Lampiran : BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA KUA APBD TAHUN 2014

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2014. Nomor

:

913/ /BAPP –

Tanggal

: 20 Oktober 2013

/

/

/ 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan

bahwa

Pemerintah

Daerah

melaksanakan

bidang

kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi Kabupaten Murung Raya yang tertuang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

1


dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat

Sejahtera

yang

Mandiri

dan

Bermartabat

Berbasis

Pembangunan Perdesaaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030” yang akan dicapai melalui 7 Misi sebagai berikut : (1)

Meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu. Hal ini untuk

menciptakan

masyarakat

Kabupaten

Murung

Raya

yang

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, (2)

Meningkatkan dan memantapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal ini untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan

produktif, (3)

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata mulai dari desa.

Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah

Kabupaten Murung Raya, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (4)

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

kerakyatan

berbasis

agro

ekonomi, UMKM dan pengusahaan potensi SDA. Hal ini agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, (5)

Meningkatkan

tata

kelola

yang

baik

(good

pemerintahan yang bersih (clean government).

governance)

dan

Hal ini untuk

menciptakan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. (6)

Meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal. Hal ini untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang berdisiplin, taat hukum, aman, saling menghargai, demokratris toleransi dan penghargaan terhadap budaya lokal.

(7)

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Hal ini untuk menciptakan kepastian berusaha sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

2


1.2

TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014,

2.

Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD,

3.

Mensinkronkan agenda dan Program prioritas pembangunan Nasional yang tertuang di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota,

4.

Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014 agar berdayaguna dan berhasil guna,

5.

Meningkatkan

koordinasi

antara

eksekutif

dan

legislatif

dalam

memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 1.3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3


4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

4


11. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor

Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018; 17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun

Anggaran 2014.


5


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. PERTUMBUHAN EKONOMI Perekonomian Indonesia secara umum, termasuk Kalimantan Tengah pada tahun 2012 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2011. Namun ternyata tidak demikian halnya dengan perekonomian Murung Raya. Pada tahun 2012 PDRB Murung Raya tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai produksi dari mayoritas komoditas andalan di Murung Raya tetap meningkat di tahun 2012. Krisis ekonomi yang melanda eropa beberapa tahun terakhir secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap perekonomian tanah air. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 melambat menjadi 6,23 persen terhadap tahun 2011, dari sebesar 6,5 persen pada tahun 2011. Sejalan dengan itu, perekonomian Kalimantan Tengah juga turut mengalami perlambatan, dari 6,77 persen pada tahun 2011 melambat menjadi 6,69 persen pada tahun 2012. Berbeda

halnya

dengan

pertumbuhan

ekonomi

nasional

dan

Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2012 tetap mengalami percepatan, yaitu dari 6,29 persen di tahun 2011 tumbuh sebesar 6,69 persen di tahun 2012. Hal ini dikarenakan produksi tanaman perkebunan khususnya karet dan produksi sektor pertambangan sebagai penyumbang terbesar perekonomian Murung Raya tetap mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


6


Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Murung Raya, 2008-2012 PDRB ADHK

Pertumbuhan

(Juta Rp)

(%)

(1)

(2)

(3)

2008

851 599,63

5,21

2009

895 750,35

5,18

2010

949 337,69

5,98

2011*)

1 009 040,24

6,29

2012**)

1 076 563,12

6,69

Tahun

Nilai PDRB Murung Raya yang dihitung dengan harga tahun dasar 2000 selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga tahun 2000 sudah menembus nilai satu trilyun rupiah, dan terus maningkat pada tahun 2012. Namun jika dilihat laju pertumbuhannya, tahun 2009 PDRB atas dasar tahun 2000 sempat mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2008. Namun pada tahun 2009 sampai dengan 2012 lajunya kembali mengalami percepatan. Laju pertumbuhan sektoral dapat menjelaskan sektor-sektor mana yang memicu terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi, Murung Raya pada tahun 2012, serta sektor mana yang perlu dipacu untuk percepatan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun berikutnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini :


7


Tabel Pertumbuhan PDRB Murung Raya ADHK Menurut Sektor, 2008-2012 (Persen) SEKTOR

2008

2009

2010

2011*)

2012**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Pertanian

-0,71

1,31

1,38

1,73

1,73

2. Pertambangan dan Penggalian

11,04

8,59

9,67

10,37

9,63

3. Industri Pengolahan

3,77

5,10

5,03

5,14

5,12

4. Listrik dan Air Bersih

7,39 10,80

10,44

8,23

7,71

5. Bangunan/Konstruksi

11,61 10,22

10,78

11,28

13,06

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

4,19

4,80

7,05

4,08

6,90

7. Pengangkutan dan Komunikasi

4,88

4,27

4,35

4,21

3,78

8. Keuangan Persewaan & J.Persh

11,48

6,26

6,74

6,31

10,91

9. Jasa-jasa

4,30

4,39

5,15

5,92

7,57

PDRB

5,21

5,18

5,98

6,29

6,69

Dari tabel di atas, ada enam sektor yang laju pertumbuhannya di atas pertumbuhan total PDRB Murung Raya 2012, yaitu: 1.

Sektor Pertambangan dan Penggalian,

2.

Sektor Listrik dan Air Bersih,

3.

Sektor Bangunan,

4.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,

5.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan

6.

Sektor Jasa-jasa.


8


Sedangkan tiga sektor sisanya yang menunjukkan laju pertumbuhan di bawah pertumbuhan PDRB total yaitu : 1.

Sektor Pertanian,

2.

Sektor Industri Pengolahan,

3.

Sektor Pengangkutan dan Kominukasi, dan Jadi, dari sembilan sektor yang ada, enam sektor di antaranya memicu

percepatan laju pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2012. Sektor pertanian sebagai kontributor kedua terbesar dari nilai PDRB ternyata memiliki laju sektoral di bawah laju pertumbuhan PDRB total. Laju sektor pertanian hanya sebesar 1,73 persen sama persis dengan laju tahun sebelumnya. Dengan laju yang relatif kecil tersebut sektor pertanian sudah mampu memberi kontribusi sebesar 23,77 persen terhadap total PDRB Murung Raya tahun 2012. Dapat dibayangkan jika laju dapat didongkrak sedikit saja, maka akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian total Murung Raya. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, penyokong utama pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian, sejalan dengan besarnya kontribusi yang diberikan Sumber pertumbuhan perekonomian Murung Raya secara lebih detail menurut sektor dijabarkan dalam tabel berikut.


9


Tabel Sumber Pertumbuhan PDRB Murung Raya Menurut Sektor, 2008-2012 (Persen) 2010 2011*) 2012**)

SEKTOR

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-0,24

0,42

0,43

0,52

0,49

2. Pertambangan dan Penggalian

3,58

2,94

3,41

3,79

3,65

3. Industri Pengolahan

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

4. Listrik dan Air Bersih

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

5. Bangunan/Konstruksi

0,46

0,43

0,48

0,52

0,63

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

0,36

0,40

0,59

0,35

0,57

7. Pengangkutan dan Komunikasi

0,27

0,23

0,24

0,22

0,20

8. Keuangan Persewaan & J.Persh

0,23

0,13

0,15

0,14

0,24

9. Jasa-jasa

0,42

0,43

0,50

0,57

0,72

5,21

5,18

5,98

6,29

6,69

1. Pertanian

PDRB

Sedangkan penyokong pertumbuhan yang kedua setelah pertambangan dan penggalian adalah sektor jasa-jasa yang didominasi oleh peran sektor pemerintah. Artinya bahwa sebagai wilayah pemekaran, Murung Raya masih sangat tergantung terhadap peran aktif pemerintah termasuk dalam bidang perekonomian. Dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen, sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan sebesar 3,65 persen dan sektor jasa memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,72 persen.

B. PDRB PER KAPITA Pendapatan regional per kapita adalah nilai PDRB suatu wilayah pada tahun tertentu pertengahan

dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut pada

tahun

yang

bersangkutan.

PDRB

per

kapita

dapat

menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap jiwa dalam satu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

10


tahun secara rata-rata, meskipun untuk tingkat pemerataannya diperlukan kajian lebih lanjut lagi. Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku Murung Raya pada tahun 2012 adalah sebesar 14,26 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun Murung Raya tahun 2012 adalah sebesar 4,59 persen. Dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku yang jauh lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi pertumbuhan positif terhadap PDRB per kapita. Perkembangan PDRB per kapita Murung Raya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan secara lengkap pada tabel sebagai berikut.

Tabel PDRB Perkapita Murung Raya ADHB dan ADHK 2000, 2008-2012 (Rupiah) Tahun

(1)

PDRB Perkapita (Rp) ADHB

ADHK 2000

(2)

(3)

2008

17 146 656,28

9 157 969,94

2009

19 230 013,86

9 429 050,32

2010

21 672 030,36

9 801 436,08

2011*)

24 936 007,93

10 246 143,74

2012**)

27 241 888,21

10 452 069,09

Dari tahun ke tahun PDRB per kapita Murung Raya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000, menunjukkan pola trend yang positif. Pada tahun 2012, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai nilai 27 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,25 persen dibandingkan tahun 2011. Artinya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku per bulan secara rata-rata mencapai nilai 2 juta rupiah lebih.


11


Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2012 mencapai 10,5 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 2,01 persen dari tahun 2011 yang juga sudah menembus 10 juta rupiah. Artinya PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 perbulan secara rata-rata mencapai 871 ribu rupiah. Namun kedua agregat nilai di atas belum dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh masyarakat Murung Raya secara rata-rata, karena dalam komponen PDRB masih terkandung nilai penyusutan, pajak tak langsung serta nilai PDRB yang dimiliki penduduk non residen dari Murung Raya. Nilai pendapatan yang secara rata-rata riil diterima oleh penduduk residen Murung Raya dapat dihitung dengan studi lebih lanjut untuk mengeluarkan nilai PDRB non residen serta komponen penyusutan dan pajak tak langsung.

C. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2014 Kondisi ekonomi Kabupaten Murung Raya secara umum pada tahun 2012 relatif tumbuh dengan baik seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2012 tetap mengalami percepatan, yaitu dari 6,29 persen di tahun 2011 tumbuh sebesar 6,69 persen di tahun 2012. Hal ini dikarenakan produksi tanaman perkebunan khususnya karet dan produksi sektor pertambangan sebagai penyumbang terbesar perekonomian Murung Raya tetap mengalami peningkatan. Trend peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya dari tahun 2018 -2012 dapat dilihat pada Tabel berikut :


12


TAHUN

PERTUMBUHAN

2008

5,21

2009

5,18

2010

5,98

2011

6,29

2012

6,69

Perkembangan perekonomian nasional dan regional memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten Murung Raya, oleh karena itu isu-isu nasional dan bahkan isu global yang sedang berkembang

saat

ini

perlu

mendapatkan

perhatian

daerah

dalam

menetapkan target capaian ekonomi makro pada tahun mendatang. Permasalahan

ekonomi

nasional

seperti

terjadinya

kelangkaan

BBM

bersubsidi khususnya solar dan Premium perlu mendapatkan perhatian karena akan menjadi pemicu peningkatan inflasi karena menghambat distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Selain itu tingginya harga bahan pokok juga dapat menjadi pemicu inflasi yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2013, diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk kebutuhan akan transportasi. Dalam hal perencanaan program kegiatan, diperlukan penajaman program bagi masyarakat rentan dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok serta peningkatan ketahan pangan. Sehingga diharapkan pada tahun 2014 kondisi perekonomian akan kembali normal dan tetap tumbuh lebih baik walaupun mengalami

sedikit

perlambatan.

Seiring

dengan

peningkatan

laju

pertumbuhan ekonomi diharapkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat. Sebagaimana amanat inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, dengan semangat dan kebijakan progrowth, pro justice dan pro-poor.


13


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a.

Pertumbuan Ekonomi diprediksi sebesar 7 %

b.

PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku dalam jutaan rupiah diasumsikan mencapai 2.905.914,49

c.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan diasumsikan bisa mencapai 1.176.563,12

d.

PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga berlaku diasumsikan sebesar 28,5 Juta rupiah

e.

PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga konstan diasumsikan sebesar 11,45 Juta rupiah Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 No

Indikator

Tahun 2014

1

Pertumbuan Ekonomi

7%

2

PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku dalam jutaan rupiah diasumsikan mencapai

2.905.914,49 Juta Rupiah

3

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan diasumsikan bisa mencapai

1.176.563,12 Juta Rupiah

4

PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga berlaku diasumsikan sebesar

28,5 Juta rupiah

5

PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga konstan diasumsikan sebesar

11,45 Juta rupiah


14


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan

alokasi

penganggaran

dalam

rangka

mewujudkan

Pembangunan Kabupaten Murung Raya tahun 2014 secara umum ditujukan dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Murung Raya, Meningkatkan dan

memantapkan

akses

pendidikan

bermutu,

Meningkatkan

dan

memantapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata mulai dari desa, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis Agro ekonomi, UMKM dan pengusahaan potensi SDA, Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), Meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal, Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2014 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dan memiliki kepastian


15


serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 32.518.000.000,00 atau naik sebesar

6,27 % bila dibandingkan dengan target tahun 2013

setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 30.600.000.000,00. Kontribusi perkiraan kenaikan pendapatan Asli daerah tersebut disumbangkan dari sektor Pajak Hotel sebesar 118,75 %, dari 80.000.000 Tahun 2013 menjadi 175.000.000 Tahun 2014. Pajak restoran

147,52

%

dari

202.000.000.-

Tahun

2013

menjadi

500.000.000.- Tahun 2014. Pajak Sarang Burung Walet 7,14 % Dari 700.000.000.- Tahun 2013 menjadi 750.000.000.- Tahun 2014. Retribusi Pelayanan Kesehatan naik sebesar 0,50 % Dari 4.975.000.000.- Tahun 2013 menjadi 5.000.000.000.- Tahun 2014. Retribusi Biaya penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil naik sebesar 100 % dari 50.000.000. pada Tahun 2013 menjadi 100.000.000.- pada Tahun 2014. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar 14,98 % dari 1.335.000.000.- pada Tahun 2013 menjadi 1.535.000.000.- pada Tahun 2014. 2.

DANA PERIMBANGAN Dana

Perimbangan

naik

sebesar

7,66

%

dari

717.825.210.177,00 pada Tahun 2013 menjadi 767.417.628.177,00 pada tahun 2014. Kontribusi terbesar penyumbang kenaikan Dana perimbangan adalah bersumber dari dana alokasi umum naik sebesar 10

%

dari

545.932.782.000,00

pada

Tahun

2013

menjadi

600.525.200.000,00 pada tahun 2014. 3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 9,95 % Dari 86.944.142.241,14 pada Tahun 2013 menjadi 78.294.542.241,14 pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh tidak dimasukannya Bantuan keuangan dari provinsi untuk pelaksanaan pilkada, Dak Kalteng Harati dan Dak Kalteng Barigas.


16


Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Disamping itu, peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2014 tersebut diharapkan sebagai salah satu upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya dan juga upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi bagi dunia usaha.

Secara

rinci

proyeksi

pendapatan

daerah

tahun

2014

sebagaimana tabel berikut ini :

B. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas

efektivitas

dan

efisiensi

penggunaan

anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 1.858.050.211.252,88 meningkat sebesar

Rp

956.472.591.031,39

dibanding

tahun

2013

sebesar

Rp 901.577.620.221,49. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 636.550.699.823,07 dan belanja langsung sebesar Rp 1.221.499.511.429,81 sehingga pada Tahun Anggaran 2014 terjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

17


defisit

sebesar

Rp

71.437.105.609,23

atau

sebesar

4,95

%

dari

pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. 1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga a.

Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan

Tunjangan

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD,

Gaji

dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penghasilan/Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pada

Tahun

Anggaran

2014

Belanja

Pegawai

yang

dianggarkan sebesar Rp. 562.752.603.102,07 naik 105,03 % dari Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.274.471.815.994,15. b.

Belanja Bunga Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada Tahun Anggaran 2014 tidak dialokasikan.


18


c.

Belanja Subsidi Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga daerah tertentu agar harga jual

produksi/jasa

yang

dihasilkan

dapat

terjangkau

oleh

masyarakat banyak. Belanja Subsidi ini dalam Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar

Rp. 3.155.452.161,00 turun dibandingkan

pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.487.452.161,00. d.

Belanja Hibah 

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja

Hibah

Tahun

Anggaran

2014

dianggarkan sebesar Rp. 27.249.636.000,00 atau naik 19,40% dari Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp. 22.822.796.871,69

dengan kenaikan sebesar Rp. 4.426.839.128,31. e.

Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam

bentuk

uang

dan/atau

barang

kepada

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalam belanja bantuan sosial ini antara lain bantuan sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada organisasi keagamaan, dan lain-lain, serta bantuan kepada Partai Politik. 

Jumlah anggaran Belanja Bantuan Sosial ini dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 3.141.300.000,00 mengalami kenaikan sebesar 520,20% dari plafon belanja pada APBD Tahun Anggaran 2013

sebesar

Rp. 506.500.000,00,

dengan jumlah kenaikan sebesar Rp. 2.634.800.000,00.


19


f.

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang

bersumber

dari

pendapatan

provinsi

kepada

kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini dalam

Tahun

Anggaran

2014

direncanakan

sebesar

Rp. 827.000.000,00 dianggarkan tetap dari plafon belanja yang

sama

pada

APBD

Tahun

Anggaran

2013

sebesar

Rp. 827,000,000.00. g.

Bantuan Keuangan 

Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Jumlah anggaran Belanja Bantuan Keuangan ini dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 39.171.011.000,00 dianggarkan turun sebesar 2,73% dari plafon belanja yang sama pada Rp.

APBD

Tahun

40.271.011.000,00

Anggaran dengan

2013 penurunan

sebesar sebesar

Rp. 1.100.000.000,00. h.

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya,

termasuk

pengembalian

atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga ini dalam

Tahun

Anggaran

2014

direncanakan

sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 dianggarkan tetap dari plafon belanja yang

sama

pada

APBD

Tahun

Anggaran

2013

sebesar

Rp. 1.000,000,000.00. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

20


2. Kebijakan Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung

dianggarkan

untuk

belanja

pegawai

dalam

bentuk

honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tahun 2014 adalah tahun Pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2003-2018. Prioritas pembangunan daerah yang dilakukan Kurun Waktu tahun 2013-2018 selalu mengalami progres dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi terkini. Adapun Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama periode 2013 – 2018 sesuai dengan Visi dalam RPJMD “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”diprioritaskan pada bidang : a.

Pendidikan dengan Program Prioritas : 

Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan;



Program peningkatan kualitas/mutu, relevansi pendidikan dan daya saing pendidikan;



Program penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik;



Program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;



b.

Program beasiswa.

Kesehatan dengan Program Prioritas :  Program promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;  Program pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan;  Program pengembangan sistem Jamkesmas melalui Kartu Mura Sehat


21


 Program

peningkatan

status

gizi

masyarakat

dan

penanggulangan Gizi Buruk  Program Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita;  Program Pelayanan Imunisasi;  Program peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya sebagai tempat pelayanan umum (Primary Health Care);  Program peningkatan Kinerja Rumah Sakit sebagai pelayanan rujukan kesehatan serta status rumah sakit Umum Puruk Cahu berkelas International;  Program

peningkatan

ketersediaan,

keterjangkauan,

pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;  Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana : Puskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu, serta jaringan kesehatan lainnya;  Program Pemberdayaan dan Pemerataan tenaga kesehatan di setiap pelosok desa;  Program peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan.

c.

Infrastruktur dengan Prioritas :  Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, listrik, pelabuhan, bandara, terminal, telekomunikasi antar kecamatan dan antar desa terisolir di pedalaman;  Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan;  Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar, olah raga, sarana ibadah dan pariwisata


22


d.

Pertambangan dengan Prioritas :  Program penyediaan dan penetapan areal WPR dalam upaya mengakomodir usaha pertambangan rakyat;  Program pemanfaatan potensi alam sebagai sumber energi listrik untuk memenuhi krisis listrik melalui pembangunan mikro hidro;  Program penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bagi masyarakat desa;  Program peningkatan Subsidi BBM bersubsidi ke seluruh Kecamatan.

e.

Pemerintahan dengan Prioritas :  Program pengangkatan dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan profesionalisme;  Program rekrutmen PNS berdasarkan mekanisme merit system, yakni yg menerapkan asas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif dan disesuaikan dgn kebutuhan birokrasi;  Program peningkatan potensi desa melalui penguatan aparatur dan partisipasi masyarakat;  Program penyelesaian tapal batas;  Program perlindungan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga;  Program penyertaan rakyat pada proses kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah;  Program penciptaan rasa aman, kemudahan dan kepestian hukum bagi dunia usaha;  Program penegakan hukum berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup


23


f.

Politik Sosial dan Budaya dengan Prioritas : 

Program

peningkatan

komunikasi

melalui

forum2

kemasyarakatan; 

Program

pelaksanaan

pelatihan

kepada

anggota

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD); 

Program pelembagaan sistem pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang partisipatif;



Program peningkatan pendidikan politik masyarakat;



Program pengembangan LSM dan lembaga lokal;



Program peningkatan pelaksanaan otonomi Desa;



Program peningkatan kapasitas Damang;



Program penanganan dan pemeliharaan para jompo dan anak terlantar;



Program peningkatan layanan sosial berupa santunan kematian dan percepatan lahan kuburan;



Program penguatan lembaga adat dan memupuk kesadaran dan cinta budaya asli daerah.

g.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah 

Program pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;



Program pemulihan kerusakan ekosistem untuk pelestarian lingkungan;



Program penyusunan dan penerapan tata ruang kabupaten;


24


3. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 adalah belanja daerah yang dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial

dan

fasilitas

umum

yang

layak,

serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. 2.

Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral,

pariwisata,

perindustrian

dan

perdagangan

serta

transmigrasi. 3.

Penyusunan belanja daerah berdasarkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan

daerah

yang

menjadi

tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


25


C. PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan a)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai

akibat

tidak

tercapainya

SiLPA

yang

direncanakan.

Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013. b)

Dalam

menetapkan

anggaran

penerimaan

pembiayaan

yang

bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. c)

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

d)

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan a)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD, pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan

modal/investasi

pemerintah

daerah,

obyek

dana

bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.


26


b)

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

c)

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

d)

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD

dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi,

tumbuh

dan

berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. e)

Dalam

rangka

meningkatkan

akses

pembiayaan

bagi

Usaha

Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


27


f)

Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan

air

minum

kepada

masyarakat,

agar

percepatan

pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai. g)

Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan

terlebih

dahulu

peraturan

daerah

tentang

pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. h)

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan a)

Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.

b)

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA

Tahun

Berjalan

memanfaatkannya

untuk

positif,

pemerintah

penambahan

daerah

program dan


harus

kegiatan 28


prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. c)

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 37.039.813.297,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 14.219.213.297,00.


29


BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD

Tahun Anggaran 2014. Puruk Cahu, 02 Oktober 2013 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

HENRY,SE., M.H Ketua

BUPATI MURUNG RAYA,

Drs. PERDIE, M.A

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1. SEKRETARIS DAERAH 2. KEPALA BAPPEDA Drs. BURIONO Wakil Ketua

3. KEPALA DINAS PPKAD 4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 5. ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM & KESRA 6. ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN


30


BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD

Tahun Anggaran 2014. Puruk Cahu, 02 Oktober 2013 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

HENRY,SE., M.H Ketua

BUPATI MURUNG RAYA,

Drs. PERDIE, M.A

Drs. BURIONO Wakil Ketua


31

Lampiran : BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents