1.1 Latar Belakang. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 I.1

1.1

Latar Belakang Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor :

061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten harus menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017. Instruksi Mendagri tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya adalah menginstruksikan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menata kelembagaan perangkat daerah serta memerintahkan adanya penyesuaian dalam dokumen perencanaan, dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2017 disusun secara paralel dengan penyusunan Perda tentang Perangkat Daerah. Untuk

itu

Pemerintah

Kabupaten

Musi

Rawas

harus

melaksanakan

penyesuaian dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang baru. Penyesuaian dokumen perencanaan tersebut tidak berlaku terhadap Visi,

Misi,

Strategi,

dan

Kebijakan

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD, tetapi berlaku terhadap urusan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.1

Tahun 2017. Beberapa urusan harus disesuaikan dalam RPJMD dan RKPD setelah adanya Perangkat Daerah baru. Dengan demikian akan ada perubahan

pada

indikator

kinerja

program

serta

Perangkat

Daerah

penanggung jawabnya. Dengan adanya susunan organisasi perangkat daerah yang baru, beberapa urusan belum memiliki program bahkan ada unit kerja yang tidak memiliki indikator di dalam RPJMD dan RKPD. Terdapat bidang yang programnya sangat banyak dan ada juga yang tidak ada programnya sama sekali, bahkan ada program yang tidak ada pelaksananya. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan penyesuaian RKPD dengan menambah program baru untuk menyesuaikan indikator yang ada di RPJMD, serta menyesuaikan penempatan program ke dalam Perangkat Daerah berdasarkan tupoksinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD). Amanat

Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan


I.2

bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan tahun 2017 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain mendasarkan pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas, penyusunan RKPD Tahun 2017 ini juga memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, dimana Musi Rawas ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah. Untuk itu perencanaan pembangunan mengutamakan penyelesaian

masalah-masalah

pembangunan

yang

menyebabkan

ketertinggalan Musi Rawas serta antisipasi terhadap masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu: a.

Perencanaan dari bawah (bottom up) Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil

kegiatan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)


I.3

di

Kabupaten Musi Rawas secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016, Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2016 dan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2016. Jumlah Usulan Dari Musrenbang Tingkat Kecamatan : 2.055 Usulan

Persentase Usulan Dari Musrenbang Tingkat Kecamatan menurut Bidang

b.

Perencanaan dari atas (top down) Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi

dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional dan dokumen provinsi terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2017.

Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan,

sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.


I.4

c.

Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya keikutsertaan dalam Forum Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM),

Organisasi Wanita,

Lembaga

Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga Donor. d.

Perencanaan Teknokratik Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan

metode

dan

kerangka

berpikir

ilmiah.

Dalam

proses

penyusunan RKPD Tahun 2017, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokokpokok pikiran DPRD Kabupaten; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. e.

Perencanaan Politik Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk

pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas. Dukungan DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan rapat-rapat komisi DPRD dengan Perangkat Daerah (PD) mitra untuk membahas pokok-pokok pikiran


I.5

DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017.

Jumlah Usulan DPRD Hasil Reses Bulan Februari 2016 : 966 Usulan

Persentase Usulan DPRD Hasil Reses Bulan Februari 2016 menurut Bidang

26% 16%

f.

58%

Infrastruktur Sosial Budaya Perekonomian

Inovasi Proses Perencanaan Selain memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman,

kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up / top down serta politik seperti diuraikan diatas, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 juga melakukan

berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi proses

perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan. Inovasi RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.6

proses perencanaan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 adalah : a. Proses perencanaan dengan memanfaatkan teknologi online e-planning / Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). b. Pemanfaatan media Whatssapp bagi seluruh kabid program dan kasubag perencanaan pada Perangkat Daerah melalui masing-masing

Bidang

pada

Bappeda

group yang dikoordinir dengan

tujuan

untuk

mempermudah dan mempercepat alur komunikasi. c.

Pemanfaatan website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan seluruh website Perangkat Daerah untuk menyebarluaskan informasi dari Pemerintah Daerah sekaligus untuk menyerap aspirasi, masukan dan usulan dari masyarakat.

d. Penyerapan usulan masyarakat melalui tatap muka langsung baik secara formal dan informal dalam berbagai forum seperti:  Safari Sholat Tarawih Keliling selama Bulan Ramadhan  Safari Sholat Jumat  Temu wicara e. Menerbitkan SK Bupati mengenai batasan dan kriteria usulan program dan kegiatan yang menjadi wilayah APB Desa dan yang menjadi APBD Kabupaten/Provinsi sehingga tidak ada tumpang tindih penggunaan dana desa dengan APBD. f.

Mengatur program dan kegiatan yang difasilitasi Forum CSR dalam RKPD sehingga tidak ada duplikasi kegiatan.

g. Melaksanakan FGD Tematik untuk mempertajam dan penyelarasan program dan kegiatan atas isu-isu strategis. h. Melibatkan peran aktif DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan cara mengakomodir hasil reses DPRD sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.7

i.

Penerapan

nilai-nilai

religius

dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sebagai perwujudan pendekatan implementasi kearifan lokal. Hal ini didasari pada Misi ke 6 RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 yaitu Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam. Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas, dilakukan melalui pentahapan yaitu : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum PD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan

Renja

PD

dan

berfungsi

sebagai

koridor

perencanaan

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/ provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.8

penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik: 1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. 3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik: 1. Kebijakan

pemerintah

pusat

yang

mengandung

peluang

bagi

pengembangan daerah. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2017, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD pada PD terkait.


I.9

Pada tahapan proses perencanaan ini inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial diterapkan. Sesuai dengan Visi “Musi Rawas Sempurna 2021” pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021, maka pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial diterapkan pada beberapa sektor prioritas yaitu kesehatan dengan konsep Mura Sempurna Sehat, pendidikan dengan konsep Mura Sempurna Cerdas, dan pertanian dan lingkungan hidup dengan konsep Mura Sempurna Menanam. Dengan pendekatan ini, seluruh Perangkat Daerah akan melakukan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pembangunan bidang prioritas dan tidak akan ada lagi egosentris Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) PD dan

RKPD Kabupaten Musi

Rawas. Pada tahap ini inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan Selanjutnya

memperhatikan

ketentuan

yang

termaktub

dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara RI Nomor 1814 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);


I.10

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);


I.11

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 13 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;


I.12

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas; 25. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017; 26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017; 27. Surat

Edaran

Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Selatan

Nomor

020/SE/BAPPEDA-VI/2016 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.3

Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2017 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) danRencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Musi Rawas tahun 2017.


I.13

Hubungan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2017

Dalam prakteknya, penyusunan RKPD 2017 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat. Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan,penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan.

Dokumen RKPD juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan


I.14

PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2017 serta dasar penyusunan RAPBD Musi Rawas Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2017. 1.3.1 RKPD dengan RKP 2017 Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2017 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka

pendanaan

melalui

mekanisme

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan Pemerintah

Pusat

dalam mendukung pelaksanaan

agenda

pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan: Cita 1

:

Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Cita 2

:

Mengembangkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya; Cita 3

:

Membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Cita 4

:

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5

:

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6

:

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;


I.15

Cita 7

:

Mewujudkan menggerakkan

kemandirian

ekonomi

dengan

strategis

ekonomi

sektor-sektor

domestik; Cita 8

:

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9

:

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan. Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu; serta (4) quick wins dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud rnemuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 20152019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017. Dalarn kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2017 terdiri dari: 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: a. Revolusi Mental b. Kesehatan c. Pendidikan d. Perumahan dan Permukiman 2. Pembangunan Sektor Unggulan a. Maritim dan Kelautan b. Kedaulatan Energi c. Pembangunan Pariwisata d. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi(KEK) 3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi: a. Antar Kelompok Pendapatan b. Reforma Agraria c. Daerah Perbatasan


I.16

d. Daerah Tertinggal e. Desa dan Kawasan Perdesaan f. Perkotaan, g. Konektivitas, 4. Pembangunan Politik,

Hukum,

Pertahanan,

dan Keamanan,

meliputi: a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum b. Stabilitas kearnanan dan ketertiban c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi d. Reformasi Birokrasi 5. Pembangunan Ekonomi, meliputi: a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari: 1) Sisi produksi 2) Sisi permintaan c. Reformasi, terdiri dari: 1) Pengoptimalan Pendapatan Negara 2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 1.3.2 RKPD dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2017 RKPD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung prioritas pada Provinsi sebagai berikut : 1) Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 2) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN (MEA); 3) Penyiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games 2018;


I.17

4) Meningkatnya

efektivitas

dan

efisiensi

program

dan

kegiatan

penanggulangan kemiskinan; 5) Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-api; 6) Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan,kelautan dan perikanan serta infrastruktur pariwisata; 7) Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan ASEAN; 8) Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan; 9) Meningkatnya nilai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusar-pusat inovasi; 10) Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN; 11) Pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 12) Berkembangnya kawasan ekonomi dan kawasan pariwisata. 1.3.3 RKPD dengan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2017 merupakan tahun kedua periodisasi RPJMD III (Tahun 2015-2020) dimana RPJMD III ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Musi Rawas terhadap pembangunan nasional.


I.18

1.3.4 RKPD dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 Dokumen RKPD Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2017 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun

2016-2021. Sesuai dengan RPJMD

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, visi pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah : “MUSI RAWAS SEMPURNA 2021” (Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman) dan7 (tujuh) misi, yaitu: Misi 1

: Memperbaiki

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

infrastruktur; Misi 2

: Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan;

Misi 3

: Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani;

Misi 4

: Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

Misi 5

: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima

Misi 6

: Memantapkan pembangunan masyarakat

yang religius

menuju MURA Darussalam; dan Misi 7

: Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan

berkesan

untuk dikunjungi 1.3.5 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah dan KUA/PPAS RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021. Renja Perangkat Daerah tahun 2017 memuat RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.19

program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2017, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Musrenbang serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 merupakan dasar penyusunan rancangan KUA Tahun 2017 dan rancangan PPAS Tahun 2017 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati Musi Rawas dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas. Penyusunan KUA-PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

1.4.

Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 menjadi pedoman

bagi

penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. RKPD memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten kewilayahan

Musi yang

mengembangkan

Rawas artinya

merupakan setiap

keunggulan

pembangunan

wilayah

komparatif

kecamatan dan

yang

berdimensi

didorong

keunggulan

untuk

kompetitif

berdasarkan potensinya secara kreatif namun tetap menjaga keseimbangan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut : a.

Menyediakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan bagi pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan


I.20

pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun 2017 dengan mendasarkan pada potensi, kondisi riil dan proyeksi ke depan; b.

Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh PD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2017;

c.

RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Bupati Musi Rawas dengan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

1.4.2 Tujuan Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya; ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat (welfare state). Percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan

lebih

mendekatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

dengan

menerapkan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 adalah untuk : a.

Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Musi Rawas, seluruh Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Provinsi Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2017;

b.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017;

c.

Menetapkan

program

prioritas

untuk

masing-masing

urusan

pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin). RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

I.21

d.

Memperkuat

koordinasi,

pembangunan baik

integrasi,

sinergi

dan

sinkronisasi

antar perangkat daerah, dan antara Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; e.

Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan;

f.

Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

g.

Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

h.

Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Musi Rawas;

i.

Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas, pelaku usaha swasta dan

masyarakat; dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan pemerintah daerah lainnya. j.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 1.5.

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2017 disusun berdasarkan Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang (1) Latar Belakang Penyusunan RKPD, (2) Dasar Hukum

Penyusunan, (3) Hubungan antar Dokumen RKPD


I.22

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, (4) Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD dan (5) Sistematika Dokumen RKPD. II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini memuat tentang (1) Kondisi Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memaparkan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka keuangan yang mencakup kondisi ekonomi daerah Tahun 2015,

asumsi

capaian

Tahun

2016,

tantangan

dan

prospek

perekonomian daerah Tahun 2017. IV.

PRIORITAS

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 Bab ini menguraikan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, (2) Isu-isu Strategis, (3) Sasaran dan Prioritas Pembangunan V.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN Bab ini memuat (1) Gambaran kekuatan dan potensi wilayah; (2) Gambaran konsentrasi dan sasaran spasial sektor unggulan daerah; (3) Gambaran konektifitas antar kecamatan; dan (4) Arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan kecamatan.

VI.

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017


I.23

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun rencana dengan indikator kinerja yaitu capaian program, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya. VII.

PENUTUP


I.24

1.1 Latar Belakang. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 I.1

Recommend Documents