1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan pengganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, telah melalui
beberapa
mekanisme
perencanaan
yaitu
melalui
forum
musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota temasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu kepada RPJMD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun mengacu kepada : 1) Isu Strategis dan Permasalahan yang berkembang
selama
ini
yang
menjadi
fokus
utama
perencanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014; 2) Substansi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 3) Hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
Tahun
2014;
dan
4)
memperhatikan sinergisitas perencanaan pembangunan tingkat Provinsi maupun
Nasional
sebagaimana
diamanatkan
di
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Dalam skenario perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2011-2016, RKPD tahun 2015 ini Merupakan perencanaan tahun keempat yang sebelumnya telah melewati fase konsolidasi di tahun pertama dan fase RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -1
penumbuhan di tahun kedua fase pengembangan di fase ketiga sehingga pencapaian RPJMD yang tertuang dalam setiap tahun perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja tahunan
yang mana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut
tergambar prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaransasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan. 2. Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. 4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat visi dan misi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), isu – isu dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, Propinsi, maupun Pusat serta yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi dan pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik ;
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -2
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ; dan 3. Menciptakan
kepastian
kebijakan,
karena
merupakan
komitmen
pemerintah daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ;
4.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 5.
Undang-Undang
Nomor
17
tahun
2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 12. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007
Nomor 19) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2011-2016 ; 1.3 Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan
keberadaanya
penganggaran
lainnya.
dengan
dokumen
RPJMD initerintegrasi
perencanaan
dan
Merupakan
dan satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Nasional maupun
Daerah,
penganggaran
yang
terutama
dengan
dikeluarkan
oleh
dokumen pemerintah
perencanaan daerah.
dan
Adapun
dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1).Rencana RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -4
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),(2). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan (4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
Sumber :BahanSosialisasi UU SPPN Bappenastahun 2004.
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -5
Mengacu pada Gambar 1.1.dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatika pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang ; RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan ; RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD ; RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagai mana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2015 ini harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Kepri, RPJM Kabupaten Karimun, Renstra SKPD serta Renja SKPD. 1.4 Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015. Pembangunan Kabupaten Karimun disusun berdasarkan konsep kewilayahan dengan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik serta pertahanan keamanan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2015 melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu : 1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -6
Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi
dalam
menyusun,
mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu ; b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini ; c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD ; d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan ; e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah) f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja ; g. Tolok ukur dan terget kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standart Pelayanan Minimal ; h. Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran ; i. Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil ; j. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan ; k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya ; l. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. 2. Proses Demokratis dan Partisipasif Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) antara lain melalui
pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang). Pendekatan demokratis dan partisipasif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -7
a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses
pengambilan
keputusan
di
setiap
tahapan
penyusunan RKPD ; b. Kesetaraan
antara
para
pemangku
kepentingan
dari
unsur
pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan ; c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan ; d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal ; e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD f. Pelibatan Media ; g. Pelaksanaan
Musrenbang
RKPD
yang
berkualitas
dari
segi
penerapan perencanaan partisipasif ; h. Konsensus
atau
kesepakatan
pada
semua
tahapan
penting
pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan,strategi, dan kebijakan dan prioritas program. 3. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah ; b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD : c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD ; d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD ; e. Pembahasan
terhadap
Rancangan
Peraturan
Kepala
Daerah
tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD ;
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -8
4. Pendekatan Bottom – Up Pendekatan Bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,misi, dan program kepala daerah terpilih ; b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah ; c. Mempertimbangkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM SKPD) ; 5. Pendekatan Top – Down Pendekatan Top-Down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : a. Sinergi dengan RKP dan Renja K/L ; b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD ; c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD ; d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem ; e. Sinergi
dan
komitmen
pemerintah
terhadap
tujuan-tujuan
pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable
Developmen,
pemenuhan
hak
asasi
manusia,
pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 dilakukan melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga ke tingkat Nasional. Sebagai landasan pelaksanaan Musrenbang tahun 2012 tetap mengacu
kepada
0008/M.PPN/01/2007
Surat dan
Edaran
Bersama
050/264A/SJ
(SEB)
tentang
nomor
Petunjuk
:
Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dan untuk penyusunan RKPD tahun 2015 juga memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -9
Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Pemerintah Kabupaten
Karimun
telah
menyelenggarakan
Forum
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat
desa/kelurahan,
kecamatan,
Kabupaten,
termasuk
penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2015 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta
tindaklanjutnya
dengan
proses
penyusunan
RAPBD,dan pengintegrasian program dan kegiatan 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Menguraikan penyusunan
dasar RKPD
hukum yang
yang
digunakan
dalam
memuat
ketentuan
secara
langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3. Hubungan antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsidan RPJMD Kabupaten. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan
penyusunan
RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD. RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -10
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Mengemukakan tentang data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD SampaiTahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Menguraikan pencapaian
hasil kinerja
evaluasi
status
pembangunan
dan
kedudukan
daerah,
dari
hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Mengemukakan
hasil
analisis
isu
strategis
dan
permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Karimun berdasarkan hasil musrenbang Desa/
Kelurahan,
Musrenbang
Kecamatan,
Kabupaten.
Forum
Dalam
SKPD,
rangka
dan
sinergitas,
sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
DAERAH
DAN
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan perumusan arah kebijakan daerah yang dikaitkan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten
di
bidang
ekonomi
yang
bersumber
dari
dokumen RKP, RPJMD, dan RKPD provinsi.
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Memuat
penjelasan
tentang
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah
dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2014,
dalam
rangka
menetapkan
arah
kebijakan
pembangunan daerah tahun 2015. 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 Mengemukakan
tema
pembangunan
daerah
serta
perumusan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, pembangunan daerahdan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2014, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat
penjelasan
mengenai
perencanaan
program
dan
kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -12
dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015. BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN Mengemukaan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan yang disyaratkan BAB VII.PENUTUP. Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2015. 1.5 Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah yang sifatnya tahunan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan
daerah,
program-program
rancangan
SKPD,
lintas
kerangka
SKPD,
dan
ekonomi lintas
makro
serta
kecamatan yang
tercermin dalam bentuk : (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud untuk : 1.
Untuk
memberikan
arah
kebijakan
pokok
pembangunan
sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahun 2015 sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Karimun yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat Karimun yang sejahtera dan berkeadilan. 2.
Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD tahun 2015.
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -13
Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1. Menjadi
acuan
bagi
seluruh
komponen
masyarakat
Kabupaten
Karimun, karena memuat seluruh kebijakan publik ; 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan satu tahun ; 3. Menciptakan
kepastian
kebijakan,
karena
merupakan
Komitmen
Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkannya RKPD Kabupaten Karimun
tahun
2015
adalah : 1.
Untuk memberikan arah pembangunan ;
2.
Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai ;
3.
Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam Kebijakan
Umum
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(KUAPBD) ; 4.
Menyalurkan
aspirasi
semua
stakeholders
dalam
perencanaan
pembangunan partisipasif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015. RKPD juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang telah dibahas melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten. Dokumen RKPD ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan bagi
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -14
setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
RKPD Tahun 2015
Pendahuluan I -15
