Lampiran : BAB I PENDAHULUAN

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. Nomor

: 913 /149/Sekt/ BAPP - DPRD 13.18/22.b/060/2014

Tanggal : 18 Juli 2014

BAB I PENDAHULUAN I.

PENDAHULUAN A.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dengan luas wilayah 2.370.000 ha (23.700 km2) atau 15.43 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini : Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Kecamatan

Ibukota

Jumlah Desa

Kelurahan

1.

Permata Intan

Tumbang Lahung

10

2

2.

Sungai Babuat

Tumbang Bantian

6

-

3.

Murung

Puruk Cahu

13

2

4.

Laung Tuhup

Muara Laung

23

3

5.

Barito Tuhup Makunjung Raya Tanah Siang Saripoi

11

-

26

1

Tanah Siang Dirung Lingkin Selatan

6

-

6. 7.

1

8.

Sumber Barito

Tumbang Kunyi

8

1

9.

Seribu Riam

Muara Joloi

7

-

Tumbang Olong

5

-

115

9

10. Uut Murung Jumlah

Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2013

dengan batas administrasi, yaitu : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Timur,



Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur,



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara,



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas dan Propinsi Kalimantan Barat. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya

Pada umumnya Kabupaten Murung Raya dari Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Shawaner. Aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Murung Raya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan Energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari disuplai melalui PDAM dan 2

sebagian masih menggunakan air tanah dangkal, sumur dan masih terdapat penduduk yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Iklim di Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk iklim tropis yang lembab dan panas dengan curah hujan rata-rata 250,6 mm /19 hari menurut sumber pengamatan Stasiun Meteorologi Bandara Beringin Muara Teweh. B.

KEMAJUAN YANG DICAPAI 1)

Indikator Ekonomi Kebijakan Pembangunan ekonomi di Kabupaten Murung Raya untuk

mencapai

pemerataan

dan

pertumbuhan mendorong

yang

relatif

perluasan

stabil,

kesempatan

menjamin berusaha

sehingga secara bertahap akan mengurangi kemiskinan. Hasil dari upaya yang konsisten untuk tetap berada pada kerangka tersebut menunjukan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 PDRB Murung Raya tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai produksi dari mayoritas komoditas andalan di Murung Raya tetap mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2012 mencapai 6,23 persen, melambat dari 6,49 persen pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tergambar melalui Pendapatan

Domestik

Regional

Bruto,

PDRB

Perkapita

juga

menunjukan kencenderungan positif. Pada Tahun 2012 PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 27.227.849 pertahun, pada tahun 2013 diperkirakan menjadi Rp. 29.519.690,07 pertahun. Rincian Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya dari Tahun 2010 – 2012 sebagaimana tabel dibawah ini : Indikator

2010

Pertumbuhan Ekonomi

2012*

5,98

6,29

6,69

949.337,69

1.009.040,24

1.076.503,12

(%) PDRB (Juta Rupiah)

2011

3

PDRB Perkapita (Rupiah) ADHB PDRB Perkapita (Rupiah) ADHK

21.672.030,36 24.936.007,93

27.227.849

9.801.436,08 10.246.143,74

10.451.487

Sumber : PDRB Kab.Murung Raya Tahun 2012 2)

Indikator Kesehatan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir batin menuju peradaban yang memadani dalam menghadapi persaingan global. Upaya pencapaian Pembangunan Manusia di bidang Kesehatan merupakan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Adapun wujud nyata dari Komitmen Pemeritah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi dengan program Mura Sehat dengan peluncuran kartu Murung Raya Sehat. Program dan kegiatan prioritas bidang kesehatan, yaitu :  Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan bayi  Program Jaminan Masyarakat  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Kalteng Barigas  Kesehatan Lingkungan,  Penemuan dan Penanganan Penyakit,  Program Gizi Masyarakat, Peningkatan

SDM

KesehatanUntuk

pelaksanaan

sasaran

pembangunan di atas didukung dengan sumber daya yang ada, baik tenaga kesehatan, sarana prasarana maupun pembiayaan dan Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU) antara lain untuk mengidentifikasi permasalahan di bidang kesehatan di seluruh Desa.

4

3)

Indikator Pendidikan Dalam merumuskan Program Pendidikan di Kabupaten Murung Raya dilakukan dengan mengidentifikasikan berbagai faktor dan permasalahan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya untuk meciptakan pendidikan terjangkau dan bermutu. Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui :  Kartu Mura Cerdas  Wajib Pendidikan Belajar 12 Tahun (Dana BOSDA/Gratis Sekolah)  Peningkatan

Sraana dan

Prasarana

(Rehab

Rumah

Dinas

Guru/Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah)  Penambahan Ruang Kelas baru (SD s.d SMU)  Penambahan Sraana dan Prasarana (Laboratorium,Perpustakaan, Buku)  Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik ( Pelatihan/Bintek)  Peningkatan Klasifikasi Pendidikan bagi Tenaga Pendidik  Peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan;  Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;  Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi;  Peningkatan budaya baca masyarakat;  Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olaraga. 4)

Indikator Pertanian Sektor Pertanian hingga saat ini masih tetap merupakan basis utama pembangunan daerah mengingat sektor Pertanian memberikan andil dan kontribusi pada indikator perekonomian sebesar ± 23,77% dari PDRB Kabupaten Murung Raya. Sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kentang, kacang hijau, sayur-

5

sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya. Prioritas bidang pertanian, peternakan dan perikanan yaitu :  Peningkatan Ketahanan Pangan,  Pengembangan Agribisnis,  Peningkatan Kesejahteraan Petani,  Pembinaan Usaha Tani Menetap,  Peningkatan Produksi Hasil Pertanian,  Peningkatan Budidaya Perikanan,  Pengawasan Sumberdaya Perikanan,  Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap,  Peningkatan Kesejahteraan Petani,  Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan, 5)

Indikator Fisik Prasarana Peningkatan prasarana dasar merupakan bagian dari pelayanan umum yang harus disediakan Pemerintah dan tentunya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aksetabilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan menganut kosep pengembangan wilayah harus menjadi prioritas karena secara langsung akan mempengaruhi percepatan dan pengembangan pembangunan, terutama pada sektor potensial antara lain pertanian, perkebunan dan pariwisata. Pada sektor transportasi, ketersediaan sarana transportasi darat yang belum memadai menjadi perhatian Pemerintah pada saat ini, sehingga upaya-upaya kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka pemerataan pembangunan yaitu dengan tercapainya keseimbangan perkotaan dan pedesaan, sehingga masyarakat desa tidak terisolasi dan hasil produk pertaniannya dapat terakses dengan baik dan lancar, tentunya dengan ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas jalan dan jembatan. Demikian pula ketersediaan sarana transportasi pada wilayah perairan khususnya antar pulau dan pelabuhan yang masih bersifat darurat serta ketersediaan sarana transportasi perhubungan udara, 6

Pos dan telekomunikasi yang belum memadai dan juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Selain infrastruktur transportasi, sarana prasarana dasar lainnya seperti air bersih dan kelistrikan juga menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. C.

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 1)

Permasalahan Masalah Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, mengingat prosentase kenaikan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan belum seimbang dengan lapangan kerja, tenaga pendidik, tenaga medis, sarana prasarana dan APBD Kabupaten Murung Raya masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir program kegiatan yang menjadi prioritas.

2)

Hambatan Salah satu hambatan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Pembiayaan yang terbatas utamanya dari sumber Dana APBD. Langkah yang ditempuh dalam rangka

mengatasi

permasalahan

tersebut di

atas

disamping

mengedepankan prioritas program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2014 dan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu mengupayakan mencari sumber pembiayaan lain diantaranya dengan mengoptimalkan peran swasta termasuk partisipasi masyarakat. I.

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2014 merupakan amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 7

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana KUPA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD adalah : 1)

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA;

2)

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3)

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

4)

Keadaan darurat; dan

5)

Keadaan luar biasa. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUPA dapat berupa : 1)

Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;

2)

Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

3)

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah;

4)

Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD. Perubahan pada dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD Kabupaten Murung Raya berupa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam 8

waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan tersebut ditetapkan, maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja tambahan (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan. II.

TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1)

Sebagai rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

2)

Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD.

III.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) 1)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);

2)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 9

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);

23) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya

11

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132);

24) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132);

25) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/05 – DPA/2014 tanggal 31 Desember 2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014.

26) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2015; 27) Peraturan

Bupati

Murung

Raya

Nomor

188.45/381/2014

tentang

Standarisasi Harga Barang Keperluan Pemerintah Kabuapten Murung Raya Semester II Tahun 2014;

12

BAB II KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

A.

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2014 Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi. Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. 1.

Perubahan Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2014 Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka perlu dilakukan revisi terhadap Target Pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014 khususnya PAD, dimana perubahan anggaran merupakan konsistensi dari optimalisasi fungsi anggaran Pemerintah Daerah, yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tabel berikut ini menggambarkan rencana perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014.

13

Tabel Target Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014

14

a.

Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan TA 2014 secara keseluruhan mengalami kenaikan, dari semula sebesar Rp. 862.392.033.639,45 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen pada APBD Murni 2014. Dan pada Usul APBD Perubahan TA 2014 menjadi sebesar Rp. 950.548.044.609,45 (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen).

b.

Dana Perimbangan pada APBD Murni TA 2014 ditargetkan sebesar Rp. 755.918.739.177,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 83.260.513.930,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) menjadi Rp. 839.179.253.107,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Rupiah).

c.

Sedangkan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, Target semula pada APBD Murni TA 2014 ditargetkan sebesar Rp. 76.968.294.462,45 (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Lima Sen. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.895.497.040,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh ribu Empat Puluh Rupiah) menjadi Rp. 81.863.791.502,45 (Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah Empat Puluh Lima Sen). Hal ini menggambarkan masih relatif tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terhadap Pemerintah Pusat.

walaupun

volume

Pendapatan

Daerah

setiap

tahun

mengalami

pertumbuhan, namun, kontribusi PAD terhadap APBD sangat rendah bila dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan, yaitu rata-rata setiap tahunnya. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras seluruh komponen agar komposisi perimbangan antara PAD dan Dana Transfer dari pusat mencapai titik keseimbangan. Oleh karena itu upaya menggali sumber-sumber PAD harus dilakukan secara sistematis 15

dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang ada seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan karakteristik daerah dan masyarakat setempat. 2.

Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Beberapa Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang mendasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan Daerah yang diarahkan pada Penguatan Otonomi Daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal Daerah, meliputi hal-hal berikut ini : a.

Semakin mengintensifkan upaya penggalian dan pengembangan potensi sumber-sumber PAD dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan azas pemungutan yang efektif, efisien, adil, dan tidak berdampak pada distorsi perekonomian Daerah.

b.

Penggalian dan pengembangan sumber-sumber PAD diarahkan pada peningkatan pendataan objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah, penegakan sanksi,

penyempurnaan

sistem

dan

prosedur

pemungutan

serta

memperbaharui Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.

c.

Dalam rangka mendorong dunia usaha dan reformasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, akan dilakukan rasionalisasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tercipta struktur penerimaan Daerah yang semakin mantap dan sistem usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi Daerah.

d.

Peran BUMD, Lembaga Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah akan terus diupayakan untuk dikembangkan secara optimal.

e.

Peningkatan Pelayanan Masyarakat akan terus dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana serta kapasitas aparatur yang lebih berkualitas serta adanya standar pelayanan yang baku.

16

f.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan akan terus ditingkatkan dengan pengamanan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan serta pencairan tunggakan. Disamping itu penerimaan yang bersumber dari PSDH, IHPH, Bagi Hasil Landrent/Royalti dan lain-lain juga terus dikembangkan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengenai Data Potensi Dana Perimbangan dalam rangka meningkatkan penerimaannya.

g.

Meningkatkan koordinasi dan intensifikasi dalam rangka upaya memperoleh dana di luar penerimaan Dana Perimbangan yaitu Pendapatan Lain-lain Yang Sah untuk pembiayaan pembangunan.

17

BAB III PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2014 Kebijakan ekonomi Tahun 2014 diarahkan untuk mengefektifkan pengelolaan fiskal daerah guna meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja,mengurangi jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui pemerataan pembangunan seluruh wilayah untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal sehingga tercipta keunggulan dan daya saing komoditas masing-masing wilayah. Oleh sebab itu dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut upaya-upaya efektifitas pengelolaan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatankegiatan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas. Dampak yang diharapkan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi mempertimbangkan pula aspek-aspek sosial yang ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi.

2. Asumsi Dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 meliputi 3 (tiga) aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Selanjutnya perubahan kebijakan belanja akan berimplikasi logis terhadap target kinerja kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan. Perubahan asumsi penerimaan daerah tahun 2014 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang menyebabkan perubahan penambahan/pengurangan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga dapat dilakukan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan SKPD pada masing-masing urusan pemerintahan. Kondisi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 diproyeksikan sebagaimana tabel dibawah ini. 18

19

BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASINGMASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014

1.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PER SKPD Belanja Daerah pada PPA Perubahan APBD TA. 2014 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 400.102.140.393,08 atau mengalami kenaikan sebesar 1,70 % dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 393.394.845.699,68. Sedangkan

Belanja

Langsung

pada

PPA

Perubahan

dianggarkan

Rp. 627.434.137.015,40 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 122.776.023.870,90 yaitu

24,33%

dari

APBD

Murni

Tahun

Aggaran

2014

sebesar

Rp. 504.658.113.144,50. 2.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan pada PPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 secara rinci disajikan per Urusan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel berikut.

3.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 Pada PPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 400.102.140.393,08 mengalami kenaikan sebesar Rp.

6.707.294.693,40

dari

APBD

Rp. 393.394.845.699,68.

20

Murni

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

BAB V PENUTUP Demikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Puruk Cahu, 18 Juli 2014

BUPATI MURUNG RAYA,

Drs. PERDIE, M.A

21