BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang
: a. bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika secara global membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi; b. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan akses informasi dan komunikasi kepada masyarakat diperlukan komitment yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan akses informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Musi Rawas; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan percepatan pembangunan akses informasi dan komunikasi publik dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881); 3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887); 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981); 1
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Telematika Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Percepatan Pembangunan Akses Informasi & Komunikasi Publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mempercepat informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan membuka akses informasi sampai ke pelosok Desa; (2) Memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. 2
BAB III SASARAN Pasal 3 (1) Terwujudnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, pos dan telematika yang efisien dan mampu mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial. (2) Tersebarnya informasi pembangunan dan peluang investasi serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. (3) Terwujudnya komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, perekat dan kontrol sosial. Pasal 4 Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam sasaransasaran pendukung sebagai berikut : a. terjaganya kualitas pelayanan telekomunikasi, informasi, pos dan media cetak di setiap Kecamatan; dan meningkatnya pelayanan sampai tingkat Kelurahan dan Desa ; b. tercapainya sambungan telepon tetap dan telepon bergerak ke seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas ; c. terselesaikannya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan; d. terselesaikannya pembangunan akses komunitas (community access point) sebagai pusat akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi; e. meningkatnya e-literacy penduduk Musi Rawas; f. meningkatnya persentase aparatur pemerintah yang mampu mengoperasikan sistem e-government; dan g. meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio yang masing-masing mencakup seluruh Kecamatan dan Desa di Musi Rawas. BAB IV PEMBINAAN Pasal 5 (1) Pembinaan telekomunikasi, informasi, pos, dan telamatika diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring. (2) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring di bidang telekomunikasi, informasi, pos, dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan Teknologi Informasi (IT) secara global. Pasal 6 (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi, informasi, pos, dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian, informasi, pos dan telematika dalam rangka penetapan kebijakan, 3
pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi, informasi, pos, dan telematika. BAB V PENYELENGGARAAN Pasal 7 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, pos, dan telematika sampai ke seluruh Desa dalam Kabupaten meliputi kegiatan : a. penyelenggaraan telepon tetap/bergerak; b. penyelenggaraan siaran televisi; c. penyelenggaraan siaran radio; d. penyelenggaraan pelayanan pos/internet; dan e. penyelenggaraan media cetak/elektronik ; (2) Dalam penyelenggaraan percepatan pembangunan Akses Informasi dan komunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. melindungi kepentingan dan keamanan negara; b. memberikan informasi pembangunan daerah; c. memanfaatkan Teknologi Informasi dengan baik demi kepentingan masyarakat; d. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan e. meningkatkan peran serta masyarakat. BAB VI MANFAAT TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 8 Memanfaatkan Teknologi Informasi baik media cetak maupun media elektronik sebagai sarana informasi berencana untuk : a. menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelegaraan komunikasi dan Informasi; b. menciptakan iklim komunikasi yang interaktif dan kondusif; c. membuka peluang investasi melalui komunikasi dan informatika; dan d. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. BAB VII PROGRAM Pasal 9 (1) Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi , pos dan telematika. (2) Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Program pengembangan sarana komunikasi dan diseminasi informasi. Pasal 10 Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi, pos dan telematika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertujuan : 4
a. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi, informasi, pos dan telematika; b. meningkatkan telematika;
kualitas
pelayanan
komunikasi,
informasi,
pos
dan
c. mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana komunikasi, informasi, pos dan telematika; dan d. Meningkatkan minat baca masyarakat dipedesaan melalui program koran masuk desa yang dapat memberikan informasi tentang hasil-hasil pembangunan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pasal 11 Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertujuan : a. mendayagunakan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna mewujudkan tata-pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup; b. meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; dan c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 12 Program sarana komunikasi dan desiminasi informasi sebagaimana dalam pasal 8 ayat (4) bertujuan: a. Menyiapkan melaksanakan kebijakan bidang penyiaran,pemberdayaan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah,sosial dan kemitraan media; b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi sarana komunikasi dan desiminasi informasi. BAB VIII KEGIATAN Pasal 13 Dalam Program percepatan pembangunan akses informasi dan dokumentasi, pos dan telematika, kegiatan utamanya adalah : a. Penyelesaian penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan pendukung; b. Percepatan akses komunikasi, informasi, pos dan telematika; c. Penyusunan migrasi penyelenggaraan telekomunikasi; d. Penyelenggaraan telekomunikasi tetap sekaligus membuka pasar bagi penyelenggara jaringan tetap baru yang berkemampuan; e. Penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Musi Rawas; dan f. Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan penyiaran.
5
Pasal 14 Dalam Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi, pos dan telematika, kegiatan utamanya adalah : a. Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program komunikasi, informasi, pos dan telematika; b. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sambungan di daerah perdesaan; c. Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi; d. Evaluasi, monitoring, dan pengaturan standar operasional dan pelayanan komunikasi, informasi, pos dan telematika; e. Pengujian perangkat pos dan telematika; f. Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (community access point) di seluruh desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas; dan g. Revitalisasi infrastruktur komunikasi, informasi, pos dan telematika.
Pasal 15 Dalam Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan utamanya adalah : a. Penyelesaian penyusunan peraturan daerah terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya, seperti untuk kepentingan daerah; b. Peningkatan porsi industri dalam negeri melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi kumpulan produk (mass product); c. Peningkatan kualitas kerja yang berorientasi pada teknologi Informasi; d. Pengembangan aplikasi e-govenrment; e. Fasilitasi pelaksanaan program satu sekolah satu laboratorium komputer (one school one computer’s laboratory) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas; f. Fasilitasi penyediaan komputer murah sekolah-sekolah;
bagi laboratorium komputer di
g. Peningkatan pelayanan melalui akses internet baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; h. Peningkatan penggunaan pembukaan system sumber (open source systes) ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat; dan i. Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak puncak World Summit on Information Society. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 16 6
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas. BAB X PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 24 Maret 2008 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 24 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 2
7
