BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Menurut Todaro (2000) Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusiinstitusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Rogers (983) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Untuk memperoleh pembangunan yang tepat sasaran dan mampu mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat

diperlukan

perencanaan

yang

matang

dan

berkesinambungan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai kebutuhan daerah, kemampuan, potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Setiap daerah di era Otonomi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat mengatur proses pembangunannya sendiri, mulai dari tahapan

RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

1

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pembangunan wilayahnya dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan lebih mendekatkan

dan

meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakatnya. Terciptanya pembangunan wilayah sesuai harapan semua pihak sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Hal ini sejalan dengan amanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota setiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus senantiasa disinergikan, disinkronkan dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan, serta menjaga sinergi pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 Sebagai dokumen rencana tahunan daereh RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1.

RKPD merupakan dokumen yang secra subtansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.


2

2.

RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh SKPD dalam menysusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kaerah (Renja-SKPD).

3.

RKPD merupakan acauan Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.

RKPD merupakan salah satu intrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, melalui evaluasi RKPD ini akan diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahah daerah sampai dengan tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi dokumen RKPD yang sangat strategis dalam penyelengaraan pemerintahan, maka diperlukan RKPD yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Pearturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 1.

Disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan RKPD tahun lalu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebagai pijakan dalam menyusun program prioritas guna menjaga kesinambungan pembangunan dari tahun ke tahun.

2.

Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus senantiasa konsisten dengan program-program yang disepakati oleh seluruh stke holder dalam forum musrenbang.


3

4.

Program kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome) untuk program dan Indikator Kinerja keluaran (Output) untuk kegiatan, sehingga dapat realistis dan terukur.

5.

Program dan kegiatan RPKD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan (tahun ke-lima) pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010. Rangkaian kegiatan dalam rangka menyusun RKPD dilakukan kurang lebih selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : 1.

Persiapan Penyusunan RKPD

2.

Penyusunanan Rancangan Awal RKPD

3.

Penyajian Rancangan RKPD

4.

Penyusunan Rancangan RKPD

5.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat (Stakeholder) dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan secara simultan yaitu: a.

Murenbang Desa/ Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari yang dilaksankan di 307 desa/ kelurahan.

b.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari yang dilaksanakan di 21 kecamatan

c.

Forum SKPD dilaksnakan pada bulan Maret yang diikuti oleh delegasi kecamatan dan seluruh SKPD


4

d.

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada akhir bulan maret sesuai jadwal yang ditentukan oleh Bappeda Propinsi Jawa Timur melalui forum KISS perencanaan pembangunan Prop Jatim.

6.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

7.

Penetapan RKPD

Untuk memahami dengan jelas proses penyusunan RKPD dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alur perumusan awal prioritas dan program pembangunan daerah pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana tertuang dalam gambar berikut : Gambar 1.1 Bagan alur perumusan awal prioritas dan program pembangunan daerah pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD


5

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan.

(RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 adalah peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (


6

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 )

8.

Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 Teantang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial 9.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 16. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pembangunan


7

17. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Berkeadilan

18. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20010– 2014. 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 23. Peraturan

bersama

Perencanaan

Menteri

Pembangunan

Dalam

Negeri,

Menteri

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK

07/2010

tentang

Penyelarasan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)


8

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 tahun 2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

16 tahun 2014 Tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 tahun 2012 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan



Pengukuhan Kawasan Hutan



Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 4/C) ; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tanggal 13 desember 2010)


9

35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tanggal 12 Mei 2012) 36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 24 Tanggal 27 Mei 2012) 1.3 Hubungan Antar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan bersama Menteri Dalam

Dokumen

Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka antara doumen perencanaan pembangunan satu dengan yang lain harus sinergi dan saling terkait dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang holistik dan berkesinambungan baik dokumen perencanaan daerah ditingkat pusat, propinsi maupun dokumen perencanaan daerah dan juga antar dokumen perencanaan daerah. Selengkapnya hubungan dokumen perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :


10

Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Propinsi, Daerah serta SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU . Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun


11

berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah< belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah

berdasarkan

hasil

analisis

terhadap

pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu-isu strategis dan masalah mendesak ditingkat Kabupaten, propinsi, nasional, kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada bab ini secara eksplisist menuangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5 Maksud dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan

Tujuan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan


12

kesejahteraan masyarakat melalui memantapkan ekonomi daerah sehingga mampu memperbaiki aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, memiliki daya saing, daya tahan, meningkatkan NTP, IPM dan mengurangi Disparitas Wilayah. Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Ponorogo adalah acuan bagi seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015.


13

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun

Recommend Documents