PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,
Menimbang : a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretaiat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2002, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah; b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan mengakomodir Kepala Bagian Perundang-undangan dan Sub Bagian Keuangan menjadi Kepala Bagian Keuangan
pada
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
karena
meningkatnya volume kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas; c. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860); 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 4. Undang-Undang RI Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor; 4548); 5. Undang-Undang RI Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 10. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:41/KEP/M/PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan dan Angka Kriditnya.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Musi Rawas; 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretaiat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Rawas; 7. SekretarisDewan adalah Sekretais DPRD Kabupaten Musi Rawas.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2
(1) Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur Staf Pemeirntah Daerah, unsur DPRD . (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD dari PNS yang memenuhi syarat. (3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab secara tekhnis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: a. Sekretaris; b. Bagian Umum, membawahkan: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Perlengkapan. c. Bagian Keuangan,membawahkan: 1) Sub Bagian Anggaran; 2) Sub Bagian Perbendaharaan; 3) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan. d. Bagian Persidangan, membawahkan : 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; 2) Sub Bagian Humas dan Protokol. e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1) Sub Bagian Pengkajian dan Produk Hukum; 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi. f. Jabatan Fungsional.
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Dewan Pasal 5 Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretarissi DPRD Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian dan memfasilitasi Rapat Anggota DPRD; b. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD; d. Pengelolaan tata usaha DPRD; e. Penyusunan bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan; f. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; g. Penyediaan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Bagian Umum Pasal 7
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan Sekretariat DPRD, pembinaan dan pengendalian urusan tata usaha urusan rumah tangga, perlengkapan. Pasal 8 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Umum mempunyai Fungsi : a. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perelengkapan, perjalanan dinas, kearsipan; b. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Perundangundangan guna menyusun Program Kerja Sekretaiat DPRD; c. nai Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengenai perlengkapan, administrasi kepegawaian, pengelola pemberitaan dan penerbitan; d. memelihara dan membina keamanan dan ketertiban kantor dan gedung-gedung DPRD dan Sekretariat DPRD; e. melakukan koordinasi dengan Bagian Persidangan, Bagian Keuangan dan Bagian PerundangUndangan dalam menyusun laporan kegiatn DPRD dan Sekretariat DPRD; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bagian Keuangan Pasal 9 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran DPRD dan membina administrasi keuangan DPRD.
Pasal 10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. menyiapkan perencanaan, penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran DPRD serta mengelola administrasi keuangan DPRD;
b. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan Sekretaiat Daerah; c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai administrasi keuangan, anggaran, serta urusan pembukuan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bagian Persidangan Pasal 11 Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok menyiapkan Penyelenggaraan Rapat, Rapat Paripurna, Rapat-Rapat Komisi, Rapat-Rapat Fraksi, Rapat-rapat Panitia Khusus dan Rapat-Rapat lainnya, Humas dan Protokol dan menyelenggarakan pembuatan risalah rapat.
Pasal 12 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Persidangan mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pembuatan risalah rapat DPRD, meneliti dan mengoreksi tentang laporan hasil Persidangan Anggota Dewan; b. mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait mengenai jadwal rapat, peserta rapat, pokok bahasan rapat, perlengkapan rapat dan hasil-hasil rapat; c. menghimpun dan mengoreksi hasil persidangan dan produk-produk DPRD serta Perundangundangan lainnya; d. menyampaikan bahan dari hasil keputusan siding yang diperlukan oleh Humas DPRD sebagai bahan pemberitaan serta pengaturan pengiriman produk-produk DPRD lainnya; e. menyiapkan bahan dan perlengkapan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan sesuai bidang tugasnya;
Bagian Kelima Bagian Perundang-undangan Pasal 13 Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengelola bahan untuk bahasan rancangan dan kajian produk hukum serta melaksanakan pengolahan data
dan pendokumentasian produk
hukum. Pasal 14 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perundangundangan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian pengolahan data dan dokumentasi produk hukum; b. pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Umum Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan, penyiapan bahan kajian dan pengembangan produk hukum; d. pelaksanaan pengelolaan, koordinasi bahan rancangan produk hukum;
e. pelaksanaan pengelolaan penyiapan dan penyusunan produk hokum yang menjadi tugas DPRD; f. pengelolaan pelaksanaan unifikasi dan kodifikasi produk hokum; g. pengelolaan kegiatan perpustakaan; h. pengelolaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Bagian Perundang-undangan ; i.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j.
pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretais Dewan sesuai bidang tugasnya.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional ahmempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Sekretariat Dewan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit dalam lingkungan Sekretariat DPRD.
BAB VI TATA KERJA Pasal 16 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pasal 17 Setiap
pimpinan
Satuan
Organisasi
wajib
mengawasi
bawahannya
masing-masing,
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peratura yang berlaku. Pasal 18 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VII ESELON SEKRETARIAT DPRD Pasal 19 (1) Sekretariat DPRD adalah jabatan Struktural Eselon II/b. (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas adalah Jabatan Struktural Eselon III/a. (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 20 Dengan dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber-sumber lain yang sah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 29 Desember 2006. BUPATI MUSI RAWAS, Dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 30 Desember 2006. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
Dto
MUKTI SULAIMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D
