IV.1. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

adalah

dokumen

perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawasyang baru. Prioritas program

pembangunan

prioritas

yangsecara

daerah khusus

adalah

merupakan

berhubungan

sekumpulan

dengan

sasaran

pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017, harus selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dua kebijakan pokok Pemerintah Pusat, Trisakti dan Nawacita, sebagaimana dijabarkan ke dalam RPJMN tahun 2015-2019 harus diselaraskan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka harus ditentukan prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 20052025 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.1

2016, disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya. Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan

pendanaan

untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

yang

diinginkan. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Di dalam Visi RPJMN 2015-2019 “Terwujudnya

indonesia

yang

berdaulat,

Mandiri

dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong” Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda yang dikenal dengan “Nawacita” sebagaimana berikut: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.2

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

kebhinekaan

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia. Nawacita ini dijabarkan dalam program prioritas pembangunan nasional 20142019 sebagai berikut : 1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 2. Tata kelola pemerintahan 3. Reformasi sistem dan penegakan hokum 4. Membangun Indonesia dari pinggiran 5. Mewujudkan kemandirian ekonomi 6. Kualitas hidup manusia dan masyrakat 7. Revolusi karakter bangsa 8. Memperteguh

kebhinekan

dan

memperkuat

dan

memperkuat

restorasi sosial 9. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing Nawacita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu; serta (4) quick wins dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud rnemuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017.Pada tahun 2017 tema RKP adalah sebagai berikut :

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.3

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH” Dalarn kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2017 terdiri dari: 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas: 1) reformasi birokrasi pemerintahan; 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik; 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa; 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan. b. Kesehatan, dengan Program Prioritas: 1) penguatan

upaya

promotif

dan

preventif:

"Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat"; 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 3) perbaikan gizi masyarakat; dan 4) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. c. Pendidikan, dengan Program Prioritas: 1) penyediaan

guru

dan

dosen

yang

berkualitas

dan

penempatan yang merata; 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif; 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas; 5) peningkatan pendidikan agarna dan pendidikan karakter; 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas; 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi; 8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi; dan 9) peningkatan relevansi pendidikan. d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:


IV.4

1) fasilitasi penyediaan hunian layak Baru; 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh); 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan 4) peningkatan ketersediaan air Baku. 2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi: a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas: 1) peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 2) peningkatan produksi padi dan pangan lain; 3) kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan 4) penanganan gangguan terhadap produksi pangan. b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas: 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim; 2) industri perikanan dan hasil laut; 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari; 4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; 5) penanggulangan

dan

penyelesaian

IUU

Fishing

dan

Keamanan Laut; 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas: 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi; 2) peningkatan aksesibilitas energi; 3) pengembangan cadangan energi; 4) penyediaan energi primer; 5) efisiensi dan konservasi energi; dan 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.5

d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas: 1) promosi wisata indonesia; 2) pengembangan 10 destinasi wisata; 3) SDM dan kelembagaan pariwisata; 4) layanan kernudahan wisman masuk; 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata. e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas: 1) pengembangan kawasan industri (KI) / Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 2) penumbuhan populasi industri; 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif; 4) SDM industri yang kompeten dan disiplin; 5) produktivitas dan daya saing industri; 6) ketersediaan infrastruktur dan energi; 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri; 8) hubungan industrial yang harmonis; 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif. 3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi: a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas: 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja; 2) perhatian khusus kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; 3) pengembangan kewirausahaan; 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan; 5) perluasan pelayanan dasar; dan 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas: 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;


IV.6

2) penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria; 4) pemberdayaan

masyarakat

dalam

penggunaan,

pemanfaatan dan produksi atas (TORA); dan 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas: 1) pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu; 2) pembangunan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara; 3) mernbuka isolasi Lokasi Prioritas (Lokpri), peningkatan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku; 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi. d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas: 1) prioritas pengembangan ekonomi lokal; 2) peningkatan aksesibilitas; 3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan 4) peningkatan sumber daya manusiasertailmu pengetahuan dan teknologi. e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas: 1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di desa termasuk kawasan transmigrasi; 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi; 3) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi; 4) penguatan pernerintahan desa;


IV.7

5) pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan; 6) pengernbangan

ekonomi

kawasan

termasuk

kawasan

transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa - kota; dan 7) pengelolaan surnber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan. f. Perkotaan, dengan Program Prioritas: 1) mewujudkan sistem perkotaan; 2) pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); 3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota. g. Konektivitas, dengan Program Prioritas: 1) pembangunan dan pengembangan transportasi Laut; 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan dayasaing wilayah; 3) pembangunan

dan

pengembangan

kapasitas

bandara

pengumpul dan pengumpan; 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran; 5) pembangunan

dan

pengembangan

transportasi

perkeretaapian; 6) pernbangunan

dan

pengernbangan

jaringan

sabuk

penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (Inland Waterway); 7) pembangunan

dan

pengembangan

transportasi

umum

massal perkotaan; dan 8) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia transportasi. 4. Pembangunan Politik,

Hukum,

Pertahanan,

dan Keamanan,

meliputi: RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.8

a. Reforrnasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari: 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas: a) otonorni daerah; b) perizinan dan investasi; dan c) penataan ruang. 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas: a) penegakan hukurn yang berkualitas; b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan. b. Stabilitas kearnanan dan ketertiban, dengan program prioritas: 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme; 2) keselamatan dan kearnanan laut yang terkendali; 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba; 4) pelayanan prima kepolisian; 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman; dan 6) keamanan data dan informasi (keamanan cyber). c. Konsolidasi

demokrasi

dan

efektivitas

diplomasi,

dengan

program prioritas: 1) penguatan lembaga demokrasi; 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik; 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik; 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme; 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan; 6) perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasarna pembangunan; 8) pemantapan peran di ASEAN; dan 9) penguatan diplomasi Soft Power. d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas: 1) pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.9

2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; dan 3) peningkatan

disiplin

dan

pengawasan

kinerja

dan

administrasi keuangan. 5. Pembangunan Ekonomi, meliputi: a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas: 1) peningkatan kemudahan berusaha; 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah; 3) pengernbangan layanan perizinan terpadu; 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat; 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi; 6) pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis; 7) pengernbangan infrastruktur pendukung kawasan strategis. b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari: 1) Sisi produksi, dengan program prioritas: a) Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor; b) Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor; c) Peningkatan ekspor produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d) Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor; 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas: a) Pengembangan fasilitas ekspor; b) Peningkatan

efektivitas

kerja

sama

perdagangan

internasional (market access); c) Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor. c. Reformasi, terdiri dari: 1) Pengoptimalan

Pendapatan

Negara,

dengan

Program

Prioritas: RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.10

a) Pengoptimalan perpajakan; b) Dukungan regulasi; c) Pengoptimalan

Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak

(PNBP); dan d) Penguatan Institusi. 2) Peningkatan

Kualitas

Belanja

Negara,dengan

ProgramPrioritas: a) perbaikan pelaksanaan anggaran; b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif; c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa; dan d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2017 merupakan tahun ke-4 (empat) masa kepemimpinan Gubernur H. Alex Noerdin dan Wakil Gubernur H. Ishak Mekki. Tahun pertengahan menjadi masa

yang penting untuk

berikutnya.

menjadi

Oleh

karenanya

sangat

mengevaluasi

penting

untuk

tahun

mengkaji

keberhasilan dan juga kekurangan pelaksanaan dan capaian setiap program, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Tahap pembangunan Provinsi pada tahun 2017 merupakan percepatan dan perluasan hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan dengan didukung oleh pemantapan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi,

pemanfaatanhasil

ilmu

pengetahuan,

teknologi

dan

inovasi

peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil menengah dan koperasi

dan dan

pengembangan pariwisata berstandar internasional di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 tema RKPD provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : “PERCEPATAN DAN PERLUASAN HILIRISASI INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERSTANDAR INTERNASIONAL”


IV.11

Tabel IV.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2017

No

Prioritas RPJMD

1

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, kemanan dan ketertiban masyarakat

2

Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya

Arah Kebijakan RPJMD 2013-2018 Pembangunan Tahun 2017 Tujuan Sasaran 1. Meningkatnya 1. Menciptakan 1. Terwujudnya ketertiban, birokrasi pemerintahan kemanan dan pemerintah yang yang bersih kualitas pelayanan profesional 2. Meningkatkan publik kepada kualitas masyarakat, pelayanan publik kapasitas dan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kapasitas dan birokrasi akuntabilitas kinerja birokrasi 2. Meningkatnya 1. Terwujudnya stabilitas politik ketertiban dan dan keamanan keamanan daerah daerah 2. Terwujudnya ketertiban Pilkada yang jurdil dan aman 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya standar pelayanan derajat kesehatan status kesehatan pendidikan dan masyarakat masyarakat kesehatan sesuai 2. Meningkatnya standar nasional status kesehatan dan ASEAN (MEA) jiwa masyarakat 3. Meningkatnya status gizi masyarakat 4. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi 2. Meningkatkan 1. Meningkatnya derajat pendidikan jangkauan masyarakat layanan pendidikan dasar dan menengah 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah 3. Meningkatnya keterampilan MA 4. Meningkatnya jumlah dan Mutu lulusan PT


IV.12

3

4

5

5. Meningkatkan minat baca masyarakat 3. Penyiapan 1. Meningkatkan 1. Meningkatkannya Sumatera Selatan kesiapan Sumatera kualitas SDM sebagai tuan Selatan Tuan pengelola olahraga rumah Asian Rrumah Asian SUmsel Games 2018 Games 2. Meningkatkan kualitas perilaku hidup bersih, tertib berstandar internasional 3. Meningkatnya infrastruktur penunjang Asian Games Penanggulangan Meningkatnya 1. Meningkatkan Menurunnya Kemiskunan efektivitas dan pemberdayaan angka efisiensi program dan masyarakat kemiskinan kegiatan 2. Meningkatkan Tercapainya 17 penanggulangan pencapaian Goal kemiskinan target SDG’s Pembangunanan Meningkatnya 1. Mengembangkan 1. Meningkatnya Pertanian produktifitas dan nilai pertanian yang produksi tambah sektor unggul dan berdaya pertanian pertanian, saing 2. Meningkatnya perkebunan serta kemampuan kelautan dan SDM di sektor perikanan pertanian 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian 4. Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian Infrastruktur dan Energi

Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Apiapi Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan,kelautan

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Berkembangnya kawasan khusus (KEK) TAA

Meningkatkan Terbangunnya jalan jangkauan dan mutu dan jembatan infrastruktur wilayah


IV.13

dan perikanan serta infrastruktur pariwisata Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan Asean

6

Investasi dan Pengembangan Usaha

Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi informasi dan pemasaran Meningkatnya nlai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusar-pusat inovasi Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN

7

Pengelolaan lingkungan dan Pengendalian Bencana

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Mengembangkan pariwisata

1. Berkembangnya jasa pariwisata 2. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata 3. Meningkatnya nilai tambah objek wisata

1. Mengembangkan 1. pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 2. Mengembangkan 2. industri pengolahan (Hilirisasi) hasil pertanian 3. 3. Mengembangkan kerjasama ekonomi 4. dan keterkaitan antar wilayah 4. Mendayagunakan kemampuan ilmu 5. pengetahuan teknologi dan Inovasi (Iptekin) secara bersistem 1. Mengembangkan 1. dan mendayagunakan 2. kemampuan ilmu pengetahuan teknologi dan 3. inovasi (IPTEKIN secara bersistem Mengembangkan 1. dan mendayagunakan kemampuan ilmu 2. pengetahuan , teknologi dan inovasi (Iptekin) secara bersistem Meningkatkan 1. pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana karhutlah 2.


Berkembangnya klaster industry Unggulan Daerah (KIUD) Meningkatnya IKM berbasis pertanian Meningkatnya produk IKM Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan Berkembangnya jaringan IPTEKIN Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah Meningkatnya pelayanan ICT Menguatnya sistem inovasi daerah (Sida) Berkembangnya bisnis inovatif

Berkembangya manajemen penanggulangan bencana karhutlah Berkurangnya kerugian akibat

IV.14

8

Pengembangan wilayah

Berkembangnya kawasan ekonomi dan kawasan pariwisata

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan Pusat-pusat Pariwisata

bencana karhutlah 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutlah 1. Berkembangnya kawasan ekonomi khusus(KEK) TAA Lubuklinggau, Muaraenim, Prabumulih 2. Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung kawasan Ekonomi Khusus KEK tanjung Api-api 1. Berkembangnya kawasan wisata strategis nasional dan provinsi di Palembang, Pagar alam, lahat, OKU dan OKUS 2. Berkembangnya kawasan jakabaring sport center sebagai destinasi pariwisata olahraga.

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

4.1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas

Visi adalah sebuah cita-cita ke depan atau suatu angan-angan luhur sebagai arah dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, maka visi berarti angan-angan luhur dari suatu lembaga pemerintahan yang menjadi arah dan tujuan utama dari pemerintahan sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Berpijak pada kondisi dan potensi Kabupaten Musi Rawas serta dengan memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi sampai tahun 2025 serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 dan Visi Pembangunan

Provinsi

Sumatera

Selatan

2005-2025,


maka

Visi

IV.15

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005–2025 adalah: “Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius”. Untuk mencapai Visi Pembangunan kabupaten Musi Rawas dalam RPJPD 2005-2025, maka ditetapkan 5 Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah 2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari. 4. Mewujudkan ”Good Governance” 5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius. Pengembangan wilayah Musi Rawas dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahun periode ke tiga yang diamanatkan

RPJPD

Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 di atas, maka Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2016 – 2021 telah menyusun prioritas pembangunan yang terakomodir dalam Misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Misi I. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi

dan arah kebijakan dalam

rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 1 (Pendidikan), 2 (Kesehatan), 5 (Ketenagakerjaan), 7 (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 8 (Sosial), 9 (Iptek), dan 16 (Infrastruktur Wilayah). 2.

Misi 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 10 (Industri dan Perdagangan) dan 11 (Bidang Pertanian dan Perikanan).

3.

Misi 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam

rangka

mengimplementasikan

pelaksanaan


prioritas

IV.16

pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 13 (Koperasi dan UMKM). 4.

Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam

rangka

mengimplementasikan

pelaksanaan

prioritas

pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 15 (Pertambangan dan Energi), 17 (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup), dan 23 (Tata Ruang dan Pengolahan Pertanahan). 5.

Misi 5.

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan pelayanan prima. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi

dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan

pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 18 (Kependudukan), 19 (Politik, Hukum dan HAM), 21 (Aparatur dan Pelayanan Publik) dan 22 (Keuangan Daerah). 6.

Misi 6.

Memantapkan pembangunan masyarakat

menuju Musi Rawas Darussalam. strategi

yang religius

Misi ini akan dijabarkan dalam

dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan

pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas

periode

ke

tiga

pada:

Bidang

3

(Keagamaan),

4

(Kebudayaan).dan 6 (Pemuda dan Olah Raga) 7.

Misi 7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam

rangka

mengimplementasikan

pelaksanaan

prioritas

pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada:

Bidang 12 (Kepariwisataan), 14 (Investasi Daerah), dan 20

(Ketentraman dan Ketertiban). Maka sesuai dengan yang tersirat di atas bahwa tujuan pembangunan untuk RPJMD tahap III periode 2016 – 2021 adalah : “Mewujudkan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.17

masyarakat Kabupaten Musi Rawas SEMPURNA (Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman” . Berdasarkan penjabaran prioritas RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang telah di jelaskan dan RPJP dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas di atas maka prioritas dan sasaran RKPD sinergikan

dan

sinkronisasikan

untuk

perumusan

Kabupaten di arah

kebijakan

pembangunan Musi Rawas di tahun 2017. Mengingat bahwa RPJMD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 adalah tahun kedua periode RPJMD 2016-2021 dengan bupati dan wakil bupati yang baru telah ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2016 kemarin untuk periode 2016-2021. Maka penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 berpedoman pada RPJMD kabupaten Musi Rawas 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2005-2025. Tabel 4.2 Sinergisitas Arah Kebijakan RKP, RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas

RKP

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. - Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. - Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. - Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. - Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. - Melakukan revolusi karakter bangsa. - Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. - Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi - Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN (MEA) - Penyiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games 2018 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.18

RKPD Provinsi


penanggulangan kemiskinan - Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-api - Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan,kelautan dan perikanan serta infrastruktur pariwisata - Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan Asean - Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan - Meningkatnya nlai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusar-pusat inovasi - Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN - Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Berkembangnya kawasan ekonomi dan kawasan pariwisata - Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM Menuju Musi Rawas yang religius - Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran - Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan - Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan - Pengembangan Ekonomi Poduktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah - Pembangunan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri Komoditas Unggulan - Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa - Peningkatan Investasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian pemerintah daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program dan prioritas Nasional dan Provinsi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah sehingga dapat dicapai penyelarasan target-target pembangunan Nasional dan Provinsi. Sinkronisasi Misi Pada Rancangan RPJPD, RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 dengan Prioritas Pembangunan Rancangan RKPD diperlukan agar RKPD yang telah dibuat sinkron dan sinergi dengan perencanaan yang telah disepakati dan sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Berikut RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas yang disinkronisasikan


IV.19

Tabel 4.3 Sinkronisasi RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas

No

Misi Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

Keterkaitan dengan RPJPD Kab. Mura 2005 – 2025 perode III

Prioritas Pembangunan Pada RKPD

1

Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

Prioritas bidang 1 1. Peningkatan Kualitas (Pendidikan), 2 Pendidikan dan SDM (Kesehatan), 5 menuju Musi Rawas (Ketenagakerjaan), yang Religius. 7 (Pemberdayaan 2. Pengentasan Perempuan dan Kemiskinan dan Perlindungan Anak), 8 Pengangguran (Sosial), 9 (Iptek), dan 16 3. Peningkatan Akses (Infrastruktur Wilayah). dan Kualitas Kesehatan 4. Peningkatan Infrastruktur Prioritas bidang 10 Pembangunan (Industri dan Kedaulatan Pangan Perdagangan) dan 11 yang berbasis (Bidang Pertanian dan agribisnis dan Perikanan). Agroindustri Komoditas unggulan

2

Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan.

3

Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani.

Prioritas bidang 13 (Koperasi dan UMKM).

4

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

Prioritas bidang 15 1. Pengentasan (Pertambangan dan Kemiskinan dan Energi), 17 (Sumber Daya Pengangguran Alam dan Lingkungan 2. Pengendalian Tata Hidup), dan 23 (Tata Ruang serta Ruang dan Pengolahan Pengurangan potensi Pertanahan). ancaman bencana

5

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima.

Prioritas bidang 18 (Kependudukan), 19 (Politik, Hukum dan HAM), 21 (Aparatur dan Pelayanan Publik) dan 22 (Keuangan Daerah).

6

Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam

Prioritas bidang 3 1. Peningkatan Kualitas (Keagamaan), 4 Pendidikan dan SDM (Kebudayaan) dan 6 menuju Musi Rawas (Pemuda dan Olah Raga). yang Religius. 2. Pengentasan


Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa

IV.20

No

7

Misi Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Keterkaitan dengan RPJPD Kab. Mura 2005 – 2025 perode III

Prioritas Pembangunan Pada RKPD

Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas bidang 12 1. Peningkatan (Kepariwisataan), 14 Infrastruktur (Investasi Daerah), dan 20 2. Pengendalian Tata (Ketentraman dan Ruang serta Ketertiban). Pengurangan potensi ancaman bencana 3. Peningkatan Investasi Daerah

RKPD Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2017 guna mendukung visi nasional dan tema Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017. Berikut tema RKPD Kabupaten Musi Rawas : “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA 2016-2021”

4.2.

Isu Strategis Daerah Isu

Strategis

merupakan

permasalahan

yang

berkaitan

dengan

fenomena atau permasalahan di daerah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Mengacu pada evaluasi pembangunan tahun 2015 serta perkiraan pelaksanaan pembangunan tahun 2016, maka permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2017 dijabarkan dalam bentuk isu strategis daerah sebagaimana berikut :


IV.21

Tabel 4.4 Isu strategis Pembangunan Tahun 2017 Permasalahan 1. Masih tingginya angka kemiskinan 2. Ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas 3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah 4. Belum optimalnya layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan listrik 5. Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang belum memadai 6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri unggulan Pembangunan pendidikan Pembangunan pendidikan Menciptakan iklim yang yang kondusif untuk berinvestasi Pemanfaatan energi untuk kehidupan Meningkatnya kualitas infrastruktur Meningkatkan SDM

4.3. Prioritas, Sasaran dan Arah Pembangunan Daerah Untuk mengatasi

isu penting dan permasalahan pembangunan yang

mendesak di Kabupaten Musi Rawas maka pemerintah daerah fokus dengan sasaran perencanaan pembangunan

Kabupaten Musi Rawas tahun 2017

akan diarahkan sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Pengentasan Daerah Tertinggal 3. Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal 4. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa 5. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa 6. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah 9. Pengurangan

Persentase

Belanja

Operasional

dan

Peningkatan

Persentase Belanja Langsung 10. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 20162021) 11. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada perangkat Daerah Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.4, dalam penentuan prioritas daerah tahun 2017, RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.22

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Arahan Pemerintah Pusat ini selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, maka prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 adalah dalam rangka mendukung: 1.

Dimensi Pembangunan Manusia;

2.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;

3.

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan;

4.

Kondisi Perlu. Selanjutnya

dalam

mendukung

pencapaian

fokus

dan

sasaran

pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di kabupaten Musi Rawasmaka penjabaran fokus dan sasaran pembangunan dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut : Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Pada RKPD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM menuju Musi Rawas yang Religius.

Sasaran  Meningkatnya cakupan layanan pendidikan,  Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Arah Kebijakan 




Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

IV.23

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

  

Menurunnya angka kemiskinan Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya kesejahteraan sosial



Mendorong budaya gemar membaca



Meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi pengeluarannya Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi. Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan.





Peningkatan Akses Kualitas Kesehatan

dan



Pengelolaan Sumberdaya  Alam yang ramah lingkungan

Meningkatnya cakupan  Meningkatkan akses layanan Kesehatan, masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga medis Meningkatnya kelestarian  lingkungan hidup




Menguatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pencegahan kerusakan wilayah hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya. Melaksanakan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.

IV.24

Peningkatan Infrastruktur

Kualitas 

Pengembangan Ekonomi  Produktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah

Pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasis agribisnis dan Agroindustri Komoditas unggulan





Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan



Meningkatnya  Menyediakan infrastruktur ketersediaan Infrastruktur perdesaan melalui dasar, Perumahan dan pendekatan kewilayahan Pemukiman dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal  Menyediakan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa  Mewujudkan pengembanganinfrastrukt urkawasan strategis dan cepat tumbuh dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian Meningkatnya kuantitas  Memfasilitasi tumbuh dan dan kualitas Koperasi, berkembangnya usaha UMKM, sentra-sentra ekonomi produktif industri, perdagangan masyarakat non petani dan penanaman modal melalui peningkatan serta ekonomi non akses sumber pertanian permodalan, produktifitas dan daya saing bagi UKM non pertanian  Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi, UMKM, sentra-sentra industri, perdagangan dan penanaman modal serta ekonomi non pertanian Meningkatnya  Meningkatkan kualitas produktifitas pertanian dan kuantitas produk dan jejaring ekonomi pertanian melalui berbasis pertanian penerapan teknologi menuju agroindustri pertanian/perkebunan tepat guna, Meningkatnya  Memfasilitasi tumbuh dan ketersediaan pangan berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah  Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi panganberbasis sumber daya lokal Meningkatnya kinerja  Meningkatkan pengetahu dan pelayanan an, pemahaman,


IV.25

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa

pemerintahan daerah





 Pengendalian Tata Ruang serta Pengurangan potensi ancaman bencana



Meningkatnya kepatuhan  pada tata ruang termasuk, pengendalian sektor pertambangan, pengelolaan Tahura menuju pelestarian lingkungan hidup

Peningkatan Investasi Daerah



Meningkatnya investor  dan penanaman modal 

keterampilan dan pelaksanaan prinsipprinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik / Good Governance. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (e-government). Membangun pelayanan satu titik (one stop services) untuk pelayanan publik, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan. Meningkatkan pelayanan dengan ICT Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Menciptakan dan menggalakan suasana aman dan tertib di kabupaten Musi Rawas Mewujudkan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah

Prioritas-prioritas, sasaran, dan strategi tersebut diwujudkan dengan program-program sebagai instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program prioritas tahun 2017 yang direncanakan untuk mendukung prioritas pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Program – program yang mendukung prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM Menuju Musi Rawas yang religius -

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

-

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


IV.26

-

Program pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

-

Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaani

-

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

-

Program Pengembangan nilai Budaya

-

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

-

Pendidikan Usia Dini

-

Program Wajib Belajar 9 Tahun

-

Program Pendidikan Non Formal

-

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program – program yang mendukung prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran - Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial - Program Pembinaan Anak Terlantar - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma - Program pembinaan Panti Asuhan / Jompo - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya ) - Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja - Program peningkatan Kesempatan Kerja - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Program Pelayanan Keluarga Miskin 3. Program – program yang mendukung prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan -

Program Pembangunan Jalan

-

Program pembangunan Jembatan

-

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan

-

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.27

-

Program Pengadaan Tanah

-

Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

-

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

-

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai

-

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

-

Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya -

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

-

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakitProgram Kemitraan Pelayanan Kesehatan

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

-

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

-

Program Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit

-

Program Kesehatan Produksi Remaja

-

Program Pelayanan Kontrasepsi

-

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

-

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

-

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

-

Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.28

-

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

4. Program – program yang mendukung prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

-

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

-

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

-

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

-

Program perencanaan dan Pengembangan Hutan

-

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

-

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

-

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5. Program – program yang mendukung prioritas Pengembangan Ekonomi Poduktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah -

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

Program Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan dan Ikan

-

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

Program Pengembangan Kawasan Budidaya air payau dan air tawar

-

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

-

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan

-

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

-

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

-

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

-

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

-

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

-

Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / perkebunan

-

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.29

-

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

-

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

-

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

6. Program – program yang mendukung prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri Komoditas Unggulan

7.

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

-

Program Peningkatan Lumbung Pangan

-

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program – program yang mendukung prioritas Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

-

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

-

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

-

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

-

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-

Program Pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

-

Penataan Administrasi Kependudukan

8.

Program – program yang mendukung prioritas Peningkatan Investasi Daerah -

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

IV.30

-

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

-

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

-

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

Program Pengembangan Destinasi Wisata

4.4. Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah 4.4.1 Strategi untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs Setelah pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat atas – bawah (top down), saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu Sustainability Development Goals (SDGs) sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh MDGs. SDGs memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, Johannesburg Plan of Implementation dan Rio Principles, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan,

yaitu

dimensi

pembangunan

manusia

(human

development), dimensi ekonomi (economic development) dan dimensi lingkungan (environtment development). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 tujuan, 169 target, dan lebih dari 300 indikator. Berikut ini tabel 4.6 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.


IV.31

Tabel 4.6 Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 dalam Merespon Program SDGs No

Tujuan Pembangunan SDGs

Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

1

Mengentaskan segala bentuk kemiskinan

2

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

3

Menjamin kehidupan yang danmendorong kesejahteraan semuaorang di segala usia

4

Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.

5

sehat bagi

6

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

7

Menjamin akses energi terjangkau,terjamin, berkelanjutan modern bagisemua orang Mendorong pertumbuhan ekonomi terus-menerus, inklusif, berkelanjutan, serta kesempatan penuh dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua orang

8

9

Membangun

yang dan yang dan kerja yang

infrastrukturyang tangguh,

 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran  Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah  Pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasis agribisnis dan Agroindustri Komoditas unggulan  Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan  Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan  Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran  Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM menuju Musi Rawas yang Religius.  Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM menuju Musi Rawas yang Religius.  Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran  Peningkatan Kualitas Infrastruktur  Pengendalian Tata Ruang serta Pengurangan potensi ancaman bencana  Peningkatan Kualitas Infrastruktur  Peningkatan Investasi Daerah  Peningkatan Investasi Daerah  Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah  Pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasis agribisnis dan Agroindustri Komoditas unggulan  Peningkatan Kualitas Infrastruktur


IV.32

mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

10

Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri

11

Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

12

Menj am in pola konsumsi produksi yang berkelanjutan

13

Membuat menghadapi dampaknya

14

Melakukan konservasi dan pemanfaatan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusifuntuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan

15

16

17

dan

langkah aksi untuk perubahan iklim dan

Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

 Peningkatan Investasi Daerah  Pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasis agribisnis dan Agroindustri Komoditas unggulan  Peningkatan Investasi Daerah  Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Daerah  Pengendalian Tata Ruang serta Pengurangan potensi ancaman bencana  Peningkatan Kualitas Infrastruktur  Pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasis agribisnis dan Agroindustri Komoditas unggulan  Pengendalian Tata Ruang serta Pengurangan potensi ancaman bencana  Pengelolaan Sumberdaya Alam yang ramah lingkungan  Pengelolaan Sumberdaya Alam yang ramah lingkungan

 Pengelolaan Sumberdaya Alam yang ramah lingkungan  Pengendalian Tata Ruang serta Pengurangan potensi ancaman bencana

 Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa  Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM menuju Musi Rawas yang Religius  Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa


IV.33

4.4.2 Strategi untuk mendukung Pelaksanaan SPM SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

dalam

kehidupan

sosial,

ekonomi

dan

pemerintahan. Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: a. Strategi 1)

Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuaikebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran

2)

Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera

3)

Pemanfaatan teknologi bagi apartur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi

4)

Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan 1)

Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;

2)

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;

3)

Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang

pendidikan,

kesehatan,

transportasi,


air

minum, IV.34

energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi; 4)

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi

aspek

infrastruktur,

manajemenusaha,

akses

permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.4.3 Strategi untuk mendukung dimensi pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 Sebagaimana mana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, ada 3 (tiga) dimensi pembangunan dan 1 (satu) kondisi perlu yang diagendakan pemerintah pusat dalam upaya mendukung pencapaian RPJMN. Ketiga dimensi pembangunan tersebut adalah : 1) Dimensi Pembangunan Manusia; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan; Perencanaan kesatuan

utuh

pembangunan

dengan

daerah

perencanaan

merupakan

pembangunan

suatu

nasional,

sehingga prioritas pembangunan daerah seharusnya mengacu dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Untuk itu pembangunan

di

Kabupaten

Musi

Rawas

diarahkan

untuk

mendukung tiga dimensi pembangunan nasional. Tabel 4.7 StrategiKabupaten Musi Rawas Tahun 2017 dalam MendukungDimensi Pembangunal Nasional Dimensi Pembangunan Nasional 1 Revolusi Mental Pembangunan revolusi mental, dilakukan dengan arah kebijakan yaitu : 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (service culture), yang berorientasi pada


IV.35

pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat. 2. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosialbudaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), antara lain melalui: a). penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan; b). menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa; c). pelibatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur a). peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama; b). review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama; c). pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah; d). peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; e). penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anakanak berkebutuhan khusus. 2

Pembangunan Pendidikan

Pembangunan Pendidikan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar,


IV.36

3

Pembangunan Kesehatan

dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu; 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal; 4. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru. Pembangunan Kesehatan di Musi Rawas dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit; peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat; 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan; peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi,


IV.37

sanitasi, hygiene, dan pengasuhan; peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi; dan penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi; 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV/AIDS dan malaria serta penyakit tidak menular; pelayanan kesehatan jiwa; peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko penyakit tidak menular; serta peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku higiene; 4. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat; peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan; peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta penyempurnaan sistem pembayaran; 5. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di setiap wilayah dan kelompok masyarakat,


IV.38

6.

7.

8.

9.

melalui peningkatan komitmen pemangku; kepentingan dan mitra kerja lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; dan peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan, dan konseling dengan memperhatikan sasaran target untuk mengurangi kesenjangan informasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan, melalui peningkatan pembinaan peserta KB, peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB; peningkatan penanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping dalam pemakaian kontrasepsi, dan penguatan tenaga KB (petugas KB, bidan, dan kader KB) dalam memberikan pelayanan KB; Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga, melalui penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua, pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan peningkatan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB; Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan; pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok keluarga remaja sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan


IV.39

4

Pembangunan Perumahan Permukiman

dan

kepada anak-anak remaja mereka; serta meningkatkan keberlangsungan kesertaan ber-KB bagi keluarga dan memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk kesertaannya dalam ber-KB; 10. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana. Pembangunan Perumahan Rakyat, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan melalui kegiatan bedah rumah; 2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; 3. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; 4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian; 5. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; 6. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 1 Kedaulatan Pangan Pembangunan Kedaulatan Pangan dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai; 2. Menjaga dan memantau kelancaran distribusi produk pangan pokok; 3. Pemantauan dan pengendalian harga


IV.40

2

Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

3

Kemaritiman dan Kelautan

4

Pariwisata

5

Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

pangan; 4. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; 5. Peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); 6. Peningkatan konsumsi sayur dan buah; 7. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 8. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan. Pembangunan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan; 2. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya energi baru dan terbarukan. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautandilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air; 2. Penataan daerah resapan air dan bantaran sungai; Pembangunan Pariwisata dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Pembangunan Destinasi Pariwisata; 2. Pemasaran Objek Pariwisata; dan 3. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Memaksimalkan Kawasan Agropolitan (Agropolitan Centre dan Agropolitan District) sebagai penopang daya dukung pusat pertumbuhan ekonomi.


IV.41

Dimensi pemerataan dan kewilayahan 1 Pemerataan Kebijakan ketimpangan antar kelompok Antarkelompok masyarakat, dilakukan dengan arah Pendapatan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan melalui bantuan sosial seperti: bantuan makanan, akses kepada kesehatan, akses kepada pendidikan; 2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal, perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro, peningkatan kapasitas dan keterampilan praktis masyarakat; 3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, melalui pembangunan infrastruktur dasar wilayah perdesaan dan pemenuhan standar pelayanan mínimum; 4. Perluasan akses bagi penduduk kurang mampu terhadap pengembangan usaha bersama; 5. Perkuatan pada penyaluran Program Raskin. 2 Pembangunan Perdesaan Pembangunan Pengembangan Wilayah, dan Perkotaan dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah; 3. Menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor; dan 4. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta


IV.42

dunia usaha, termasuk BUMN untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa dan informasi.


IV.43

IV.1. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

Recommend Documents