pelayanan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung guna pengelolaan air limbah permukiman. 2. Arahan Pengembangan Sanitasi Komunal MCK Plus Arahan pengembangan sanitasi komunal ini dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman pesisir. hal ini dilakukan mengingat kondisi sanitasi yang ada sebagian besar tidak layak sehingga limbah air langsung dibuang ke bawah tanah, rawa-rawa badan air tanpa pengelolahan sehingga limbahnya mencemari rawa-rawa atau pantai. Sehingga kampung menjadi tidak sehat dan bau. 3. Arahan Pengembangan Fasilitas Sanitasi IPAL Fasilitas pengolahan air limbah secara terpusat di Kabupaten Malinau perlu dibangun. Saat ini IPAL yang ada di Kabupaten Malinau baru 1 ( Satu ) yaitu IPAL RSU Kabupaten Malinau. Berbagai macam kendala atau masalah terkait dengan adanya IPAL tersebut yaitu : PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 33

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 -

Masih minim SDM yang tersedia baik secara Kualitas maupun kwantitas.

-

Masih terbatasanya daya listrik yang terdia.

-

Masih rendahnya Sosialisasi mengenai IPAL ke Masyarakat

Sedangkan untuk sasaran pengelolaan prasarana dan sarana air limbah untuk kedepannya meliputi : 1. Penanganan air limbah komunal dengan sistem MCK Plus Biogester, septik tank komunal dan IPAL komunal. 2. Jangka panjangnya dengan penyediaan IPLT dan IPAL terpusat di Kabupaten Malinau. Untuk pembuangan air buangan (air cucian atau mandi) pada sistem individual dapat menggunakan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah). Dalam sistem SPAL ini, air buangan dimasukkan ke dalam galian tanah yang diperlengkapi fasilitas penyaringan, seperti ijuk. Dengan adanya SPAL dan septik tank, maka saluran drainase yang ada hanya akan digunakan untuk mengalirkan air hujan. Terdapat dua jenis sistem yang dapat digunakan dalam penyaluran air limbah, yaitu combined dan separate system. Combined system menggunakan satu jaringan air limbah dan air hujan, sedangkan separate system memisahkan jaringan air limbah dan air hujan. Adapun rumusan masalah dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah adalah sebagai berikut : a. Sanitasi individual belum sepenuhnya terpenuhi khususnya pada kawasan Perkotaan sebagian besar masyarakat yang ada di pinggiran Sungai, yang tersebar di Kabupaten Malinau lebih banyak melakukan kegiatan MCK di bibirbir sungai. Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan sungai terutama ketika musim hujan. b. Belum tersedianya fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL. Untuk rencana jangka penjangnya

akan

dilakukan

peningkatan

kinerja

terhadap

IPAL

RSUD

Kab.Malinau yang berada di Kecamatan Malinau Utara . c. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang. Hal ini terutama

karena

berbagai

keterbatasan

yang

dimiliki

terutama

pada

masyarakat kawasan di sekitar pinggiran sungai


III- 34

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Diperkirakan besarnya produksi limbah di Kabupaten Malinau adalah sebesar 0.15 % dari besarnya kebutuhan (konsumsi) air bersih. Terdapat dua alternatif yang dapat dikembangkan dalam upaya pembuangan air limbah, yaitu penggunaan sistem individual dengan menggunakan septic tank atau sistem komunal dengan menggunakan jaringan. Namun kedua jenis prasarana ini membutuhkan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL). Jenis sistem yang dipilih, komunal atau individual, tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah dan topografi. Dalam sistem individual, selain dibutuhkan IPAL, juga diperlukan mobil-mobil pengangkut (tanki tinja). Tabel 3.14 Permasalahan dan Penanganan Air Limbah Kabupaten Malinau No

Aspek Pengelolaan Air Limbah

Permasalahan yang dihadapi

A

Kelembagan

Belum ada pihak Yang menangani

Bentuk Institusi

• belum Jelas Sektoral Pelaksana Tugas •

Dasar hukum pembentuka n institusi

-

SDM

Belum adanya petugas Pengelolaan Air Limbah

Teknis Operasional : Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED)

Pembanguna n baru

-

Tindakan Pelaksanan Telah

Sedang

Bag. Ortala

-

Penambahan Pegawai

DPU

Penyusunan DED Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Terpadu

DPU

- Sist.drainase Kawasan

DPU

-

Kuantitas dan kualitas pegawai terbatas

-

Sosialisasi

-

Penyusun an DED Sanimas

Belum direncanakan -

• Jamban Keluarga dan Septi tank

BLHD/Tata Kota

Penyusunan Perbub

-

Muka air tanah Kondisi areal ratarata Tanah Rawa

Proses Perencanaan

Juknis dari Kementri an

-

-

Penanggung Jawab

DPU

-

-

Rencana

Pembentukan Sektor berupa UPT Penanganan Air Limbah

minimnya pemahaman Pengelolaan Air Limbah

- Belum Ada dokumen perencanaan (Master plan, FS Dan DED) -

Sanitasi Sistem Onsite

Keterangan

-

Muka air tanah

Masih bersifat tradisonal


-

Pembang unan Sarana Air limbah:Dr ainase,MC K dan Bak

DPU

III- 35

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Kontrol

• PS Sanitasi berbasis masyarakat

• Truck Tinja

• IPLT

-

-Belum tersedia

- Belum tersedia

-

-

-

-

DPU

-

-

-

Pengadaan Mobil Tinja

DPU

-

-

-

Sosialisasi

DPU

Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas :

-

-

-

-

-

-

• Truck Tinja

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

Operasional dan Pemeliharaan

-

-

-

-

-

-

• Truck Tinja

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sosialisasi

DPU

-

-

• IPLT, dll

• IPLT, dll

Sanitasi sistem Offsite

Pembanguan Baru :

- Ketersediaan Lahan dan tinggihnya air tanah -

-

-

• Sambungan rumah

• Sitem jaringan pengumpul

• Sistem sanitasi

Tidak optimal

Belum pernah di Sosialisasika n

-


-

-

-

-

III- 36

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 berbasis masyarakat

• IPAL, dll

Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas • Sitem jaringan pengumpul • IPAL Operasi dan Pemeliharan : • Sitem jaringan pengumpul • IPAL Pembiayaan • Sumbersumber pembiayaan • Alokasi APBD • Tarif retribusi • Mekanisme penarikan retribusi • Realisasi penerimaan retribusi, dll

- Masih skala Mikro dan ketersediaan lahan

-RT18,14 dan 15 Desa Malinau Kota

-

-

-

-

Belum ada

-

-

-

-

-

Belum ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum ada

-

-

-

-

- Masyarakat dan KSM

Belum ada -

-

-

-

-

-

Belum ada -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- DAK dan APBD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S

Peraturan/Pe rundangan • Kelayakan pakai • Penerapan sanksi, dll Peran serta Masyarakat dan Swasta

• Kampanye/ Penyuluhan

• Keterlibata n swasta • Partisipasi aktif masyarakat

BKM ,Sanimas dan PNPM

- Belum ada

-

AdaKetergantungan pada pemerintah

-

-

Sosialisasi

DPU

-

-

-

Sosialisasi

DPU

-

-

-

Sosialisasi

DPU

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2007 (Diisi dengan data tahun 2008)


III- 37

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.15 Alternatif Pemecahan Masalah Pengelolaan Air Limbah Aspek Pengelolaan Air Limbah Kelembagan :

No A

• Bentuk Institusi

Teknis

Alternatif-1 Manfaat

Biaya

Teknis

Alternatif -2 Manfaat

Biaya

Pemisahan sector PLP berupa UPT

Penanganan lebih focus

Tinggi

Penguatan Institusi

Pembagian tugas fokus

Sedang

Penambahan pegawai

Memadai, paham tupoksi

Tinggi

Rotasi pegawai

Pemahaman tigas baik

Sedang

Master Plan FS, DED 3 IPLT

Penanganan Pencemaran Sungai Dan Tanah

Sedang

Sosialisasi perubahan cubluk jadi ST

Reduksi pencemaran tanah

Sedang

Stimulasi biaya perubahan cubluk

Replikasi teknologi di tempat lain

Tinggi

• Dasar hukum pembentukan institusi • SDM B 1 2 2.a

Teknis Operasional : Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED) Sanitasi Sistem On-site Pembangunan baru MCK Jamban Keluarga dan Septi tank

2.b

2.c

3 3.a

Septi tank komunal • PS Sanitasi berbasis masyarakat • Truck Tinja • IPLT Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas : Truck Tinja • IPLT, dll Operasional dan Pemeliharaan Truck Tinja • IPLT, dll Sanitasi sistem Offsite Pembanguan Baru : • Sambungan rumah


III- 38


3.b

3.c

C

• Sitem jaringan pengumpul • Sistem sanitasi berbasis masyarakat • IPAL, dll Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas • Sitem jaringan pengumpul • IPAL Operasi dan Pemeliharan : • Sitem jaringan pengumpul • IPAL Pembiayaan • Sumber-sumber pembiayaan •

Alokasi APBD

• Tarif retribusi • Mekanisme penarikan retribusi

Studi Keuangan

Peningkatan Kinerja

Sedang

Studi kelayakan investasi

Peningkatan retribusi

Sedang

• Realisasi penerimaan retribusi, dll D.

E

Peraturan/Perundangan •

Kelayakan pakai

•

Penerapan sanksi, dll

Peran serta Masyarakat dan Swasta • Kampanye/Penyuluha n • Ketertiban swasta • Partisipasi aktif masyarakat


III- 39


Tabel 3.16 Kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Prasarana Sarana Air Limbah No A

Aspek Pengelolaan Air Limbah Kelembagan : •Bentuk Institusi

Kondisi Saat Ini Tahun 2012 Belum Ada Sudah ada, belum optimal

Kondisi Akhir PJM Tahun 2013 Belum Ada

Keterangan Berbetuk UPT khusus PAL

•Dasar hukum pembentukan institusi •SDM B 1 2 2.a

Teknis Operasional : Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED) Sanitasi Sistem On-site Pembangunan baru • MCK • Jamban Keluarga dan Septi tank

2.b

2.c

3 3.a

• Septi tank komunal •PS Sanitasi berbasis masyarakat •Truck Tinja •IPLT Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas : • Truck Tinja •IPLT, dll Operasional dan Pemeliharaan • Truck Tinja •IPLT, dll Sanitasi sistem Off-site Pembangunan Baru : • Sambungan rumah •Sitem jaringan pengumpul •Sistem sanitasi berbasis masyarakat

3.b

3.c

C

•IPAL, dll Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas •Sitem jaringan pengumpul •IPAL Operasi dan Pemeliharan : •Sitem jaringan pengumpul •IPAL Pembiayaan •Sumber-sumber pembiayaan •Alokasi APBD •Tarif retribusi •Mekanisme penarikan retribusi •Realisasi penerimaan


Kurang Memadai

Memadai dari segi jumlah

Memadai dari segi jumlah dan kualitas

Kontruksi ST banyak yang belum benar

TS Biofilter (modifikasi)

- Optimal didaerah perkotaan

Berbentuk KSM

Belum Ada

Belum ada Belum ada Kontruksi ST banyak yang belum benar

Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Ada

-Sudah ada tetapi belum optimal Belum Ada

Belum Ada

Belum Belum Belum Belum Belum Belum

Belum Belum Belum Belum Belum Belum

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada Belum Ada

Belum Ada Belum Ada Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

DAK dan APBD II

III- 40


No D.

E

Aspek Pengelolaan Air Limbah retribusi, dll Peraturan/Perundangan •Kelayakan pakai •Penerapan sanksi, dll Peran serta Masyarakat dan Swasta •Kampanye/Penyuluhan •Ketertiban swasta •Partisipasi aktif masyarakat

Kondisi Saat Ini Tahun 2012

Kondisi Akhir PJM Tahun 2013

Keterangan

Sudah Ada

Belum Terorganisasir Belum Ada Belum Ada Belum Ada

KSM,BKM dan PNPM Belum Ada Belum Ada Belum Ada

Sanimas dan PNPM

Sumber : Hasil Rapat Koordinasi Pokja AMPL Tahun 2013

Untuk menentukan sistem yang dipilih, maka pola distribusi hujan sepanjang tahun harus diketahui. Apabila hujan hanya terkonsentrasi pada bulan-bulan tertentu, maka separate system lebih ekonomis untuk digunakan. Di Kabupaten Malinau, hujan tejadi sepanjang tahun, tetapi intensitas yang tinggi terjadi pada bulan Maret, dan Desember. Curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Maret. Untuk Kabupaten Malinau sistem yang digunakan akan lebih ekonomis apabila sifatnya terpisah. Sistem individual ini juga lebih feasible dari segi lingkungan, karena apabila air kotor dan lumpur tinja, serta drainase digabungkan dalam satu saluran, maka volume air limbah akan sangat besar dan memerlukan instalasi pengolahan yang cukup luas. Instalasi yang cukup luas ini sebaiknya diletakkan di dekat badan air, seperti di sungai, sementara itu kawasan pesisir dan bantaran sungai tidak cukup luas untuk mengembangkan sistem ini. Selain itu, topografi Kabupaten Malinau juga berbukit-bukit, sehingga pengaliran air limbah dengan menggunakan jaringan akan memerlukan pemompaan dengan konsekuensi biaya yang cukup tinggi.

3.3

Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah di Kabupaten Malinau saat ini masih dalam lingkup yang terbatas, yaitu pada lingkup wilayah yang meliputi Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Utara. Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi saat ini adalah 3 unit kendaraan truk yang mengangkut sampah 1 trip setiap harinya. Lokasi pembuangan sampah akhir (TPA) terletak di Kecamatan Malinau Utara tepatnya di Desa Kelapis yang berjarak ± 10 km dari pusat kegiatan di Kecamatan Malinau Kota, dengan luas areal ± 5 ha.


III- 41

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.17 Sarana dan Prasarana Persampahan yang ada No

Pengelolaan Prasarana/Sarana

Satuan

Volume (Unit)

Kapasitas

Tahun Pengadaan

Kondisi

1

Pewadahan : Bin/Tong Sampah

Unit

25

2M3

2003

Baik

2

Pengumpulan : a. Gerobak sampah b. Becak Sampah c. Gerombak motor

Unit

-

-

-

-

3

Penampungan Sementara : a. Transfer depo b. Container c. Transfer Station d. Pasangan batu/ landasan container

Unit

-

-

-

-

4

Pengangkutan : a. Dump truck b. Arm Roll Truck c. Compactor truck d. Truck

Unit

5

Pengolahan : a. Pengomposan b. Daur ulang c. Incinetor

Unit

-

M2 Unit KM

11 Ha 1 Unit 10 Km

6

5

18 m³

2000 - 2003

-

-

Baik

-

Pembuangan Akhir : a. Luas area b. Alat berat c. Jarak dari pusat kota

-

2007 2000 -

Baik Baik Baik

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2032)

Gambar 3.6 Lokasi Pembuangan Sampah di Sempayang , Kecamatan Malinau Barat

Sumber : Dinas Tata Kota Kab.Malinau


III- 42

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.3.1 Kelembagaan Pengelolaan persampahan Kabupaten Malinau saat ini berada dibawah Kantor Dinas Kota . Penetapan pengelola tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Berdasarkan susunan organisasi tersebut, maka pelaksana teknis operasional pengelolaan persampahan Kabupaten Malinau berada dibawah Seksi Kebersihan. Institusi

lainnya

persampahan

yang

Kelompok

ikut

serta

Masyarakat

bertanggung (Pokmas)

jawab yang

pada

pengelolaan

melaksanakan

proses

pengumpulan sampah pada permukiman yang belum mendapat pelayanan langsung dari kantor kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malinau. Pokmas tersebut melaksanakan pengumpulan sampah dari rumah tangga dengan menggunakan gerobak dan mengangkutnya ke tepi jalan yang akan dilalui truk pengangkut sampah. Pembentukan organisasi dan tata kerja organisasi Pengelola Kebersihan Kabupaten Malinau diatur pada perbub Nomor 18 Tahun 2008. Berdasarkan Perbub tersebut, maka institusi pengelola keberihan Kabupaten Malinau adalah Dinas Tata Kota

Kabupaten Malinau. Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Malinau bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sampah Kabupaten

Malinau,

sekaligus

juga

melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

pertamanan dan pemakaman. Susunan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malinau terdiri atas : 1. Kepala Dinas; 2. Sekertariat membawahkan : a. Kassubag. Sungram; b. Kassubag.Umum dan Kepegawaian c. Kassubag. Keuangan. 3. Bidang Tata Kota : a. Kasi Tata Ruang; b. Kasi Pengawasan dan Pelayanan Rekomendasi Penerbitan IMB 4. Bidang Kebersihan dan Pasar : a. Kasi Pasar; b. Kasi Kebersihan; dan c. Kasi Pengelolaan Sampah. 5. Bidang PMK , Pemakaman dan Pertamanan : a. Kasi PMK; b. Kasi Pemakaman; dan c. Kasi Pertamanan. PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 43

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 6. Jabatan Fungsional 7. Bagan struktur jabatan Organisasi SKPD Dinas Tata Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran ini Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Gambar 3.7 Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau

Gambar 7.1 Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau

Tabel.3.18 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Fungsi PERENCANAAN • Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala Kabupaten • Menyusun rencana Program persampahan dalam rangka pencapaian target • Menyusun Rencana Anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA • Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah


Pemangku Kepentingan Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten Bappeda

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

Bank BPD

-

III- 44


• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) • Membangun sarana tempat penampungan sementara • Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke tempat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) • Membangun Sarana TPA • Menyediakan Sarana Komposting PENGELOLAAN • Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS • Mengelola sampah di TPS • Mengangkut sampah dari TPS ke TPA • Mengelola TPA • Melakukan Pemilhan Sampah • Melakukan penarikan retribusi sampah • Memberikan izin usaha pengelolaan sampah • PENGATURAN DAN PEMBINAAN • Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam Pengangkutan, oersonil, Peralatan, dll) • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah Monitoring dan EValuasi • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efekifitas layanan persampahan, dan atau menampung serta keluhan atas layanan persampahan

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota Belum Ada

-

-

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Belum Ada

-

-

Belum Ada

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

Tabel. 3.19 Peta Peraturan Pengelolaan Sampah Kabupaten Malinau Peraturan


Keterangan

Persampahan Target Capaian Pelay anan Pengelolaan Persampahan di kabupaten Malinau

√

√

Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Malinau dalam memberday akam masy arakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masy arakat untuk mengurangi sampah meny ediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS

√

√

√

√

Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA pengelolaan di TPA dan Peraturan waktu pengangkutan smpah dari TPS ke

√

√

√

√

√

√

TPA Kerjasama pemerintah Kabupaten Malinau dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi layanan persampahan Tatac ara perizinan untuk kegiatan pembuangan sampah bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga,

√

√

dan perkantoran


III- 45

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Daerah pelayanan pengelolaan persampahan Kabupaten Malinau saat ini hampir mencakup sebagian besar daerah terbangun kota, terutama permukiman yang terletak disekitar jalan yang dapat dilalui oleh alat angkut sampah. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, dan penyapuan jalan pada jalan protokol dan sekitar perkantoran dan pasar. Terdapat lima pelayanan persampahan yang diberlakukan di Kabupaten Malinau, yaitu untuk rumah tangga (tiga jenis), jalan, dan pasar : 1.

Pelayanan Intensif : pelayanan ini didasarkan pada daerah kawasan konservasi yang mencerminkan wajah Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.

2.

Pelayanan

Non

Intensif

:

pelayanan

dilakukan

terutama

pada

daerah

permukiman dan daerah komersil. 3. Pelayanan Kurang : daerah daya kepadatan penduduk di daerah pinggiran sungai,

yaitu di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dan desa Long Apung Kecamatan Kayang Selatan. 4. Pelayanan yang diperbantukan untuk lembaga/Instansi lain : Pasar Induk

Kabupaten Malinau ,Pelayanan Penyapuan Jalan : kegiatan pelaksanaan dengan sistem manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia dan dengan peralatan tradisional, seperti sapu lidi dengan sistem beregu, setiap regu terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 4. orang tukang sapu dan 2

orang pengumpul hasil

sapuan yang dilaksanakan mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan selesai. (Diisi dengan data tahun 2008) 5. Pelayanan Kebersihan Parit dan Brem : dilaksanakan oleh petugas parit /brem

dan pemotongan rumput dengan satu rolling yaitu perputaran lokasi karya dalam jangka waktu tertentu. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau membuang sampah ke TPS atau Bak Container sendiri, mengingat daerah tersebut tidak dapat dilewati gerobak atau belum mendapat fasilitas gerobak sebagaimana daerah yang lain. Pengambilan Sampah dengan truck secara door to door dilakukan dengan cara, penduduk meletakkan sampah di depan rumah dengan kemasan plastik/doos atau bak sampah.


III- 46

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.20 Sistem Pelayanan Persampahan Saat Ini No 1

2

Uraian Pengolahan Sistem Persampahan Berdasarkan Pengelola : a. Masyarakat b. Pemerintah Kabupaten Malinau c. Swasta Teknik Operasional a. Cakupan pelayanan

b. Perkiraan Timbunan Sampah c. Timbunan sampah yang terangkut • Permukiman

Keterangan

1

Paket

Dinas Tata Kota

%

3 Kecamatan

m³/hari m³ m³/hari

104,51

m³/hari

• Total

4

Volume (Unit)

96,00

m³/hari

• Non Permukiman

3

Satuan

m³/hari

• Kapasitas Pelayanan TPA

• Kapasitas pengumpulan sampah Pembiayaan a. Biaya Pengelolaan - Pengumpulan sampah - Pengolahan sampah b. Pendapatan Retribusi Hukum dan Peraturan :

4,00 100

96,00

m³

-

Rp/tahun Rp/tahun Rp/tahun

-


Kawasan Bebas Sampah 3 Kecamatan Terangkut ke TPA Terangkut ke TPA Terangkut ke TPA Terangkut ke TPA

Pelayanan tersebut dilakukan pada daerah jalan protokol / daerah pinggiran jalan raya. Untuk daerah ini pelayanan sampah dilakukan dengan cara pengumpulan memakai gerobak kemudian dimasukkan ke dalam container /TPS. Tabel 3.21 Aspek Pengelolaan Persampahan No A

Aspek Pengelolaan Persampahan Kelembagaan : • Bentuk Institusi

• Dasar

hukum pembentuka n Institusi • SDM

Telah dilaksanakan

Tindakan Sedang dilaksanakan

Minimnya Koordinasi antar SKPD Tehnis terkait Perda No 4 Thn 2008

-

-

√

Dinas Tata Kota

√

-

-

Pemerintah Kab. Malinau

Terbatasnya Kopentensi

-

-

Bantek SDM

Dinas Tata Kota

Permasalahan yang dihadapi


Rencana pelaksanaa

Penanggung Jawab

III- 47

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 dan Jumlah Tenaga Yang tersedia

B

1

2

Teknis Operasional : Perencanaan : Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED)

Prasaran dan Sarana Pewadahan Bin/Tong Sampah, TPS

Pengumpula : a. Gerobak sampah b. Becak sampah c. Street sweeper, dll Pemindahan (Penampung an Sementara) a. Transfer depo b. Container c. Transfer station Sistem Pengolahan & 3R a. Pengomposa n b. Daur Ulang c. Incinerator, dll Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kebersihan dan study banding masalah pengelolaan persampahan DED TPA

Belum adanya dokumen pengelolaan sampah secara terpadu

Pengadaan Lahan untuk TPA Sempayang

Sempayang

Pembuatan Master Plan Persampahan dan perluasan cakupan layanan

Dinas Tata Kota

Lokasi/ Kawasan padat yang sulit dijangkau oleh Truk Dump Sampah

Pengadaan Bak Sampah

Pengadaan Alat Berat

Dinas Tata Kota

-

Pembangunan infsrastuktur di TPA (jalan, drainase, sarana air bersih dan Rumah jaga) -

-

-

-

-

-

-

Lokasi / Kawasan padat yang sulit dijangkau oleh Truk Dump Sampah Belum adanya Contianer untuk TPS di Pasar Induk dan Pasar Tradisional

Ada dua SKPD pengelola Sistem Pengolahan & 3R


Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota -

-

-

-

-

-

Pengadaan alat pembuatan Kompos dan Daur Ulang Sampah -

-

-

-

-

-

BLHD / Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota

III- 48

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 a. Lahan b. Fasilitas • • • • •

Umum Jalan masuk Saluran drainase Sistem air bersih Kantor Pagar/gerba ng

c. Fasilitas • • • •

Perlindungan Lingkungan Lapisan kedap air Satuan pengumpul lindi Instalasi pengolahan lindi Penanganan gas metan

Fasilit as Operasional Jembatan timbang Alat berat Jalan operasi Area penghijauan Sel pembuangan sampah Cadangan tanah penutup

Belum tersedianya sarana pendukung TPA yang memadai Belum adanya Dok.Perencan aan Mengenai Perlindungan Lingkungan

• • • • •

√

-

-

√

-

-

√

-

√ -

√ √

-

Belum ada Dokumen Perencanaann ya

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

√ -

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d. •

-

DPU Prov. Kaltim ( P2LPN )

DPU Prov. Kaltim ( P2LPN )

DPU Prov. Kaltim (P2LPN )

Dinas Tata Kota

-

e. Fasilitas

penunjang

• Pencucian

kendaraan • Parkir • Komunikasi

-


III- 49

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 3.8 Diagram SSA Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malinau


III- 50

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.22 Parameter Teknis Wilayah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Pendapatan Penduduk Rata-rata Tata Guna Lahan • Komersil/Perkantoran/Perdagangan • Daerah Permukiman • Fasilitas Umum • Lain-lain Topografi dan Geologi Permehabilitasi Tanah Air Tanah • Tinggi Muka Air Tanah • Pemanfatan • Kualitas Air Permukaan • Debit • Pemanfaatan • Kualitas Klimatologi • Arah angin • Curah hujan rata-rata

Kesehatan • Tiga penyakit paling dominan terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk • Kejadian khusus terkait sampah

Sumber : Profil Kabupaten Malinau 2010

Satuan Keterangan 77.405 Jiwa 1.78 jiwa/ha Ha Ha Ha 0 - 2000 m² Pedsolik -

Air Minum Baik

Pemanfatan oleh warga

Gatal-gatal, Diare

Banyaknya kejadian sakit

2500 - 4500 mm Banjir

Dari hasil studi EHRA yang telah dilakukan terhadap seluruh responden dalam pengelolaan sampah secara total, responden pada seluruh klaster dalam

mengelola

sampah rumah tangga tersebut dengan cara dibuang ke sungai/kali/laut/danau dengan jumlah persentase sebesar 46,0 %, selanjutnya dengan jalan di bakar sebesar 26,8% sedangkan yang dibuang ke lahan kosong/ kebun/ hutan dengan persentase sebesar 15,5 %, dan dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditimbun dengan tanah sebesar 3%, dan persentase yang terkecil yaitu pada pengelolaan sampah yang dibiarkan membusuk dan dibuang ke dalam lubang dan di tutup dengan tanah sebesar 0,8%. Lihat Grafik 3.2.1 Pengelolaan Sampah Berdasarkan Cluster di Kabupaten Malinau Tahun 2013. PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 51


Lain-lain Kab

15.5 46.0

3.0

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk Dibiarkan saja sampai membusuk

26.8

7.0 .0 Kluster Desa/Kelurahan

4

15.0

.0

15.0

67.5

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

12.5 3

42.5

5.8

35.8

.8 19.6 2

24.2

.0 .0

Dibakar

52.9

2.1

20.0

40.0

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

60.0

80.0

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

Grafik 3.8 Pengelolaan Sampah Berdasarkan Cluster di Kabupaten Malinau Tahun 2013

Melihat kondisi demikian, maka pada akhirnya akan kembali berkaitan pada praktek pemilahan sampah masyarakat seperti terlihat pada grafik 3.2.2. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah secara komunal tidak diterapkan di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau, seperti pemilahan sampah, penampungan sampah (TPS), pengangkutan sampah oleh armada sampah, dan akhirnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Walaupun masyarakat yang telah diberikan pengetahuan sesering mungkin tentang pembuangan sampah yang baik dan benar, akan tetapi jika pengelolaan secara komunal yang dilakukan swasta/ pemerintah tidak berjalan akan menjadi faktor penghambat yang sangat besar. Sehingga peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengendalian sampah sangat dibutuhkan dalam melakukan perubahan secara menyeluruh dan efektif dalam mengelola sampah dengan teratur. Jika saja pengelolaan sampah dari hilir sampai hulu telah berjalan dengan baik maka daerah Kabupaten Malinau tidak akan terlihat lagi keberadaan sampah di lingkungan publik maupun masyarakat.


III- 52



Kab

90.6 9.4

Tidak Dipilah/dipisahkan

92.9

4

7.1 100.0

3

.0 50.0 50.0

2 .0

Dipilah/dipisahkan

50.0

100.0

150.0

Grafik 3.9 Praktik Pemilahan Sampah Oleh Rumah Tangga di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Berdasarkan grafik diatas perlakuan pemilahan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Malinau yang diwakili hanya 32 responden dari 400 responden yang disurvey, secara kesadaran sangat sedikit dengan persentase responden sebesar 90,6 %, sedangkan yang memilah sampah hanya sedikit yaitu sebesar 9,4 %. Jika diperhatikan pada klaster 3 seluruh responden tidak melakukan pemilahan sampah, serta pada klaster 4, responden yang tidak melakukan pemilahan sampah memiliki persentase sebesar 92,9%, dan klaster 2 memiliki persentase sebesar 50% (diwakili oleh 1 orang responden). Tergambar jelas pada hasil tabel area berisiko persampahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah selain pengetahuan masyarakat yang kurang adalah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai.

Tabel 3.23 Area Berisiko Persampahan Berdasarkan Hasil Studi EHRA Kabupaten Malinau Tahun 2013 Kluster Desa/Kelurahan VARIABEL

KATEGORI

2 n

Pengelolaan sampah

Tidak memadai

Total

3 n

7

8

n

%

%

n

%

240

100,0

119

99,2

12

30,0

371

92,8

0

,0

1

,8

28

70,0

29

7,3

240

100

120

100

40

100

400

100

Ya, memadai

%

4

Frekuensi pengangkutan sampah\

Ya, memadai

0

,0

0

,0

1

100,0

1

100,0

Ketepatan waktu pengangkutan

Ya, tepat waktu

0

,0

0

,0

1

100,0

1

100,0


III- 53


sampah Pengolahan sampah setempat

Tidak diolah

231

96,3

107

89,2

37

92,5

375

93,8

9

3,8

13

10,8

3

7,5

25

6,3

240

100

120

100

40

100

400

100

Ya, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui atau ditarik kesimpulan bahwa hanya di klaster 4 saja yang ada pengangkutan sampah sedangkan di klaster 2 dan 3 tidak ada pengangkutan sampah dari pihak pengelola persampahan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah yang memberikan jawaban tidak memadai adalah sebesar 92,8% dan untuk pengelolaan sampah setempat juga tidak dilakukan/diolah adalah sebesar 93,8%.

3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayan Masyarakat, Sanitasi Jender Dan Kemiskinan Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, selokan dan jalan. Hal tersebut juga dikarenakan kurang tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum dan di tempat publik lainnya. Kalaupun ada, kondisinya sudah rusak atau tidak terawat. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah padat, seperti masih tingginya proses pengelolaan sampah padat melalui pembakaran, belum adanya pemilahan pada skala rumah tangga dan masih rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan, dan pemanfaatan sampah padat untuk kepentingan ekonomi, pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan dan pemakaian plastik yang tidak terkendali. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap upaya penyediaan sarana dan prasarana persampahan komunal di wilayah permukimannya, sehingga hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Kurangnya dukungan dan rangsangan dari pemerintah kota, baik teknis maupun non-teknis terhadap masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembukaan lahan baru yang akan digunakan untuk penempatan sampah sementara di wilayah lingkungan tempat tinggalnya.


III- 54

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Terjadinya perubahan lingkungan sosial di kawasan TPS dan TPA, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah, bau menyengat, keberadaan lalat dan tikus serta pencemaran air tanah).

Tabel 3.23 Daftar program/Proyek Layanan yang berbasis masyarakat No

Sub Sektor

Nama Program/Proyek/Layanan

Pelaksana/PJ

Tahun Mulai

1

Persampahan

Penyuluhan Sampah disekolah

Dinkes

2011

Kondisi Sarana Saat ini Tidak Fungsi Rusak Fungsi

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

keterangan: data belum tersedia

3.3.4 Pemetaan” Media Tabel. 3.24

Media Komunikasi yang ada di kabupaten Malinau

No

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang diangkat

Tujuan Kegiatan

Pesan Kunci

1.

Radar Tarakan

Liputan

Kepedulian Kebersihan Kota

Sosialisasi

Peran serta masyarakat & Kepedulian tentang kebersihan kota

2.

Radio Lokal

Iklan layanan nmasyarakat

Kebersihan Lingkungan

Sosialisasi

Mendorong Kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan

3.

Radar Tarakan

Liputan

Mobilisasi Sampah

Sosialisasi

Waktu Pengangkutan Sampah pada sore hari

Himbauan

Penanganan sampah rumah yang tepat

Himbauan

Cara hidup sehat

4..

Radar Tarakan

Liputan

5.

Radar Tarakan

Liputan

Penanganan sampah rumah tangga Budaya Hidup Bersih

Pendapat Media

3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Partisipasi dunia Usaha khususnya dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malinau cukup aktif Dan berperan penting, hal ini terlihat dari dukungan para dunia usaha dalam penyediaan alat alat Dan fasilitas persampahan seperti bak sampah, truk pengangkut sampah Dan truk pengangkut petugas kebersihan. Ini menandakan bahwa para PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 55

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 dunia usaha di Kabupaten Malinau ikut perduli dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Malinau. Tabel berikut menunjukkan partisipasi penyedia layanan pengelolaan persampahan oleh dunia usaha yang ada di Kabupaten Malinau Tabel. 3.25

Kerjasama Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

Penyediaan Truk Pengangkut Sampah

Jenis Kegiatan Sanitasi Peningkatan Fasilitas

Bank BPD Malinau

Bantuan alat pengangkut Sampah

2

Penyediaan tempat sampah umum

Peningkatan Fasilitas

Bank BRI /BNI Malinau

Bak Sampah Umum

3

Penyediaan Transportasi Petugas Kebersihan

Peningkatan Fasilitas

Perusahaan Pertambangan

Transportasi Pasukan Kuning

No

Nama Kegiatan

1

Sumber: Hasil Kick Off PPSP Kab. Malinau 2013

3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan Dan pembiayaan pada sektor persampahan dikelola oleh Dinas Tata pada tabel 3.35 terlihat bahwa anggaran pada sektor persampahan pada tahun 2013 ini mengalami peningkatan yang cukup besar hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga meningkat pula volume sampah yang harus diangkut sehingga diperlukan perluasan dan penambahan angkutan sampah dalam pelayanan persampahan di Kabupaten Malinau. Penarikan retribusi persampahan yang ada di Kabupaten Malinau digabung dengan penarikan rekening PDAM, dimana besarnya retribusi sampah sebesar Rp. 5.000,00 /pelanggan PDAM Tabel. 3.26 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja dari sektor Persampahan No

SKPD

TAHUN

2010

1 DINAS TATA KOTA Investasi Persampahan Maintenance & Op Total Anggaran

2011 4,171,795,000 444,000,000 4,615,795,000

2012 2,168,816,165 500,000,000 2,668,816,165

2013

Rata2 Pertumbuhan

5,437,570,000 550,000,000 5,987,570,000

3.3.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis Sasaran yang ingin dicapai adalah pada tahun 2013 pengelolaan sampah oleh Kelompok Rumah Tangga secara mandiri dengan penerapan 3 M (mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang).


III- 56

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Dinas Tata Kota menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan Kabupaten Malinau menganggap bahwa permasalahan bidang persampahan yang dihadapi saat ini adalah : 1. Sistem kelembagaan pengelolaan Persampahan

lingkungan di kabupaten Malinau

masih sangat lemah, yang ditunjukan oleh lemahnya penyusunan perencanaan, program/target dan penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana persampahan, rendah sistem dan cakupan layanan sistem persampahan, lemahnya kekuatan publikasi dan sosialisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terutama dalam hal pemilahan sampah rumah tangga. 2. Pelayanan perampahan belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem persampahan lingkungan belum tertata dan dikelola dengan baik, kondisi fisik tempat penampungan sampah belum mengarah pada sistem pemilahan 3. Berkaitan dengan keterbatasan peralatan alat berat di TPA, Jumlah alat berat untuk melakukan sanitary landfill di TPA Sempayang hanya 1 buah Excavator dengan status sewa alat berat sehingga kinerja di TPA tidak maksimal sehingga perlu adanya pengkajian kebutuhan alat berat untuk pengelolaan TPA dan alat pengangkutan layanan persampahan guna mengetahui kebutuhan alat berat Dan alat pengangkutan layanan perampahan. 4. Kesadaran

masyarakat

maupun

jender

dan

kemiskinan

dalam

pengelolaan

persampahan masih sangat rendah, terlihat dari rendahnya tingkat pemeliharaan dan rasa mimiliki atas prasarana yang ada.

5. Dukungan media komunikasi khususnya media lokasl dalam pubilikasi dan sosialisasi sistem pengelolaan persampahan masih perlu untuk ditingkatkan, dukungan atau kerjasama Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan media komunikasi lokal masih rendah. Tabel 3.27 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Pengelolaan Persampahan No A

Aspek Pengelolaan Persampahan Kelembagaan : • Bentuk Institusi • Dasar hukum pembentukan Institusi

• SDM, dll

Teknis Penguatan Institusi Perbup

Rotasi dan Peningkatan Kopetensi Pegawai


Alternatif-1 Manfaat Pembagian tugas fokus Pedoman Pelaksanaan Tugas Jelas Pemahaman tugas dengan baik

Biaya

Teknis

Sedang

Bentuk UPT/BLUD

Sedang

Perbup

Sedang

Penambahan Pegawai


Biaya

Penanganan Lebih Fokus Pedoman Pelaksanaan Tugas Jelas

Sedang

Memadai dan memahami tupoksi

Sedang

Sedang

III- 57


No

Aspek Pengelolaan Persampahan

B

Teknis Operasional:

1

Perencanaan : Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED)

2

Teknis

FS,DED TPA


Terlaksananya Pembangunan TPA

Prasarana dan Sarana Pewadahan: Penambahan Peningkatan Bin/Tong Sampah Jumlah Layanan Pengumpulan : a. Gerobak sampah b. Becak sampah c. Street sweeper, dll Pemindahan (Penampungan Sementara) a. Transfer epo b. Container Transfer station Sistem Pengolahan & 3R a. Pengomposan b. Daur Ulang c. Incinerator, dll Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) a. Lahan b. Fasilitas Umum • Jalan masuk • Saluran drainase • Sistem air bersih • Kantor • Pagar/gerbang c. Fasilitas Perlindungan Lingkungan • Lapisan kedap air • Satuan pengumpul lindi • Instalasi pengolahan lindi • Penanganan gas metan d. Fasilitas Operasional • Jembatan timbang • Alat berat • Jalan operasi • Area penghijauan • Sel pembuangan sampah • Cadangan tanah penutup e. Fasilitas penunjang • Pencucian kendaraan • Parkir • Komunikasi Sumber : Hasil Kajian (Diisi dengan data tahun 2008)


Biaya

Sedang

sedang

Teknis


Biaya

Master Plane TPA Persampahan terpadu

Perluasan Daerah Layanan

Tinggi

Kerja sama swasta

Peningkatan Layanan

Tinggi

III- 58

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Lokasi permukiman yang tidak tertata dengan baik, mengakibatkan sulitnya menangani kebersihan di lingkungan masyarakat yang tidak layak huni. Wilayah Kabupaten Malinau cukup luas, dengan kondisi armada yang sangat terbatas berpengaruh pada pelayanan kebersihan di masyarakat. Ada beberapa kKelurahan yang masih belum tertangani kebersihan secara optimal. Kurangnya jumlah tenaga pekerja harian lepas saat ini, rasio perbandingan jumlah lokasi penanganan dengan jumlah pekerja yang melayani kebersihan masih kurang. Gambar 3.9 Sistem Pembuangan Sampah Kabupaten Malinau

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2007

Pengelolaan

persampahan

dilakukan

dengan

mengembangkan

sistem

pengelolaan setempat dan sistem terpusat; perbaikan pola operasional pelayanan yang

meliputi

pewadahan,

pengumpulan,

pemindahan,

pengangkutan

dan

pembuangan akhir. 1. Pewadahan Wadah yang digunakan oleh penghasil sampah pada daerah permukiman dan pertokoan umumnya adalah bin sampah, tong sampah, kardus bekas, dll. Pada daerah pasar wadah yang digunakan umumnya bin plastik, kantong plastik, keranjang bekas, dan sebagian langsung menumpuk sampah disekitar kios. Wadah pada perkantoran, pertokoaan dan perumahan di sekitar jalan utama umumnya seragam menggunakan bin sampah. Jenis wadah berupa bin sampah ini disediakan oleh pengelola Kebersihan Kota (Kantor kebersihan dan pertamanan. Wadah sampah untuk sampah bekas penyapuan jalan langsung ditempatkan di bin sampah yang berfungsi

sebagai TPS (yang sekaligus berfungsi sebagai tempat


III- 59

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 penampungan sampah rumah tangga, perkantoran, dan pertokoan). Wadah sampah untuk rumah tangga yang tidak terletak di sepanjang jalan utama, disediakan oleh pemilik rumah ( penghasil sampah ). Jenis wadah yang digunakan bervariasi, seperti kardus bekas, keranjang bekas, bak sampah permanen, bin sampah, dll.

2. Pengumpulan Pada pola pertama, pelaksanaan pengumpulan sampah dari wadah sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan (petugas kantor Kebersihan) dan secara langsung dipindahkan ke dalam truk pengangkut sampah. Pola individu langsung ini dilaksanakan pada daerah-daerah permukiman teratur dan permukiman dipinggir jalan utama yang dilalui oleh truk pengangkut sampah. Pola kedua di jumpai pada daerah permukiman yang belum dilalui oleh truk pengangkut. Pada pola ini sampah dikumpulkan oleh petugas (yang dibiayai oleh penghasil sampah dan dikoordinir oleh RT masing-masing atau oleh pihak Kelompok masyarakat/Pokmas). selanjutnya sampah dengan gerobak dibawa ke pinggir jalan yang dipindahkan ke dalam truk. Pada pola ini gerobak berfungsi sebagai alat angkut pengumpul dan sekaligus sebagi TPS. Ini dilakukan jika pada jalur pengangkutan sampah terdekat tidak tersedia TPS (bak sampah atau kontainer). Jika di sekitar jalur pengangkutan tersedia TPS, maka sampah dari gerobak langsung dipindahkan kedalam TPS. Pola yang sama juga dilakukan pada daerah pasar, tetapi dengan petugas pelaksana adalah petugas kebersihan (petugas Kontor Kebersihan). Sampah dikumpulkan petugas kemudian dipindahkan ke TPS (Bak sampah atau kontainer) sebelum diangkut ke TPA. Pola ketiga, pelaksanaan pengumpulan sampah dari wadah sampah ke TPS dilaksanakan oleh penghasil sampah. Pola komunal ini terdapat pada sebagian besar daerah permukiman yang berada disekitar jalur pengangkutan sampah. Masyarakat penghasil sampah memindahkan sampah yang dihasilkannya ke suatu tempat yang berfungsi sebagai TPS, dapat berupa peralatan terbuka, bak sampah, atau kontainer. Pola keempat dijumpai pada sebagian besar wilayah permukiman yang belum mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pemerintah. Pada pola ini masyarakat langsung mengumpulkan sampahnya ke tempat terbuka untuk ditimbun, dibuang secara terbuka, atau dibakar. Penyapuan sampah jalan dilaksanakan Pengelola (petugas penyapu jalan) dan dikumpulkan langsung ke TPS yang terdapat di


III- 60

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 sekitar daerah penyapuan jalan atau ditumpuk di pinggir jalan untuk kemudian langsung diangkut oleh truk pengangkut sampah ke TPA sampah. 3. Pemindahan TPS yang digunakan saat ini ada 3 (tiga) jenis, yaitu: a.

Bak sampah yang terbuat dari pasangan bata dengan kapasitas tampung sekitar 2-4 m3. Terdapat disekitar pasar dan juga permukiman. Sampah yang ditampung pada bak sampah pasangan bata yang diangkut dengan truk dump.

b.

Bak sampah jenis kontainer dengan kapasitas tampung 4 m3. Bak sampah jenis kontainer ini ditempatkan di pasar dan beberapa wilayah permukiman. Sampah yang ditampung pada bak kontainer kemudian diangkut dengan truk arm roll.

c.

Pelataran di tempat terbuka dijadikan sebagai tempat penampungang sampah sementara. Sampah dari jenis ini diangkut dengan dump truk.

4. Pengangkutan Ada tiga jenis alat angkut yang digunakan saat ini, yaitu truk dump, dan standard. Jumlah truk pengangkutan sampah yang dioperasikan saat ini ada 5 unit dan 1 Unit truk pengangkut petugas. Seluruh

truk dump dioperasikan setiap hari oleh 5

sampah (setiap truk

dioperasikan oleh 1

orang supir dan 30 petugas

petugas sampah)

yang bertugas

memindahkan sampah dari bin sampah dan bak sampah ke dalam truk drum l dan membongkar sampah dari truk ke TPA sampah. Jumlah sampah terangkut yang dibuang ke TPA sebanyak 210 m³/th. Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara mencatat jumlah truk yang masuk ke TPA setiap hari yang mencakup truk sampah yang dioperasikan Kantor Kebersihan. 5. Daur Ulang dan Pengomposan Pelaksanaan daur ulang dan pengomposan oleh pihak kelompok masyarakat atau perorangan dalam rangka peningkatan pendapatan sudah dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Pelaksanaan daur ulang dilakukan di TPA. 6. Penyapuan Jalan dan Pasar Penyapuan jalan dilakukan oleh pengelola pada jalan-jalan utama yang terdapat di pusat Kabupaten Malinau dan pada lingkungan pasar. Penyapuan sampah pada jalan utama dilakukan setiap hari. Pelaksanaan penyapuan jalan dilakukan oleh petugas penyapu jalan serta penyapuan dan pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh petugas penyapu pasar. 7. Peralatan PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 61

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Peralatan yang digunakan pada pelaksanaan pengelolaan sampah adalah peralatan untuk pengumpulan sampah (sapu, garu, sekop, keranjang), gerobak (pengumpulan untuk daerah permukiman tertentu yang tidak dapat dilalui truk dan dioperasikan oleh Kelompok masyarakat atau Pokmas alat angkut truk dump dan truk arm roll.

3.4

Pengelolaan Drainase Lingkungan Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Malinau tidak terlalu baik. Pada musim hujan

sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kota terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Genangan juga disebabkan oleh luapan dari sungai-sungai yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih belum ada pemisahan antara drainase untuk air hujan dan air limbah. Masih banyak saluran-saluran dari tanah, atau saluran dranase lingkungan yang sudah dibangun baik oleh pemerintah maupun melalui program PNPM,namun kondisinya sudah tidak terawat dengan baik dan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi maksimal. Dari hasil pengamatan secara langsung oleh tim Pokja di lapangan terdapat beberapa permasalahan drainase lingkungan sebagai berikut: a. Ada

banyak

terdapat

Jembatan

penghubung

dari

rumah

kejalan

yang

menyebabkan kapasitas saluran menjadi kecil karena adanya pondasi jembatan yang mengganggu luas penampang saluran. b. Ada banyak pembangunan jalan baru yang belum dibuatkan saluran drainase, sehingga pada waktu hujan air akan menggenangi pemukaan ruas jalan yang akan mempercepat umur rencana jalan. c. Banyak MCK di rumah penduduk yang belum dilengkapi saluran buangan bekas mandi/cuci untuk diteruskan ke saluran drainase yang telah di bangun, sehingga berpotensi terjadi genangan ketika musim hujan. Gambar 3.10 Kondisi Drainage Lingkungan Wilayah Perkotaan Kabupaten Malinau

Drainage dilingkungan Kantor Pemda


Drainage dilingkungan permukiman

III- 62

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Dari hasil studi EHRA yang telah dilakukan serta pengamatan langsung kepada responden sebesar 39,3 % memiliki SPAL, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak memiliki SPAL persentase tersebut sebesar 60,8 %.

60.8

39.3

Ya

60.8

Tidak ada

Ini berarti jika tidak diberikan pemahaman tentang penerapan SPAL di lingkungan pemukiman, maka pada suatu saat jika terjadi peningkatan rumah hunian (Padat penduduk), SPAL tidak akan bisa menampung lebih banyak air limpasan yang akhirnya memunculkan genangan secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut (lihat grafik 3.4.6)

tidak adanya saluran memiliki

persentase sebesar 49,5%, tidak dapat dipakai sebesar 1,8%, dan yang tidak berfungsi sebesar 4%, dan hanya sebagian yang berfungsi sebesar 44,8%.

Kab

.0

4 Kluster Desa/Kelurahan

49.5

1.8 4.0

47.5 2.5

2.5

3

44.8

Tidak dapat dipakai, saluran kering

50.0 43.3 6.7

Tidak berfungsi

47.5

Ya berfungsi

52.9

1.7 2.9

2

Tidak ada saluran

42.5 .0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Grafik 3.10 Persentase SPAL yang Berfungsi Kabupaten Malinau Tahun 2013 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 63


3.4.1 Kelembagaan Berdasarkan isu permasalahan strategis di bidang drainase, maka dirumuskan suatu sasaran kebijakan nasional sebagai arahan mendasar dari kondisi yang akan dicapai dan diwujudkan dalam pengembangan bidang drainase di masa yang akan datang. Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah sebagai berikut ini: 1. Terlaksananya pengembangan sistem drainse yang terdesentralisasi, efisien, efektif dan terpadu. 2. Terciptanya pola pembangunan drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 3. Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan ekonomis melalui mnimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya kesehatan akibat genangan dan bencana banjir. 4. Terciptanya peningkatan koordinasi antara Kabupaten dalam penanganan sistem drainase. Tabel 3.28 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

PERENCANAAN • Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota

Dinas PU Bid.Cipta Karya

Belum Ada

Tidak Ada

• Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target


Belum Ada

Tidak Ada

• Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target


Belum Ada

Tidak Ada


Belum Ada

Tidak Ada

Dinas PU Bid.Cipta Karya,Dinas Tata Kota Dinas PU Bid.Cipta Karya Dinas PU Bid.Cipta Karya

Belum Ada Belum Ada Belum Ada

Tidak Ada

PENGADAAN SARANA • Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN • Membersihkan saluran drainase lingkungan • Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak • Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN


Tidak Ada Tidak Ada

III- 64

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 • Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun


Belum Ada

Tidak Ada

• Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer


Belum Ada

Tidak Ada

• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

Dinas PU Bid.Cipta Karya,Humas Setkab

Belum Ada

Tidak Ada

Sumber : Dinas PU Cipta KaryaKab. Malinau

Tabel 3.29 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Malinau Peraturan


Keterangan

Drainage Lingkungan • Target capaian dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan drainase

√

√

lingkungan di Kabupaten Malinau • Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyediakan drainase

√

√

lingkungan • Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase

√

√

lingkungan • Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya

√

√

dengan sistem drainase sekunder • Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujanr

Sumber: Dinas PU Pengairan Kab. Malinau

3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Malinau tidak terlalu baik. Pada

musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kota terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Genangan juga disebabkan oleh luapan dari sungai-sungai yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih belum ada pemisahan antara drainase untuk air hujan dan air limbah. PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 65

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Pada lingkup wilayah perdesaan sistem saluran drainase lingkungan juga belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia . Dengan melihat porsi anggaran sanitasi khususnya drainase lingkungan yang tertata dalam APBD Kabupaten Malinau yang sangat kecil, sehingga permasalahan drainase lingkungan di beberapa kecamatan yang ada belum dapat teratasi dengan baik. Dan hingga kini master plan bidang sanitasi lingkungan juga belum ada sebagai dokumen rujukan pembangunan darinase untuk mengurangi genangan dan luapan banjir rutin. Kondisi dilapangan secara umum menunjukkan, bahwa sistem pengaliran drainase lingkungan di kabupaten Malinau (perkotaan) banyak dipengaruhi oleh daya tampung saluran drainase yang tidak mampu menampung luapan air hujan (curah hujan tinggi), disamping dipengaruhi dataran rendah, permukiman padat, pengalihan atau tidak berfungsinya sistem saluran yanga ada, dan prilaku buang sampah yang tidak tepat. Secara fungsional, sistem saluran drainase lingkungan yang memenuhi standar setidaknya bersumber dari produk input (utamanya air hujan) ditambah dari user interface, diteruskan

pada

proses

pengumpulan/penampungan

atau

pengolahan

awal,

pengakutan/pengaliran, pengolahan akhir terpusat (semi) dan pendauran ulang atau pembuangan akhir. Berikut ini adalah Diagram Sistim Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ada di Kabupaten Malinau. (Lihat Gambar Gambar 3.28 Diagram Kondisi Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan)

Gambar 3.12 Kondisi Drainage Lingkungan Wilayah Perkotaan Kabupaten Malinau

Drainage Lingkungan Perkotaan


Drainage Lingkungan Malinau Kota

III- 66

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Permasalahan Banjir dan Genangan Kabupaten Malinau hampir disemua kecamatan rata-rata memiliki atau dilewati oleh sungai-sungai yang cukup besar dan panjang. Kondisi ini disatu sisi merupakan keuntungan karena dapat digunakan sebagai irigasi pertanian serta sumber air bersih. Disisi lain keberadaan sungai-sungai ini juga sering menjadi sumber bencana banjir dan genangan di pemukiman-pemukiman penduduk. Pembangunan prasarana drainase di Kabupaten Malinau sejak menjadi daerah otonom pasca pemekaran wilayah dari Kabupaten Bulungan cukup pesat. Namun pertumbuhan penduduk serta dimensi saluran yang kecil dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga membuat air sungai meluap yang menyebabkan sering kali terjadinya bencana banjir yang merusak infrasruktur yang telah dibangun sebelumnya. Disisi lain dengan letak pemukiman dari sebagian besar warga Malinau berada di bantaran sungai, sudah barang tentu sebagian wilayah di pengaruhi pasang surut air sungai. Hal ini berpotensi genangan yang sulit untuk diatasi. Gambar 3.11 Kondisi Banjir/Genangan Pada saat Air Sungai Naik di Wilayah Perkotaan Kabupaten Malinau

Secara umum di Kabupaten Malinau dari hasil studi EHRA melalui wawancara menyatakan sebesar 62% tidak pernah mengalami banjir, sedangkan yang menyatakan sekali dalam setahun sebanyak 21,5%, beberapa kali dalam setahun sebanyak 14,3% dan sebanyak 1,3% menyatakan sekali atau beberapa kali dalam sebulan. Memasuki cluster 2 sampai dengan 4 yang mengalami banjir beberapa kali dalam setahun, walaupun dibebeberapa titik tertentu adalah di klaster 4 yaitu 42,5%, klaster 3 sebanyak 27,5%, klaster 2 sebanyak 2,9% . Lihat Tabel Grafik 3.4.1 Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Mengalami Banjir Kabupaten Malinau Tahun 2013.


III- 67



Kab

1.3

14.3 21.5 12.5

4

Beberapa kali dalam

.0

3

17.5 .0 2.9

2

.0

Sekali atau beberapa dalam sebulan

42.5

27.5

15.0

Tidak tahu

62.0

27.5

Sekali dalam setahun

55.0

Tidak pernah

73.3 22.5 20.0

40.0

60.0

80.0

Grafik 3.11 Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Mengalami Banjir Kabupaten Malinau Tahun 2013

Dari seluruh responden di Kabupaten yang menjawab pernah mengalami banjir, sehingga rumah tangga yang kondisinya menjawab selalu rutin terkena banjir (dari 152 responden) sebanyak 21,7%, sebaliknya lebih banyak kondisi rumah tangga responden yang tidak pernah mengalami banjir rutin yaitu sebesar 78,3%. Lihat Tabel berikut ini.


Kab

78.3 21.7 70.6

4

29.4 Tidak 85.2

3

Ya

14.8 76.6

2

23.4 .0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Grafik 3.12 Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin di Kabupaten Malinau Tahun 2013 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 68


Pada saat terjadinya banjir frekuensi lamanya tergenang air (lihat grafik 3.4.3) secara umum yang terbanyak adalah lebih dari 1 hari yaitu sebesar 48,6%, 1 hari sebesar 18,9%, menjawab setengah hari sebesar 10,8%, antara 1 – 3 jam sebanyak 16,2 dan sedangkan yang kurang dari 1 jam sebesar 5,4%.

Kab Kluster Desa/Kelurahan

48.6

18.9 10.8 16.2 5.4 4

33.3 33.3 33.3

.0 .0

3

.0 .0 .0

Satu hari 94.1

5.9

Setengah hari Antara 1 - 3 jam Kurang dari 1 jam

5.9 2 11.8 .0

Lebih dari 1 hari

20.0

29.4 23.5 29.4 40.0

60.0

80.0

100.0

Grafik 3.13 Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Lama air menggenang pada saat banjir pada klaster 2 antara 1-3 jam dan satu hari masing-masing sebesar 29,4%, lebih parah terjadi di klaster

3 pernah

mengalami banjir selama lebih dari 1 hari dengan persentase sebesar 94,1%. Berbeda yang terjadi dengan klaster 4 yang terjadi lama banjir antara lebih dari 1 hari, satu hari dan antara 1-3 jam masing-masing sebesar 33,3%. Secara keseluruhan terjadinya genangan selama air tersebut menggenang sebesar 56,3% di halaman rumah, sebesar 72,9% tergenang di dekat dapur, demikian juga sebesar 66% tergenang di dekat kamar mandi, selanjutnya sebesar

13,2%

tergenang air di dekat bak penampungan air, dan sisanya sebesar 0,7% terjadi tegenang air di titik tertentu sekitar rumah/lainnya. Melalui Grafik 3.44 terlihat bahwa pada setiap klaster yang mendominasi sebagian tergenang air adalah didekat dapur dan dekat kamar mandi, yang terbesar didekat dapur dan kamar mandi adalah di klaster 4 masing-masing sebesar 95,2%, di klaster 3 yang terbesar di halaman rumah sebesar 70%, klaster 2 terbesar adalah di dekat dapur sebesar 78,6%.


III- 69


.7 Kab

13.2 56.3


4.8 4

66.0 72.9

14.3 66.7

.0 .0

3

.0 2

10.0

20.0

15.5

20.0

95.2 95.2

40.0

60.0

Di dekat dapur Dihalaman rumah

70.9 78.6 80.0

Di dekat bak penampungan Di dekat kamar mandi

70.0

51.5 .0

Lainnya

100.0

Grafik 3.14 Persentase Lokasi Genangan Sekitar Rumah di Kabupaten Malinau Tahun 2013

Permasalahan banjir dan genangan di Kabupaten Malinau yang terjadi di beberapa kecamatan pada umumnya disebabkan oleh : a.

Adanya pengrusakan hutan di daerah hulu sungai oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan tertentu.

b.

Lokasi rendah di daerah pesisir yang menerima luapan air dari saluran ataupun limpasan air dari kawasan lain yang lebih tinggi.

c.

Adanya limpasan air dalam jumlah yang besar berasal dari arah hulu ketika hujan dengan intensitas yang cukup.lama.

d.

Terjadinya pendangkalan dan/atau tersumbatnya saluran oleh sampah dan timbunan tanah yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dari rumah ke jalan.

e.

Lokasi yang terletak di daerah cekungan dan tidak tersedianya prasarana drainase,atau prasarana drainase tersedia tetapi tidak/kurang memadai.

f.

Adanya penyempitan saluran di dekat outlet yang dilakukan oleh pemilik lahan

g. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga saluran drainase yang sudah terbangun dari sedimen sampah dan tumbuhnya semak yang menganggu aliran pada drainase.


III- 70

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 3.11 Diagram Kondisi Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan


III- 71


No

Nama Jalan/ Lokasi Saluran

Tabel 3.30 Kondisi Jaringan/Saluran Drainase Kabupaten Malinau Panjang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Malinau-Tanjung Lapang Tanjung Lapang-Pulau Sapi Jl. Kesehatan-Jl. Panembahan Jl.Mesjid- Jl. Panembahan Jl. Duyan-Jl. Panembahan Jl. Damai-Jl. Panembahan Jl. Raja Alam-Jl. Panembahan Jl. Pelajar-Jl. Raja Alam Malinau-Tanjung Keranjang Tanjung Keranjang-Batu Lidung Jl. Gereja-Malinau Jl. Raja Alam-Tanjung Keranjang Jl. Raja Alam-Batu Lidung Jl. Raja Alam-Kuala Lapang Jl. Kihajar Dewantara-Malinau P. Betung. Jl. Malinau-Bts. Bul. Jl. Pelita Kanaan-Jl. Panembahan Jl. Maharajadinda Malinau Seberang-Salap Salap-Seruyung Jl. Simp. RSU-Jl. SPP Jl. TVRI-Tanjung Lapang Tg. Harapan-Bengalun Jl. Sempayang Baru-Malinau Jl. Desa Sesua-Malinau

( Km ) 12.00 9.50 0.70 0.70 0.95 0.17 0.16 0.13 7.60 2.50 1.62 2.80 3.40 4.70 1.62 2.10 2.50 3.50 12.35 6.00 3.20 0.50 13.50 3.40 2.00

26 27 28 29 30 31 32

Jl. Lok. Pst Pemerintahan-Malinau Salap-Putat Pulau Sapi-Setulang Malseb-Mentarang Baru Pulau Sapi-Singai Terang Simp. Gong Solok-Gong Solok Simp. Batu Kajang-Batu Kajang

6.25 1.20 15.00 30.00 3.00 6.00 8.00


Dimensi Tinggi Lebar (m) (m) 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 3.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Luas Catchment Area ( Ha ) 19.20 15.20 1.12 1.12 1.52 0.27 0.26 0.21 12.16 4.00 2.59 4.48 5.44 7.52 2.59 3.36 4.00 5.60 19.76 9.60 5.12 0.80 21.60 5.44 3.20 225.04 1.92 24.00 48.00 4.80 9.60 12.80

Jumlah

Penduduk 4,676 1,645 11,724 540 1,119 540 1,119 2,461 1,039 2,368 3,194 10,024 257 758 2,225 540 503 -

506 956 426 233 481

Konstruksi Saluran Saluran Permanen Tanah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √

Kondisi Baik

Sedang

Buruk

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ -

-

√ -

√ √ √ √ √ √

III- 72


No 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 67 68 69 70 71 72 73

Nama Jalan/ Lokasi Saluran Simp. Setarap-Setarap Simp. Setulang-Setulang Simp.Adiu-Adiu Simp. Sentaban-Sentaban Simp. Langap-Langap Sembuak-Tajan Sembuak-Luso Jl. Ladang (Malseb.)-Islamic Centre Jl. Malinau Batas Bulungan-Seputuk Jl. Malinau Bts. Nunukan-Seruyung Jl. Malinau Bts. Krayan-Bts. Kab. Jl. Lg. Ampung Tapak Mega-Bts Negara Bts. Kutai Barat-Mahak Baru-Ktr. Cmt S. Boh. Mahak Baru-Long Ampung -Kayan Hulu Malinau-Loreh-Ktr. Camat Malinau Selatan Loreh-Camp.-Temalang-Ktr. Camat Malsel Jl. Kuala Lapang-SMP 6 -Jl. Tg. Lapang-P. Sapi Jl. Lidung Kemenci-Pulau Sapi Jl. Dermaga Kelapis-Dermaga Kelapis Jl. Simp. Semenggol-Semenggol Jl. Simp.Raja Alam-Simp. Raja Pandita-Raja Alam Jl. Camp. Temalang-Lg. Alango-A. Ping-Bts N. Jl. PLTD-Kuala Lapang Jalan Makam Kristiani Jl. Dermaga Pendaratan Ikan -Pasar Baru Jl. Masuk Asrama Brimob Jl. Brimob-seminggol Jl. Menuju Show Room Jl. Pendekat Jembatan Sungai Malinau Setulang Jl. Menuju Objek Wisata Setulang Jl. Long Ampung -Bandara Jl. Mahak Baru-Sei Barang Jl. Ibu Kota Kecamatan Malinau Selatan Jl. Mahak Baru-Desa Agung Baru Jl. Menuju BBI Kab. Malinau Jl. Simpang Pusat Pemerintahan-Tg. Keranjang Jl. Lingkar RT. I-Jl. AMD


Panjang ( Km ) 12 10 15 10 8 5 3 2 23 28 68 25 40 87 70 40 4.2 6 1.2 2.5 2 160 0.5 0 0.1 3.00 1.40 0.05 1.50 0.00 2.00 70.00 1 10 2.5 4,960 0.241

Dimensi Tinggi Lebar (m) (m) 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00

Luas Catchment Area ( Ha ) 19.20 16.00 24.00 16.00 12.80 8.00 4.80 2.56 36.80 44.80 108.80 40.00 64.00 139.20 112.00 64.00 6.72 9.60 1.92 4.00 2.64 256.00 0.80 0.00 0.16 4.80 2.24 0.08 2.40 0.00 3.20 112.00 1.60 16.00 4.00 7,936.00 0.39

Jumlah Penduduk -

-

-

-

-

-

355 156 270 787 758 426 1315 257 656 694 383 1001 787 351 720

867 200

Konstruksi Saluran Saluran Tanah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Permanen

Kondisi Baik

Sedang

Buruk

√ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III- 73


No 74 75 76 77 78 79 80

Nama Jalan/ Lokasi Saluran

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Jl. Batu Lidung Jl. Sekolah Terpadu Kuala Lapang Jl. Setaban- Air Terjun Semolon Jl. Christian Center-Sunggun Jl. Menuju SMU IV Mentarang Jl. Menuju Ktr. Camat-Puskesmas Mentarang Jl. Penghubung (Samping Ktr. Ds. Kuala Lapang) Jl. Jendral Sudirman -Jl. Poros Christian Center Jl. Masuk GBIB Kuala lapang Jl. SD Setulang-Jbt Sei Setulang Jl. Sesua RT II- Jbt Sidemara Jl. Swadaya (Tg. Lapang) Jl. Air Terjun Marthin Billa Jl. Simpang Raja Alam-RT XI Malinau Hilir Jl. Desa Langap Jl. Desa Long Sule-Lapter Long Sule Jl. Menuju SLB RT. XVIII Malinau Hilir Jl. Lingkungan DAS Kuala Lapang RT.I dan V Jl. Pemakaman Cina Jl. Dalam Desa Taras Jl. Kuburan Kristen-Sungai Sengayan Jl. Sembuak Warot -Simpang Jl. Provinsi Jl. Batu Narit-Jl. Pendeta Desa Tg. Lapang

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Jl. Mentarang Baru-Jl. Propinsi Jl. SD 008 Seluwing Jl. Belakang DPRD-Jl. Samping Stadion Jl. Lokasi Pameran Jl. Dalam Desa Setulang Jl. Anye Usat Jl. Apui Njau Jl. Long Adau Jl. Majakan Jl. Lg. Nawang- Lg. Ampung Jl. Mahak Baru-Lg. Bangun Sekatak Buji-Malinau Malinau-Mansalong


Panjang ( Km ) 0.81 0.18 24.00 2.90 1.63 0.90 0.82 0.38 0.43 0.40 2.30 0.80 1.89 0.70 0.80 0.15 0.90 1.30 0.54 2.00 1.40 0.63 7.25 0.46 0.50 0.17 2.00 0.63 0.74 0.60 0.50 17.80 90.00 103.41 28.60

Dimensi Tinggi Lebar (m) (m) 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00

Luas Catchment Area ( Ha ) 1.29 0.29 38.40 4.64 2.61 1.44 1.31 0.61 0.69 0.64 3.68 1.28 3.02 1.12 1.28 0.24 1.44 2.08 0.86 3.20 2.24 1.00 11.60 0.74 0.80 0.27 3.20 1.00 1.18 0.96 0.80 28.48 144.00 165.45 45.76

Jumlah Penduduk 1,119 461 713 1,641 -

Konstruksi Saluran Saluran Permanen Tanah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kondisi Baik

Sedang

Buruk

√ -

√ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III- 74

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Pengelolaan drainase perkotaan yang berkelanjutan sangatlah penting dalam peningkatan kualitas permukiman dimana drainase merupakan pengaliran dari buangan limbah cair yang bersumber dari limbah rumah tangga, air buangan dan pengaruh pasang surutnya air sungai yang kesemuanya diatur dalam suatu sistem pengaliran dengan mengutamakan tinggi permukaan tanah (kontur tanah) sehingga pengaliran air limbah dapat mengalir dengan baik kesaluran drainase pembuang dengan semaksimal mungkin. Pasang surut mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sistem drainase di wilayah Kabupaten Malinau yang terletak di kawasan Perkotaan , khususnya untuk daerah yang datar dengan elevasi muka tanah yang tidak cukup tinggi masalah yang dihadapi antara lain: 1. Terjadinya genangan di kawasan-kawasan yang elevasinya berada di bawah muka air pasang 2. Terhambatnya aliran-aliran air/banjir pada saluran yang langsung berhubungan dengan sungai (yang berpengaruh terhadap pasang surut) akibat naiknya permukaan air pada saat air pasang 3. Drainase sistem tidak dapat bekerja dengan penuh sehingga perlu bantuan pompa dan pada outlet-outlet yang berfungsi untuk mencegah masuknya air sungai pada saat pasang sehingga biaya kontruksi maupun operasi dan pemeliharaan sistem drainase menjadi mahal 4. Bangunan untuk air khususnya terbuat dari metal mudah berkarat dan rusak akibat terkena air sungai hal ini meningkatkan biaya pemerliharaan 5. Tidak adanya pintu-pintu air untuk mengatasi pengaliran sungai (DAS). Oleh karena itu, perencanaan drainase yang dipengaruhi pasang surut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Tinggi dan tipe pasang surut b. Elevasi kawasan yang menjadi objek drainase. Saluran drainase di Kabupaten Malinau berperan sebagai jaringan sisa buangan kegiatan kota dan jaringan air hujan. Sistem yang digunakan pada jaringan ini adalah memanfaatkan kelerengan lahan dengan menyesuaikan topografi dan mengalirkan ke sungai yang ada. Berdasarkan status pengalirannya, drainase di Kabupaten Malinau dibedakan atas:


III- 75

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 1. Drainase Primer: Merupakan drainase utama yang berfungsi sebagai daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan tersier sebelum ke sungai . Drainase ini juga merupakan aliran-aliran sungai utama yang ada di Kabupaten Malinau. Drainase primer yang ada di Kabupaten Malinau adalah Sungai Malinau, Sungai Kayan dan Sungai Tubu. 2. Drainase Sekunder: merupakan wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase primer. Drainase sekunder ini dapat berupa anak sungai dari drainase primer. 3. Drainase Tersier: Drainase yang merupakan wadah pangaliran yang umumnya merupakan saluran pembuangan rumah tangga yang berada di lingkungan pemukiman. Jaringan drainase di Kabupaten Malinau juga melayani sisa buangan dari kegiatan perekonomian industri rumahan dan pasar . Limbah ini sudah mengalami pengolahan awal sebelum dibuang keperairan, sehingga dampak polusi yang dihasilkan dapat diminimalisir. Secara umum kebijakan pengelolaan drainase Kabupaten Malinau adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan bekerjasama dengan daerah tetangga. 4. Drainase Makro Sistem drainase induk yang ada di wilayah Kabupaten/Kota adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sitem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran – saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Pada dasarnya terdapat 2 (sungai) sungai utama sebagai badan penerima air. Sungai utama dimaksud adalah : a. Daerah Aliran Sungai Malinau b. Daerah Aliran Sungai Tubu c. Daerah Aliran Sungai Kayan


III- 76

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.31 Kondisi DAS Kabupaten Malinau Tahun 2008 No

DAS

Yang di Normalisasi (m dpl) 0 – 700

Luas

Panjang Sungai

(km²)

(km)

3.93

131

-

1

Sungai Malinau

2

Sungai Tubu

700 - 1.500

-

-

3

Sungai Kayan

700 - 1.500

57.6

576

Keterangan


1. Drainase Mikro Disamping sungai - sungai tersebut di atas, terdapat juga saluran - saluran pembuang dari pusat - pusat daerah tangkapan di dalam kota atau wilayah permukiman ke sungai dan atau anak sungai yang dikategorikan sebagai saluran sekunder atau primer. Drainase mikro berupa saluran - saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan.


III- 77

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kepedulian masyarakat

tentang pentingnya

drainase bagi penyehatan

lingkungan permukiman di Kabupaten Malinau masih rendah, hal ini tercermin dari kondisi riil di lapangan, dimana kepemilikan prasarana dan tingkat pengelolaan saluran drainase lingkungan masih jauh diharapkan. Pada lingkup perdesaan, sistem prasarana saluran drainase belum memenuhi harapan, sebagian besar lingkungan permukiman desa sudah memiliki saluran sekunder dan rata-rata berada pada sisi kiri-kanan jalan utama, namun sistem pengalirannya rata-rata belum terstruktur atau tidak terencana dengan baik. Sebagian besar desa tidak memiliki saluran tersier, sistem penyaluran air hujan dialirkan dari talang/atap rumah ke persil, lalu ke saluran tersier, sekunder hingga ke saluran akhir (sungai), tidak jarang ditemui sistem pembuangan akhirnya tidak jelas, tidak ada koneksi yang terpadu antara sistem saluran tersier ke saluran sekunder, dari saluran sekunder ke saluran primer, sistem pengolahan akhir (IPAL) belum tersedia. Kondisi saluran drainase di lingkungan permukiman desa sebagian besar berupa saluran sederhana atau maksimal semi permanen. Peran serta masyarakat diperlukan dalam pengelolaan drainase lingkungan antara lain : 1.

Pembersihan saluran dengan cara kerja bakti di setiap lingkungan.

2.

Membayar retribusi sampah sehingga tidak membuang sampah ke saluran drainase.

3.

Membuat saluran pembuangan air limbah rumah tangga ke belakang rumah.

3.4.4 Pemetaan” Media Sejauh ini belum ada kerjasama yang bersifat rutin, beberapa media lokal dan nasional belum dimanfaatkan secara optimal untuk kampanye pengelolaan sanitasi, lebih-lebih menyangkut pengelolaan drainase lingkungan termasuk juga air limbah. Potensi-potensi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan layanan sanitasi dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sistem sanitasi, khususnya pengelolaan drainase lingkungan. Tabel 3.32 : Kegiatan Komunikasi yang Ada di Kabupaten Malinau POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 78

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 No 1

Kegiatan Sosialisasi & Pelatihan

Tahun 2012

Dinas Pelaksana Kecamatan

Tujuan Kegiatan Membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pada prasarana drainase yg telah terbangun

Khalayak Sasaran Aparat desa dan kelompok Pelaksana dan pemelihara prasarana yang dibentuk

Pesan Kunci Tanggung jawab menjaga kebesihan drainase dan pemeliharaan berkala adalah tanggung jawab bersama masyarakat pengguna

Pembelajaran Adanya tanggung jawab bersama serta rasa memiliki.

Tabel 3.33 Media Komunikasi yang Ada di Kabupaten Malinau No 1

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

Pelangi

Sosialisasi Perbaikan

Kondisi drainase di

Masyarakat harus

Bila tidak ada

Kaltara

Drainase

Kabupaten Malinau

memiliki kesadaran

keperdulian

Yang tidak terawat

yang kurang

untuk menjaga

masyarakat

dpelihara dari

fasilitas/infrastruktur

untuk turut

sumbatan dan

yang dibangun di

memelihara

perbersihan semak

lingkungan sekitarnya

drainase yang telah dibangun, maka umur manfaat dari drinase yang dibangun sangat singkat.

2

Papan

Penempelan

Banyaknya

Prasarana yang

Perlunya

informasi desa

famplet/brosur

prasarana

dijaga dengan baik

kesadaran

drainase yang

Akan memberikat

kritis dari

dibangun tidak

umur manfaat

masyarakat

terpelihara dan

yang panjang

tentang

dikelolah dengan

prasarana

baik

yang berprinsip “dari, oleh, untuk masyarakat.


III- 79

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Ditinjau dari aspek partisipasi dunia usaha dalam konteks pengelolaan drainase lingkungan oleh dunia usaha ataupun swasta masih rendah baik dalam penyediaan prasarana maupun dari sisi pemeliharaan saluran drainase. Untuk itu perlu kiranya dilakukan sosialisasi dari Pemerintah daerah untuk mengajak pihak swasta terlibat dalam kegiatan pembangunan maupun pengelolaan drainase lingkungan.

3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan Tabel 3.34 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Komponen drainase lingkungan No

Belanja (Rp)

Subsektor

2011

2012

Ratarata

2013

1

Drainase (3a+3b)

3,024,885,450.00

9,406,209,425.00

20,275,929,500.00

1.a

Pendanaan Investasi air

3,024,885,450.00

9,406,209,425.00

20,275,929,500.00

1.b 1.c

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

0

0

0

3.4.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis Permasalahan yang dihadapi di dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan di kabupaten Malinau menunjukkan bahwa : -

Sistem kelembagaan pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Malinau masih sangat lemah, yang ditunjukan oleh lemahnya penyusunan perencanaan, program/target dan penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, rendah sistem dan cakupan layanan sistem drainase, lemahnya

kekuatan

publikasi

dan

sosialisasi,

dan

rendahnya

kesadaran

masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah dalam pengelolaan drainase. POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 80

Pertum buhan (%)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 -

Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum tertata dan dikelola dengan baik, belum terstruktur atau belum ada sistem pengaliran yang baik dan terstruktur, kondisi fisik drainase yang tidak layak, sebagian besar saluran drainase yang ada belum permanen.

-

Kesadaran masyarakat maupun jender dan kemiskinan dalam pengelolaan drainase masih sangat rendah, terlihat dari rendahnya tingkat pemeliharaan dan rasa mimiliki atas prasarana yang ada dan rendahnya layanan drainase lingkungan.

-

Dukungan media komunikasi khususnya media lokasl dalam pubilikasi dan sosialisasi sistem sanitasi drainase lingkungan masih sangat rendah, dukungan atau kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

dengan media

komunikasi lokal masih rendah.

No 1

Tabel 3.35 Lokasi Genangan di Kabupaten Malinau Lama Luas Tinggi Lokasi Genanga Penyebab (ha) Genangan n - Penyempitan Alur Desa Malinau Kota 12 6 jam 15 - 1.00 cm - Tumbuhnya permukiman di sebagian badan sungai

2

Desa Malinau Hilir

6

6 jam

15 - 60 cm

- Kapasitas bangunan

3

Desa Malinau Seberang, Desa Kaliamok dan Desa Lepaga , Belayan Salap, Kelapis dan Seruyung

46

6 jam

15 – 1.00 cm

- Wilayah pasang surut - Pemukiman padat

4

Tg. Lapang

6

6 jam

15 - 50 cm

5

Kuala Lapang

4

6 jam

15 - 50 cm

6

Desa Batu Lidung

11

6 jam

15 - 50 cm

6 jam

15 - 50 cm

7

Tg. Keranjang

11

persilangan kurang memadai

- Kapasitas bangunan

persilangan kurang memadai

- Perubahan kemiringan tajam - Kapasitas bangunan -

persilangan kurang memadai Permukiman mulai berkembang Merupakan daerah depresi Bangunan persilangan kurang memadai Pengelakan alur Sungai Malinau Kurangnya kapasitas bangunan persilangan


III- 81


No 8

Lokasi

Luas (ha)

Sesua , Sempayang

23

Lama Genanga n

Tinggi Genangan

6 jam

15 - 50 cm

Sumber : DPU (Diisi dengan data tahun 2008)

Penyebab

- Merupakan daerah depresi - Kurangnya kapasitas bangunan persilangan

Tabel 3.36 Permasalahan dan Upaya Penanganan Saluran Drainase No A

Aspek Pengelolaan Drainase Kelembagaan : Bentuk institusi Dasar hukum pembentukan institusi SDM, dll

B

Teknis Operasional :

1

Perencanaan Ketersediaan dokumen Master Plan, FS, DED

2

Peningkatan/ Pembangunan Saluran Baru

2.a

2.c 3 3.a

3.b 3.c

Tindakan

Penanggung Jawab

Sudah Dilakukan

Sedang Dilakukan

Belum Dilakukan

Sdh ada tapi belum optimal

-

-

-

DPU

Minimnya Kuantitas dan kualitas Tenaga yang ada

-

-

Penempatan Tenaga sesuai dengan Kompetensinya

DPU

-

-

Penysunan Penataan Dranase Terpadu

DPU

Pembangunan Baru

Pengembangan Dranase Perkotaan

Normalisasi Drainase

DPU

Pembebasan Lahan

Pengadaan Lahan baru

Belum adanya dokumen perncanaan yang terpadu Fungsi Drainase banyak yang tidak berfungsi dengan baik

DPU dan Bag.Pertanahan

Pemasangan Turap

Lahan

Turap Kayu

Sulitnya mendapatkan material kayu

DPU

Saluran Sekunder

Kurang terpelihara

DPU

Saluran Tersier 2.b

Permasalahan Yang Dihadapi

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Gorong-gorong Pintu Air Pompa Jembatan Waduk Pembuatan Sumur Resapan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pengerukan Saluran Primer Sekunder Tersier Pemasangan Turap Turap beton/ Beton bertulang Pemeliharaan Saluran Primer Sekunder

Kurang terpelihara Belum Optimal

DPU DPU

Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal Tidak ada Tidak ada Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal Pendanaan Pendanaan Belum Optimal Belum Optimal Belum Optimal


III- 82

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tersier Belum Optimal Rehabilitasi Saluran Belum Optimal Primer Belum Optimal Sekunder Belum Optimal Tersier Belum Optimal Rehabilitasi Bangunan Belum Optimal 4.b Pelengkap Gorong-gorong Belum Optimal Pintu Air Belum Optimal Pompa Belum Optimal Talang Belum Optimal Jembatan Waduk C Pembiayaan : Sumber-sumber Pembiayaan Alokasi APBD Peraturan / D Perundangan Kelayakan Pakai Belum Optimal Penerapan Sanksi Belum Optimal E Peran Serta Masyarakat Belum Optimal Kampanye/ Penyuluhan Belum Optimal ketertiban swasta Belum Optimal Partisipasi Aktif Belum Optimal Masyarakat Sumber : Hasil Analisa RTRW 2011 4.a

3.5

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.5.1 Pengelolaan Air Bersih Jumlah pelanggan air minum saat ini di Kabupaten Malinau adalah sebanyak 8017 pelanggan khusus di Malinau Kota dan Kecamatan di sekitarnya, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 20.8 %. Untuk wilayah hulu yaitu yaitu daerah Apau Kayan, daerah Punjungan dan Mentarang yang tidak terlayani oleh jaringan PDAM. Ketersediaan air bersih didapat dari sumber air yang letaknya cukup bervariasi, kemudian dialirkan melalui pipa jaringan ke setiap rumah atau menggunakan kran umum. Pelanggan terbanyak adalah rumah tangga dan instansi pemerintah sebanyak 86,73 % sedangkan 11,09 % adalah hotel dan badan sosial. Gambar 3.13 Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten Malinau

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2011


III- 83


Tabel 3.37 Sasaran Penyediaan Pengelolan Dan Rumusan Masalah Air Minum Kawasan

Kabupaten Malinau

Uraian

Air bersih

Kondisi sistem yang ada

Kebocoran hingga 30.07%

sasaran Mengurangi kebocoran hingga 1.33 % pada tahun 2016

Persoalan Kebocoran yang terlalu berlebihan akan merugikan PDAM

Sumber: PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2011

Tabel 3.38 Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum Tahun 2005-2009 No 1 2 3 4 5 6

Kategori Pelanggan Rumah Tangga( Tempat Tinggal/Kantor ) Hotel/Objek Wisata,Toko,Industri, Perusahaan Badan Sosial,Rumah Sakit ,Tempat Ibadah Sarana Umum Hydran Pelabuhan Lainnya Jumlah

2007 2,427 255 40 3 2,722

Jumlah Pelanggan 2008 2009 2010 2,802 3,063 3,656 270 298 332 41 40 42 3 4 4 3,113 3,405 4,034

2011 8,017 332 42 4 8,395

Sumber: PDAM Kabupaten Malinau

Semua-sumber air baku yang digunakan PDAM Kabupaten Malinau adalah air permukaan. Sistem pengambilan air baku menggunakan intake dan semua sistem intake menggunakan pemompaan untuk pengambilannya. Dan pada saat musim kemarau panjang, terjadi intrusi air sungai selama beberapa saat terutama pada Sungai Sesayap untuk IPA Malinau Kota dan IPA Kuala Lapang serta Sungai Malinau untuk IPA Mentarang sehingga proses pengolahan sementara harus dihentikan. Sebagai sumber air baku utama, Sungai Sesayap memerlukan perhatian yang lebih serius terkait dengan salah satu fungsi sungai sebagai sarana transportasi air. Data mengenai jumlah debit, jarak dan pemanfaatan saat ini belum didapat dari dinas terkait.


III- 84

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 3.39 Sumber-Sumber Potensi Air Untuk Pengembangan SPAM Karateristik Debit Kontinuitas (l/dtk)

No

Jenis sumber Air

A

Air Tanah

1

Mata air

-

Makban

-

Sausepor

-

2

Air Tanah Dalam

-

3

Air Tanah Dangkal

-

B

Air Permukiman

1

Sungai Klasemen

Pemanfaatan Saat ini (%)

Kemungkinan sistem Pengambilan

Kemungkinan Upaya Pengamanan

Kualitas

Jarak (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,5

Baik

Sedang

50

100

Pompa

Perpipaan

-

-

-

-

-

-

-

Mairat

-

-

-

-

-

-

2

Danau

-

-

-

-

-

-

-

C

Curah Hujan Sumber: PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2008

-

-

-

-

-

Kondisi masing-masing unit pengolahan menggunakan sistem pengolahan lengkap. Terdapat 3 unit dengan sistem IPA paket adalah Malinau Kota, Mentarang dan Kuala Lapang. Kondisi masing-masing unit pelayanan antara lain : 1.

Unit Pengolahan Malinau terdiri dari 1 unit IPA Paket dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik.

2.

Unit Pengolahan Mentarang terdiri dari 1 unit IPA Paket dengan kapasitas terpasang sebesar 2,5 liter/detik.

3.

Unit Pengolahan Kuala Lapang terdiri dari 1 unit IPA Paket dengan kapasitas terpasang sebesar 40 liter/detik. Tabel 3.40 Perkembangan Jumlah Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Malinau No 1 2 3 3

Produksi Instalasi PDAM IPA Malinau Kota IPA Kuala Lapang IPA Mentarang IPA Malinau Utara

2007 20.0 30.0 2.5 -

Kapasitas Ltr/Detik 2008 2009 2010 20.0 20.0 20.0 30.0 35.0 40.0 2.5 2.5 5.0 20.0

2011 25.0 40.0 5.0 25.0

Sumber : PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2011


III- 85

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Ada beberapa sumber air bersih yang dapat digunakan di Kabupaten Malinau, yaitu sumber air permukaan yang berupa sungai dan air tanah (sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam). Dilihat dari segi kuantitas, maka sumber air sungai merupakan sumber air yang cukup berlimpah, namun upaya untuk mengolah air sungai menjadi air bersih memerlukan biaya yang tinggi. Air sungai tidak terlalu berlimpah namun penggunaannya sebagai sumber air bersih memerlukan upaya pengolahan yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, walaupun masih lebih murah dibandingkan dengan air sungai. Alternatif ketiga, yaitu penggunaan air tanah terlihat cukup potensial yang tidak memerlukan pengolahan lagi. Dengan mempertimbangkan tidak meratanya distribusi air yang baik kualitasnya, terutama di kawasan pinggiran sungai dan juga dengan memperhatikan kondisi pada saat ini, yaitu bahwa telah ada jaringan air bersih di beberapa tempat, maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk akan air bersih sebaiknya dilakukan melalui sistem jaringan. Ada dua sistem jaringan yang dapat dikembangkan, yaitu sistem komunal dan sistem publik. Sistem gabungan hanya melayani sebagian kelompok masyarakat atau sebagian wilayah kota, sedangkan sistem publik melayani seluruh kota sebagai suatu yang terintegrasi. Pada tahun 2011 penyediaan air PDAM di Kabupaten Malinau sebanyak 1.476.127 m³, sedangkan air minum yang disalurkan mencapai 1.339.601 m³ atau meningkat sebanyak 6.31 % dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, air minum yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, kantor pemerintahan, dll yaitu sebesar 86,73 %, kemudian diikuti oleh hotel dan toko yaitu sebesar 11,09 % sedangkan sisanya sebanyak 2,18 % disalurkan untuk kebutuhan sosial, rumah sakit dan rumah ibadah. Gambar 3.14 Gambaran umum jaringan Air bersih yang di kelola oleh masyarakat

Sumber ; Bappeda Kab.Malinau


III- 86


Tabel 3.42 Gambaran Umum Sistem SPAM Saat Ini Kabupaten Malinau Tahun 2008 – 2011 No

Uraian

Satuan

Sistem Non Perpipaan Masyarakat

1 Pengelola 2 Tingkat Pelayanan

4.82 % terhadap total Penduduk

3 Sumber Baku

1. Air Tanah 0 % - Mata Air Masyarakat - Sumur Gali - Sumur Pompa Tangan - Sumur Bor 2. Hujan 0 % 3. Air Permukaan 0 %

4 Kapaistas Sub Sistem Produksi Kapasitas Terpasang ( Desain )

Sistem Perpipaan PDAM

Air Sungai Sesayap 100 % Perincian dari poin 2 terutama untuk sistem perpipaan Menggunakan mata air dari pegunungan dan distibusikan ke rumah rumah masyarakat dengan mennggunakan saluran dari bambu atau selang.

4. Lain - lain 0 % l/dtk

65 l/dtk

l/dtk

65,0 l/dtk 1.372.254 M3

Kapasitas Produksi M3 Produksi saat ini terjual ( M3 dikonsumsi pelanggan ) 5 Jumlah Sambungan

Unit

6 Jam Opersional 7 Kehilangan ( Air UFW )

Jam / hari

8 Jam Operasi Pelayanan

Jam/ hari

Keterangan

1,111.147 M3

30.07%

Kebutuhan Air Domestik SR = 3.063 KU = 298 Kebutuhan Air Non Domestik KU = Unit TA = 40 Unit SU = 4 Unit ( taman, hidran kebakaran, dan jdegiatan insudtri , 24 Jam/ hari Eksisting Jam 30.07% Eksisting Kehilangan Air

24/Jam/hari

Eksisting Jam Pelayanan

9 Retribusi / Tarif berlaku Rp/ M3 rata- rata

Rp. 650

Tarif rata - rata

10 Tekanan pada Jaringan MKA distribusi

- Max = 8 MKA - Min = 6 MKA

MKA = Meter Kolom Air

Sumber: PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2008


III- 87

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Terkait dengan masalah akses air bersih masyarakat di Kabupaten Malinau dapat dilihat dari grafik 3.5.1, di dapatkan bahwa akses air bersih masyarakat di kabupaten Malinau sebagian besar adalah dari air hujan, air dari sungai dan mata air terlindungi seperti tergambar di bawah ini: 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8

Lainnya .8 .5

Air dari waduk/danau Air dari sungai Air hujan

9.5 8.0 9.5 11.0 10.5

Mata air tdk terlindungi Mata air terlindungi 2.3 3.5 3.8 1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 1.5 1.3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .5 .8 .5 .5 .5 .5

Air sumur gali tdk terlindungi Air sumur gali terlindungi Air sumur pompa tangan Air kran umum -PDAM/PROYEK Air hidran umum - PDAM

32.836.8 33.8 28.8 25.5 37.3 34.5 36.0 33.338.5

27.0 27.0 26.8 26.8 25.0

Gosok gigi Cuci Pakaian Cuci Piring dan Gelas Masak Minum

10.3 10.5 10.8 9.0 3.3


.8 .3 .3 5.5

Air isi ulang Air botol kemasan

27.5

.3 2.8 .0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Grafik 3.15 Akses Terhadap Air Bersih di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Dari gambaran di atas bahwa akses air bersih lebih dari

25% ke atas

masyarakat menggunakan air hujan, air dari sungai dan dari mata air terlindungi untuk kebutuhan air sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik untuk minum, masak, cuci dan gosok gigi. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan masak dapat digambarkan pada grafik 3.5.2; sebagian besar untuk minum dan memasak adalah air hujan sebesar 38,5% untuk kebutuhan masak dan 33,3% untuk kebutuhan air minum; POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 88

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 air dari sungai sebesar 28,8% untuk masak dan 25,5% untuk minum sedangkan dari mata air terlindungi sebesar 26,8% untuk masak dan 25% untuk minum. 9.8 9.8

Lainnya Air dari waduk/danau

28.8 25.5

Air dari sungai Air hujan

33.3

38.5

11.0 10.5

Mata air tdk terlindungi

26.8 25.0

Mata air terlindungi 1.3 1.3 1.5 1.3 .3 .3 .3 .5 .5 .5

Air sumur gali tdk terlindungi Air sumur gali terlindungi Air sumur pompa tangan Air kran umum -PDAM/PROYEK Air hidran umum - PDAM Air Ledeng dari PDAM

Masak Minum

3.3 5.5

Air isi ulang .3

Air botol kemasan

9.0 27.5

2.8

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Grafik 3.16 Sumber Air Minum dan Memasak di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Sedangkan untuk sumber air minum dan memasak lainnya adalah dari air isi ulang untuk pemenuhan minum sebesar 27,5% dan 5,5% dipakai untuk memasak, sedangkan sumber air minum dan masak dari air ledeng PDAM masih sangat kecil yaitu sebesar 9% untuk pemenuhan masak dan 3,3% untuk minum. Untuk lebih jelas kondisi area berisiko sumber air berdasarkan hasil studi EHRA (lihat tabel 3.5.3).

Tabel 3.43 Area Berisiko Sumber Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA di Kabupaten Malinau Tahun 2013 Kluster Desa/Kelurahan VARIABEL

2

KATEGORI n

Sumber air terlindungi

Tidak, sumber air berisiko tercemar Ya, sumber air terlindungi

Total

3 %

n

4 %

n

%

n

%

72

30,0

19

15,8

1

2,5

92

23,0

168

70,0

101

84,2

39

97,5

308

77,0


III- 89

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Kluster Desa/Kelurahan VARIABEL

2

KATEGORI

Total

3

4

n

%

n

%

n

%

n

%

240

100

120

100

40

100

400

100

173

72,1

91

75,8

33

82,5

297

74,3

67

27,9

29

24,2

7

17,5

103

25,8

240

100

120

100

40

100

400

100

Penggunaan sumber air tidak terlindungi.

Tidak Aman

Kelangkaan air

Mengalami kelangkaan air

128

53,3

97

80,8

4

10,0

229

57,3

Tidak pernah mengalami

112

46,7

23

19,2

36

90,0

171

42,8

240

100

120

100

40

100

400

100

3.5.1.1

Ya, Aman

Strategi Kelembagaan Bidang Air Bersih Strategi yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan SPAM

di Kabupaten Malinau adalah melalui program peningkatan dalam bidang kemitraan. Untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut : 1. Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan a. Upaya

memperkuat

tugas

dan

fungsi

regulator

dan

operator

penyelenggaraan SPAM (PDAM dan Dinas PU) di Kabupaten Malinau dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan, peningkatan kualitas air minum, memperkuat fungsi dinas terkait dan memperkuat PDAM. b. Upaya memperkuat prinsip kepengusahaan pada lembaga penyelenggaraan PDAM

di

Kabupaten

Malinau

dilakukan

melalui

penyehatan

PDAM,

penyesuaian tarif dan peningkatan SDM. c. Upaya penyusunan peraturan perundang-undangan (Perda, dll) yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Malinau dilakukan dengan cara penyusunan PERDA dan implementasi NSPM. 2. Peran Serta Masyarakat Upaya

meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dan

swasta

dalam

penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Malinau dilakukan melalui kegiatan : a. Untuk perkotaan, dengan menyehatkan PDAM dan mengusahakan insentif agar pihak swasta berminat investasi langsung/tidak langsung dalam POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

III- 90

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 penyelenggaraan

SPAM,

serta

mendorong

perusahaan

atau

kawasan

permukiman/perdagangan dan jasa/industri melaksanakan SPAM secara mandiri. b. Untuk perdesaan, dengan membentuk kelompok-kelompok pelayanan air minum yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Pada saat ini sudah terdapat kelompok masyarakat yang mengelola pelayanan air minum pedesaan dan hasil pembangunan oleh pemerintah /NGO. Selain itu, juga dengan menggerakan perusahaan swasta di Kabupaten Malinau untuk turut membantu menyediakan sarana prasarana SPAM di pedesaan.

3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pengelolaan air limbah Industri khususnya Rumah Tangga di Kabupaten Malinau belum tersentuh hal ini disebabkan karena industri rumah tangga masih jarang sekali ditemui, namun demikian dari

Tim Pokja AMPL Kabupaten Malinau

menyepakati, perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat seberapa jauh tngkat pencemaran yang disebabkan air limbah Industri rumah sehingga bisa dilakukan pendataan pakah sudah ada pengelolaan air limbah industri rumah tangga secara mandiri ataupun komunal agar kedepan nantinya dapat menentukan langkah langkah pasti di dalam pengelolaan limbah industri rumah tangga.

3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Di Kabupaten Malinau terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah, dan saat ini telah memiliki Pengeloaan Air Limbah atau IPAL untuk Limbah cair dan memiliki Ensumunator untuk limbah padat yang mengandung bahan

kimia maupun limbah

infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Adapun untuk pengelolaan limbah padat berupa alat-alat medis yang telah digunakan, seperti: botol infus, jarum suntik, Pispot, Perban, Masker,selang infus.

Tabel. 3.44 Pengelolaan limbah medis di fasilitas - fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM

Jumlah 2

Pem. Kabupaten

Pengelola

Limbah Medis Tersedia

6

Pem. Kabupaten

tersedia

RUMAH SAKIT JIWA RUMAH SAKIT BERSALIN RUMAH SAKIT KHUSUS LAINNYA PUSKESMAS PERAWATAN


III- 91

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Nama Fasilitas Kesehatan PUSKESMAS NON PERAWATAN PUSKESMAS KELILING PUSKESMAS PEMBANTU RUMAH BERSALIN BALAI PENGOBATAN/KLINIK PRAKTIK DOKTER BERSAMA PRAKTIK DOKTER PERORANGAN PRAKTK PENGOBATAN TRADISIONAL POSKESDES POSYANDU APOTEK TOKO OBAT GFK INDUSTRI OBAT TRADISIONAL INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Jumlah 7 134 48

Pengelola

Pem. Kabupaten

1

Pem. Kabupaten

34

Swasta

Belum diketahui

19 104 1 8 1

Pem. Kabupaten Swasta Pem. Kabupaten Swasta Pem. Kabupaten

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

1

Swasta

Belum diketahui

Pem. Kabupaten Pem. Kabupaten

Limbah Medis

Sumber : Dinkes Kabupaten Malinau


III- 92


BAB 4. PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Dalam rangka Mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: •

Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

•

Pelaksanaan praktik 3 R serta peningkatan TPA menjadi sanitary landfill

•

Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha

Dengan cara : —

Membangun

sinergi

vertikal

dan

horizontal

dalam

pembangunan

sanitasi

permukiman —

Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sanitasi permukiman

—

Memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan sanitasi permukiman Maka program pengembangan sanitasi di Kabupaten Malinau saat ini yang sedang

berjalan dan berdasarkan sub sektor sanitasi masing masing adalah sebagai berikut:

4.1

Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) Program dan kegiatan pengelolaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang

sedang dilaksanakan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1 : Kegiatan pengelolaan Promosi Higine Sanitasi Dan PHBS berjalan 2013 No

Nama program/kegiatan

Sat

Vol 1 pkt

85,930,000.00

1 pkt

85,930,000.00

1

Dana Pendamping DAK Pembuatan Saluran Sanitasi di Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Utara

Desa

2

Sanitasi Lingkungan Desa Salap

Desa

3

Pembuatan Saluran Sanitasi di Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Utara DAK Dana Pendamping DAK Pembuatan Saluran Sanitasi di Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Utara

Desa Desa

1 pkt 1 pkt

Administrasi DAK Infrastruktur Sanitasi

Desa

1 pkt

4

5


Biaya (Rp)

85,930,000.00 85,930,000.00

85,930,000.00

Sumber dana APBD

APBD APBD APBD

APBD

Lokasi kegiatan Kec. Malinau Kota dan Kec. Malinau Utara Kec. Malinau Utara Kec. Malinau Kota dan Utara Kec. Malinau Kota dan Kec. Malinau Utara Kec. Malinau Kota dan Kec. Malinau

Pelaksana kegiatan PU CK

PU CK PU CK PU CK

PU CK

IV- 1

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 4.1 : Kegiatan pengelolaan Promosi Higine Sanitasi Dan PHBS berjalan 2013 No 6


Sat

Vol

Desa

1 pkt 1 pkt

7

Pembangunan Sanitasi Lingkungan gang Family Malinau Kota ( Luncuran) Pemeriksaan Kualitas SPAL Air

8

Studi EHRA

Kecam atan Paket

9

Pendataan Rumah Baru Dan PHBS

Paket

1 pkt

10

Paket

1 pkt

11

Pembangunan WC Puskesmas Pujungan Sosialisasi PHBS melalui PKK

1 pkt

12

Lomba PHBS melalui Kegiatan PKK

Kegiat an Kegiat an

1 pkt

1 pkt

Biaya (Rp)

85,930,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 29,989,000.00 50,000,000.00 107,550.00 60,760,000.00

Sumber dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker PUCK Dan Dinkes

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

Utara Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau

PU CK DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES

Guna meningkatkan Prilaku hidup bersih dan sehat dan menurunkan angka kematian akibat sanitasi buruk maka direncanakan program Dan kegiatan yang berkaitan dengan promosi hiegine Dan sanitasi (Prohisan) pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : Tabel 4.2 Rencana Program Dan Kegiatan Prohisan Dan PHBS Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama program/kegiatan Penyedian Jaminan Pembiayaan pelayanan kesehatan jamkesda Peningkatan Pelayanan Dan penanggulangan masalah kesehatan Sosialisasi /Penyuluhan Kesehatan kerja Sosialisasi /Penyuluhan Kesehatan jiwa Inspeksi sanitasi saranan air minum Pengawasan kualitas air Pembinaan penyediaan air minum berkualitas Penyuluhan Dan Pemantauan Rumah Sehat Penyebarluasan Informasi Kesehatan Pengadaan Media Promosi untuk Puskesmas Dan Dinkes Pemberdayaan Masyarakat tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Dan Balita

Sasaran Kegiatan

Biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

Masyarakat

9.000.000.000

APBD

Kabupaten

Dinkes

Masyarakat

350.000.000,00

APBD

15 PKM

Dinkes

Masyarakat

70.000.000,00

APBD

Desa

Dinkes

Masyarakat

70.000.000,00

APBD

Desa

Dinkes

Masyarakat

75.000.000,00

APBD

Desa

Dinkes

200.000.000,00

APBD

Desa

Dinkes

75.000.000,00

APBD

Desa

Dinkes

120.000.000

APBD

Desa

Dinkes

Masyarakat

400.000.000,00

APBD

12 Kecamatan

Dinkes

Dinkes/PKM Postu

155.000.000,00

APBD

Kabupaten

Dinkes

Masyarakat

65.000.000,00

APBD

Kabupaten Malinau

Dinkes


IV- 2

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Nama program/kegiatan

No 12

Pelatihan Tehnis PHBS Rumah Tangga bagi Petugas Puskesmas, PKK Dan Kader Sosialisasi Dan Pelatihan PHBS Sekolah Bagi Petugas Puskesmas Dan Guru Sekolah

13

4.2

Sasaran Kegiatan Petugas Puskesmas, PKK Dan Kader Petugas Puskesmas Dan Guru Sekolah

Sumber dana

Biaya (Rp)

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

120.000.000,00

APBD

Kabupaten Malinau

Dinkes

120.000.000,00

APBD

Kabupaten Malinau

Dinkes

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang dilaksanakan

pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : Tabel 4.3 : Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang berjalan Sumber

Lokasi

Pelaksana

dana

kegiatan

kegiatan

245.000.000,00

APBD

Kabupaten

Bappeda

1

300.000.000,00

DAK

Dea Salap

PU CK

Paket

1

6.170.000,00

DAK

Malinau Kota

PU CK

dokumen

1

350.000.000

APBD

1 paket

1

7,500,000,000.00

Bantuan Propinsi

No


Sat

Vol

Biaya (Rp)

1

Penyusunan Masterplan IPLT

dokumen

1

2

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Desa Salap Pembangunan Sanitasi Lingkungan gang Family Perencanaan IPA Sempayang-Sesua

Paket

3 4 5

Pembangunan IPA Dan Jarinagan Air Bersih

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Malinau

Desa Sempayang Kec. Malinau

PU CK PU CK

Adapun Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang direncanaan untuk tahun 2014

akan lebih menitik beratkan pada perencanaan Untuk lengkapnya

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.4 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 2014 No

Nama progam/kegiatan

Sat

Vol

Indikasi biaya (Rp)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD penanggung jawab

Sumber dokumen perencanaan

1

Penyusunan FS IPL T Kota Malinau

Dokumen

1

400.000.000,00

APBD

Bappeda

Draft RPIJM 2014-2018

2

Penyusunan FS DED Kota Malinau

Dokumen

1

500.000.000,00

APBD

Bappeda


3

PPSP Memorandum Program

Dokumen

1

75.000.000,00

APBD

Bappeda


Sumber :Draft RPIJM 2014-2018


IV- 3


4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan Peningkatan pengelolaan persampahan berbanding lurus dengan pertumbuhan

jumlah penduduk di Kabupaten Malinau yang cukup signifikan sehingga diperlukan program dan kegiatan guna mengatasi timbulan sampah yang semakin banyak. Peningkatan pelayanan ini mencakup pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam mengelola sampah dan pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang dilaksanakan Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut : Tabel 4.5: Kegiatan pengelolaan Persampahan yang sedang berjalan NO 1 2 3

4

5

6

Nama Program / Kegiatan Penyusunan TPA Sempayang Tahap III Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Pemeliharaan dan OPS Kend. Kebersihan (petugas sampah, sapu jalan,drainase dan tukang tebas) Penyediaan jasa petugas Kebersihan (petugas sampah, sapu jalan,drainase dan tukang tebas) Operasional Maintanace (OP) TPA Sempayang Pengadaan Pakaian Petugas Lapangan Kebersihan,Taman, TPU Dan PMK

SUMBER

LOKASI

INSTITUSI

DANA

KEGIATAN

PELAKSANA

600,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

60

100,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

Paket

1

500,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

Orang

215

4,487,570,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

Paket

1

50,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

Paket

1

250,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

SAT

VOL

INDIKASI BIAYA (Rp)

Paket

1

Unit

7

Peningkatan Kinerja TPA Kabupaten Malinau

Paket

1

494,227,000,000.00

APBD

Kab. Malinau

Tata Kota

8

Supervisi Peningkatan Kinerja TPA Kabupaten Malinau

Paket

1

29,441,000.00

APBN

Kab. Malinau

Tata Kota

Sumber :Renstra Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau 2011-2016


IV- 4

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Untuk Program dan kegiatan pengelolaan persampahan yang direncanakan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : Tabel 4.6 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan 2014 No

1

2

3

4

5

6

Sasaran Kegiatan

Nama progam/kegiatan Peningkatan jumlah dan kualitas tempat penampungan sampah rumah tangga pada unit-unit perumahan dan ki d k Pembangunan tempat

Kawasan perkotaan Malinau b. Tersebar di l h Kawasan

penampungan sementara (TPS)

perkotaan Malinau b. Tersebar di l h Kawasan

Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan angkutan sampah Pembangunan tempat pemprosesan akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill.

Peningkatan jumlah dan kualitas tempat penampungan sampah rumah tangga pada unit-unit perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan Pembangunan tempat Penampungan sementara (TPS)

Indikasi biaya (Rp)

Sumber pendanaan/ pembiayaan APBD Prov dan Kabupaten

470.000.000,00

APBD Prov dan Kabupaten APBD Prov dan Kabupaten

perkotaan Malinau b. Tersebar di Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat.

APBD Prov dan Kabupaten

Kawasan perkotaan Malinau b. Tersebar di seluruh kecamatan K Kawasan



perkotaan Malinau

SKPD penanggung jawab

Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata Kota, Dinas PU Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata Kota

Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata Kota Kementrian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata Kota, Dinas PU Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata Kota, Dinas PU Kabupaten, BLHD Dinas PU Provinsi dan Dinas Tata

Sumber dokumen perencanaan Renstra Tata Kota 2011-2016

Renstra Tata Kota 2011-2016 Renstra Tata Kota 2011-2016

Renstra Tata Kota 2011-2016



Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Kabupaten

50.000.000,00

APBD

BLHD

Renstra BLHD 2011-2016

Bimbingan Teknis Persampahan

Kabupaten

150.000.000,00

APBD

BLHD


Peningkatan peras serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kabupaten

75.000.000,00

APBD

BLHD


Penilian Kota Sehat/Adipura

Kabupaten

200.000.000,00

APBD

BLHD


11

Pemantauan Pengelolaan Limbah B3

4 Kecamatan

150.000.000,00

APBD

BLHD


Kabupaten

200.000.000,00

APBD

BLHD

12

Pengkajian awal penanganan sampah dengan metoda sanitari Landfill


7

8 9 10

Sumber : Renstra SKPD 2011-2016


IV- 5


4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Berdasarkan isu permasalahan strategis di bidang drainase, maka dirumuskan

suatu sasaran kebijakan nasional sebagai arahan mendasar dari kondisi yang akan dicapai dan diwujudkan dalam pengembangan bidang drainase di masa yang akan datang. Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah sebagai berikut ini: 1.

Terlaksananya pengembangan sistem drainse yang terdesentralisasi, efisien, efektif dan terpadu.

2.

Terciptanya pola pembangunan drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.

Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan ekonomis melalui minimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya kesehatan akibat genangan dan bencana banjir.

4.

Terciptanya peningkatan koordinasi antara Kabupaten/Kota dalam penanganan sistem drainase. Sebagaimana diketahui bersama bahwa permasalahan banjir yang ada di kawasan

perkotaan Kabupaten Malinau, khususnya pada system drainase pada saluran wilayah Kecamatan Malinau Kota di karenakan kondisi system drainase yang belum optimal, akibat terjadinya perubahan land use (dari kawasan daerah aliran sungai (DAS menjadi kawasan permukiman, perdagangan Dan industri ), kondisi topografi yang relative rendah dan datar serta adanya luapan air sungai secara periodik. Masalah banjir timbul ketika lahan dataran banjir telah berkembang menjadi kawasan budidaya seperti untuk pemukiman, perkotaan, perdagangan, industri dan sebagainya. Banjir bisa terjadi kapan saja dengan kuantitas yang merupakan fungsi dari intensitas hujan dan karakteristik Daerah Pengaliran Sungai. Mengatasi masalah banjir, tidak cukup hanya dengan upaya yang bersifat struktur tapi juga perlu ditunjang dengan upaya yang bersifat non-struktur, sehingga membentuk upaya terpadu dan menyeluruh. Program pengelolaan saluran drainase lingkungan yang sudah dan sedang dilaksanakan tahun 2013 di Kabupaten Malinau antara lain dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :


IV- 6

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Tabel 4.7 : Kegiatan pengelolaan Drainase Lingkungan yang sedang berjalan

o

Nama Program / Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Vol 1 paket

Biaya (Rp.)

Pelaksana Kegiatan PU CK & BM

1

Pembangunan Drainase Kota

Kec. Malinau Kota

2

Pembangunan Drainase Dalam Desa Punan Adiu

Kec. Malianu Selatan

1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

3

Pembangunan Drainase dalam Desa Mirau


1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

4

Pembangunan Drainase dalam desa Gong Solok


1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

5

Pembangunan Drainase Jln.Yadul Kabiran

Kec. Malianu Kota

1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

6

Pembangunan Drainase Gang Mentari Pelita Kanaan

Kec. Malianu Kota

1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

7

Pembangunan Drainase Gang Beringin Pelita Kanaan

Kec. Malianu Kota

1 pkt

130,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Pembangunan Drainase Pembuang depan Asrama Katolik Menuju Sungai Sesayap Pembangunan Drainase RT VIII Malinau Seberang

Kec. Malinau Kota

1 pkt

200,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Kec. Malianu Utara

1 pkt

125,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Pembangunan Drainase Jalan Umum Desa Paking Pembangunan Drainase Lingkungan Depan Gereja GKII Kuala Lapang Pembangunan Drainase RT V dan RT VII Kuala Lapang DAM Irigasi Sungai Saro Tg.Lapang

Kec. Mentarang

1 pkt

200,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Kec. Malinau Barat

1 pkt

150,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Kec. Malianu Utara Kec. Malinau Barat

800 Meter 1 pkt

1,000,000,000.00

APBD

PU CK & BM

3,500,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Pembangunan Drainase Kota (luncuran) Pembangunan DAM dan Jaringan air bersih Long Nawang (luncuran) Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Setulang (luncuran) Normalisasi Sungai Kaliamok Tahap II (luncuran) Pembangunan Drainase Setulang(Luncuran) Pembangunan Semenisasi Paret saluran kota RT.10 Tanjung Belimbing menuju sungai Malinau

Kec. Malinau Kota

1 pkt

2,000,000,000.00

APBD

PU CK & BM

Kec. Kayan Hulu

1 pkt

1,467,140,000.00

APBD

PU CK & BM

Kec. Malinau Selatan Kec. Malinau utara Kec. Malinau Selatan Kec. Malinau Kota

1 pkt

554,040,250.00

APBD

PU CK & BM

1 pkt

1,468,640,000.00

APBD

PU CK & BM

1 pkt

21,063,000.00

APBD

PU CK & BM

700 Meter

900,000,000.00

APBD

PU CK & BM

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7,910,046,250.00

Sumber Dana APBD

Sumber : Rekab Kegiatan PU CK 2013


IV- 7

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Program dan kegiatan pengelolaan saluran drainase yang direncanakan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : Tabel 4.8 : Rencana Kegiatan pengelolaan Drainase Lingkungan Tahun 2014 No

Nama progam/kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikasi biaya ( Juta)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD Penanggung jawab

Pembangunan Drainase Perkotaan dan Pedesaan

Desa

2,000

Pembangunan Drainase Dalam Desa Halanga

Desa

200

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Dalam Desa Laban Nyarit

Desa

200

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Dalam Desa Long Loreh

Desa

200

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Dalam Desa Metut

Desa

300

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Dalam Desa Long Adiu

Desa

300

APBD

PUCK

8

Pembangunan Drainase Dalam Desa Bila Bekayuk

Desa

300

APBD

PUCK

9

Pembangunan Drainase Dalam Desa Punan Adiu

Desa

300

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Dalam Desa Mirau

Desa

300

APBD

PUCK

11

Pembangunan Drainase Dalam Desa Gong Solok

Desa

300

APBD

PUCK

12

Pembangunan Drainase Dalam Desa Punan Gong Solok

Desa

300

APBD

PUCK

13

Pembangunan Drainase Gang Adityan Desa Kabiran

Desa

150

APBD

PUCK

Perbaikan Drainase Desa Pelita Kanaan

Desa

300

APBD

PUCK

Pembangunan Drainase Jln Yadul Kabiran

Desa

150

APBD

PUCK

16

Pembangunan Drainase Gang Mentari Pelita Kanaan

Desa

150

APBD

PUCK

17

Pembangunan Drainase Gang Beringin Pelita Kanaan

Desa

150

APBD

PUCK

Drainase gang Adityan

Desa

500

APBD

PUCK

Draenase Kanan dan Kiri rumah bpk Norton

Desa

250

APBD

PUCK

Perbaikan Drainase sekitar Ktr. Desa

Desa

235

APBD

PUCK

Drainase Jln Yadul K

Desa

165

APBD

PUCK

Drainase gang Mentari

Desa

300

APBD

PUCK

Drainase jln. Depan rumah Lagan. I

Desa

350

APBD

PUCK

1 3 4 5 6 7

10

14 15

18 19 20 21 22 23


APBD

PUCK

IV- 8

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 24 25

Drainase Gang Beringin

Desa

304

APBD

PUCK

Normalisasi Sei Seludan

Desa

115

APBD

PUCK

Sumber : Draft RPIJM 2014-2018 Kabupaten Malinau

4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Program dan kegiatan terkait Sanitasi yang sedang dilaksanakan pada tahun 2012

yang ada di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :


1

Dana Pendamping DAK Penyediaan Air bersih Luso Rehab Jaringan Air Bersih Menuju Mako Brimob

kec. Malinau Utara

1 pkt

Kec. Malinau Utara

1 pkt

3

Pembangunan DAM dan Jaringan Air Bersih Long Nawang Tahap II

Kec. Kayan Hulu

1 pkt

4

Pembangunan Jaringan Air Bersih Data Dian Tahap II

Kec. Kayan Hilir

1 pkt

5

Penyediaan Air bersih Luso DAK

Kec. Malinau Utara

1 pkt

6

Dana Pendamping DAK Penyediaan Air bersih Luso Administrasi DAK Infrastruktur Air Minum

kec. Malinau Utara

1 pkt

kec. Malinau Utara

1 pkt

145,043,000.00

Pembangunan IPA dan Jaringan Air Bersih Kecamatan Malinau Selatan ( Bantuan Propinsi ) Rehab Jaringan Air Bersih dan Bak Air 9 Bersih Desa Long Alango (Luncuran) Perencanaan IPA Sempayang Sesua 10 (Luncuran) Pengembangan Instalasi Pengelolaan 11 Air Bersih (IPA) Desa Sempayang Pembangunan Jaringan Air Bersih 12 Pedesaan Long Adiu (luncuran) Pembangunan Jaringan Air Bersih 13 Desa Data Dian (luncuran) Pendamping DAK Bidang Air Minum 14 (luncuran) Pembangunan Sarana Air Bersih desa 15 Long Sulit (luncuran) Pembangunan Sarana Air Bersih desa 16 Long Mekatif (luncuran) Pembangunan Sarana Air Bersih 17 Ibukota Kecamatan Sungai Boh ( Luncuran) Dana Pendamping DAK Penyediaan Air 18 bersih Luso Sumber: Rekab Kegiatan SKPD2013

Kec. Malinau Selatan

1 pkt

Kec. Bahau Hulu

1 pkt

kec. Malinau Barat Kec. Malinau Barat Kec. Malinau Selatan Kec. Kayan Hilir

1 pkt

Kec. Malinau Barat Kec. Mentarang Hulu Kec. Mentarang Hulu Kec. Sungai Boh

1 pkt

2

7 8


Lokasi

kec. Malinau Utara

Vol

Indikasi Biaya (Rp.)

No

Sumber Pendanaa/ Pembiayaan

SKPD Penanggung Jawab

APBN

PU CK

APBD

PU CK

APBN /APBD

PU CK PU CK

APBN

PU CK

APBN

PU CK

APBD

PU CK

500,000,000.00

APBD

PU CK

1,500,000,000. 00 2,000,000,000. 00 1,450,430,000. 00 145,043,000.00

APBD

PU CK

APBD

PU CK

APBD

PU CK

APBD

PU CK

155,600,000.00

APBD

PU CK

APBD

PU CK

1 pkt

7,500,000,000. 00 13,357,150.00

APBD

PU CK

1 pkt

350,000,000.00

APBD

PU CK

1 paket

11,500,000,000 .00

APBD

PU CK

1 pkt

11,338,800.00

APBD

PU CK

1 pkt 1 pkt

IV- 9


Program dan kegiatan untuk peningkatan Komponen terkait Sanitasi yang ada di Kabupaten Malinau yang direncanakan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : Tabel 4.10 : Rencana program dan kegiatan Komponen lain terkait sanitasi saat ini No


Lokasi

1

Pembangunan/Peningkatan Unit Produksi/Distribusi (2x100 l/d), (Tahap I)

Kec. Mentarang, Kabupaten Malinau Kec. Mentarang, Kabupaten Malinau Kec. Mentarang, Kabupaten Malinau

2 3

Supervisi Pembangunan/Peningkatan Unit Produksi/Distribusi (2x100 l/d), (Tahap I) Pengadaan Lahan untuk Unit Produksi Sistem Pengelolaan Air Minum ( SPAM )

Sat l/dt

Vol 200

Indikasi Biaya (Rp.)

Sumber Pendanaa/ Pembiayaan

99,500

APBD Prov APBD Prov

500 APBD Kab

SKPD Penanggung Jawab PUCK, BM, PDAM PUCK, BM, PDAM PUCK, BM, PDAM PUCK, BM,

Penyusunan Rencana Induk SPAM Kota Malinau.

Kab. Malinau

DED Jaringan Pipa Sekunder, Tersier dan SR ( Sambungan Rumah )

Kab.Malinau

Desa

2

6

Penyusunan UKL - UPL Unit Produksi SPAM Mentarang

Kab.Malinau

Desa

3

500

APBD Kab

7

Penyediaan Airminum di Kawasan Perbatasan

Kec. Kayan Hulu

Desa

2

100

APBD Kab

8

Pembangunan Jaringan Air Bersih Pedesaan Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Long Alango Pembangunan Jaringan Air Bersih Sungai Anai Pengadaan Jaringan Air Bersih Long Sule Pembangunan Air Bersih Desa Long Top

Desa

3

200

APBD Kab

PUCK

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD + APBN

PDAM

APBD + APBN

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

APBD Kab

PDAM

4 5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pembangunan IPA di Desa Sempayang Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Punan Bengalun Perencanaan Distribusi Air Bersih Desa Putat Pembangunan Dam Air Bersih Sungai Taras, Mentarang Baru Pembangunan Dam Air Bersih RT.III Rajuk, Desa Paking Pembangunan Jaringan Air Bersih Long Nyau Rehab Sarana Air Bersih Long Berang Pembangunan Air Bersih Bang Biau, Nan Sarang, Long Bilang

Kec. Malinau Selatan Kec. Pujungan Kec. Kayan Hilir Kec. Kayan Hilir Kec. Kayan Hilir Kec. Malinau Barat Kec. Malinau Barat Kec. Malinau Utara Kec. Mentarang Kec. Mentarang Kec. Mentarang Kec. Mentarang Hulu Kec. Mentarang

APBD Kab 500 APBD Kab 500

M2 Desa Desa Desa

1,000 + 400

Titik

1,000 + 400

Desa Km Desa Desa Desa

1,000 3,000

Desa

-

Desa

-

PDAM PUCK, BM, PDAM PUCK, BM, PDAM PUCK

Sumber: Sinkronisasi Usulan Air Minum 2013


IV- 10


BAB 5. INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Pengelolaan sanitasi meliputi antara lain Prohisan, limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan tidak bisa terlepas mengenai pengelolaan air bersih serta, lingkungan yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mengelola sanitasi secara baik sama dengan menjaga kelestrasian lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakatnya, maka pengelolaan sanitasi harus didasarkan pada prinsip pembangunan partisipatif yakni pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

5.1

Area Berisiko Sanitasi Penentuan area beresiko dilakukan melalui penilaian dengan metode

pemberian skor berdasarkan data sekunder yang telah tersedia.Indikator-indikator yang

digunakan

untuk

menentukan

prioritas

skoring

merupakan

juga

hasil

kesepakatan yang diambil antar SKPD dan studi EHRA. Beberapa indikator yang digunakan untuk skoring dari data sekunder adalah: a. Kepadatan Penduduk; b. Angka Kemiskinan; c. Ketersediaan Air Minum; d. Pengelolaan air limbah/akses jamban pribadi. Peta area beresiko Kabupaten Malinau dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai skoring grade 1-4 dengan rincian sebagai-berikut : Skor 4 : Resiko Sangat tinggi berwarna merah. Skor 3 : Resiko tinggi berwarna kuning. Skor 2 : Resiko Rendah berwarna biru. Skor 1 : Resiko Sangat Rendah berwarna hijau. Hasil akhir penilaian terhadap area beresiko untuk Kabupaten Malinau telah ditetapkan oleh kelompok kerja Sanitasi Kabupaten Malinau berdasarkan skor penilaian terhadap data sekunder, data EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Sektor Sanitasi serta melakukan serangkaian observasi dan kunjungan lapangan pada Kelurahan dan Desa yang menjadi sampel survey study POKJA AMPL PPSP KABUPATEN MALINAU

I -1

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 EHRA. Hasil analisis persepsi SKPD dan EHRA juga hasil kesepakatan kelompok kerja sanitasi kabupaten Malinau menunjukkan bahwa area berisiko pada tingkat desa dan kelurahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1: Area berisiko sanitasi dan penyebab utamanya Berdasar Persepsi SKPD No

Area beresiko*)

I

Kecamatan Mentarang

II

III

IV

Resiko 3

Paking

Resiko 3

Long Nyau

Resiko 3

Long Titi

Resiko 3

Riam Tubu

Resiko 3 Long Ranau Kecamatan Malinau Kota Resiko 4

Malinau Kota

Resiko 4

Batu Lidung

Resiko 4

Malinau Hilir

Resiko 4

Tanjung Keranjang

Kecamatan Pujungan

Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Long Pujungan

Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Resiko 3

Long Ketaman


Resiko 3

Long Pua


Resiko 3

Long Mesahan


Resiko 3

Lame


Resiko 3

Long Belaka Pitau


Kecamatan Kayan Hilir Long Pipa


Kecamatan Kayan Hulu Resiko 3

VI

Penyebab utama resiko

Resiko 3

Resiko 3 V

Wilayah Prioritas

Long Betaoh


Kecamatan Malinau Selatan

3

Resiko 3

Long Adiu


4

Resiko 3

Bila Bekayuk


5

Resiko 3

Halanga


6

Resiko 3

Long Lake


Resiko 3

Punan Mirau


Resiko 3

Metut



I -2


VII

VIII

IX

X

Resiko 3

Pelencau


Resiko 3

Paya Seturan


Resiko 3

Long Rat


Resiko 3

Setarap


Resiko 3

Laban Nyarit


Kecamatan Malinau Utara Resiko 3

Putat


Resiko 4

Seruyung

Resiko 4

Lubak Manis

Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Kecamatan Malinau Barat Resiko 3

Punan Bengalun


Resiko 4

Tanjung Lapang

Resiko 4

Kuala Lapang


Kecamatan Sungai Boh Resiko 3

Long Top


Resiko 3

Data Baru


Kecamatan Kayan Selatan Resiko 3

XI

XII

Sungai Barang


Kecamatan Bahau Hulu Resiko 3

Long Tabulo


Resiko 3

Long Kemuat


Resiko 3

Apau Ping Mading


Resiko 4

Long Uli

Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Kecamatan Mentarang Hulu Resiko 3

Long Mekatif


Resiko 3

Semamu


Resiko 3

Long Sulit


Resiko 3

Long Simau


Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3


I -3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 5.1 PETA AREA BERESIKO SANITASI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013 BERDASAR PERSEPSI SKPD`


I -4


Tabel 5.1: Area berisiko sanitasi dan penyebab utamanya Berdasar Studi EHRA No

Area beresiko*)

I

Kecamatan Mentarang Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 3 Resiko 3 Resiko 3 Resiko 3

II

III

IV

Wilayah Prioritas

Penyebab utama resiko

Long Nyau Long Titi Long Pada Long Ranau Rian Tubu Temalang Long Liku Long Gafid Long BIsai Paking Harapan Maju Lidung Keminci

Pulau Sapi Kecamatan Malinau Kota Resiko 2

Malinau Kota

Resiko 3

Batu Lidung

Resiko 4

Pelita Kanaan

Resiko 4

Malinau Hilir

Resiko 4

Tanjung Keranjang

Resiko 4

Malinau Hulu

Kecamatan Pujungan

Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Resiko 2

Long Ketaman

Resiko 2

Long Pua

Resiko 2

Long Mesahan

Resiko 2

Lame

Resiko 2

Long Belaka Pitau

Resiko 2

Paliran

Resiko 2

Bena

Resiko 3

Pujungan


Resiko 3

Long Aran


Kecamatan Kayan Hilir


I -5

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 V

VI 3 4

Metun Sungai Anai Long Sule Long Pipa Data Dian

Kecamatan Kayan Hulu Resiko 2

Long Temuyat


Resiko 2

Long Betaoh


Resiko 2

Long Payau


Resiko 3

Nawang Baru


Resiko 3

Long Nawang


Kecamatan Malinau Selatan Resiko 3 Resiko 4

Long Adiu


Bila Bekayuk


5

Resiko 2

Halanga

6

Resiko 2

Long Lake

Resiko 2

Punan Mirau

Resiko 2

Metut

Resiko 2

Long Jalan

Resiko 2

Paya Seturan

Resiko 2

Long Rat

Resiko 3

Laban Nyarit


Resiko 3

Tanjung Nanga


Resiko 3

Punan Gong Solok


Resiko 3

Gong Solok


Resiko 3

Batu Kajang


Resiko 3

Setarap


Setulang


Resiko 4

VII

Resiko 4

Pelencau

Resiko 4

Langap

Resiko 4

Sengayan

Resiko 4

Long Loreh

Kecamatan Malinau Utara Resiko 2

Putat

Resiko 2

Seruyung


Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

I -6


VIII

IX

X

Resiko 2

Luso

Resiko 3

Lubok Manis


Resiko 3

Belayan


Resiko 3

Sembuak Warod


Resiko 4

Salap

Resiko 4

Respen Tubu

Resiko 4

Malianu Seberang

Resiko 4

Kaliamok

Resiko 4

Kelapis

Resiko 4

Semengaris

Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Limbah domestiki RT dibuang ke sungai, pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

Kecamatan Malinau Barat Resiko 2

Long Kenipe

Resiko 2

Punan Bengalun

Resiko 2

Sentaban

Resiko 2

Long Bila

Resiko 2

Taras

Resiko 2

Punan Bengalun

Resko 3

Sesua


Resiko 3

Taras


Resiko 4

Tanjung Lapang

Resiko 4

Kuala Lapang


Kecamatan Sungai Boh Resiko 2

Long Top

Resiko 2

Agung Baru

Resiko 2

Data Baru

Resiko 3

Mahak Batu


Resiko 3

Long Lebusan


Resiko 3

Dumu Mahak


Kecamatan Kayan Selatan Resiko 2 Resiko 2 Resiko 2 Resiko 3 Resiko 3

Metulang Long Sungai Barang Long Uro Lidung Payau Long Ampung


Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS Pengelolaan sampah, CTPS dan BABS

I -7

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 XI

XII

Kecamatan Bahau Hulu Resiko 3

Long Uli

Resiko 3

Long Tebulo

Resiko 3

Long Alango


Resiko 3

Apau Ping Mading


Resiko 3

Long Kemuat


Resiko 3

Long Berini


Resiko 4

Long Uli


Kecamatan Mentarang Hulu Resiko 2

Long Mekatif

Resiko 2

Semamu

Resiko 2

Long Sulit

Resiko 2

Long Simau

Resiko 2

Long Kebinu

Resiko 2

Long Pala

Resiko 3

Long Berang


Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 2, 3 dan 4


I -8

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Gambar 5.2 PETA AREA BERESIKO SANITASI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013 BERDASAR STUDI EHRA


I -9


Hasil akhir penilaian terhadap area beresiko untuk Kabupaten Malinau telah ditetapkan oleh kelompok kerja Sanitasi Kabupaten Malinau berdasarkan data persepsi SKPD Dan data hasil studi EHRA serta melakukan serangkaian observasi dan kunjungan lapangan pada desa yang menjadi sampel survey study EHRA. Hasil analisis persepsi SKPD Dan studi EHRA serta kesepakatan kelompok kerja sanitasi kabupaten Malinau menunjukkan bahwa area berisiko pada tingkat desa dan kelurahan di lima Kecamatan terlihat pada tabel 5.3 peta berikut dimana dari Jumlah desa cakupan wilayah kajian BPS yang berjumlah 66 desa, maka yang masuk area beresiko sangat tinggi sanitasi ada 18 desa. Dan jumlah desa yang masuk dalam area resiko tinggi terdapat 48 desa. Lihat Gambar 5.3 Peta Area Beresiko Sanitasi berdasar kesepakatan Pokja. Tabel 5.3 Jumlah Desa Area Beresiko Sanitasi Kesepakatan Pokja APML Nama Kecamatan Mentarang Malinau Kota Malinau Selatan Malinau Utara Malinau Barat

Jumlah Desa Resiko Sangat Tinggi 0 4 6 6 2


Resiko Tinggi 14 2 19 6 7

Resiko Sedang 0 0 0 0 0

Resiko Rendah 0 0 0 0 0

I -10


Gambar 5.3 PETA AREA BERESIKO SANITASI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013 BERDASAR KESEPAKATAN POKJA


I -11

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 5.2. POSISI PENGELOLAAN SANITASI SAAT INI Pengelolaan sanitasi Kabupaten Malinau masih belum berjalan secara maksimal, baik yang terkait dengan pengaturan atau kebijakan, pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola teknis dan administrasi, koordinasi antar lembaga terkait, upaya promosi kesadaran atau kepedulian akan kesehatan lingkungan yang belum maksimal serta penganggaran bidang sanitasi yang masih terlampau kecil dibandingkan dengan APBD yang ada. Pengaturan / Kebijakan : Kabupaten Malinau saat ini belum memiliki Perda tentang Pengelolaan Sanitasi yang terpadu dan menyeluruh yang berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kementrian yang berlaku, dimana secara substansi Perda Pengelolaan Sanitasi ini harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Rencana strategis dan Rencana kerja yang memuat pola pengelolaan penanganan sanitasi yang terpadu. 2) Aturan tentang pemanfaatan teknologi pengolahan maupun pengelolaan sanitasi dengan melakukan uji coba pilot project untuk penerapannya.. 3) Ketentuan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. 4) Aturan kerja sama antara pemerintah kota dengan swasta untuk pengelolaan sanitasi dengan mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 5) Adanya sanksi yang tegas dan spesifik kepada masing-masing pelanggaran termasuk penetapan model reward and punishment. 6) Penetapan retribusi dengan memperhitungkan pemulihan biaya sebagaimana yang ada pada Permendagri. Kelembagaan dan Kapasitas SDM : Pengelolaan sanitasi masih berjalan secara sendiri-sendiri tidak terfokus pada satu unit kerja yang menangani masalah-masalah sanitasi, baik secara teknis maupun administrasi keuangan. Sebaiknya diserahkan kepada dinas teknis yang membidangi kegiatan sanitasi ini. Selain itu juga kapasitas SDM yang ada perlu diberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan sanitasi serta pengelolaan administrasi dan keuangan.


I -12

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MALINAU 2013 Koordinasi Antar Lembaga Terkait : Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sanitasi adalah koordinasi baik secara teknis maupun non teknis terkait dengan masalah sanitasi perkotaan. Upaya koordinasi diperlukan sebagai upaya perencanaan dan pengendalian kegiatan agar apa yang direncanakan dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Dalam hal ini keberadaan Pokja AMPL sangat membantu untuk melakukan konsolidasi seluruh kegiatan sanitasi perkotaan. Promosi Sanitasi : Promosi sanitasi adalah kegiatan mempromosikan kesadaran atau kepedulian seluruh stakeholder akan pentingnya sanitasi dalam kerangka perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sangat penting mulai dilakukan pada tingkat sekolah TK hingga perguruan tinggi, agar generasi muda punya kepedulian dan dapat mendorong para orang tua untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungannya.


I -13

BUKU PUTIH SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN MALINAU

Recommend Documents