POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIY TERHADAP RKPD TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIY TERHADAP RKPD TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, di tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari sepuluh tahun tahap pertama. Sedangkan tahun 2015 merupakan tahun pertama, dari sepuluh tahun tahap ke dua atau tahap terakhir menuju tahun 2025. Dengan demikian maka tahun 2015 merupakan tahun transisi upaya pemerintah DIY mewujudkan visinya. Perjalan pencapaian visi Pemerintah Daerah DIY di paruh perjalanan tahun ini, dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa besar capaian yang telah diperoleh dan seberapa besar penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Apabila ternyata penyimpangan jauh lebih besar dari upaya pencapaian target, maka

tahun 2015

harus dijadikan starting point untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi. Hal ini agar supaya Visi DIY berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, ditetapkan bahwa DIY akan proyeksikan sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, menjadi kenyataan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 3 Oktober 2012, merupakan momentum sejarah yang akan semakin memperkuat dukungan akan terwujudnya visi DIY di masa depan. Hal ini karena satu dari 5 pilar kewenangan keistimewaan yang ada dalam undangundang tersebut, merupakan bagian dari visi yang akan diwujudkan oleh seluruh komponen masyarakat DIY. Dengan demikian sudah sangat kuat dan lengkap, baik ketentuan yuridis, road map maupun plan mapnya. Upaya perwujudan visi tersebut, tinggal bagaimama teknis pengawalan dan strategi pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan stakeholders lainnya. Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudtan visi tersebut diatas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat DIY, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi DIY dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati melalui 1

Musrenbang di tingkat Pemerintah DIY, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD DIY yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi DIY. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokokpokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD. Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya Peraturan Gubenur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) paling lambat minggu kedua pada bulan Februari pada tahun berjalan. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokokpokok Pikiran DPRD DIY kepada gubernur akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur Dengan demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD

2

harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Gubernur DIY dengan tepat waktu. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD DIY, baik dari unsur Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, maupun Badan Legislasi Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013, hasil reses/ aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dll. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2015, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat DIY melalui DPRD DIY untuk bahan penyusunan RKPD. Memperhatikan dan mencermati upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dalam usaha mewujudkan salah satu Visi Pemerintah DIY, yaitu DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara, sampai dengan sepuluh tahun pertama atau di tahun 2014 nampak bahwa upaya itu masih jauh dari harapan. Karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap RPJMD 2009-2013, saat ini terjadi deviasi kurang lebih 29 pct. Konsepsi penyelesaian target pencapaian visi DIY di sepuluh tahun pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek Visi DIY. Kemudian untuk sepuluh tahun berikutnya salah satunya adalah penyiapan dan pembenahan Sumber Daya Manusia dan menejemen pengelolaan kepariwisataan. Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata khusunya di jalur pantai selatan Gunungkidul masih jauh dari kenyataan dan kebutuhan. Hendaknya pembebasan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan selesai di tahun 2015. Pemerintah DIY juga harus lebih visioner dalam menginovasi terwujudnya event-event berskala internasional dalam bidang pariwisata. Disamping itu juga agar lebih berbenah dalam bidang kenyamanan dan kebersihan diseluruh obyek wisata yang ada di DIY. 3

B. Landasan Hukum Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD Tahun 2015 berlandaskan antara lain: 1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1950

Nomor

3)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 58);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 7.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 4

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 8.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi

Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 7); 9.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6); 11. Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib. C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan

sebagai upaya

DPRD DIY dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan DIY, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi DIY sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor lainnya. Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu : 1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2015. 2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKASKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2015. 4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD

5

5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD DIY. 6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik. D. Ruang Lingkup Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Tahun Anggaran 2015, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah DIY, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat, hasil-hasil studi banding DPRD DIY, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dll.

6

BAB II KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN A. Kondisi Umum 1. Kondisi Geografi Dilihat dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data adalah yang terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan luas wilayah 3.185,8 km² sehingga hanya sebesar 0,17% dari luas seluruh Indonesia. Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di atas jika dilihat per kabupaten/kota maka Kabupaten Gunung kidul adalah yang terluas dengan luas wilayah 1.485,36 km² atau 46,63% dari luas wilayah DIY, diikuti dengan Kabupaten Kulon Progo sebesar 586,27 km² atau 18,40% dari luas wilayah DIY, Sleman 574,82 km² atau 18,04% dari luas wilayah DIY, Kabupaten Bantul 506,85 km² atau 15,91% dari luas wilayah DIY serta yang terkecil adalah Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km² atau 1,02% dari luas wilayah DIY. Dengan luas wilayah yang sempit ini sebenarnya disatu sisi merupakan hal yang baik dalam artian masalah yang dihadapi tidak sekompleks daerah lain dan juga akan lebih mudah dalam melakukan penataan dan koordinasi pembangunan di seluruh kab/kota yang ada sehingga pada akhirnya diharapkan tidak ada kesenjangan yang sangat lebar antara kondisi masyarakat serta kemajuan daerah di satu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan perspektif pembangunan kewilayahan maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seharusnya

dalam

mengalokasikan

anggaran

bagi

Kabupaten/Kota

juga

mempertimbangkan faktor luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. 2. Kondisi Ekonomi Makro Besaran PDRB DIY pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 63,69 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 24,57 triliun (PDRB riil). Selanjutnya jika dibandingkan dengan PDRB DIY pada tahun 2012 triliun atas harga konstan Rp.23,31, maka pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2013 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 meningkat sebesar 5,4 persen terhadap tahun 2012 yang berarti merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi selama satu dekade terakhir. (BPS, Berita Resmi Statistik 5 februari 2014). 7

Semua sektor perekonomian tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi dicapai sektor industri pengolahan sebesar 7,81 persen dimana sektor ini mencakup indsutri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki, dan kulit; dan industri furniture. Diurutan kedua sektor mempunyai pertumbuhan tinggi adalah

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54 persen, kemudian

sektor pengangkutan dan komunikasi diurutan ketiga sebesar 6,3 persen. Selanjutnya sektor yang sangat terkait dengan DIY sebagai daerah tujuan wisata yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa juga mampu tumbuh positif sebesar 6,2 persen dan 5,57. Sedangkan di posisi akhir adalah sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,63% dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui sektor mana saja yang paling berperan dalam struktur ekonomi DIY maka kita bisa mengetahuinya dari andil yang diberikan oleh sektor dimaksud pada pertumbuhan ekonomi DIY secara keseluruhan. Sektor yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31 persen sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa memberi andil masing-masing sebesar 0,98 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Selanjutnya PDRB DIY pada tahun 2013 juga dapat dilihat berdasarkan penggunaannya

yang

merupakan

penjumlahan

dari

komponen-komponen

permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor, impor dan lainnya. Dari keseluruhan nilai PDRB DIY tahun 2013 sebesar Rp.63,69 triliun sebagian besar digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp.33, 29 triliun tentunya hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya menarik kegiatan investasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (BPS, Berita Resmi Statistik 5 februari 2014). Jika kita mencermati data pada tahun-tahun sebelumnya misalnya tahun 2010 dan 2011, maka di Pulau Jawa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY di antara 5 provinsi lainnya baik atas dasar harga konstan maupun harga pasar berada di posisi yang terendah dan secara nasional berada di peringkat ke dua puluh setelah Provinsi Jambi dan di atas Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (BPS, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2012). Dan kondisi ini tampaknya masih tidak berubah dengan adanya data kontribusi PDRB DIY terhadap total PDRB 33 provinsi di triwulan IV tahun 2013 yang hanya sebesar 0,84 persen dan merupakan yang terendah di Pulau Jawa. 8

Pemerintah Daerah DIY tentunya harus mencari terobosan-terobosan dalam meningkatkan perekonomian DIY termasuk diantaranya dengan usaha-usaha yang agresif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di DIY. Beberapa poin keunggulan DIY harus bisa ditonjolkan dengan maksimal misalnya predikat sebagai kota pendidikan dan banyaknya perguruan tinggi yang dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor di bidang tekhnologi komputer dan teknologi informasi sehingga ditahun-tahun yang lalu sempat muncul mimpi bahwa di DIY akan terdapat sebuah komplek industri teknologi tinggi seperti Sillicon Valley di Amerika serikat. Nilai lebih lain yang dimiliki DIY adalah kondisi keamanan dan ketertiban daerah yang stabil sehingga sangat mendukung iklim usaha ditambah lagi dengan masih murahnya upah tenaga kerja di DIY. 3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Wikipedia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran Indek Pembangunan Manusia di dalam suatu Negara juga berguna sebagai bahan perbandingan kualitas pembangunan dan kehidupan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Sejak 1 (satu) dekade terakhir angka IPM DIY terus menujukkan peningkatan. Dimana pada tahun 2002 angka IPM DIY tercatat sebesar 70,8 sedangkan pada tahun 2012 angka IPM DIY adalah 76,75. Secara nasional IPM DIY yang mencapai 76,75 menduduki peringkat yang sama dibandingkan tahun 2011 yaitu keempat setelah provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Riau tidak berubah sejak tahun 2008. Keunggulan DIY terletak pada lamanya rata-rata usia harapan hidup penduduk yang merepresentasikan indikator kesehatan. Rata-rata usia harapan hidup DIY menjadi yang tertinggi secara nasional angka harapan hidup 73,48. selain angka melek huruf DIY juga termasuk baik dan rata-rata lama sekolah DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia yaitu pada peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait dengan angka melek huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat 9

membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DIY. 4. Angka Kemiskinan Dari data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa garis kemiskinan di DIY pada September 2013 adalah sebesar Rp.303.843,- per kapita per bulan. Jumlah penduduk DIY yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan pada September 2013 adalah 535,18 ribu orang yang jika dibandingkan dengan angka pada September 2012 sebesar 562,11 ribu orang maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sejumlah 26,93 ribu orang. Jumlah penduduk miskin dimaksud jika dibandingkan dengan seluruh penduduk DIY maka didapat persentasi jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 15,03 persen yang berarti terjadi penurunah sebesar 0,85 poin dibandingkan persentase pada September 2012 yang 15,88%. Secara umum jumlah penduduk miskin DIY juga cenderung menurun dari tahun ke tahun, misalnya pada Maret 2009 tercatat jumlah penduduk miskin DIY 585,78 ribu orang sedangkan pada September 2013 sebesar 535,18 ribu orang. Selanjutnya dari jumlah penduduk miskin September 2013 tersebut sebagian besar tersebar di perkotaan sejumlah 60.83 persen atau sejumlah 325,53 ribu orang yang meningkat sejumlah 19,02 ribu orang dibandingkan September 2012. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang tersebar di perdesaan sebesar 39,17 persen atau sejumlah 209,66 ribu orang yang berarti terjadi penurunan sejumlah 46 ribu dibandingkan kondisi September 2012. Kemudian dilihat dari persebarannya di kabupaten/kota maka pada tahun 2012 urutan persentase penduduk miskin tertinggi adalah di Kabupaten Kulon Progo sebesar 23,32% kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunung Kidul sebesar 22,72%, Kabupaten Bantul 16,97%, Kabupaten Sleman 10,44%, serta yang terakhir adalah Kota Yogyakarta 9,38%. (DIY dalam Angka 2013). Melihat pada data-data kemiskinan di atas tentunya sudah sangat diperlukan terobosan-terobosan baru dalam menangani dan mengurangi angka kemiskinan mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Oleh karenanya bekal data kantong-kantong kemiskinan secara tepat serta data rumah tangga miskin 10

sangat diperlukan, kemudian jika sudah dimiliki perlu adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin. 5. Pariwisata Salah satu indikator penting di sektor pariwisata adalah tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap wisatawan.

Jumlah wisatawan yang menggunakan

fasilitas hotel tercatat wisatawan asing sejumlah 148.496 orang dan wisatawan domestik sejumlah 3.397.835 orang pada tahun 2012 hal ini berarti disisi wisatawan asing terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 2011 sejumlah 148.756 orang sedangkan wisatawan domestik terjadi kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun 2011 yang sejumlah 3.057.578 orang. Jika dilihat dari negara asalnya maka 10 (sepuluh) besar wisatawan mancanegara yang datang ke DIY berasal dari Belanda, diikuti Malaysia, Perancis, Jepang, Jerman, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Thailan dan China. Berdasarkan data yang ada dari Badan Pusat Statistik tercatat tingkat hunian kamar hotel pada tahun 2012 adalah 40,72% dan pada tahun 2011 adalah 37,82%. Sedangkan lama menginap wisatawan asing pada tahun 2012 rata-rata 2,23 hari dan pada tahun 2011 rata-rata 2,24 hari. Kemudian lama menginap wisatawan domestik pada tahun 2012 rata-rata 1,58 hari dan pada tahun 2011 rata-rata 1,61 hari. (DIY dalam angka 2013). Pariwisata merupakan sektor andalan DIY hal ini juga tercermin pada Visi DIY 2025 yang ingin diwujudkan yaitu menjadi Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Wisata Terkemuka di Asia Tenggara. Untuk mewujudkannya maka Pemerintah Daerah dan Swasta harus mengarustutamakan pariwisata di seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar dapat mengejar Provinsi Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Kebijakan dan program serta kegiatan tentunya terkait dengan pengembangan destinasi wisata serta paket wisata untuk menghindari stagnasi dan kejenuhan para wisatawan yang datang ke DIY. Selain itu tentunya patut dipikirkan bagaimana meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti akses jalan yang memadai dan mudah dijangkau serta penyediaan lahan parkir yang cukup di kawasan wisata. 11

6. Pendidikan Sebagai daerah yang lekat dengan julukan kota pendidikan, maka sektor pendidikan secara langsung maupun tidak langsung sangat terasa pengaruhnya bagi DIY baik dibidang ekonomi maupun sosial. Dengan banyaknya jumlah siswa dari luar DIY yang bersekolah di DIY maupun mahasiswa dari luar DIY yang melanjutkan kuliah di DIY maka sedikit banyak perekonomian DIY juga didorong oleh usaha dan jasa yang terkait dengan keberadaan para siswa dan mahasiswa. Kita bisa melihat betapa banyaknya usaha warung makan, kos-kosan, laundry, fotocopy dan usaha lainnya yang tumbuh didorong oleh keberadaan para siswa dan mahasiswa yang ada di DIY dan tentu saja sektor usaha seperti ini adalah sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil dan menengah dan merupakan sektor yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja. Melihat begitu pentingnya sektor pendidikan bagi citra DIY dan juga bagi perekonomian DIY sudah merupakan suatu keniscayaan jika Pemerintah Daerah DIY meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar DIY yang tercermin dalam Visi DIY 2025 yaitu menjadi Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Wisata Terkemuka di Asia Tenggara. Untuk mencapai visi dimaksud tentunya perlu dukungan kebijakan yang dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di DIY dan juga perlu dukungan infrastruktur yang terkait dengan pendidikan agar para siswa dan mahasiswa tetap merasa nyaman untuk belajar dan tinggal di DIY, disamping itu Pemerintah Daerah perlu memberikan pengkondisian dan fasilitasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi sehingga kualitas pendidikan Perguruan Tinggi di DIY akan lebih baik dan maju seiring dengan pertumbuhan pendidikan yang lain. Selanjutnya gambaran kondisi pendidikan di DIY baik dari jenjang TK sampai dengan Perguruan Tinggi tercermin dalam data Badan Pusat statistik melalui DIY dalam angka tahun 2013. Pada tahun 2012/2013 untuk jenjang TK hingga Sekolah Menengah Atas tercatat 5.071 unit sekolah atau meningkat 0,02 persen dibandingkan dengan tahun 2011/2012 yang tercatat 5.070 sekolah. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2012 memiliki 1.853 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 292.781 anak dan diasuh oleh 21.491 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP tercatat sebanyak 428 sekolah dengan 123.933 anak didik yang diasuh oleh 10.512 orang guru. Pada Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 5.344 orang guru yang mengajar 49.514 siswa yang tersebar pada 166 sekolah. Adapun untuk tingkat 12

Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 208 unit sekolah dengan 78.712 siswa yang diajar oleh 8.172 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 1.160 anak atau mengalami peningkatan 0,96 persen dibandingkan tahun 2011, yang berjumlah mencapai 1.149 anak. Pada jenjang perguruan tinggi negeri, D.I. Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 6.980 orang (tidak termasuk UGM) dengan jumlah dosen tetap sebanyak 2.274 orang. Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 112 institusi ,dengan rincian sebanyak 18 universitas, 42 sekolah tinggi/institut, serta 7 politeknik dan 45 akademi. Didalamnya tergabung mahasiswa sebanyak 57.402 orang yang diasuh oleh 5.436 orang dosen. Untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan diantaranya adalah rasio murid-guru, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik pada tahun 2012/2013 seorang guru SD rata-rata memiliki beban untuk mengajar sebanyak 14 murid. Sementara pada tingkat SLTP, SLTA, dan SMK masing-masing memiliki beban mengajar sebanyak 12,9 dan 10 murid. Perkembangan rasio murid-guru selama delapan tahun terakhir menunjukkan perbaikan dengan semakin menurunya rasio murid guru yang mencerminkan semakin tercukupinya ketersediaan tenaga pendidik di sekolahsekolah yang ada di DIY. Di sisi lain pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), dari data yang ada dapat diketahui bahwa APS DIY menujukkan kecenderungan yang semakin menurun dimana APS penduduk DIY dengan usia 7-12 tahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir nilainya mendekati 100% dan pada tahun 2012 APS DIY adalah 99,77 persen. Dari angka tersebut dapat diterjemahkan bahwa masih ada 0,23 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum/tidak mendapat kesempatan mengenyam bangku sekolah. Ditingkat usia 13-15 tahun (usia SLTP) APS DIY tahun 2012 adalah 98,32 persen yang berarti 1,68 % penduduk usia SLTP belum/tidak dapat mengenyam pendidikan. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata program wajib belajar 9 tahun yang secara nasional dicanangkan di DIY pencapaiannya sudah baik walaupun tetap masih belum dapat mencapai 100%. Lebih jauh lagi APS DIY pada tingkat usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun pada tahun 2012 80,22 persen dan 44,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak 13

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penerapan program pendidikan universal atau pendidikan 12 tahun yang sudah di coba digagas penerapannya dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya indikator Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau tidak menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu (drop out). Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid putus sekolah di DIY mencapai 1.160 siswa terdiri dari 1.053 siswa berasal dari sekolah yang berada pada naungan Diknas, dan 107 siswa berasal dari sekolah yang berada di bawah naungan non-Diknas. Apabila ditelaah lebih lanjut dapat diketahui bahwa angka putus sekolah tersebut pada tingkat SLTA adalah sebesar 61,64 persen kemudian pada tingkat SLTP dan SD masing-masing sebesar 19,91 persen dan 18,45 persen. Masih besarnya angka putus sekolah pada tingkat SD dan SLTP tentunya harus menjadikan Pemerintah Daerah DIY meningkatkan programprogram pendidikan yang ada yang dapat mencegah terjadinya putus sekolah apalagi pada tingkat SD dan SLTP yang berarti kegagalan penerapan wajib belajar 9 tahun dan tentunya juga menunjukkah ketidak-siapan DIY untuk menuju program pendidikan universal 12 tahun. Selanjutnya Angka Melek Huruf DIY pada tahun 2012 adalah 92,0 persen yang menunjukkan bahwa 92 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY memiliki kemampuan membaca dan menulis. Sementara Rata-rata Lama Sekolah DIY pada tahun 2012 adalah 9,2 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk DIY berusia 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan pada tingkat SLTP. 7. Urusan Wajib maupun Pilihan lainnya. Pada dasarnya baik urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan Daerah harus dikerjakan sesuai dengan RPJMD. Misalnya dalam bidang Pertanian bagaimana dimunculkan item tentang kemudahan petani untuk memperoleh bibit, pupuk yang mendukung ketahanan pangan serta memberikan advokasi pada saat panen dan pasca panen. Demikian juga untuk infrastruktur pertanian perlu penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan penambahan saluran irigasi. Pemerintah memberikan perlidungan dan jaminan atas lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman. Dalam

Bidang

Pemuda

bagaimana

Pemerintah

memprioritaskan

program

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda. Hal ini mengingat kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap mengalami kenaikan 14

kasus. Pemerintah daerah memfasilitasi pembuatan rencana strategis penanggulan penyalahgunaan narkoba yang terstruktur dan terukur agar dapat di evaluasi dalam setiap tahap pencapaiannya. Untuk mendukung Pelaksanaan prioritas maupun tidak prioritas urusan pada pelaksanaannya maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga antara urususan prioritas dan tidak prioritas dapat berjalan bersinergi saling mendukung dan melengkapi. Salah satu kunci pelaksanaan adalah SDM handal sebagai pengelola. B. Permasalahan 1. Tingkat pencapaian Visi 2025 berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2011 terjadi deviasi sebesar 28,18% dan Visi dan misi DIY tersebut kurang disosialisasikan dimasyarakat. 2. Angka melek huruf DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% naik menjadi 90,84% pada tahun 2010 kemudian naik mencapai 91,49%pada tahun 2011. Tahun 2011 masih terdapat 10 persen penduduk DIY yang ditengarai buta huruf. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk DIY yang buta huruf adalah penduduk usia 50 tahun keatas. 3. Pendidikan a. Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Daerah

tentang

Penyelenggaraan

Pendidikan Berbasis Budaya tentunya harus segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan penerapan serta

mekanisme penganggaran oleh

berbagai pihak. Sampai dimanakah penerapan Peraturan Daerah tersebut? Dan bagaimana kelanjutannya? b. Perlu

upaya

dan

dukungan

dari

berbagai

sumber

dalam

rangka

mengembalikan citra Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota budaya. c. Perlu

dikembangkan

program

dan

model-model

kegiatan

percepatan

peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai seminar, lokakarya, serta memperhatikan tata kelola GTT dan PTT. d. Belum

meratanya

mengintegrasikan

akses

untuk

memperoleh

nilai-nilai keagamaan dan

pendidikan

yang

landasan moralitas serta

kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan 15

kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya

wilayah,

maupun

system

pendidikan

untuk

melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan; e. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai dengan harapan; f.

Fasilitas/sarana

penunjang

pendidikan

termasuk

pengembangan

perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai. 4. Pariwisata a. Kurangnya kreativitas serta dukungan anggaran dari berbagai sumber untuk menyusun even-even yang memiliki nilai jual pariwisata sebagai usaha untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan. b. Terbatasnya

investor

dibidang

Pariwisata

menyebabkan

kurang

berkembangnya produk pariwisata. c. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dengan model komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. 5. Kesehatan. a. Belum sinkronnya data yang dimiliki antara JKN, JKD dan jamkesos. b. Belum ada kebijakan yang mempunyai daya dukung yang terintegrasi antar

SKPD yang mendukung pengurangan penyakit endemik seperti malaria, dll.

16

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015

A. KEUANGAN DAERAH Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Kemampuan Keuangan Daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Penyusunan perkiraan Keuangan Daerah yang diperlukan untuk Tahun 2015 dengan mendasarkan pada : RPJMD Tahun 2012 – 2017 yang memuat tentang rata-rata pertumbuhan selama

-

lima tahun terakhir, dan -

Rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD DIY Tahun 2014.

1. PENDAPATAN DAERAH -

Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD Tahun 2012 - 2017

adalah 14,57 %

dengan APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 3.100.197.642.855,00 sehingga jumlahnya menjadi

Rp 3.551.896.439.418,90

-

Dana Keistimewaan

Rp.

-

RKPD Tahun 2015 diperkirakan

Rp 4.083.896.439.418,90

532.000.000.000,00

Sumber Pendapatan Daerah berasal dari : -

Pendapatan Asli Daerah (PAD),

-

Dana Perimbangan,

-

Lain Lain pendapatan Yang Sah.

Sedangkan perincian pada setiap sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut :

17

 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. -

Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 17,92 %

-

APBD Tahun 2014 direncanakan

Rp 1.233.738.561.833,00.

-


Rp 1.454.824.512.113,40.

Sedangkan rincian jenis penerimaan PAD adalah sebagai berikut :

a. 1. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP). -

Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 15,39 %.

-


Rp 1.098.908.544.000,00

-


Rp 1.402.860.586.754,60.

-

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

96,42 %

a.2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. -


-

Tahun 2014 direncanakan

Rp 36.670.321.618.000.00

-

Tahun 2015 diperkirakan

Rp 44.675.452.827.209,00

a.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari pe nerimaan laba atas PD Tarumartani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra

18

Internasional, PT Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). -


-


Rp 45.505.543.305,00,

-


Rp 57.523.557.291,85

a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -


-


Rp 52.654.152,910,000,00

-


Rp 91.339.159.052.977,00

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan setiap jenis obyek serta ekstensifikasi pemungutan terhadap obyek pajak dan retribusi baru berdasarkan ketentuan yang ada.

b. DANA PERIMBANGAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -

Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 11.16 %

-


Rp 1.038.621.026.022,00

-

Tahun 2015 diperkirakan

Rp 1.154.531.132.526,00

b. 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. -


-


Rp 101.565.866.022,00

-


Rp 121.899.352.399,60

b. 2 Dana Alokasi Umum (DAU) Merupakan dana transfer dari Pusat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas. 19

-

Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2014 adalah 9, 44 %

-


Rp 899.923.550.000.00

-


Rp 984.876.333.120,00

b.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana ini bersifat khusus tergantung dari Pusat. Tahun 2014 direncanakan mendapatkan Rp 37.131.610.000,00, sehingga untuk Tahun 2015 paling tidak sama. Agar ada peningkatan jumlahnya beberapa SKPD perlu didorong untuk membuat permintaan DAK ke Pusat dengan membuat beberapa program yang sudah dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan.

b.4. Dana Keistimewaan Dana Keistimewaaan

Rp.532.000.000.000,00

b.5. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus. -

Angka terakhir realisasi

-


Rp

-


Rp 1.314,772.398.951,00

58. 82 %. 827.838.055.000,00

Kemungkinan peningkatan untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dibidang Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : -

Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 96,42 %. Diperlukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan jenis pendapatan asli daerah diluar Pajak Daerah.

-

Adanya perubahan paradigma slogan pembangunan dari among tani ke dagang layar. Hal ini berarti fungsi laut harus dioptimalkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator penetapan DAU adalah luas wilayah keseluruhan, dimana keluasan laut yang masuk wilayah DIY belum diperhitungkan dalam penentuan DAU oleh Pusat. Diperlukan pengajuan ke Pusat bahwa luas laut wilayah DIY dimasukkan dalam perhitungan DAU, disamping jumlah penduduk serta kapasitas keuangan DIY. 20

-

Plafon Dana Keistimewaan (Danais) dari Pusat masih perlu dioptimalkan dengan perumusan program dan penjabaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kelima kewenangan keistimewaan DIY. Selama ini penyerapan dana baru berkisar 30 %.

2. BELANJA DAERAH

Dari keseluruhan Pendapatan Daerah digunakan semaksimal mungkin untuk mencukupi Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. -

Belanja Tidak langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

-

Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dari RPJMD Tahun 2012 – 2017 data yang didapatkan proporsi realisasi belanja terhadap APBD DIY dapat diketahui dari tabel dibawah ini. No

1

2

Uraian

Belanja Tidak Langsung -

Belanja pegawai

-

Belanja bunga

-

Belanja subsidi

-

Belanja Hibah

-

Belanja bantuan social

-

Belanja bagi hasil

-

Belanja bantuan keuangan

-

Belanja Tidak terduga

Belanja Langsung -

Belanja pegawai 21

2009

2010

2011

%

%

%

47,14

53,14

56,26

20,96

22,62

24,20

-

-

-

-

-

-

I,05

6,06

1,03

6,51

5,97

6,72

13,42

14,47

15,69

5,17

3,84

8,54

-

0,18

-

42,65

38,15

35,16

-

Belanja barang dan Jasa

-

Belanja modal

5,86

5,85

4,90

23,73

23,99

21,90

13,05

8,32

8,36

Sumber : RPJMD DIY 2012 – 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : -

Realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD meningkat secara terus menerus, Akan tetapi kalau dilihat lebih mendetail pada rincian obyeknya terjadi fluktuasi, terutama pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan. Kalau Belanja Tidak Langsung yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 di harapkan

ada

peningkatkan khususnya untuk obyek Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan. -

Realisasi Belanja Langsung terhadap APBD ada penurunan secara berkelanjutan pada setiap jenis obyek belanja. Kecenderungan penurunan ini untuk RKPD Tahun 2015 agar menjadi perhatian yang serius mengingat belanja langsung merupakan kelompok belanja yang langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-

Perhitungan acres gaji pegawai agar dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. URUSAN KEWENANGAN Prioritas Program Pembangunan Tahun 2015 dalam pokok-pokok pikiran DPRD Visi DIY 2025 Sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Tema Pembangunan 2015 : Dari visi dan tema jelas bahwa prioritas pembangunan DIY adalah meliputi tiga bidang yakni Pendidikan, Budaya dan Pariwisata. Namun juga di tekankan “dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Dengan telah di sahkannya UU No 13 Tahun 2012 ( UUK ) yang memberi keistimewaan DIY dalam 5 urusan, meliputi ;1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan,tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. 3) Kebudayaan. 4) Pertanahan. 5) Tata Ruang. Oleh sebab itu mulai tahun 2015 penting 22

untuk menyusun prioritas program yang merupakan implementasi dari beberapa urusan keistimewaan tersebut. 1. URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan sebagai salah satu basic need masyarakat dan akselerator kemajuan daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini

dikenal sebagai kota pendidikan

semestinya mampu meningkatkan kepercayaan dirinya agar dapat menjadi barometer bagi pendidikan nasional. Upaya-upaya yang inovatif dan efektif mutlak diupayakan agar dapat terus mengasah kemampuan dan kapasitas daya saing DIY dalam menghadapi tantangan global. Dalam hal tantangan global, menurut World Economic Forum (WEF) peringkat daya saing Indonesia yang diumumkan pada akhir tahun 2013 lalu menggambarkan perkembangan yang mengejutkan yaitu naik 12 tingkat ke posisi 38 besar dari posisi 50 pada tahun 2012. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan peringkat pada pilar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi kita bersama dimana DIY pada tahun 2015 untuk mampu memposisikan diri menjadi akselerator kemajuan kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, dengan ditetapkannya perda inisiatif DPRD DIY tentang pedoman pendanaan pendidikan pada tahun 2013 diharapkan mampu untuk mengatasi problematika

mendasar bagi akses pendidikan masyarakat DIY.

Terbukanya akses pendidikan dengan luas bagi masyarakat DIY dengan konsepsi education for all dan wajib belajar 12 tahun dapat membuka jalan bagi para siswa di DIY untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik positif dengan meningkatkanya semangat belajar dan berkompetisi. Dengan demikian permasalahan pendidikan di DIY pada 2015 tidak lagi masalah teknis pada operasional pendidikan, namun fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Hal ini dapat terlaksana manakala terjadi kesinambungan proses pendidikan antara pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, semestinya perguruan tinggi connected dan integrated dengan proses pendidikan dibawahnya dan mampu berperan menjadi orangtua asuh bagi sekolahsekolah dasar maupun menengah sehingga ada alih teknologi dan update ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi yang cukup banyak DI DIY juga mampu mendukung 23

peningkatan kualitas pendidikan di DIY pada 2015 dengan men-supplay peningkatan kapasitas pendidik serta membantu jejaring kerjasama sekolah lokal dengan institusi pendidikan di luar negeri sehingga mampu bersaing secara global. Dalam hal urusan pemuda dan olahraga juga perlu diupayakan peningkatan kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan dan semangat berkompetisi. Arah pengembangan pemuda dan olahraga pada 2015

adalah

dengan mengembangkan character building dan multicultural building. Dalam hal ini pengembangan sikap pribadi

tercermin dalam upaya character building dan

pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya multicultural building. Dalam peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian penghargaan terhadap prestasi olahraga agar dapat menjadi arah utama setiap kebijakan pada tahun 2015. Dengan demikian, DIY mampu melahirkan pionir nasional di setiap even nasional maupun internasional. Berikut beberapa rencana dan prioritas program pendidikan yaitu : a.

Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

b.

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di sekolah

c.

Pemantaban dan peningkatan prestasi anak didik baik khususnya prestasi Ujian Nasional (UN) sebagai tolok ukur prestasi belajar.

d.

Program pengembangan akreditasi sekolah.

e.

Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang (RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik.

f.

Meningkatkan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan sertifikasi bagi guru.

g.

Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya, Perilaku Mulia/Budi Pekerti dalam mengimplementasikan keistimewaan DIY.

h.

Mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

i.

Mengoptimalkan tehnologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan.

j.

Meningkatkan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah dsb.

k.

Meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan ( life skill). 24

l.

Peningkatan pendidikan anak usia dini ( PAUD ).

m. Mendorong akreditasi perguruan tinggi dan promosi perguruan tinggi. n.

Program kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas pendidik.

o.

Mengoptimalkan dan mengembangkan pariwisata pendidikan

p.

Mengembangkan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.

q.

Implementasi Perda Pedoman Pendanaan Pendidikan untuk menjamin warga DIY dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

r.

Penguatan kurikulum sekolah yang terkini, berbudaya, agamis, anti narkoba dalam rangka membentuk manusia/SDM yang berkarakter unggul

s.

Peningkatan

mutu

pendidikan

untuk

mencapai

standar

nasional

dan

internasional melalui Program penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat t.

Program peningkatan kualitas pendidikan teknik dan atau kejuruan dengan cara revitalisasi sarana prasarana agar sesuai dengan kemajuan dunia teknologi, dikembangkan pendidikan sistem ganda atau magang dan pengembangan inovasi teknologi dengan bermitra kepada industri maju.

u.

Program peningkatan ruang public dan taman kota bagi aktualisasi pemuda baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya.

v.

Penghargaan yang sepadan terhadap pemuda, pelajar, mahasiswa berprestasi, atlet maupun mantan atlet.

w. Penyelenggaraan even-even olahraga baik prestasi maupun non prestasi dalam skala nasional maupun internasional. x.

Pengembangan Program beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu.

y.

Program penguatan Pendidikan di bidang pertanian melalui fasilitasi pada sekolah-sekolah berbasis Pertanian.

25

2. URUSAN BUDAYA Daerah Istimewa Yogyakarta melalui budaya adiluhung yang dimilikinya diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berbudaya atau cultural society. Dengan adanya UU No 13 Tahun 2012 tentang UUK merupakan momentum yang tepat bagi pengembangan dan peningkatan konteks kebudayaan di DIY. Bidang Kebudayaan dalam konteks kewenangan dan urusan keistimewaan memberi legitimasi yang kuat agar kebudayaan menjadi roh dan ciri khas yang menandai DIY di sebut daerah istimewa. Terlebih dengan adanya dana alokasi istimewa yang diharapkan diperoleh secara maksimal pada tahun 2015 maka pembangunan kebudayaan di DIY dipastikan akan bertambah maju pesat. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi DIY. Apakah DIY mampu memanfaatkan peluang ini sebagai salah satu instrument untuk mengintegrasikan kebudayaan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat DIY ?. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan beragam upaya dalam rangka mewujudkan tujuan baik tersebut dalam rangka mewujudkan visi sebagai “ pusat pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka”. Beberapa prioritas program budaya, yaitu : a.

Memperkokoh DIY sebagai daerah yang menjunjung tinggi kemajemukan (pluralisme dan multikulturalisme)

b.

Menguatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa berbagai sarana dan prasarana budaya

c.

Mengembangkan pemanfaatan BCB dan KCB agar memiliki nilai tambah ekonomi, antara lain dengan menjadikan BCB dan KCB sebagai obyek baru wisata budaya dan sejarah.

d.

Pemetaan potensi seni budaya dan organisasi seni budaya.

e.

Penguatan organisasi seni budaya yang terukur dan terstruktur melalui Kampung Budaya/Desa Budaya sebagai ciri khas Jogja Istimewa yang memiliki value dan merupakan diferensiasi budaya nan adiluhung dan memanfaatkan Inovasi Teknologi

f.

Program fasilitasi kreatifitas kegiatan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, melalui pembentukan pusat-pusat kebudayaan berbasis kampung/desa

g.

Program restrukturisasi dan dokumentasi Budaya Kraton dan Puro Pakualaman

h.

Program pemberantasan dan pengendalian dekadensi moral yang berupa perzinaan, perjudian dan pergaulan bebas

i.

Penguatan karakter dan jati diri masyarakat jawa agar lebih mantap dalam berbudaya 26

yang mulai luntur dengan

j.

Program peningkatan kepribadian bagi anggota legislatif dan eksekutif

k.

Implementasi PERDA tentang Keistimewaan DIY di bidang kebudayaan sehingga menjadikan DIY sebagai pusat budaya dan heritage yang terkemuka serta mampu mensejahterakan masyarakat DIY.

3. URUSAN PARIWISATA Visi Pariwisata DIY yang ingin menjadikan DIY sebagai tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan usaha-usaha yang normatif saja. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan potensi khasnya, baik kondisi alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional yang membedakan dengan daerah lainnya. Namun dengan segala potensi yang dimiliki DIY, apabila tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain seperti bandung dan bali. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional ( Asia Tenggara ). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ) sebagai panduan atau arahan bagi stakeholders yang terkait baik di pusat maupun daerah, baik pemerintah atau sektor publik, swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. Beberapa prioritas program pembangunan pariwisata tahun 2015 adalah sbb : a.

Program implentasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA )

b.

Program penguatan branding pariwisata DIY dan pengembangan arsitektur berciri khas Jogja Istimewa.

c.

Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata yang terukur dan terstruktur sebagai ciri khas Joga Istimewa yang memiliki value dan merupakan diferensiasi Pariwisata berbasis budaya

d.

Program penguatan daya dukung pariwisata untuk membuat terobosanterobosan sehingga waktu tinggal di Yogyakarta bagi para wisatawan akan lebih lama, saat ini long of stay baru 1,8 hari dari rencana 3 hari yang direncanakan,

e.

Program optimalisasi potensi – potensi wisata yang ada, sehingga jumlah wisatawan baik wisnu maupun wisman bisa meningkat dengan signifikan, 27

khususnya bagi wisman yang mengalami trend pasang surut dalam tingkat kunjungan ke DIY, f.

Koordinasi yang jelas dan terpadu tentang penggunaan dana keistimewaan (danais) dengan instansi terkait, sehingga tidak akan terjadi benturan kewenangan dengan instansi yang lainnya, seperti halnya dengan dinas kebudayaan,

g.

Program pembukaan, penciptaan atau pengembangan infrastruktur pariwisata dan penguatan insan pariwisata serta stake holder terkait pariwisata

h.

Program peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di DIY maupun promosi kepada siswa diluar DIY

i.

Program Pengembangan wisata edukasi dan agro tourism sebagai asset dan potensi DIY yang potensial,

j.

Program peningkatan promosi melalui media di dalam dan luar negeri

k.

Program Menjadikan trotoar jalan utama sebagai etalase seni budaya yang memberi value pariwisata

4. URUSAN KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK Kondisi kesehatan, perempuan dan anak diharapkan menjadi satu hal penting dalam menghitung tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah DIY. Hal ini penting, dikarenakan kesehatan, perempuan dan anak merupakan domain publik yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan akan memperlancar proses pembangunan di DIY ini. Perempuan dan anak juga menjadi asset berharga didalam mengisi pembangunan DIY dimasa depan. Seiring perkembangan dengan berlakunya program BPJS kesehatan secara nasional turut menjadikan masyarakat DIY sasaran bagi program tersebut. Pemerintah daerah DIY sebagai salah satu penanggung jawab dalam skala lokal tidak dapat berpangku tangan saja namun mampu duduk bersama masyarakat untuk mengetahui apakah ada problem di lapangan terkait program nasional tersebut. Hal ini penting, agar jangan sampai masyarakat DIY ada yang dirugikan atau tidak terperhatikan dengan adanya program nasional ini. Pada tahun 2015 diharapkan pemerintah daerah DIY mampu terus mengontrol, mengawasi dan memadukan program jaminan kesehatan nasional ini dengan jaminan kesehatan daerah dan jamkesos terutama kepada warga miskin yang belum

sama sekali

mendapatkan jaminan kesehatan dan menjamin total coverage kepada seluruh masyarakat DIY. Dalam hal sektor kebijakan perempuan dan anak diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan perempuan dan anak yang telah berkembang hingga saat ini. 28

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2015 adalah upaya mendorong perempuan dan anak menjadi isu strategis didalam pengembangan setiap kebijakan. Sehingga setiap produk kebijakan yang ditetapkan selalu ramah terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, pola pemberdayaan kepada perempuan dan peningkatan gizi pada anak menjadi prioritas arah kebijakan yang ditetapkan. Berikur beberapa prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan, perempuan dan anak adalah sbb : a.

Mengembangkan Sistem jaminan Kesehatan. Yaitu dengan memadukan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Jamkesos (Provinsi) dengan dukungan data yang valid by name by addres dan dana yang cukup. Seluruh penduduk DIY sudah menjadi peserta JKN pada 1 Januari 2016.

b.

Pembaruan data base peserta JKN, JKD dan Jamkesos secara berkala dan terukur.

c.

Program pengembangan managemen kesehatan. Yang meliputi melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap model-model jaminan pembiayaan kesehatan se DIY sehingga menuju total coverage

d.

Program Mengurangi risiko penyakit degeneratif dan Mengurangi sebaran penyakit menular melalui gerakan masyarakat sadar tentang pola hidup bersih dan sehat

e.

Penguatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ( endemik DBD serta HIV AIDS ) berbasis masyarakat

f.

Meningkatkan Usia Harapan melalui layanan posyandu lansia baik kualitas maupun kuantitasnya. Berdasar prediksi BPS bahwa DIY 10 tahun kedepan akan menjadi kota dengan jumlah lansia terbanyak (10 % dari total populasi); antara lain dengan cara mendorong agar Posyandu Lansia lebih aktif.

g.

Standarisasi layanan kesehatan baik primer maupun sekunder antara lain melalui penambahan bangsal perawatan kelas III dan meningkatkan jumlah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

h. Program Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh DIY melalui penyediaan dokter, spesialis, psikolog, dan tenaga medis di seluruh rumah sakit dan puskesmas di DIY. i.

Program hibah kepada Kabupaten / Kota untuk kader kesehatan Desa dan guru – guru PAUD

j.

Menjadikan DIY sebagai Daerah istimewa yang ramah anak melalui “Kampung Ramah Anak”.

k.

Mengkampanyekan sayang anak, memberikan ruang pada anak untuk berkembang dengan batasan nilai-nilai luhur bangsa tanpa harus kehilangan jati diri 29

l.

Pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan

m. Meningkatkan pemberdayan perempuan yang memperkokoh kehidupan keluarga termasuk memperkokoh ekonomi keluarga. n.

Revitalisasi Pelaksanaan program KB di DIY berbasis masyarakat.

o.

Penguatan SDM tenaga lapangan KB

p.

Program kesehatan reproduksi remaja

q.

Program peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga

r.

Program perbaikan gizi masyarakat

5. URUSAN INFRASTRUKTUR ( Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Air ), PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi DIY

untuk

menjadi

destinasi

favorit

bagi

wisatawan

domestik

maupun

mancanegara bisa terwujud. Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa. Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu, evaluasi terhadap keadaan IPAL yang ada di sewon Bantul mutlak diperlukan apakah kapasitasnya memadai apakah sudah over load serta bagaimana instalasi untuk pengelolaan limbah B3-nya dan seterusnya. Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga miskin harus dilakukan. 30

Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun air untuk keperluan usaha pertanian ( irigasi ) haruslah direncanakan secara komprehenship, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan sumur-sumur

bor,

disamping

pemeliharaan

sempadan

sungai

untuk

menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan sebagainya. Ketersediaan listrik bagi daerah-daerah yang belum ada jaringan primair menjadi hal yang urgen pula untuk diprioritaskan, untuk itu pada tahun 2015 diharapkan semua daerah sudah tersedia jaringan primairnya sehingga seluruh warga dapat menikmati listrik Prioritas program Infrastruktur ( Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, Dan Sumber Daya Air ), Perhubungan Dan Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah : a.

Program Peningkatan jalan dan Jembatan.

b.

Program Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan.

c.

Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase dan goronggorong.

d.

Program bantuan pengadaan tanah untuk JJLS.

e.

Program peningkatan jalan dan jembatan pedesaan/daerah terpencil.

f.

Program peningkatan, pengelolaan bangunan gedung,

g.

Program peningkatan layanan jasa pengujian bangunan kontruksi.

h.

Program pengaturan jasa kontruksi.

i.

Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontruksi Gedung.

j.

Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.

k.

Program pengembangan perumahan.

l.

Program lingkungan sehat perumahan.

m. Program relokasi perumahan pada daerah bencana. n.

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumber daya air lainya.

o.

Program pengendalian banjir.

p.

Program penyediaan dan pengelolaaan air baku.

q.

Program penataan, pengendalian penggunaan air tanah.

r.

Program pengembangan pengelolaan air limbah .

s.

Program pengendalian pemanfaatan ruang. 31

t.

Program Penguatan tata ruang berbasis keistimewaan dan implementasi Penegakan Perda Tata Ruang Wilayah

u.

Program pengembangan energi yang terbarukan seperti ; tenaga listrik mikrohidro dan tenaga angin (wind turbine).

v.

Program pengembangan jaringan listrik daerah terpencil.

w.

Program pembinaan, pengawasan pertambangan galian c.

x.

Program konservasi dan pengelolaan air tanah.

y.

Program pembinaan pengawasan dan pengembangan bahan bakar.

z.

Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.

aa.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.

bb.

Program peningkatan pelayanan angkutan .

cc.

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

dd.

Program management rekayasa lalu lintas.

ee.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

ff.

Program pembangunan lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan serta trafick light pada daerah-daerah persimpangan yang padat .

gg.

Program pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi terkait dengan keselamatan penumpang.

hh.

Program pengembangan transportasi perkotaan.

ii.

Program Optimalisasi pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk (moda transportasi massrapid transportation) dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan.

jj.

Program penataan, pembinaan maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor

kk.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

ll.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

sistem

transportasi

massal

serta

penataan

mm. Program peningkatan kwalitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup nn.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

oo.

Program kaderisasi lingkungan hidup dan Penguatan Kampung Hijau

pp.

Konservasi flora dan fauna

qq.

Program pengendalian dan pelestarian sumber air ( pembangunan SPAH) Kurang lebih 20 tahun lagi Yogyakarta akan mengalami krisis Air untuk itu agar segera dicarikan solusinya

32

rr.

Program pengelolaan Bank Sampah yang mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah dan limbah secara mandiri

ss.

Pengelolaan Persampahan, lokasi TPA yang ada saat ini sudah lebih dari cukup hanya kedepan segera dicarikan solusi dalam rangka pengolahan sampah untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif

tt.

Program Peningkatan kwalitas dan keawetan jalan dan irigasi. Dilengkapi dengan asesori teknis agar menjadi berfungsi optimal dan awet. Misalnya jalan provinsi di pegunungan Menoreh Kulon Progo

uu.

Program Optimalisasi pelayanan transportasi darat yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran dan pendidikan

vv.

Program Penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda (darat, laut dan udara) dan antar wilayah

ww. Program Pembangunan bandar udara bertaraf internasional dan Tanjung Adikarta xx.

Program penanganan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DIY yang sudah tidak terkendali, bahwa pertumbuhan kendaraan di Kota Jogja 110 unit kendaraan baru per hari, Sleman 150 unit/hari, Bantul 110 unit/hari, KP dan GK masing-masing 50 unit/hari. Total kendaraan per akhir desember 2013 sebanyak 2.200.000 unit. Disisi lain infrastruktur jalan tidak ada pertambahan.

yy.

Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan

zz.

Revitalisasi sungai dan konservasi air sungai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih

aaa. Fasilitasi dan pembudayaan pengelolaan air limbah pada tingkatan individu, keluarga, maupun komunal bbb. Pengembangan jaringan irigasi di Provinsi DIY dalam rangka peningkatan hasil pertanian ccc. Pemanfaatan dan pengelolaan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan Penanggulangan banjir ddd. Peningkatan program MP3I terkait dengan pengembangan di kawasan Kulon Progo.

6. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya dengan paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’ menjadikan kesempatan untuk mengeksplorasi hasil perikanan semakin besar. Momentum ini diperkuat dengan ditempatkannya wilayah Kulon Progo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia). Pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta 33

Sasaran yang hendak dicapai adalah dengan menjadikan perikanan sebagai salah satu tumpuan baru perekonomian masyarakat DIY.

Pantai yang terbentang di

daerah kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul merupakan kekayaan alam yang harus dikembangkan dengan luas mengingat pengembangannya yang selama ini belum optimal. Dengan potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut diperlukan sebuah peta jalan atau road map yang jelas dan terukur agar tujuan akhir yang diinginkan dapat tercapai. Namun dengan besarnya potensi sumber daya perikanan laut tersebut ternyata saat ini kita masih melihat rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Setelah didalami fakta yang ada di lapangan, ternyata kendalanya masih sama dari tahun ke tahun yaitu minimnya infrastruktur perikanan yang mengakibatkan minimnya produktivitas penangkapan ikan, minimnya inovasi hasil perikanan,

dan

tumpang

tindihnya

pemanfaatan

wilayah

pesisir,

antara

pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan pantai. Seperti kita ketahui, produksi perikanan sektor kelautan dari nelayan DIY baru sekitar 10 persen dari total produksi perikanan DIY. Berdasar data tahun 2012 yang lalu baru sekitar 5.640 ton dari total produksi perikanan yang mencapai 56.700 ton per tahunnya. Perikanan yang kelak diimpikan dapat menjadi akselerator kemajuan perekonomian DIY sebenarnya memiliki captive market atau pasar yang jelas. Melihat pertambahan jumlah penduduk DIY dari tahun ke tahun yang semakin besar mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hasil pangan yang sehat dan kaya protein mengakibatkan tingginya kebutuhan konsumsi ikan di DIY. Melihat situasi tersebut, maka dari itu pemerintah daerah

bertanggung

jawab

untuk

melakukan

langkah

akseleratif

untuk

mengembangkan perikanan ini termasuk diantaranya perikanan laut dan darat agar betul-betul bisa memenuhi kebutuhan gizi dan konsumsi lokal masyarakat DIY terlebih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat luar sekitar DIY. Prioritas program pembangunan Perikanan dan Kelautan adalah: a.

Program percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto diawali dengan pendampingan dan pengawalan terhadap rencana soft opening Pelabuhan Tanjung Adikarto pada akhir Tahun 2014,

b.

Program peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga telah siap apabila dioperasikan dalam tahun 2015.

34

c.

Program fasilitasi teknologi terutama pembuatan pakan murah, sehingga petani dan peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, karena selama ini biaya terbesar (75%) terserap di pakan ikan.

d.

Program peningkatan permodalan, manajemen, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan baik bagi masyarakat pesisir, nelayan maupun peternak perikanan darat,

e.

Program optimalisasi dan pengawasan penggunaan kapal bantuan kementrian baik di tahun 2012, 2013 sebanyak 7 buah yang bertonase di atas 30gt dan diharapkan dikelola oleh warga DIY bukan oleh warga diluar DIY,

f.

Program fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran dan perubahan mindset bagi nelayan.

g.

Program optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan Optimalisasi lahan perikanan tangkap di air tawar, yaitu di sungai, sawah, embung, danau dan waduk. Khusus Waduk Sermo agar ada kajian ilmiah dengan Gajah Mada untuk membersihkan ikan jenis Reed Dephil ( ikan pemakan ikan lain / predator ) agar ikan – ikan lain tetap hidup

7. URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan DIY pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas. Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya ijo royo-royo menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif. Data menunjukkan lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) rata-rata menyusut 150-170 hektare per tahun dari sekitar 60 ribuan hektare. Perkembangan permukiman menjadi salah satu faktor utama berkurangnya lahan persawahan. Perda yang telah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentunya diharapkan mampu menahan laju penyusutan lahan pertanian tersebut. Namun hal ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena banyak pengembang yang mengabaikan peraturan daerah ini. Bayangan masalah ini sebenarnya apabila dicermati lebih dekat ternyata belumlah mencakup seluruh aspek-aspek pertanian. Kita ketahui di dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang perlu di perhatikan. Oleh 35

karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah selain menunjukkan rasa perhatian kepada lahan pertanian, tetapi juga kepada pelaku tani itu sendiri dengan memberikan segala hal yang dibutuhkan agar para petani ini semakin produktif di dalam menggarap lahannya. Dalam menyikapi kebutuhan pangan DIY yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertambahan penduduk dan industri perhotelan yang pesat dalam 2 tahun terakhir menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di DIY untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan DIY memiliki ketahanan pangan yang baik. Dalam sektor peternakan, upaya yang perlu kita dorong adalah menumbuhkan sentra-sentra baru penyedia daging. Seperti kita ketahui sentra sapi di Yogyakarta sampai saat ini yang terlihat eksistensinya baru di Gunungkidul, sedangkan kita ketahui bahwa potensi alam yang mendukung vegetasi atau pakan ternak ada diseluruh DIY. Oleh karena itu, pengembangan sentra-sentra sapi dan hewan ternak lain hendaknya dilakukan dengan merata. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging di DIY ini. Prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah: a.

Program Swasembada pangan baik susu telor kedelai daging, perlu mendapat perhatian yang lebih serius di tahun – tahun mendatang, mengingat

swasembada

pangan

di

DIY

mesih

cukup

rendah

jika

dibandingkan rata-rata kebutuhan penduduk DIY. b.

Program renaisance Pangan melalui perubahan pandangan tentang bahan pangan dan Implementasi PERDA Penjaminan Mutu dan Pangan Segar

c.

Program peningkatan SDM Petani menjadi petani profesional.

d.

Program Advokasi lahan pertanian berupa Implementasi dan pengawalan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perda ini bisa berjalan dengan baik, perda ini mengamanatkan adanya lahan pertanian pangan di Kab. Sleman seluas 130.000 ha, Kab. Bantul seluas 12.000 ha, sedangkan Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo masingmasing seluas 5.000 ha.

e.

Revitalisasi

Pertanian

dan

menjadikan

Pertanian

sebagai

Lokomotif

Pembangunan menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani.

36

f.

Program

fasilitasi

teknologi

hasil

pertanian

dan

kemudahan

dalam

mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani. g.

Peningkatan populasi ternak, baik ternak sapi, kambing, ayam itik dan lainlainnya

sehingga jogja bisa menjadi sumber untuk mensuplai ternak ke

daerah lainnya. h.

Program perlindungan terhadap kesehatan dan ekonomi petani sebagai penghargaan profesi yang telah menjadi pahlawan pangan di DIY

i.

Program peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi di daerah Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, dan Kab. Kulonprogo.

j.

Optimalisasi lahan pesisir pantai untuk peningkatan produksi pertanian.

k.

Pengembangan sentra-sentra baru penghasil ternak di seluruh DIY sehingga setiap kabupaten memiliki sentra-sentra penghasil ternak sendiri.

l.

Program penurunan jumlah desa rawan pangan

m.

Program pembinaan kelompok tani dan wanita tani di wilayah perkotaan dan pedesaan

n.

Program fasilitasi permodalan untuk UKM pasca panen.

o.

Program peningkatan jumlah produksi pangan agar bisa seimbang dengan kebutuhan pangan DIY dan konsep kebutuhan pangan mandiri DIY.

p.

Penambahan lumbung-lumbung pangan di setiap desa perlu sehingga rawan pangan di DIY menjadi lebih kecil, teknis dan aturannya menggunakan pergub yang ada.

q.

Program peningkatan sistem irigasi dan regulasi tata guna air

r.

Program peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan intensifikasi dan upaya kreatifitas teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

s.

Pengembangan agrobisnis dan penguatan jejaring untuk meningkatkan kesejahteraan petani

t.

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.

u.

Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk olahan makanan.

v.

Perlunya terus dikembangkan percepatan Jogja seed center atau pusat benih Jogja

w.

Perlunya dikembangkan holtikultura baik dari jenis flori maupun flora, karena usaha ini memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi

8. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Agustus 2013 melansir jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY mencapai 3,34% atau mengalami penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%. TPT tertinggi pada Agustus 2013 di Yogyakarta disusul Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan terendah di 37

Gunungkidul. Perkembangan ini mungkin menunjukkan tren yang positif, namun perlu diwaspadai pada tahun 2015 karena sejumlah persoalan mungkin bisa terjadi sehingga menimbulkan stagnasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah DIY perlu membuat

terobosan-terobosan

yang

signifikan

dalam

menekan

angka

pengangguran ini. Dalam data BPS DIY melaporkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran paling banyak menyerap tenaga kerja di wilayah DIY. Sektor tersebut menyerap tenaga kerja hingga 26,22% dari penduduk yang bekerja di DIY. Namun dalam hal ini, jangan sampai pemerintah DIY hanya mengandalkan sektor tersebut. Diperlukan sector industry yang lebih besar dari dalam negeri maupun luar negeri untuk masyarakat DIY agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Beberapa prioritas program pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah: a.

Program peningkatan investasi yang mendorong investor di DIY mendirikan perusahaan guna memperluas kesempatan kerja

b.

Penguatan Balai Latihan kerja sebagai pusat pelahihan yang lengkap, modern dan Inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja trampil plus.

c.

Program Life skill dengan memperbanyak kursus-kursus baik jenis kursus maupun frekwensi dan daya jangkau sampai ke pelosok pedesaan guna menciptakan wirausaha muda di pedesaan dan terciptanya lapangan kerja baru berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja trampil

3 (tiga) tahun ke

depan. d.

Penguatan

Program

padat

karya

berkelanjutan,

disamping

untuk

menggiatkan budaya gotong royong sekaligus juga bernilai ekonomis. e.

Penataan, Pembinaan dan Identifikasi Tenaga Kerja Indonesia dari DIY yang lewat Daerah lain. Ekonomi ketika mereka kerja dan pasca kerja agar ada pendampingan

f.

Regulasi yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah sehingga tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri

g.

Pemberian kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menghindarkan TKW sektor rumah tangga di luar daerah maupun luar negeri

h.

Menjamin pengiriman transmigrasi dengan bekal yang cukup dan dapat berkembang di daerah yang baru dengan tanpa gangguan yang berarti

i.

Penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/pendampingan serta 38

perlindungan j.

Program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) dan pembinaan pasca menjadi TKI

9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kesatuan bangsa dan politik sebenarnya mampu menjadi sektor yang ampuh dalam membina karakter kebangsaan masyarakat DIY. Hal ini penting, karena peningkatan dekadensi moral dan kebangsaan baru-baru ini telah mengikis spirit persatuan dan kesatuan masyarakat DIY. Pengembangan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi modal yang berharga dalam menyukseskan program-program pemerintah daerah. Beberapa prioritas program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: a.

Program pendidikan politik masyarakat.

b.

Program pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar DIY.

c.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

d.

Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

e.

Penataan dan pengaturan komunitas kos – kosan / pemondokan pelajar dan mahasiswa secara terintegrasi dengan Kabupaten/Kota agar terhindar dari budaya negatif dan bentrokan.

f.

Program

peningkatan

kapasitas

personil

Sat

Pol

PP,

peningkatan

Eselonisasi, dan Peningkatan fungsi Pol PP dan Linmas dalam menegakkan peraturan – peraturan di daerah dan melindungi masyarakat, g.

Fasilitasi kualitas penyelenggaraan keamanan kepada TNI dan Polri, termasuk fasilitasi keberadaan kegiatan TNI misalnya ijin sarana daerah untuk kebutuhan latihan kesemaptaan TNI dan Polri

10. URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Dalam perkembangannya dengan adanya peraturan daerah tentang taman hutan raya yang telah ditetapkan pemerintah daerah DIY dengan DPRD DIY pada tahun 2013, hendaknya menjadi momentum bersama untuk menjaga komitmen pelestarian hutan di DIY. Saat ini, fungsi hutan di DIY selain memiliki fungsi ekologi juga memiliki fungsi yang lebih luas yaitu untuk penelitian dan pengkajian oleh beberapa masyarakat akademik.

39

Namun dua fungsi tersebut dirasa belum cukup, sudah saatnya pada tahun 2015 turut dikembangkan agar fungsi hutan menjadi lebih ditingkatkan selain sebagai paru-paru DIY, juga dapat dilakukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan tanpa menghilangkan fungsi ekologi dan konservasi. Berapa program dan prioritas kehutanan dan perkebunan pada tahun 2015 : a. Program penciptaan 50 ha hutan kota sebagai realisasi aturan kementrian kehutanan, sehingga kualitas udara di DIY akan menjadi lebih baik lagi. b. Program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup perlu terus dikembangkan sehingga konsep Lestari desaku Lestari hutan ku bisa berjalan dengan baik. c. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di hutan-hutan milik pemerintah khususnya model tumpang sari perlu dikembangkan sehingga peningkatan kesejahteraan petani penggarap bisa terjaga dengan baik. d. Program peningkatan kapasitas manajemen hutan lindung, hutan taman raya (tahura), hutan produksi yang ada di Provinsi DIY, sehingga semua hutan DIY akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. e. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan f. Pengembangan agrobisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk DIY g. Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal 11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di DIY selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas. Menurut catatan kami diantara 6.000 koperasi ternyata banyak yang kurang sehat dan sebagian kecil lainnya malah mati. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di DIY ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan 40

sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya. Keunikan perekonomian DIY yang membedakan dengan daerah yang lainnya adalah dominasi usaha kecil dan menengah dalam sektor kehidupan masyarakat. Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian DIY memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di mata nasional. Oleh karena itu, pembinaan usaha kecil dan menengah di DIY mutlak diperlukan sehingga usaha kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri. Adapun beberapa prioritas program urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu: a. Sosialisasi Undang-undang Koperasi yang baru dan peningkatan kapasitas manajemen perkoperasian sehingga kehidupan perkoperasian di DIY bisa lebih baik lagi, b. Pendirian PPKD perlu mendapat perhatian tersendiri sehingga lembaga ini bisa terwujud dengan baik sesuai harapan UMKM di DIY, mengingat lembaga ini yang akan ikut membantu permodalan bagi UMKM di Yogyakarta c. Pendampingan terhadap 81.000 UMKM dan mendampingi 35.000 IKM , 600 kelompok batik, hal ini juga perlu penanganan yang terpola sehingga pengentasan ketergantungan dari pola asuh dapat berjalan dengan baik. d. Peningkatan peran kampus-kampus yang ada di DIY sehingga pola pendampingan bisa dimintakan bantuan pihak kampus, sekalipun dana pendampingan dari APBD/APBN. e. Fasilitasi tempat pameran UMKM dengan konsep bagi hasil atau harga terjangkau f. Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan dan terintegrasi antar stake holder g. Program penguatan sumber daya (modal, SDM, Manajemen, Jejaring) koperasi dan UMKM. h. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah, misal kampung pengrajin perak, dll 11. URUSAN SOSIAL Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang

di

masyarakat.

Penyandang 41

masalah

kesejahteraan

dan

pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun 2015. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Munculnya perda gelandangan dan pengemis pada tahun 2013 juga merupakan salah satu upaya permanen di dalam mengatasi persoalan sosial di tengahtengah masyarakat. Dengan pendekatan yang solutif dan persuasif diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat para gelandangan dan pengemis tersebut. Beberapa prioritas program urusan sosial sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan sumber daya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. b. Evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga miskin produktif pada Tahun 2013 dan 2014 kepada 46.000 keluarga masingmasing mendapat bantuan dana produktif sebesar Rp 1.000.000, dengan total anggaran Rp 46.000.000.000,c. Melakukan riset pelaksanaan program pengurangan angka kemiskinan agar ditemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam pengurangan angka kemiskinan berbasis masyarakat, misal KUBE d. Program Mobilisasi Potensi sumber dalam pemutakhiran data penduduk miskin dan pemetaan penyandang masalah sosial (PMKS) e. Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) f. Menggiatkan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya bangsa (gotong royong, kesetiakawanan sosial) sebagai perekat sosial melalui berbagai media budaya. g. Implementasi Perda Gelandangan dan pengemis dan mewujudkan DIY sebagai contoh penanganan Gelandangan dan Pengemis yang terintegrasi. h. Implementasi Perda Disabilitas dan mewujudkan DIY sebagai kawasan ramah disabilitas

42

12. URUSAN PERDAGANGAN Pemerintah daerah dalam sektor perdagangan pada tahun 2015 diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha dan

mampu meng-agregasi sejumlah

kepentingan kalangan dunia usaha dalam kerangka pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan perannya yang strategis diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan usaha perdagangan dan industri. Hal ini penting karena dengan akselerasi dan terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan perkembangan perekonomian DIY dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Adapun beberapa prioritas program dalam urusan perdagangan yaitu: a. Pengendalian angka inflasi sehingga inflasi di DIY sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan b. Program kerjasama perdagangan dan industri dengan sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri c. Program kemitraan perdagangan dan industri dalam jangka panjang dengan sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri d. Membangun iklim dunia usaha yang baik dan sehat dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat DIY. e. Revitalisasi BUMD (PT AMI, PT Tarumartani, PT Bank BPD, BUKP) perlu dilaksanakan dengan baik sehingga, kedepannya semua BUMD ini bisa berjalan dengan sehat dan tidak membebani anggaran APBD.

13. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatkan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep Good Governance Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu ditunjukkan

secara

merealisasikan

nyata

dalam

pembangunan

daerah

dalam

rangka

konsep good governance tersebut. Pada tahun 2014, telah

dirumuskan adanya perda tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah kepada stake 43

holders terkait dan masyarakat. Dengan adanya perda pelayanan publik ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sektor pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang memadai maka kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan juga semakin membaik. Hal ini diyakini akan mampu menjadi modal pembangunan karena bersatunya pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan. Beberapa Prioritas program bidang ini adalah : a. Evaluasi secara menyeluruh capaian kinerja RPJPD dan RPJMD b. Perencanaan strategis atas hasil Evaluasi secara menyeluruh capaian kinerja RPJPD dan RPJMD c. Sosialisasi Perencanaan strategis dan hasil Evaluasi secara menyeluruh capaian kinerja RPJPD dan RPJMD d. Mobilisasi sumber daya menuju satu visi dan satu aksi dalam pencapaian target kinerja RPJPD dan RPJMD e. Penataan SDM guna mendukung pencapaian RPJMD dan RPJP DIY f. Pembudayaan SATRIYA guna mendukung optimalisasi kinerja dan Good Govern Governance g. Penataan kelembagaan guna menyesuaikan Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan peninjauan kembali serta revisi perda tentang SOTK h. Mengadvokasi dan mensinergikan implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UU Desa guna tercapai efisiensi dan efektifitas. i. Peningkatan tatakelola dan pelayanan publik menuju Good Governance j. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi asset daerah k. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya l. Meningkatkan tata kelola BUMD menjadi Good Corporate Governance m. Evaluasi dan perencanaan strategis peningkatan kapasitas SDM guna mendukung pencapaian RPJMD dan RPJP DIY. n. Mengintegrasikan sistem evaluasi kinerja aparatur dengan upaya pencapaian RPJMD dan RPJP DIY 44

o. Penguatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung optimalisasi kinerja p. Pendataan Tanah SG – PAG sesuai amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. q. Melakukan pengawasan dan advokasi dalam perijinan alih lahan pertanian ke Perumahan dalam kerangka menjaga Kemandirian Pangan r. Melakukan Pengawasan dan advokasi kepastian pelayanan pensertifikatan tanah menuju BPN yang Good Govern. s. Data base dan sistim informasi pertanahan t. Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan Pedoman Administrasi kependudukan u. Membentuk masyarakat tanggap bencana melalui Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat v. Penguatan sarana dan prasarana pendukung guna menghadapi berbagai kemungkinan ancaman bencana w. Meningkatkan kapasitas SDM di seketariat DPRD sebagai pilar penyangga peran dan fungsi DPRD x. Penguatan lembaga sandi negara 14. URUSAN AGAMA Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru DIY. Dalam kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengedepankan sikap tepa seliro dan budaya adiluhung menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda.

45

Adapun beberapa prioritas program urusan agama pada tahun 2015 yaitu : a. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. c. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. d. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama. e. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah f. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama g. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri istimewa DIY 15. URUSAN PENANAMAN MODAL Momentum adanya beberapa investor asing yang baru-baru ini melirik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa DIY memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi datangnya penanaman modal. Pemerintah DIY harus sadar bahwa kesempatan tidak datang dua kali sehingga perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini. Tahun 2015 harus mampu dijadikan momentum untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di DIY. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya kapital sehingga dapat menyerap tenaga kerja di DIY lebih besar. Imbas dari adanya pembangunan pelabuhan Adikarto dan pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo harus dimanfaatkan untuk menjadi magnet bagi industri besar untuk masuk ke DIY. Berikut prioritas program dalam urusan penanaman modal : a. Program peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/kemiskinan, yang saat ini masih berkisar 18 %. b. Program kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan 1 atap sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku c. Konsep pembuatan bank tanah, perlu di kedepankan sehingga jika ada calon investor masuk ke DIY tidak dipusingkan pencarian lokasi dan harga yang tidak terkendali. 46

d. Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui investasi e. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring antar stake holders, antar daerah dan luar negeri f. Menyelenggarakan

dan

mengembangkan

jaringan

kerjasama

dalam

pendirian pusat teknologi dan industri (techno-industrial Park) sebagai katalisator industri berbasis sains (Science-Based Industries) di Yogyakarta, dengan prioritas tahapan pada: Perwujudan berdirinya pusat Teknologi dan Industri (Techno-Industrial Park) g. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi. h. Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah i. Program Paket Investasi yang menarik bagi investor yang terintegrasi antar stake holder yang menguatkan ekonomi kreatif 16. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Perpustakaan dan arsip merupakan dua hal penting didalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membudayakan tertib administrasi. Hal ini sangat penting karena utamanya perpustakaan merupakan jendela ilmu pengetahuan sehingga harus terus eksis dimasa depan. Pengembangan perpustakaan merupakan komitmen pemerintah daerah yang tidak boleh dilupakan. Ciri khas DIY sebagai kota pendidikan semestinya dapat eksis dengan adanya perpustakaan yang mampu menjadi kebangggan masyarakat DIY. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat para generasi muda berkumpul untuk melakukan kegiatan yang positif diantaranya membudayakan kegemaran membaca dan menulis. Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah daerah DIY harus segera mengupayakan hal tersebut mengingat program ini sudah tertunda dengan berbagai persoalan. Berikut prioritas program urusan perpustakaan dan arsip, yaitu : a. Mengembangkan perpustakaan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan b. Perbaikan sistem administrasi kearsipan. c. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 47

d. Peningkatan kualiatas dan aksebilitas perpustakaan berbasis komunitas/ masyarakat. e. Optimalisasi arsip, naskah-naskah sebagai salah satu sumber pencerahan bagi masyarakat. f. Membangun budaya membaca sebagai salah satu ciri khas keistimewaan DIY.

48

BAB IV PENUTUP Demikian pokok-pokok pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun 2015. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD tahun 2015 kami berharap agar Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY dengan beberapa prioritas diatas mampu di jabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan DIY, termasuk di dalamnya adalah Program Legislasi Daerah yang akan ditetapkan untuk Tahun 2015 sebagai kebijakan publik. Terhadap urusan pemerintahan yang lain yang menjadi kewenangan propinsi yang tidak menjadi prioritas dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY ini tetap di lakukan dengan memperhatikan aspek prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA,

ttd

H.YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE

49

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIY TERHADAP RKPD TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents