BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional ; b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah ; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c pembentukan Badan Narkotika Kabupaten dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten dan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
Perbup BNK 2008
1
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUSI RAWAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. Perbup BNK 2008
2
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 5. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan. 6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas. 7. Ketua BNK adalah Ketua BNK Kabupaten Musi Rawas. 8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas. 9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas 10. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN. 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas. BAB III BADAN NARKOTIKA KABUPATEN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 3 Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
Pasal 4 BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam : a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, Perbup BNK 2008
3
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN; dan b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN; b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing; c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi BNK, terdiri atas : a.
Ketua
: Wakil Bupati Musi Rawas.
b.
Anggota
: 1. Kapolres Musi Rawas; 2. Dandim 0406 Musi Rawas; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau; 4. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau; 5. Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau; 6. Kepala Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas; 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas; 8. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Mura; 9. Asisten Kesejahteraan Rakyat Keuangan Setda Kab. Musi Rawas;
dan
10. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; 11. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; 12. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan; Perbup BNK 2008
4
13. Inspektur Kabupaten Musi Rawas; 14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas; 16. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas; 17. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas; 18. Kepala Dinas Rawas;
Sosial
Kabupaten
Musi
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas; 20. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas;
dan
22. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Musi Rawas; 23. Kepala Satuan Polisi Kabupaten Musi Rawas;
Pamong
Praja
24. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Rawas; 25. Direktur Rumah Sakit dr. Sobirin; 26. Direktur Rumah Sakit Rupit; 27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas; 28. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mura; 29. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Mura;
Rakyat
30. Kepala Regu Destasmen Polisi Militer Lubuklinggau; 31. Kasat Reskrim Polres Musi Rawas; 32. Pasi Intel Dim 0406 Musi Rawas; 33. Kasi Intelijen Lubuklinggau; dan
Kejaksaan
Negeri
34. Danki Brimob Lubuklinggau. c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota Badan Narkotika Kabupaten. (2) Bagan Struktur Organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Perbup BNK 2008
5
BAB IV PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 7 Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.
Pasal 8 (1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Lakhar BNK terdiri atas : a. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan 2. Sub Bagian Keuangan. b. Seksi Operasi; c. Seksi Penyuluhan; d. Seksi Penindakan; e. Seksi Program; dan f. Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait. (3) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Lakhar BNK Pasal 10 Perbup BNK 2008
6
Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lakhar BNK menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program kebijakan di bidang P4GN; b. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; c. pelaksanaan operasional Satuan Tugas di bidang P4GN; d. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten; e. penyusunan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNK sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 12 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Pasal 14 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan urusan tata usaha umum; b. memberikan pelayanan dan pengaturan surat menyurat kepada seksi – seksi di Lakhar BNK, BNP dan BNN serta dinas / instansi lain terkait; c. melaksanakan urusan perjalanan dinas, keprotokolan di Sekretariat Lakhar BNK;
kearsipan,
d. melaksanakan urusan kepegawaian; dan Perbup BNK 2008
7
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran pajak dan retribusi; c. menyusun laporan secara berkala kepada atasan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Operasi Pasal 15 Seksi Operasi mempunyai tugas : a.
merencanakan lapangan;
dan
melaksanakan
kegiatan
operasi
di
b.
menyiapkan surat perintah tugas operasi;
c.
menyiapkan dan mengecek segala kebutuhan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawah sebelum menuju lokasi sasaran;
d.
memberikan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan perintah termasuk alternatif pemecahan masalah dari point point sebelumnya;
e.
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
f.
melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 4 Seksi Penyuluhan Pasal 16
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
Perbup BNK 2008
a.
menyiapkan bahan pedoman pembinaan dan petunjuk tekhnis pelaksanaan tugas penyuluhan dan peranserta masyarakat tentang bahaya narkoba;
b.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan penyuluhan di masyarakat dan organisasi– organisasi lainnya serta di sekolah–sekolah;
c.
Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
d.
Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. 8
Paragraf 5 Seksi Penindakan Pasal 17 Seksi Penindakan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dalam bidang penindakan;
teknis
dan
b.
menyusun rencana kebutuhan personil pelaksanaan kegiatan penindakan wilayah yang dijadikan target pertama, kedua dan seterusnya;
c.
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan dan pemeriksaan terhadap tersangka, pelaku, pemakai dan pengedar narkoba;
d.
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
e.
melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 6 Seksi Program Pasal 18
Seksi Program mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas serta menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan sekretariat dan personil satgas lakhar;
b.
menyusun rencana kegiatan dibidang P4GN baik secara tekhnis maupun secara yuridis;
c.
menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait tentang program bahaya narkoba bagi masyarakat secara umum dan bagi anak pelajar, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa secara khusus;
d.
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
e.
melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kalakhar sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Satuan Tugas Pasal 19
(1)
Perbup BNK 2008
Satuan Tugas dibentuk oleh Ketua BNK sesuai dengan kebutuhan dengan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait. 9
(2)
Satuan Tugas mempunyai tugas langsung dibawah garis komando Kalakhar BNK dalam pelaksanaan operasi P4GN. BAB V TATA KERJA Pasal 20
Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing–masing wajib menerapkan prinsip koordinasi dan dalam hubungan dengan instansi lain. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing–masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing–masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. Pasal 25 Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu–waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN BNK Bagian Pertama Eselonisasi Perbup BNK 2008
10
Pasal 27 (1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural dengan eselon II.b (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural dengan eselon III.b (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural dengan eselon IV.a. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 28 (1). Kalakhar, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2). Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan. (3). Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 29 Pembinaan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada BNK secara teknis dan fungsional dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pembinaan teknis administratif berada pada instansi masing – masing. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 30
Perbup BNK 2008
(1)
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
(2)
Dalam hal BNK mendapat bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka BNK wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan operasional kepada BNN.
(3)
Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(4)
Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN. 11
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 6/KPTS/VII/2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 9 April 2008 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 11 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 4
Perbup BNK 2008
12
