RKPD PERUBAHAN 2016 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

RKPD PERUBAHAN 2016 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Secara Umum produk hukum yang mengatur Sistem perencanaan di Indonesia

dikeluarkan oleh dua Kementrian yaitu kementrian Perencanaan Pembangunan

Nasional ( Bappenas )dan kementrian dalam Negeri ( Kemendagri ),Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan yang di keluarkan oleh

Bappenas dan Peraturan Pemerintah No 08 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan,pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah.Merupakan dasar hukum terkait dengan perencanaan,yang secara tehnis di jabarkan melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 disusun melalui suatu

proses perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari Forum SKPD,.Pelibatan

seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan keadilan dalam seluruh proses penyusunan dokumen RKPD Perubahan ini.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 ini akan

menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang

bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan. RKPD Perubahan tahun 2016 juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Draf Rancangan akhir RKPD-P 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Perubahan( RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 B.I |1

Umum Anggaran APBD-Perubahan ( KUAP-APBD-P)tahun 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan ( PPAS-P) tahun 2016,dan Rencana Kerja Anggaran

SKPD ( RKA-SKPD) tahun 2016, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( RAPBD-P ) tahun 2016. serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),Anggaran

Pendapatan dan Belanja provinsi ( APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat. 1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Draf Rancangan akhir RKPD-P 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Perubahan( RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 B.I |2

Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Ri Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgnisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tambahan Lemb. Negara RI Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 481);

Nomor 20 ,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mengteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Draf Rancangan akhir RKPD-P 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Perubahan( RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 B.I |3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3.

HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Hubungan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 merupakan

masukkan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2016 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka

pendanaan melalui mekanisme musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

(Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (SDGs); Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan

melalui

peningkatan

sinergi

dan

efektivitas

program

dengan

menggunakan Basis data terpadu tahun 2015, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);

Pelaksanaan MP3EI, serta Penigkatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2. RKPD Perubahan dan RKPD provinsi


RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 tidak terlepas dari

salah satu focus penjabaran RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 yang mencantumkan agenda penting yaitu :      

Ketertiban keamanan dan kualitas pelayanan publik

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran Pengembangan kawasan ekonomi dan Pariwisata

Pendidikan dan Kesehatan Berstandar Nasional dan ASEAN (MEA) Nilai Tambah dan Perdagangan Komoditas Unggulan



Pariwisata Berstandar Nasional dan ASEAN (MEA )



Perikanan

Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan



Infrastruktur Pendukung Pengembangan Pertanian



dan Penaggulangan Karhutla

   

Partisipasi Masyarakat serta Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pencegahan Kawasan / Klaster Industri Sebagai Simpul Industri Pengolahan Infrastruktur Strategis Pendukung KEK

Kesiapan Sumsel Sebagai Tuan Rumah ASIAN GAMES 2018

Pengelolaan industri hilir hasil perkebunan dan pertambangan Perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam

3. RKPD Perubahan dan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan pilkada pertama dan sudah memiliki

Bupati terpilih definitif, sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017



Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 merupakan

penjabaran yang lebih nyata,operasional dan terukur,dan merupakan pelaksanaan tahun pertama pada Dokumen RPJMD tahun 2016- 2021 .

4. RKPD Perubahan dan Dokumen RENJA SKPD

RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi setiap SKPD yang dikoordionasikan melalui Forum SKPD. Sebagai bagian dari

langkah pembaharuan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 dan RENJA SKPD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2016 dan RENJA SKPD Tahun 2016 harus memperlihatkan dokumen-dokumen

perencanaan baik RPJP , RPJMD, maupun dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional.

5. RKPD Perubahan dan dokumen KUAP - PPASP

RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 merupakan landasan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyusunan rancangan Kebijakan

Umum APBD-Perubahan (KUA-P) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran 1.4

Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2016.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 adalah memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 dalam program dan kegiatan pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakaan pada Tahun 2016;

2. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas

Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2016 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan

rancangan Kebijakan Umum APBD

Perubahan (KUA-P), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016;

4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik

antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas utara dengan Pemerintah;

5. Menyedikan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD dilingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara;

6. Menciptakan iklim pemerintahan yang parsitipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan ;

7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah 1.5

Kabupaten Musi Rawas Utara, swasta dan masyarakat.

SISTEMATIKA RKPD Perubahan

Rencana kerja pemerintah daerah Perubahan (RKPD-P) kabupaten musi

rawas Utara tahun 2016 disusun berdasarkan permendagri nomor 54 tahun 2010

tentang pelaksanakan peraturaran pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang



tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan sistematika sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN

Bab ini membuat tentang (1) latar belakang, (2)dasar hukum penyusunan, (3)

hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan

lainnya,(4) maksud dan tujuan , dan(5) sistematika RKPD. II.

KONDISI UMUM DAERAH DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat tentang (1) Kondisi Umum Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara , (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun

2015

dan

Realisasi

RPJMD,

Pembangunan Daerah Kabupten Musi Rawas Utara. III.

RANCANGAN

KERANGKA

KEUANGAN DAERAH

EKONOMI

DAERAH

(3)

Permasalahan

DAN

KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka keuangan yang mencakup kondisi ekonomi daerah tahun 2015, perkiraan tahun 2016, tantangan & prospek perekonomian daerah tahun 2017. IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016


Bab ini menguraikan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok SKPD tahun rencana

dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya. VI.

PENUTUP

Sekapur sirih Bupati Musi Rawas Utara tentang Visi Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 – 2021.


Draf Rancangan akhir RKPD –Perubahan 2016

1

BAB II Kondisi Umum Daerah Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Dan Capaian Kinerja Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.

Aspek Geografi

A. Luas dan Letak Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di ujung barat wilayah Provinsi

Sumatera Selatan dan merupakan Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari

Kabupaten Musi Rawas berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara membawahi tujuh kecamatan dan 89 desa.

Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Nibung,

Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, dan Ulu Rawas. Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di Muara Rupit, Kecamatan Rupit.

Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara

102°4’0’’ BT-103°22’13’’ BT dan 2°19’15’’ LS-3°6’30’’ LS. Berikut batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara:

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

B.II.1


2

B. Kondisi Topografi Hasil

analisis

peta

topografi

Kabupaten

Musi

Rawas

Utara

menunjukkan bahwa kondisi topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir

30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat

termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan

Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di

daerah ini mencapai lebih dari 40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah

dataran dengan kemiringan lereng kurang dari 25%. Terdapat dua sungai

besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini mencapai

hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah.

Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25% sampai dengan

40% dan elevasi antara 75 meter sampai 125 meter di atas permukaan air laut

(dpal). Kondisi topografi tersebut sebagian besar terbentang di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir. C. Kondisi Klimatologi Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Musi Rawas dalam rentang waktu tujuh tahun terakhir, rerata

curah hujan di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup tinggi. Curah hujan ratarata bulanan di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2007-2013 cenderung fluktuatif. Curah hujan mulai naik pada bulan Oktober dan mencapai titik maksimum pada bulan Januari. Curah hujan sempat mengalami penurunan di

B.II.2


3

bulan Februari dan naik lagi di bulan Maret. Setelah itu curah hujan

berangsur-angsur mengalami penurunan hingga akhirnya mencapai titik minimum pada bulan Agustus.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, tipe iklim di

Kabupeten Musi Rawas Utara termasuk dalam tipe iklim A atau tipe iklim yang sangat basah. Hal ini merujuk pada hasil perhitungan nilai Q yang merupakan

perbandingan rerata bulan kering dengan rerata bulan basah selama tahun

2007-2013. Nilai Q sebesar 0,03 menunjukkan bahwa curah hujan yang turun di Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong tinggi dengan jumlah bulan basah mencapai 9-12 setiap tahunnya, sementara bulan kering hanya satu atau

bahkan tidak ada setiap tahunnya. Intensitas hujan rata-rata mencapai 222 mm/bulan.

Sementara itu, hasil klasifikasi iklim menurut Oldeman yang

didasarkan pada zona agroklimat atau iklim pertanian menunjukkan bahwa tipe iklim di Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam zona tipe iklim C1

dengan rerata bulan basah mencapai enam dan rerata bulan kering hanya satu. Tipe iklim C1 ini cocok diterapkan untuk tanaman padi satu kali panen dan palawija dua kali panen. D. Kondisi Geologi Kondisi geomorfologi Kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar

terbagi atas tiga kenampakan morfologi, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat, Dataran Rendah Fluvial di bagian tengah dan Perbukitan Lipatan di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini disusun oleh tiga

kenampakan morfologi yaitu: Cuesta, Perbukitan Terkikis dan Kipas Alluvial.

Secara geologi, Pegunungan Bukit Barisan ini didominasi oleh batuan-batuan berumur tersier, diantaranya adalah dari Formasi Hulusimpang, Formasi

Kasiro dan Papanbetupang. Selain itu, ditemui juga batuan tua berumur Kapur dan Jura diantaranya adalah dari Formasi Peneta dan Formasi Rawas.

B.II.3


4

Secara setempat juga muncul batuan terobosan Granit dan Andesit, baik yang

berumur tersier maupun pra-tersier. Dataran Rendah Fluvial tersusun atas

batuan berumur Kuarter yaitu Formasi Kasai, Endapan Aluvial dan Endapan Rawa. Di daerah dataran ini juga ditemui batuan terobosan seperti Andesit, Diorit dan Granit. Perbukitan lipatan tersusun oleh batuan tersier dari

Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat. Keduanya muncul secara

berselang seling mengikuti tubuh antiklin dan sinklin. Selain itu juga ditemui Endapan Aluvial sungai dan Endapan Rawa.

Pola aliran sungai (drainage pattern) merupakan tipe dendritic, trellis

hingga rectangular. Pola aliran trellis berarti sangat dipengaruhi oleh struktur geologi yang berupa lipatan (antiklin dan sinklin) dengan perpotongan sungai

yang mendekati tegak lurus, sedangkan pola aliran rectangular sangat dipengaruhi oleh kekar (retakan) yang berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut. Pola aliran sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya berarah barat daya-timur laut dan barat laut-tenggara.

Kondisi struktur geologi Kabupaten Musi Rawas Utara berupa struktur

lipatan antiklin dan sinklin yang berarah barat laut – tenggara, dan beberapa berarah barat daya – timur laut. Struktur sesar dan sekar umumnya memiliki

kelurusan barat daya – timur laut dan barat laut – tenggara. Kondisi struktur geologi yang demikian disebabkan oleh pergerakan lempeng Samudera Hindia

ke arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 cm/tahun yang menunjam ke

bawah Lempeng Eurasia. Pergerakan ini menghasilkan sistem sesar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko membentang dari utara hingga

selatan Pulau Sumatera dengan kelurusan barat laut–tenggara dan gerakan relatif menganan (dekstral). Patahan semangko ini masihaktif hingga saat ini.

B.II.4


5

E. Kondisi Hidrologi Kondisi Hidrologi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berupa air

permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Sumber air permukaan

yang ada di kabupaten ini adalah Sungai Rawas, Sungai Rupit, Danau Raya dan

Danau Merung. Selain digunakan untuk kepentingan irigasi, sungai-sungai di Musi Rawas Utara juga menjadi sumber air, sarana transportasi dan fungsi domestik rumah tangga.

Sungai Rawas memiliki hulu di Kecamatan Ulu Rawas dengan debit

rata-rata 123,87 m³/detik, sedangkan Sungai Rupit melewati Kecamatan

Rupit dan Karang Jaya dengan debit rata-rata 54,64 m³/detik. Kondisi air di Sungai Rawas dan Rupit masuk dalam kategori tercemar ringan. Danau Raya

yang terletak di Kecamatan Rupit selain berfungsi untuk irigasi, juga

direncanakan akan menjadi objek wisata. Danau Merung merupakan danau yang digunakan sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan di

Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Rupit. Potensi air tanah di Musi Rawas Utara didominasi oleh air tanah langka dengan luas wilayah 2.934 Ha dan

akuifer produktif sedang dengan penyebaran seluas 1.059 Ha. Akuifer jenis produktif sedang yang menjadi sumber air paling baik tersebar di Kecamatan

Karang Dapo, Karangjaya bagian tenggara, Rawas Ilir bagian barat, Rupit bagian timur dan sedikit dari wilayah Nibung. F. Pemanfaatan Lahan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan

sebagai perkebunan campuran, yakni seluas 3.516,47 km² atau mencapai

58,5% dari total luas lahan kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Lahan terbangun untuk permukiman hanya seluas 33,91 km² atau 0,56%

dengan mayoritas permukiman berada di Kecamatan Nibung. Kecamatan Ulu

Rawas memiliki luasan lahan terbangun yang paling kecil dibandingkan kecamatan lain. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi topografi dan geomorfologi

B.II.5


6

wilayah yang relatif lebih terjal dibanding kecamatan lain sehingga

permukiman kurang berkembang disana. Sementara itu, 1.731,24 km² atau

28,82% lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini masih berupa hutan, baik hutan lindung maupun hutan lahan kering sekunder. Keberadaan tanah

terbuka dan semak belukar masih relatif luas, hal ini menandakan masih banyak lahan yang belum diolah dan dimanfaatkan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ditentukan juga

dari kondisi tanahnya. Terdapat tujuh jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas

Utara. Tanah podsolik merupakan jenis tanah terluas (49,55% dari luas kabupaten) dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

Utara. Secara lengkap, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas

Utara meliputi Aluvial, Litosol, Asosiasi Latosol, Regosol, Podsolik, Asosiasi Podsolik, dan Komplek Podsolik. Tanah aluvial cocok digunakan untuk

tanaman padi dan palawija, sedangkan podsolik baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan karet. G. Sumber Daya Mineral Secara geologi, daerah Musi Rawas Utara memiliki potensi sumber

daya mineral yang besar,

khususnya mineral logam. Data dari Badan Geologi Kementerian ESDM

menunjukkan daerah Musi Rawas Utara memiliki cadangan mineral stategis berupa emas, perak, tembaga, besi, seng, dan timbal. a. Mineral Logam

Mineral logam dipengaruhi oleh banyaknya batuan terobosan

(intrusi) yang berkaitan dengan aktivitas magmatik dan hidrothermal serta

banyaknya struktur geologi berupa kekar dan sesar. Pada peta geologi terlihat ada beberapa jenis batuan terobosan yang ada di Musi Rawas

Utara, yaitu Andesit (Tman), Granit (Tpgr & Kgr), Diorit (Tmdi) dan Dasit

(Tmda). Struktur geologi berupa sesar dan kekar sangat dominan di daerah Musi Rawas Utara bagian timur ini. B.II.6


7

Asosiasi antara batuan terobosan dan struktur-struktur geologi ini

menghasilkan cebakan-cebakan mineral logam, baik berupa emas, perak,

tembaga, besi, timah hitam dan seng. Secara geologi endapan mineral yang ada di daerah ini termasuk jenis epithermal dan porfiri yang dicirikan

dengan adanya batuan terobosan/intrusi hipabisal seperti Andesit-Basalt, Andesit-Diorit, Dasit dan batuan plutonik seperti Granit dan Granodiorit. Selain batuan terobosan, keberadaan mineral logam di daerah ini juga ada yang terendapkan oleh aktivitas fluvial Sungai Rawas di masa lampau. b. Mineral Non-Logam

Mineral bukan logam atau bahan galian industri adalah bahan galian

di luar mineral logam, radioaktif, minyak, gas bumi dan batubara yang umumnya mempunyai kegunaan langsung untuk berbagai industri tanpa banyak memerlukan proses pengolahan yang rumit. Dalam PP No. 27/1980

mengenai penggolongan bahan galian maka mineral bukan logam ini termasuk bahan galian golongan C.

Formasi-formasi batuan yang terdapat di daerah penyelidikan yang

mempunyai hubungan dengan keterdapatan mineral non logam (non

metallic mineral bearings formation) adalah sebagai berikut: Formasi Hulu Simpang (Tomh), Formasi Muara Enim (Tmpm), Formasi Kasai (QTk) dan Intrusi Andesit. Masing-masing formasi tersebut yang dapat menjadi

komoditi mineral bukan logam seperti Feldstat, Andesit, Endapan Pasir dan Pasir Vulkanik, Lempung dan Kayu terkersikkan. H. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara yang terletak di pantai barat Pulau

Sumatera memiliki kondisi geografis yang sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai sehingga menjadikan beberapa kawasan di Rencana Kerja

B.II.7


8

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017

kabupaten ini masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. a. Gempa Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara berada cukup dekat

dengan kedua sumber utama gempa di Sumatera. Jika dilihat dari jarak

kabupaten Musi Rawas Utara dari zona pertemuan lempeng di barat pulau Sumatera adalah sekitar 425 km, sedangkan jarak dari zona patahan

Sumatera adalah sekitar 90 km. Kabupaten ini juga bersebelahan dengan

Provinsi Bengkulu yang juga memiliki risiko gempa yang tinggi dan salah satu yang terkenal adalah gempa di Pulau Enggano. b. Banjir Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi

Rawas Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi,

karena dapat memprediksi risiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di

daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit.

Daerah terdampak banjir umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai

tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 (sebelum

pemekaran), kecamatan yang memiliki risiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan

Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir. Sementara itu, untuk risiko banjir

sedang berada di Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Nibung.

B.II.8


c.

9

Kebakaran Hutan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai kawasan hutan yang luas

dan berdasarkan data banyak terjadi kasus kebakaran hutan di wilayah ini. Penyebab kebakaran hutan dimungkinkan karena suhu ataupunulah manusia. Berdasarkan data indeks kerawanan bencana yang dibuat oleh

BNPB, abupaten Musi Rawas Utara dikategorikan sebagai zona merah yang artinya berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan. Masalahkebakaran di beberapa kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara ditandai dengan

perkembangan titik api (hotspot) teramati yang tersebar di berbagai kawasan hutan. d. Longsor Kawasan TNKS yang terletak di bagian barat memiliki kemiringan

lereng lebih dari 40% sehingga peka terhadap erosi. Faktor lain yang

menyebabkan bencana longsor adalah curah hujan dan jenis tanah. Hal ini harus menjadi perhatian terutama di musim penghujan dimana curah

hujan yang tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah ataupun longsor.

Gerakan

tanah

disini

dapat

berupa

longsor

maupun

berupaamblesan. Dalam hal amblesan, umumnya terjadi di daerah dengan

jenis tanah yang banyak mengandung lempung atau tanah liat, atau pada daerah rawa-rawa. e.

Kekeringan Berdasarkan data indeks bencana BNPB, diketahui bahwa Kabupaten

Musi Rawas Utara termasuk dalam risiko kekeringan sedang. Perlu adanya

kewaspadaan dari masyarakat dan pemerintah dengan melakukan pengelolaan dan konservasi sumber air untuk mengantisipasi bencana tersebut.

B.II.9


2.1.2.

10

Aspek Demografi

A. Perkembangan Jumlah Penduduk Penduduk mempunyai fungsi sebagai obyek sekaligus subyek dalam

pembangunan suatu daerah. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk berperan

sebagai obyek

karena menjadi sasaran utama

pembangunan, sedangkan berperan sebagai subyek karena menjadi

pelaku/pelaksana pembangunan. Peranan krusial penduduk adalah sebagai

sumber daya yang bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Laju pertumbuhan penduduk Musi Rawas Utara antara tahun 2004-

2013 sebesar 2%, sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduknya adalah

sebesar 1,67%. Pada tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 151.774 sedangkan pada tahun 2013 telah meningkat menjadi 177.800 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2013 adalah Kecamatan Rupit

sebanyak 33.163 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Ulu Rawas yaitu

11.305 jiwa. Kecamatan Rupit memiliki tingkat aksesibilitas tinggi karena dilewati oleh jalan lintas tengah Sumatera dan diapit 2 (dua) sungai. Letak yang strategis dan tingkat aksesibilitas tinggi membuat jumlah penduduk di

Rupit paling tinggi. Sementara itu, kondisi geografi Kecamatan Ulu Rawas yang memiliki kelerengan lebih dari 40% dan terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi hambatan untuk berkembangnya permukiman B. Proyeksi Jumlah Penduduk Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara

didasarkan data penduduk tiap kecamatan sebelum pemekaran tahun 2004-

2013. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan jumlah penduduk di tahun 2015 akan berjumlah 182.728 jiwa, 195.729 jiwa (2020), dan 209.655 jiwa (2025). Hasil proyeksi menunjukkan B.II.10


11

bahwa Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir akan memiliki penduduk paling banyak di masa yang akan datang. Penduduk Kecamatan Rawas Ilir akan

berjumlah 43.595 jiwa dan Kecamatan Rupit sebesar 41.474 jiwa di tahun

2025. Hal tersebut berbeda dengan kondisi eksisting dimana jumlah penduduk terbanyak Kabupaten Musi Rawas Utara di Kecamatan Rupit.

Proyeksi penduduk di Musi Rawas Utara dapat menjadi dasar pemerintah untuk memperhitungkan fasilitas apa saja yang harus dibangun agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

C. Kepadatan dan Sebaran Penduduk Kepadatan penduduk di Musi Rawas Utara pada tahun 2014 mencapai

31 jiwa/km2. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah

Kecamatan Rupit yaitu 97 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Ulu Rawas hanya 8 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang tidak merata di Musi Rawas Utara membuat kegiatan ekonomi akan terpusat di beberapa lokasi seperti di

Rupit dan Rawas Ulu. Kepadatan penduduk di Kecamatan Rupit yang tinggi harus mendapatkan perhatian karena bencana banjir sering terjadi di daerah tersebut.

Persebaran penduduk dapat dilihat dari dua aspek yaitu wilayah

(perkotaan dan perdesaan) dan administratif. Data sensus penduduk tahun

2010 menunjukkan bahwa 92% penduduk di Musi Rawas Utara tinggal di

wilayah perdesaan dan hanya 8% yang di perkotaan. Wilayah perkotaan di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas

Ulu. Persebaran penduduk di Musi Rawas Utara relative merata, Kecamatan Rupit memiliki persentase tertinggi yaitu 19% dan paling rendah Kecamatan Ulu Rawas yang hanya 6%.

B.II.11


12

D. Struktur Penduduk 1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk laki-laki di Musi Rawas Utara lebih banyak dibandingkan

penduduk perempuan padatahun 2014, yaitu 96.370 jiwa penduduk lakilaki dan 90.514 jiwa perempuan. Sex ratio di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 1,06 dengan sex ratio paling tinggi yaitu 1,12 di Kecamatan Nibung dan paling rendah yaitu 1,03 di Kecamatan Rupit. Hal ini dapat menjadi potensi pembangunan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara karena tenaga produktif untuk kegiatan pembangunan relatif banyak. 2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Pada tahun 2014, diketahui bahwa persentase penduduk usia

produktif (15-65 tahun) mencapai 75% dari total penduduk. Usia 0-14 tahun hanya mencapai 20,89% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun

sebesar 3,83%. Struktur penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah

struktur sedang. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif merupakan potensi Kabupaten Musi Rawas Utara karena dapat menjadi tenaga kerja

untuk pembangunan. Rendahnya jumlah penduduk usia tidak/belum produktif dibandingkan usia produktif menandakan angka ketergantungan

yang rendah, sehingga beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif relatif rendah dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi

Rawas Utara pada tahun 2014 adalah tamat SD/sederajat dengan persentase yaitu mencapai 33% dari total penduduk yang ada. Pendidikan tertinggi lainnya yang ditamatkan oleh penduduk di kabupaten ini adalah

B.II.12


13

belum tamat SD (21%), lulusan SMP/sederajat (13%) dan lulusan SMA/sederajat (12%) sementara 19% belum pernah mengenyam penddidikan sama sekali. Masih banyaknya penduduk yang tidak bersekolah serta minimnya penduduk yang

melanjutkan pendidikan

menengah menunjukkan masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten

Musi

Rawas

pembangunan daerah.

Utara,

sehingga

berdampak

terhadap

4. Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Mata pencaharian utama masyarakat Musi Rawas Utara adalah petani,

terutama untuk komoditas karet dan sawit. Persentase penduduk yang

bekerja di sektor pertanian mencapai 81,37%, sedangkan perdagangan menempati terbanyak ke-2 yaitu 7,16%. Kegiatan ekonomi masyarakat

masih didominasi sector primer. Komoditas sawit dan karet merupakan komoditas utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 5. Penduduk Menurut Agama Komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Musi Rawas Utara

didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan persentase mencapai

99,10%. Pemeluk agama lainnya terdiri dari agama Hindu 0,54%, Kristen

0,31%, Katholik 0,04%, Konghucu hanya 0,01% dan Budha 0,002%. Agama Islam menjadi mayoritas karena sebagian besar masyarakat di Sumatera

bagian Selatan berasal dari rumpun Melayu yang menganut agama Islam.

Agama Hindu menjadi pemeluk terbesar kedua di Musi Rawas Utara karena banyaknya transmigran dari Pulau Bali di Musi Rawas Utara, terutama di Kecamatan Nibung.

B.II.13


14

E. Kelahiran 1. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu

wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun

yang sama. Jumlah kelahiran hidup tertinggi terdapat di Kecamatan Rawas Ilir dengan 536 kelahiran hidup dan terendah di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 223 kelahiran hidup.

Angka kelahiran kasar tertinggi yaitu di

Kecamatan Nibung dengan 19,65 sedangkan yang terendah di Kecamatan Rupit dengan 10,24.

2. Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Anak Lahir Hidup (ALH) adalah semua anak yang waktu lahir

memperlihatkan tanda-tanda kehidupan walaupun sesaat, seperti adanya

detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya. Data menunjukkan bahwa semakin tua usia wanita semakin banyak anak

yang dilahirkan hidup, sedangkan semakin muda semakin sedikit. ALH

paling tinggi di Kecamatan Ulu Rawas, yaitu dengan angka 2,51 dan terendah di Kecamatan Nibung yang hanya 1,82. Angka anak masih hidup

paling tinggi terdapat di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 2,06 dan paling rendah di Kecamatan Nibung yaitu 1,75. Semakin matang usia wanita maka semakin tinggi angka rata-rata anak yang masih hidup dan sebaliknya 3. Rasio Anak dan Perempuan Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di

bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan tertinggi di Kecamatan Nibung yaitu 35,25 sedangkan yang

paling rendah di Kecamatan Karang Jaya yaitu 23,75. Angka 35,25

menunjukkan bahwa terdapat 36 anak balita (0-4 tahun) dari setiap 100 B.II.14


15

penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun). Angka tersebut relatif tinggi karena satu dari tiga perempuan produktif sudah mempunyai anak

dan mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita. F. Migrasi Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap

dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi

internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Selama tahun 2010 hingga 2014, jumlah migrasi masih di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kecenderungan

meningkat. Pada tahun 2014, terdapat 218

penduduk yang masuk ke kabupaten ini. Salah satu factor banyaknya migrasi masuk dikarenakan terdapat beberapa desa transmigran di Kecamatan Nibung seperti Karya Makmur, Bumi Makmur, Sumber Sari, dan Jadi Mulya. G. Etnik Suku asli yang mendiami Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Suku

Rawas yang tersebar di sekitar Musi Rawas. Beberapa suku Anak Dalam yang

masih sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mencoba memfasilitasi ke dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan membuatkan rumah tinggal permanen. Adanya

fasilitas ini diharapkan suku Anak Dalam tidak berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain hingga lintas batas administrasi Kabupaten. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2011 terdapat dua suku besar yang mendiami Kabupaten Kabupaten Musi RawasUtara yaitu Suku Rawas dan Suku Jawa.

Suku Rawas hampir merata mendiami di setiap desa di kecamatan–

kecamatan, sementara suku Jawa banyak tersebar di Kecamatan Nibung,

dikarenakan daerah Nibung merupakan daerah transmigrasi khususnya dari Pulau Jawa. Ada lima desa yang terdiri atas suku Jawa di Kecamatan Nibung. B.II.15


16

Penduduk asli dan suku Jawa dapat hidup berdampingan. Sementara di Desa

Rawas Ilir terdapat total 13 desa, namun hanya 11 desa yang terdata didiami

oleh suku Rawas. Komunitas suku Anak Dalam cenderung tertutup dengan komunitas di luar mereka dan beberapa suku Anak Dalam masih sering berpindah-pindah.

Pemerintah

setempat

melakukan pendataan untuk Komunitas.

sebelumnya

(Musi

Rawas)

KAT ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Musi Rawas Utara,

seperti pemberian bantuan perumahan yang layak bagi KAT agar mereka mau

hidup menetap, pemberian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) selama masa pembinaan, pemberian pembinaan dan penyuluhan teknis di bidang

pertanian, ekonomi, sosial dan budaya serta pemberian bantuan peralatan pertanian.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam rentang waktu tahun 2010-2013, PDRB dengan migas atas

dasar harga konstan (ADHK)Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dengan pertambahan nilai PDRB mencapai 161,12 milyar rupiah. Pada tahun 2013, PDRB ADHK

dengan migas mencapai 1,146 triliun rupiah sedangkan untuk PDRB

ADHK tanpa migas hanya sebesar 777,4 milyar rupiah atau memiliki selisih sebesar 369 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa migas merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perkembangan

nilai PDRB di Kabupaten Musi Rawas Utara. Apabila dilihat pada struktur perekonomiannya selama ini, Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi

B.II.16

17


oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan penggalian. Pada tahun 2013, kedua

sektor ini masing-masing

memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 37% dan

38,2%.

Kontribusi sector sekunder dan tersier masih sangat kecil, khususnya

untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta pengangkutan dan komunikasi.

2. Laju Inflasi Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga

pada tingkat produsen, bukan

konsumen. Untuk menggambarkan

kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakan pendekatan laju inflasi sektoral. Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas

Utara pada tahun 2011-2013 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan

Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2013, laju inflasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 6,94 sementara Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar 6,50 dan Provinsi

Sumatera Selatan sebesar 5,96. Relatif tingginya laju inflasi Kabupaten

Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di

kabupaten ini relatif cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Tingginya

nilai

inflasi

bisa

disebabkan

oleh

kegiatan

perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar mengingat

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang masih berada pada tahap perkembangan. 3. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita digunakan untuk melihat nilai PDRB per satu orang

penduduk. Indikator ini merupakan salah satu bentuk representasi

tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Pada rentang tahun 2010-2013, PDRB per kapita (dengan migas) Kabupaten Musi Rawas

B.II.17


18

Utara terus menunjukkan perkembangan positif dengan kenaikan senilai 3,98 juta rupiah.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, PDRB per

kapita Kabupaten Musi Rawas Utara relatif lebih rendah. Pada tahun 2013, PDRB per kapita Kabupaten Musi Rawas mencapai 18,73 juta rupiah sementara Kabupaten Musi Rawas Utara hanya sebesar 14,27 juta

rupiah. Sementara itu, untuk laju pertumbuhannya, Kabupaten Musi Rawas juga masih lebih unggul yaitu sebesar 11,69% sedangkan laju pertumbuhan PDDB per kapita Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 11,52%.

4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Definisi keluarga pra sejahtera mengacu pada definisi yang

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kelompok keluarga yang masuk ke dalam kategori pra sejahtera merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam)

indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

Pada tahun 2009, persentase ini mencapai 53% atau lebih dari

separuh total keluarga yang ada, sedangkan pada tahun 2012, angka ini telah

menurun

menjadi

46%.

Meskipun

menunjukkan

adanya

kecenderungan penurunan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah persentase yang ada selama ini berada pada kisaran yang tinggi, sehingga

dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara selama ini masih cukup rendah dan perlu diwaspadai.

B.II.18

19


2.2.2.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf Menurut BPS, pengertian dari angka melek huruf adalah persentase

penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta

mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis,

yang tentunya berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan profil kependudukan Kabupaten Musi Rawas 2012, pada tahun 2012 angka melek huruf di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 99,24%, sementara menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Musi

Rawas Utara tahun 2015, angka melek huruf ini kemudian meningkat menjadi 99,60% untuk tahun 2014. Apabila dikaitkan dengan tingkat

pendidikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum sebagian besar

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara usia produktif sudah dapat membaca dan menulis walaupun tidak semuanya mengenyam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk

mengenyam

pendidikan

dibangku

sekolah.

Berdasarkan

hasil

dokumentasi Musrenbang, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 6,2 tahun di tahun 2014. Hal tersebut

menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas enam SD dan putus sekolah pada saat hendak memasuki SMP.

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara

rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat B.II.19


20

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK

pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan bahwa semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan

mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Capaian APK untuk jenjang SD/MI pada tahun 2008 menunjukkan

nilai capaian APK tertinggi adalah Kecamatan Karang Dapo (122,26%), sedangkan kecamatan yang memiliki nilai capaian terendah adalah

Kecamatan Karang Jaya (106,75%). Pada tahun 2014, capaian APK jenjang

SD/MI tertinggi adalah di Kecamatan Rawas Ulu (128,21%), sedangkan

capaian nilai APK jenjang SD/MI yang terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (102,65%). Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2014

(119,1%), maka pada tahun 2014 hanya Kecamatan Rawas Ulu dan

Karang Dapo yang telah mencapai target RPJMN tahun 2014, yaitu dengan nilai 128,21% dan 122,20%. Capaian

APK

untuk

jenjang

SMP/MTs

pada

tahun

2008

menunjukkan nilai capaian APK untuk jenjang SMP/MTs tertinggi adalah Kecamatan Karang Dapo (96,08%), sedangkan kecamatan yang memiliki

nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (74,72%). Pada

tahun 2014, capaian APK jenjang SMP/MTs tertinggi adalah di Kecamatan

Karang Jaya (98,84%), sedangkan capaian nilai APK jenjang SMP/MTs yang terendah adalah Kecamatan Karang Dapo (92,86%). Selama kurun

waktu tahun 2008 sampai 2014, tidak terdapat kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah mencapai target RPJMN 2014.

Capaian APK untuk jenjang SMA/MA pada tahun 2008 menunjukkan

nilai capaian APK untuk jenjang SMA/MA tertinggi adalah Kecamatan

Karang Dapo (60,15%), sedangkan kecamatan yang memiliki nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (33,84%). Pada tahun 2014, capaian APK jenjang SMA/MA tertinggi adalah di Kecamatan Ulu Rawas B.II.20


21

(78,78%), sedangkan capaian nilai APK jenjang SMA/MA terendah adalah Kecamatan Rawas Ilir (52,54%). Sementara itu, jika dibandingkan dengan

target RPJMN, capaian APK untuk jenjang SMA/MA di kecamatankecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum mencapai target RPJMN 2010-2014.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator yang

mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang

berada pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan mengetahui angka ratarata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat

partisipasi dan pendidikanmasyarakat pada jenjang pendidikan tertentu.

Angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadi beberapa kategori.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Utara tahun 2015, diketahui bahwa pada tahun 2014 persentase tertinggi angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ada pada jenjang SD/MI/Sederajat dengan persentase mencapai 55,86% dan selanjutnya

disusul oleh jenjang SMP/MTs sebesar 18,70% dan jenjang SMA sebesar

12,38%. Secara umum, angka-angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini lebih dari setengah total penduduknya telah menamatkan pendidikan dasar 6 tahun. Sementara

untuk jenjang lanjutan seperti SMP/MTS dan SMA/SMK masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan tamatan SD.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Menurut BPS, angka partisipasi murni adalah persentase siswa

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni (APM)

menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat usia sekolah yang bersekolah, yang berada pada jenjang sekolah tertentu. B.II.21


22

Pada tahun 2008 nilai capaian APM untuk jenjang SD/MI tertinggi

adalah Kecamatan Rawas Ilir

(99,89%), sedangkan kecamatan yang

memiliki nilai capaian terendah adalah Kecamatan Rupit (95%). Pada tahun 2014, capaian APM tertinggi adalah di Kecamatan Rupit (99,93%),

sedangkan capaian nilai APM terendah adalah Kecamatan Nibung (97,17%).

Kecenderungan perkembangan APM jenjang SD/MI selama 7 tahun

terakhir bersifat fluktuatif di tiap- tiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2014, seluruh kecamatan telah berada di atas SPM 95% berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004.

Jika

dibandingkan

dengan

target

MDG’s,

seluruh

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2014 belum mencapai target tersebut.

Sementara itu, APM untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan

perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia 13- 15 tahun. Pada tahun 2008 kecamatan dengan capaian APM tertinggi

adalah Kecamatan Rawas Ilir (87,58%), dan kecamatan dengan capaian APM jenjang SMP/MTs terendah adalah Kecamatan Karang Jaya

(71,64%). Perkembangan pada tahun 2014 menunjukkan kecamatan dengan nilai capaian APM jenjang SMP/MTs tertinggi adalah Kecamatan

Nibung (96,50%), sedangkan kecamatan dengan nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Rawas Ilir (89,40%).

Kecenderungan perkembangan APM jenjang SMP/MTs dalam 7

tahun terakhir di kecamatan- kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

bersifat fluktuatif (lihat lampiran gambar 2.2.2.A.13). Pada tahun 2014, hanya Kecamatan Ulu Rawas, Rupit, Rawas Ulu, dan Nibung yang

mencapai SPM di atas 90% berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 129a/U/2004. Pada tahun 2014, kecamatan- kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai target RPJMN 2010-2014 sebesar 76% karena angka APM jenjang SMP/MTs di tiap-tiap kecamatan telah melebihi target.

B.II.22


23

APM jenjang SMA/MA adalah perbandingan jumlah siswa usia 16-18

tahun yang bersekolah di jenjang SMA dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. APM jenjang SMA/MA tertinggi pada tahun 2008 adalah di Kecamatan Karang Dapo dengan nilai 56,46%.

Sementara itu, kecamatan dengan capaian APM jenjang SMA/MA terendah

adalah Kecamatan Karang Jaya dengan nilai 32,48%. Perkembangan pada tahun 2014 menunjukkan kecamatan dengan capaian APM jenjang SMA sederajat tertinggi adalah Kecamatan Rupit dengan nilai 69,81%.

Sementara itu, kecamatan dengan capaian APM jenjang SMA/MA terendah pada tahun 2014 adalah Kecamatan Karang Jaya dengan persentase 53,54%.

Perkembangan APM jenjang SMA/MA dalam enam tahun terakhir

bersifat fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kecamatan yang secara konsisten mencapai SPM di atas 60% berdasarkan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 hanya

kecamatan Karang Dapo dan Ulu Rawas. Sementara pada tahun 2014, kecamatan yang juga mulai memenuhi standar ini adalah Kecamatan Rupit. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulu Rawas dan

Karang Dapo banyak terdapat penduduk usia sekolah jenjang SMA yang

dapat bersekolah serta perkembangan yang positif banyak dialami oleh Kecamatan Rupit. B. Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan dari berbagai unsur

yang mempengaruhinya, seperti kualitas hidup, mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat

dari berbagai

indikator derajat kesehatan. Indikator yang dinilai paling peka dan telah disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah antara lain: (1) angka kematian bayi, (2) angka kematian balita, (3) angka kematian ibu, (4) usia harapan hidup, dan (5) status gizi balita. Situasi derajat

kesehatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada uraian berikut:

B.II.23


24

1. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi

berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun

tertentu. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Angka kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun

2013 adalah 10 tiap 1.000 kelahiran hidup. Target RPJMN 2010-2014 dan MDG’s di tahun 2015 adalah menurunkan angka kematian bayi hingga mencapai 24 dan 23 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara relatif sedikit jika dibandingkan dengan

jumlah bayi kelahiran hidup serta berada di bawah target dari RPJMN 2010-2014 dan MDG’s.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

Utara tahun 2014, kematian bayi sampai dengan bulan September 2014

berjumlah 31 bayi. Jumlah kematian bayi paling banyak ada di Kecamatan Ulu Rawas dengan jumlah kematian sepuluh bayi. Jumlah kematian bayi sampai dengan bulan September 2014 di Kecamatan Rupit berjumlah

delapan bayi, Kecamatan Karang Jaya berjumlah enam bayi, Kecamatan Rawas Ilir berjumlah empat bayi, dan Kecamatan Nibung berjumlah tiga

bayi. Sementara itu, jumlah kematian bayi sampai dengan Bulan September 2014 di Kecamatan Karang Dapo dan Ulu Rawas adalah nol. 2. Angka Kematian Balita (AKABA) Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak di bawah

usia lima tahun. Angka KematianBalita (AKABA) menunjukkan banyaknya

kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2013 hanya terdapat satu

kasus kematian balita sehingga nilai AKABA Kabupaten Musi Rawas Utara sangat rendah, yaitu 0,26.

B.II.24


25

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas,

pada tahun 2010 terdapat 30 kasus kematian pada balita. Sementara itu,

untuk tahun 2011, terdapat 45 kasus kematian balita di Kabupaten Musi Rawas Utara. Target MDG’s di tahun 2015 adalah menurunkan menjadi 32

kasus kematian setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita di

Kabupaten Musi Rawas Utara relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bayi kelahiran hidup. Pada tahun 2012 sampai 2013, tidak

terdapat kasus kematian balita. Sedangkan untuk tahun 2014, kematian balita sampai dengan bulan September 2014 berjumlah satu balita di Kecamatan Nibung. Sementara itu, jumlah kematian balita sampai dengan bulan September 2014 di kecamatan lainnya adalah nol. 3. Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena

peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat

kesehatan perempuan. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup dan dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan.

AKI selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat

penurunan yang signifikan. Namun, sangat disayangkan bahwa pada tahun 2013 kenaikan tajam terjadi hingga melampaui angka kematian ibu

di tahun 2010. Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kasus kematian ibu di kecamatan tersebut. Pada tahun 2013, AKI mencapai angka 238, di

mana angka tersebut jauh melebihi target Indonesia sehat, RPJMN 20102014, dan MDG’s. Dalam rentang tahun 2010-2013 tersebut, hanya AKI di

tahun 2012 yang berhasil memenuhi target Indonesia sehat, RPJMN 2010-

2014, dan MDG’s karena tidak terdapat kasus kematian ibu di lima kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Jumlah kematian ibu sampai dengan Bulan September 2014

berjumlah tujuh di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara, dan paling banyak terdapat di B.II.25


26

Kecamatan Karang Jaya dengan jumlah kematian tiga ibu. Jumlah

kematian ibu di Kecamatan Rawas Ulu dan Rawas Ilir masing-masing berjumlah dua. Sementara itu, jumlah kematian ibu sampai dengan Bulan September 2014 di kecamatan lainnya adalah nol. 4. Persentase Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat

badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score kurang dari -3 SD dan atau

dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmuskwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita

yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun

dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara berada

pada angka yang rendah yaitu tidak mencapai 1% dari tahun 2008 sampai

dengan 2014. MDG’s Indonesia menargetkan prevalensi balita gizi buruk di Indonesia turun hingga berada pada angka 3,6% di tahun 2015. Dengan

demikian, persentase gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mencapai target MDG’s.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara 2014,

jumlah balita gizi buruk sampai dengan Bulan September 2014 adalah 21

balita. Jumlah balita gizi buruk paling banyak terdapat di Kecamatan Rupit sebanyak sepuluh balita. Sementara itu, jumlah balita gizi buruk di

Kecamatan Rawas Ulu sebanyak sembilan balita dan di Kecamatan Karang

Jaya berjumlah dua balita. Balita gizi buruk sampai dengan Bulan September 2014 di kecamatan lainnya tidak ada.

Data Musi Rawas Utara dalam Angka 2014 menampilkan data Balita

yang berada pada Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 246 Balita (1,2 %

dari jumlah balita pada tahun 2013). Sementara itu, data balita dengan kondisi kurus sebanyak 94 balita dan paling banyak berasal dari data Puskesmas Muara Kulam (sebanyak 35 balita). B.II.26


27

5. Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup merupakan sebuah perhitungan yang

dijadikan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan

lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola

mortalitas menurut umur. Berdasarkan hasil dokumentasi Musrenbang RPJPD Musi Rawas Utara, angka usia harapan hidup di Kabupaten Musi

Rawas Utara adalah 64,3 tahun pada tahun 2014. Angka harapan hidup di

Kabupaten Musi Rawas Utara masih jauh di bawah target RPJMN 20102014 (72 tahun). 6. Penyakit Data penyakit dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan

masyarakat maupun melihat adatidaknya KLB atau wabah yang menyerang di Kabupaten Musi Rawas Utara. Wabah penyakit dapat

diartikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanyameningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapatmenimbulkan mala petaka (UU No 4 Tahun 1984).

Pada tahun 2013 terdapat 2.263 penderita yang terserang diare.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyakit terbanyak yang terjadi dalam tahun 2013. Kabupaten Musi Rawas Utara secara geografis berada

di dekat hutan dan rawa sehingga daerah tersebut rentan terhadap wabah

malaria. Berdasarkan data di atas, jumlah penderita malaria pada tahun 2013 adalah sebanyak 748 jiwa. Selain itu, kasus pneumonia pada anak

juga cukup banyak terjadi, yaitu terdapat 342 kasus. Di Kabupaten Musi

Rawas Utara juga ditemukan 192 jiwa yang terjangkit penyakit TBC BTA (+). Penyakit lain yang tercatat pernah menjangkit penduduk di

B.II.27


28

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah DBD dengan jumlah penderita 11 jiwa.

C. Pertanahan 1. Persentase penduduk yang memiliki lahan Persentase penduduk yang memiliki lahan merupakan hasil

persentase antara penduduk yang memiliki tanah dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kepemilikan

tanah disuatu wilayah. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa

tingkat kepemilikan lahan penduduk semakin besar yang dapat diartikan bahwa sertifikasi lahan di suatu wilayah telah dilakukan secara

menyeluruh dan juga dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Kepemilikan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar

0,026 penduduk/lahan melalui asumsi kepemilikan sertifikat tanah Kabupaten Musi Rawas. Angka ini menunjukan bahwa kepemilikan tanah

penduduk Musi Rawas cenderung rendah. Indikator yang digunakan

dalam sektor pertanahan ini adalah persentase penduduk yang memiliki lahan, apabila persentase penduduk yang mempunyai lahan semakin tinggi maka kesejahteraan penduduk dimungkinkan lebih merata dan sebaliknya.

D. Ketenagakerjaan 1. Rasio Penduduk yang Bekerja Pada tahun 2009 dan 2011, diketahui bahwa rasio penduduk yang

bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 0,98. Angka ini

menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di kabupaten ini sangat

baik. Sementara apabila dilihat setiap kecamatan, rata-rata masingmasing kecamatan juga menunjukkan besaran yang sama.

B.II.28


29

Jumlah Grup Kesenian

2.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan 1. Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk

melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Berdasarkan data dalam

dokumen Musi Rawas dalam Angka tahun 2013 dan tahun 2014, jumlah grup kesenian di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan

jumlah grup kesenian dari yang bermula sebanyak tiga grup di tahun 2012 menjadi satu grup di tahun 2013. Analisis pada data menunjukkan

adanya indikasi penurunan minat masyarakat terhadap kesenian pada

tahun tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah untuk ikut mendukung kegiatan grup kesenian agar ada wadah untuk melestarian kesenian di Kabupaten Musi Rawas Utara. B. Pemuda dan Olahraga 1. Jumlah Gedung Olahraga Perkembangan jumlah bangunan gedung olahraga digunakan dalam

melihat perkembangan pusat kegiatan olahraga dan menjelaskan adanya

potensi penunjang sarana dan prasarana di bidang olahraga. Pada tahun 2014 terdapat satu gedung olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara yang

berlokasi di Kecamatan Rupit. Gedung olahraga menjadi pusat kegiatan

kebugaran masyarakat dan saat ini masih belum terdapat di kecamatan lain selain Rupit. Terbangunnya gedung olahraga menunjukkan bahwa

kegiatan pemuda dan olahraga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga perlu pengelolaan secara rutin.

B.II.29


30

2. Jumlah Pembibitan Cabang Olahraga dan Potensi Pemuda Pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda digunakan untuk

menggambarkan

akomodasi

pemerintah

dalam

mendidik

dan

Pengembangkan potensi pemuda dalam bidang olahraga. Berdasarkan persebaran pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2014, diketahui bahwa jumlah pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda pada tahun 2011 adalah sebanyak

lima orang. Jumlah pembibitan cabang olahraga masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2012 sebanyak 57.454 orang. 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan 1. Pendidikan Dasar 1.1.

Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui

berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Pada tahun 2014, APS untuk jenjang SD/Mi di Kabupaten Musi

Rawas Utara adalah sebesar 27,77%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai

saat ini, serapan penduduk usia sekolah oleh sistem pendidikan masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan standar SPM yang mencapai

90% dan target MDG’s pada tahun 2015 sebesar 99%. Rendahnya APS

perlu menjadi perhatian dalam segi peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan bagi penduduk khususnya penduduk usia sekolah di kabupaten ini agar di masa mendatang terbentuk generasi dengan taraf pendidikan yang lebih baik.

B.II.30


1.2.

31

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang

digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan

SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 50,96. 1.3.

Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Angka rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah

guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru/murid menunjukkan rasio ketersediaan tenaga pengajar dan mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru.

Idealnya memang dalam satu kelas terdapat seorang guru, dan jumlah

siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran.

Pada tahun 2014 rasio guru/murid untuk SD/MI negeri dan swasta

di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 63,80. Artinya, seorang guru di

kabupaten tersebut akan mengajar 64 siswa SD/MI. Dengan demikian jika dibandingkan pada tahun 2009 terdapat peningkatan jumlah siswa yang

relatif besar. Hal tersebut bias diartikan sebagai keberhasilan stakeholder

setempat dalam meningkatkan minat penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan dasar. Apabila dilihat dari rasio guru/murid, hal

tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru di mana satu guru harus

mengajar sebanyak 53 siswa pada tahun 2010. Padahal jika dibandingkan

dengan capaian pendidikan dasar tingkat nasional dalam Renstra Kemendikbud 2010-2014, satu guru sebaiknya hanya mengajar 32 siswa.

Capaian rasio guru/murid di Kabupaten Musi Rawas Utara masih di atas capaian nasional.

B.II.31


32

Pada tahun 2014, rasio guru/murid untuk SMP/MTS negeri dan

swasta di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 41,68 yang artinya seorang guru di kabupaten tersebut akan mengajar 42 siswa SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan capaian pendidikan dasar tingkat nasional dalam

Renstra Kemendikbud 2010-2014, satu guru sebaiknya hanya mengajar 32 siswa. Dengan demikian, jumlah guru SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara masih lebih sedikit dibandingkan dengan murid SMP/MTs.

Kekurangan guru dapat menjadi salah satu permasalahan di mana perhatian dan keoptimalan guru dalam mengajar bisa menurun. Capaian

rasio guru/murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Musi Rawas Utara masih di atas capaian nasional tersebut. 2. Pendidikan Menengah 2.1.

Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA merupakan ukuran

daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan

menengah yaitu 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Pada tahun 2014, APS SMA/SMK/MA di Kabupaten Musi Rawas

Utara adalah sebesar 68,49% Apabila dibandingkan dengan SPM nasional

yaitu sebesar 60% maka diketahui bahwa APS di kabupaten ini sudah relatif lebih tinggi meskipun dengan perbedaan yang tidak terlalu

signifikan. Berbeda dengan APS pendidikan dasar yang belum mencapai standar, APS pendidikan menengah ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk mampu melampaui standar nasional yang telah

ditetapkan. Melalui upaya-upaya peningkatan yang dilakukan diharapkan

kualitas pendidikan khususnya untuk pendidikan menengah semakin baik dan mampu mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi era persaingan khususnya dalam aspek ketanagakerjaan. B.II.32


2.2.

33

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

merupakan perbandingan antarajumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk

usia 16-18 tahun. Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 31,58. 2.3.

Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Pada tahun 2014, rasio guru/murid jenjang SMA/SMK/MA di

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah85,89 yang artinya seorang guru di kabupaten tersebut akan mengajar 86 siswa SMA/SMK/MA. Jika dibandingkan dengan capaian pendidikan menengah tingkat nasional

dalam Renstra Kemendikbud 2010- 2014, satu guru sebaiknya hanya mengajar 17 siswa. Dengan demikian, jumlah guru SMA/SMK/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara masih lebih sedikit dibandingkan dengan

murid SMA/SMK/MA. Capaian rasio guru/murid jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di atas capaian nasional tersebut.

Kekurangan guru dapat menjadi salah satu permasalahan di mana

perhatian dan keoptimalan guru dalam mengajar bisa menurun. Kondisi ini bisa dikatakan tidak baik karena guru yang mengajar relatif sedikit,

sehingga guru harus memperhatikan murid dalam jumlah yang melebihi standar yang ditetapkan.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rasio Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan perbandingan

antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan

jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Pada tahun 2014 rasio PAUD di B.II.33


34

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 76,92%. Itu artinya pada tahun tersebut lebih dari 3/4 anak-anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan pendidikan PAUD. Hal ini merupakan

sebuah permulaan yang baik untuk aspek pendidikan generasi muda di kabupaten ini oleh karena itu sebisa mungkin tingginya rasio PAUD dapat terus dipertahankan dan juga ditingkatkan. 4. Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang

pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di

suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Pada tahun

2014, APS di Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing adalah sebesar 10% untuk jenjang SD/MI, 33,33% untuk jenjang SMP/MTs dan 40%

untuk jenjang SMA/SMK/MA. Apabila dibandingkan dengan SPM Nasional dimana angka putus sekolah untuk setiap jenjang ditargetkan berada di

bawah 1%, maka diketahui bahwa APS di Kabupaten Musi Rawas Utara

untuk semua jenjang masih relatif sangat tinggi, khususnya untuk jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah SMA/SMK/MA.

Seperti halnya informasi yang ditunjukkan oleh data angka

pendidikan yang ditamatkan dimana sebagian besar penduduk kabupaten

ini baru sampai pada jenjang tamat SD/MI/Sederajat, maka hal ini

menjelaskan tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan APS ini agar selain kuantitas, kualitas pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara juga menjadi semakin baik.

B.II.34


35

5. Angka Kelulusan Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa

yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi

menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Pada tahun 2014,

angka kelulusan di Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing adalah sebesar 95,96% untuk jenjang SD/MI, 96,61% untuk jenjang SMP/MTs

dan 97,56% untuk jenjang SMA/SMK/MA. Tidak ada standar nasional

untuk batas angka kelulusan akan tetapi apabila dilihat secara umum, angka kelulusan di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup tinggi

karena rata-rata angka kelulusan pada setiap jenjang sudah berada di atas

95%. Capaian pada tahun 2014 ini diharapkan akan mampu untuk terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. 6. Angka Melanjutkan Angka melanjutkan sekolah adalah perbandingan antara jumlah

siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada tahun 2014, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 66,67%. Itu artinya sepertiga penduduk memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari pendidikan dasar 6 tahun. Apabila dibandingkan dengan

SPM nasional yaitu 95%, maka diketahui bahwa angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs di kabupaten ini masih relatif kecil. Sementara untuk angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 60,00% sedangkan SPM nasional adalah 95%. Sama halnya dengan angka

melanjutkan pada jenjang di bawahnya, angka melanjutkan pada jenjang ini relatif rendah dan perlu ditingkatkan lagi. B.II.35


36

7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan

antara jumlah guru yangberijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh

guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman

tentang materi yang lebih baik. Pemahaman kompetensi dan materi yang

dimiliki seorang guru dengan berlatar pendidikan minimal S1/D-IV

tentunya akan membuat siswa yang diajar memiliki pemahaman dan lebih mudah untuk menerima materi yang diajar.

Pada tahun 2014, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebanyak 72,28%. Itu artinya,

hampir ¾ guru yang ada di kabupaten ini telah memenuhi kualifikasi. Pada tahun-tahun selanjutnya diharapkan guru dengan kualifikasi ini

dapat terus ditingkatkan melalui berbagai upaya dari pemerintah daerah maupun peran serta masyarakat. B. Kesehatan 1. Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan

dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait

(Departemen Kesehatan RI. 2006). Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan

kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Sebuah posyandu idealnya dapat melayani 100 balita. Perhitungan rasio posyandu diperlukan untuk mengetahui rasio ketersediaan posyandu di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Musi Rawas Utara

mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2012, kemudian

mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014. Secara umum, cakupan ketersediaan dan pelayanan posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Musi Rawas Utara belum memenuhi target departemen

B.II.36


37

kesehatan karena satu unit posyandu masih melayani lebih dari 100 balita.

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan suatu unit

pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 8 puskesmas dan 48

puskesmas pembantu yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di kisaran angka mendekati lima. Hal tersebut menandakan bahwa

terdapat lima puskesmas setiap 100.000 penduduk atau satu puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara melayani 20.000 penduduk.

Rasio puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2014

adalah 4,50. Di Indonesia sendiri rasio Puskesmas per 100.000 penduduk

pada tahun 2009-2013 mengalami kecenderungan perkembangan yang meningkat dari kisaran 3,8–3,9 (Riset Kesehatan Dasar,

2013).

Berdasarkan data tersebut, di Indonesia rata-rata satu puskesmas dapat

melayani 25.641 penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk, rasio puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio puskesmas di Indonesia.

Penduduk desa-desa di Kabupaten Musi Rawas Utara rata-rata harus

menempuh jarak 6-15 km untuk mencapai puskesmas terdekat. Dilihat

dari kemudahan mencapai akses, 20% desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengakses puskesmas dengan sangat mudah dan sekitar

64,71% mengakses puskesmas dengan mudah. Sementara itu, 15,29% mengalami kesulitan untuk mencapai puskesmas.

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap

masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas didukung oleh sarana B.II.37


pelayanan

kesehatan

berupa

puskesmas

pembantu

38

(puskesmas

pembantu). Puskesmas pembantu merupakan sebuah unit pelayanan

kesehatan yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup yang lebih kecil.

Rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk di Kabupaten

Musi Rawas Utara pada tahun 2014 adalah sebesar 27,55. Hal tersebut

menandakan bahwa terdapat 27 puskesmas pembantu setiap 100.000 penduduk atau satu puskesmas pembantu di Kabupaten Musi Rawas

Utara melayani 3.704 penduduk. Rata-rata jarak tempuh penduduk di

desa-desa Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapai puskesmas pembantu terdekat adalah 1-6 km. Dilihat dari kemudahan mencapai akses, 56,47% desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengakses

puskesmas pembantu dengan sangat mudah dan sekitar 37,65% mengakses puskesmas pembantu dengan mudah. Sementara itu, 5,88% mengalami kesulitan untuk mencapai puskesmas pembantu. 3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan

secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Ketersediaan rumah sakit akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, jumlah rumah sakit yang ada

di Musi Rawas Utara berjumlah satu unit, yaitu RSUD di Rupit. Kecamatan

Rupit adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki rumah RSUD. Rasio Rumah Sakit (RS) per satuan penduduk digunakan untuk mengukur

ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Musi Rawas Utara pada tahun 2014 adalah 0,0056. Sejak tahun 2008 sampai

dengan 2014, hanya terdapat satu unit RS di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal tersebut membuat angka rasio RS per 1000 penduduk sangatlah kecil. Perlu diperhatikan juga jarak sarana kesehatan dengan B.II.38


39

tempat tinggal masyarakat serta kemudahan mencapai sarana kesehatan tersebut.

Rata-rata desa-desa di Kabupaten Musi Rawas Utara harus

menempuh 6-91 km untuk mencapai RS terdekat. Dilihat dari kemudahan mencapai akses, 3,53% desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat

mengakses RS dengan sangat mudah dan sekitar 63,53% mengakses RS

dengan mudah. Sementara itu, 24,71% mengalami kesulitan untuk mencapai puskesmas dan 8,24% desa sangat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan di RS.

4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator

yang digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, baik berstatus PNS maupun bukan PNS.

Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara

pada tahun 2014 adalah sebesar 5,63 sementara pada tahun 2013 adalah

12,38. Penurunan drastis rasio dokter ini diakibatkan oleh banyaknya dokter yang pindah wilayah kerja sehingga tidak lagi berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara, 2015).

Berdasarkan jenis profesinya, rasio dokter berdasarkan Indikator

Indonesia Sehat 2010 dibedakan menjadi tiga yaitu rasio dokter umum, rasio dokter gigi dan rasio dokter spesialis. Rasio dokter per 100.000

penduduk harus mencapai target 40 di tahun 2010. Sementara itu, rasio

dokter gigi per 100.000 penduduk adalah 11, dan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6.

Rasio dokter umum di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 7,31 per

100.000 penduduk di tahun 2013. Dengan demikian, tiap 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya dapat dilayani oleh

tujuh dokter umum. Target yang ditetapkan untuk mencapai Indonesia B.II.39


40

sehat 2010 adalah 40 dokter per 100.000 penduduk. Berdasarkan rasio di

tahun 2013 tersebut, Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum mampu memenuhi target Indonesia Sehat 2010 tersebut.

Apabila mengacu pada target Indonesia Sehat 2010 untuk rasio

dokter gigi, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan Kabupaten Musi Rawas Utara masih jauh dari target 11

dokter gigi per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, rasio dokter gigi per

100.000 penduduk adalah 1,13. Dengan demikian, tiap 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya dapat dilayani oleh satu dokter gigi

saja. Jumlah dokter gigi di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013 adalah dua dokter. Terdapat satu dokter gigi di Kecamatan Ulu Rawas sejak tahun 2010, dan rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di

kecamatan tersebut sudah mendekati target, sedangkan sejak tahun 2012 terdapat satu dokter gigi di RS Muara Rupit, Kecamatan Rupit.

Sementara itu, angka rasio dokter spesialis di Kabupaten Musi

Rawas

Utara pada tahun 2013 adalah 3,94. Dengan demikian, tiap

100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya dapat dilayani

oleh empat dokter spesialis. Kabupaten Musi Rawas Utara belum

mencapai target rasio dokter spesialis yang ditetapkan Indonesia sehat 2010 karena di Kabupaten Musi Rawas Utara masih kekurangan dokter

spesialis. Dokter spesialis di RS Muara Rupit pada tahun 2012 berjumlah lima orang, dan bertambah menjadi tujuh orang pada tahun 2013. 5. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi tenaga medis (dokter

dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga

kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomology kesehatan,

mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis,

terapis

wicara),

serta

tenaga

keteknisan

medis

(radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis B.II.40


41

kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Pada tahun 2013 terdapat 108 bidan, 155 perawat, delapan tenaga

kefarmasian, lima ahli gizi, enam tenaga kesehatan masyarakat, enam teknisi medis, namun untuk tenaga fisioterapis belum ada.

Seluruh rasio tenaga kesehatan kecuali tenaga sanitasi di Kabupaten

Musi Rawas Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2014 belum memenuhi

Target Indonesia Sehat 2010. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yang ada di daerah

tersebut. Berdasarkan data dari RSUD Rupit, tenaga medis dan tenaga

kesehatan dibagi menjadi dua berdasarkan status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Tenaga

medis dan tenaga kesehatan yang diperbantukan untuk RSUD Rupit pada

tahun 2014 didominasi oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Jumlah PNS di RSUD Rupit tahun 2014 berjumlah 25 orang, sedangkan jumlah TKS di RSUD Rupit mencapai 76 orang. TKS dari jenjang D III Keperawatan

berjumlah paling banyak, yakni mencapai 32 orang. Sementara itu, dari

PNS sendiri, dokter umum berjumlah paling banyak diantara spesifikasi tenaga medis lainnya, yaitu berjumlah tujuh orang. Dari tahun ke tahun

jumlah TKS terus meningkat, sedangkan jumlah PNS di RSUD Rupit bersifat fluktuatif.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan

komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai standar

oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan

jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara

professional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.

Pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap B.II.41


42

kasus komplikasi kebidanan, yaitu komplikasi persalinan, dan komplikasi dalam nifas.

Cakupan

komplikasi

kebidanan

yang berhasil

ditangani

di

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 baru mencapai 30,61% dan menurun cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 18,30%. Padahal

pada tahun 2011 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 79,16%.

Dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM)

bidang kesehatan di kabupaten dan kota, Menkes RI menargetkan

cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 80% pada tahun 2015. Itu artinya kemampuan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam

menangani komplikasi kebidanan masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan setidaknya hingga mencapai target SPM.

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini

berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

menyelenggarakan pelayanan persalinan yang professional. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan) yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada rentang tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami fluktuasi akan tetapi telah berada di atas

90%. Cakupan tersebut menunjukkan keberhasilan karena telah melebihi

target Indonesia Sehat 2010 yaitu sebesar 90% di tahun 2015. Akan tetapi

meskipun angka cakupan pertolongan persalinan telah melebihi target, Kabupaten Musi Rawas Utara harus tetap mempertahankan pencapaian

tersebut dan tetap meningkatkan pelayanan. Dengan demikian, hal ini B.II.42


43

diharapkan akan mampu mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. 8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

adalah desa/kelurahan dimana 80%dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali,

Hepatitis B 4 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI

pada tahun 2010. Pada tahun 2010-2013, cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di atas 90% akan tetapi terus

menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Sementara

pada tahun 2014, cakupan desa/kelurahan UCI telah mampu mencapai 100% atau dengan kata lain memenuhi target Indonesia Sehat 2010. 9. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Balita adalah anak usia di bawah lima tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun

11 bulan) yang ada di Kabupaten/Kota. Balita gizi buruk merupakan

balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan

Z-score kurang dari -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Balita gizi buruk yang mendapat

perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat/ditangani di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, sesuai dengan tatalaksana gizi buruk.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara cakupan balita gizi buruk yang

mendapatkan Berdasarkan

perawatan

Keputusan

telah

mencapai

Menteri

target

Kesehatan

SPM

Nasional.

RI

No.

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kemenkes menargetkan SPM untuk cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah sebesar 100% di tahun 2010. Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2010 B.II.43


44

telah berhasil mencapai target tersebut dan mempertahankannya hingga tahun 2014.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (%)

merupakan jumlah penderita baruTBC BTA (+) yang ditemukan dan

diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah

perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.

Dilihat dari segi jumlah, penderita penyakit TBC BTA (+) di Kabupaten

Musi Rawas Utara pada tahun 2010-2013 mengalami perkembangan

fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Sementara apabila dilihat dari cakupan penemuan dan penanganannya secara umum berada pada kisaran 66,67%-77,90%. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kemenkes menargetkan SPM untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA (+) adalah sebesar 100% di tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan standar tersebut, maka Kabupaten Musi Rawas Utara belum

mencapai SPM yang ditetapkan. Masih rendahnya cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang putus berobat (drop out) menyebabkan kemungkinan penularan masih tetap tinggi. Peranan Pengawas Menelan

Obat (PMO) dalam membantu jalannya pengobatan TBC paru sangat

penting, sehingga perlu pemahaman PMO tentang penyakit TBC paru dan bagaimana seharusnya prosedur pengobatan dijalankan merupakan aspekpenting untuk mencegah terjadinya putus berobat.

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah

persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah

dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita B.II.44


45

DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang

sama. Penanganan penyakit DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2014 telah terlaksana 100%. Angka tersebut telah mencapai SPM yang ditetapkan pada tahun 2010 di mana cakupan penemuan dan

penanganan penyakit adalah 100%. Pada tahun 2010 bahkan tidak

terdapat kasus DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap penyakit DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara telah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan hingga saat ini. 12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

adalah jumlah kunjungan pasienmasyarakat miskin di saranan kesehatan

strata 1 di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di wilayah

tersebut. Sarana kesehatan strata 1 adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta,

praktek bersama dan perorangan. Berdasarakan Indikator Indonesia

Sehat 2010 untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk pasien miskin adalah 100%. Pada tahun 2014,

cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 55,09%, itu berarti cakupan tersebut masih cukup

jauh dari target 100%. Kecenderungan perkembangan cakupan pelayanan

kesehatan dasar untuk masyarakat miskin juga mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya.

13. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan kunjungan bayi umur

29 hari - 11 bulan di saranapelayanan kesehatan (polindes, puskesmas

pembantu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya B.II.45


46

melalui kunjungan petugas. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan

minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 3 bulan, 1 kali pada umur

3 – 6 bulan, 1 kali pada umur 6 – 9 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan.

Data cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara

mengalami kenaikan dari 91,61% di tahun 2010 menjadi 98,90% di tahun 2014. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan

bila dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah kunjungan bayi yang

mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebanyak 3.520 bayi, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan kunjungan bayi pada tahun 2010 mencapai 3.648 bayi, namun cakupan di tahun 2011 mengalami

penurunan karena jumlah bayi meningkat dari 3.982 bayi menjadi 4.299 bayi lahir hidup. Secara umum, perkembangan cakupan kunjungan bayi di

Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

828/MENKES/SK/IX/2008

tentang

Petunjuk

Teknis

Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kemenkes

menargetkan SPM untuk cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 90% di tahun 2010. Bila dibandingkan dengan target SPM tersebut, cakupan

kunjungan bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2014 sudah memenuhi target.

14. Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas

dibandingkan dengan jumlah kecamatan di suatu kabupaten. Berdasarkan

data ketersediaan puskesmas di Musi Rawas Utara, jumlah puskesmas yang ada adalah 8 unit (data tahun 2008-2013). Jika dilihat dari jumlah

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak tujuh kecamatan, maka seluruh kecamatan sudah memiliki fasilitas puskesmas. Pada tahun 2014, cakupan puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara telah

mencapai lebih dari 100%. Cakupan sebesar 114,29% menunjukkan

jumlah puskesmas lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kecamatan B.II.46


47

yang ada, artinya setiap kecamatan sudah tersedia puskesmas. 15. Cakupan Puskesmas Pembantu Cakupan puskesmas pembantu merupakan persentase jumlah

puskesmas pembantu dibandingkan dengan jumlah kecamatan di suatu kabupaten. Pada tahun 2014, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 45 puskesmas pembantu dari 82 desa sehingga cakupan puskesmas

pembantu di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 55,04%. Persentase cakupan puskesmas pembantu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan

dan penurunan dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan puskesmas pembantu dan pemekaran desa. C. Pekerjaan Umum 1. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Standar untuk ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi baik

menurut SPM adalah 60% (Permen PU No. 14/PRT/M/2010). Kriteria kondisi jalan adalah berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat dan tidak diketahui kondisinya.

Pada tahun 2013, panjang jalan yang berkondisi baik adalah

sepanjang 137,82 km atau sekitar 67,13% dari total panjang jalan yang ada yaitu 205,28 km. Sementara itu, pada kondisi sedang adalah sepanjang 46,42 km atau sekitar 20,61% dari total panjang jalan yang ada.

Untuk kondisi yang mengalami kerusakan ringan adalah sepanjang 16,04

km atau sekitar 7,81% dari total panjang jalan yang ada dan kondisi yang rusak berat adalah sepanjang 5 km atau sekitar 2,43% dari total panjang jalan yang ada.

Sementara pada tahun 2014 ada peningkatan kewenangan jalan dari

data pada tahun 2013 yaitu dari sepanjang 205,28 km total jalan yang

menjadi wewenang Musi Rawas Utara meningkat menjadi 500,24 km atau sekitar 2,44 kali lipat dari kewenangan awal yang ada sehingga terjadi

perubahan yang cukup signifikan dalam hal kondisi jalan maupun panjang B.II.47


48

jalan yang ada. Perubahan ini disebabkan karena masih dalam tahap transisi menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

sehingga pendataan pada tahun 2013 sangat dimungkinkan berubah

dengan drastis pada tahun 2014 seiring dengan berjalannya SKPD terkait yang lebih optimal di dalam melakukan pendataan mengenai kewenangan jalan yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas Utara.

Terkait dengan pengalihan kewenangan yang dijelaskan pada

paragraph sebelumnya, pada tahun 2014 persentase jalan dengan kondisi

hanya sebesar 52,33% sementara kondisi sedang sebesar 25,79%, kondisi rusak ringan 9,66% dan kondisi rusak berat sebesar 12,22%. Masih

banyaknya ruas jalan dengan kondisi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara akan mempengaruhi aliran barang dan jasa keluar dan masuk

Kabupaten termasuk produk perkebunan dari dalam Kabupaten Musi

Rawas Utara. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Padahal dengan umur Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih muda, peranan investor sangat diperlukan

dalam membantu perkembangan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain itu kondisi jalan yang buruk juga menghambat mobilitas penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi buruk, sebagian

besar ruas jalan di Kabupaten Musi Rawas utamanya yang ada di kecamatan-kecamatan memiliki lebar ruas jalannya yang hanya berkisar 4 meter. Hal tersebut menyebabkan kendaraan sulit berpapasan ketika

bertemu pada ruas jalan tersebut. Padahal banyak truk-truk pengangkut sawit, karet, batubara yang keluar-masuk jalan yang cukup sempit tersebut. Lambat laun kondisi tersebut akan menurunkan kualitas jalan yang dilewati oleh truk-truk dengan muatan berat tersebut. 2. Rasio jaringan irigasi Sektor irigasi pengairan di Kabupaten Musi Rawas Utara

mengandalkan irigasi sungai dengan sumber air sungai. Irigasi ini B.II.48


49

biasanya digunakan untuk mengairi lahan perkebunan karet maupun

perkebunan sawit baik itu perkebunan milik rakyat maupun perusahaan

yang ada di kabupten Musi Rawas Utara. Panjang jaringan irigasi 52,35 km tersebut belum dimanfaatkan secara sepenuhnya bahkan beberapa

mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat sehingga perlu

adanya perbaikan agar dapat digunakan untuk keperluan irigasi di Musi Rawas Utara

Sumber air untuk irigasi sebagian besar didapatkan dari sungai.

Beberapa

danau

yang

mempunyai

potensi

untuk

irigasi

jika

dikembangkan yaitu Waduk Merung di Kecamatan Rawas Ulu dan Danau

Raya di Kecamatan Rupit. Waduk Merung dan Danau Raya saat ini belum digunakan secara maksimal untuk sarana irigasi.

3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukan indikator

ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi

dengan jumlah pemeluk agama dikali 1000, sehingga dapat menjelaskan

rasio ketersediaan tempat ibadah per 1000 penduduk. Jumlah tempat ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, termasuk masjid, langgar, gereja, pura dan vihara.

Berdasarkan data dari Kementrian Agama tahun 2010, rasio tempat

ibadah di Indonesia adalah1:812 penduduk, sehingga pada tahun 2013

rasio tempat ibadah di Musi Rawas Utara telah melebihi rata-rata nasional. Pemeluk agama terbesar di Musi Rawas Utara adalah Muslim,

sementara agama lain tinggal di wilayah – wilayah transmigrasi khususnya pemeluk agama Hindu yang berasal dari transmigran Bali dan

dengan tetangga desa pemeluk agama lain mereka dapat bersosialisasi dengan cukup baik.

B.II.49


50

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Pengelolaan persampahan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum

sepenuhnya terintegrasi, masihbanyak yang membakar sampah dan

membuangnya dengan cara dikubur dalam tanah serta beberapa hanya

ditimbun begitu saja. Pembakaran sampah menimbulkan polusi karbon dan menghasilkan gas-gas beracun serta mencemari lingkungan, sementara pembuangan dengan dikubur di dalam tanah menyebabkan

pencemaran pada tanah terutama jika yang dikubur adalah sampah

anorganik. Sesuai dengan SNI 19-3964-1994, daerah yang belum memiliki

data timbulan sampah maka di proyeksikan timbulan sampahnya 1,5 – 2 ltr/orang/hari atau 0,3 – 0,4 kg/orang/hari untuk kota kecil/sedang.

Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk ke dalam kota kecil sehingga diperkirakan jumlah timbulan sampahnya 1,75 liter/orang/hari.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, untuk mengakomodasi

produksi sampah tersebut maka akan di bangun TPA di Kecamatan Rupit.

Untuk menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Musi Rawas Utara, potensi sampah yang paling besar ada di Kecamatan Rawas Ilir yaitu mencapai 105.434 liter/hari. Sementara pada tahun 2015 yang

paling banyak produksi sampahnya adalah Kecamatan Nibung yaitu sebesar 60.239 liter/hari. Pada tahun 2025 produksi sampah terbesar ada

di Kecamatan Rawas Ilir hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rawas Ilir relatif besar setiap tahunnya. 5. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG’s) tahun

2015, target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80% (Depkes RI, 2003) atau sebesar 160 rumah/1000 penduduk. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9% atau 50 rumah/1000 penduduk.

B.II.50


51

Dari data mengenai jumlah rumah di Kecamatan Karang Jaya

sebanyak 6.798 unit, belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang layak huni. Berdasarkan hasil analisis data tahun 2013 tersebut, dapat dilihat rasio rumah layak huni di Kabupaten Musi Rawas sebesar 160,

artinya 160 rumah/1.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target MDG’s 2015 untuk rumah sehat sudah memenuhi harapan. 6. Panjang Jalan yang Dapat Dilalui Roda 4 Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal Panjang Jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 km/1.000 penduduk.

Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum sudah di atas batas

standar pelayanan minimal PU minimal 0,6 km/1000 penduduk yaitu 2,29. Di dalam skala kecamatan juga sudah melebihi SPM dengan nilai paling besar di Kecamatan Rawas Ilir yaitu sebesar 6,10. Hal ini

menunjukan bahwa jalan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara masih dapat untuk dilalui kendaraan roda empat. D. Perumahan 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah

rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan

pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana B.II.51


52

Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayani akses air bersih adalah 55-75 %.

Air bersih adalah aspek penting di dalam kehidupan untuk

menunjang kehidupan masyarakat. Pada umumnya penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan layanan air bersih berupa

layanan non- perpipaan dari sumur gali dan sungai namun kondisinya

belum sepenuhnya layak untuk dikonsumsi. Sebagian penduduk yang tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara harus membeli air bersih dari

tangki dengan harga Rp 500.000 per tangki ukuran 5.000 liter (sumber: hasil survei lapangan). Penduduk yang membeli air bersih tersebut biasanya tinggal di wilayah yang jauh dari sungai dan sulit memperoleh air sumur.

Sementara apabila dilihat dari sebaran pemanfaatannya, belum

semua desa dan kecamatan terjangkau oleh layanan PAM. Air dari sumur

seringkali sulit untuk diperoleh, selain itu kualitas air sungai dan sumur yang ada kurang baik untuk digunakan sebagai air minum.

Melalui data daftar SPAM IKK tahun 2012, diketahui bahwa

kapasitas sambungan rumah (SR) untuk Kecamatan Karang Jaya masih memiliki

1.700

sambungan

dengan

kapasitas

terbesar

namun

pelanggannya masih sedikit hanya sekitar 23,82 % dari total sambungan

atau 407 pelanggan. Di Kecamatan Karang Dapo dengan kapasitas yang

hanya 750 sambungan rumah namun pelanggannya melebihi jumlah kapasitas yang tersedia yaitu 853 pelanggan, dengan kapasitas debit

aliran 20 liter/detik. Sementara itu, di Kecamatan Rupit dengan kapasitas 750 sambungan rumah (SR) dengan jumlah pelanggan 863 pelanggan.

Masing – masing kapasitas debit aliran di Kecamatan Rupit dan Karang

Dapo sebesar 10 liter/detik. Kecamatan Rupit yang direncanakan sebagai ibukota kabupaten sebaiknya memiliki kapasitas debit aliran yang lebih

besar dan kapasitas sambungan yang lebih banyak sehingga mampu

memenuhi kebutuhan air bersih Kecamatan Rupit di masa yang akan datang.

B.II.52


53

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik Melalui data jumlah desa/kelurahan yang terjangkau listrik PLN

tahun 2013, diketahui bahwa di Kabupaten Musi Rawas jumlah pelanggan

terbesar ada di Kecamatan Karang Jaya dengan pelanggan 4.273 dan daya tersambung 4000 KVA atau setara 3.200.000 watt. Jumlah pelanggan

terbesar kedua adalah Kecamatan Rupit dengan pelanggan 3956 dan daya

tersambung 3085 KVA atau setara 2.468.000 Watt. Pelayanan saat ini perlu ditingkatkan karena kecamatan-kecamatan yang ada belum sepenuhnya teraliri listrik ditambah lagi mahalnya harga solar apabila

menggunakan diesel secara pribadi. Adanya potensi Sungai Rawas dan

Sungai Musi dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumber energi alternatif mikro hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Rumah Layak Huni Rumah layak huni adalah indikator yang menunjukkan jumlah

rumah layak huni yang ada diKabupaten Musi Rawas Utara. Indikator ini

dihitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG’s) tahun

2015, target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar

80% (Depkes RI, 2003). Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9%. Jika diilihat

dari jumlah rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah rumah layak

huni hampir mencapai 82%, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori tidak layak huni. Pada tahun 2013, terdapat 28.519 rumah layak huni di

Musi Rawas Utara, dengan total jumlah rumah yang ada di Musi Rawas Utara sebanyak 34.864 rumah.

B.II.53


54

E. Perencanaan Pembangunan 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA RPJPD merupakan dokumen pembangunan yang menggambarkan

visi misi daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun. Ketersediaan RPJPD merupakan pedoman bagi SKPD atau pemimpin daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi misi yang akan dicapai dalam

20 tahun mendatang. Hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki dokumen RPJPD, sedangkan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara dokumen RPJPD sedang dalam proses penyusunan.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan

program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. Sebagai

catatan, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk tahun 2013. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

baru dilaksanakan pada akhir tahun 2015, sehingga pada tahun 2014 ini

belum memiliki dokumen RPJMD. Saat ini, pemerintahan daerah masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan dokumen

pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tiap tahun untuk

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD dan RAPBD. Pembuatan

RKPD harus berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD agar program B.II.54


55

pembangunan berkesinambungan untuk mencapai visi misi daerah. Saat ini baru disusun RPJPD dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga RKPD baru dapat disusun setelah kedua dokumen perencanaan tersebut disahkan.

4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar

terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah

akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk

program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. Karena

RPJMD masih dalam proses penyusunan, maka belum ada program yang dijabarkan dalam RKPD. F. Perhubungan 1. Jumlah Arus Penumpang Transportasi Air Jumlah arus penumpang transportasi air merupakan indikator

untuk mengukur arus penumpang transportasi air per tahun. Indikator ini

merupakan jumlah total arus penumpang transportasi air datang dan berangkat di setiap Kabupaten. Berdasarkan Statistik Kementerian

Perhubungan Tahun 2012, jumlah arus penumpang penyeberangan dan

sungai rata-rata di pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada tahun 2012. Transportasi air di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya

berfungsi sebagai sarana penyeberangan menuju desa atau perkebunan di seberang sungai.

Untuk saat ini terdapat dua buah dermaga yang melayani

transportasi air bagi masyarakat Musi Rawas Utara yaitu Dermaga Muara

Rupit dan Dermaga Pauh yang menghubungkan antar dua desa yaitu Desa Muara Rupit dan Desa Pauh dengan total penumpang naik sebanyak 48.317 jiwa dan penumpang turun sebanyak 48.317 jiwa. B.II.55


56

2. Angkutan Darat Angkutan darat merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan

angkutan darat terhadap jumlah penumpang yang ada di Kabupaten Musi

Rawas Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat. Angkutan umum di

Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum memiliki trayek tetap, meskipun beberapa sudah ada yang memiliki ijin trayek namun waktu operasi masih terbatas. Selain itu, angkutan penumpang dengan plat hitam masih sering melakukan kegiatan layaknya kendaraan umum. Belum

adanya

terminal

atau

halte

menyebabkan

sebagian

masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan plat hitam yang mampu menjangkau hingga ke dalam desa mereka, baik untuk

penjemputan maupun pengantaran. Angkutan umum masih berupa

kendaraan pribadi berupa mobil avanza dengan tujuan ke Kecamatan Singkut dan Kota Lubuklinggau, tergantung permintaan penumpang.

Di Kecamatan Nibung, transportasi umum yang tersedia adalah

mobil

keluarga

(family

car)

berplat

hitam,

rute

transportasi

menyesuaikan permintaan dari penumpang, biasanya mobil angkutan akan berkeliling desa untuk memenuhi kuota kemudian akan menuju ke

tempat tujuan yaitu meliputi Kecamatan Singkut, Kecamatan Rupit dan Kota Lubuklinggau. Kebutuhan transportasi umum yang dilakukan

masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan sekunder (TV, kulkas, kipas angin) karena di kecamatan ini sudahada pasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan primer (beras, sayur, gas) meskipun masih

bersifat mingguan. Transportasi berupa kendaraan pribadi cukup banyak

digunakan oleh pemilik warung atau kios dalam rangka menambah jumlah barang dagangan di warung atau kiosnya.

Transportasi umum di Kecamatan Rawas Ulu berupa mobil pribadi

mampu menyediakan rutemenuju ke Kecamatan Ulu Rawas, Singkut,

Nibung, Rupit, hingga Kota Lubuklinggau. Transportasi umum biasanya beroperasi pada pagi hari saat penumpang dari Pasar Rawas Ulu menuju

ke daerah lain. Pada siang hari angkutan umum sudah jarang ditemui. B.II.56


57

Untuk angkutan umum berupa ojek masih tersedia hingga sore namun hanya untuk jarak dekat (ke Kecamatan Singkut). Angkutan umum di daerah Rawas Ulu sudah memiliki ciri khas sehingga mampu diketahui

tujuannya, misalnya angkutan umum berupa colt warna putih akan menuju ke Kota Lubuklinggau. Angkutan warna hitam berupa mobil pick up yang memiliki atap akan mengantar ke Kecamatan Singkut. Untuk

kondisi kepadatan transportasi, transportasi di Kecamatan Rawas Ulu bagian dekat jalan lintas dipadati oleh kendaraan umum, truk pengangkut material dari daerah tambang, dan motor. 3. Transportasi air Transportasi sungai angkutan barang yang ada di Kabupaten ini

dapat menggunakan dua jenis kendaraan air, yaitu ponton dan kapal motor. Ponton biasanya digunakan oleh perusahaan besar untuk angkutan batubara atau bahan galian lainnya. Sementara itu, kapal motor

umumnya digunakan masyarakat untuk angkutan hasil bumi seperti produk pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian, akan tetapi tidak

semua sungai di Kabupaten Musi Rawas dapat dilalui oleh ponton,

dikarenakan kedalaman sungai yang banyak mengalami pendangkalan. Seperti misalnya bahan galian dapat diangkut dari Muara Rupit menuju Rawas Ilir (Bingin Teluk). Secara teknis ponton hanya bisa digunakan

sampai ke Bingin Teluk. Kedalaman alur sungai sampai ke daerah ini memungkinkan pelayaran dengan angkutan ponton. Selebihnya, pada alur sungai setelah Bingin Teluk kondisi alur sungainya pada bagian tertentu

mengalami pendangkalan sehingga tidak memungkinkan penggunaan ponton sekalipun kelebaran sungai cukup lebar.

Hasil pengamatan lapangan menemukan salah satu dermaga yang

ada di Kecamatan Rawas Ilir dan masih digunakan oleh penduduk. Kondisi seperti itu menandakan bahwa sebenarnya transportasi sungai masih dapat dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi B.II.57


58

ada kendala fisik. Daerah sungai di Rupit yang dulunya adalah sebuah dermaga kini sudah mengalami pendangkalan akibat adanya sedimentasi. Daerah tersebut bahkan biasanya dipakai warga untuk mandi, artinya

kedalamannya sudah cukup dangkal. Di Kecamatan Karang Dapo,

masyarakat masih menggunakan getek sebagai angkutan penyeberangan sungai. Saat muka air sungai tinggi, maka akan cenderung berbahaya bila

menyeberang dengan menggunakan getek, sebaliknya saat muka air

sungai rendah maka penyeberangan akan sulit untuk dilakukan. Hal ini

menyebabkan kebun warga yang ada di seberang sungai menjadi kurang terawat. Karena ada transportasi darat yang dianggap lebih efektif dalam hal waktu tempuh maka transportasi darat lebih dipilih warga.

Berdasarkan data Dokumen Daerah Dalam Angka Kabupaten Musi

Rawas Utara 2014, pergerakan moda angkutan air di Kabupaten Musi

Rawas Utara pada rentang waktu 2011 – 2012 per 31 desember 2013 adalah total 62 kapal dengan rincian jumlah kapal yang tiba 32 kapal dan

30 kapal berangkat di dermaga Muara Rupit. Sementara itu, di dermaga

Pauh total ada 45 kapal dengan rincian 24 kapal tiba dan 21 kapal berangkat.

G. Lingkungan Hidup 1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase penduduk berakses air minum adalah persentase jumlah

penduduk yang mendapatkan akses air minum dibandingkan dengan

jumlah penduduk dalam satuan keluarga. Semakin besar persentasenya berarti semakin besar penduduk yang berakses minum sehingga dapat

disimpulkan kebutuhan air minumnya tercukupi. Kebutuhan penduduk

akan akses minum dipenuhi melalui akses terhadap sumur gali/bor maupun akses terhadap sumur terlindung.

Persentase di Kecamatan Nibung melebihi SPM dikarenakan data

pembanding yang digunakan berbeda yaitu menggunakan data keluarga

berakses air minum dibandingkan dengan data jumlah rumah tangga, B.II.58


59

sehingga didapatkan nilai 102,71%. Kondisi yang sebenarnya, beberapa warga kesulitan mendapatkan air bersih di Kecamatan Nibung dan harus

membeli tangki air seharga 500.000 ribu per tangki untuk mendapatkan air minum. Di Kecamatan Karang Jaya didapatkan persentase sebesar nol

dikarenakan data Rumah Tangga tidak tersedia untuk Kecamatan

tersebut. Sementara untuk kecamatan lain rata-rata masih di bawah SPM antara 39,08% hingga 64,44%. H. Pertanahan 1. Penyelesaian Ijin Lokasi Penyelesaian ijin lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi ijin

lokasi dalam berbagai kegiatan usaha oleh beberapa perusahaan.

Berdasarkan Buku Laporan Up Dating Data Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) 2011 dan 2012 terdapat beberapa perusahaan

yang memiliki ijin lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun

2011 terdapat sembilan izin lokasi yaitu pada usaha perkebunan kelapa sawit dan kelapa. Jumlah izin lokasi pada tahun 2012 ada delapan yaitu

masing – masing tujuh izin lokasi pada perkebunan kelapa sawit dan kelapa dan satu izin lokasi karet remah (crum rubber). I.

Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Rasio Kepemilikan Kartu TandaPenduduk (KTP) KTP (Kartu Tanda Penduduk) memiliki fungsi sebagai identitas

wajib bagi warga negara Indonesia. Seseorang yang telah memiliki KTP

berarti telah tercatat dalam basis data kependudukan secara nasional. Rasio kepemilikan KTP penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara pada

tahu 2014 adalah 10,76%. Itu artinya secara umum dari 10 penduduk hanya 1 penduduk yang memiliki KTP. Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional untuk kepemilikan KTP sebesar

B.II.59


60

100%, maka pencapaian Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat jauh di bawah target.

Rendahnya rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Musi Rawas Utara

salah satunya disebabkan oleh statusnya sebagai Daerah Otonom Baru

(DOB) sehingga warganya masih banyak yang memakai KTP dengan registrasi wilayah kabupaten induk. Oleh karena itu, upaya peningkatan

kepemilikan KTP penduduk merupakan salah satu tindakan yang harus diprioritaskan.

2. Rasio Penduduk Berakta Kelahiran Akta kelahiran merupakan salah satu komponen informasi

kependudukan yang penting untuk dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Manfaat dari akta kelahiran

adalah kemudahan mengakses pelayanan publik yang bersifat formal

ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk.

Rasio

kepemilikan

akta

kelahiran

penduduk

adalah

perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.

Pada tahun 2008, rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 5,25% dan meningkat menjadi 9,79% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 jiwa

penduduk, hanya ada satu jiwa yang memiliki akta kelahiran. Apabila

dikaitkan dengan SPM nasional yang menargetkan rasio kepemilikan akte lahir adalah 100%, maka rasio yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat minim.

3. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Database kependudukan merupakan suatu dokumen yang penting

untuk mengetahui kondisi kependudukan suatu wilayah yang datanya

dapat dianalisis untuk memudahkan stakeholder untuk merumuskan B.II.60


61

kebijakan. Database yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara

sesuai tabel adalah buku Daerah Dalam Angka. Semua kecamatan

memiliki buku Kecamatan Dalam Angka dari tahun 2008 – 2013. Kemudian pada tahun 2014 telah tersusun buku Musi Rawas Utara Dalam

Angka Tahun 2014. Selain dokumen Daerah Dalam Angka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara juga

memiliki database kependudukan yang bersumber pada Hasil Konsolidasi Adminduk Depdagri Semester I Tahun 2014.

4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Penerapan KTP nasional berbasis NIK diterapkan oleh pemerintah

pusat untuk menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009. NIK berfungsi untuk memudahkan

dalam

identifikasi

dan

menghindari

pemalsuan/penggandaan data. Semua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK sejak 2011 – 2013, sedangkan untuk sebelum tahun 2011 belum dapat dideskripsikan karena tidak tersedia data.

Pendataan administrasi kependudukan

diharapkan dapat berjalan dengan mudah karena telah menerapkan KTP berbasis NIK di Kabupaten Musi Rawas Utara. J.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1

(satu) tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama.

Terjadi dinamika naik turun rasio akseptor KB selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2011, nilai rasio akseptor KB paling tinggi adalah sebesar 28,8%, sedangkan pada tahun 2013 memiliki

rasio akseptor KB paling rendah sebesar 9,73%. Jumlah PUS selama lima

tahun terakhir cenderung meningkat pada setiap kecamatan, sedangkan B.II.61


62

jumlah akseptor KB naik turun. Rasio akseptor KB di Kabupaten Musi Rawas Utara masih terbilang kecil.

Pada tahun 2013 Kecamatan Rawas Ulu memiliki jumlah PUS paling

banyak sebanyak 7.220 PUS, tetapi untuk rasio akseptor KB menempati

posisi kedua paling rendah pada tahun 2013 sebesar 5,76%. Nilai tersebut berarti jumlah akseptor KB di daerah tersebut perlu ditingkatkan.

Kecamatan Ulu Rawas memiliki jumlah PUS yang paling sedikit sebanyak 2.842 PUS, namun memiliki jumlah rasio akseptor KB paling tinggi

nilainya pada tahun 2013. Kecamatan Ulu Rawas dengan nilai rasio

akseptor KB yang paling tinggi sebesar 20,09%, sedangkan Kecamatan Rawas Ilir dengan nilai rasio paling rendah sebesar 4,53%. 2. Cakupan Peserta KB Aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu

pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan

suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014.

Terdapat peningkatan cakupan peserta KB aktif sepanjang tahun

2009 – 2013, sehingga mengindikasikan semakin meningkatnya PUS di

Kabupaten Musi Rawas Utara yang memanfaatkan kontrasepsi. Pada tahun 2010 standar pelayanan minimal nasional sebesar 70 % dan

Kabupaten Musi Rawas Utara melewati target tersebut dengan mendapat persentase sebesar 85,6%. Penurunan cukup besar dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2013 dengan nilai cakupan peserta KB aktif sebesar 69,59%.

B.II.62


63

3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat

memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran

agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap

I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya secara minimal. Peningkatan jumlah presentase KPS pada tahun 2012 ke 2013 dari 46,12% menjadi 46,59%. Dapat diartikan bahwa

terjadi peningkatan jumlah KPS dan KSI yang perlu ditangani oleh pemerintah. Untuk tahun sebelum 2012 tidak tersedia data.

Perkembangan dari tahun 2012 ke 2013 pada setiap kecamatan

cenderung stabil dengan nilai yang masih rendah. Kecamatan Ulu Rawas memiliki persentase yang paling besar selama dua tahun terakhir yaitu

sebesar 64,18% pada tahun 2012 dan 64,18% pada tahun 2013.

Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung juga memiliki presentasi lebih dari 50% dalam dua tahun terakhir. Kecamatan Karang Dapo, Rupit, Karang Jaya, Rawas Ulu, memiliki presentasi lebih dari 40 % dalam dua tahun terakhir.

Secara keseluruhan nilai KPS dan KSI di Kabupaten Musi Rawas Utara

masih besar dengan rata-rata nilai selama dua tahun terakhir yaitu 46,14% dan 46,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang rentan dengan kemiskinan. K. Sosial 1. Jumlah PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,

keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang

menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani dan sosial sebagai mana mestinya. PMKS terjadi karena hambatan,

kesulitan dan gangguan berupa kemiskinan, keterlantaran,kecacatan, B.II.63


64

ketuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana.

Jumlah PMKS cenderung mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Jenis PMKS seperti anak terlantar, bekas narapidana, lanjut usia

terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin dan anak

jalanan masih terus bermunculan selama tahun 2009 – 2012. Keluarga fakir miskin memiliki jumlah paling banyak selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan jenis PMKS lainnya. Kemudian pada tahun 2010

mulai terdapat data jenis PMKS lainnya yang ada di Kabupaten Musi

Rawas Utara seperti masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, anak balita terlantar, penderita HIV, penderita AIDS dan korban bencana alam

walaupun jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 2013 dimungkinkan terjadi peningkatan bantuan sosial di Kabupaten Musi Rawas Utara hal

tersebut didukung dengan informasi yang ditunjukkan dari tabel. Dapat dikatakan bahwa terjadi penanganan yang baik terhadap penyelesaian atau pemberian bantuan social selama lima tahun terakhir.Pada tahun

2010, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki jumlah jenis PMKS yang paling tinggi sebesar 16.502 kasus. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan jumlah keluarga fakir miskin yang teridentifikasi pada tahun

2010. Namun secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dikatakan jumlah PMKS cenderung menurun. L. Ketenagakerjaan 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan hasil perbandingan antara jumlah angkatan

kerja dengan penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK, maka dapat

disimpulkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terserap dalam lapangan usaha. TPAK Kabupaten Musi Rawas Utara pada

tahun 2009 adalah sebesar 72,04. Angka ini relatif tinggi apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sumatera Selatan yang hanya sebesar B.II.64


65

68,31. Pada tahun 2011, TPAK Kabupaten Musi Rawas Utara juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam sektor ketenagakerjaan

2. Tingkat Pengangguran Terbuka Sama halnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari rentang tahun

2009 dan2011

Dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas Utara relatif lebih rendah bila dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan dengan

selisih angka yang cukup jauh. Pada tahun 2009, TPT Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 2,23 sementara TPT Provinsi Sumatera Selatan

adalah sebesar 7,61. Sedangkan pada tahun 2011, TPT Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 2,33 sementara Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 6,65.

M. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Persentase Koperasi Aktif Indikator persentase koperasi aktif digunakan untuk melihat kinerja perkoperasian secara umum

dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat khususnya skala mikro dan kecil. Pada tahun 2013,diketahui bahwa jumlah koperasi di

Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 311 unit. Dari total jumlahtersebut,

koperasi yang aktif sebanyak 237 unit. Melalui angka tersebut, dapat dihitung bahwa persentase koperasi aktif di kabupaten ini adalah sebesar 76%.Persentase koperasi aktif paling besar terdapat di Kecamatan Rupit

dengan persentase mencapai 85%. Hal ini wajar mengingat Kecamatan

Rupit merupakan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga kegiatan perekonomian di kecamatan tersebut cenderung B.II.65


66

lebih berkembang dibandingkan dengan kecamatan lainnya. N. Kebudayaan 1. Jumlah Benda-benda Bersejarah Adanya benda – benda bersejarah menandakan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pernah

menjadi bagian dari perkembangan sejarah. Berdasarkan data pada Musi Rawas dalam Angka tahun 2013 dan tahun 2014, ditemukan sebanyak tiga

benda yaitu Situs Tingkip, Candi Lesung Batu dan Meriam Naga yang

berlokasi di Kecamatan Rawas Ulu. Situs-situs tersebut merupakan situs dari masa Hindu – Budha.Situs Candi Tingkip terletak di Desa Kikim Subur,

Candi Lesung Batu yang dikenal dengan Bukit Candi terletak di Desa

Lesung Batu Muda. Pelestarian benda-benda bersejarah perlu menjadi

perhatian pemerintah agar terus tetap terjaga dan menjadi salah satu kekayaan budaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

O. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah

organisasi

pemuda

kepemudaan dari sekelompok

menunjukkan

potensi

pengembangan

pemuda yang bekerjasama dalm suatu sistem tertentu yang terencana, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Berdasarkan Kecamatan dalam angka tahun 2014 menunjukkan jumlah organisasi/kelompok pemuda

sebanyak 65 kelompok dengan total anggota 2.291 orang. Organisasi yang dimaksud adalah karang taruna.Jumlah karang taruna digunakan untuk

melihat kepedulian pemuda dalam bersosialisasi untuk bergerak dibidang kepemudaan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah

organisasi

pemuda

kepemudaan dari sekelompok

menunjukkan

B.II.66

potensi

pengembangan


67

pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturanperaturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan data dalam

dokumen Kecamatan dalam angka tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 65 kelompok karang taruna dengan anggota mencapai 2.291 orang. Angka

ini bahkan belum mencakup Kecamatan Rupit dan Karang Dapo karena

terhambat oleh ketiadaan data. Melalui jumlah karang taruna ini,

kepedulian dan keaktifan pemuda dalam bersosialisasi untuk bergerak di bidang kepemudaan yang bermanfaat bagimasyarakat dapat dilihat. 3. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terdapat gelanggang/balai remaja baik milik pemerintah

maupun milik swasta. Sebagai Daerah Otonomi Baru, perlu dukungan pemerintah

untuk

mengalokasikan

penyediaan

sarana/prasarana

gelanggang sebagai pendukung kegiatan pemuda dan olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara. 4. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga menunjukkan sarana penunjang/pendukung kegiatan olahraga. Jumlah lapangan olahraga yang ada terdiri dari lapangan sepak bola sebanyak 40 lapangan, bola voli 86 lapangan, bulutangkis 63 lapangan, sepak takraw 5 lapangan dan lapangan basket sebanyak 3 lapangan. Total

lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 197

pada tahun 2012. Rasio jumlah lapangan per 1000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,13.

5. Jumlah Karang Taruna Jumlah karang taruna digunakan untuk melihat kepedulian pemuda dalam bersosialisasi untuk

bergerak di bidang kepemudaan yang bermanfaat luas bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data pada Dokumen Kecamatan dalam Angka Tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 65 kelompok karang taruna B.II.67

dengan


68

anggota mencapai 2.291 orang. Angka ini bahkan belum mencakup Kecamatan Rupit dan Karang Dapo karena terhambat oleh ketiadaan data. Melalui jumlah karang taruna ini, kepedulian dan keaktifan pemuda dalam

bersosialisasi untuk bergerak di bidang kepemudaan yang bermanfaat bagimasyarakat dapat dilihat

P. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 1. Jumlah

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM),

Organisasi

Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Jumlah LSM, Ormas dan OKP digunakan untuk mengetahui seberapa banyak lembaga sosial

kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat biasanya untuk merespon isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki total LSM, Ormas dan OKP sebanyak tujuh lembaga. Kecamatan Rawas Ulu

memiliki jumlah yang stabil dari tahun ke tahun sebanyak satu lembaga.Terdapat tiga kecamatan yang tidak memiliki lembaga LSM, Ormas

dan OKP yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ilir dan Karang Dapo. Jika

dilihat untuk keseluruhan masih minim jumlah LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Q. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Indikator ini digunakan untuk melihat rasio jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000

penduduk. Pada tahun 2013 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 86 orang dengan rasio 4,84. Sementara pada tahun

2014 rasio ini meningkat menjadi 5,33. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, nilai rasio ini tetap masih terbilang kecil karena belum dapat B.II.68


69

dianggap mampu melayani jumlah penduduk yang ada. Perlu penambahan jumlah personil untuk mengantisipasi ancaman perubahan kondisi

keamanan, misalnya saat terjadi ketidakstabilan kondisi politik atau kondisi ekonomi.

2. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Rasio jumlah limbas per jumlah 10.000 penduduk digunakan untuk melihat potensi perbandingan

penjamin keamanan sosial di lingkungan masyarakat. Sejak tahun 2010,

sudah ada linmas pada seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2010, jumlah linmas adalah sebanyak 1.067 personil sedangkan

pada tahun 2014 telah meningkat menjadi 1.107 atau bertambah sebanyak

40 personil.Sementara apabila dilihat perbandingannya dengan jumlah penduduk, dalam rentang 5 tahun terakhir rasio jumlah linmas mulai tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 62,98%; 106,61%; 63,30%;62,27%; dan 54,5%.

Peningkatan jumlah personil limnas selama rentang waktu 2010-2014 memang tidak sepesat

perkembangan jumlah penduduk sehingga rasionya menurun. Akan tetapi dengan peningkatan jumlah personil ini diharapkan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara

semakin baik dan menciptakan lingkungan hidup dan bermasyarakat yang kondusif.

3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Rasio pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa. Pos siskamling

tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah poskamling

cenderung

meningkat

selama

empat

tahun

terakhir.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011. Jumlah desa juga mengalami perkembangan pada tahun 2011 sebanyak tiga desa. Rasio pos

siskamling juga menggambarkan ketersedian kapasitas pemda dalam B.II.69


memberdayakan

masyarakat

untuk

ikut

berperan

aktif

70

dalam

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan

lingkungan. Berdasarkan data perkembangan jumlah pos siskamling selama tahun 2010 sampai

2014, diketahui bahwa jumlah pos siskampling mengalami peningkatan

yaitu dari 85 unit menjadi 215 unit. Sementara apabila jumlah ini dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk maka didapatkan

rasio pos siskampling sebesar 1,00 pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 2,44 pada tahun 2014.

4. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Sistem informasi pelayanan perijinan dan administarasi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

sebelum pemekaran masih tergabung dengan Kabupaten Induk yaitu di

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Musi Rawas. Sampai tahun 2014 beberapa masih mengadaptasi sistem BPMPT Kabupaten Musi Rawas. Jenis-jenis izin yang dilayani di BPMPT Kabupaten Musi Rawas antara lain izin mendirikan bangunan, izin usaha industri, izin

tempat usaha, tenda daftar perusahaan, izin ganggunan, izin usaha perdagangan, izin usaha jasa kontruksi, izin reklame, izin angkutan jalan dan izin tempat penyimpanan barang.

5. Tingkat Waktu Tanggap (response in time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK ) Tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran digunakan untuk mengetahui

seberapa cepat respon penanganan bencana kebakaran yang terjadi di

wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah bencana kebakaran yang

tercatat pada tahun 2011 adalah sebanyak tiga kejadian, tahun 2012 sebanyak dua kejadian dan tahun 2013 sebanyak delapan kejadian.

Berdasarkan informasi dari BPBD Unit Kebakaran di Kabupaten Musi Rawas, setelah menerima laporan pengaduan petugas pemadam kebakaran B.II.70


71

selalu siap siaga terjun ke lapangan, namun terdapat kendala fasilitas yang tersedia belum memadai. Pada tahun 2014, jumlah mobil pemadam

kebakaran tercatat sebanyak 2 unit mobil akibatnya kemampuan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Musi Rawas Utara masih

sangat terbatas. Jumlah ini terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dari yang tadinya berjumlah 5 unit karena mengalami kerusakan. Permasalahan lain yang terkadang dihadapi adalah jauhnya jarak antara kantor pemadam

kebakaran dengan lokasi kejadian. 6. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran PEMDA yang Baik Cakupan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA untuk tahun sebelum 2014 belum dapat

dideskripsikan karena data tidak tersedia. Namun melalui pengamatan dan survei lapangan tahun 2014, kondisi perkantoran PEMDA saat ini masih

sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Kantor SKPD/dinas

Kabupaten Musi Rawas Utara hampir semuanya berlokasi di Kecamatan Rupit, kecuali untuk Dinas Pekerjaan Umum yang berada di Kecamatan

Karang Jaya. Kegiatan perkantoran PEMDA yang ada saat ini masih banyak menempati gedung bekas sekolah, rumah sakit dan ruko-ruko yang kemudian disewa untuk keperluan kantor. R. Ketahanan Pangan Ketahanan merupakan sebuah isu penting baik dalam skala lokal, regional dan bahkan nasional.

Ketahanan pangan suatu wilayah diindikasikan melalui kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama merupakan hal penting dikarenakan masyarakat memerlukan makanan pokok untuk menjalani setiap aktivitas B.II.71

72


dan kegiatannya. Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan

ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan banyaknya

jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama dapat didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah

pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketersediaan

pangan untuk kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan komoditas tanaman padi (padi sawah dan padi ladang). Ketersediaan pangan utama

di Kabupaten Musi Rawas Utara masih didominasi oleh komoditas padi yang menghasilkan beras. Selama lima tahun terakhir, perkembangan

ketersediaan pangan di Kabupaten ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2009, ketersediaan pangan utara di kabupaten ini adalah sebesar 1.793 Kg/kapita/tahun, sementara pada tahun 2013 ketersediaan ini menurun sebesar 8,25% menjadi 1.645 Kg/kapita/tahun.

S. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Jumlah LSM Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan seberapa besar jumlah partisipasi

masyarakat dalam merespon isu-isu yang terjadi di masyarakat. Tidak semua kecamatan memiliki LSM, kondisi tersebut dialami Kecamatan Ulu

Rawas, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Karang Dapo. Secara keseluruhan jumlah LSM di Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung fluktuatif

jumlahnya.

Dukungan

pemerintah

diperlukan

untuk

mengaktifkan kegiatan LSM agar jumlahnya bisa stabil atau meningkat. 2. Rasio Posyandu Aktif

Posyandu aktif menunjukkan seberapa aktif pelayanan posyandu yang diberikan kepada bayi dan

balita. Pelayanan yang diberikan akan berperan penting pada kondisi

kualitas kesehatan bayi dan balita di masing-masing kecamatan tersebut.

Selama empat tahun terakhir, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki rasio B.II.72


73

posyandu aktif yang cenderung meningkat, mulai tahun 2010 – 2012 yaitu 23,93% meningkat menjadi 39,44%, kemudian turun menjadi 27,46% dan

terakhir meningkat pada tahun 2013 menjadi 100,7%. Pencapaian 100% hampir di seluruh kecamatan pada tahun 2013 menggambarkan bahwa

terjadi peningkatan pelayanan kualitas pada bayi dan balita di Kabupaten Musi Rawas Utara.Kualitas pelayanan yang cukup stabil selama empat

tahun terakhir terjadi di Kecamatan Karang Dapo. Kecamatan yang memiliki rasio cenderung naik adalah Kecamatan Ulu Rawas dan

Kecamatan Rupit. Sementara itu, Kecamatan yang memiliki rasio

cenderung menurun kemudian naik hingga 100% adalah Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Karang Jaya. T. Statistik 1. Ketersediaan Dokumen Daerah dalam Angka Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak

data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana

pengembangan wilayah dari berbagai sector yang meliputi kependudukan, geografi, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Ketersediaan dokumen

daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Dokumen daerah dalam angka di Kabupaten

Musi Rawas Utara baru tersedia pada tahun 2014, dikarenakan daerah ini merupakan Daerah Otonomi Baru, sehingga data-data masih banyak yang berbasis dokumen daerah dalam angka Kabupaten Musi Rawas sebagai kabupaten induk.

2. Ketersediaan Dokumen PDRB Wilayah PDRB sebagai indikator makro ekonomi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator tingkat keberhasilan ekonomi antara lain dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, B.II.73


74

perkembangan kegiatan ekonomi sektoral, sektor ekonomi andalan daerah

dan PDRB perkapita setiap tahun. Dokumen PDRB di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2014 sudah tersedia. U. Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah Jaringan Komunikasi Sarana telekomunikasi merupakan sarana pendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jumlah

jaringan

komunikasi

adalah

indikator

yang

menunjukkan jumlah jaringan yang dapat digunakan untuk komunikasi dan pertukaran informasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah jaringan

komunikasi didapatkan dari perbandingan jumlah jaringan telepon

genggam dengan jumlah stasioner.Terdapat 41 stasioner (BTS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah stasioner paling banyak ditemukan

di Karang Jaya dengan jumlah 11 stasioner, sedangkan di Karang Dapo

hanya terdapat dua stasioner saja. Jumlah jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 65 unit jaringan komunikasi. Sementara itu, untuk sarana telekomunikasi telepon kabel, baru terlayani

di beberapa wilayah saja seperti di Kecamatan Rupit di Desa Lawang

Agung, dan perlu adanya penambahan jaringan kabel mengingat bahwa akan ada rencana pembangunan Rencana Pita Lebar Nasional untuk tahun

2014-2019 sehingga setiap wilayah terjangkau jaringan komunikasi seluler

serta internet. Pada saat ini terdapat beberapa BTS (Base Transciever Station) / stationer yang tersebar di setiap kecamatan. Selain jaringan telepon, sarana telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pos desa sebanyak tiga buah di Karang Jaya, Karang Dapo dan

Nibung, sedangkan wilayah lain belum terlayani pos desa dan belum ada

kantor pos pembantu. Di beberapa kecamatan juga sudah ada Mobil

Internet Kecamatan yang melayani internet mobile seperti di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia

kebutuhan telepon adalah 0,13 sambungan per orang untuk sejumlah penduduk di suatu wilayah. Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi B.II.74


75

masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara maka diperlukan adanya perencanaan kebutuhan sambungan telepon baik itu sambungan telepon kabel.

2. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Rasio wartel/warnet di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah nol, dikarenakan berdasarkan data dari

Dishubkominfo Musi Rawas (2014), di kecamatan-kecamatan di Musi Rawas Utara tidak terdapat wartel /warnet. 3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Terdapat 13 jenis surat kabar baik nasional maupun lokal yang beredar di Kabupaten Musi Rawas.

Surat kabar nasional yang beredar antara lain adalah Kompas, Suara Indonesia, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, dan Suara Indonesia.

Sementara itu, surat kabar lokal yang beredar yaitu Sumatra Ekspress, Sriwijaya Pos, Mura Ekspress, Linggau Pos, Palpos, Silampari Pos, dan

Sumatera Pos. Diperkirakan surat kabar yang beredar di Kabupaten Musi Rawas Utara sama dengan yang beredar di Kabupaten Musi Rawas. 4. Jumlah Penyiaran Radio dan TV Data penyiaran radio dan TV yang didapat merupakan data Kabupaten Musi Rawas. Namun, data

tersebut dapat dijadikan gambaran penyiaran radio dan TV yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara karena kondisinya tidak jauh berbeda.

Terdapat lima radio yang melakukan penyiaran. Sementara itu, untuk penyiaran TV, semua stasiun TV dapat beroperasi di Kabupaten Musi Rawas apabila menggunakan Antena Parabola. 5. Website milik pemerintah Website

pemerintah

kabupaten

telah

http://www.muratarakab.go.id/. Website tersebut B.II.75

tersedia

di


76

masih tergolong baru dan konten di dalamnya masih berada pada tahap pengembangan. Namun, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Kabupaten Musi Rawas Utara melalui media elektronik. V. Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara belum memiliki perpustakaan karena kabupaten ini merupakan

pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas, sehingga indikator-indikator seperti jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung per tahun, dan koleksi buku belum dapat diketahui. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Pertanian Tanaman Pangan Komoditas pertanian tanaman pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang utama adalah padi

sawah dan padi ladang. Selain kedua komoditas tersebut, tanaman pangan lain yang juga dibudidayakan

guna menunjang kebutuhan pangan di kabupaten ini adalah ketela pohon, ketela rambat, jagung, kacang

tanah, kacang hijau dan kedelai.

1. Padi Sawah dan Padi Ladang

Produktivitas padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Musi Rawas pada rentang tahun 2009-2013

mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2009, produktivitas

yang ada adalah sebesar 3,28 ton/ha sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 3,46 ton/ha. Kabupaten Musi Rawas Utara perlu mengusahakan produktivitas

lebih baik lagi dikarenakan pada tahun 2013 produktivitas padi nasional mencapai angka 5,15 ton/ha.

2. Bahan pangan utama lokal selain padi sawah dan padi ladang

B.II.76


77

Bahan pangan utama lokal selain padi sawah dan padi ladang adalah ketela pohon, ketela rambat,

jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Produktivitas bahan pangan utama lokal selain padi

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana dengan

adanya peningkatan produktivitas maka kebutuhan terhadap pangan utama

selain padi akan tercukupi. Selain itu, melihat besarnya produktivitas tahun 2013 sebesar 7,92 ton/ha maka dapat disimpulkan bahwa produksi yang ada akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Musi Rawas Utara. B. Perkebunan Dalam sektor perkebunan terdapat dua jenis komoditas utama yang menjadi andalan Kabupaten

Musi Rawas Utara, yaitu komoditas kelapa sawit dan karet. Apabila dilihat dari

segi pengelolaannya, terdapat dua macam perkebunan yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta (PBS).

1. Karet

Karet merupakan komoditas paling besar dari sektor perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain diusahakan oleh perkebunan besar swasta, komoditi karet juga banyak diusahakan oleh penduduk

sebagai mata pencaharian. Apabila dilihat perkembangannya pada rentang tahun 2009-2013, diketahui

bahwa terdapat perkembangan positif dimana rata-rata pertumbuhan produksi selama rentang waktu tersebut mencapai 31% sementara pertumbuhan produktivitas mencapai 9,24%. 2. Kelapa Sawit Sama halnya dengan karet, komoditas kelapa sawit juga merupakan komoditas yang banyak

diusahakan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Komoditas ini juga diusahakan oleh B.II.77


78

perusahaan besar swasta

maupun oleh rakyat. Apabila dilihat perkembangannya pada rentang tahun 2009-2013, diketahui bahwa

produksi yang ada terus meningkat dengan rata-rata mencapai 247%. Akan tetapi apabila dibandingkan

dengan produktivitasnnya, diketahui bahwa produktivitas komoditas ini terus menunjukkan penurunan yang

sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai (-)35,38%. C. Peternakan Terdapat tiga jenis kategori komoditas dalam kegiatan peternakan yaitu ternak besar, ternak kecil

dan unggas. Dalam lingkup Kabupaten Musi Rawas Utara, ternak besar terdiri dari kerbau, sapi potong dan

sapi perah sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan domba lalu untuk unggas terdiri dari ayam ras, ayam petelur dan itik/entok.

1. Produksi konsumsi daging hewan ternak besar dan kecil Kabupaten Musi Rawas Utara Produksi dan konsumsi daging hewan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Musi Rawas Utara

cenderung seimbang. Pada tahun 2010, daging yang diproduksi mencapai 267 ton, akan tetapi pada tahun-

tahun berikutnya produksi terus menurun hingga pada tahun 2013 produksi menjadi hanya sebesar 256 ton.

2. Produksi daging dan konsumsi daging unggas di Kabupaten Musi Rawas Utara Sama halnya dengan ternak besar dan kecil, produksi dan konsumsi daging hewan unggas di

Kabupaten Musi Rawas Utara juga cenderung seimbang. Pada tahun 2010, produksi daging mencapai 372

B.II.78


79

ton begitu pula dengan konsumsinya. Sementara itu pada tahun 2013, produksi mencapai 482 ton.

D. Perikanan Terdapat dua jenis sumber produk ikan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu perikanan tangkap

dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan

dari sungai, danau dan waduk yang ada di kabupaten ini, sedangkan untuk perikanan budidaya banyak

dilakukan di kolam keramba maupun jaring apung.

1. Perkembangan produksi perikanan

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Musi Rawas Utara jauh lebih banyak dibandingkan

dengan hasil perikanan tangkapnya. Pada tahun 2013, perikanan budidaya menghasilkan produk sebesar

1.996 n atau sekitar lima kali lipat dari hasil perikanan tangkap. Sementara itu, apabila dilihat dari

perkembangannya, selama rentang tahun 2009-2013, kedua jenis perikanan ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Perikanan tangkap mengalami

penurunan produksi sebesar 116 ton atau -23,7%. Untuk perikanan budidaya menunjukkan kecenderungan perkembangan positif dengan pertambahan produksi yang relatif sangat besar yaitu sebanyak 1.753 ton atau sekitar 689%.

2. Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Rumah Tangga Perikanan mendukung produksi ikan untuk pemenuhan permintaan ikan pada

tingkatan lokal maupun nasional. Rumah tangga perikanan akan meningkat sebanding dengan banyaknya

wiraswasta yang menggeluti budidaya perikanan. Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup fluktuatif dengan B.II.79


80

kecenderungan perkembangan positif. Pada tahun 2006, jumlah RTP adalah

sebanyak 503 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 665 rumah tangga atau mengalami peningkatan sebesar 32%. E. Kehutanan Hutan yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari beraneka jenis hutan yang meliputi

Hutan Suaka Alam (HAS), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPt) dan Hutan Produksi Konversi (HPKv). Hutan

Suaka Alam terdapat di Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas yang luasan areanya masih bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang tersebar di

Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Sementara

untuk Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah HL. Bukit

Cermin seluas + 119,52 Ha yang letaknya terdapat di Kecamatan Karang Jaya. Selain hutan yang difungsikan sebagai Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam, Kabupaten Musi Rawas Utara juga memiliki Hutan Produksi yang tersebar di

berbagai kecamatan. Pada tahun 2014, tercatat Hutan Produksi Tetap terdiri dari enam HP yang terletak di semua kecamatan dengan luas 101.206,64 Ha.

Sementara itu, untuk luas Hutan Produksi Terbatas adalah sebesar 39.249,84 Ha dan untuk luas HutanProduksi konversi adalah sebesar 2.667,61 Ha. Kebakaran Kehutanan

Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan

kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Selain itu,

kebakaran hutan juga seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu kesehatan pernapasan

masyarakat. Berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua modis milik NASA yang mengidentifikasi titik api

dengan luasan kebakaran satu hektar atau lebih pada tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 109 titik api di Kabupaten Musi Rawas Utara.

B.II.80


81

F. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki berbagai potensi di bidang pertambangan dan penggalian

baik pada sektor migas maupun non migas. Selain memiliki potensi migas, komoditas dari pertambangan dan penggalian non migas di Kabupaten Musi

Rawas Utara juga cukup beragam. Kelompok komoditas yang paling banyak diproduksi adalah bahan tambang golongan B yang meliputi batu bara, timah hitam, seng dan batu besi. Apabila dilihat dari segi luas tambang, komoditas yang

paling besar di kabupaten ini adalah tambang batubara. Potensi batubara terdapat di Kecamatan Nibung dan Rawas Ilir.

1. Pertambangan Tanpa Izin

Banyaknya potensi bahan tambang dan galian juga memicu munculnya berbagai kegiatan

pertambangan tanpa ijin yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahan

galian yang banyak menjadi komoditas dalam pertambangan tanpa izin ini meliputi pasir dan emas. Tambang pasir banyak terdapat di sepanjang daerah

aliran sungai, sementara pertambangan emas banyak terjadi di kecamatankecamatan yang menunjukkan adanya potensi emas seperti di Rawas Ulu dan Ulu Rawas.

G. Pariwisata Belum ada potensi wisata yang dimanfaatkan dan dikelola sebagai kawasan wisata di Kabupaten

Musi Rawas Utara sehingga belum ada kunjungan maupun kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Di

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai kawasan

pariwisata dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagai berikut: 1. Wisata Alam

Kawasan wisata alam diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dengan B.II.81


82

memanfaatkan potensi

alam berupa keindahan atau keunikan suatu kawasan yang sesuai dengan karakteristik alam dan

karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Obyek Data Tarik Wisata

(ODTW) yang masuk ke dalam kategori kawasan wisata alam di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi danau, gua, sungai, air terjun dan bukit. 2. Wisata Budaya Kawasan wisata budaya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan

potensi budaya suatu kawasan. Potensi wisata budaya banyak yang berupa

benda-benda cagar budaya atau benda kepurbakalaan. Salah satu obyek daya

tarik wisata (ODTW) paling besar di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sebagian kawasannya masuk ke

dalam wilayah administrasi Kecamatan Karang Jaya dan Kecamaran Ulu

Rawas. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, TNKS masuk ke dalam kelompok Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan juga kelompok Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pengelompokan ODTW ke dalam DPN maupun KSPN didasarkan pada daya tarik dari objek wisata itu sendiri. Salah satu daya tarik tersebut

adalah kemampuan objek wisata dalam memberikan citra terhadap

wilayahnya sehingga dikenal secara luas baik secara nasional maupun internasional. ODTW Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya memberikan citra pariwisata nasional dengan brand city of heritage. H. Industri

Industri di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup beragam apabila dilihat dari jenis industri maupun

skala usahanya. Pada tahun 2013, di kabupaten ini terdapat dua unit industri besar, sembilan industri

menengah serta 69 industri kecil dan rumah tangga dengan nilai investasi total sebesar 67,84 milyar rupiah

B.II.82


83

dan tenaga kerja sebanyak 1.184 orang. Keberadaan industri besar di Kabupaten Musi Rawas Utara

memperkuat perekonomian di kabupaten ini dengan meningkatkan nilai tambah sektor primer. Selain

memberikan nilai tambah, keberadaan industri besar juga mampu menyerap tenaga kerja yang secara

langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri kecil dan

rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara jauh lebih beragam dibandingkan dengan industri menengah dan besarnya yang terfokus pada industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan. Pada tahun 2013, tercatat ada 34 jenis industri kecil

dan menegah dengan jumlah unit industry sebanyak 69 unit. Industri ini meliputi industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan (kayu dan rotan, batok kelapa),

pembuatan batu bata dan genteng, pengolahan makanan khas (kerupuk ikan,

kemplang, nata de coco dll), pembuatan teralis serta pembuatan pisau, sabil, golok.

I. Perdagangan Terdapat dua jenis perdagangan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu perdagangan intra regional

dan inter regional. Perdagangan intra regional merupakan perdagangan yang meliputi seluruh interaksi

perdagangan barang dan jasa antar kecamatan di dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. Kategori kedua

adalah perdagangan inter regional yang meliputi interaksi kecamatankecamatan di kabupaten ini dengan

kecamatan-kecamatan lain yang berada di luar wilayah Musi Rawas Utara dan sudah masuk ke dalam

kelompok kabupaten/kota disekitarnya maupun interaksi antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan

kabupaten lain dalam lingkup yang lebih luas. Melalui hasil wawancara primer dan observasi lapangan pada tahun 2014, diketahui bahwa pada kedua kategori

perdagangan yang telah disebutkan sebelumnya, dalam memenuhi kebutuhan B.II.83


84

konsumsi penduduknya, Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak mengandalkan wilayah-wilayah di sekitarnya. 2.4

ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Perhubungan 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan

jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Indikator ini dihitung dengan

menggunakan rumus panjang total jalan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten. Semakin besar rasionya berarti semakin baik daya

dukung jalan terhadap pengakses jalan oleh kendaraan. Rasio terbesar panjang jalan dan jumlah kendaraan ada di Rawas Ulu yaitu 1,29 km/unit.

Hal ini menunjukkan masih jarang kendaraan sehingga masih dapat dikembangkan dan diperbaiki jalannya. Dari total panjang jalan yang ada

yaitu 406,24 km, jalan dengan jenis permukaan berupa kerikil masih

sepanjang 206,58 km, untuk permukaan tanah atau belum tembus adalah

sepanjang 98,61 km, sedangkan yang sudah diaspal baru 77,51 km (Dinas Pekerjaan Umum Kab. Musi Rawas Utara, 2014). Jalan dengan permukaan kerikil tanpa aspal kualitasnya tidak bagus dan berbahaya untuk dilalui kendaraan dengan muatan berat dan

tidak dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut membuat arus kendaraan tidak lancar dan waktu tempuh menjadi lama. Dapat dikatakan

bahwa kualitas tidak baik karena hanya 19,08% dari total seluruh panjang

jalan telah diaspal. Begitu juga dengan kualitas aspal yang ada belum

sepenuhnya memenuhi criteria yaitu belum seluruh jalan diaspal hotmix untuk khususnya kelas jalan utama yaitu jalan nasional dan provinsi.

Sementara untuk daerah yang merupakan rawa–rawa perlu direncanakan

pembangunan jalan beton khususnya kelas jalan nasional agar kualitasnya awet dan tidak menghabiskan anggaran setiap tahun untuk perbaikan jalan. B.II.84


85

2. Jumlah Orang / Barang Melalui Dermaga Per Tahun Berdasarkan data Kabupaten Musi Rawas dalam Angka Tahun 2014, jumlah orang yang melaui

dermaga di Kabupaten Musi Rawas Utara per 31 desember 2013 adalah sebesar 48.317 orang di dermaga Muara Rupit dan 48.317 melalui dermaga

Pauh. Kedua dermaga ini saling menghubungkan antar satudermaga dengan dermaga yang lain utamanya untuk penyeberangan sungai antar dua desa di

Musi Rawas Utara yaitu desa Muara Rupit dengan desa Pauh. Sementara

untuk jumlah barang yang melalui dermaga Muara Rupit adalah sebesar 2.075.505 kg per tahun dengan rincian 1.125.000 kg barang dibongkar dan

950.505 kg barang dimuat sementara yang melalui dermaga Pauh adalah sebesar 192.550 kg per tahun dengan rincian 105.000 kg barang dibongkar dan 87.550 kg barang dimuat.

B. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah,

bank umum swasta, bank pembangunan dan bank pengkreditan rakyat. Akan tetapi karena tidak semua

kecamatan memiliki data bank menurut jenisnya ini, maka dalam indikator ini hanya dapat disajikan mengenai akumulasinya saja. Terdapat dua jenis bank di

Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu Bank Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

(BPD Sumsel) dan Bank Swasta Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI). Pada tahun

2012, terdapat 2 unit bank BPD dan 3 unit Bank BRI. Hingga tahun 2014, jumlah bank BPD masih tetap 2 unit sementara untuk Bank BRI mengalami penambahan menjadi 4 unit.

2. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Restoran dalam hal ini memiliki pengertian sebagai usaha pangan siap saji di B.II.85


86

suatu bangunan tetap

dengan pembeli yang membayar pajak, sedangkan warung makan adalah usaha pangan siap saji di suatu

bangunan tetap namun mpembelinya tidak membayar pajak. Jumlah tempat

makan/restoran di Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2009, jumlah restoran yang ada adalah sebanyak 11 unit sementara pada tahun 2013, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% hingga menjadi sebanyak 22 unit. 3. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Berdasarkan hasil survei primer tahun 2014, diketahui bahwa belum ada penginapan/hotel di Kabupaten Musi Rawas Utara. C. Lingkungan Hidup 1. Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Rumah tangga pengguna air bersih adalah indikator yang mengukur persentase rumah tangga

pengguna air bersih di suatu kabupaten. Indikator ini dihitung dengan

menggunakan rumus jumlah rumah tangga penguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus

jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan

dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan

Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal

penduduk terlayani akses air bersih adalah 55-75%. Jika dilihat dari capaian persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, Kabupaten Musi

Rawas Utara masih berada di bawah SPM yaitu hanya 22,86% dengan kecamatan Nibung merupakan kecamatan dengan persentase 58,62% dan B.II.86


87

terendah adalah kecamatan Ulu Rawas 0%. Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan system

perpompaan. Adapun tarif/retribusi pelanggan Badan Layanan Umum sistim Penyedian Air Minum (BLU SPAM) sebesar 1.245/M3. Jumlah pelanggan di Musi Rawas Utara adalah sebesar 2.733 pelanggan pada tahun 2012 dengan

jumlah pelanggan terbanyak ada di Kecamatan Rawas Ilir 861 pelanggan dan Rupit 824 pelanggan.

D. Komunikasi dan Informatik 1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik di kabupaten. Indikator ini dihitung dengan menggunakan

rumus dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengindikasikam jumlah rumah tangga yang sudah memiliki jaringan listrik untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54%

dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun 2020. Jika dilihat

dari persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Kabupaten Musi

Rawas Utara baru mencapai 26,98%, sehingga masih jauh berada di bawah target. 2.4.2

Fokus Iklim Berinvestasi

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan daerah bagi peluang iklim

investasi. Jumlah tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2013 adalah sebanyak

29 kejadian yang terdiri atas penganiayaan sebanyak 1 kejadian, pencurian berat

4 kejadian, pencurian kekerasan 6 kejadian, pencurian kendaraan bermotor 1 B.II.87


88

kejadian, pembunuhan 3 kejadian, pembunuhan 3 kejadian, pengeroyokan 1 kejadian dan perkelahian massal 5 kejadian. Jumlah tersebut tidak termasuk

data pada Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya dan Rawas Ilir karena data tidak

tersedia. Angka kriminalitas Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 diketahui sebesar 1,63. Angka tersebut termasuk kecil sehingga dapat dikatakan

bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Musi Rawas Utara baik. Jenis kriminalitas lain yang belum tercantum dalam lampiran dan wajib menjadi

perhatian pemerintah daerah adalah kasus narkoba. Kasus narkoba di

Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara telah berkembang dan meresahkan masyarakat terutama karena mengancam generasi muda di

Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor

Kabupaten Musi Rawas, selama tahun 2014 telah terdapat penanganan kasus narkoba sebanyak 54 kasus dengan penduduk yang dinarapidanakan sebanyak

79 orang. Data tersebut diperkuat dengan pemberitaan di media masa tentang

kasus narkoba di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam setahun terakhir. Selama

tahun 2015, telah terjadi setidaknya 4 penangkapan baik pengguna maupun pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2. Jumlah Demo Demo merupakan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu perusahaan atau

oleh masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan. Data tentang jumlah demo di Kabupaten

Musi Rawas Utara belum tersedia, sehingga menggunakan proporsi data Kabupaten Musi Rawas yang

menjadi induk Kabupaten sebelum pemekaran. Berdasarkan data dari kepolisian resor Kabupaten Musi

Rawas pada tahun 2010 – 2013 jumlah ujuk rasa secara berurutan yaitu 7 kegiatan, 16 kegiatan, 20 kegiatan dan 24 kegiatan. Sementara pada tahun 2014,

jumlah unjuk rasa yang tercatat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi

Rawas Utara adalah sebanyak 6 kegiatan. Selama 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi peningkatan angka unjuk rasa. Pada data tidak diketahui lokasi unjuk B.II.88


89

rasa juga jenis unjuk rasa apakah di bidang politik, ekonomi ataupun kasus ketenagakerjaan.

3. Lama Proses Perijinan Pembentukan Kabupaten Mui Rawas Utara yang baru secara resmi disahkan pada tahun 2013

menjadikan indikator lama proses perizinan belum sepenuhnya dimiliki oleh kabupaten yang bersangkutan.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi

Rawas Utara yang merupakan SKPD yang memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan di kabupaten ini baru memiliki daftar perizinan yang akan dikeluarkan,

sementara untuk lama proses perizinan masih mengadaptasi dari kabupaten induknya, Kabupaten Musi Rawas.

Pada tahun 2014, tercatat bahwa terdapat 11 jenis izin yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara. Izin tersebut meliputi: (1) izin

mendirikan bangunan, (2) izin usaha industri, (3) izin tempat usaha, (4) tanda daftar perusahaan, (5) izin

gangguan, (6) izin usaha perdagangan, (7) surat izin jasa konstruksi, (8) izin reklame, (9) izin usaha angkutan jalan, (10) izin tempat penyimpanan barang, serta (11) izin lokasi.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan

digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak

terdiri dari bermacam-macam jenis tergantung dengan masing-masing kabupaten/kota. Retribusi biasanya terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi untuk izin tertentu.

Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator jumlah dan macam B.II.89


90

pajak dan retribusi daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara masih merupakan hasil adopsi dari kabupaten induknya, Kabupaten Musi Rawas. Analisis indikator jumlah dan jenis pajak dan retribusi Kabupaten Musi Rawas Utara didasarkan pada informasi yang

tertuang dalam Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2014. Terdapat 9 (Sembilan) jenis pajak yang ditetapkan di

Kabupaten Musi rawas Utara tahun 2014, pajak tersebut meliputi: (1) Pajak

Restoran, (2) Pajak Hiburan, (3) Pajak Reklame, (4) PajakPenerangan Jalan,

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak Sarang Burung Walet, (9) Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sementara untuk retribusi, pada tahun 2014 tercatat ada 18 jenis

retribusi yang ditetapkan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Retribusi ini meliputi: (1) Pelayanan Kesehatan, (2) Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, (3) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte

Catatan Sipil, (4) Parkir di Tepi Jalan Umum, (5) Pelayanan Pasar, (6)

Pengujian Kendaraan Bermotor, (7) Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat), (8) Pasar Grosir/Pertokoan, (9) Terminal, (10) Tempat Khusus parkir,

(11) Rumah Potong Hewan, (12) Pelayanan Kepelabuhan, (13) Peningkatan Hasil Pekebunan, (14) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (15) Izin

Mendirikan Bangunan, (16) Izin Gangguan/Keramaian, (17) Izin Trayek dan (18) Izin Usaha Angkutan Jalan. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, terdapat empat jenis retribusi yang belum ditetapkan di Kabupaten Musi Rawas Utara. 2.4.3

Sumber Daya Manusia

A. Ketenagakerjaan 1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin

tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka B.II.90


91

semakin baik kualitas tenaga

kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah

menyelesaiakan jenjang S1, S2 dan S3. Data menunjukkan bahwa kualitas

sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara masih rendah. Hal tersebut diindikasikan dari sedikitnya rasio lulusan S1/S2/S3 di Musi Rawas Utara. Hanya terdapat 69 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk. Data

tiap kecamatan menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 tertinggi di Kecamatan

Rupit (92/10.000 penduduk) dan terendah di Kecamatan Karang Jaya (55/10.000 penduduk). Fasilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia sehingga untuk meneruskan pendidikan lanjutan, maka penduduk harus ke Kota Lubuk Linggau atau Palembang. Jarak yang jauh dan

biaya transportasi yang tinggi dapat mengurangi antusias masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kualitas SDM harus menjadi prioritas

pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara agar dapat membangun daerah. Rendahnya kualitas SDM akan melemahkan daya saing SDM masyarakat Musi

Rawas Utara sehingga hanya menjadi “penonton” di daerah sendiri. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Musi Rawas masih kalah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini harus menjadi prioritas

pemerintah

Kabupaten

Musi

Rawas

Utara

dalam

pembangunan daerahnya, agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

memulai

2. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur

0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan

dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung usia produktif terhadap usia tidak produktif.

Semakin tinggi rasio ketergantungan maka beban yang ditanggung oleh usia produktif semakin tinggi juga, demikian juga sebaliknya. Beban yang ditanggung semakin tinggi akan berakibat terhadap pembangunan daerah karena penduduk usia kurang produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia produktif. B.II.91


92

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2013 relatif

rendah yaitu 46 menurun dibandingkan tahun 2010, yang rasionya mencapai 58. Hal ini menandakan bahwa beban usia produktif terhadap usia belum/tidak

produktif rendah. Rendahnya angka ketergantungan akan mengurangi hambatan dalam pembangunan di Musi Rawas Utara. Angka Ketergantungan tiap kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Nibung dan Rawas Ulu memiliki

dependency ratio paling rendah yaitu 43 dan Kecamatan Ulu Rawas paling tinggi yaitu 53. Dependency ratio penduduk di tiap kecamatan semakin menurun antara tahun 2010-2013, Penduduk di Ulu Rawas didominasi oleh penduduk usia

kurang dari 15 tahun (hamper 30%). Hal ini akan menghambat kegiatan

ekonomi di Kecamatan Ulu Rawas, karena usia produktif harus menanggung beban dari usia tidak/belum produktif.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini

menjadi penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan

pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Komponen IPM mencakup tiga

bidang pembangunan dasar manusia, yaitu harapan hidup (angka harapan

hidup), pengetahuan (angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), dan standar hidup layak. Sebagai daerah pemekaran baru, data IPM Kabupaten Musi Rawas Utara yang tersedia adalah tahun 2013 sebesar 67,94. Angka IPM ini

paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan serta berada di bawah rata-rata IPM Nasional (73,81). Hal ini menunjukkan bahwa

kualitas SDM Musi Rawas Utara masih kalah dengan kabupaten lain. Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan memprioritaskan pembangunan

manusia sebagai agenda pembangunan daerah agar daya saing SDM Musi Rawas Utara dapat ditingkatkan.

B.II.92


93

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Dan Capaian Kinerja Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. DINAS PENDIDIKAN 1. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 69.979.053.889,00 : Rp. 64.657.982.400,00 : Rp. 5.321.071.489,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pendidikan Sebesar : 92,40 %

2. Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pendidikan, di antaranya : 3. Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan

Pendidikan, maka sektor pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat ditunjang dengan :

1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Terpilihnya Siswa/Siswi yang Berprestasi dalam bidang olahraga, Seni dan Akademik;

3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Managemen BOS di Sekolah;

4. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat; 5. Meningkatnya APK/APM Pendidikan Menengah; 6. Terlaksananya Pembangunan USB;

7. Terlaksanyanya Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan Kelembagaan PNF, serta meningkatnya Mutu PKBM,LKP dan TBM;

8. Meningkatnya Kinerja dan Mutu Penyelenggaraan dan PTK Pendidikan Non Formal; 9. Terlaksananya kegiatan Bantuan Teknis Pemberdayaan KKG;

10. Meningkatnya kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. B.II.93


94

C. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pendidikan pada periode 2015 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain minimnya tenaga pengajar serta kurangnya kualitas mutu pendidik dan tenaga

pendidikan karena hanya bertumpu pada penyediaan sarana prasarana pendidikan

sedangkan program yang menyentuh masyarakat langsung khususnya masyarakat kurang beruntung tidak optimal yang akan mempengaruhi pencapaian target APK dan APM.

2. Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan

menambah tenaga pengajar terutama untuk daerah terpencil, motivitas dan kompetensi

profesionalisme yang perlu ditingkatkan lagi, sehingga terukurnya hasil kinerja bidang pendidikan.

2. DINAS KESEHATAN a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 37.662.394.333,25 : Rp. 22.271.471.219,00 : Rp. 15.390.923.114,25

Anggaran yang terserap tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Sebesar : 59,13 % Output

1. Tersedia kegiatan Bimtek dan diklat

2. Tersedianya obat dan perbekes 1 paket 3. Tersedianya masker 1200 kotak

4. Tenaga kesehatan 5 kategori tenaga kesehatan teladan dan 1 paket puskesmas terbersih

5. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 8 puskesmas dan 4 RSUD

6. Pembangunan rumah sakit pratama 1 unit 7. Penilaian lomba balita sehat 12 orang Outcome

B.II.94


95

1. Terpenuhinya kebutuhan bimtek dan diklat

2. Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekes

3. Meningkatnya capaian program kesehatan lingkungan

4. Tertambahnya dan terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan puskesmas terbersih

5. Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarkat miskin, pelayanan kesehatan rujukan pasien dan masyarakat miskin

6. Terlaksananya pembangunan rumah sakit pratama 7. Terpilihnya balita sehat Permasalahan dan solusi Permasalahan

1. Belum adanya ketersediaan tanah untuk pembangunan gudang farmasi Kabupaten

2. Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan

3. Rincian anggaran kegiatan yang lebih rendah dari DPA Solusi 1. Ketersediaan tanah untuk pembangunan gudang farmasi Kabupaten 2. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat /Bimtek 3. Evaluasi penyusunan anggaran sesuai kebutuhan 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 1. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 38.109.503.950,00 : Rp. 31.595.315.860,00 : Rp. 6.514.188.090,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di RSUD Sebesar : 82,91 %

B.II.95


96

Output beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah di antaranya : 1. Tersedianya kegiatan bimtek / pelatihan 2. Tersedia BLUD Rumah Sakit 3. Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit 4. Tersedianya pasien rujukan kelaurga miskin 5. Tersedianya rawat inap rumah sakit 6. Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit 7. Tersedianya ambulan rumah sakit 8. Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit

Outcam

Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah menghasilkan beberapa outcome di antaranya: 1. Meningkatkan Profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan pegawai 2. Terlaksananya BLUD RSUD 3. Terselenggarang kegiatan akreditasi Rumah Sakit 4. Meningkatnya pelayanan pasien miskin 5. Meningkatnya pelayanan rawat inap pasien 6. Terpeliharanya peralalatan ruang operasi

5. Permasalahan dan solusi Permasalahan

4. Jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil yang terbatas sehingga mengakibatkan kurangnya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dirumah sakit

5. Pembayaran dana Klaim Jamsoskes terlambat

6. Terkendala teknis mengenai dana sharing provinsi

7. Kurangnya informasi masyarakat tentang rujukan keluarga miskin Solusi 4. Perbanyak tenaga kesehatan yang profesional

5. Mohon dukungan dari pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini 6. Melakukan sosialisa kepada masyarakat dan penyebaran informasi ke puskesmas/ pihak kecamatan mengenai rujukan keluarga miskin

7. Selalu melakukan koordinasi mengenai dana sharing ke Provinsi B.II.96


97

4. DINAS PEKERJAAN UMUM c. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 215.410.856.503,00 : Rp. 208.842.237.933,00 : Rp. 6.568.618.570,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Sebesar : 96,95 %

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pekerjaan Umum di antaranya : 1.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan;

3.

Terpeliharanya Jalan yang mantap;

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rekonstruksi Jalan;

Tersedianya Jaringan Irigasi;

Tercapainya Kelancaran Kegiatan DAK;

dokumen Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik

Terlaksananya Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara

(BGMN) Kepada Dinas/Instansi; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Swakelola Infrastruktur 1 kegiatan;

Tersedianya Bangunan Penampung Air 1 unit;

Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan 1 kegiatan;

10. Optimalnya

sebelumnya

Pemeliharaan

Infrastruktur

Yang

Dibangun

Tahun

ANggaran

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum menghasilkan beberapa outcome di antaranya :

1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta terkelolanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan air minum dan air limbah; 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Perdesaan; B.II.97


98

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;

6. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang perekonomian;

7. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan pemerintahan;

8. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai;

9. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur;

10. Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak; 11. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana TPA; 12. Tersedianya Prasarana dan sarana persampahan. C. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum selama ini

adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan tahun 2015 yang terdapat

pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 masih terdapat

permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain

dikarenakan Anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai.

Beberapa permasalahan lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum : 1. 2.

Masih adanya kondisi jalan yang kurang baik pada beberapa lokasi tertentu.

Masih adanya bangunan irigasi yang perlu diperbaiki, kerusakan tersebut

disebabkan oleh karena usia bangunan dan juga kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam

B.II.98


99

2. Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar

berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu

eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektor dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi.

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain

mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Keuangan Daerah, meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan, dan meningkatkan

kapasitas aparat melalui pembekalan atau pelatihan. Beberapa solusi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

Membuat data base kondisi jalan dan jembatan baik kondisinya masih bagus maupun yang sudah rusak.

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran : Rp. 10.387.044.600,00 Realisasi Anggaran : Rp. 5.938.771.692,00 Sisa Anggaran : Rp. 6.568.618.570,00 Anggaran yang terserap tahun 2015 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebesar : 57,17 %

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perencanaan Pembangunan di antaranya : 1. 2. 3. 4. 5.

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan penanaman modal, terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di kabupaten Musi Rawas Utara Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi;

Terselenggaranya rapat koordinasi partisipatif;

Tersusunnya dokumen perubahan IKU Kab. Musi Rawas Utara ;

Tersusunnya dokumen sinkronisasi program pembangunan nasional dan daerah; B.II.99


6.

Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan pembangunan;

8.

Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015;

7. 9.

100

Tersedianya dokumen SDG's 2015;

Tersusunnya dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP;

10. Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015;

11. Renja SKPD yang di asistensi setiap bidang yang ada di BAPPEDA;

12. Validitas dokumen RKA dan RKAP SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

13. Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJP Kab. MUSI RAWAS UTARA. Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan menghasilkan beberapa outcome di antaranya : 1.

Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang

2.

Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan.

berkualitas;

c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan diantaranya: 1.

Masih kurang padunya antara koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, akibatnya

masih ada program, sasaran/indikator program, outcome (hasil) belum

sepenuhnya sesuai dengan perencanaan khususnya dengan yang tercantum dalam 2.

RPJMD Kab. Musi Rawas Utara.

Belum optimalnya sumber daya aparatur untuk perencanaan, evaluasi dan pelaporan khusunya pada tingkat perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD.

2. Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam urusan Perencanaan Pembangunan tersebut antara lain:

B.II.10 0


101

1.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan

2.

Melakukan

3. 4.

hasil rencana pembangunan daerah. asistensi

dan

penajaman

dokumen

menjagakesesuaian antara dokumen perencanaan.

perencanaan

untuk

Revisi/perubahan Renstra SKPD.

Peningkatan sumber daya aparatur perencana melalui bimbingan teknis. 6. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran : Rp. 5.903.370.300,00 Realisasi Anggaran : Rp. 5.134.898.029,00 Sisa Anggaran : Rp. 768.472.271,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Sebesar : 86,98 %

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Terfasilitasinya Penyebaran Informasi Melalui Media Massa; 2. Terfasilitasinya Pemeliharaan Website Dinas Perhubungan; 3. Jumlah Pembinaan / Penyuluhan Bidang Kominfo. Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan

Informatika menghasilkan outcome yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi, informasi dan media massa. c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 cukup

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau

hambatan, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum dapat

B.II.10 1


102

dipahami secara luas dan belum diaturnya beberapa satuan belanja ke dalam Analisis Satuan Belanja (ASB) Tahun 2015 sehingga dalam penyerapan anggaran tidak optimal. 2. Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan

peningkatan pengetahuan SDM itu sendiri mengenai pengetahuan teknologi juga peningkatan

pendanaan

dan/atau

efesiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan urusan Komunikasi dan Informatika, serta perlu

diselenggarakannya bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

7. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 2.045.429.803,00 : Rp. 1.842.480.854,00 : Rp. 202.948.949,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebesar : 90,08 % Output

1. Tersedianya Pelayanan Perkantoran

2. Tersedianya 7 jenis belanja perlengkapan kantor 3. Tersedianya 3 jenis pengadaan mebeleur

4. Pemeliharaan 1 kendaraan dinas operasaional kantor 5. Partisipasi pameran investasi skala internasional

6. Penerbitan 300 buku dan publikasi profil daerah Kab. Musi Rawas Utara skala internasional

Outcome

1. Terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran 2. Terpenuhinya perlengkapan kantor 3. Terpenuhinya mebeleur kantor

4. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor dengan baik 5. Promosi sector unggulan kab. Musi Rawas Utara B.II.10 2


103

6. Terpublikasinya system jaringan internet skala c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2015 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan,

antara lain masih belum optimalnya mekanisme perizinan dan belum optimalnya

publikasidan sosialisasi standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan. Disamping itu, masih

rendahnya promosi dan investasi yang terkait dengan pengembangan potensi yang

dimiliki olehKabupaten Musi Rawas Utara terutama pada bidang pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan dan energi serta masih kurangnya anggaran APBD dalam penangananurusan tersebut. 2. Solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain diperlukan

perbaikan dan simplikasi mekanisme sistem perizinan serta meningkatkan transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pelayanan terpadu satu pintu. Disamping itu, meningkatkan kerjasama dalam promosi

dan investasi untuk mengembangkan pariwisata, pertambangan dan pertanian dan peningkatan pendanaan untuk efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam pengembangan Urusan Penanaman Modal.

8. DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 3.231.168.000,-

Sisa Anggaran

: Rp. 402.641.932,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.828.526.068,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Katahanan Pangan sebesar : 87,54 %

B.II.10 3


104

Output 1. Terdapat penilaian kelompok tani dan operasional KTNA 2. Pelaksanaan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi

3. Adanya dukungan daerah dalam pelaksanaan UPSUS jagung dan kedelai dari 4. Tersedianya bahan untuk pameran peringatan hari pangan sedunia 5. Tersedianya operasional UPT Pertanian

6. Tersedianya penyuluhan PPL pertanian dan penyaluran uang kerja bimbingan penyuluh pertanian

7. Tersedianya vaksin dan alat-alat kedokteran/ kesehatan hewan 8. jumlah pembangunan pagar kandang ternak

9. terakomodirnya kegiatan gemarikan dan forikan Outcome

1. Lancarnya operasional KTNA dan meningkatnya kelas kelompok tani

2. Lancarnya pelaksanaan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi dari provinsi 3. Terakomodirnya bantuan pelaksanaan UPSUS jagung dan kedelai 4. Keikutsertaan peserta pameran peringatan dari pangan sedunia 5. Lancarnya pelaksanaan kegiatan pada UPT pertanian

6. Lancaranya operasional penyuluhan PPL pertanian dan penyaluran uang kerja bimbingan penyuluhan pertanian

7. Penyelenggaraan vaksinasi hewan dalam rangka pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak

8. Terbangunnya pagar kandang ternak

9. Terlaksananya lomba Gemarikan dan pertemuan Forikan C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kurangnya koordinasi kelompok tani KTNA

2. Terdapat dana yang sama penggaran antara Kabupaten dan Provinsi 3. Kurangnya personil penyuluhan pertanian Solusi

1. Mengadakan pertemuan dan tembug bersama kelompok tani dan KTNA B.II.10 4


105

2. Berkoordinasi dengan provinsi mengenai penganggaran 3. Penambahan personil penyuluhan pertanian

9. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran : Rp. 1.449.046.500,00 Realisasi Anggaran : Rp. 1.227.992.600,00 Sisa Anggaran : Rp. 221.053.900,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar : 84,74 % Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Ketenagakerjaan, di antaranya :

1. Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja; 2. Jumlah pengawasan dan evaluasi ketenagakerjaan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Terciptanya

kesempatan

kerja

produktif

dalam

rangka

mengurangi

pengangguran dan setengah penganggur serta memenuhi pasar kerja;

2. Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian, kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal;

3. Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja

melalui negosiasi bipartit serta kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2015 cukup berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain :

B.II.10 5


106

1. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. 2. Kurang tersedianya lapangan kerja

3. Kurangnya anggaran APBD dalam penanganan Urusan tersebut.

4. Masih banyaknya tenaga kerja yang memerlukan peningkatan pelatihan keterampilan, keahlian, kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Solusi

Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan dalam Urusan Ketenagakerjaan tersebut antara lain :

1. Memberikan pembinaan dan pelatihan wirausaha terhadap penduduk usia kerja.

2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor usaha.

3. Peningkatan pendanaan dan/atau efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan Urusan Ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi pemegang program/kegiatan

bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal khusunya terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

10. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PASAR DAN UKM Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Industri pada tahun 2015

sebanyak 2 Program dan 6 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial;

2. Program Pembangunan/ Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Industri tahun 2015,

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

B.II.10 6


107

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Industri tahun 2015 yang dilaksanakan

oleh

Dinas

Perindustrian

Perdagangan

dan

(DISPERINDAGKOP) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan anggaran

Koperasi

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Industri, di antaranya : 1.

Terselenggaranya bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat

2.

Meningkatnya jumlah dasar hulu berbasis komoditi unggulan

3. 4. 5.

jaringan klaster;

Terlaksananya perajin yang dilatih dalam peningkatan kemampuan teknologi industry

Jumlah komoditi yang distandarkan proses produksinya;

Berkembangnya Industri kecil menengah yang difasilitasi dan diberdayakan dalam pemanfaatan sumber daya.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Industri,

dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui

kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa

outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Industri, di antaranya :

1. Meningkatnya mutu produk IKM dan desain kemasan;

2. Pelatihan ketrampilan penguasaan teknologi sebagai tindak lanjut rencana aksi pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

3. Terkembangnya industri di sektor agribisnis melalui peningkatan produk dan pelatihan teknologi kemasan bagi industry kecil menengah.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

B.II.10 7


108

Program dan kegiatan Urusan Industri yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain dikarenakan Anggaran

APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Berikut

ini adalah beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan industri: 1. 2. 3.

Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri, dapat menghambat program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri, program penataan struktur industri.

Adanya keterbatasan tenaga pelatihan keterampilan teknik produksi makanan olahan.

Terbatasnya jumlah alat modern.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah

dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain

itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan

dalam hal koordinasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan

yang ada, antara lain mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Keuangan

Daerah,

meningkatkan

koordinasi

antar

SKPD

pemegang

program/kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan atau

pelatihan. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan pelatihan dan bimtek

penggunaan peralatan modern, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan pemasaran dan teknologinya, juga menambah tenaga pelatih peralatan modern dan penambahan peralatan modern.

B.II.10 8


109

1. Urusan Perdagangan a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Perdagangan pada tahun 2015 Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

2. 4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Keuangan;

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi;

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program

Penyediaan

Perekonomian;

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Penunjang

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2015 yang

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan anggaran Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perdagangan, di antaranya :

1. Terselenggaranya kegiatan pameran sebagai sarana sosialisasi peningkatan pengguna produk dalam negeri;

2. Meningkatnya pemahaman pedagang yang diberikan pembinaan zat adiktif berbahaya sebanyak 1 kegiatan dan 60 orang; B.II.10 9


110

3. Tersedianya pasar yang respentatif sebagai sarana perdagangan

4. Tersedianya laporan adminsitrasi konsultan perencanaan dan pengawasan

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan

Perdagangan, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perdagangan, di antaranya : 1. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi salar pasar dan sewa kios;

3. Terselenggaranya perlindungan bagi konsumen. c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan selama ini

umumnya masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan.

Program dan kegiatan tahun 2015 yang terdapat pada masing-masing fungsi

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain dikarenakan Anggaran

APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan di antaranya:

B.II.11 0


1. 2. 3. 4.

111

Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ditemui kendala belum maksimalnya pengendalian harga sembako dipasaran.

Dalam upaya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri ditemui kesulitan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,

Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.

Dalam rangka revitalisasi pasar pemerintah, ditemui masih kurangnya kesadaran dari pedagang membayar. berpengaruh sekali terhadap kondisi

perekonomian pedagang pasar tradisional, karena barang-barang yang diperjualbelikan di pasar waralaba hampir lebih lengkapdan harganya pula sangat memuaskan sekali sesuai dengan kebutuhan konsumen. Solusi Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat

prioritas ini diimplementasikan pada urusan perdagangan, dalam urusan perdagangan perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana

pasar perdangan oleh karena akan membawa dampak pasar Kabupaten yang lebih

presentatif lagi, juga dapatmeningkatkan PAD serta dapat bersaing dengan pasar waralaba. Tidak dapat dipungkiri seandainya keberadaan pasar tradisional ditata

rapi sedemikian rupa maka sudah keberadaan pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar waralaba. Perlu diadakanya sosialisasi Perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan

kesadaran bagi pelaku/pedagang untuk melaksanakan kewajibannya. Pemasaran

mempunyai peranan yang cukup penting sekali dalam upaya mengembangkan

perdagangan. Pengembangan pemasaran bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas

pangsa

pasar

dari

suatu

produk.

Pengembangan

pemasaran/peningkatan jaringan usaha ini dilaksanakan melalui kegiatan

promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama) antar pengusaha besar maupun kecil.

2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

B.II.11 1


112

a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015. Program tersebut adalah : 1.

Program Pelayanan Administrasi Kantor;

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

2. 4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Keuangan;

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi;

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan anggaran Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di antaranya : 1.

Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan;

3.

Terlaksananya pembinaan kepada pengurus;

2. 4. 5.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas; Terlaksananya Promosi Produk UMKM;

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan koperasi; B.II.11 2


6.

113

Tersalurkannya bantuan modal usaha bagi UMKM.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1.

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dalam pengembangan usaha kecil

2.

Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha;

3. 4.

menengah;

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi; Tersalurkannya Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1.

Masihrendahnya akses pasar bagi pendistribusian produk-produk unggulan UMKM.

3.

Masih terbatasnya teknologi pengolahan dalam pengembangan produk-produk

2.

Masihterbatasnya akses dan fasilitas modal usaha bagi UMKMK. unggulan UMKM.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan : 1.

Meningkatkan usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan

2.

Memberikan pembinaan dan pelatihan wirausaha (enterpreneurship) dan

swasta.

pengembangan teknologi baru bagi produk-produk unggulan UMKMK. B.II.11 3


114

3.

Meningkatkan diseminasi informasi untuk memfasilitas iakses permodalan bagi

4.

Peningkatan

UMKMK.

pendanaan

dan/atau

efesiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 11. DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran : Rp. 2.631.328.100,00 Realisasi Anggaran : Rp. 2.523.428.566,00 Sisa Anggaran : Rp. 107.899.534,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar : 95,90 %

Input (Masukan)

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, di antaranya : 1.

Terselenggaranya kegiatan koordinasi forum dan tim monitoringstabilitas daerah;

3.

Terselenggaranya Kegiatan Penegakan Pelanggaran Perda, Perbup dan Trantibum

2. 4. 5.

Terselenggaranya kegiatan pengawasan pelanggaran Perda, Perbup dan Trantibum Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Minuman Keras dan Narkoba;

Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghasilkan outcome, di antaranya: 1.

Terwujudnya kantrantibmasn dengan baik. B.II.11 4


2.

Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif;

4.

Meningkatnya stabilitas daerah;

3. 5. 6. 7.

115

Terciptanya personil pemadaman kebakaran yang handal dan professional; Terlaksananya kantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Meningkatnya wawasan kebangsaan Ormas dan LSM;

Terpetakannya daerah rawan bencana alam di Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada

tahun 2015 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat

permasalahan atau hambatan, antara lain kurangnya anggaran APBD dalam penangananurusan tersebut, serta kurangnya koordinasi pemegang program/kegiatan urusan tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. 2. Solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain

dengan peningkatan pendanaan dan/atau efesiensi dan efektivitas pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

serta

meningkatkan

koordinasi

antara

dinas/instansi

pemegang

program/kegiatan bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal.

12. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 4.863.972.500,00 : Rp. 4,624,248,235,00 : Rp. 239.724.265,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Sebesar : 95,07 %

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan B.II.11 5


116

1.

dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, di antaranya :

2.

Terlayaninya Peserta KB

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Terselenggaranya Kegiatan pelayanan KB Baru oleh petugas medis Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral;

Terlaksananya Pendataan seluruh keluarga sesuai dengan juklak dan juknis pendataan;

Meningkatnya pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja; Terlaksananya Operasional KB;

Terlaksananya Kerjasama Lintas Sektor dalam memajukan Program KB. Terlakasana gerakan sayang Ibu

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghasilkan outcome di antaranya: 1.

Meningkatnya pelayanan KB;

3.

Meningkatnya dukungan politis dan kesepakatan lintas sektor kabupaten;

2. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatnya peserta KB MOP;

Meningkatnya kualitas kader bina keluarga di Kabupaten Musi Rawas Utara; Meningkatnya peran serta remaja dalam program KB;

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KB; Optimalnya penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional. Meningkatnya kemampuan keterampilan ibu-ibu

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada

tahun 2015 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat

permasalahan atau hambatan, antara lain kurangnya anggaran APBD dalam penanganan urusan tersebut, serta kurangnya koordinasi pemegang program/kegiatan urusan tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Solusi

B.II.11 6


117

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan

pendanaan

dan/atau

efesiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

serta

meningkatkan

koordinasi

antara

dinas/instansi

pemegang

program/kegiatan bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal.

13. DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 3.892.481.000,-

Sisa Anggaran

: Rp. 500.617.772,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.391.863.228,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebesar : 87,14 %

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kehutanan tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Utara dengananggaran Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kehutanan Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kehutanan dan perkebunan antara lain : 1.

Meningkatnya

2.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan RHL;

3. 4. 5.

fungsi

dan

pemberdayaan masyarakat;

daya

dukung

daerah

aliran

sungai

berbasis

Terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; Meningkatnya dan termanfaatnya hutan rakyat;

Terlaksananya penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan pembangunan.

B.II.11 7


118

c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Urusan Kehutanan adalah antara lain : 1.

Banyak industri penggergajian kayu yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum mempunyai perijinan yang sah sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku, akan tetapi industri tersebut tetap bisa menjalankan usahanya tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah daerah,

sehingga dengan kondisi seperti ini dapat menjadi kecemburuan sosial bagi 2.

pengusaha industry penggergajian kayu yang telah mempunyai perijinan yang sah. Berkurangnya

luas lahan

kritis diluar

kawasan

hutan/lahan

tidur dan

terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber mata air serta menurunnya laju sedimentasi pada badan-badan sungai. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha hasil hutan sehingga terbinanya usaha industri primer

hasil hutan rakyat dan terjaminnya pengelolaan dan penguasaan bahan baku kayu 3. 4.

dalam menunjang usaha perkayuan.

Terwujudnya tertib administrasi kantor, tersedianya sarana prasarana yang

memadai dan ditunjang SDM yang berkualitas dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi.

Koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan tingkat Provinsi dan Pusat maupun instansi terkait lainnya masih

kurang. Terkadang terjadi perbedaan dalam penafsiran peraturan dibuat secara general, tidak dibedakan antar tiap wilayah atau karakteristik wilayah, sehingga

tidak semua paeraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sinkron, ada ketidaksesuaian dan sering kali berubah. 2. Solusi Untuk menghadapi permasalahan di atas maka perlu diupayakan evaluasi sebagai berikut : 1.

Kedepan perlu dilakukan penertiban terhadap industri yang belum memiliki

perijinan yang sah. Tahap awal adalah melakukan pembinaan dan memberi kesempatan terhadap pengusaha industri yang belum berijin untuk mengurus

perijinan. Bila dalam waktu yang ditentukan pengusaha tersebut tidak mengurus B.II.11 8


119

perijinannya, maka dinas bekerjasama dengan Satpol PP atau pihak kepolisian

untuk menutup industri tersebut. Memperbaiki dan meningkatkan jumlah 2. 3.

penutupan vegetasi permanen pada daerah tangkapan dan sekitar mata air.

Mengupayakan pemulihan lahan kritis dan lahan tidak produktif melalui kegiatan,

sipil teknis dalam rangka peningkatan daya dukung lahan sebagai media produksi bagi masyarakat.

Koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan tingkat Provinsi dan Pusat maupun instansi terkait harus ditingkatkan,

baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat lapangan. Salah satu tujuan koordinasi

tersebut adalah untuk mendapatkan kesapahaman dalam penafsiran berbagai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

14. DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 sebanyak. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi;

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral;

7. Program Pembangunan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 8. Program Pengelolaan Air Tanah

9. Program Pengentasan Desa Tertinggal;

10. Program penelitian dan pengembangan informasi iptek dan pembangunan; 11. Program Penanggulangan Bencana.

B.II.11 9


120

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran

: Rp. 23.972.302.925,-

Realisasi Anggaran : Rp. 22.514.485.210,Sisa Anggaran

: Rp. 1.457.817.715,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebesar : 93,92 % Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup (DISTAMBENLH) Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan anggaran

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, di antaranya : 1. Terlaksananya Pengawasan Produksi Tambang;

2. Tercapai dan terkendalinya Perusahaan yang Menggunakan SDA Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber

Daya

Mineral,

dengan

sendirinya

mengembangkan

manajemen

pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna

meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, di antaranya :

1. Terwujudnya Pengelolaan K3 dan Lingkungan;

2. Adanya buku hasil laporan akhir kegiatan pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan dan air tanah;

3. Terukurnya Produksi Bahan Galian di Kabupaten Musi Rawas Utara; 4. Adanya Alat Hand Auger Untuk Pembuatan sumur-sumur Pori; 5. Tersedianya Data Penggunaan Genset;

B.II.12 0


121

6. Tanggap Terhadap Bencana Geologi Semakin Meningkat;

7. Terpasangnya KWH meter bagi masyarakat kurang mampu; 8. Dokumen Perencanaan Pembangunan IR/SR. c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pertambangan, Energi dan

Lingkungan Hidup selama ini adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 yang terdapat pada urusan Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup berjalan kurang maksimal oleh karena dalam pelaksanaan kegiatannya masalah anggaran APBD

yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Permasalahan lainnya yang ditemui yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3.

Adanya

keterbatasan sumber

pelaksanaan

kegiatan

daya

pembinaan

manusia

dan

pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup.

yang berpotensi

pengawasan

terhadap

dalam

bidang

Masih banyaknya perusahaan yang tidak memahami perlunya Pelestarian lingkungan guna menjaga kualitas dan kuantitas air dan masih banyaknya masyarakat yang butuh akan listrik.

Masih perlu adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan pihak swasta (stakeholders) untuk pengelolaan potensi bahan galian.

2. Solusi

Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah

dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain

itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektor dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaannya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi.

B.II.12 1


122

Upaya lainnya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1.

Meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan dan

2.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak dalam pengadaan alat ukur PLN

3. 4. 5. 6.

meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan dan pelatihan.

terutama listrik serta menyusun program pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan listrik terutama di pedesaan.

Perlu anggaran yang sangat besar dan untuk mendapatkan listrik harus melalui

beberapa tahapan salah satunya harus melalui musrenbang agar dapat ditindak lanjuti.

Meningkatkan pengetahuan pengusaha melalui sosialisasi dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha.

Membuat database potensi alam, potensi sumberdaya mineral dan data daerah rawan bencana geologi.

Diperlukan dukungan dari semua pihak dalam rangka menciptakan kenyamanan para investor yang berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

15. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran

: Rp. 5.566.960.107,-

Realisasi Anggaran : Rp. 3.535.617.406,Silpa/ Sisa Anggaran : Rp. 2.031.342.701,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar : 63,51 %

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan 1.

dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di antaranya : Terkoordinasikannya

2.

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengendalian bantuan keuangan

pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan;

B.II.12 2


123

3.

Terselenggaranya pelatihan ketrampilan manajemen Usaha Milik Desa

5.

Terselenggaranya kordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di desa

4.

Terfasilitasinya potensi produk unggulan TTG Kab.Musi Rawas Utara tertinggaldi 15 Desa Tertinggal.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada UrusanPemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain : 1.

Tercapainya Musrenbang Desa/Kelurahan secara berkesinambungan;

3.

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan;

2. 4. 5.

Tersedianya tenaga manajemen Badan Usaha Milik Desa;

Terselenggaranya rapat koordinasi lintas sektoral antar lembaga pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan dan kabupaten;

Percepatan pembangunan desa tertinggal.

c. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2015

cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, di antaranya : 1.

Koordinasi dengan instansi terkait maupun lembaga organisasi kemasyarakatan serta masyarakat di lapangan kurang berjalan lancar, karena terbatasnya waktu Belum

terbentuknya

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Dinas,

pada

Badan

pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas Utara, 2.

sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja di lapangan belum optimal.

Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

2. Solusi

Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1.

Meningkatnya pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola kegiatan/proyek secara berjenjang /hirarki serta pengawasan kegiatan di lapangan/lokasi kegiatan. B.II.12 3


2. 3.

124

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembekalan dan pelatihan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bagi aparatur, lembaga lembaga desa/ kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam.

16. DINAS SOSIAL Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 3.727.980.000,00 : Rp. 3.143.348.575,00 : Rp. 584.631.425,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Sosial : 84,32 % Output

1. Tersedianya Pelayanan Perkantoran

2. Terselenggaranya pendistribusian raskin

3. Terlaksananya pelatihan tagana dan bantuan sosial untuk keadaan darurat dan kejadian luar biasa

4. Tersedianya biaya makanan dan minuman panti 5. Tersedianya alat bantu untuk penyandang cacat

6. Jumlah Sumber daya manusia kesejahteraan masyarakat 7. Terlaksananya kegiatan anjangsana/hari besar Outcome 1. Terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran

2. Persentase masyarakat miskin yang menerima raskin

3. Tertanganinya maslaah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

4. Terjaminnya kesejahteraan social penghuni panti

5. Persentase para penyandang cacat yang memperoleh alat bantu 6. Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan Sosial

7. Terpeliharanya nilai-nilai dari keperintisan dna kejuangan B.II.12 4


125

Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang

2. Keadaan geografis yang sulit terjangkau desa-desa yang jauh terhadap evakuasi masalah bencana

3. Kurangnya SDM untuk menangani bencana

4. Belum terlaksananya temu karya daerah ( TKD ) untuk membentuk kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Musi Rawas Utara

Solusi

1. Disediakan sarana dan prasarana yang mendukung

2. Petakan daerah yang sulit terjangkau di buat posko bencana terdekat dan koordinasi dengan BNPB provinsi atau pusat untuk membantu masalah evakuasi

3. Koordinasi dengan pusat agar ada BNPB kab/kota khusus menangani masalah bencana

4. Membentuk Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Musi Rawas Utara 17. CAPIL Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran : Rp. 1.834.304.084,00 Realisasi Anggaran : Rp. 1.492.030.896,00 Sisa Anggaran : Rp. 342.273.188,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sebesar : 81,34 %

Output (Keluaran)

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, di antaranya : 1. 2. 3. 4.

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil ;

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;

Jumlah Petugas Pembantu Pencatat Kelahiran;

Terlaksananya Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik sebanyak 70 orang;

B.II.12 5


126

5.

Jumlah Pembinaan Penyusunan Laporan Perkembangan Kependudukan ke Tingkat

6.

Jumlah Laporan Bulanan Perkembangan Kependudukan sebanyak 12 buku;

7.

Kecamatan;

Jumlah blanko kutipan Akta Kelahiran, Jumlah Blangko Kartu Keluarga dan Jumlah Blanko Kartu Tanda Penduduk.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil menghasilkan outcome di antaranya: 1.

Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan;

3.

Penduduk Memiliki KTP Elektronik (e-KTP);

2. 4. 5.

Terkelolanya Arsip dan Dokumen Akta Kelahiran;

Meningkatnya Dukungan Stakehorders terhadap Program Pencatatan Kelahiran; Terlatihnya Operator e-KTP Kecamatan.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil selama ini adalah kurangnya koordinasi tentang penataan arsip-arsip atau datadata tentang kependudukan, serta belum optimalnya peran lembaga kearsipan dalam mendukung penanganan urusan tersebut serta :

1. Kurangnya pegawai PNS yang dimiliki sehingga untuk mengikuti BIMTEK keluar daerah tidak dapat terlaksana

2. Kurang SDM operator SIAK

3. Tidak adanya Mou dengan Depag untuk nikah masal

Solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan penanganan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, serta meningkatkan peran lembaga kearsipan daerah dan juga :

1. Ditambah operator SIAK yang telah ada 2. Anngaran dialihkan untuk effisiensi

B.II.12 6


127

18. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran

: Rp. 5.493.336.000,-


: Rp. 292.501.744,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar : 94,68 % Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga, di antaranya : 1. 2.

Terlaksananya kompetisi /turnamen olahraga aparatur sebanyak 4 kegiatan;

Terlaksananya pengiriman atlet dan official POPDA 100 orang Kontingen Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kabupaten dan propinsi;

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olahraga, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terwujudnya Pemuda yang Memiliki Kompetensi dibidang Kewirausahaan;

Termotifasinya Pemuda untuk lebih Produktif, Mandiri dan Memiliki Daya Saing

dibidang Kepemudaan,Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan;

Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Meningkatnya Kegiatan Olahraga yang Dilakukan Masyarakat;

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar;

Meningkatnya Prestasi dan Kompetisi Olahraga Bagi Aparatur; Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga;

B.II.12 7


128

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada periode tahun 2015

cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga dan masih kurangnya pembinaan terhadap atlit olah raga. Solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas sarana

dan

prasarana olahraga

yang

representative dengan menambah fasilitas olah raga dan pembinaan yang kontinyu

terhadap atlit berprestasi. Maka kegiatan olahraga semakin mendapatkan tempat di masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Selain itu, sarana olahraga yang memadai dan siap pakai semakin meningkat dari segi kualitas dan kuantitas dalam hubungannya dengan peningkatan taraf hidup sehat bagi masyarakat. 19. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp. 10.165.820.000,00 : Rp. 10.020.144.898,00 : Rp. 145.675.102,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar : 98,57 % 20. SATPOLPP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

: Rp.3.123.958.000,00 : Rp 2.755.916.709,00 : Rp. 368.041.291,00

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kantor Satuan Polisi Pamong praja sebesar : 88,22 % 21. SEKRETARIAT DAERAH

B.II.12 8


Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran

: Rp. 43.351.115.465,-


: Rp. 11.333.415.229,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Sekretariat daerah Sebesar : 73,86 % 22. SEKRETARIAT DEWAN

a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 24.464.013.085,-

Sisa Anggaran

: Rp. 6.314.953.067,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 18.149.060.018,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Sekretariat DPRD Sebesar : 74,19 % 23. INSPEKTORAT

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 2.921.294.217,-

Sisa Anggaran

: Rp. 581.671.275,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.339.622.942,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Inspektorat Sebesar : 80,09 % Output

1. Tersedianya Informasi perbaikan kinerja keuangan Daerah 2. Peningkatan pengetahuan peserta 3. Laporan Hasil Pemeriksaaan 4. Perbaikan atas TLHP 5. Terbentuknya JFA

6. Trasnfer pengetahuan

7. Peningkatan kelengkapan SOP Outcome

1. Tersedianya informasi menuju opini 2. Meningkatkan pengetahuan peserta 3. Peningkatan peserta

B.II.12 9

129


130

4. Peningkatan kompetensi teknis APIP Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Terdapat SKPD yang belum tuntas menindaklanjuti temuan

2. Keterbatasan SDM APIP yang bersetifikasi auditor, sehingga kualitas pengawasan intern belum sejalan dengan standar audit

3. Keterbatasan kouta keikutsertaab diklat di Pusdiklatwas 4. Belum tersusunnya infrastruktur APIP standar Solusi 1. SKPD/sekolah PSG segera menindaklanjuti temuan

2. Ikut diklat pengaewasan dan diklat penunjang lainnya dan studi banding kepada APIP level II/III

3. Pemantauan registrasi online dan kpomunitas ke Pusdiklatwas

Penyusunan insfrastruktur meliputi 41 KPA dan IACM

24. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 9.620.534.836,-

Silpa/ Sisa Anggaran

: Rp. 3.015.919.295,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 6.604.615.541,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar : 68,65 %

25. KECAMATAN KARANG DAPO Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 1.532.586.000,-

Sisa Anggaran

: Rp.

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.487.985.832,44.600.168,B.II.13 0


131

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Karang Dapo sebesar :97,09 % 26. KECAMATAN KARANG JAYA Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 1.401.428.000,-

Sisa Anggaran

: Rp.

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.270.921.136,-

130.506.864,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Karang Jaya sebesar : 90,69 % 27. KECAMATAN NIBUNG Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 1.362.685.000,-

Sisa Anggaran

: Rp.

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.297.658.900,65.026.100,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Nibung sebesar : 95,23 % 28. KECAMATAN RAWAS ILIR Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 1.386.360.000,-

Sisa Anggaran

: Rp.

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.176.323.203,-

210.036.797,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Rawas Ilir sebesar : 84,85 % 29. KECAMATAN RAWAS ULU


: Rp. 1.440.000.000,-

Sisa Anggaran

: Rp. 194.668.225,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.245.331.775,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Rawas Ulu sebesar : 86,48 % B.II.13 1


30. KECAMATAN RUPIT Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran

: Rp. 1.607.124.550,-

Silpa/ Sisa Anggaran

: Rp. 152.881.050,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.454.243.500,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Rupit sebesar : 90,49 % 31. KECAMATAN ULU RAWAS


: Rp. 1.409.094.900,-

Sisa Anggaran

: Rp.

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.219.713.750,-

189.381.150,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Kecamatan Ulu Rawas sebesar : 86,56 %

32. SEKRETARIAT DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran

: Rp. 43.351.115.465,-


: Rp. 11.333.415.229,-

Anggaran yang terserap tahun 2015 di Sekretariat daerah Sebesar : 73,86 % 33. SEKRETARIAT DEWAN


: Rp. 24.464.013.085,-

Sisa Anggaran

: Rp. 6.314.953.067,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 18.149.060.018,-

B.II.13 2

132


Anggaran yang terserap tahun 2015 di Sekretariat DPRD Sebesar : 74,19 %

B.II.13 3

133

Rancangan RKPD – Perubahan tahun 2016

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten

Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi

daerah otonomi baru. Pada akhir tahun 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menghasilkan bupati dan wakil bupati terpilih dan pelaksanaan Pemilukada

tersebut secara umum berlangsung dengan aman dan lancar. Pelaksanaan pemerintahan daerah telah dipimpin oleh Bupati definitif hasil pemilihan umum kepala daerah dan telah

dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditunjuk dan telah aktif melaksanakan tugas yang anggotanya berasal dari daerah

pemilihan diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Lembaga teknis daerah telah berjalan

sebagaimana mestinya walaupun masih kekurangan sumber daya manusia dan secara umum pelaksananaan tugas-tugas pemerintahan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 berjumlah Rp 790 milyar

lebih, dari jumlah tersebut 71,05 % dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan untuk

keperluan

peningkatan

perekonomian

masyarakat

melalui

pembangunan

infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, gedung sekolah dan sarana kesehatan serta peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan bea siswa bagi murid

kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya yang berada dipedesaan.

Kerangka ekonomi daerah pada tahun 2016 tetap diarahkan kepada peningkatan

pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi pedesaan dan kelancaran tranportasi arus distribusi barang dari dan ke pedesaan serta ketersediaan listrik pedesaan.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara masih diarahkan untuk mendukung

penguatan keterkaitan (konektivitas) pembangunan antar kabupaten/kota sebagai wujud


dari pelaksanaan pembangunan berdimensi kewilayahan di Sumatera Selatan. Optimalisasi potensi ekonomi daerah kabupaten/kota melalui peningkatan daya saing daerah, dan

penguatan keterkaitan ekonomi antar daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang

dituangkan dalam empat strategi pembangunan (Four Track Strategy) : peningkatan

pertumbuhan ekonomi (pro-growth), penurunan kemiskinan (pro-poor), pengurangan

pengangguran (pro-jobs) dan pengurangan dan pencegahan kerusakan lingkungan (proenvironment).

3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah Arah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016

meliputi arah dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi yang ada dan memiliki dasar hukum pembagiannya. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Induk tahun anggaran 2016 target pendapatan daerah yang bersumber

dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 26,4 milyar lebih, hal ini berdasarkan

pertimbangan dan melihat potensi yang ada serta kondisi harga komoditi karet yang rendah dan daya beli masyarakat yang belum meningkat. Pada APBD Perubahan 2016

pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

direncanakan sebesar Rp 27,59 milyar dengan pertimbangan antara lain : a. Realisasi penerimaan pada tahun 2015 yang

masuk ke kas daerah dan

dibukukan sebagai penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas dan melalui Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. Jenis penerimaan tersebut seperti pajak restoran, PBB sektor

pedesaan dan perkotaan, BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C), pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN dan non PLN, retribusi pasar dan terminal.


b. Penerimaan daerah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yakni Rumah Sakit Daerah Muara Rupit yang telah menjadi badan layanan umum daerah pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 telah mempunyai target penerimaan.

c. Penerimaan yang bersumber dari penerbitan izin antara lain IMB, IUP, SIUP, dan penerbitan izin lainnya.

d. PAD yang syah yang menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial antar lain dari penerimaan bunga deposito atas dana daerah yang ditempatkan di bank pemerintah. 2 Dana Perimbangan

a. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi tahun 2015.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBD Perubahan tahun 2016 dari sektor minyak dan gas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan cukai hasil tembakau

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor migas, perkebunan, kehutanan dan pertambangan non migas, didasarkan pada alokasi bagi hasil pada

APBD

Perubahan Tahun 2016 setelah membandingkan penerimaan pada tahun 2015 dan mengantisipasi tidak tercapainya target realisasi lifting nasional dan harga

migas dunia, fluktuasi nilai dolar Amerika serta tidak tercapainya target penerimaan pajak secara nasional.

c. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2016 dapat diperoleh berdasarkan kebutuhan daerah antara

lain bidang infrastruktur, kesehatan, transportasi, pertanian, air bersih, pendidikan, lingkungan hidup dan prasarana pemerintahan. 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah

bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dari Pemerintah

Pusat, hibah dan bantuan. Pada tahun 2016 dana bagi hasil pajak provinsi telah diperoleh dengan telah beroperasinya UPTD Dispenda Provinsi (SAMSAT) di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sumber penerimaan dana penyesuian dari pusat


adalah dana untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru.

Tabel ….. Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

NO

URAIAN

1

2

JUMLAH

BERTAMBAH/

%

APBD INDUK 2016

APBD-P 2016

BERKURANG

3

4

5

6

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

26.428.531.091

27.596.443.891

1.167.912.800

4,42

1.1.1.

- Pajak Daerah

8.840.823.091

10.001.323.091

1.160.500.000

11,60

1.1.2.

- Hasil Retribusi Daerah

581.212.800

7.412.800

1,28

1.1.3.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang

573.800.000 Nihil

Nihil

-

-

-

0

dipisahkan 1.1.4.

- Lain-lain PAD yang sah

17.013.980.000

17.013.980.000

1.2.

- Dana Perimbangan

641.367.097.560,25

695.964.461.058,96

54.597.363.552,71

7,98

1.2.1

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

101.197.707.506,25

172.607.404.000

71.409.696.493,75

50,39

Bukan Pajak 1.2.2

- Dana Alokasi Umum (DAU)

378.121.540.000

378.121.540.000

-

0

1.2.3.

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

162.047.850.000

142.235.517.058,96

16.812.332.941,04

10,21

1.3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

98.159.388.000

143.282.824.561,81

45.123.436.561,81

31,66

1.3.1

- Bagi Hasil Pajak Provinsi

7.341.200.000

9.625.739.500

2.284.539.500

23,73

1.3.2.

- Pendapatan Hibah

-

-

-

1.3.4.

- Dana Penyesuaian dan Otonomi

73.557.288.000

72.793.595.000

(763.693.000)

(1.04)

17.260.900.000

65.124.969.172,15

47.864.069.172,15

80.63

765.955.016,651,25

866.843.728.511,87

100.888.712.859,62

11,68

Khusus 1.3.6.

- Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan

Proyeksi penerimaan daerah pada APBD Perubahan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel diatas antara lain dari Dana Perimbangan, kenaikannya mencapai 6,31 % yaitu

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan asumsi adanya tambahan CPNS penerimaan tahun 2015 dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu tambahan penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain pendapatan yang sah.


Arah Kebijakan Belanja Daerah .

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan nasional. Adapun rincian belanja terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan untuk keperluan belanja pegawai yaitu gaji dan

tunjangan PNS dan CPNS yang ada sekarang serta mengantisipasi menambahan PNS yang mengajukan pindah tugas ke Kabupaten Musi Rawas Utara.

Belanja Hibah tetap dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2016 yaitu diperuntukan bagi keperluan masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang berkecimpung dibidang keagamaan, sosial kemasyarakatan serta untuk kepentingan sosial lainnya. Belanja Hibah juga diberikan kepada pihak lain dalam rangka menunjang keamanan lingkungan dan wilayah.

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

peran dan keikutsertaan masyarakat dalam memajukan desa masing-masing serta meningkatkan kemampuan dalam perekonomian masyarakat.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa telah dianggarkan dan direalisir dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang digunakan untuk membantu desa-desa meningkatkan kemampuan ekonomi pedesaan melalui bantuan pada organisasi pemuda didesa, kelompok PKK, honorarium anggota BPD dan pembangunan desa yang dikerjakan secara swadaya.

Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang sering terjadi misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya. b. Belanja Langsung

Komposisi belanja langsung pada APBD Perubahan tahun 2016 direncanakan tetap lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk belanja


pegawai dalam pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pelaksana kegiatan,

honorarium tim, dan prinsip efisiensi dalam pembayaran honorarium tersebut tetap diutamakan.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD, pengendalian belanja barang dan jasa tetap dilakukan berdasarkan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

Belanja Modal pada APBD Perubahan tahun 2016 tetap dialokasikan melebihi jenis

belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas

umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah.

NO 1

Tabel ….. Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara TA. 2016 JUMLAH

URAIAN 2

APBD-P 2016

BERKURANG

3

4

5

6

264.316.682.529,56

207.417.568.000

18.856.142.000

10,0

545.997.597.000

(2.759.361.022)

(0,50)

BELANJA DAERAH

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1.

- Belanja Pegawai

144.873.470.679

2.1.4.

- Belanja Hibah

14.519.875.262

2.1.4.

- Belanja Bantuan Sosial

10.857.643.752

2.1.7.

- Belanja

Keuangan

%

APBD INDUK 2016

2.

Bantuan

BERTAMBAH/

68.087.216.792

kepada Pemerintahan Desa 2.1.8 2.2

- Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

40.389.351.306,56 613.236.329.252

2.2.1

- Belanja Pegawai

16.999.421.301

2.2.2

- Belanja Barang dan Jasa

215.922.089.366

2.2.3

- Belanja Modal

380.314.818.585

JUMLAH

737.318.384.598

753.415.165.000

16.096.780.402

2,18

.

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

26.128.961.679,75

11.487.978.106.39

(14.640.983.573,36)

(56,03)

3.1.1

-SILPA

26.128.961.679,75

11.487.978.106,39

(14.640.983.573,36)

(56.03)

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.600.000.000

3.877.539.551

2.277.539.551

58,74


3.2.3

- Pembayaran Pokok Utang Pembiayaan Netto

1.600.000.000

3.877.539.551

2.277.539.551

58,74

24.528.961.679,75

7.610.438.555,39

(16.918.523.124,36)

(76,03)

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2016 masih belum menjadi sumber pembiayaan daerah mengingat hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk membiayai pembayaran hutang.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama karena program dan kegitan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun

program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang

secara

khusus

berhubungan

dengan

capaian

sasaran

pembangunan

daerah.perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait,dihubungkan dengan program pembangunan

daerah( RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.prioritas dan

sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD. Identifikasi isu strategis

dan masalah mendesak di tingkat daerah dan Nasional serta rancangan ekonomi daerah

beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya,juga memperhatikan apa yang di usulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. 4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun pertama 2016 -2021.

Draf Rancangan akhir RKPD –P 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD- P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

B.IV. |1

Dengan

memperhatikan

memperhitungkan

situasi,kondisi,kekuatan,kelemahan,peluang,tantangan

kontinuitas

dan

sinergisitas

pelaksanaan

pembangunan

dan

serta

memperhatikan pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas

dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan DOB berdasarkan UU No.16 Tahun2013, pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan pada tahun 2015, setelah pelantikan akan menyusun RPJMD yang merupakan wadah Visi dan Misi Bupati terpilih.

Penguatan visi dan misi akan di tempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.penetapan urusan pemerintahan yang

mendukung visi dan misi sangat penting,karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran,serta cara ( strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penguatan Visi dan Misi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan dapat di uraikan sbb; Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Musi Rawas Utara Visi

:

Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat. Misi 1 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah


B.IV. |2

Program Stategis :

Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara:

a. Peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidik,tenaga kependidikan b. Peningkatan

layanan

pendidikan,sarana

dan

prasarana

pendidikan,biaya

pendidikan yang gratis sampai tingkat SLTA serta pemberian bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang tidak mampu yang diterima diperguruan tinggi negeri.

SKPD terkait : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program -

:

Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan :        

Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah

Pembangunan ruang locker siswa

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan saranan dan prasarana bermain Pembangunan ruang serba guna/aula


B.IV. |3

              

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah

Pembangunan perpusatakaan sekolah

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian olahraga

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan perlengkapan sekolah

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Pengadaaan sarana mobilitas sekolah



Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah



sekolah

    

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula


B.IV. |4

   

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah



Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah



perlengkapannya

               

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan

instalasi

listrik

sekolah

dan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah


B.IV. |5

        

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini



Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini



anak usia dini

   -

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan     

:


Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah

Pembangunan ruang locker siswa


B.IV. |6

                 

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan ruang serba guna/aula












sekolah

 



B.IV. |7

     

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah






perlengkapannya

             

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan

instalasi

listrik

sekolah

dan


Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah




Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga


B.IV. |8

             


Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah


Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat Pembinaan SMP terbuka

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara      

SD dan SMP

Penyediaan Biaya operasional madrasah

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS Penyelenggraan paket A setara SD

Penyelenggraan paket B setara SMP

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar


B.IV. |9

  

Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)



menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

     -

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Penyediaan beasiswa transisi

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Menengah Kegiatan    

:


Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah



Penambahan ruang guru sekolah



bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

  

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium Pembangunan ruang locker siswa

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan ruang serba guna/aula

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


B . I V . | 10

             

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah











sekolah

     


Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah


B . I V . | 11

 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah






perlengkapannya

                 

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan

instalasi

listrik

sekolah

dan


Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah





Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga





B . I V . | 12

     

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan penyusunan kurikulum



Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan



daerah pedesaaan, terpencil dan kepulauan

 

Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerahPenyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu



Penyelenggraan paket C setara SMU



manajemen berbasis sekolah (MBS)



informasi dan komunikasi

   -

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Non Formal Kegiatan 

:

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal


B . I V . | 13

      

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal



Pengembangan kebijakan pendidikan non formal



non formal

   -

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Luar Biasa Kegiatan    

:


Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah



Penambahan ruang guru sekolah



bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium Pembangunan ruang locker siswa


B . I V . | 14

        

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan ruang serba guna/aula



Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary



Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa



olahraga

    

Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah








sekolah

  


Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga


B . I V . | 15

    

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah






perlengkapannya

              

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan

instalasi

listrik

sekolah

dan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah





Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga



B . I V . | 16

          -



Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan        

:

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)

Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


B . I V . | 17



-

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga



kependidikan



pendidik



profesipendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan

sistem

perencanaan

dan

pengendalian

program

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan  

:

Pemasyaraktan

minat

dan

kebiasaan

terwujudnya masyarakat pembelajar

membaca

untuk



Pengembangan minat dan budaya baca



khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

     

mendorong

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 18

-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan  

:

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan



Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan



penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan



pendidikan

 

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang Pembinaan dewan pendidikan Pembinaan komite sekolah



Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan



tentang berbagai isu pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) -

Program perencanaan sosial budaya Kegiatan :   

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 19

Misi 2 : Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/ lahan tidur Program Stategis :

Peningkatan pembangunan pertanian,perkebunan,kehutanan, peternakan,dan perikanan dengan cara:

a. Pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur

b. Menjaga kelestarian kawasan strategis nasionalTaman Nasional Kerinci Seblat c.

(TNKS)

Peningkatan kesejahteraan petani, tenaga penyuluh pertanian

d. Mengoptimalkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

e. Mengembangkan kegiatan pengolahan produk hilir pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

SKPD yang terkait :

1. Dinas Pertambangan dan Energi. Program -

:

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan 

:

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air


B . I V . | 20

       

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

 

SDA

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam. Kegiatan  

-

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

 -

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

:

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Rehabilitasi hutan dan lahan



Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan



cadangan SDA

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.


B . I V . | 21

Kegiatan    

nasional dan daerah

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengendalian kebakaran hutan. Kegiatan   

:

Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan



Koordinasi pengendalian kebakaran hutan



hutan

 -

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan

 -

:

Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Kegiatan    

:

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan


B . I V . | 22

  -

Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Kegiatan 

:



Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat



keglatan pertambangan rakyat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Program -

:

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan      

:

Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi Pengembangan hutan tanaman

Pengembangan hasil hutan non-kayu

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Optimalisasi PNBP

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan


B . I V . | 23

-

Program rehabilitasi hutan dan lahan Kegiatan    

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

 

lahan

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kegiatan     

-

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

 -

:

:

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penanggulangan kebakaran baton dan lahan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Kegiatan  

:

Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan


B . I V . | 24

  

-

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan dan pengembangan baton Kegiatan  

:

Pengembangan hutan masyarakat adat

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

3. Dinas Pertanian, Peternakan dan ketahanan Pangan. Program -

:

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan  

-

:

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan  

:

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pengembangan pertanian pada lahan kering


B . I V . | 25



Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

-

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan 

-

:



Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



guna



pertanian/perkebunan tepat guna

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

dan

prasarana

teknologi



Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



tepat guna



tanam

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Kegiatan  

:

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )


B . I V . | 26

Program -

:

Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan             

-

:

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana tata ruang wilayah

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang



Survey dan pemetaan



kabupaten/kota

Koordinasi

dan

fasilitasi

penyusunan

rencana

tata

ruang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan 

:

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang


B . I V . | 27

lintas

    

-

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Survey dan pemetaan



Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang



ruang



kabupaten/kota

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan Koordinasi

dan

fasilitasi

penyusunan

pemanfaatan

ruang

lintas

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan  

:

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang



Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang



pemanfaatan ruang



Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang



Pengawasan pemanfaatan ruang



kabupaten/kota



Koordinasi

dan

fasilitasi

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 28

lintas

-

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah ( Pertanahan ) Kegiatan  

-

Penyusunan sistem pendaftaran tanah Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ( Pertanahan ) Kegiatan  

-

:

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan ( Pertanahan ) Kegiatan 

-

:

:

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan ( Pertanahan ) Kegiatan 

:

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

5. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Program -

:

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


B . I V . | 29

Kegiatan   -

Fasilitasi pendataan / inventarisasi lahan tidur/lahan terlantar Fasilitasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur

Program

 

Keberdayaan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

:

Kegiatan Pembinaan Kelompok Mambangun Desa Lomba Desa dan Program Pokok PKK

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan   

-

Peningkatan

Membangun Desa/Kelurahan Kegiatan

-

:

:

Kegiatan Pembinaan Desa dan Kelurahan Kegiatan Pembinaan kelompok tani. Fasilitasi Alokasi Dana Desa

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Kegiatan  

:

Pembinaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )

Fasilitas Penanggulangan Masalah Kemisikinan


B . I V . | 30

Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas. Program Stategis :

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan cara: a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

b. Pembangunan serta peningkatan air bersih,listrik dan sanitasi

SKPD terkait

1. Dinas Pekerjaan Umum Program -

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan      

-

: :

Perencanaan pembangunan jalan

Survei kontur jalan dan jembatan Pembangunan jalan

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan


Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan 

:

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


B . I V . | 31

   -


Kegiatan   

:

Perencanaan turap/talud/brojong

Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan     

-

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan turap/talud/brojong 

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

:

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Kegiatan  

:

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 32

-

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Kegiatan   

-

Inspeksi kondisi Jembatan Evaluasi dan pelaporan

Kegiatan  

:

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Kegiatan   

-

Inspeksi kondisi Jalan

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 

-

:

:

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Kegiatan    

:

Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan Pembangunan gedung workshop

Pembangunan laboratorium kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat


B . I V . | 33

     

-

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan



Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat



berat



kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat

ukur

dan

bahan

labolatorium


Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kegiatan        

:

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan pembangunan pintu air

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan reservoir Pembangunan pintu air

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai


B . I V . | 34

        -

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program penyediaan dan pengolahan air baku Kegiatan       

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

:

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pembangunan sumur-sumur air tanah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air Peningkatan distribusi penyediaan air baku Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Kegiatan 

:

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya


B . I V . | 35

  

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau



sumber daya air lainnya

 -

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan Peningkatan konversi air tanah


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Kegiatan         

-

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

:

Penyediaan

prasarana

berpenghasilan rendah

dan

sarana

air

minum

bagi

masyarakat

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Pengembangan distribusi air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengendalian banjir Kegiatan  

:

Pembangunan reservoir pengendali banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir


B . I V . | 36

       -

Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan  

-

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

:

Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Kegiatan        

:

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Pembangunan pasar perdesaaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 37

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program -

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan     

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

 

penyebrangan

Peningkatan

pengelolaan

terminal

angkutan

sungai,

danau

dan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan  

-

:

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

 -

:

:

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan 

:

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan penumpang


B . I V . | 38

 

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan



keselamatan penumpang



Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang



Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya



treminal



perlengkapan pertolongan pertama

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan



Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum



terminal

  

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan



Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan



kendaraaan angkutan umum teladan

 -

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan 

:

Pembangunan gedung terminal


B . I V . | 39

  -

Kegiatan  

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan

Kegiatan      

:

Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Kegiatan 

-

:

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

-

Pembangunan jembatan penyebrangan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 

-

Pembangunan halte bus, taxi

:

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


B . I V . | 40

Kegiatan  -

:

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Program kerjasama informsi dan media massa Kegiatan   

:

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Program -

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan     

-

: :

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Kegiatan 

:

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan


B . I V . | 41

     -

Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kegiatan  

-

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

:

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Kegiatan   

:

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup ( amanat UU No 23 th 2014, Okt 2016 Energi dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum ) -

Program

:

Kegiatan

:

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan


B . I V . | 42

5. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Program -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan            

-

: :

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan Bimbingan teknis persampahan

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Kegiatan  

:

Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH

Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH


B . I V . | 43

      

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Penyusunan program pengembahan RTH Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Monitoring dan evaluasi

6. Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Program -

Program

: Peningkatan

Keberdayaan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa/Kelurahan Kegiatan  

:

Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Sampah

Fasilitasi Kerjasama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Misi 4 : Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara Program Stategis :

Peningkatan pembangunan pertanian,perkebunan, kehutanan,peternakan,dan perikanan dengan cara :

a. Peningkatan kesejahteraan petani,tenaga penyuluh pertanian b. Pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur


B . I V . | 44

c. Mengoptimalkan produktivitas pertanian,perkebunan, kehutanan,peternakan dan perikanan

d. Mengembangkan e.

kegiatan

pengolahan

kehutanan,peternakan dan perikanan

produk

hilir

pertanian,perkebunan,

menjaga kelestarian kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat

(TNKS)

SKPD terkait. 1. Dinas Pertanian, peternakan dan Ketahanan Pangan. Program -

Program kesejahteraan petani Kegiatan     

-

: :

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani

Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

Program peningkatan ketahanan pangan pertamian/perkebunan Kegiatan  

:

Penanganan daerah rawan pangan

Penyusunan data base potensi produk pangan


B . I V . | 45

                     

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan diverisifikasi tanaman

Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan lumbung pangan desa

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Pengembangan perbinihan/perbibitan

Pengembangan sistem informasi pasar

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Koordinasi kebijakan perberasan

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan


B . I V . | 46

   

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya



Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen



pertanian

 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kegiatan 

Penelitian

: dan

pengembangan

pemasaran



pertanian/perkebunan



produksi pertanian/perkebunan komplementer



hasil pertanian/perkebunan



pertanian/perkebuanan



produksi hasil pertanian/perkebunan



produksi pertanian/perkebuanan

hasil

produksi

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah


B . I V . | 47



-

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari



tengkulak dan sistem ijon



pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan



pertanian/perkebunan masyarakat



masyarakat



pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

Pembangunan pengolahan

pusat-pusat

informasi

penampungan

permintaan

pasar

atas

produksi hasil

hasil produksi

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan

kualitas

dan

teknis

kemasan

hasil

produksi


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan 

:



Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



guna



pertanian/perkebunan tepat guna

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

dan

prasarana

teknologi



Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



tepat guna

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam


B . I V . | 48

 -

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Kegiatan      

-

:

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Kegiatan   

-


:

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan     

:

Pendataan masalah peternakan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 49

-

Program peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan   

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak



Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat



masyarakat

    -

:

Penyuluhan

pengelolaan

bibit

ternak

yang

didistribusikan

kepada

Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Pengembangan agribisnis pertenakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Kegiatan 

:



Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan



produksi petemakan komplementer.

Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash



Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan



peternakan

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan


B . I V . | 50

  

-

produksi peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _



Penyuluhan pemasaran produksi peternakan



masyarakat



masyarakat

Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan



Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat



akan dipasarkan

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Kegiatan  

:

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna



Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna



tepat guna

   -

Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan budidaya perikanan


B . I V . | 51

Kegiatan    -

  

Pembinaan dan pengembangan perikanan :

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pembangunan tempat pelelangan ikan

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Kegiatan 

:

Kajian sistem penyuluhan perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kegiatan 

-

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Kegiatan 

-

Pengembangan bibit ikan unggul

Program pengembangan perikanan tangkap 

-

:

:

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Kegiatan 

:

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar


B . I V . | 52

2. Dinas Perkebunan dan kehutanan Program -

:

Program peningkatan ketahanan pangan pertamian/perkebunan Kegiatan                 

:

Penanganan daerah rawan pangan

Penyusunan data base potensi produk pangan

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan diverisifikasi tanaman

Pengembangan pertanian pada lahan kering


B . I V . | 53

     

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Pengembangan perbinihan/perbibitan

Pengembangan sistem informasi pasar

Peningkatan mutu dan keamanan pangan



Koordinasi kebijakan perberasan



dan perdesaan

  

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya



Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen



pertanian

 -

Pengembangan lumbung pangan desa

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kegiatan  

Penelitian

: dan

pertanian/perkebunan

pengembangan

pemasaran

hasil

produksi

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer


B . I V . | 54



-

Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi



hasil pertanian/perkebunan



pertanian/perkebuanan



produksi hasil pertanian/perkebunan



produksi pertanian/perkebuanan

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil



Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah



tengkulak dan sistem ijon



pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan



pertanian/perkebunan masyarakat



masyarakat



pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari Pembangunan pengolahan

pusat-pusat

informasi

penampungan

permintaan

pasar

atas

produksi hasil

hasil produksi

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan

kualitas

dan

teknis

kemasan

hasil

produksi


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan

:




B . I V . | 55

-

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Kegiatan

:

 -

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Kegiatan

:

 -

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan         

-

:

Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi Pengembangan hutan tanaman

Pengembangan hasil hutan non-kayu

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Optimalisasi PNBP

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program rehabilitasi hutan dan lahan Kegiatan    

:

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata


B . I V . | 56

   -

Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


:

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penanggulangan kebakaran baton dan lahan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

Program pemanfaatan kawasan baton industry Kegiatan 

-

lahan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 

-

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

:

Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Kegiatan   

:

Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan


B . I V . | 57

  -

Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan dan pengembangan baton Kegiatan  

:

Pengembangan hutan masyarakat adat

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Program -

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kegiatan   

:

Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi Pelayanan pengambangan modal ventura dan inkubator



Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi



kualitas

 -

:

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan 

:

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya


B . I V . | 58



Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster



industri



dan menengah

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil



Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah



menengah

Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

-

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan    

-

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

Program Penataan Struktur Industri Kegiatan   

-

:

:

Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial


B . I V . | 59

Kegiatan   -

penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Kegiatan

  

:

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Kegiatan     

-

Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 

-

:

:

Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa

Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang

Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan  

:

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri

Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri


B . I V . | 60

 

impor



Pengembangan data base informasi potensi unggulan



internasional



produk

     -

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri Membangun jejaring dengan eksportir

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait Pengembangan kluster produk ekspor

peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor Pembangunan promosi perdagangan internasional

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan      

:

Penyempurnaan operasional

perangkat

peraturan,

kebijakan

dan

pelaksanaan

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengambangan pasar lelang daerah

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan


B . I V . | 61

 -

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan      

:

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan

4. Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Program -

:

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan     

:

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri



pariwisata

Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran Pengembangan Statistik Kepariwisataan


B . I V . | 62

 -

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan   

:

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata



Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan



lembaga/dunia usaha



pemasaran pariwisata

  -

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

objek

pariwisata

dengan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi Pengembangan daerah tujuan wisata

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi Pengembangan objek pariwisata Desa

Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan  

:

Pengembangan dan penguatan,informasi dan database



Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata



dengan lembaga lainnya



dan budaya



Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan


B . I V . | 63

 

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata



pariwisata

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Program -

:

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan  

:

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah



Pengembangan potensi unggulan daerah



daerah tertinggal (P2KPDT)



PMA

Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/



Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal



instansi pemerintah dan dunia usaha



Daerah

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


B . I V . | 64

   -

Penyelenggaraanpameran investasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan     

:

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal



Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah



modal

  -

Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman Kajian Kebijakan penanaman modal

Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kegiatan 

:

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

6. Bagian Adm. Perekonomian dan Sumberdaya Alam. Program -

:

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


B . I V . | 65

Kegiatan            -

:

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah Pendirian unit penanganan pengaduan

Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan  

:

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah



dengan perusahaan asing



Menengah



Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi


B . I V . | 66

     -

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga

kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan   

:

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan klaster bisnis

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah



dan Koperasi



Menengah



Kecil Menengah

   

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan

industri menengah

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal


B . I V . | 67

 -


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan  

:

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Peningkatan



perkoperasian



Perkoperasian

    

sarana

Pembangunan

sistem

dan

prasarana

informasi

pendidikan

perencanaan

dan

pelatihan

pengembangan

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-

jenis usaha koperasi


Misi 5 : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas. Program Stategis :

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara: a. peningkatan kesejahteraan tenaga medis,

b. peningkatan layanan kesehatan yang bermutu,


B . I V . | 68

c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, d. tenaga medis yang berkualitas e. berobat gratis

SKPD terkait

1. Dinas Kesehatan Program -

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan  

:

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan



Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan



untuk penduduk miskin

  -

:

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan   

:

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya


B . I V . | 69

   

wabah

Perbaikan gizi mayarakat

Revitalisasi sistem kesehatan



Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan



esensial

     -

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik Peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan       

:

Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu

Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 70

-

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Kegiatan       

-

Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu

Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kegiatan     

-

:

:

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Peningkatan pemanfaatna sarana kesehatan

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan  

:

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin


B . I V . | 71



Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi    -

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Peningkatan gizi lebih


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan    

-

mikro lainnya

:

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan        

:

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit menular

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular Peningkatan Imunisasi


B . I V . | 72



-



Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah



pemberantasan penyakit


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan      

-

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan

:

Penyusunan standar kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatan       

:

Pelayanan operasi katarak Pelayanan kesehatan THT

Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Penanggulangan ISPA

Penanggulangan penyakit cacingan

Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin


B . I V . | 73

    -

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar Pelayanan kesehatan pasca bencana alam Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Kegiatan               

sarana

dan

prasarana

:

Pembangunan puskesmas

Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan puskesmas perairan Pengadaaan puskesmas keliling Pembangunan posyandu

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas perairan Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas keliling

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas perairan Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling


B . I V . | 74

      -

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan        

-

Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu

:

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Kegiatan   

:

Penyuluhan kesehatan anak balita Imunisasi bagi anak balita

Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita


B . I V . | 75

 

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita



balita

 -

Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Kegiatan       

-

Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak

:

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia Rekruitmen tenaga perawat kesehatan

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Lansia

Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan Lansia Pembangunan panti asuhan Lansia Pelayanan kesehatan lansia


Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Kegiatan 

:



Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri



produksi rumah tangga



restaurant

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 76

-

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan   

:

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

2. Badan Pemberdayaan perempuan,Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Program -

Program Keluarga Berencana Kegiatan      

-

: :

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Promosi Pelayanan Khiba

Pembinaan Keluarga Berencana

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan  

:

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat


B . I V . | 77

-

Program pelayanan kontrasepsi Kegiatan    

-

Pelayanan konseling KB

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pengadaan alat kontrasepsi

Pelayanan KB medis operasi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Kegiatan 

-

:

:

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Kegiatan 

:

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

-

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kegiatan  

:

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah


B . I V . | 78

-

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Kegiatan 

-

:

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kegiatan 

:

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

-

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Kegiatan 

-

:

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kegiatan 

:

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

3. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. Program -

:

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan

:


B . I V . | 79

                     

Pembangunan rumah sakit

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Pembangunan gudang obat/apotik

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat

Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU Pengembangan ruang operasi Pengambangan ruang terapi

Pengembangan ruang isolasi

Pengembangan ruang bersalin

Pengembangan ruang inkubator Pengembangan ruang bayi

Pengembangan ruang rontgen

Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit Pembangunan kamar jenazah

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan mebeleur rumah sakit

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)


B . I V . | 80

    -

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit


Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan   

:

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit



Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik



I,II,III)

        

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin

Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen

Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit


B . I V . | 81

      

Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan


:

Program perencanaan Sosial Budaya Kegiatan     

:

Penyusunan Masterplan Kesehatan

Koordinasi perencanaan sosial budaya Penyusunan Capaian MDGs/ SDGs

Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan(LP2KD)

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas Narkoba. Program Stategis :

Peningkatan keamanan diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara:

a. Selalu berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(FKPD),


B . I V . | 82

b. Menerapkan berbagai inovasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba melalui pengenaan insentif dan disinsentif bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat,

c. Rehabilitasi bagi pengguna Narkoba

d. Mengaktifkan poskamling di lingkungan masyarakat SKPD terkait 1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program -

:

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Kegiatan 

:

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik. Program Stategis :

1. Mewujudkan system dan standar pelayanan public yang baik

2. Mewujudkan system regulasi penataan SDM dan pengelolaan tata pemerintahan 3. Mewujudkan system data yang transparan dan akuntabel

4. Mewujudkan system pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan profesional

SKPD Terkait


B . I V . | 83

1. Misi 8 : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun dan berakhlak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara. Program Stategis :

Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan adat diseluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dan adat

b. Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petugas lembaga keagamaan dan lembaga adat.

SKPD Terkait


:

Program perencanaan sosial budaya Kegiatan      

:

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penyusunan rencana Aksi daerah Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD Gangguan Keamanan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 84

-

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan   

:

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD Gangguan Lahan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD Penanggulangan kebakaran hutan.

2. Dinas Sosial Program -

:

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Kegiatan 

:

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah     -

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan

:


B . I V . | 85



-

Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi



penyandang cacat dan lansia



perdagangan perempuan dan anak



Kesejahteraan Sosial (PMKS)



termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal



bencana

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban



Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center



kesejahteraan sosial bagi PMKS



masalah kesejahteraan sosial



penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



darurat dan kejadian luar biasa

Peningkatan

kualitas

pelayanan,

sarana

dan

prasarana

rehabilitasi

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pembinaan anak terlantar Kegiatan 

:

Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar


B . I V . | 86

     -

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan 

:



Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan



trauma

  -

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Kegiatan      

:

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 87

-

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kegiatan 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang



penyakit sosial



sosial



sosial

 -

:

Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan 

:



Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha



masyarakat



Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program -

:

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


B . I V . | 88

Kegiatan     

Pendataan potensi kepemudaan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH



Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan



kepemimpinan pemuda

   -

:

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan        

:

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pameran prestasi hasil karya pemuda


B . I V . | 89

 -


Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda

Fasilitasi hari temu motivator interpreuner.

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Kegiatan 

-

:

:

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Kegiatan      

:

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi pengembangan perencanaan olahraga terpadu

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga Pembinaan manajemen organisasi olahraga



Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga



pembangunan dan pengembangan industri olahraga

Penyusunan

pola

kemitraan

pemerintah

dan

masyarakat



B . I V . | 90

dalam

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan       

:

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga



Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat



berprestasi



peningkatan pretasi olahraga



Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat



Pengembangan olahraga rekreasi



teknisi olahraga



teknisi olahraga



Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah


B . I V . | 91

 

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

4. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program -

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan         

-

: :

Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan balai latihan kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan 

:

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja


B . I V . | 92

   

-

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai



Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan



masyarakat

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan 

:



Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja



industrial



jaminan sosial ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan



Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan



keselamatan dan kesehatan kerja

 

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan politik ( KesbangPol ) Program

:


B . I V . | 93

-

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan      

-

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembangunan pos jaga/ ronda

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat pengendalian keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan 

-

:

:



Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja



kejahatan



TNI/ POLRI dan Kejaksaan



daerah

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan  

:

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat


B . I V . | 94

 -

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan   

:

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

-

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan 

-

:

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Kegiatan       

:

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur


B . I V . | 95

 -

Program pendidikan politik masyarakat Kegiatan     

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan :

Penyuluhan kepada masyarakat

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik koordinasi forum-forum diskusi politik Penyusunan data base partai politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kegiatan 

:



Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam



ancaman/ korban bencana alam



bencana alam

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Program -

:

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


B . I V . | 96


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa


:

Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa (BumDes) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan



Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan



pedesaan

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan    

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

-

:

:

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


B . I V . | 97

Kegiatan 

-

:

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan



perdesaan



desa



desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Kegiatan 

:

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program -

:

Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan  

:

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu



Pelatihan tenaga pengelola SIAK



dan pemeliharaan)



Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan


B . I V . | 98

        

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


B . I V . | 99

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Untuk mencapai tujuan Pembangunan yang di inginkan pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan pada kondisi internal maupun eksternal yang akan dihadapi,serta permasalahan dan tantangan yang ada di berbagai bidang,maka rencana program dan

kegiatan prioritas daerah yang di jabarkan menurut urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain meliputi

urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan kedalam bidang-bidang

urusan yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD)sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ( Perda No.7,8,9 dan 10 tahun 2015 ) Selanjutnya dari masing –masing urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan dari masing-masing SKPD tersebut harus

dapat

menjelaskan/menggambarkan

lebih

lanjut,mengenai

perencanaan

program,indikator kinerja,target,satuan,pagu indikatif ,lokasi,SKPD yang bertanggung

jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 adapun

rincian SKPD pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2016.

Draf Rancangan akhir RKPD Perubhan 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

B.V. |1

Tabel B.V.1 NO

1

N

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD

PRIORITAS

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah

FOKUS

SKPD

a. Peningkatan

kesejahteraan dan mutu pendidik,tenaga kependidikan

b. Peningkatan

layanan

pendidikan,sarana prasarana

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ). 3.

dan

pendidikan,biaya

pendidikan yang gratis sampai

tingkat

SLTA

biaya

kuliah

bagi

serta pemberian bantuan

mahasiswa yang tidak mampu yang diterima diperguruan negeri.

tinggi


B.V. |2

2

Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/ lahan tidur

a. Pemanfaatan

lahan

terlantar/lahan tidur

b. Menjaga

kelestarian

kawasan

strategis

nasionalTaman Nasional c.

Kerinci Seblat (TNKS) Peningkatan

kesejahteraan tenaga

pertanian

petani,

penyuluh

1. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup. 2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan. 3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) 5. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

d. Mengoptimalkan

produktivitas pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan

dan

e. Mengembangkan kegiatan

pengolahan

produk hilir pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan.

dan


B.V. |3

3

Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas.

a. Pembangunan

dan

peningkatan jalan dan jembatan

b. Pembangunan

serta

peningkatan

air

bersih,listrik dan sanitasi

4

Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara

a. Peningkatan

kesejahteraan petani,tenaga pertanian

penyuluh

b. Pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur c. Mengoptimalkan produktivitas

pertanian,perkebunan, kehutanan,peternakan

1. Dinas Pekerjaan Umum. 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) 4. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup. 5. Kantor Kebersihan dan Pertamanan. 6. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. 1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan. 2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopersai. 4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. 6. Bagian Adm.Perekonimian dan Sumberdaya alam SETDA,

dan perikanan

d. Mengembangkan kegiatan produk

pengolahan

hilir


B.V. |4

pertanian,perkebunan, kehutanan,peternakan e. 5

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas.

dan perikanan

menjaga kelestarian kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

a. peningkatan

kesejahteraan

tenaga

medis,

b. peningkatan

layanan

kesehatan yang bermutu,

c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,

d. tenaga

medis

berkualitas

1. Dinas Kesehatan 2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah( Bappeda ) 5.

yang

e. berobat gratis 6

Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas Narkoba.

a. Selalu

dengan

berkoordinasi

Koordinasi

Daerah(FKPD),

b. Menerapkan inovasi

Draf Rancangan akhir RKPD Perubhan 2016

Forum

Pimpinan

berbagai dalam

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) 3. Kantor Sat.Pol.PP 4. Bagian Kesra Setda 5. Dinas Sosial 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

B.V. |5

pemberantasan peredaran melalui

Narkoba

pengenaan

Informatika. 7. Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

insentif dan disinsentif bagi

pemerintah

masyarakat,

aparatur maupun

c. Rehabilitasi

pengguna Narkoba

bagi

d. Mengaktifkan poskamling

lingkungan masyarakat 7

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik.

di

1. Mewujudkan system dan standar pelayanan public yang baik

2. Mewujudkan

system

regulasi penataan SDM dan

pengelolaan

pemerintahan

3. Mewujudkan data

yang

tata

system

transparan


B.V. |6

dan akuntabel

4. Mewujudkan pengawasan

system

penyelenggaraan pemerintahan

yang

a. Meningkatkan

sarana

optimal dan profesional 8

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun dan berakhlak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara.

dan

prasarana

keagamaan dan adat

b. Meningkatkan pengetahuan

kesejahteraan

dan

petugas

lembaga keagamaan dan lembaga adat.

Dari SKPD pelaksana prioritas pembangunan tersebut maka dapat dilihat secara terperinci

kegiatan yang direncanakan sesuai dengaan Renja SKPD tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut;


B.V. |7

BAB VI

PENUTUP Dasar – dasar dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Penetapan Plapon Anggaran Sementara Perubahan ( KUA P- PPAS P ) tahun 2016 ,yang selanjutnya menjadi Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 adalah

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan ( RKPD-P).seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPDP tahun 2016 ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh SKPD melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja)SKPD dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA)SKPD

dengan

menerapkan

sistem

perencanaan

dan

penganggaran

terpadu,perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran jangka menengah.

yang

Untuk keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan ( RKPD-P ) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016, sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi

antar SKPD,serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.oleh sebab itu,seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sehingga setiap program dan kegiatan bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 ini akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara dan Stake

Holder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun tantangan yang akan kita hadapai di tahun 2016 terasa berat,kita harus mengatasi tantangan tersebut bekerja lebih keras dan cerdas serta lebih bijak,memperkuat

koordinasi dan sinergi seluruh jajaran pemerintah kabupaten Musi rawas Utara dengan RKPD perubahan 2016

B.VI. | 1

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kerjasama yang sedang memberikan manfaat dengan para pelaku Usaha.

Dengan langkah dan rasa kebersamaan,tak ada gelap yang tak berakhir,tak ada

terik yang tak berlalu,seberat apapun tantangan pasti akan teratasi, untuk mewujudkan

kabupaten Musi Rawas Utara “Makmur, Aman, Cerdas dan bermartabat ”melalui upaya Mewujudkan

pemanfaatan

pendidikan

yang

berkualitas

dan murah, Mewujudkan

optimalisasi

lahan terlantar/lahan tidur, Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten

Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas, Mewujudkan

hilirisasi

komoditi

unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara, Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, Mewujudkan

Kabupaten

Musi

Rawas

Utara

bebas Narkoba,

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten ,Musi Rawas Utara yang baik, dan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun dan beraklak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara , mendukung visi Sumatera Selatan Sejahtera lebih maju dan berdaya saing Internasional.

Muara Rupit,

Mei

2016

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H.M. SYARIF HIDAYAT

RKPD perubahan 2016

B.VI. | 2

RKPD perubahan 2016

B.VI. | 3

RKPD PERUBAHAN 2016 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Recommend Documents