RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 III.1

Kebijakan ekonomi dan keuangan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 dengan asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2017 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2015, maka dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 akan melanjutkan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan

aspek

yang

bersifat

analitis

dan

strategis

dengan

memaksimalkan potensi dan kemampuan keuangan yang ada dengan berorientasi manfaat pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Bab ini akan menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas tahun 2015, dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 dan 2017. Pada bab ini akan membahas perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2017.

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perkembangan perekonomian global menunjukan perkembangan aktivitas ekonomi yang lebih baik, namun yang perlu diwaspadai kecenderungan harga komoditas yang masih melemah, perlambatan perekonomian Tiongkok, dan kenaikan suku bunga The Fed. Hal ini dapat sewaktu-waktu melemahkan kondisi ekonomi di Indonesia. Namun beberapa hal yang membuat Pemerintah Indonesia optimis dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertama, Tingkat inflasi yang terkendali, tren RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.1

pertumbuhan positif investasi langsung, defisit APBN yang sehat dan terjaga, Neraca transaksi berjalan membaik, nilai tukar rupiah dan Pasar saham bergerak positif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di prediksikan di tahun 2017 berada pada angka 5,5 – 5,9 persen secara global lebih rendah dari target RPJMN sebesar 7,1 persen. Kondisi di Indonesia pasca pergantian kepemimpinan membawa nuansa baru dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan nasional Indonesia Tahun 2017 di dalam RKP adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Tahun 2017 pemerintah pusat akan melakukan efektifitas belanja dengan memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kawasan industri dan desitinasi wisata, serta pembangunan infrastruktur dan memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistic, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di tahun 2017 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang mandiri, produktif dan unggul, serta menciptakan kondisi ekonomi yang aman dan nyaman dalam berinvestasi. Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global, karena sektor unggulan di Kabupaten Musi Rawas adalah pertanian dan pertambangan, hal ini menyebabkan Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan harga komoditas seperti Karet, Sawit dan Hasil Tambang. Maka dalam penyusunan asumsi dasar dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global dan nasional tahun 2015 dan 2016.

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.2

3.1.1. Analisis Perekonomian Global Perkembangan perekonomian global tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan terus membaik sehingga dapat memberikan dampak baik terhadap perekonomian

nasional.

Perekonomian

Amerika

Serikat

menunjukan

perbaikan. bahkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global. Pemulihan

ekonomi Amerika

Serikat

semakin

solid

dengan

capaian

pertumbuhan sebesar 2,4 persen sementara pemulihan Eropa masih melambat

dengan nilai pertumbuhan

0,8

persen

tahun 2015.

Data

perekonomian Eropa menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang lebih baik, tercermin dari berlanjutnya peningkatan hasil survei terhadap aktivitas manufaktur dan jasa. Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2015 Negara

2015

Dunia Negara Maju Amerika Serikat Wilayah Eropa Jepang Inggris Negara Berkembang China India Indonesia

3,3 1,8 2,4 0,8 0,1 2,6 4,4

2016 3,5 2,4 3,6 1,2 0,6 2,7 4,3

7,4 5,8 5,1

6,9 6,3 5,2

Prediksi 2017 3,5 2,4 2,5 1,4 0,7 2 4,7 6,7 7,3 5,2

2018 3,5 2,4 0,4 2,2 6,5 7,5 5,3

Sumber : Word Bank, 2016

Pemulihan Ekonomi global yang yang masih terbatas berdampak pada perkembangan harga komoditas global yang masih terus menurun seperti minyak dunia pada tahun 2015 turun 10,5 persen realisasi harga minyak minas turun menjadi 99 dollar AS per barel hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi Tiongkok dan Jepang serta pemulihan ekonomi eropa yang lambat. Kebijakan keuangan Bank Sentral AS (Federal Reserve) yang meninggalkan rezim


III.3

bunga nol persen sejak tahun lalu memperkuat mata uang dollar dan memperketat pembiyaan global. Grafik 3.1. Perkembangan Harga Minyak Brent Tahun 2014

Sumber: Paparan Menteri Keuangan Pada Musrenbangnas RKP Tahun 2017

Penurunan harga minyak disebabkan oleh Pertama, permintaan terhadap minyak dunia menurun terutama akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan Jepang, serta pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang berjalan lambat. Kedua, pasokan minyak dunia meningkat dipengaruhi oleh produksi shale oil di AS yang meningkat dan kebijakan pelonggaran peraturan ekspor minyak oleh otoritas AS serta menurunnya tensi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Penurunan harga minyak dunia semakin tajam setelah Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries /OPEC) pada bulan November 2014 memutuskan untuk mempertahankan level produksinya dalam rangka menjaga pangsa pasar sebagai produsen minyak dunia.


III.4

Grafik 3.2. Tren Harga CPO 2011-2015

Sumber : Bloomberg, 2016

Pada Harga CPO dunia merangkak naik secara fluktuatif pada volatilitas yang cukup tinggi hingga tahun 2014 pada triwulan I sebesar US $ 800 per metrik ton dan kembali mengalami penurunan hingga triwulan I tahun 2015 pada kisaran US $ 700 per metrik ton. Grafik. 3.3. Tren Harga Karet 2011-2015

Sumber : Bloomberg, 2016


III.5

Harga karet dunia juga terpengaruh oleh krisis ekonomi di Uni Eropa dan Amerika Serikat, hal ini tergambar dari tren penurunan harga karet dunia yang cukup signifikan. Harga karet dunia diawali kisaran US $ 5 - 5,5 per kilogram pada triwulan I tahun 2011 berada di level tertinggi dan mulai merangkak menurun pada triwulan III pada kisaran US $ 4,5 - 5 per kilogram. Pada tahun 2012 hingga tahun 2013 tren harga karet pada kisaran US $ 2,5 3,5 per kilogram dan terus mengalami fluktuasi penurunan hingga triwulan I 2015 pada kisaran US$ 1,5 - 2 per metrik ton. Pengelolaan harga karet harus diseimbangkan supply dan permintaan karet dunia.

3.1.2. Analisis Perekonomian Nasional Pemerintah Pusat menetapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016

adalah 5,3 persen dan pada tahun 2017 perkiraan pertumbuhan

ekonomi akan berkisaran di angka 5,5-5,9 persen. Untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan

dan

semakin

berkeadilan

Pemerintah pusat akan melakukan optimalisasi penerimaan dan kualitas belanja dengan membuat kesinambungan pembiayaan selain itu dalam jangka pendek pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diiringi oleh perbaikan investasi sejalan realisasi proyek infrastruktur dan iklim investasi serta konsumsi masyarakat yang tetap kuat. Untuk pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 pemerintah akan menghadapi tantangan seperti terbatasnya ruang fisal untuk menopang belanja produktif dan prioritas, penyerapan belanja yang belum sepenuhnya optimal. Pemerintah pusat di tahun 2017 akan mengendalikan risiko dalam menjangka menengah dan panjang melalui pengendalian defisit, rasio utang serta keseimbangan primer. Tabel. 3.2. Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Uraian Pertumbuhan Ekonomi %, yoy

2014

2015

2016

Realisasi

Realisasi

APBN

APBN-P

5,0

4,8

5,3

5,2


2017 Pagu Indikatif 5,5 - 5,9

III.6

Uraian

Inflasi %, yoy Nilai Tukar eop Rupiah per US$, rata rata Ytd Suku Bunga SPN 3 Bulanan (% rata rata) ICP (USD per barel) Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) Gas (ribu barel setara minyak/hari)

2014

2015

2016

2017 Pagu Indikatif

Realisasi

Realisasi

APBN

APBN-P

8,4

3,35

4,7

0,62 - 4,45

4,0±1

11.87812.440

13.39213.795

13.900

13.27613.527

13.70014.200

5,8

5,97

5,5

5,9

5,5 – 6,5

97

49,2

50

30.2

45

793,5

777,6

830

785,2*

750

1.224

1.195

1.155

1234,6*

1.050 – 1.150

Kondisi fundamental ekonomi makro nasional cukup kuat dimana perkembangan inflasi terkendali,tren pertumbuhan positif investasi langsung, defisit APBN yang terkendali dan neraca transaksi berjalan membaik, berikut perkembangan kondisi ekonomi makro nasional : Grafik 3.4 Tingkat Inflasi Yang Terkendali


III.7

Grafik 3.5 Tren Pertumbuhan Investasi

3.1.3. Analisis Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, dharapkan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi

yang

tinggi

mencerminkan

keberhasilan

pembangunan

dan

kesejahteraan masyarakat meningkat. Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Musi Rawas No A B C D E F G H I J K

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2015** 2016*** Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6,97 7,17 Pertambangan dan Penggalian 1,68 1,88 Industri Pengolahan 8,21 8,41 Pengadaan Listrik dan Gas 0,77 0,97 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6,98 7,18 Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; 4,68 4,88 Perdagangan Besar dan Eceran; 4,79 4,99 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; 9,23 9,43 Penyediaan Akomodasi dan Makan 9,97 10,37 Minum; Informasi dan Komunikasi; 8,45 8,65 Jasa Keuangan dan Asuransi; 4,16 4,36 Lapangan Usaha/Industry


Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi 2017 7,37 2,08 8,61 1,17 7,38 5,08 5,09 9,63 10,57 5,85 4,56 III.8

L M,N O

Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

7,14 4,96 8,73

7,34 4,16 8,93

P 7,12 7,32 Q 7,67 7,87 R,S,T 4,01 4,21 ,U Produk Domestik Regional Bruto 5,13 5,37 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas **) Angka sangat sementara ***) Angka sangat sangat sementara

7,54 4,36 9,03 7,52 8,07 4,41 5,57

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 sebesar 5,13 persen capaian pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen tersebut tentunya merupakan suatu capaian yang menggembirakan, terlebih melihat sejumlah tantangan yang ada seperti belum stabilnya kondisi ekonomi global, laju inflasi yang cukup tinggi akibat meningkatnya harga BBM bersubsidi serta pengaruh cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi beberapa komoditas pertanian seperti karet dan padi.

Selama tahun 2014

kegiatan ekonomi yang terjadi di kabupaten Musi Rawas telah mampu menciptakan total nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebesar Rp 10.510.757,1 (Juta). Jika ditinjau dari sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi adalah jasa pendidikan sebesar 13,11 persen sehingga ada baikknya kedepan program- program pembangunan juga selayaknya diarahkan pada sektor dengan

laju

pertumbuhan

yang

tinggi

untuk

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas.

membantu

menopang

Lalu diikuti sektor jasa

kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,17 persen dan sektor pertambangan sebesar 8,99 persen. Untuk tahun 2015 Kabupaten Musi Rawas mengalami perlambatan ekonomi diakibatkan lesunya aktivitas ekonomi di

Kabupaten

Musi Rawas, Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 5,13 persen. Laju pertumbuhan sektoral tertinggi yaitu pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,97 persen, seiring dengan masih rendahnya harga komoditas utama, berdampak pada penurunan pencapaian kenaikan produksi dan PDRB sektor pertanian dan pertambangan. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.9

Disamping itu sejumlah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik dikarenakan daya beli masyarakat juga masih cukup baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, berbagai stimulus yang telah diberikan melalui berbagai program maupun pembangunan fisik ikut membawa ekonomi Kabupaten Musi Rawas turut serta dalam berperan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peran Investasi Swasta juga ikut turut andil dalam menggerakan roda perekonomian. Selain itu fungsi lembaga perbankan sebagai intermediasi juga menunjukan peningkatan kinerja sehigga perputaran ekonomi di Kabupaten Musi Rawas bisa berjalan dengan baik. Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB=2010 Menurut lapangan usaha Tahun 2015-2017 (juta Rp) No

Lapangan Usaha/Industri

A

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi;

B C D E F G H I J K L M,N O P Q

Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

2015 4536599,10

2016* 4839228,82

4643608,10

2017** 5141658,55 4900799,65

1696090,70 2905,40 954,60

4772203,87 1874545,85 3195,82 1047,40

2053001,00 3486,25 1140,20

827033,60 965555,00

925473,32 1067586,22

1023913,05 1169617,45

65055,40

72644,95

80234,50

38940,40

43499,30

48058,20

40518,40

43804.82

47091,25

89836,30

97467,85

105099,40

184043,10

202872,90

221702,70

2268,70

2509,05

2749,40

369165,90

402478,97

435792,05

430947,60

480254,47

529561,35

93302,40

102205,92

111109,45


III.10

R,S,T,U Jasa Lainnya. Produk Domestik Regional Bruto

134109,20 14120933,70

142551,77 15073571,13

150994,35 160226208,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas * Angka sementara ** Angka proyeksi

Nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas atas Berdasarkan data pada tabel 2.3. di atas, pada tahun 2014 adalah sebesar 10.510.757,1 (Juta Rp) nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Musi Rawas akan meningkat yang diproyeksikan menjadi 11.054.248,6 (Juta Rp) pada tahun 2015. Sektor pertanian dan pertambangan menjadi tumpuan didalam komposisi penyumbang PDRB Kabupaten Musi Rawas yaitu pada tahun 2014 Sektor Pertanian sebesar 3.746.798 (Juta Rp) dan mengalami peningkatan

di tahun

2015

sebesar 4.008.022,0

(Juta

Rp).

Sektor

Pertambangan tahun 2014 menduduki posisi kedua sebesar 3.413.480,9 (Juta Rp) diproyeksikan meningkat di tahun 2015 sebesar 4.008.022,0 (Juta Rp). Struktur Ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumberdaya alam dalam proses produksi, yaitu : sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, dan air, serta kontruksi. Sedangkan sektor tersier adalah adalah sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan sektor jasa-jasa. Tabel 3.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 dan Tahun 2015 No

Lapangan Usaha/Industri

A B C

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

% Realisasi 2014 34,58 34,87 10,46


% Realisasi 2015* 32,67 32,24 12,06 III.11

D E

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F Konstruksi; G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H Transportasi dan Pergudangan; I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J Informasi dan Komunikasi; K Jasa Keuangan dan Asuransi; L Real Estat M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; P Jasa Pendidikan; Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U Jasa Lainnya. Produk Domestik Regional Bruto

0,02 0,01

0,02 0,01

5,20 5,64

5,87 6,85

0,38 0,24

0,46 0,28

0,27 0,63 1,11 0,01 2,50

0,29 0,64 1,31 0,02 2,62

2,54 0,61 0,94 100,00

3,06 0,66 0,95 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas *) Angka sementara

Dari sisi sektoral, struktur PDRB Kabupaten Musi Rawas

masih

ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Dengan sumbangan andil sebesar 34,87 persen pada sektor pertambangan pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 32,24 persen. Sektor Pertanian sebesar 34,58 persen untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 32,67 persen dan Sektor Industri pengolahan sebesar 10,46 persen dan 12,06 persen untuk tahun 2014 dan 2015. Berikut perkembangan struktur PDRB sektoral tahun 2014 dan 2015: Mengacu fluktuasi harga berbagai komoditas akhir-akhir ini, tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen. Beberapa kebijakan nasional yang menurunkan harga BBM, tarif angkutan yang ikut menurun serta harga komoditas yang perlahan stabil membuat inflasi di tahun 2017 dan dengan paket kebijakan nasional yang dicanangkan diperkirakan inflasi akan terkendali. Kemungkinan inflasi akan naik adalah rencana pemerintah pusat menaikan tarif listrik dan gas benar-benar dilakukan. Penetapan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan


III.12

mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah nasioal dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 dan 2017 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi kabupaten Musi Rawas di proyeksikan sebagai berikut : Tabel 3.6 Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2018 Target Tahun 2017

Target Tahun 2018

6% -7 %

6,5%-7%

6,66 %

6,80

a. Produk Domestik Bruto

10.866.259

11.740.583

b. Pendapatan Perkapita

26.949.146

29.215.080

6,7

6,6

No

1

Uraian

Pertumbuhan Ekonomi a. Range b. Moderat

2

Ekonomi Kabupaten Musi Rawas

3

Tingkat Inflasi

4

Kemiskinan

13,22

12,05

5

Ketenagakerjaan

2,02

2,01

72,84

73,26

a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja


III.13

b. Tingkat Pengangguran 6

Indeks Pembangunan Manusia

2,02

2,01

69,00

69,21

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6 - 7 persen untuk tahun 2017 dan 6,5 7 persen pada pada tahun 2018. Sementara PDRB per kapita untuk tahun 2017 diprediksikan sebesar Rp. 26.949.146,00dan menjadi sebesar Rp 29.215.080,00tahun 2018. Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan

secara

gradual

akan

menurun.

Pada tahun 2017, tingkat

kemiskinan di kabupaten Musi Rawas ditargetkan akan berada pada angka 13,22 persen pada tahun 2017 dan sekitar 12,5 persen pada tahun 2018. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2017 TPT akan berada pada kisaran

2,02 persen dan tahun 2018 sekitar 2,01

persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber

utama

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Musi Rawas

pada

periode tahun 2017-2018, namun demikian sektor sekunder dan sektor tersier diperkirakan akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian kabupaten Musi Rawas.

Dari

sisi

permintaan,

konsumsi

pemerintah yang lebih ekspansif, investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil serta investasi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi

komponen-komponen

yang akan membantu mempertahankan

kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas tetap stabil. Tekanan inflasi pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan

telah

berakhirnya

Namun

demikian,

tekanan

dampak inflasi

kenaikan harga

BBM

bersubsidi.

diperkirakan muncul dari berbagai

pengaruh seperti faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Analisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT untuk perekonomian Kabupaten Musi Rawas :


III.14

Tabel 3.7 SWOT Ekonomi Kabupaten Musi Rawas VARIABEL KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

TANTANGAN

SUB VARIABEL 1. Terdapatnya potensi pertambangan seperti minyak bumi (83.871,60 MSTB), gas bumi (1.563,01 BSCF), batubara (1,2 milyar ton), emas (10 juta ton), perak (7,5 juta ton), biji besi (800.000 metric ton) 2. Terdapatnya potensi pertanian dan perkebunan seperti sawah (89.398 ha), karet (258.184 ha), kelapa sawit (142.339 ha), hutan produksi (350.440 ha). 3. Letak geografis Kabupaten Musi Rawas yang dilintasi jalan arteri primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung-BengkuluPalembang-Jambi dan Padang. 4. Lebih dari 70% wilayah Musi Rawas merupakan lahan datar, sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya secara optimal. 5. Tersedianya tenaga kerja produktif lebih kurang 277.350 jiwa. 6. 6.Tersedianya infrastruktur (jalan dan listrik) yang telah menghubungkan dan melayani seluruh Ibu Kota Kecamatan. 1. Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian 2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Penduduk Miskin yang tinggi 4. Kurangnya Sarana Prasana 5. Kurangnya Pasokan Listrik 6. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan minat investasi masih kecil 7. Penerapan teknologi sangat terbatas 1. Meningkatnya permintaan gobal atas komoditi pangan dan energy 2. Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 1. Pembangunan yang lebih merata dan inklusif untuk mengatasi ketimpangan daerah 2. Perubahan iklim global bagi akan berdampak pada pertanian Musi Rawas 3. Pertumbuhan penduduk yang relative tinggi 4. Persaingan perdagangan internasional dan liberalisasi yang makin terbuka dan ketat 5. Menggali sumber-sumber penerimaan 6. Mengefektifkan dan mengefisenkan pengeluaran pembangunan 7. Pengembangan system inovasi daerah


III.15

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan, peluang dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas maka Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Pengentasan Daerah Tertinggal 3. Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal 4. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa 5. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa 6. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Penyelenggaraaan Pemerintah 9. Pengurangan

Persentase

Belanja

Operasional

dan

Peningkatan

Persentase Belanja Langsung 10. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 20162021) 11. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2016 juga akan di sinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan ProvinsiTahun 2017 yang berdasarkan Nawacita dan Trisakti sehingga

terwujudnya

“Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri

dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”maka prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2017 antara lain : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan & SDM Menuju Musi Rawas yang religius 2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Peningkatan Akses & Kualitas Kesehatan 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan 5. Pengembangan Ekonomi Poduktif

Masyrakat Berbasis Ekonomi

Kerakyatan Daerah


III.16

6. Pembangunan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Agribisnis & Agroindustri Komoditas Unggulan 7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih & Berwibawa 8. Peningkatan Investasi Daerah

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2017

mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembagunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah

sebagai

salah

satu

penopang

strategis

dalam

implementasi

pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan

daerah

dalam mendanai rencana

pembangunan

daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan

dan

penyerderhanaan

prosedur

pajak


dan

non

pajak,

III.17

pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door. Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah : 1.

Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.

2.

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.

3.

Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.

4.

Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.

5.

Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan

pengendalian

pendapatan

daerah

untuk

menjamin

efektivitas pengumpulan pendapatan. Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.18

2.

Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.8 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017

KODE

URAIAN

1 (*)

2

I 1 2 3 4 II

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

3

Dana Alokasi Khusus

1

III 1 2 3 4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Bagi Hasi pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainya Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintahan daerah lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

APBD TA. 2016

PROYEKSI APBD TA. 2017

4 1.336.989.118.270,50

5 1.539.897.550.200,00

105.070.860.821,00

105.470.860.821,00

39.030.601.765,00 3.344.359.563,00 5.000.000.000,00

39.130.601.765,00 3.444.359.562,00 5.100.000.000,00

57.695.899.494,00

57.795.899.494,00

1.078.367.104.000.00 350.547.571.000,00

1.357.367.104.000,00 415.547.571.000,00

641.789.648.000,00

661.789.648.000,00

75.029.885.000,00

180.029.885.000,00

158.664.102.860,00

159.914.102.860,00

2.650.000.000,00 28.888.779.560,00

2.700.000.000,00 29.888.779.560,00

127.125.323.300,00

203.875.538.800,00

120.125.323.300,00

120.225.323.300,00

Sumber : Dinas PPKAD

Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2016 dan 2017, pendapatan daerah diproyeksikan naik dari pendapatan tahun 2016. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.19

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana perimbangan, dan PAD.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas yang baru untuk 5 tahun kedepan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: a.

Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.Berikut hal yang akan dilaksanakan terkait dengan efiensi dan efektifitas belanja daerah : 1. Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (Jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi. 2. Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistic, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja 3. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.20

4. Pengurangan persentase belanja persentase belanja langsung b.

operasional

dan

peningkatan

Prioritas Anggaran Prioritas penggunaan anggaran tahun 2017 diarahkan untuk mendanai

kegiatan dalam memenuhi kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan,

kesehatan,

pengembangan

dan

pembangunan

wilayah,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinansecara berkelanjutan dan terarah dan meretar Kabupaten Musi Rawas dari daerah tertinggal demi mewujudkan masyarakat yang SEMPURNA (Sejahtera,Mandiri,Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021. c.

Pengoptimalan belanja langsung Belanja langsung diupayakan dengan tujuan pembangunan secara

efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku. d.

Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan

pertanggungjawaban pertanggungjawaban

sesuai harus

ketentuan

memenuhi

berlaku.

aspek

administrasi

Pelaporan dan

juga

menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas. Tabel 3.9 Struktur Belanja dan Pengeluaran Wajib Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017 Belanja

NO

Uraian

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan

1 2

Tambahan Penghasilan PNS

Tahun 2016 566.753.866.421,60

Proyeksi 2017 623.429.253.063,76

544.051.499.623,50

598.456.649.585,85

14.138.915.617,20

15.552.807.178,92


III.21

3

4 5 B 1 2 3 4 5 6 7

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif pemungutan pajak daerah BELANJA LANGSUNG Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja jasa kantor Belanja sewa rumah/gedung/gudang/pa rkir Belanja sewa sarana mobilitas Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Belanja beasiswa pendidikan PNS Belanja Modal TOTAL (A+B)

3.768.050.000,00

4.144.855.000,00

3.985.543.784,20

4.384.098.162,62

809.857.396,70

890.843.136,37

780.235.251.852,90 4.456.367.900,00

916.468.297.139,00 4.950.490.000,00

56.607.588.332,90

62.268.347.166,19

1.990.164.110,00

2.189.180.521,00

4.310.643.700,00

4.741.708.070,00

2.410.574.100,00

2.651.631.510,00

1.463.000.000,00

1.609.300.000,00

693.627.663.520,59

8842.990.429.872,64

1.336.989.118.270,50

1.539.897.550.200,00

Berdasarkan tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa belanja dan pengeluaran wajib, mengikat, serta prioritas utama periode 2017 diproyeksikan mengalami kenaikan dari belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama tahun 2017 dengan memperhatikan belanja tahun 2016.

1.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Lansung merupakan belanja yang digunakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran belanja tidak langsung tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp623.429.253.063,76.Belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai 1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun


III.22

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Anggaran 2017 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan penganggaran gaji ke-13 dan ke-14 dirasakan perlu disiapkan. Penganggaran Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kinerja Daerah atau Tunjangan Beban Kerja PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Penentuan kriterianya ditentukan dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana di atur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); Penganggaran belanja uang makan harian PNS dianggarkan hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2016 tentang uang makan harian PNS Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD tahun 2017 dengan mempedomani Undangundang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Jaminan Nasional (BPJS) serta PP no 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial. Tunjangan Beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-3/PB/2015 berlaku bulan Januari tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang, bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS ditetapkan sebesar Rp. 8.047,00 per kilogram; Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;


III.23

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 9. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan: 1) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah. b.

Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka penganggaran hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan dicantumkan dalam RKA-PPKD, sedangkan untuk pemberian hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah. c.

Belanja Bantuan Sosial Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap secara selektif/tidak mengikat, memiliki identitas yang jelas, sesuai dengan tujuan penggunaan dan berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan jumlahnya dibatasi dan dalam mekanismenya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.24

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. d.

Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

2.

Belanja Langsung Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2017, Penganggaran belanja langsung tahun 2017 diproyeksikan sebesar 916.468.297.139,00. Untuk ituPemerintah Kabupaten Musi Rawas akan memperhatikan hal – hal sebagai berikut: a. Alokasi belanja langsung dalam APBD untuk setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan skala prioritas serta analisis kegiatan biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. b. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah. c.

Belanja Pegawai : 1. Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.25

PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 2. Uang lembur dianggarkan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing apabila tahun 2017 tidak dianggarkan Tunjangan Kinerja Daerah. d. Barang Belanja dan Jasa : 1. Dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Sehingga terhadap penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud. 2. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2015. 3. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; 4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Permenkeu No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.26

kebutuhan nyata (at cost). Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. 6. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 7. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014. 8. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran 2017, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. e. Belanja Modal : 1. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. 2. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.


III.27

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. Dalam Struktur APBD selain komponen Pendapatan dan Belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan Pembiayaan daerah serta kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan daerah. Dengan

diberlakukannya

anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit

maupun

surplus. Defisit

terjadi

ketika

pendapatan

lebih

kecil

dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari . 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup

pelampauan

penerimaan

PAD,

Daerah Kabupaten Musi Rawas penerimaan pelampauan

penerimaan

pelampauan Pemerintah dana

perimbangan

lain-lain pendapatan daerah yang sah,

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,

kewajiban

kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 2. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 3. Transfer dari dana cadangan daerah, pencairan digunakan

untuk

menganggarkan pencairan

dana

cadangan

dana cadangan

dari

rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pembentukan

dana cadangan

dalam

peraturan

daerah

tentang

berkenaan.Penggunaan atas dana

cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang -undangan.


III.28

4. Penerimaan

piutang

digunakan

untuk

menganggarkan

penerimaan

yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti : Piutang terhadap Provinsi terkait dana bagi hasil Provinsi. 5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan.

3.3

Arah Kebijakan Pengembangan Pendanaan Daerah Setiap

tahun

pemerintah

Kabupaten

Musi

Rawas

melakukan

penyusunan Rancangan Kerja pemerintah (RKPD), dimana RKPD merupakan hasil akhir dari berbagai proses perencanaan yang dilakukan. Dokumen RKPD disusun dalam kondisi ideal, tetapi karena faktor tidak seimbangnya kapasitas keuangan daerah dan pengeluaran menjadi perencanaan tidak bisa berjalan secara ideal. Perlu upaya terobosan penggalian sumber dana lain yang dapat menopang RKPD bisa berjalan secara ideal sesuai dengan perencanaan. Disisi lain dalam kenyataannya di lapangan, cukup banyak dana-dana pembangunan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat baik yang dilakukan NGO dan perusahaan dengan Corporate Social Responbility (CSR). Tetapi sulit

mengukur

efektifitas

dari

program-program

yang

dilakukan

non

pemerintah tersebut, beberapa faktor kelemahan tersebut adalah : 

Tidak terintegrasi dengan dokumen

perencanaan Kabupaten Musi

Rawas, sehingga seringkali salah sasaran. 

Tidak mampu mengukur dampak bantuan.



Terjadi tumpang tindih program/kegiatan dalam satu lokasi dengan yang dilakukan pemerintah. Beberapa persoalan diatas menjadi landasan dasar pemerintah

Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan sinergi dan mengintegrasikan program CSR

yang dilakukan perusahaan/lembaga/instansi

kedalam

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas. Adapun mekanisme kerja yang dibangun dalam membangun sinergitas perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Dokumen RKPD sebagai acuan membangun kerjasama dengan CSR. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

III.29



RKPD yang tidak bisa dibiayai dari dari APBD/APBN diserahkan ke Tim CSR untuk dikoordinasikan dengan anggotanya dan menjadi tawaran kerjasama dalam pembiayaannya.



TIM CSR akan bekerja untuk mengkoordinasikan usulan tersebut dengan anggotanya guna membangun komitmen kerjasama yang jelas pada tahun anggaran berikutnya.



Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana CSR bisa dilaksanakan melalui rekanan atau PD terkait. .


III.30

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 III.1

Recommend Documents