RPJMD KABUPATEN LINGGA

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

I BAB 2 I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum kondisi daerah Kabupaten Lingga memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Lingga secara umum. Gambaran umum tersebut menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Lingga telah dikenal beberapa abad silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga dan mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaan dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Sebelum ditandatanganinya Treaty of London, maka kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga kerajaan tersebut menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura, dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaan terletak di wilayah Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di seluruh wilayah nusantara dan juga kawasan Sepenanjung Malaka. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yaitu: Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau-Lingga, Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di wilayah Tanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang Residen. Berdasarkan Surat Keputusan dari delegasi Republik Indonesia (RI) maka Provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 18 Mei 1950 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat daerah kewedanan sebagai berikut:

II.1


1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur sekarang). 2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro. 3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Senayang. 4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja,meliputi: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang mana statusnya sama dengan kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan.Pada akhir tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara dan Senayang.

2.1.

Aspek Geografis dan Demografi Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang

mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Lingga lima tahun kedepan.

II.2


2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Karateristik lokasi dan wilayah pada sub bab ini menjelaskan tentang luas dan batas wilayah serta letak dan kondisi geografis Kabupaten Lingga.

2.1.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211,772 km2 dengan luas daratan 2.117,72 km2 (1 %) dan lautan 209,654 km2 (99%). Kabupaten Lingga secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kota Batam dan laut Cina Selatan. Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala. Sebelah Barat

: Laut Indragiri Hilir.

Sebelah Timur : Laut Cina Selatan.

Gambar. G-II.1 Peta Wilayah Kabupaten Lingga

II.3


Tabel. T-II.1. Pembagian Dan Luas Wilayah Kabupaten Lingga No

Kecamatan

Banyaknya

Luas Daratan

Kelurahan

Desa

Km2

1

Singkep Barat

1

11

337,10

2

Singkep

3

3

242,80

3

Singkep Selatan

0

3

138,80

4

Singkep Pesisir

0

6

110,30

5

Lingga

1

10

383,45

6

Selayar

0

4

84,86

7

Lingga Timur

0

6

141,20

8

Lingga Utara

1

11

283,21

9

Senayang

1

18

396,00

10

Posek

0

3

*

Jumlah

7

75

2.177,72

Sumber : Lingga Dalam Angka 2015, Hasil Analisis ket :* data belum tersedia

Gambar. G-II.2 Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga

Singkep Barat, Posek Singkep Singkep Selatan

Singkep Pesisir Lingga Selayar Lingga Timur Lingga Utara Senayang

Sumber: BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2015

II.4


Dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga, terluas adalah Kecamatan Senayang yaitu 396,00 km2 (18.7 % dari total luas daratan) yang terdiri dari 18 Desa dan 1 Kelurahan, kemudian Kecamatan Lingga yaitu 383,45 km2 (23% dari total luas daratan) yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan. Tabel. T-II.2. berikut ini menunjukkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada dimasing-masing Kecamatan. Tabel. T-II.2. Desa/Kelurahan Yang Ada di Kabupaten Lingga No 1

2

3

Kecamatan Singkep Barat

Singkep

Singkep Selatan

Desa/Kelurahan Marok Tua

Sungai Buluh

Kuala Raya

Bakong

Tinjul

Sungai Harapan

Jagoh

Sungai Raya

Kel. Raya

Bukit Belah

Tanjung Irat

Langkap

Dabo

Batu Berdaun

Dabo Lama

Batu Kacang

Tanjung Harapan

Kel. Sungai Lumpur

Marok Kecil

Berhala

Resang 4

5

Singkep Pesisir

Lingga

Berindat

Persing

Sedamai

Lanjut

Kote

Pelakak

Pekajang

Kelumu

Mepar

Kelombok

Merawang

Daik

Panggak Darat

Panggak Laut

Musai

Mentuda

Nerekeh 6

7

Selayar

Lingga Timur

Selayar

Penuba

Pantai Harapan

Penuba Timur

Bukit Langkap

Kerandin

II.5


No

Kecamatan

8

Lingga Utara

9

Senayang

Desa/Kelurahan Pekaka

Keton

Sekanah

Duara

Resun

Limbung

Bukit Harapan

Teluk

Linau

Pancur

Rantau Panjang

Sungai Besar

Rusun Pesisir

Belungkur

Mamut

Senayang

Rejai

Pasir Panjang

Temiang

Pulau Medang

Tanjung Kelit

Batu Belubang

Pulau Batang

Mensanak

Benan

Tanjung Lipat

Pena’ah

Laboh

Baran

Cempa

Tajur Biru

Pulau Duyung

Pulau Bukit 10

Kepulauan Posek

Busung Panjang

Suak Buaya

Posek Sumber: Bag. Pemerintahan, 2016

2.1.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00’ - 1° 00’ Lintang Selatan dan 103° 30’ - 105°00’ Bujur Timur. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031, luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.667,56 km persegi dengan luas daratan 2.235,48 km persegi dan lautan 43.432,08 km persegi. Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 518 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan. II.6


2.1.1.3.

Topografi

Jika dilihat dari topografinya, sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 ha. Pada dasarnya, wilayah Kebupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena hampir mencapai 65 %, wilayah Kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0-2 %, disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40 % yaitu mencapai hampir 17 %.

Tabel. T-II.3. Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Induk No

Kecamatan

Tinggi (m dpl)

1.

Singkep Barat

0-415

2.

Singkep

0-519

3.

Lingga

0-1.272

4.

Lingga Utara

0-800

5.

Senayang

0-200

Sumber: Lingga Dalam Angka Tahun 2015.

Berdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya, daerah penyelidikan dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan morfologi, yaitu: 1) Dataran Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan lereng medan antara 0-5% (0-30), ketinggian wilayah antara 18-45 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat rendah. Penyebaran satuan ini adalah di bagian timur daerah pemetaan, yaitu sekitar Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara, dan sebagian di Kecamatan Singkep Barat. 2) Perbukitan berelief halus Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng medan 5-15% (3-80), ketinggian wilayah antara 45-144 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk ke dalam satuan morfologi ini mempunyai

II.7


tingkat erosi rendah. Penyebaran satuan ini antara lain menempati daerah sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep. 3) Perbukitan berelief sedang Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng medan 15-30% (8-170) dengan ketinggian wilayah 150-400 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah sampai menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep serta sebagian di Kecamatan Lingga. 4) Perbukitan berelief agak kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 30-50% (17-270), dengan ketinggian wilayah 200-550 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar Kecamatan Singkep, dan sebagian kesil terdapat di Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara. 5) Perbukitan berelief kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 50-70% (27-360), dengan ketinggian wilayah 225-644 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi. Penyebaran satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep. 6) Perbukitan berelief sangat kasar sampai hampir tegak Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>360), dengan ketinggian wilayah 262-815 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep.

II.8


Tabel. T-II.4. Kelas Lereng Dengan Luas Penyebaran Di Kabupaten Lingga No

Kecamatan

0 - 2% Luas (Ha)

2 - 15% %

Luas (Ha)

15 - 40%

> 40%

%

Luas (Ha)

%

1

Singkep Barat

13,810.34

40.97

4,790.96

14.20

11,203.17

33.18

2

Singkep

31,250.60

63.53

13,696.30

27.81

3,726.88

7.56

3

Lingga

35,281.80

57.89

1,421.89

2.33

3,354.13

5.50

4

Lingga Utara

16,571.13

58.51

-

-

1,478.35

5.21

5

Senayang

39,247.41

99.11

-

-

352.59

136,161.28

64.30

19,909.15

9.39

20,115.12

Jumlah

Luas (Ha) 3,905.53

Jumlah (Ha) %

Luas (Ha)

%

11.56

33,798.34

100

516.22

1.05

49,288.90

100

20,893.18

34.24

61,016.71

100

10,271.52

36.19

28,384.72

100

0.89

-

-

39,700.00

100

9.48

35,586.45

16.77

212,188.68

100

Sumber: Bakosurtanal dan Hasil Analisis, 2014

2.1.1.4.

Geologi

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batubatuannya, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.

2.1.1.5.

Hidrologi

Pada umumnya sungai–sungai yang terdapat di Kabupaten Lingga yang berbukitbukit, sehingga sangat banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Kedalaman dari permukaan air pada kawasan datar berkisar 2-3 meter. Sedangkan pada tempat yang berbukit-bukit antara 3 - 7 meter.

2.1.1.6.

Klimatologi

Kabupaten Lingga mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan ratarata 146,4 mm sepanjang tahun 2014. Setiap bulannya curah hujan cenderung bervariasi. Sementara pada bulan desember merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Berdasarkan data-data yang ada maka dapat diketahui bahwa iklim di daerah Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8 ⁰C; kelembaban relatif rata-rata 84%; Kecepatan angin rata-rata 5 knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5 mm/hari. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi II.9


potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnnya. Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup besar yang dapat dimanfaatkan, berikut merupakan uraian potensi ketersediaan air lahan.

Tabel. T-II.5. Potensi Ketersediaan Air Lahan Di Pulau Kabupaten Lingga Kondisi Air (mm/th)

Curah Hujan (mm/th)

Air Tersedia (mm)

Defisit

Surplus

Lingga

2600,7

64

0

968

Singkep

2600,7

82,2

0

968

Senayang

2600,7

62,7

0

968

Nama Pulau

Sumber: Hasil Analisis, 2014

2.1.1.7.

Penggunaan Lahan

Faktor-faktor yang merupakan daya dukung Kabupaten Lingga, dan yang menjadi potensi bagi pengembangannya telah diakomodasi kedalam dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga, dimana, pengembangan daerah diarahkan untuk bisa lebih merata kesemua wilayah kabupaten. Potensi Pengembangan Kabupaten Lingga sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, pada bagian rencana pola ruang di Kabupaten Lingga terdiri dari rencana pola ruang darat dan pola ruang laut. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang serta, perkembangan tata guna lahan dan kesesuaian lahan, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Lingga sebagaimana diuraikan berikut ini:

1)

Rencana Pola Ruang Darat a. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, II.10


dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten Lingga yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi, kawasan bergambut, dan kedalaman efektif agak dangkal hingga dangkal. 1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah . Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lingga ditetapkan di:  kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 18.640 Ha  kawasan hutan lindung Gunung Muncung terletak di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2.120 Ha.  kawasan hutan lindung sebagian Gunung Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 3.190 Ha.  kawasan hutan lindung di Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 430 Ha.  kawasan hutan lindung di Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 220 Ha. Total keseluruhan kawasan hutan lindung Kabupaten Lingga adalah kurang lebih 28.950 Ha.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Lingga berupa kawasan resapan air. Berdasarkan hasil analisis lahan maka rencana pengembangan kawasan resapan air kurang lebih seluas 5.520 Ha, dengan rincian sebagai berikut:  Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 1.540 Ha.

II.11


 Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga Utara seluas kurang lebih 250 Ha meliputi kawasan resapan air Bukit Raja dan Bukit Meninjau.  Kawasan resapan air Gunung Muncung di Kecamatan Singkep seluas kurang lebih 1.300 Ha.  Kawasan resapan air sebagian Gunung Lanjut seluas kurang lebih 890 Ha.  Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Selatan seluas kurang lebih 100 Ha. dan  Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Barat seluas kurang lebih 1.330 Ha meliputi kawasan resapan air Gunung Lanjut, Gunung Dadelang, dan Gunung Maninjang.  Kawasan resapan air di Kecamatan Selayar seluas kurang lebih 110.

3. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sepadan kolong, kawasan sekitar mata air, kawasan hutan kota, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan. Kawasan sempadan pantai : Kabupaten Lingga terdiri dari pulau-pulau kecil dan pantai. Garis pantai yang ada harus dipertahankan kondisinya terutama pada daerah-daerah rawan abrasi yang berhadapan langsung ke laut lepas atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga penetapan sempadan pantai menjadi sangat penting bagi kelestarian ekonsistem pantai dan laut. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai, memiliki kriteria tertentu. Kawasan sempadan sungai : Kabupaten Lingga memiliki 25 sungai yang tersebar di 2 pulau yakni di Lingga dan Singkep. Sungai-sungai pada pulau-pulau tersebut perlu dilindungi dengan pembentukan sempadan sungai yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Berdasarkan Sistem DAS, Kabupaten Lingga terbagi menjadi DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai Pinang.

II.12


Kawasan sepadan kolong : Penetapan kawasan sempadan kolong bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir kolong dan dasar kolong. Di Pulau Singkep terdapat banyak kolong yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku bagi pelayanan kebutuhan air minum. Kawasan sekitar mata air : Tujuan penetapan ruang sempadan mata air adalah untuk melindungi mata air atau sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik mata air di Kabupaten Lingga terdapat sumber mata air yang menjadi air baku bagi kebutuhan air bersih yang terdapat di:  Kecamatan Singkep Pesisir di Desa Kote.  Kecamatan Singkep Selatan di Desa Marok Kecil.  Kecamatan Lingga di Desa Merawang.  Kecamatan Lingga Barat di Desa Penuba.  Kecamatan Lingga Timur di Desa Keton, Desa Sungai Pinang, dan Desa Kudung.  Kecamatan Lingga Utara di Desa Bukit Harapan, Desa Resun, Desa Limbung, dan Desa Teluk. Kawasan hutan kota : Kawasan hutan Kota di Kabupaten Lingga akan dikembangkan sebagai Kebun Raya Kabupaten Lingga. Kebun Raya ini akan dikembangkan di Kecamatan Lingga di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupetan Lingga dan Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 1.010 Ha. Selain itu, hutan kota juga akan dikembangkan di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 80 Ha dan Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 230 Ha. Total luas kawasan Hutan kota yang akan dikembangkan di Kabupaten Lingga direncanakan seluas 1.320 Ha. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan: Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dikembangkan sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang penataan ruang bahwa 30 % dari luas kawasan permukiman perkotaan akan dikembangkan sebagai RTH yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10% RTH privat.

II.13


4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang dominan dan memiliki peranan yang penting mengingat fungsinya sebagai penjaga kestabilan sumberdaya hayati di wilayah peisisir. Kawasan ini berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, dan penyerap bahan tercemar. Sebagian dari hutan bakau di Kabupaten Lingga tersebut diarahkan untuk dimasukkan dalam kategori Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan fungsi pariwisata alam. Alokasi hutan bakau yang ada di Kabupaten Lingga adalah:  Pulau Lingga: (a) Pesisir Barat Tanjung Menagun Kecamatan Lingga. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi dan pariwisata, (b) Teluk Pancur, Kecamatan Lingga Utara. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, dan (c) Teluk Tengkis, Kecamatan Lingga dan Lingga Utara. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi dan pariwisata.  Pulau Singkep: (a) Pesisir Barat Selat Sebayur Kecamatan Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, (b) Pesisir Barat Genting-Panggak-Ponok Kecamatan Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, (c) Pesisir Teluk Baruk Kecamatan Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, dan (d) Hutan bakau yang terdapat di Pulau Singkep merupakan Hutan Tanaman Rakyat.  Pulau-pulau lainnya: (a) Pulau Bakung Kecamatan Senayang. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, (b) Pesisir Pulau Sebangka Kecamatan Senayang. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan dan pariwisata, dan (c) Pulau-Pulau kecil lainnya fungsi dan pemanfaatan hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan dan pariwisata.

II.14


Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan peninggalan sejarah dan budaya serta perkampungan tua, antara lain kawasan sejarah Melayu di Daik Lingga. Berdasarkan kondisi eksisting terdapat situs peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung cagar budaya adalah: (1) Kawasan Damnah Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 126 Ha dan (2) Kawasan Pulau Mepar Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 7 Ha. Selain itu juga, di Kabupaten Lingga terdapat kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu kawasan lindung budaya Komunitas Adat Terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini terdapat di: (a) KAT di Kecamatan Senayang meliputi Kelurahan Senayang (Pulau Akat, Pulau Kongki, Pulau Buluh, Dusun Ponggok, Pulau Mensemut, dan Ujung Beting) Desa Temiang (Dusun Lemoi, Pulau Senang, dan Pasir Gajah), Desa Tanjung Kelit (Dusun Linau, Dusun Air Batu, Pulau Mengkuang, dan Dusun Kerakap), Desa Pulau Medang (Dusun Terikeh), Desa Pasir Panjang. (b) KAT di Kecamatan Lingga Utara di Kelurahan Pancur, Desa Teluk, dan Desa Limbung, (c) KAT di Kecamatan Selayar terdapat di Desa Penuba (Pulau Lipan), (d) KAT di Kecamatan Lingga terdapat di Desa Kelumu dan Desa Mentuda dan (e) KAT di Kecamatan Singkep Barat terdapat di Desa Sungai Buluh.

5. Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi geoligi dan morfologi ruang, kawasan rawan bencana di Kabupaten Lingga meliputi:  Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah : (a) Kecamatan Lingga di sekitar Desa Kelumu, Desa Mentuda, Desa Panggak Darat, Desa Mepar, Desa Merawang, dan Kelurahan II.15


Daik, (b) Kecamatan Lingga Timur di sekitar Desa Pekaka, (c) Kecamatan Lingga Utara di sekitar Desa Bukit Harapan, Desa Resun, Desa Linau, dan Desa Limbung, dan (d) Kecamatan Senayang di sekitar Desa Cempa, Desa Laboh, dan Kelurahan Senayang.  Kawasan Rawan Bencana Banjir Kawasan rawan bencana banjir yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah (a) Kawasan rawan bencana banjir Kelurahan Daik, Desa Merawang, Desa Nerekeh, Desa Panggak Laut, dan Desa Musai terletak di Kecamatan Lingga, (b) Kawasan rawan bencana banjir Kelurahan Dabo dan Kelurahan Dabo Lama terletak di Kecamatan Singkep, (c) Kawasan rawan bencana banjir Resun, Sungai Besar dan sekitarnya terletak di Kecamatan Lingga Utara, dan (d) Kawasan rawan bencana banjir Desa Sungai Raya terletak di Kecamatan Singkep Barat.  Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi pantai yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah (a) Kawasan pesisir dan sepanjang pantai Desa Tanjung Harapan – Dabo Lama – Desa Batu Berdaun, (b) Kawasan pesisir dan sepanjang pantai Desa Berindat – Desa Persing - Desa Lanjut – Desa Sedamai – Desa Kote – Desa Pelakak terletak di Kecamatan Singkep Pesisir , (c) Kawasan pesisir dan sepanjang pantai di Kecamatan Senayang dan (d) Kawasan pesisir dan sepanjang pantai di kecamatan Lingga Utara ( pesisir dan sepanjang pantai desa Teregeh, Sasah, Tanjung Awak dan Sungai Nona).

6. Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung lainnya sebagaimana arahan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau, antara lain kawasan terumbu karang dan pulau-pulau yang memiliki luas sangat kecil. Kawasan lindung pulau-pulau kecil direncanakan di Kabupaten Lingga seluas lebih kurang 950 Ha.

II.16


b. Kawasan Budidaya 1. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan ini di Kabupaten Lingga terdiri dari Hutan produksi terbatas dan Hutan produksi terbatas yang dapat dikonversi. Areal hutan produksi terbatas di Kabupaten Lingga direncanakan seluas kurang lebih 18.340 Ha dengan rincian sebagai berikut:  Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 1.130 ha,  Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas + 580 ha,  Kecamatan Singkep Selatan dengan luas + 250 ha,  Kecamatan Lingga dengan luas + 1.770 ha,  Kecamatan Lingga Timur dengan luas + 20 ha,  Kecamatan Selayar dengan luas + 20 ha,  Kecamatan Lingga Utara dengan luas + 4.690 ha,  Kecamatan Senayang dengan luas + 8.880 ha.  Kecamatan Singkep Barat dengan luas + 1.000 ha. Sedangkan areal hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Lingga, direncanakan seluas kurang lebih 4.120 Ha dengan rincian sebagai berikut:  Kecamatan Lingga Timur dengan luas + 860 Ha  Kecamatan Lingga Utara dengan luas + 2.830 Ha,  Kecamatan Senayang dengan luas + 430 Ha.

2. Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat berfungsi dalam menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memperdayakan masyarakat setempat. Berdasarkan usulan paduserasi Provinsi Kepulauan Riau dan hasil analisis kesesuaian lahan, Hutan Rakyat (HTR) di Kabupaten Lingga akan dikembangkan dengan luas kurang lebih 9.320 Ha dengan rincian penyebaran sebagai berikut:  Kecamatan Lingga dengan luas + 1.420 Ha;  Kecamatan Lingga Timur dengan luas + 1.120 Ha; II.17


 Kecamatan Selayar dengan luas + 50 Ha;  Kecamatan Lingga Utara dengan luas + 390 Ha;  Kecamatan Senayang dengan luas + 2.500 Ha;  Kecamatan Singkep Selatan dengan luas + 160 Ha;  Kecamatan Singkep Barat dengan luas + 3.680 Ha.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian (a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lingga direncanakan seluas 6.250 Ha, meliputi:  Kecamatan Lingga seluas + 1.390 Ha.  Kecamatan Lingga Timur seluas + 1.790 Ha  Kecamatan Lingga Utara seluas + 710 Ha  Kecamatan Singkep Barat seluas + 2.360 Ha (b) Kawasan Peruntukan Hortikultura Pengembangan

kawasan

pertanian

hortikultura

di

Kabupaten

Lingga

direncanakan seluas kurang lebih 1.680 Ha dengan rincian sebagai berikut:  Kecamatan Lingga Utara di Belungkur – Tebing – Sambau – Sungai Nona – Tengkis seluas + 640 Ha.  Kecamatan Lingga seluas + 90 Ha.  Kecamatan Lingga Timur di Kudung- Sungai Pinang seluas + 210 Ha.  Singkep Barat seluas + 740 Ha. (c) Kawasan Peruntukan Perkebunan Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lingga meliputi areal seluas kurang lebih 121.720 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:  Kecamatan Singkep Barat dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah Karet, Kelapa, Lada, dan Gaharu dengan luas lahan + 30.390 Ha.

II.18


 Kecamatan Singkep dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet dan kelapa, dengan luas lahan + 5.910 Ha.  Kecamatan Singkep Pesisir dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet, dengan laus lahan + 3.900 Ha.  Kecamatan Singkep Selatan dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet dan kelapa seluas + 12.220 Ha.  Kecamatan Lingga dikembangkan untuk perkebunan dengan luas + 9.270 Ha.  Kecamatan Lingga Timur (Kudung – Sungai Pinang) dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet dan sagu seluas + 6.190 Ha.  Kecamatan Lingga Utara dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet seluas + 23.170 Ha.  Kecamatan Selayar dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama karet seluas + 3.350 Ha.  Kecamatan Senayang (Pulau Sebangka - Pulau Bakung – Pulau Temiang) dikembangkan untuk perkebunan dengan komoditas utama adalah karet dan kelapa dengan luas lahan + 27.320 Ha. (d) Kawasan Peruntukan Peternakan Pengembangan Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Rencana pengembangan kawasan peternakan berskala agribisnis di Kecamatan Senayang (Pulau Buaya dan Pulau Mabong) yang akan didorong sebagai kawasan peternakan terpadu (KUNAK) dan akan dilengkapi dengan saranaprasarana pendukung pengembangan peternakan. Kawasan peternakan yang dialokasikan di Kabupaten Lingga secara keseluruhan adalah seluas kurang lebih 2.990 Ha dengan pola penyebaran sebagai berikut:  Kecamatan Lingga Utara dikembangkan untuk peternakan seluas + 30 Ha, dengan komoditas ternak sapi dan kambing.  Kecamatan Senayang dikembangkan untuk peternakan seluas + 1.960 Ha, dengan komoditas ternak sapi dan kambing.

II.19


 Kecamatan Singkep Barat dikembangkan untuk peternakan seluas + 370 Ha, dengan komoditas sapi, kambing, ayam kampung, dan ayam ras.  Kecamatan Singkep Selatan dikembangkan untuk peternakan seluas + 630 Ha, dengan komoditas sapi, ayam ras, dan kambing.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan darat di Kabupaten Lingga berupa kawasan peruntukan perikanan budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan peruntukan pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). (a) Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Tambak/Air Tawar Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya tambak/air tawar di Kabupaten Lingga direncanakan seluas kurang lebih 3.130 Ha dengan rincian sebagai berikut:  Kecamatan Lingga Timur seluas + 620 Ha.  Kecamatan Selayar seluas + 170 Ha  Kecamatan Lingga Utara seluas + 90 Ha  Kecamatan Senayang seluas + 50 Ha  Kecamatan Singkep Barat seluas + 1.590 Ha  Kecamatan Singkep Selatan seluas + 610 Ha (b) Kawasan Peruntukan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ) Rencana

pengembangan

pelabuhan

perikanan

di

Kabupaten

Lingga

berdasarkan arahan dari RTRW Provinsi Kepulauan Riau adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Sesuai dengan arahan Kementerian Kelautan, rencana pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di:  Tajur Biru Kecamatan Senayang  Rejai Kecamatan Senayang  Senayang Kecamatan Senayang  Singkep Kecamatan Singkep  Penuba Kecamatan Selayar II.20


 Pulau Mas Kecamatan Singkep Barat  Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara

5. Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lingga diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Lingga. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lingga meliputi kawasan industri besar, kawasan industri kecil dan kawasan industri mikro seluas kurang lebih 460 Ha dengan penyebaran sebagai berikut. (a) Kawasan industri besar meliputi :  Kawasan industri Sungai Tenam di Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 160 Ha yang terintegrasi dengan pergudangan dan pelabuhan Sungai Tenam.  Kawasan industri Marok Tua Kecamatan Singkep Barat seluas kurang lebih 300 Ha yang terintegrasi dengan pergudangan dan pelabuhan Marok Tua sebagai pintu/gate sumatera (Jambi). (b) Kawasan industri kecil berupa industri sagu di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, dan Kecamatan Lingga Utara. (c) Kawasan industri mikro berupa industri rumah tangga yang tersebar di lingkungan permukiman di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senayang.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata Luas kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Lingga pada masa yang akan datang kurang lebih seluas 3.050 Ha dengan rincian sebagai berikut:  Kecamatan Singkep seluas + 270 Ha  Kecamatan Singkep Pesisir seluas + 220 Ha.  Kecamatan Singkep Barat seluas + 50 Ha II.21


 Kecamatan Singkep Selatan seluas + 30 Ha  Kecamatan Lingga seluas + 750 Ha  Kecamatan Lingga Timur seluas + 50 Ha.  Kecamatan Lingga Utara seluas + 270 Ha  Kecamatan Selayar seluas + 40 Ha  Kecamatan Senayang seluas + 1370 Ha

7. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kawasan permukiman direncanakan seluas kurang lebih 14.320 Ha, meliputi: (a) Kawasan Permukiman Perkotaan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Lingga sampai dengan akhir tahun perencanaan seluas kurang lebih 7.790 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senayang, dengan rincian sebagai berikut:  Rencana permukiman perkotaan Daik dan Kota Baru Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga seluas + 3.330 Ha.  Rencana permukiman perkotaan Sungai Pinang terletak di Kecamatan Lingga Timur seluas + 290 Ha.  Rencana permukiman perkotaan Dabo terletak di Kecamatan Singkep seluas + 2.730 Ha.  Rencana permukiman perkotaan Lanjut di Kecamatan Singkep Pesisir seluas + 140 Ha.  Rencana permukiman perkotaan Pancur terletak di Kecamatan Lingga Utara seluas + 410 Ha.  Rencana permukiman perkotaan Senayang dan Rejai terletak di Kecamatan Senayang seluas + 760 Ha. II.22


 Rencana permukiman perkotaan Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat seluas + 130 Ha. (b) Kawasan Permukiman Pedesaan Pengembangan permukiman pedesaan di Kabupaten Lingga sampai dengan akhir tahun perencanaan dikembangkan seluas kurang lebih 6.530 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Penyebaran permukiman pedesaan direncanakan sebagai berikut:  Kecamatan Lingga: Desa Pekajang, Desa Kelumu, Desa Mepar, Desa Mentuda, Desa Kelombok, dan Desa Musai dengan luas + 300 Ha.  Kecamatan Lingga Timur: Desa Kerandin, Desa Pekaka, Desa Keton, Desa Bukit Langkap dan Desa Kudung dengan luas + 640 Ha.  Kecamatan Lingga Utara: Desa Sekanah, Desa Limbung, Desa Resun, Desa Bukit Harapan, Desa Linau dan Desa Teluk dengan luas + 1.270 Ha.  Kecamatan Selayar: Desa Penuba, Desa Selayar, Desa Pantai Harapan dan Desa Penuba Timur dengan luas + 420 Ha.  Kecamatan Singkep: Desa Batu Berdaun dengan luas + 110 Ha.  Kecamatan Singkep Pesisir: Desa Berindat, Desa Persing, Desa Lanjut, Desa Kote, dan Desa Sedamai dengan luas + 490 Ha.  Kecamatan Singkep Selatan: Desa Marok Kecil dan Desa Berhala dengan luas + 400 Ha.  Kecamatan Singkep Barat: Desa Marok Tua, Desa Sungai Buluh, Desa Kuala Raya, Desa Bakong, Desa Posek, Desa Jagoh dan Desa Sungai Raya dengan luas + 1.680 Ha.  Kecamatan Senayang: Desa Mamut, Desa Rejai, Desa Pasir Panjang, Desa Temiang, Desa Pulau Medang, Desa Tanjung Kelit, Desa Batu Belubang, Desa Pulau Batang, Desa Mesanak, dan Desa Benan dengan luas kurang lebih 1.220 Ha.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan lainnya adalah kawasan yang peruntukan dan pemanfaatan ruangnya disebutkan dalam Permen Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan II.23


Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah berupa: Kawasan Pertahanan dan Kawasan Pusat Pemerintahan. (a) Kawasan Pusat Pemerintahan Pengembangan perkantoran pemerintah di Kabupaten Lingga dikembangkan di Daik dengan luas lahan kurang lebih 121 Ha. Kantor-kantor pemerintah yang saat ini berada tersebar di berbagai lokasi, secara bertahap akan dipindahkan ke Kawasan Perkantoran Pemerintah di bukit Kanti dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi, efektif dan efisien. Kantor-kantor pada lokasi di luar Kawasan Perkantoran Pemerintahan

masih

dimungkinkan

karena pertimbangan

tertentu, misalnya terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, atau bidangbidang lainnya, sejauh tidak berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dan/atau kawasan rawan bencana. (b) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan militer Lanal merupakan kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena didalamnya terdapat berbagai instalasi penting. Dengan demikian, maka kawasan ini perlu ditetapkan sebagai kawasan khusus. Adapun kawasan pertahanan negara di Kabupaten Lingga meliputi:  Lanal terletak di Kecamatan Singkep dengan luas lahan kurang lebih 3 Ha;  Polres terletak di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2 Ha; dan  Kodim terletak di Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 2 Ha. (c) Kawasan Potensi Pertambangan Kawasan potensi tambang merupakan lahan yang diindikasikan memiliki kandungan sumber daya tambang migas, mineral logam , mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lingga memiliki potensi sumber daya tambang mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten.

2)

Rencana Pola Ruang Laut Pengelolaan wilayah laut tidak disajikan pada bagian ini sebab masih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang II.24


Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031, dimana pengelolaan kawasan 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut merupakan wewenang kabupaten/kota, 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan provinsi dan diatas 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan kawasan laut mulai dari 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan provinsi dan diatas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Berikut ini disajikan peta pola dan struktur ruang Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 untuk melengkapi penjelasan rencana pemanfaatan ruang. Gambar. G-II.3 Peta Pola Ruang Kabupaten Lingga

Sumber : RTRW Kab. Lingga, 2011-2031

II.25


Sedangkan Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga meliputi rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari (i) Sistem prasarana utama yang meliputi jaringan transportasi darat, laut dan udara; (ii) Sistem prasarana lainnya yang meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Adapun peta struktur ruang Kabupaten Lingga terlihat sebagai berikut:

Gambar. G-II.4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Lingga

Sumber : RTRW Kab. Lingga 2011-2031

1)

Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lingga

1.1)

Rencana Sistem Perkotaan

A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

II.26


Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Lingga dilakukan dengan merujuk pada rencana sistem perkotaan nasional yang tertuang didalam RTRWN. Dalam sistem perkotaan nasional Daik Lingga dan Dabo Pulau Singkep ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) tahap pengembangan ke II dengan

mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran kedua kawasan perkotaan tersebut diharapkan dapat berperan: 

Sebagai simpul kedua kegiatan ekspor–impor yang mendukung PKN di Batam;



Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta pusat pengolahan/ pengumpulan barang di wilayahkabupaten dan sekitarnya dan/ atau melayani skala Provinsi Kepulauan Riau;



Sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten di sekitarnya.

B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal merujuk pada sistem perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau.Dalam sistem perkotaan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Senayang dan Pancur (Lingga Utara) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).Dengan demikian diharapkan kedua kawasan perkotaan tersebut dapat berperan sebagai: 

Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatandi wilayah Kabupaten Lingga.



Pusat pengolahan/pengumpulan barang beberapa kecamatandi wilayah Kabupaten Lingga.



Simpul transportasi beberapa kecamatandi wilayah Kabupaten Lingga.



Jasa pemerintahan beberapa kecamatandi wilayah Kabupaten Lingga.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Untuk menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) diKabupaten Lingga, hal-hal yang mendasari antara lain Mempertimbangkan arahan PKW dan PKL sebagaimana tersebut diatas, sehingga penetapan PPK dapat mendukung pengembangan PKL maupun PKW yang sudah ditetapkan dalam rencana sistem perkotaan Nasional maupun sistem perkotaan di tingkat Provinsi. Dengan memperhatikan arahan PKW dan PKL sebagaimana tertuang didalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, maka pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan II.27


diharapkan dapat mendukung pengembangan PKL di Senayang dan Pancur.Selain itu, pengembangan PPK khususnya di Pulau Singkep dan Pulau Lingga, diharapkan dapat menjadi pendukung pengembangan PKW di Dabo dan Daik. Berkaitan

dengan

beberapa hal

tersebut

diatas, maka

Pusat

Pelayanan

Kawasanmerupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan juga mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Lokal direncanakan sebagai berikut: 1. PPK Pulau Rejai (Kecamatan Senayang) Pengembangan Pulau Rejai diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan di bagian utara wilayah Kabupaten Lingga khususnya pada pusat pengembangan pulau-pulau kecil yang berbasis pada kelautan (wisata bahari, perikanan, pertanian). 2. PPK Sungai Tenam (Kecamatan Lingga) Keberadaan pelabuhan Sungai Tenam diharapkan dapat menjadi simpul transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di bagian utara wilayah Kabupaten Lingga dengan Pulau Lingga maupun Pulau Singkep. Dengan demikian, diharapkan pada simpul transportasi tersebut tumbuh perkotaan yang dapat menjadi Pusat Pelayanan Kawasan di wilayah sekitarnya yang berbasis pada pengembangan perdagangan jasa, pergudangan industri maritim, dan pemukiman baru. 3. PPK Marok Tua (Kecamatan Singkep Barat) Pengembangan Marok Tua sebagai Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pengembangan wilayah barat dan wilayah timur Pulau Singkep. Pengembangan Marok Tua diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kawasan dengan basis pengembangan sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Selain itu, pengembangan MarokTua juga dipersiapkan untuk mendorong pengembangan transportasi ke Provinsi Jambi. 4. PPK Sungai Pinang (Kecamatan Lingga Timur) Pengembangan Sungai Pinang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat memperkecil

kesenjangan

pengembangan

wilayah

timur

Pulau

Lingga.

Pengembangan Sungai Pinang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kawasan dengan basis pengembangan sektor perkebunan dan perikanan.

II.28

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1.2)

Rencana Sistem Perdesaan

Rencana sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Lingga merupakan penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dikembangkan untuk mendukung pengembangan PPK yang ada di Kabupaten Lingga. 1)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang mendukung pengembangan PPK Pulau Rejai adalah sebagai berikut: a. PPL Cempaterletak di Kecamatan Senayang. b. PPL Tajur Biru (PulauTemiang) terletak diKecamatan Senayang. c. PPL Pulau Benan (pendukung pelayanan wisata) terletak di Kecamatan Senayang.

2)

Pusat

Pelayanan

Lingkungan

yang

akan

dikembangkan

untuk

mendukung

pengembangan PPK Sungai Tenam adalah: a. PPL Penarik terletak di Kecamatan Lingga. b. PPL Centeng (pelayanan wisata,agropolitan) terletak di Kecamatan Lingga Utara. c. PPL Penuba (pelayanan perikanan)terletak di KecamatanSelayar. 3)

Pusat

Pelayanan

Lingkungan

yang

akan

dikembangkan

untuk

mendukung

untuk

mendukung

pengembangan PPK Marok Tua adalah: a. PPL Kuala Rayaterletak di Kecamatan Singkep Barat. b. PPL Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat. c. PPL Resang terletak di Kecamatan Singkep Selatan. d. PPL Pulau Mas terletak di Kecamatan Singkep Barat. e. PPL Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir. 4)

Pusat

Pelayanan

Lingkungan

yang

akan

dikembangkan

pengembangan PPK Sungai Pinang adalah PPL Centeng di Kecamatan Lingga Utara.

2) Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lingga 2.1) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem jaringan prasarana utama merupakan pengembangan jaringan transportasiyeng meliputi sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Lingga menjadi sangat penting dalam II.29


upaya untuk mengembangkan wilayah kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan berupa pulau-pulau kecil dengan daya dukung terbatas. Faktor yang memegang peranan penting dalam perencanaan transportasi adalah unsur yang mempengaruhi pola pergerakan penduduk yaitu sistem kegiatan penduduk. Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga yang dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara. Sistem jaringan transportasi Kabupaten Lingga yang direncanakan mencakup Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Transportasi Udara dan Sistem Jaringan Transportasi Laut. Ketiga sistem jaringan tersebut akan menentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga sampai tahun 2030, karena faktor yang paling menentukan dalam pembentukan struktur wilayah Kabupaten Lingga yang berupa kepulauan adalah jaringan transportasi, khususnya jaringan transportasi laut dan transportasi darat. Secara mendetail sistem jaringan transportasi dapat dilihat pada bab 3 RTRW Kabupaten Lingga pada Struktur Ruang.

2.2) Rencana Sistem Prasarana Lainnya A. Rencana Sistem Jaringan Energi Pengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten Lingga meliputi jaringan minyak bumi dan gas; jaringan transmisi tenaga listrik; dan pembangkit tenaga listrik. Pengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten Lingga bertujuan : 1. Menyediakan

tenaga

listrik

yang

terjamin

keandalan

dan

kesinambungan

penyediaannya dalan rangka penunjang kegiatan di seluruh wilayah kabupaten Lingga. 2. Melaksanakan pemanfaatan energi gas maupun minyak untuk kebutuhan rumah tangga, industri,dan transportasi. I. Rencana Jaringan Minyak Bumi dan Gas Rencana fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kebutuhan rumah tangga akan dikembangkan di Sungai Tenam (Kecamatan Lingga) dan Dabo (Kecamatan Singkep). Sedangkan Rencana pengisian bahan bakar untuk transportasi akan

II.30


dikembangkan di Dusun Penarik Desa Kelumu (Kecamatan Lingga), Desa Sungai Buluh (Kecamatan Singkep Barat), dan Pulau Sebangka (Kecamatan Senayang). II. Rencana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kebutuhan listrik di Kabupaten Lingga diperhitungkan berdasarkan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, sarana pelayanan umum, dan penerangan jalan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan listrik sampai dengan tahun perencanaan 2031 adalah 162.368 kw yang meliputi listrik untuk rumah tangga sebesar 116,170 KW, listrik untuk sarana pelayanan umum sebesar 29,043 KW dan listrik untuk penerangan jalan sebesar 17,426 KW. Kondisi geografis Kabupaten Lingga yang berupa kepulauan menuntut perencanaan sistem pembangkit listrik yang efisien. Kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil untuk menunjang pengembangan kegiatan yang direncanakan pada pulau tersebut akan dipenuhi dengan pola pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD). Berdasarkan perhitungan kebutuhan listrik sebagaimanatersebut diatas, maka untuk pembangkit listrik direncanakan sebagai berikut: 1. Pulau Lingga akan menggunakan PLTD dengan kapasitas 10 MW sejumlah 7 unit yang akan ditempatkan di Desa Sungai Pinang, Kelurahan Daik, Desa Limbung, Sungai TenamDesa Mentuda, Desa Penuba, Desa Kerandin, dan Kelurahan Pancur. Di Pulau Lingga terdapat potensi sumber airyang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem Pembangkit Tenaga Listrik Min Hidro (PLMNH) di Sungai Jelutung dengan kapasitas 1,5 Mw. 2. Pulau Singkep diperlukan 10 unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10 MW. yang akan ditempatkan di Kelurahan Dabo, Desa Marok tua, Desa Marok Kecil, dan Desa Bakong. Selain itu, di Pulau Singkep (Desa Jagoh-Kecamatan Singkep Barat) juga akan dikembangkan Pembangit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dengan kapasitas 2 x 3 Mw. 3. Pulau Sebangka diperlukan 3 unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10 Mw yang akan ditempatkan di Pulau Senayang. 4. Pada pulau-pulau kecil yang akan dikembangkan untuk kawasan permukiman dan wisata yang meliputi Pulau Benan, Pulau Bakung, dan Pulau Cempa masing-masing akan dilayani oleh 2 unit PLTD dengan kapasitas 5 Mw. Selain itu juga akan dikembangkan pembangkit listrik alternatif tenaga surya dengan skala kecil untuk II.31


kebutuhan penerangan rumah tangga, penerangan jalan, dan energi untuk menara telekomunikasi serta kebutuhan kebutuhan skala kecil lainnya. B. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 1.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel Pengembangan jaringan telepon kabel, harus dikembangkan secara bertahap dan

ekonomis sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan wilayah terutama kawasan yang di tetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) serta pusat pelayanan kawasan (PPK). Pada tahun akhir perencanaan (tahun 2031) kebutuhan mencapai 6.936 sambungan dengan kebutuhan 116 Rumah Kabel dan 9 unit STO. 2. Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel Pengembangan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau kecil akan dikembangkan dengan jaringan telepon nirkabel melalui pengembangan menara BTS yang tersebar dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lingga.Rencana pengembangan BTS di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: a.

Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga meliputi Daik sebanyak 3 (tiga) BTS, Musai sebanyak 2 (dua) BTS, Panggak Darat sebanyak 2 (dua) BTS, Mepar sebanyak 2 (dua) BTS, Mentuda sebanyak 2 (dua) BTS), Pekajang, dan Kelumu.

b. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Utara meliputi Bukit Harapan sebanyak 2 (dua) BTS, Pancur sebanyak 3 (tiga) BTS, Resun, Sungai Besar, Teluk, dan Limbung. c.

Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Timur berada di Sungai Pinang dan Kudung.

d. Pengembangan BTS di Kecamatan Selayar berada di Pulau Selayar. e.

Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep meliputi Dabo sebanyak 4 (empat) BTS dan Batu Berdaun sebanyak 3 (tiga) BTS.

f.

Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Barat meliputi Jagoh sebanyak 3 (tiga) BTS, Raya sebanyak 3 (tiga) BTS, Marok Tua sebanyak 3 (tiga) BTS, Sungai Harapan sebanyak 2 (dua) BTS, Sungai Buluh, Tinjul, dan Posek.

g.

Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Pesisir meliputi Persing sebanyak 2 (dua) BTS dan Kote.

h. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Selatan berada di Berhala dan Marok Kecil (Resang).

II.32


i.

Pengembangan BTS di Kecamatan Senayang meliputi Pulau Senayang sebanyak 2 (dua) BTS, Penaah sebanyak 2 (dua) BTS berada di Pulau Buluh dan Pulau Kongki Besar, Cempa, Rejai, Benan, Mensanak, Pulau Bukit, Tajur Biru, Pulau Kentar, Pasir Panjang, Mamut, Batu Berlobang, Baran, Pulau Batang, dan Temiang.

C. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rencana sistem jaringan sumber daya air dikembangkan yang terdiri atas: Daerah Aliran Sungai (DAS), Prasarana Air Baku untuk Air Bersih, dan Sistem Pengendalian B. I. Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah aliran sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari DAS Bakung, DAS Cikasim, DAS Daik, DAS Jelutung, DAS Kelumu, DAS Keton, DAS Langkap, DAS Limas, DAS Marok Tua, DAS Mengkuding, DAS Mentuda, DAS Nerekeh, DAS Pancur, DAS Panggak Darat, DAS Petengah, DAS Resun, DAS Selayar, DAS Senayang, DAS Serak, DAS Sergang, DAS Sungai Besar, DAS Sungai Pinang, DAS Tanda, dan DAS Temiang. II. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih Pada saat ini pelayanan kebutuhan air minum perpipaan didapat dari sumber mata air yang terdapat di Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Untuk memenuhi kebutuhan air minum yang lebih besar sampai dengan akhir tahun perencanaan maka akan di kembangkan sistem pengolahan air bersih dengan memanfaatkan air sungai Daik dan sumber air baku dari kolong yang banyak terdapat di Pulau Singkep. Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lingga umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan dan mempunyai penyebaran tidak merata. Sumber mata air di wilayah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: Gunung Muncung Kecamatan Singkep; Cenot Kecamatan Lingga; Bukit Raja Kecamatan Lingga Utara; Limbung Kecamatan Lingga Utara; Sungai Kerandin Kecamatan Lingga Timur; Kudung Kecamatan Lingga Timur; Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur; Tebing Kecamatan Lingga Utara; Sumber Mata Air Gunung Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir; Gunung Daik Kecamatan Lingga; mata air terjun Ciklatip Kecamatan Singkep Barat; mata air terjun Resun Kecamatan Lingga Utara; Tanjung Keriting Kecamatan Lingga Timur; Gunung Tunggal Kecamatan Singkep Barat; Gemuruh Kecamatan Singkep; Sungai Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir; Sungai Ulu Medap Kecamatan Lingga Utara; Sungai Tanjung Gantung

II.33


Kecamatan Senayang; Tanah Tinggi Kecamatan Selayar; dan Bukit Selayar Kecamatan Selayar; kolong Berindat di Kecamatan Singkep Pesisir; kolong Pasir Kuning di Kecamatan Singkep; kolong Serayak di Kecamatan Singkep Selatan; kolong Sungai Kerekel di Kecamatan Singkep Selatan; kolong Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat; dan kolong Tanah Sejuk terletak di Kecamatan Singkep.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Kabupaten Lingga itu sendiri, salah satunya adalah potensi sektor pertanian. Luas wilayah daratan Kab. Lingga yang mencapai 2.117,72 KM² (211.772 Ha) meskipun hanya sekitar 1% dari total luas Kab. Lingga, namun merupakan lahan yang cukup subur dan potensial yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi wilayah sentra produksi bagi produk pangan dan pertanian. Dari data yang ada diketahui bahwa lahan yang dapat digunakan sebagai area pertanian, perkebunan dan penggembalaan ternak tidak kurang dari 80.000 – 100.000 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan (tradisional) kurang dari 25 % (21.610 Ha). Potensi lahan pertanian terdiri potensi lahan sawah seluas 2.250 ha, potensi lahan bukan sawah (lahan kering) perkebunan seluas 46.112 ha dan potensi lahan pertanian seluas 29.870 ha. Untuk pertanian tanaman pangan yang terdiri dari tanaman palawija dan hortikultura, telah dikembangkan oleh masyarakat untuk keperluan pasar lokal maupun dipasarkan keluar daerah Kabupaten Lingga. Untuk tanaman pangan jenis komoditi ubi kayu merupakan unggulan daerah dengan luas tanam 200,50 ha dan produksi sebanyak 4.253,69 ton. Kemudian diikuti oleh jagung seluas 150,5 ha dengan produksi sebanyak 743,96 ton dan ubi jalar seluas 82,6 ha dengan produksi sebanyak 779,73 ton. Pada sektor komoditas sayur-sayuran, luas tanam sayur-sayuran pada tahun 2015 seluas 160 ha dengan rata-rata produksi sebanyak 1.615,3 ton/ha. Rata-rata produksi sayursayuran terbesar adalah Kangkung dengan luas tanam 39 ha dan rata-rata produksi sebanyak 510,3 ton/ha. Kedua adalah Bayam dengan luas tanam 39 ha dan rata-rata produksi sebanyak 304,9 ton/ha. Dan ketiga adalah Petai/Sawi dengan luas tanam 20 ha dan rata-rata produksi sebanyak 240,9 ton/ha. Sebaliknya produksi terendah adalah terung yaitu 22 ton. Beberapa kendala yang dihadapi para petani selain disebabkan kendala produksi adalah II.34


karena sulitnya pemasaran produk hasil pertanian. Meskipun demikian upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas sayur-mayur di Kabupaten Lingga terus dilaksanakan. Beberapa produksi buah-buahan di Kabupaten Lingga mempunyai potensi untuk dikembangkan di masa mendatang yaitu Pada tahun 2015, produksi buah pisang mencapai 1.216 ton/tahun. Komoditas buah-buahan yang cukup berkembang adalah buah Durian, Pisang dan Nenas. Buah Durian mampu menghasilkan 1108 ton/tahun dan Pisang mampu menghasilkan 324 ton/tahun. Potensi perkebunan di Kabupaten Lingga didominasi oleh komoditas karet yang luas lahannya mencapai 10.199,50 Ha dengan produksi yang dihasilkan seluruhnya adalah 4.127 Ton pada tahun 2015. Potensi perkebunan lainnya yang menjadi unggulan yaitu Sagu dengan luas lahan perkebunan mencapai 3.449 Ha dengan hasil produksi perkebunan seluruhnya sebanyak 2.618 Ton/ Tahun. Kemudian Kelapa dengan luas lahan perkebunan mencapai 2.694 Ha dengan hasil produksi perkebunan kelapa sebanyak 1.290,6 Ton.. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Lingga juga mulai mengembangkan tanaman Lada. Luas lahan yang telah digunakan sampai tahun 2015 seluas 148,5 Ha dan telah berproduksi sebesar 43,8 ton/ tahun. Tanaman lada terutama lada hitam saat ini menjadi primadona di Kabupaten Lingga mengingat nilai jual nya yang tinggi beriksar antara Rp. 150.000 – Rp. 190.000/ Kg. Dan saampai sekarang kebanyakan lahan milik masyarakat telah berubah fungsi menjadi perkebunan lada hitam (sahang). Potensi peternakan juga memiliki peluang pengembangan yang cukup besar di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2015, populasi ternak sapi dan kambing telah dihasilkan 1.958 ekor sapi dan 896 ekor kambing dan telah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. Untuk jenis ternak kecil/unggas yaitu ayam kampung, ayam buras dan itik, populasinya menyebar diseluruh kecamatan dengan rincian populasi ayam kampung sebanyak 116.682 ekor, ayam buras dan itik sebanyak 1.548 ekor itik, sedangkan ayam ras pedaging populasinya sebanyak 35.850 ekor, ayam ras petelur sebanyak 6.500 ekor. Untuk potensi Potensi perikanan di Kabupaten Lingga didominasi oleh perikanan laut, baik itu penangkapan maupun budidaya laut (keramba jaring apung). Sektor perikanan laut merupakan sektor andalan di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2012 sebesar 32.100 ton meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 33.214. Tahun 2014, produksi Penangkapan sebanyak 33.396 ton. Nilai produksi pada tahun 2011 sebesar

Rp 466.846.708 dan

meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 963.000.000 meningkat lagi pada tahun 2013 II.35


menjadi Rp. 996.420.000. pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi RP. 1.001.880.000,-. Untuk budidaya laut volume produksi tahun 2011 sebanyak 251 ton, meningkat pada tahun 2012 menjadi 330 ton dan pada tahun 2013 menjadi 292,72 ton dengan nilai produksi pada tahun 2011 sebesar Rp 26.384.523.000 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 34.311.000.000 menurun pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.895.475.670 dan tahun 2014 meningkat menjadi 58,503 Ton dengan nilai produksi Rp. 9.484.696.800,-. Secara keseluruhan, volume produksi maupun nilai produksi perikanan di Kabupaten Lingga mengalami peningkatan pada tahun 2013. Meningkatnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Lingga tidak bisa terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meningkatkan sarana dan prasarana sektor perikanan. Pada tahun 2013, jumlah armada kapal/perahu penangkapan ikan mencapai 6.128 unit, terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 2.630 unit, perahu bermotor sebanyak 283 unit, dan perahu tempel sebanyak 3.215 unit.Untuk jumlah alat penangkap ikan mencapai 8.820 unit terdiri dari lampara dasar sebanyak 14 unit, jaring insang sebanyak 1.459, jaring udang sebanyak 740, pancing ulur sebanyak 1.723, kelong bilis sebanyak 655, bubu sebanyak 1.305, jaring tamban sebanyak 285, dan lainnya sebanyak 1.076 unit. Untuk pengembangan pariwisata dan panorama alam, Kabupaten Lingga mempunyai tempat-tempat peninggalan sejarah yang layak untuk pengembangan pariwisata dan panorama alam yang indah yang berbukit dan terjal. Daerah ini mempunyai nilai-nilai budaya sebagai inti peradaban masyarakat yang kuat yang dapat dijadikan objek wisata. Objek wisata di Kabupaten Lingga seluruhnya ada 95 objek wisata yang terdapat di Kecamatan Singkep 10 objek wisata, Singkep Barat 7 objek wisata, Lingga 35 objek wisata, Lingga Utara 3 objek wisata, Senayang 17 objek wisata, Singkep Selatan 2 objek wisata, Singkep Pesisir 8 objek wisata dan Lingga Timur 7 objek wisata. Selain potensi sumber daya alam Kabupaten Lingga tersebut, potensi pengembangan wilayah juga menjelaskan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan peruntukan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Lingga untuk melaksanakan cita-cita pembangunan, yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi

lindung

dan

rencana

peruntukkan

II.36

ruang

untuk

fungsi

budidaya.


Tabel T.II-6 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 RINCIAN LUASAN TIAP KECAMATAN (Ha) No I

POLA RUANG

LINGGA TIMUR

LINGGA UTARA

SENAYANG

SELAYAR

SINGKEP

SINGKEP BARAT

SINGKEP SELATAN

SINGKEP PESISIR

KAWASAN LINDUNG Hutan Lindung

220

3430

Resapan Air

1.540

250

-

Hutan Kota

1.010

-

-

10

690

90

10

110

40

2.120

920

430

3190

28.950

1.300

1.330

100

890

5.520

80

-

230

1.320

10

80

10

950

10

KAWASAN BUDIDAYA Hutan Produksi Terbatas

185.501 1.770

Hutan Produksi Konversi Hutan Tanaman Rakyat

1.420

Industri

160

Pusat Pemerintah

121

Pemukiman Perkotaan Pemukiman Pedesaan Perkebunan

Hortikultura

20

4.690

8.880

860

2.830

430

1.120

390

2.500

1.130

1.000

250

580

18.340 4.120

50

3.680

160

9.320

300

460 121

290

410

760

300

640

1.270

1.220

420

9.270

6.190

23.170

27.320

3.350

620

90

50

170

1.390

1.790

710

2.360

6.250

90

210

640

740

1.680

30

1.960

750

50

270

1370

Peternakan Pariwisata

20

3.330

Perikanan Tanaman Pangan

TOTAL (Ha) 38.047

18.640

Kawasan Lindung Lainnya II

LINGGA

TOTAL KAWASAN

40

2.730

130

110

1.680 1.590

270

400

140

7.790

490

6.530

12.220

81.520

610

3.130

370

630

50

30

2.990 220

3.050 223.548

II.37


2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Di beberapa wilayah Kabupaten Lingga yang meliputi Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta Kecamatan Singkep, terindikasi termasuk wilayah rawan bencana, terutama wilayah yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>360), ketinggian wilayah 262-815 meter di atas permukaan laut, dan tingkat erosi sangat tinggi terutama erosi vertikalnya. Dengan rasio luas daratan 2.117,72 km2 (1 %) dan lautan 209,654 km2 (99%), dapat dipastikan ancaman abrasi laut didukung dengan perubahan cuaca yang ekstrim dapat saja terjadi. Aktivitas penambangan timah, pembabatan hutan dan pembangunan yang terus meningkat, akan menuntut dibukanya jaringan jalan lintas wilayah perkotaan pedesaan dan fasilitas publik lainnya, sehingga dapat dipastikan jika tidak dilakukan pengendalian secara baik maka akan mempercepat kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Kerusakan ekosistem dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali akan cenderung menimbulkan bencana longsor dan banjir. Bencana gempa bumi, air pasang, angin ribut walaupun tidak dapat diprediksi kejadiannya juga masih menjadi tantangan di masa 20 tahun mendatang, sehingga upayaupaya penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat bahwa wilayah Kabupaten Lingga merupakan daerah yang rawan bencana harus terus dilakukan.

2.1.4. Demografi Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari suatu pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, maka pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan. Masalah kependudukan apabila tidak diantisipasi secara dini maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Lingga. Berdasarkan data penduduk Tahun 2010, penduduk Kabupaten Lingga berjumlah 100.395 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 51.825 jiwa (51,62 %) dan jenis kelamin perempuan 48.570 jiwa (48,38 %). Pada tahun 2011, penduduk Kabupaten Lingga berjumlah 101.323 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 52.232 jiwa (51,55 %) dan jenis kelamin perempuan 49.091 jiwa (48,45 %). Data penduduk tahun 2012, penduduk Kabupaten Lingga

II.38


berjumlah 103.679 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 53.421 jiwa (51,52 %) dan jenis kelamin perempuan 50.258 jiwa (48,48 %). Sedangkan menurut data penduduk tahun 2013 mengalami penurunan. Penduduk Kabupaten Lingga berjumlah 100.732 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 52.010 jiwa (51,63 %) dan jenis kelamin perempuan 48.722 jiwa (48,37 %). Tahun 2014 penduduk Kabupaten Lingga mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduknya berjumlah 100.320 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 51.787 jiwa (51,63 %) dan jenis kelamin perempuan 48.533 jiwa (48,37 %). Untuk lebih jelas jumlah penduduk Kabupaten Lingga tahun 2010 - 2014 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. T-II.7. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga Tahun 2010 - 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Perempuan 48.570 49.091 50.258 48.722 48.533

Laki - Laki 51.825 52.232 53.421 52.010 51.787

Jumlah 100.395 101.323 103.679 100.732 100.320

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Lingga 2010-2015

Berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lingga sebagaimana disajikan di Tabel. T-II.8. terlihat bahwa antara tahun 2010 - 2014 struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia 30 - 34 tahun sebanyak 49.516 jiwa, kemudian usia 5 -9 tahun sebanyak 47.790 jiwa dan selanjutnya usia 25 - 29 tahun sebanyak 47.300 jiwa. Adapun kelompok terendah adalah usia 70 -75 tahun sebanyak 8.639 jiwa. Untuk lebih jelas penduduk Kabupaten Lingga tahun 2010 - 2014 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

II.39


Tabel. T-II.8. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2014 Kelompok Umur 2010 6.118 9.970 8.457 8.192 8.588 10.157 9.457 7.933 6.577 5.761 5.111 4.432 3.032 2.380 1.503 1.634

0-4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 - 75 >75

Tahun 2012 5.964 9.694 9.399 8.408 8.190 9.769 10.476 8.432 7.336 5.864 5.376 4.674 3.513 2.333 1.815 1.888

2011 5.953 9.918 8.866 8.390 8.217 9.893 10.085 8.221 7.106 5.660 5.335 4.455 3.270 2.290 1.658 1.722

2013 5.800 9.232 9.388 8.039 7.863 8.933 9.808 8.116 7.172 5.813 5.373 4.611 3.519 2.306 1.722 1.788

2014 5.627 8.968 9.847 8.168 7.873 8.548 9.690 8.728 7.539 6.183 5.347 4.938 3.763 2.568 1.941 2.226

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Lingga 2010-2015

Jumlah Penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan dalam Tabel. T-II.9. Jenis pekerjaan yang terbanyak dijalankan oleh penduduk dari tahun 2010 2014 adalah Nelayan/perikanan yaitu sebanyak 31.921 jiwa , kemudian diikuti oleh jenis pekerjaan sebagai buruh harian lepas sebanyak 24.360 jiwa dan jenis pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 22.533 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lingga.

Tabel. T-II.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Lingga Tahun 2010 - 2014 (penduduk usia kerja/ usia 15 tahun ke atas) No

Jenis Pekerjaan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2.221

5.409

5.508

4.314

5.081

1

Wiraswasta

2

Buruh/Nelayan Perikanan

153

3.013

2.974

2.750

2.752

3

Nelayan/Perikanan

405

7.984

8.186

7.297

8.049

II.40


No

Jenis Pekerjaan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

4

Buruh Harian Lepas

3.005

5.938

5.878

4.138

5.401

5

Karyawan Swasta

2.404

5.125

5.171

3.443

4.533

6

Pegawai Negeri Sipil

923

2.098

2.225

1.805

2.202

7

Guru

262

629

633

508

587

8

Karyawan Honorer

477

1.176

1.197

944

1.171

9

Petani/ Pekebun

486

1.860

1.874

1.610

1.740

10

Pembantu Rumah Tangga

113

317

273

179

211

10.449

33.549

33.919

26.988

31.727

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Lingga 2010-2015

Struktur sosial budaya masyarakat Kabupaten Lingga yang mendiami wilayah Kabupaten Lingga berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan, dan golongan sosial. Umumnya masyarakat Kabupaten Lingga berasal dari Suku Melayu yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti: bahasa melayu, agama Islam dan berbagai adat istiadat berkenaan dengan lingkaran hidupnya. Karakteristik masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan tradisi Islam, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau rakus. Secara tradisional masyarakat melayu yang ada di Kabupaten Lingga umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh/ harian lepas, wiraswasta, pedagang, petani/ pekebun serta pegawai negeri sipil. Berdasarkan data Tahun 2014, penduduk Lingga yang memeluk agama Islam sebanyak 91.684 orang, Kristen Protestan sabanyak 1.789 orang, Katolik sebanyak 1,086 orang, Hindu sebanyak 21 orang, Budha sebanyak 6.686 orang dan Konghucu sebanyak 70.

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan

Kabupaten Lingga, ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

II.41


Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1.

Pertumbuhan PDRB

Gambaran umum ditinjau dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan pendapatan perkapita serta penduduk miskin. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga pada tahun 2014 adalah sebesar 6,80%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,54%.

Gambar. G-II.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014 6.85 6.8 6.75 6.7 6.65 6.6 6.55 6.5 6.45 6.4 2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kabupaten Lingga- 2015

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2010-2014 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Bahkan untuk beberapa sektor laju pertumbuhannya mencapai lebih dari 10%. Namun, perlu diperhatikan bahwa walaupun secara persentase, kenaikan laju pertumbuhan beberapa sektor tersebut cukup besar namun secara besaran nominal nilainya masih sangat kecil. Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha untuk 3 sektor tertinggi adalah sektor Industri Pengolahan (14,03%), Transportasi dan Pergudangan (11,47%), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,07%). Sedangkan bila ditinjau dari pengelompokan tiga sektor; primer, sekunder, dan tersier, kelompok sektor II.42


sekunder mengalami laju pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 9,31 persen, disusul oleh sektor tersier sebesar 8,34 persen, dan terakhir sektor primer sebesar 3,34 persen.

Tabel. T-II.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%) Sektor

2011

2012

2013*

2014**

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

3,23

3,29

3,41

3,48

2. Pertambangan & Penggalian

5,40

5,56

5,80

2,98

3. Industri Pengolahan

7,36

10,75

-5,35

14,03

4. Pengadaan Listrik dan Gas

6,05

12,64

0,01

5,72

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,89

7,20

7,25

4,05

6. Konstruksi

8,37

8,30

8,71

9,22

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9,75

9,84

10,93

11,07

8. Transportasi dan Pergudangan

10,13

10,88

10,48

11,47

9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan

7,25

7,04

6,76

7,73

10. Informasi dan Komunikasi

7,12

6,92

5,74

5,43

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

4,18

3,85

3,53

3,17

12. Real Estat

4,91

3,15

4,90

4,39

13. Jasa Perusahaan

5,24

6,35

5,24

1,14

14. Administrasi Pmerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6,86

6,73

7,13

731

15. Jasa Pendidikan

10,86

7,97

7,71

6,99

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

8,02

6,58

7,86

7,09

17. Jasa Lainnya

1,02

11,33

4,37

5,21

6,65

6,58

6,54

6,80

PDRB

Sumber: PDRB Kabupaten Lingga Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS) Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Lingga dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dengan kontribusi diatas 2%, namun memiliki kecenderungan sumbangan yang terus menurun dari 27,37% pada tahun 2010 menjadi 23,36% pada tahun II.43


2014. Subsektor yang memegang peranan penting pada sektor ini adalah perikanan. Kemudian kontributor terbesar kedua adalah sector konstruksi yaitu 21,96%. Berbeda dengan sektor Pertanian, sektor ini memiliki kecendrungan yang positif, yaitu 19,19% pada tahun 2010 menjadi 21,96% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini disokong oleh pembangunan fisik di daerah dengan adanya proyek-proyek fisik berupa bangunan, jalan, jembatan dan lainnya. Sedangkan sektor yang paling kecil memberikan kontribusi pembentukan PDRB adalah sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,00%

Tabel. T-II.11. Kontributor Pembentukan PDRB Kabupaten Lingga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%) Sektor

2010

2011

2012

2013*

2014**

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

27,37

24,60

25,60

25,03

23,36

2. Pertambangan & Penggalian

10,41

10,03

10,13

9,21

9,33

3. Industri Pengolahan

0,70

0,71

0,73

0,64

0,69

4. Pengadaan Listrik dan Gas

0,27

0,31

0,34

0,32

0,27

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

6. Konstruksi

19,19

20,57

20,78

21,73

21,96

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

14,99

15,46

15,62

15,80

17,05

8. Transportasi dan Pergudangan

1,66

1,66

1,74

1,85

2,05

9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan

1,90

1,84

1,83

1,86

1,89

10. Informasi dan Komunikasi

3,32

3,10

3,00

2,88

2,78

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

0,99

0,95

0,90

0,87

0,83

12. Real Estat

2,95

2,86

2,77

2,68

2,66

13. Jasa Perusahaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6,89

6,71

6,91

7,42

7,45

15. Jasa Pendidikan

5,87

5,98

6,24

6,26

6,23

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

272

270

265

270

270

17. Jasa Lainnya

0,74

0,68

0,72

0,72

0,71

100

100

100

100

100

PDRB

Sumber: PDRB Kabupaten Lingga Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS) Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

II.44


2.2.1.2.

Laju Inflasi Provinsi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas yang lebih kecil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti juga terjadinya pelonjakan harga yang tajam, hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Lingga dapat menggunakan pendekatan inflasi Tanjungpinang dan Batam. Laju inflasi tahun kalender (Januari - April) Tahun 2014 di Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 1,41 persen, lebih rendah dibanding laju inflasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,83 persen. Sedangkan laju inflasi 'year on year' (April 2014 dibanding dengan April 2013) di Kota Tanjungpinang sebesar 8,58 persen, lebih tinggi dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,38 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2014 di Kota Batam tercatat sebesar 7,61 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,74 pada Bulan Desember 2013 menjadi 117,01 pada Bulan Desember 2014. Laju inflasi sebesar 7,61 persen pada tahun 2014 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013. Selama periode 2010-2014, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,81 persen dan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan laju inflasi sebesar 7,02 persen.

2.2.1.3.

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Perkapita

Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala. PDRB Perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Lingga dari tahun ke

II.45


tahun mengalami peningkatan, baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2011 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 23.918.023,83,dan terus mengalami peningkatan sampai dengan posisi Rp. 36.280.000,- pada Tahun 2015. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, dari Rp. 21.857.873,- pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 28.990.000,-.

Tabel. T-II.12. Pendapatan Regional dan Angka Per Kapita di Kabupaten Lingga, 2011-2014 Rincian

Harga Berlaku

Harga Konstan Thn 2000

23.918.023,83 26.581.870,74 29.467.258,44 32.694.393,93 36.280.000

21.857.873 23.191.202 25.604.055 27.217.816 28.990.000

I . PDRB per Kapita 2011 2012 2013 2014* 2015** Sumber: BPS Kabupaten Lingga Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2.2.1.4.

Indeks Gini/Koefiesien Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1), semakin rendah koefisien gini maka pendapatan pada suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila indeks gini besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan indeks gini dibawah 0,5. Dari data BPS, indeks Gini Ratio Kabupaten Lingga Tahun 2011 sebesar 0,312 dan sempat mengalami peningkatan menjadi 0,344 tahun berikutnya. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,302 dan tahun 2014 cenderung meningkat sedikit menjadi 0,306 dan 0,310 di tahun 2015. Dengan angka indeks Gini Ratio lima tahun terakhir yang berada di bawah 0,5 maka ketimpangan pendapatan di Lingga masuk kategori rendah.

II.46


Tabel. T-II.13. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Rasio Gini di Kabupaten Lingga Tahun 2011-2014

Tahun

40 % Berpengeluaran Rendah

40 % Berpengeluaran Sedang

40 % Berpengeluaran Tinggi

Ratio Gini

2014 2013 2012 2011

21,86 21,43 20,50 20,81

37,78 38,86 36,78 38,31

40,36 39,71 42,72 40,88

0,306 0,302 0,344 0,312

Sumber: Diolah dari data Susenas, BPS Kabupaten Lingga

2.2.1.5.

Pengeluaran Rumah Tangga

Salah satu survei yang diselenggarakan BPS setiap tahun dan sangat dibutuhkan pemerintah sebagai alat monitoring program pembangunan khususnya bidang sosial adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data yang dicakup pada kegiatan Susenas ini diantaranya adalah pengeluaran rumah tangga dan konsumsi rumah tangga yang dibedakan menjadi konsumsi makanan dan bukan makanan. Data pengeluaran yang dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan ini dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk. Dari data pengeluaran (sebagai proksi dari pendapatan) dapat pula dihitung tingkat ketimpangan pendapatan. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan untuk bukan makanan. Secara umum, pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Lingga mengalami kenaikan, yaitu dari Rp 774.469 pada tahun 2014 menjadi Rp 690.410 pada tahun 2013. Dari data 2014 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Lingga menghabiskan sekitar 57.27% dari pendapatannya untuk belanja makanan, angka ini cenderung menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 58.64%. Sedangkan 42,73% sisanya digunakan untuk belanja non makanan yang jika dilihat persentasenya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

II.47


2.2.1.6.

Persentase penduduk Miskin

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Lingga selama periode lima tahun terakhir yaitu periode 2010-2014 mengalami kecenderungan menurun. Pada Tahun 2010 tingkat kemiskinan berada pada 15,83 persen dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 yaitu 14,75 persen. Walau demikian, pada Tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan dari 12,98 pada Tahun 2011 menjadi 14,20 pada Tahun 2012. Demikian juga dari 2013 ke 2014 mengalami sedikit peningkatan dari 13,55 persen menjadi 14,75 persen. Upaya untuk mengurangi/menurunkan jumlah penduduk miskin didorong dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin (pro-poor), memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Tabel. T-II.14. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Banyaknya Penduduk Miskin di Kabupaten Lingga 2010 – 2014

Tahun

Garis Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin

2014 2013 2012 2011 2010

342.358,73 338.049 331.881 326.239 310.489

14,75 13,55 14,20 12,98 15,83

13.096 12.340 12.393 12.055 13.652

Sumber: Lingga Dalam Angka Tahun 2015

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pada fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Lingga diukur dengan sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara langsung terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.2.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak terbentuknya Lingga menjadi Kabupaten pada tahun 2003 dan dikeluarkannya nilai IPM tahun 2014, nilai IPM Kabupaten Lingga mencapai 60,75, yang berarti bahwa pada II.48


tahun 2014 Kabupaten Lingga masih termasuk ke dalam status sedang. Namun, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga memiliki peringkat IPM terendah dan Kota Batam memiliki peringkat IPM tertinggi. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya indikator-indikator yang menyusun IPM. Jika dilihat pada Gambar. G-II.66, nilai IPM Kabupaten Lingga dari tahun 2010 s.d 2014 meningkat dari 71,35 tahun 2010, meningkat sebesar 71,68 tahun 2011, meningkat sebesar 72,09 pada tahun 2012, dan tahun 2013 meningkat sebesar 72,41, serta menurun sebesar 60,75 pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh masuknya komponen baru dalam perhitungan IPM yaitu Angka Harapan Lama Sekolah. Peningkatan angka IPM yang lambat di Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk masuk ke Kabupaten Lingga yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan tenaga pegawai daerah lainnya, utamanya dibagian pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat sudah mulai digulirkan. Nilai pertumbuhan IPM di Kabupaten Lingga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kepulauan Riau. Pada tahun 2010-2011 bertumbuh sebesar 2 poin. Tahun 20112012 bertumbuh sebesar 1,49 poin. Tahun 2012-2013 bertumbuh sebesar 1,25 poin dan tahun 2013-2014 sebesar 1,03 poin. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka akan semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Namun terlihat bahwa nilai pertumbuhan dari tahun ke tahun semakin rendah, hal ini yang patut menjadi sorotan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di wilayah kabupaten Lingga.

Gambar. G-II.6 Nilai IPM Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014 75 70 65 60 55 50 2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga Tahun 2010 s/d 2014

II.49


Secara persentase, IPM Kabupaten Lingga meningkat dari tahun ke tahun secara perlahan, namun secara peringkat terjadi penurunan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menempatkan Kabupaten Lingga berada pada peringkat lima diantara tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan pada tahun 2014 dengan IPM sebesar 60,75 turun dua level ke peringkat 7 dari tujuh 11 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel. T-II.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota/Propinsi Se-Kepulauan Riau, dan Indonesia, Serta Peringkatnya Tahun 2014

Kabupaten/ Kota/Propinsi

Angka Harapan Hidup (tahun)

Harapan Lama Sekolah (tahun)

Rata2 Lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp 000)

IPM

Karimun

69,01

11,86

7,73

11,090

68,72

Bintan

69,91

11,80

8,30

13,477

71,65

Natuna

63,24

13,84

8,07

13,414

70,06

Lingga

59,47

11,59

5,53

10,949

60,75

Kep. Anambas

66,23

11,62

6,16

11,182

65,12

Batam

72,80

12,62

10,80

16,375

79,13

Tanjungpinang

71,55

14,03

9,94

14,141

77,29

Prop. Kepri

69,15

12,51

9,64

13,090

73,40

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga Tahun 2015

2.2.2.2.

Pendidikan

2.2.2.2.1. Angka Melek Huruf Kemampuan baca tulis terefleksikan dari angka melek huruf, yang merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca serta menulis huruf latin dan atau huruf lainnya (arab, china, dan lain-lain). Semakin tinggi angka melek huruf, akan semakin efektif pendidikan dasar yang terlaksana di sebuah daerah. Namun perlu diingat, bahwa angka tersebut hanya angka dasar sehingga untuk ke depannya perlu dihitung ukuran yang lebih dapat merefleksikan pencapaian pendidikan suatu daerah secara keseluruhan, dan bukan hanya pendidikan dasar saja. Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Lingga pada tahun 2014 sebesar 89,71. Angka tersebut berarti dari sekitar 100 orang penduduk Kabupaten

II.50


Lingga berusia 10 tahun ke atas, baru sekitar 89 hingga 90 orang diantaranya yang bebas buta huruf dan sekitar 10 hingga 11 orang yang masih tergolong dalam kategori buta aksara. Tabel. T-II.16. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014 (%) Kelompok Umur (Tahun) 10–14 15–34 35–44 45–49 50–54 55 + 10 +

L + P (2011)

L + P (2012)

L + P (2013)

L + P (2014)

Laki-Laki

Perempuan

96,50 96,53 94,48 82,76 64,23 75,26 90,73

94,05 94,40 87,87 70,16 68,97 73,03 87,29

97,11 93,27 94,15 84,40 78,04 66,53 88,88

94,99 96,90 91,12 87,41 79,77 73,38 89,71

96,01 98,24 94,12 94,31 90,45 85,77 94,37

93,93 95,40 88,27 80,51 67,65 61,51 84,85

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2011-2014

Dalam tabel di atas, angka melek huruf memiliki perbedaan yang signifikan jika diklasifikasikan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Penduduk yang tergolong dalam kelompok usia muda ternyata memiliki tingkat melek huruf yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok usia tua. Sedangkan menurut jenis kelamin, penduduk lakilaki cenderung memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Angka melek huruf Kabupaten Lingga yang hanya sebesar 89,71% masih tertinggal dari capaian Provinsi Keori dan nasional. Hal ini memerlukan kerja keras selama lima tahun untuk mengejar selisih capaian angka melek huruf. Gambar. G-II.7 Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, 2011-2014 (Persen) 120 100

91.7997.67

91.8698.07

91.7997.8

89.71

80 60 40 20

0

0 2011

2012

Kab. Lingga

2013

Kepri

Sumber : IPM Kab. Lingga, 2015

II.51

Indonesia

2014


2.2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dengan merujuk kepada rata-rata jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lingga adalah 5,53 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Lingga baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah dikelas 6 SD. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lingga yang masih jauh dibawah rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Lingga masih perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian target lima tahun mendatang minimal sama dengan pencapaian rata-rata lama sekolah nasional. Gambar. G-II.8 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau, 2010-2014 (Tahun) 12 10 8 6 4 2 0 2010

2011

2012 Kepri

2013

2014

Lingga

Sumber : IPM Kab. Lingga, 2015

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lingga berada pada rentang 10,73 hingga 11,59 tahun dalam rentang waktu 2010 hingga 2014, yang berarti lamanya sekolah yang dapat diharapkan oleh anak-anak di Kabupaten Lingga pada masa mendatang hanya berkisar 10 hingga 11 tahun, atau maksimal hanya mengeyam pendidikan hingga tingkat SMA. Ini berarti kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Lingga belum cukup baik yang mungkin disebabkan kurangnya ketersediaan fasilitas sekolah yang ada di wilayah tersebut. Walaupun angka HLS Kabupaten Lingga mengalami kenaikan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, namun angka tersebut termasuk rendah jika dibandingkan II.52


dengan HLS Kepulauan Riau yang mencapai 12,51 tahun atau diharapkan anak di masa mendatang dapat mengeyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Gambar. G-II.9 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau, 2010-2014 (Tahun) 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 2010

2011

2012 Kepri

2013

2014

Lingga

2.2.2.2.3. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APKnya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Gambar. G-II.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Laki+laki

100

Perempuan Laki-laki + Perempuan

80 60 40 20 0 SD / 7-12

SLTP / 13 -15 SLTA / 16-18

PT / 19-24

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2014

II.53


Di Kabupaten Lingga capaian APM tahun 2014 untuk SD sebesar 93.63%, berarti selisih dengan APK sebesar 15.52% artinya bahwa diantara murid SD sebanyak 15.52 % nya berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun, sedangkan untuk APM SLTP sebesar 56.77% ada selisih 6.78% terhadap APK, APM-nya SLTA sebesar 55.07% dan APM PT sebesar 6.16%.

Tabel. T-II.17. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 – 2015 No.

Jenjang Pendidikan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015*

1.

APM SD/MI

88,03

91,33

93,63

93,63

85,79

2.

APM SMP/MTs

52,10

64,71

56,77

56,77

57,65

3.

APM SMA/MA/SMK

41,92

34,67

55,07

55,07

57,95

4.

Perguruan Tinggi

5,00

3,45

3,45

36,67

Sumber : BPS, Dinas Pendidikan Kab. Lingga, 2016 Ket : *Angka Sementara

APM juga menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika nilai APM menunjukkan angka 100 persen, maka berarti seluruh anak usia sekolah telah bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya dengan tepat waktu. Sehingga, angka APM yang makin mendekati angka 100 menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Di Kabupaten Lingga pergerakan APM selaras dengan pergerakan APK-nya untuk setiap tingkat pendidikan. Namundata lapangan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Lingga untuk tingkat pendidikan SD belum mencapai 100 persen, baru berkisar di 93 hingga 94 persen. Hal ini berarti di Kabupaten Lingga masih terdapat cukup banyak anak usia sekolah yang tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan usianya. Beragam permasalahan yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, misalnya seorang anak telat masuk sekolah formal atau bahkan terlalu muda; putus sambung bersekolah karena harus membantu orang tua akibat permasalahan ekonomi sehingga sering tinggal kelas; ketiadaan guru untuk kelas tertentu biasanya di daerah marjinal yang menyebabkan proses belajar belajar terhenti, dan lain sebagainya. II.54


2.2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah.

Gambar. G-II.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Laki+laki

120

Perempuan 100

Laki-laki + Perempuan

80 60 40 20 0 SD / 7-12

SLTP / 13 -15

SLTA / 16-18

PT / 19-24


Dari data yang ada, hanya nilai APK pada jenjang SD yang memiliki angka diatas seratus sedangkan untuk nilai APK pada jenjang SLTP, SLTA dan PT pada tahun 2014masih dibawah seratus. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan mereka tidak sekolah lagi. Tabel. T-II.18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 – 2015 No. 1. 2. 3. 4.

Jenjang Pendidikan APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK Perguruan Tinggi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 108,09 100,26 109,15 109,15 101,24 83,95 73,05 63,55 63,55 79,1 68,11 50,00 90,46 90,46 67,59 10,74 9,61 9,61 43,52

II.55


Pada Tabel diatas, nilai APK untuk jenjang pendidikan SD biasanya masih lebih dari 100 persen, seperti yang terlihat pada grafik di atas nilai APK menunjukkan angka lebih dari 100 persen. Artinya untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Lingga, masih terdapat anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan yang usianya kurang dari atau bahkan melebihi umur sekolah yang seharusnya, yaitu antara 7 hingga 12 tahun. Hal tersebut jugaberarti Kabupaten Lingga dapat menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD lebih dari yang seharusnya. Sebaliknya, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat disayangkan tingkat partisipasi anak sekolah sangat rendah, terutama untuk tingkat SMP dan akademi/universitas.

2.2.2.2.5. Angka Pendidikan yang ditamatkan APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.`

Tabel. T-II.19. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin, 2011 - 2014 (%) Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tidak/belum pernah bersekolah Tidak/belum tamat SD SD/MI SMP/MTs SMU/MA/SMK Akademi/universitas Jumlah

LakiLaki 2014 10,02

Perempuan 2014 16,16

23,10 30,24 15,46 15,99 5,18 100,00

25,53 26,45 13,04 11,42 7,39 100,00

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

11,59

13,61

12,06

13,03

29,12 29,25 14,13 11,33 4,58 100,00

28,49 27,06 12,51 14,26 4,06 100,00

26,94 30,01 13,19 12,00 5,80 100,00

24,29 28,38 14,27 13,76 6,27 100,00

L+P (2011)

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga Tahun 2014

II.56


Di Kabupaten Lingga persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang menamatkan hingga ke jenjang SLTP sampai perguruan tinggi hanya sebesar 30,04% di Tahun 2011, meningkat menjadi 30,83 di Tahun 2012, meningkat menjadi 30,99 di Tahun 2013 dan meningkat kembali di Tahun 2014 sebesar 34.3%. Tingkat pendidikan penduduk di dominasi oleh tamatan SD/MI dan SMU/MA/SMK yaitu masing-masing sebesar 28,38% dan 13,76%. Ditahun 2014, jika dipilah berdasarkan jenis kelamin pada semua tingkat pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, laki-laki memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan walaupun dengan selisih yang tidak terlalu jauh di masing-masing tingkat pendidikan, kecuali untuk tingkat pendidikan Akademi/Universitas. Namun, tingginya persentase perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD jika dibandingkan dengan laki-laki dengan selisih yang cukup signifikan mengindikasikan bahwa secara umum perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki dalam mengenyam pendidikan formal, atau dapat dikatakan bias gender masih terjadi dalam masalah pendidikan di Kabupaten Lingga.

2.2.2.3.

Kesehatan

2.2.2.3.1. Angka Kematian Bayi/Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal II.57


disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka programprogram untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta programprogram pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehatuntuk anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel. T-II.20. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2011 – 2015 No. 1.

Jenis Indikator AKB

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

25

12,2

27,2

12

20

Sumber: RKPD Tahun 2016 dan Lampiran Tabel Profil Dinas Kesehatan 2015

Berdasarkan Tabel diatas, AKB di Kabupaten Lingga Tahun 2015 berada pada kisaran 20%. Artinya dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 20 bayi berumur kurang dari satu tahun yang meninggal. Dimana Tahun 2011 AKB berkisar angka 25%, turun di Tahun 2012 menjadi 12,2%, naik di Tahun 2013 menjadi 27,2%, turun kembali di Tahun 2014 sebesar 12%, dan kembali naik di Tahun 2015 sebesar 20%.

2.2.2.3.2. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, tenggelam dan lain-lain. Angka Kematian Ibu dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. Tabel. T-II.21. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2011 – 2015 No. 1.

Jenis Indikator AKI

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

249

289,4

226

143

142

Sumber: RKPD Tahun 2016 dan Lampiran Tabel Profil Dinas Kesehatan 2015

II.58


AKI di Kabupaten Lingga dari tahun 2011–2015 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 249 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 142 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan pada Tahun 2012 yaitu 289,4 per 100.000 kelahiran hidup. Namun untuk tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Walau mengalami kecenderungan penurunan, namun kondisi ini masih dibawah target MDGs (102 kematian per 100.000 kelahiran hidup).

2.2.2.3.3. Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Gambar. G-II.12 Nilai Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 80 70 60

56.49

58.45

57.57

69.15

69.05

68.85

68.63

68.42

59.13

59.47

50 40 30 20 10 0 2010

2011

2012 Kepri

2013

2014

Lingga

Sumber : Badan Pusat Statistik, IPM 2010-2014

Berdasarkan Tabel diatas Tahun 2014, Nilai AHH penduduk Kabupaten Lingga pada tahun 2014 sekitar 59,47. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2014 di Kabupaten Lingga diperkirakan akan dapat hidup selama 59 tahun 5 bulan dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan tidak ada yang berubah. Angka ini lebih rendah dari AHH Provinsi Kepri yang besarnya II.59


69,15. Sedangkan di Kabupaten Lingga Sendiri, Nilai AHH dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini mengindikasikan secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten Lingga semakin membaik.

2.2.2.3.4. Status Gizi Balita Kesehatan Balita dapat dilihat dari kecukupan gizi yang diterima oleh balita. Kecukupan gizi akan mendorong pertumbuhan bayi secara optimal, sedangkan kekurangan akan gizi selain dapat menghambat pertumbuhan, juga dapat menimbulkan resiko penyakit. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Berdasarkan data Tahun 2015, jumlah balita di Kabupaten Lingga 11.406 orang, balita di Kabupaten Lingga sebagian besar telah mencukupi kriteria gizi baik yaitu 11.275 orang dari total balita atau 98,85%. Sisanya sebesar 1,15% adalah balita yang menderita gizi kurang sebanyak 95 orang dan gizi buruk sebanyak 36 orang. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Kondisi di Lingga dalam beberapa tahun terakhir, persentase balita gizi buruk mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2011 berada pada angka 2,24% dan mengalami kecendrungan meningkat sampai dengan tahun 2013 yaitu 3,91%. Namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,79%.

1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Lingga adalah masyarakat melayu sehingga memiliki daya tarik yang kuat terhadap kesenian. Bahkan sampai sekarang banyak yang terus dikembangkan dan dikenalkan, seperti kesusastraan, seni tari rakyat, seni teater dan lainnya. Ada beberapa kesenian yang terdapat di Kabupaten Lingga diantaranya: a) Gurindam Bahasa Gurindam cukup dikenal dan tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Melayu Lingga. Bahkan Gema Gurindam menerobos sampai lintas negara dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Gurindam merupakan karya yang berisikan petuah dan nasehat. II.60


Gurindam 12 ini adalah karya dari Raja Ali Haji, beliau merupakan pujangga Istana masa Kerajaan Lingga-Riau. Konstum yang dikenakan untuk melantunkan Gurindam ini adalah baju kurung melayu, dengan peralatan musiknya berupa serunai, kompang dan gong. Dipentaskan pada saat penyambutan tamu, hari besar nasional dan festival kebudayaankesenian. b) Teater Bangsawan Teater Bangsawan adalah salah satu seni pertunjukan tradisional komedi stambul dengan cerita seputar kehidupan istana, keseniaan ini juga dikenal dengan nama wayang Bangsawan. Seni pertunjukan ini adalah kesenian yang menggabungkan musik, lagu, tari dan laga, dengan iringan musik seperti: biola, akordion, gendang, gong dan tambur. c) Joget Joget adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Melayu. Joget diantaranya: Joget Tandak atau Joget Lambak, disebut tandak karena penarinya bisa menjadi “ebeng”, dengan laki-lakinya yang membayar disebut “Pandak”. Joget ini dikenal sejak abad 17 dengan iringan musik seperti: drum, violin dan gong dengan lagu dondang sayang dan tarian bertabik. Joget akan ditutup lagu khusus yaitu Cik Milik. d) Zapin Sebenarnya kesenian tari Zapin ini berasal dari Arab yang mentradisi masyarakat Melayu. Kesenian ini dibawa oleh kaum laki-laki karena tarian ini memang bayak mengeluarkan tenaga (energik). Seiring perkembangan jaman tarian ini tidak hanya dimonopoli oleh kaum lelaki tetapi kaum wanita juga ikut menarikannya, bahkan kesenian ini menjadi tarian pergaulan masyarakat Melayu. Selaras dengan asalnya, tarian ini tidak terlepas dari rohnya yang islami, yang tercermin dari konstumnya berupa teluk belanga dan baju kurung yang tidak memperlihatkan aurat. Zapi ini diiringi dengan alat musik gambus. Kreasi tarian zapin terbaru adalah Zapin Tali, Zapin Lambak, Zapin Pedang, Zapin Tepurung, Zapin Bengkalis, Zapin Silang, Zapin Ar-Rajul (Para Lelaki), Zapin Tembong, Zapin Tradisional dan lainnya. Sementara di Masyarakat Daik Lingga Bunda Tanah Melayu di kenal tarian Zapin Damnah yang merupakan tarian dengan diangkat dari kehidupan masyarakat sehari-hari. e) Gazal

II.61


Kesenian ini juga berasal dari timur tengah. Gazal adalah bahasa Arab yang berarti masuk Kepulaun Riau dan tumbuh subur di Pulau Penyengat. Kesenian Gazal juga merupakan alat dakwah untuk penyebaran agama Islam, namun sekarang ini lebih berfungsi sebagai salah satu hiburan. f) Kompang Kompang adalah kesenian yang menyerupai hadrah dengan para pemain melantunkan syair berbahasa Arab-Parsi yang berisi puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diiringi dengan lantunan rebana. Kesenian ini biasanya diselenggarakan pada pesta perkawinan, khitanan, penyambutan tamu dan lainnya.

Kabupaten Lingga memiliki grup kesenian yang berjumlah 63 buah pada Tahun 2015 yang tersebar di beberapa Kecamatan. Group kesenian ini mengalami peningkatand ari Tahun 2011 yang berjumlah 40 buah. Group kesenian terbanyak terdapat di Kecamatan Singkep. Selain itu, untuk mendukung minat olahraga masyarakat, maka disediakan juga sarana olahraga berupa lapangan olahraga. Berdasarkan data, rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk mengalami penurunan dari Tahun 2011 sebesar 2,16 menjadi 2,15 pada tahun 2015.

2.3.

Aspek Pelayanan Umum Bagian aspek pelayanan umum berikut ini mejelaskan perkembangan kinerja yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 2.3.1.1

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lingga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan II.62


oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan.

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahanjumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentasejumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikantersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Gambar. G-II.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Laki+laki

100

Perempuan

90

Laki-laki + Perempuan

80 70 60 50 40 30 20 10

0 '7-12

13-15

16-18

19-24


Di Kabupaten Lingga, hanya kelompok umur 7-12 tahun yang mendekati angka 100% sedangkan kelompok umur lainnya masih di bawah 92%, terutama untuk kelompok umur 1924 tahun yang hanya 15.23%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin perbedaan yang cukup berarti terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana perempuan sebanyak 71.69% sedangkan laki-laki hanya 81.51%. II.63


Tabel. T-II.22. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lingga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2014 No. 1.

2.

3.

4.

Jenis Indikator 7-12 Tahun

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Laki-Laki

92,77

100

96,39

97,17

Perempuan

96,15

98,16

92,21

94,11

94,40

99,03

94,39

95,68

Laki-Laki

92,45

91,87

82,80

90,74

Perempuan

94,74

86,52

86,64

93,72

93,68

89,99

84,47

92,07

Laki-Laki

50,96

40,99

59,27

71,69

Perempuan

63,48

31,72

79,98

81,51

56,61

36,42

68,61

75,90

Laki-laki Perempuan 13-15 Tahun



dan

dan

dan

Laki-Laki

9,51

12,55

14,72

Perempuan

7,05

5,13

15,82

8,12

8,58

15,23

Laki-laki Perempuan

dan

Ket

Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2011-2015

Partisipasi dan peran serta penduduk usia muda Kabupaten Lingga telah menunjukkan angka yang tinggi. Sebagai contoh, pada kelompok umur 7-12 tahun APS total bernilai lebih dari 92 persen. Artinya hampir semua penduduk pada kelompok umur ini masih mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang, terutama pendidikan dasar. Jika dilihat menurut jenis kelamin-pun, baik laki-laki maupun perempuan juga menunjukkan angka yang besar yaitu berturut-turut sebesar 92 persen. Namun sangat disayangkan APS Kabupaten Lingga menunjukkan penurunan di setiap peningkatan kelompok umur, baik kelompok 13-15 Tahun, kelompok 16-18 Tahun maupun 19-24 Tahun. Apaslagi APS secara total pada kelompok umur 13-15 tahun yang seharusnya menjadi fokus perhatian serius mengingat

II.64


pendidikan harus menjadi prioritas utama mereka yang berada pada kelompok umur tersebut. Apalagi program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun telah dicanangkan oleh pemerintah sejak era Orde Baru, seharusnya APS pada kelompok umur tersebut setidaknya sama atau hanya memiliki sedikit selisih dengan APS pada kelompok usia 7-12 tahun.

2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel. T-II.23. Jumlah Sekolah Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Sekolah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lingga Menurut Jenjang Pendikan Tahun 2011 – 2015 Jenjang Pendidikan Tahun 2011 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2012 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2013 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2014 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2015 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah Penduduk

Jumlah Sekolah

Ratio Penduduk Sekolah

7928 6854 7081

127 34 17

62:1 201:1 416:1

8262 6121 5795

136 39 20

60:1 157:1 290:1

8647 6065 5067

137 39 19

63:1 155:1 266:1

8700 6097 5063

138 42 22

63: 1 145: 1 230: 1 121:1 72:1 39:1

Sumber:BPS Kabupaten Lingga Tahun 2011-2014, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2016

2.3.1.1.3 Rasio Murid dan Guru Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di II.65


samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio murid dan guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid dan guru di Lingga untuk SLTP/MTs yaitu 1:16 (1 guru mengajar 16 murid) dan SMU/SMK/MA, yaitu 1:14 (1 guru mengajar 14 murid) sedangkan ratio untuk SD/MI yaitu 1:11 (1 guru mengajar 11 murid).

Tabel. T-II.24. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Kabupaten Lingga Menurut Jenjang Pendikan Tahun 2011 - 2015 Jenjang Pendidikan

Jumlah Murid

Jumlah Guru

Ratio Murid Guru

11192 3854 2948

1117 303 242

10 13 12

11500 3911 3082

1102 299 3911

10 13 12

11.552 3.983 3.214

1.609 425 338

7:1 9:1 10 : 1

11.782 4.668 3.447

1.088 314 255

11: 1 15: 1 14: 1

11.525 4314 3279

1060 278 236

11 : 1 16 : 1 14 : 1

Tahun 2011 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2012 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2013 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2014 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2015 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Sumber: BPS Kabupaten Lingga Tahun 2011-2014, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lingga,2016

2.3.1.1.4 Rasio Murid dan Sekolah Rasio murid-sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid. Rasio murid dan sekolah terbanyak adalah SMU/SMK/MA yaitu 1:173 artinya 1 sekolah menampung 173 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di SD/MI yaitu 1:84 (1 sekolah menampung 84 murid). II.66


Tabel. T-II.25. Jumlah Murid, Sekolah dan Rasio Murid Sekolah Kabupaten Lingga Menurut Jenjang Pendikan Tahun 2011-2015 Jenjang Pendidikan Tahun 2011 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2012 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2013 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2014 SD/MI

Jumlah Murid

Jumlah Sekolah

Ratio Murid Sekolah

11192 3854 2948

127 34 17

88:1 113:1 173:1

11500 3911 3082

136 39 20

85:1 100:1 154:1

11.552 3.983 3.214

137 39 19

84:1 102:1 169:1

11.782

138

85: 1

4.668

39

111: 1

3.447

19

157: 1

11.525 4314 3279

138 39 19

84 : 1 111 : 1 173 : 1

SMP/MTs SMA/MA/SMK Tahun 2015 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Sumber:BPS Kabupaten Lingga Tahun 2011-2014, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lingga ,2016

Selain itu, terdapat capaian indicator pembangunan pendidikan lainnya sebagai berikut: Tabel. T-II.26. Capaian Indicator Pembangunan Bidang Kesehatan No. 1 2 3 4 5 6

Uraian Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL)

satuan

2011

2012

2013

2014

2015

persen

49,62

51,45

53,27

53,97

38,68

persen

0,91

0,82

0,58

0,28

0,59

persen

1

0,9

0,89

0,25

0,65

persen

1

0,84

0,92

1

0,50

persen persen

100 82,18

100 85,52

100 84,83

100 98,73

100 99,92

II.67


No.

Uraian

SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) 7 SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari 8 SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari 9 SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi 10 kualifikasi S1/D-IV Sumber: Dinas Pendidikan Lingga

2.3.1.2

satuan

2011

2012

2013

2014

2015

persen

92,45

97,49

98,69

98,91

99,90

persen

85,79

91,39

95,30

95,93

89,95

persen

85,67

89,98

89,78

96,24

91,72

orang

47,37

48,09

47,79

53,21

78,64

Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan di kabupaten Lingga bertujuan agar semua lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. 2.3.1.2.1. Sarana Kesehatan Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel. T-II.274. bahwa pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Lingga terdiri dari: Rumah Sakit 2 buah, Puskemas sebanyak 8 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 36 buah, Puskesmas Keliling sebanyak 6 buah, dan polindes 64 buah. Satu-satunya Rumah Sakit yang ada Di Kabupaten Lingga terdapat di Kecamatan Singkep dan Kecamatan Lingga, sedangkan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta polindes sudah tersebar di masing-masing Kecamatan. Tabel. T-II.27. Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan/Klinik, Dan Polindes Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 Kecamatan Singkep Barat Singkep Singkep Selatan Singkep Pesisir Lingga Selayar Lingga Timur Lingga Utara

Rumah Sakit 0 1 0 0 1 0 0 0

Puskesmas 1 1 0 0 1 1 1 1

Puskesmas Pembantu 7 0 3 1 6 1 4 6

II.68

Puskesmas Keliling 1 1 0 0 1 0 0 1

Balai Pengobatan 0 0 0 0 3 0 0 1

Polindes 10 1 1 4 9 2 4 6

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kecamatan

Rumah Sakit 0

Puskesmas

Senayang 2 1 : 44.137 1 : 11.000 Rasio Per Satuan Penduduk 2015 2 8 2014 2 8 2013 2 8 2012 2 7 2011 2 7 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lingga, 2015

Puskesmas Pembantu 8

Puskesmas Keliling 2

Balai Pengobatan 3

Polindes

1 : 848

1 : 29.424

0

1 : 1.131

104 36 36 36 36

3 6 3 2 2

0 7 10 1 0

78 64 62 66 56

27

2.3.1.2.2. Tenaga Kesehatan Untuk menunjang sarana kesehatan yang ada, diperlukan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, Jumlah tenaga kesehatan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan kesehatan yang semakin meningkat, dengan diikuti meningkatnya sarana kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari dokter dan paramedis, dokter yang tersedia sebanyak 48 orang, terdiri dari dokter umum 32 orang, dokter gigi sebanyak 10 orang dan spesialis 6 orang, sedangkan paramedis terdiri dari perawat (247 orang), Perawat Gigi (8 orang), AA (1 orang), farmasi (17 orang), kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (32 orang), dan Bidan (157 orang). Gizi 14 orang dan terapi fisik 2 orang. Tabel. T-II.28. Banyaknya Dokter Dan Paramedis Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 Dokter Kecamatan

Spesialis

Umum

Paramedis Gigi

Perawat

Perawat Gigi 0 3 3 1 1 0 0

AA

Sanitasi

Singkep Barat 0 3 1 22 0 1 Singkep 3 8 3 58 4 3 Lingga 3 5 2 54 2 5 Lingga Utara 0 1 1 15 0 0 Senayang 0 2 1 27 0 0 Selayar 0 2 1 8 1 1 Lingga Timur 0 1 1 10 0 0 Rasio Per 1: 1: 1: Satuan 1 : 14.712 1 8.827 1 : 357 1 : 2.758 2.758 11.034 12.610 Penduduk 2015 6 32 10 247 8 7 32 2014 0 11 3 129 5 1 4 2013 0 17 6 208 8 0 0 2012 0 32 11 257 0 0 6 2011 0 8 5 171 4 0 6 Sumber: BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2015, Profil Dinas Kesehatan Kab. Lingga 2015

II.69

Bidan 17 46 30 8 35 5 6 1 : 562 157 91 144 157 159


Selain itu, terdapat pula capaian kinerja bidang kesehatan yang lain, sebagai berikut: Tabel. T-II.29. Capaian indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Lingga Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Posyandu Aktif Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

satuan rasio

2011 100

2012 100

2013 100

2014 100

2015 100

rasio

95,42

93,30

96,81

97,07

90,34

persen

100

100

100

100

100

persen

85,79

92,17

95,09

47,30

48,27

Angka kesakitan DBD

persen

100

100

100

100

100

Persen

37,45

34,78

37,79

71,21

2

persen

50,85

56,66

73,62

78,60

89,7

cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Cakupan kunjungan bayi

8

Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization

persen

20

47,06

77,19

85,33

64,2

9

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

persen

69,59

75,72

79,30

87,65

89,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga

2.3.1.3

Pekerjaan Umum

Semakin meningkatnya usaha pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Data panjang jalan tahun 2015 berdasarkan kondisinya disajikan berikut ini. Tabel. T-II.30. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015 No. 1

2

3

Indikator

Panjang Jalan (km)

Jalan Negara Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan Provinsi Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan Kabupaten Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak

70,45 56,73 5,94 2,59 5,19 149,25 37,66 21,16 36,17 55,26 524,83 225,81 170,63 100,04

II.70

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No.

Indikator

Panjang Jalan (km)

Kondisi Rusak Berat Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga,2016

28,35

Selain pembangunan/rehabilitasi jalan, maka hal lain yang menjadi indicator kinerja bidang pekerjaan umum berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu jumlah rumah ibadah. Berikut ini disajikan jumlah rumah ibadah di Kabupaten Lingga.

Tabel. T-II.31. Jumlah Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun 2015 Jenis

Jumlah

Mesjid/ Mushola/ Surau

167

Gereja Protestan

12

Gereja Katholik

12

Vihara

3

Kelenteng

12

Jumlah

206

Rasio per 1000 penduduk

1 : 2,3

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Lingga, 2016

Beberapa capaian kinerja pembangunan di bidang pekerjaan umum sebagai berikut: Tabel. T-II.32. Capaian Kinerja Pembangunan Di Bidang Pekerjaan Umum No

Urain

satuan

2011

Proporsi panjang jaringan jalan dalam persen 58,14 kondisi baik Persentase pemukiman 2 persen 72,51 bersanitasi baik Rasio Tempat Pembuangan Sampah 3 rasio 0,1 (TPS) per satuan penduduk 4 Rasio Rumah Layak Huni jumlah 71,72 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga 1

II.71

2012

2013

2014

2015

58,71

59,26

60,19

26

71,95

72,54

72,54

30

0,1

0,1

0,1

0,1

72,16

72,54

72,63


2.3.1.4

Perumahan

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. T-II.33. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2011 – 2015 No.

Jenis Indikator

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1.

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

28.989

29.124

29.303

30.18

2.

Jumlah RumahTangga

35.033

35.372

35.525

35.789

3.

Prosentase RT Pengguna Air Bersih

82,75

82,34

82,49

84,35

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Lingga, 2011-2014

2.3.1.5

Penataan Ruang Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan

pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga sudah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2031.

2.3.1.6

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab prioritas daerah, mengantisipasi perubahan yang ada dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui mekanisme musrenbang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan utamanya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berikut peraturan turunannya.

II.72


Tabel. T-II.34. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun No

Indikator

2011

1

Tersedianya dokumen Tersedia perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 2 Tersedianya Dokumen Tersedia Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda 3 Tersedianya Dokumen Tersedia Perencanaan RKPD dan kelengkaannya yang telah ditetapkan dengan Perkada Sumber: RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2016

2.3.1.7

2012

2013

2014

2015

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Perhubungan

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat vital dan strategis bagi masyarakat Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan. Oleh karena itu, maka pembangunan

di

bidang

pelayaran

terus

ditingkatkan

dan

diperluas

termasuk

penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan. Untuk transportasi laut, data tahun 2015 menunjukkan jumlah pelabuhan sebanyak 84 unit. Armada kapal sebanyak 7 armada yang melayani antar pulau dengan jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 17.200 orang. Tabel. T-II.35. Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2015 Nilai

Nama

Satuan

2013

2014

2015

1 1

1 1

1 1

Unit Unit

7337

27678

orang

704

704

Unit

81

84

84

Unit

5 12.800

6 14.500

7 17.200

Armada Orang

Ket

I. Perhubungan 1) Angkutan Penyebrangan Dermaga kapal ferry jumlah orang melalui dermaga 2) Jumlah pemasangan rambu-rambu II. Transportasi Laut 1) Jumlah Pelabuhan I. Pelabuhan yang tidak diusahakan Kapal Penumpang III. Transportasi Udara

II.73

Ro-ro Melalui Roro

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1) Jumlah Bandara 2) Jumlah orang melalui bandara IV. Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut

1

1

1

Unit

2.640

-

4.300

Orang

12.800

14.500

17.200

Orang

Berikut ini disajikan beberapa pelabuhan laut yang ada di wilayah Lingga. Tabel. T-II.36. Nama Pelabuhan Laut Menurut Kelas Dan Peranannya Pelabuhan Laut

Kelas

Peranannya

Dabo Singkep

Kanpel Kelas IV

Umum

Sungai Buluh

Satuan Kerja

Umum

Penuba

Satuan Kerja

Umum

Daik Lingga

Satuan Kerja

Umum

Kuala Raya

Satuan Kerja

Umum

Pulau Mas

Pos Kerja

Umum

Senayang

Kanpel Kelas V

Umum

Satuan Kerja

Umum

Pancur


Di Pelabuhan Dabo Singkep, angkutan barang luar negeri yang dimuat pada tahun 2014 mencapai 205.600 ton. Berbeda dengan angkutan barang antar pulau, maka pada tahun 2014 barang yang dibongkar pada angkutan antar pulau tercatat sebesar 96.397 ton.

Jumlah Kunjungan Kapal Menurut Bulan Di Pelabuhan Dabo, Daik Dan Senayang Tahun 2014 (Orang) 600

500 400 300

Senayang

200

Daik

100

Dabo

0

Sumber: Data dalam angka Kab. Lingga, 2014

II.74


Gambar. G-II.14 Jumlah Arus Penumpang Domestik Yang Berangkat Dan Datang Menurut Bulan Di Bandara Dabo Singkep, 2014 (Orang) 800 700 600 500 400 Datang

300

Berangkat

200

100 0


Selain angkutan laut, terdapat juga angkutan udara. Lalu lintas pesawat dan penumpang dari dan ke Kabupaten Lingga melalui Bandara Dabo Singkep Tahun 2014 terlihat cukup berfluktuasi. Jika dilihat selama tahun 2010 lonjakan penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Dabo Singkep terjadi pada bulan Agustus. Untuk bongkar muat bagasi, barang, dan pos paket perkembangannya juga bervariasi. Untuk angkutan darat, Kabupaten Lingga belum memiliki terminal penumpang baik kelas A, B maupun C. Jumlah angkutan umum berupa bus sebanyak 20 unit di tahun 2015 dan mobil barang 360 unit. Jumlah KIR angkutan umum terdata sebanyak 134 unit di tahun 2015. Dengan biaya uji KIR bervariasi antara Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 65.000,-. Fasilitas perlengkapan jalan terdiri dari trotoar 1 unit, jalur sepeda 13 unit, halte 18 unit. Manajemen rekayasa ada 9 unit. Jumlah angkutan penyebrangan Ro-ro sebanyak 2 unit dengan kapal Ro-ro 2 unit. Jumlah rambu-rambu yang terpasang sebanyak 704 unit dari yang seharusnya sebanyak 1456 unit.

II.75


Tabel. T-II.37. Data Jumlah Angkutan Umum Tahun 2013 – 2015 Tahun

Jenis

Jumlah Angkutan Umum - Mobil bus - Mobil barang Jumlah Uji KIR - Mobil barang Lama Uji KIR Biaya Uji KIR Mobil penumpang umum Bus -

Mobil barang

2.3.1.8

Satuan

2013

2014

2015

-

5 360

20 260

Unit Unit

78

197 1

134 1

Unit Hari

45.000

45.000

40.000

Rupiah

45.000

45.000

70.000

Rupiah

45.000

45.000

65.000

Rupiah

Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jumlah luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Lingga pada tahun 2011– 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel. T-II.38. Persentase Luas Lahan bersertifikat Tahun 2011-2014 Indikator Luas Lahan Bersertifikat

2011

2012

59,15

59,63

2013 59,72

2014 59,72

Sumber LKPJ AMJ Kabupaten Lingga 2010-2015

Penyelesaian kasus tanah negara selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini.

II.76


Tabel. T-II.39. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2015 Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Kasus

1

1

1

1

1

Kasus Terdaftar

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Penyelesaian KASUS (%)


Penyelesaian ijin lokasi selama beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel. T-II.40. Penyelesaian Ijin Lokasi di Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2014 Indikator

2011

2012

2013

2014

Jumlah Ijin

4

3

4

4

Permohonan Ijin

5

5

5

4

80

60

80

100

Penyelesaian IJIN LOKASI (%) Sumber LKPJ AMJ Kabupaten Lingga 2010-2015

Selain kinerja terkait pertanahan yang telah disajikan diatas, berikut ini disajikan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan jenisnya.

Tabel. T-II.41. Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6

Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Pengelolaan Wakaf

Jumlah 6301 240 0 243 0 0


2.3.1.9

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan adminitrasi II.77


kependudukan dan catatan sipil, serta mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kinerja kependudukan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran penduduk, pentingnya dokumen kependudukan, kemudahan akses, kesederhanaan prosedur dan aspek biaya pengurusan. Sampai dengan tahun 2015, persentase kepemilikan KTP sebanyak 99,48%.

Tabel. T-II.42. Kepemilikan KTP di Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2015 Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

Penduduk Ber KTP

38.613

38.979

39.359

64.648

72.588

Penduduk Wajib KTP

66.323

66.515

66.722

72.503

72.961

Persentase Kepemilikan KTP

58,22

58,60

58,99

89,17

99,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, 2016

Guna mendukung kebijakan nasional di bidang kependudukan, maka Kabupaten Lingga telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel. T-II.43. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2015 Uraian Status Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

2011

2012

2013

2014

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

2015 Sudah dilakukan


Selain persentase penduduk yang ber-KTP, indicator pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

II.78


Tabel. T-II.44. Persentase capaian kinerja untuk Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

34.515

34.623

34.950

69.648

35.257

Persentase capaian kinerja untuk Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

0,2

0,3

0,3

0,7

0,3


2.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tabel. T-II.45. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015 NO 1

Jumlah

Uraian Pekerja perempuan di pemerintah Tenaga Teknis

332

Tenaga Medis

320

Tenaga Guru

950

2

Jumlah pekerja perempuan

1602

3

Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah

53,13%

Sumber data : BP3AKB Kab. Lingga, 2016

Dapat dilihat persentase perempuan yang bekerja di pemerintah lebih besar daripada laki-laki yaitu sebesar 53,13%. Sebarannya antara lain di tenaga teknis jumlah pekerja perempuan sebesar 332 orang,tenaga medis sebanyak 320 orang dan guru sebanyak 950 orang. Dari total 3015 orang pekerja pemerintah di Kabupaten Lingga sebanyak 1602 orang adalah perempuan.

II.79


Demikian juga rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lingga dapat dikatakan jarang dijumpai selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013 angka kekerasan paling tinggi terjadi sebanyak 6 kasus. Untuk selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini: Tabel. T-II.46. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Lingga Tahun 2011-2015 NO

2011

2012

2013

2014

2015

0

1

6

5

2

22.831

22.950

23.051

23.158

23.310

0

0,004

0,026

0,021

0,008

Uraian

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

3

Rasio KDRT

Sumber data : BP3AKB Kab. Lingga,2016

Pekerja anak dibawah umur di Kabupaten Lingga juga menunjukkan angka yang rendah. Hal ini berarti eksploitasi terhadap anak dapat dikatakan rendah. Pada tahun 2014 sebanyak 145 anak didapati bekerja dan angka nya meningkat tahun 2015 menjadi 256 anak.

Tabel. T-II.47. Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kabupaten Lingga Tahun 2015 NO

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1

Pekerja anak usia 5-14 tahun

n.a

n.a

n.a

145

256

2

Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas

25505

26408

26098

26202

26920

3

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

-

-

-

0,56%

0,92%

Sumber data : BP3AKB Kab. Lingga, 2016

2.3.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Kabupaten Lingga memiliki jumlah anak yang rendah dengan ratarata sebesar 1 anak. Hal ini membuktikan program KB berhasil di Kabupaten Lingga.

II.80


Tabel. T-II.48. Rata- rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Lingga Tahun 2015 NO 1

Uraian

2 3

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah anak

27954

27574

27456

27361

27239

Jumlah keluarga

26560

26548

26534

26512

26500

1,05

1,04

1,03

1,03

1,03

Rata-rata jumlah anak per keluarga


Dengan sedikitnya jumlah anak yang dimiliki per keluarga maka berkaitan erat dengan rasio akseptor KB di Kabupaten Lingga. Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB terdata sebanyak 66,54% di Tahun 2015. Berikut gambarannya :

Tabel. T-II.49. Jumlah Akseptor KB Kabupaten Lingga Tahun 2015 NO

Uraian

2011

(2012

2013

2014

2015

1

Jumlah akseptor KB

11162

11067

10974

9278

8326

2

Jumlah pasangan usia subur

17092

16137

16037

13913

12513

3

Rasio akseptor KB

68,58

67,79

68,43

66,69

66,54


2.3.1.12 Sosial Berdasarkan data yang bersumber dari Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lingga sebanyak 1.154 orang, terbanyak adalah dewasa cacat yaitu 441 orang, kemudian Tuna Daksa terlantar berjumlah 207 orang, Anak Cacat sebanyak 168 orang, dan 198 orang penyandang tuna Grahita. Berdasarkan sebarannya, Kecamatan Singkep memiliki penyandang masalah kesejahteraan sosial terbanyak yaitu 295 orang, kemudian Kecamatan Singkep Barat sebanyak 264 orang, 155 orang di Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga 127 orang, 118 orang di Kecamatan Singkep Pesisir, 94 orang di Kecamatan Singkep Selatan, 82 orang di Kecamatan Lingga Utara, 13 orang di Kecamatan Lingga Timur dan 6 orang di Kecamatan Selayar. II.81


Tabel. T-II.50. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Lingga Tahun 2015 Jumlah penyebaran lokasi kecamatan Jenis PMKS

(1)

Singkep Barat

Singkep

Singkep Selatan

Singkep Pesisir

Lingga

Selayar

Lingga Timur

Lingga Utara

Senayang

jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Tuna Daksa

62

49

20

29

19

3

25

207

2

Tuna Netra

18

12

4

4

11

8

13

70

3

Tuna Rungu/Wicara

27

13

2

6

6

3

13

70

4

Tuna Grahita

21

67

8

15

19

12

32

18

198

5

Anak Cacat

19

59

5

9

33

1

13

29

168

6

Dewasa Cacat

117

95

55

55

39

23

57

441

264

295

94

118

127

82

155

1154

Jumlah total

6

6

13

Sumber Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga 2010-2015

Sedangkan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu Tahun 2015 sebanyak 61 orang.

Tabel. T-II.51. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Bantuan Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Jumlah Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial

2011

2012

2013

2014

2015

0

29

20

34

61

2.3.1.13 Ketenagakerjaan Tenaga kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, II.82


sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun meskipun telah melakukan pekerjaan guna memenuhi suatu kebutuhan hidup tidak dikategorikan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi karena faktor alamiah sepeti kelahiran, kematian maupun perpindahan yang menyebabkan jadi bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Tabel. T-II.52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Indikator

2011

2012

2013

2014

Jumlah Partisipasi

251

251

279

8.612

Jumlah Angkatan Kerja

742

759

883

25.684

33,83

33,16

31,60

33,53

Persentase Tingkat Partisipasi

2015

32,97

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Lingga 2010-2015 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat pastisipasi angkatan kerja perempuan di Lingga selama beberapa tahun terakhir berkisar di angka 31% sampai 33%. Bila dibandingkan Tahun 2011 sebesar 33,83 maka Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 32,97%. Tabel. T-II.53. Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Indkator

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Pencari Kerja ditempatkan

313

515

883

176

41

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

757

823

979

193

97

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

41,35

62,58

90,19

91,19

41,26

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga, 2016

Persentase pencari kerja yang ditempatkan sejak Tahun 2011 terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2014, yaitu pada posisi 91,9%. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan drastis menjadi 41,26%.

II.83


Tabel. T-II.54. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Dan Jenis Kelamin Tahun 2014

1.

2.

Uraian Angkatan Kerja 1. Bekerja 2. Mencari Pekerjaan Bukan Angkatan Kerja 1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya Jumlah

Laki - laki 86,03 82,17 3,86 13,97 6,11 5,33 2,53 100,00

Perempuan 33,54 32,47 1,07 66,45 5,91 56,91 3,63 100,00

Lk + Pr 60,33 57,83 2,50 39,67 6,01 30,59 3,07 100,00


Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 60,33% penduduk angkatan kerja dan 39,67% penduduk bukan angkatan kerja. Bila dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 82,17% sementara penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 32,47%. Tabel. T-II.55. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin Tahun 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan Dan Hotel Transportasi, Pergudangan dan komunikasi Lembaga Keuangan, Real Estate,Usaha Persewaanan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan Jumlah

Laki-Laki 52,01 3,96 7,79 0 7,74 8,27 3,39

Perempuan 14,63 0,96 16,64 0 0,00 24,44 0

Lk + Pr 41,73 3,13 10,23 0 5,61 12,72 2,46

0,74 16,11 100,00

0 43,32 100,00

0,53 23,60 100,00


Berdasarkan tabel diatas, penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (41,73%) dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan (23,60%). Sementara lapangan kerja yang paling sedikit dijadikan mata pencaharian oleh penduduk Lingga yaitu sektor Listrik, gas dan air minum yaitu 0%.

II.84


Tabel. T-II.56. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Lingga Tahun 2014 (Penduduk Usia Kerja/Usia 15 Tahun Ke Atas) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Pekerjaan Wiraswasta Buruh/ Nelayan Perikanan Nelayan/ Perikanan Buruh Harian Lepas Karyawan Swasta Pegawai Negeri Sipil Guru Karyawan Honorer Petani/ Pekebun Pembantu Rumah Tangga Lainnya Jumlah

Jumlah

Prosentase

4.161 3.989 3.687 2.049 981 639 575 525 437 437 30.456 47.936

8,68 8,32 7,69 4,27 2,05 1,33 1,20 1,10 0,91 0,91 63,53 100,00


Dari jenis pekerjaan yang ada, wiraswasta adalah yang paling banyak dijalankan oleh penduduk. Tabel diatas menunjukkan penduduk yang bekerja sebagaiwiraswasta sebanyak 4.161 jiwa atau 8,68 % dari keseluruhan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lingga. Kemudian diikuti oleh jenis pekerjaan sebagai buruh/nelayan perikanan sebanyak 3.989 jiwa atau 8,32% dari keseluruhan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lingga. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilaiu TPT di Kabupaten Lingga pada Tahun 2015 sebesar 4,01%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,14%. Tabel. T-II.57. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Jenis Data

2011

2012

2013

2014

2015

Tingkat Pengangguran terbuka

3,55

3,38

2,78

4,14

4,01

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga, 2016

Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2014 tertinggi di Kabupaten Bintan, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

II.85


Gambar. G-II.15 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2015

Angka sengketa pengusaha – pekerja dari tahun 2011 sampai 2015 adalah 0 dalam artian tidak ada kejadian konflik sengketa antara pengusaha dengan pekerja. 2.3.1.14 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam mengembangkan usahanya koperasi menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu kelemahan dalam permodalan. Sebagaimana diketahui modal secara otonomi adalah sebagai “darah” yang akan mendorong sumber daya ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan bagi koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Tabel. T-II.58. Data Koperasi Kabupaten Lingga Tahun 2013 – 2015 Tahun 2013 No.

Uraian

1.

Jumlah Unit Usaha

2.

Jumlah Anggota

KUD

2014

Non KUD

KUD

2015

Non KUD

KUD

Non KUD

11

83

11

95

11

95

987

6.190

1.068

6.080

1.068

6.216

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Lingga

Jumlah koperasi tahun 2015 dan 2014 sebanyak 106 unit, dengan rincian 11 KUD dan 95 Non KUD, sedangkan jumlah anggota koperasi untuk tahun 2015 dan tahun 2014 sebanyak 7.284 orang dan 7.148 orang, dengan rincian untuk KUD 1.068 orang 6.212 orang II.86


dan 6.216 orang dan untuk Non KUD 1068 orang dan 6080 orang. Sedangkan untuk tahun 2013 ada sebanyak 94 unit, dengan rincian 11 KUD dan 83 Non KUD, sedangkan jumlah anggota koperasinya 987 orang dan 6.190 orang.

Gambar. G-II.16 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Tahun 2015

Perikanan 18%

Lainnya 30%

KUD 10%

Serba Usaha 42%


Perkembangan koperasi dapat dilihat melalui indicator persentase koperasi aktif. Data beberapa tahun terakhir menujukkan koperasi aktif di Lingga mengalami penurunan. Tahun 2011 koperasi aktif sebanyak 62,30%, terus meningkat menjadi 63,20% Tahun 2012, 82% pada Tahun 2013 dan mengalami penurunan Tahun 2014 menjadi 47,50%. Angka ini kembali meningkat menjadi 50% pada tahun 2015. Selain koperasi, di Kabupaten Lingga juga berkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Jumlah UKM selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam arti mengalami peningkatan jumlah.

Tabel. T-II.59. Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Indikator Jumlah UKM

2011 850

2012 898

2013 979

2014 1.000

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Lingga 2010-2015

2.3.2.1.

Penanaman Modal

Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lingga terhitung dari tahun 2011 sampai 2015 hanya 1 investor dalam negeri. Kabupaten Lingga nampaknya II.87


belum dilirik oleh investor disebabkan oleh masalah lahan yang tumpang tindih dan infrastruktur yang belum baik. Ketersediaan pelayanan penunjang pemerintah daerah dalam menarik investor masih kurang.

Adapun nilai realisasi PMDN selama beberapa tahun

terkahir sebagai berikut: Tabel. T-II.60. Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Lingga Tahun 2011-2014 Tahun (Milyar Rupiah) 2011

2012

2013

2014

465,94

3.540,09

3.541

3.654


2.3.1.15 Kepemudaan dan Olahraga Salah

satu

indicator

yang

menunjukkan

perhatian

pemerintah

terhadap

pengembangan olaharaga yaitu jumlah lapangan olahraga. Adapun jumlah lapangan olahraga di Lingga selama 5 tahun terakhir tetap sama yaitu 19 buah.

Tabel. T-II.61. Jumlah Lapangan Olahraga Tahun 2011 – 2015 Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Lapangan Olahraga

Jumlah

19

19

19

19

19

2.3.1.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam mewadahi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Plitik Dalam Negeri maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan berupa pembinaan terhadap partai politik dan berbagai kegiatan yang terkait dengan kesatuan bangsa. Adapun indikator capaian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut:

II.88


Tabel. T-II.62. Indikator Capaian Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011 – 2015 No 1

2

Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Parpol Tingkat Partipasi Pemilih dalam Pileg, Pilbup dan Pilpres

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Kegiata n

5

5

5

5

0

Persen

-

-

-

80

90

2.3.1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Secara administrasi, maka Kabupaten Lingga terdiri dari 9 kecamatan dengan rincian sebanyak 75 desa/kelurahan dan 7 diantaranya adalah berstatus kelurahan. Dan kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Lingga adalah Singkep Barat, Singkep, Singkep Selatan, Singkep Pesisir, Lingga, Selayar, Lingga Timur, Lingga Utara, dan Senayang. Dengan dijadikannnya Kabupaten Lingga sebagai daerah otonom, maka kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga adalah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Yuridis, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama, serta kewenangan di bidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), pendayagunaan SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Jumlah satpol PP (banpol PP) di Kabupaten Lingga pada tahun 2015 tercatat sebanyak 111 orang yang bertugas. Sedang jumlah Linmas yang aktif sebanyak 512 orang. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,63% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 belum ada survey.

II.89


Tabel. T-II.63. Capaian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 – 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk

Rasio

1 : 11

1 : 11

1 : 12

1 : 12

1 : 12

2

Jumlah Satlinmas per 10.000 penduduk

rasio

1 : 71

1 : 72

1 : 72

1 : 98

1 : 58

3

Petugas Linmas

orang

632

632

632

868

512

4

Pertumbuhan ekonomi

persen

6,65

6,58

6,54

6,80

3,12

5

Kemiskinan

Persen

12,98

14,17

13,55

14,75

14,63

6

Indeks kepuasan layanan masyarakat

Ada/tidak

tidak

tidak

tidak

Tidak

Tidak

2.3.1.18 Perpustakaan Pembangunan di bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakan, meningkatkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi, meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui operasionalisasi perpustakan keliling. Tabel. T-II.64. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No 1

2 3

Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan  Umum  Mahasiswa  Pelajar  Anak-anak Jumlah Judul Buku Jumlah Buku

2011 90.323

10.885

2012 90.551

11.338

2013 90.641

11.406

2014 92.351

2015 4.762

11.500

880 399 1366 2117 7535 20132

Sumber: RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2016, Kantor Perpustakaan dan Arsip 2016

2.3.1.19 Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama adalah rata-rata ketersediaan beras per 1000 penduduk dalam setahun. Indikator Kinerja ketersediaan pangan utama pada tahun 2011 mencapai 40,9% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2014 II.90


mencapai 41,9%. Berikut adalah tabel ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lingga tahun 2011–2014. Tabel. T-II.65. Ketersediaan Pangan Utama (Ton) Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2014 (%) Indikator

2011

Ketersediaan Pangan Utama

40,9

2012 41,10

2013 41,28

2014 41,9

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, tahun 2016

2.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK aktif pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Hal ini berarti selama 5 tahun terakhir, dari semua PKK di Kabupaten Lingga semuanya aktif.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Lingga.

2.3.2.2.

Pertanian

Sub sektor tanaman bahan makanan adalah merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor tersebut mencakup tanaman ubi kayu dan ubi jalar.Produksi bahan makanan/palawija pada tahun 2013 mencapai 1.191,6 ton. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 1.205 ton, maka terjadi penurunan sekitar 1,11%. Sedangkan untuk tahun 2015 dengan jumlah produksi (ton) yaitu 135,48 ton. Dengan didominasi oleh Ubi Kayu dan kedua adalah Jagung dan berikutnya adalah Ubi Jalar. Produksi dari tanaman sayur-sayuran pada tahun 2015 mencapai 1.615,30 Ton. produksi tertinggi didominasi oleh kangkung yakni sebesar 510,3 ton, diikuti bayam sebesar 304,9 ton. Sebaliknya produksi terendah adalah terong yaitu 22 ton dan produksi untuk Kubis dan Buncis 0 Ton.

II.91


Gambar. G-II.17 Jumlah Produksi Palawija Menurut Komoditi Tahun 2015 (Ton) Ubi Jalar 14% Ubi Kayu 38% Jagung 48%

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Lingga,2016

Untuk pertanian tanaman pangan yang terdiri dari tanaman palawija dan hortikultura, telah dikembangkan oleh masyarakat untuk keperluan pasar lokal maupun dipasarkan keluar daerah Kabupaten Lingga. Untuk tanaman pangan jenis komoditi ubi kayu merupakan unggulan daerah dengan luas tanam 200,50

ha dan produksi sebanyak 4.253,69 ton.

Kemudian diikuti oleh jagung seluas 150,5 ha dengan produksi sebanyak 743,96 ton dan ubi jalar seluas 82,6 ha dengan produksi sebanyak 779,73 ton. Luas tanaman dan potensi lahan palawija tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. T-II.66. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan/ Palawija Kabupaten LinggaTahun 2010 – 2015 No

Jenis Komoditi

Luas Tanam (Ha)

Produksi (ton)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Ubi Kayu

43

34

54

27

25,5

570

980

930

898

810

65,69

2

Jagung

43

40

38

25

4,5

36

174

155

276,6

50

52,36

3

Ubi Jalar

26,6

37

6

3

2

33,3

464

120

17

128

17,43

4

Kacang Tanah

1

10

0

0

0

0

6

0

0

0

0

5

Talas

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Padi

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

118 121 99 55 32 643 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga, 2016

1624

1205

1192

988

135,48

Luas tanam sayur mayur menurut komoditas pada dari tahun 2010 - 2015 mencapai 1,400,47 ha yang mayoritas ditanami dengan kangkung yaitu seluas 305,20 ha diikuti dengan kacang panjang seluas 259,30 ha dan sawi seluas 196,20 ha. Produksi sayur mayur dari tahun 2010 - 2014 sebanyak 59.837,30 ton menurut jenis komoditas Produksi tertinggi II.92


didominasi oleh sawi yakni sebesar 20.834,90 ton, kemudian diikuti kangkung sebesar 15.647,30 ton. Sebaliknya produksi terendah adalah buncis yaitu 55 ton. Tabel. T-II.67. Luas Tanam dan Produksi Sayur-sayuranTahun 2010 - 2015 No

Jenis Komoditi

Luas Tanam (Ha)

Produksi (ton)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

1

Petsai/Sawi

66,2

52

37

10

11

20

162,3

2.676

487

17.256

13,5

2

K. Panjang

76,3

63

62

18

19

21

97,39

1.436

215

1.380,7

14,83

3

Cabe

22

38

50

14

17

29

30,33

407

84

238,5

5,16

4

Kubis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Terung

15,8

0

15

1

5

1

97

0

63

0

0,26

6

Buncis

1

0

6

0

0

0

0,06

0

55

0

0

7

Ketimun

49,97

36

57

15

12

11

292,4

2.544

561

310

12,94

8

Kangkung

89,2

69

52

30

26

39

596,3

2.466

700

11.342

33,61

9

Bayam

58

80

28

15

24

39

379,3

2.684

410

11.158,8

18,8

378

338

307

103

114

160

1655

12.213

2575

41.686

99,1

2015 240.9 198,6 125,6 0 22 0 213 510,3 304,9 1.615,3

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga,2016

Beberapa kendala yang dihadapi para petani selain disebabkan kendala produksi adalah karena sulitnya mendapatkan sarana produksi pertanian salah satunya pupuk dan masalah pemasaran hasil pertanian. Meskipun demikian upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas sayur-mayur di Kabupaten Lingga terus dilaksanakan.

Tabel. T-II.68. Realisasi Produksi Buah-buahan Tahun 2010 – 2015

No

Jenis Komoditi

Produksi (ton)/ Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Durian

1,4

45,99

49

42,9

118,03

1108

2

Pisang

689,65

18,37

167

244,84

36,85

324

3

Cempedak/Nangka

0,3

6,42

3

0

6,34

0

4

Rambutan

0

26,95

16

9

8,15

0

5

Manggis

0

3,4

5

0,1

10,56

0

6

Sukun

9,75

4,99

6

23,8

1,07

0

7

Nenas

158,29

3,61

33

27,5

2,07

47

8

Duku/Langsat

0

2,17

31

5,6

12,47

0

9

Pepaya

48,92

2,09

78

138,55

6,56

4

10

Jeruk

75,99

1,22

0

0,4

0,22

0

II.93

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8,35

3,4

2

9,9

9,35

20

10,12

0,08

119

4,42

1,45

11

Jambu Air

0,26

0,08

7

1,05

1,98

0

14

Jambu Biji

0,03

6,11

5

4,1

1,94

0

15

Sawo

1,7

2,91

26

0,7

0,01

2

16

Sirsak

1,47

1,61

0

0,3

0,11

0

17

Belimbing

0,02

2,17

0

0,7

0,12

0

1006,3

131,6

547

513,86

217,28

1.216

11

Mangga

12

Salak

13

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lingga, 2016

Produksi buah-buahan di Kabupaten Lingga mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan di masa mendatang. Selama tahun 2010-2015, produksi buah durian mampu menghasilkan 1.226,03 Ton, pisang mencapai 1480,71 ton, buah pepaya mampu menghasilkan 278,12 ton, dan buah nenas mampu menghasilkan 271,47 ton.

2.3.2.3.

Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Lingga masih didominasi oleh komoditas karet. Pada Tahun 2015, luas lahan yang digunakan untuk perkebunan karet mencapai 10.199,50 ha dengan produksi sebanyak 4.127 ton. Secara umum, seluruh jenis komoditi mengalami peningkatan produksi selama 5 tahun terakhir.

Gambar. G-II.18 Jumlah Produksi Perkebunanan Menurut Komoditi Di Kabupaten Lingga Tahun 2015 (Ton)

Kelapa Dalam 15%

Lada 2%

Karet 51% Sagu 32%

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lingga, 2016

II.94


Tabel. T-II.69. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Tahun 2010 - 2015 No

Jenis Komoditi

Luas Tanam (Ha)

Produksi (ton)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Sagu

3.391,69

3.447,93

3.455

1.414,50

2970

3.449

12.439,56

0

545

3.218

2.615

2.618

2

Karet

9.275,15

4.696,37

12.194,50

4.868,19

6.105,50

10.199,50

3.118,08

10.207

4.120

4.119,7

4.119

4.127

3

Kelapa Dalam

2.787,46

2.674,91

2.696,75

1.356,40

1.835

2.694

1.160,70

2.841

1.267

1.247

1.275

1.290,6

4

Lada

73,87

100,08

118,89

87,8

109

148,50

31,54

100

36,02

37,95

37

43,8

15528,2

10919,29

18465,14

7726,89

11019,5

16.491

16749,88

13.148

5968

8.623

8046

8.079,40

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga,2016

II.95


2.3.2.4.

Peternakan

Potensi peternakan juga memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2015, populasi ternak sapi dan kambing telah dihasilkan 1.958 ekor sapi, 896 ekor kambing yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. Populasi Ayam Kampung memiliki jumlah terbanyak yaitu sebanyak 116.682 ekor, populasi Ayam Petelur dan Ayam Pedaging masing-masing sebanyak 6.500 dan 35.850 ekor. Dan populasi Itik sebanyak 1548 ekor.

Tabel. T-II.70. Populasi Ternak di Kabupaten LinggaTahun 2010 – 2015 No

Jenis Komoditi

1 2 3 4 5 6 7

Sapi Kambing Ayam Buras Itik Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Babi

2010 1.341 748 72.131 1.611 32.800 6.500 335 115.466

2011 1.756 785 69.041 1.581 32.850 6.500 112.513

Populasi 2012 2013 1.947 1.978 950 896 69.041 116.684 1.363 1.936 35.850 35.850 6.500 6.500 450 115.651 164.294

2014 1.978 896 116.684 1.936 36.350 6.500 923 -

2015 1958 896 116.682 1548 35.850 6.500


Untuk jenis ternak kecil/unggas yaitu ayam buras dan itik, populasinya menyebar diseluruh kecamatan dengan rincian populasi ayam buras sebanyak 116.684 ekor ayam buras dan itik sebanyak 1.936 ekor itik. Sedangkan ayam ras pedaging populasinya sebanyak 36.350 ekor,cayam ras petelur sebanyak 6.500 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.3.2.5.

Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Lingga didominasi oleh perikanan laut dan sektor perikanan laut masih merupakan sektor andalan di Kabupaten Lingga. Volume produksi perikanan laut selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Penangkapan sebanyak 21.363 ton pada tahun 2010, meningkat menjadi 23.713,671 ton pada tahun 2011, meningkat pada tahun 2012 menjadi 32.100 ton meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 33.214 ton, dan II.96


pada tahun 2014 meningkat menjadi 33,396 ton. Nilai produksi pada tahun 2010 sebesar Rp. 339.339.014, meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 466.846.708 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 963.000.000 meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi Rp. 996.420.000, meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.001.880.000. Untuk budidaya laut volume produksi tahun 2010 sebanyak 183,13 ton, meningkat pada tahun 2011 sebanyak 251 ton, meningkat pada tahun 2012 menjadi 330 ton dan pada tahun 2013 menjadi 292,72 ton serta pada tahun 2014 meningkat menjadi 58.530 ton, dengan nilai produksi pada tahun 2010 sebesar Rp. 12.653.890, meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp 26.384.523 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 34.311.000 meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.895.475.670 serta pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.9.484.696.800. Secara keseluruhan, volume produksi maupun nilai produksi perikanan di Kabupaten Lingga mengalami peningkatan dari tahun 2010 - 2014. Meningkatnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Lingga tidak bisa terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meningkatkan sarana dan prasarana sektor perikanan. Pada tahun 2013, jumlah armada kapal/perahu penangkapan ikan mencapai 6.128 unit, terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 2.630 unit, perahu bermotor sebanyak 283 unit, dan perahu tempel sebanyak 3.215 unit.

Tabel. T-II.71. Volume Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Kabupaten Lingga Tahun 2010–2014 (Ton) No

Produksi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Penangkapan

21.363

23.713,67

32.100

33.214

33.396

33.587

2

Budidaya Laut

183,13

251

330

292,74

58,503

90,68

3

Budidaya Air Tawar

6,77

240

5.567

124

3.440

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga

Untuk jumlah alat penangkap ikan mencapai 8.820 unit terdiri dari lampara dasar sebanyak 14 unit, jaring insang sebanyak 1.459, jaring udang sebanyak 740, pancing ulur sebanyak 1.723, kelong bilis sebanyak 655, bubu sebanyak 1.305, jaring tamban sebanyak 285, dan lainnya sebanyak 1.076 unit.

II.97


Berikut ini disajikan nilai produksi perikanan laut sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Dari darat tersebut diketahui bahwa produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun, sedangkan budidaya laut juga mengalami peningkatan sejak 2010 sampai 2014. Tabel. T-II.72. Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Lingga Tahun 2010 -2014 No

Produksi

2010

2011

2012

2013

2014

1

Penangkapan

339.339.014

466.846.708

963.000.000

996.420.000

1.001.880.000

2

Budidaya Laut

12.653.890.000

26.383.523.000

34.311.000.000

1.895.475.670

9.484.696.800

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga

Indikator di bidang kelautan dan perikanan yaitu konsumsi ikan masyarakat. Konsumsi ikan masyarakat Lingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini. Tabel. T-II.73. Konsumsi Ikan Masyarakat Lingga Tahun 2011-2015 Indikator

satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Konsumsi ikan

Kg/Kapita/ Tahun

41,52

41,95

42,10

43,54

46,59

Sumber: Dinas Kelautan dan perikana Kabupaten Lingga

2.3.2.6.

Kehutanan

Berdasarkan SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 Luas dan persentase hutan menurut fungsi di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel ini. Tabel. T-II.74. Luas Dan Persentase Hutan Menurut Fungsi Tahun 2015 Fungsi (1) 01.

Hutan Lindung

Luas (Ha) (2)

Persentase (%) (3)

31.937

14,6

-

-

66.815

30,5

11.154

5,1

Conservation Forest 02.

Hutan Suaka Alam Natural Conservation Forest

03.

Hutan Produksi Production Forest

04.

Hutan Produksi Konversi II.98


Conversion Production Forest Jumlah

109.906,00

50,2


Capaian kinerja pembangunan bidang kehutanan sebagai berikut: Tabel. T-II.75. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kehutanan No

Indikator Persentase kerusakan kawasan hutan Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

2.1

2.2

satuan

2011

2012

2013

2014

2015

persen

6,99

5,59

4,66

5,13

n.a

1.299

1.201

1.104

989

n.a

Jumlah


2.3.2.7.

Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Kabupaten Lingga mempunyai tempat-tempat peninggalan sejarah yang layak untuk pengembangan pariwisata dan panorama alam yang indah yang berbukit dan terjal. Daerah ini mempunyai nilai-nilai budaya sebagai inti peradaban masyarakat yang kuat yang dapat dijadikan objek wisata.

Gambar. G-II.19 Banyaknya Objek Wisata Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lingga Tahun 2015 35

40 30 20

17 10

10

7

3

8

6

7

Singkep Pesisir

Selayar

Lingga Timur

2

0 Singkep

Singkep Barat

Lingga

Lingga Utara

Senayang Singkep Selatan


II.99


Objek wisata di Kabupaten Lingga seluruhnya ada 95 objek wisata yang terdapat di Kecamatan Singkep 10 objek wisata, Singkep Barat 7 objek wisata, Lingga 35 objek wisata, Lingga Utara 3 objek wisata, Senayang 17 objek wisata, Lingga Timur 7 objek wisata, Singkep Pesisir 8 objek wisata, Singkep Selatan 2 objek wisata, serta Selayar 6 objek wisata Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Capaian kinerja bidang pariwisata disajikan sebagai berikut: Tabel. T-II.76. Capaian Kinerja Bidang Pariwisata No

Indikator

1

Kunjungan wisata

2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

satuan orang

Jumlah (jutaan)

2011

2012

2013

2014

2015

7715

9196

10703

13262

12021

149.111,13

149.567,18

150.024,93

152.565,13

46.632,70

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga

2.3.2.8.

Perdagangan

Nilai volume perdagangan yang ada di Kabupaten Lingga dapat diketahui dari transaksi ekspor dan impor yang ada, berikut nilai ekspor dan impor yang ada di Kabupaten Lingga. Volume ekspor Kabupaten Lingga tahun 2014 mencapai 259.428.500 kg melalui Pelabuhan Dabo Singkep. Nilainya mencapai 8.815.770US$ yang merupakan total nilai ekspor dari Kabupaten Lingga. Adapun negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Cina. Gambar. G-II.20 Perkembangan Nilai Ekspor Melalui Kabupaten Lingga, 2006-2014 (US$)

Sumber: data dalam angka Kab. Lingga, 2014

II.100


Pada tahun 2013 Volume impor dari negara Cina ke Kabupaten Lingga mencapai 163.000 kg dengan nilai sebesar 850.000 US Dollar. Barang tersebut dibongkar melalui pelabuhan Dabo Singkep.

Gambar. G-II.21 Perkembangan Nilai Impor Melalui Kabupaten Lingga Tahun 2006-2014 (US$)

Sumber: Data dalam Angka Kab. Lingga, 2015

Tabel. T-II.77. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2014 Uraian

2011

Jumlah Kontribusi (dalam jutaan) Eksport Bersih (dalam US $)

2012

2013

2014

232.176,10

232.889,13

233.216,08

233.455,88

35.555.189

36.128.889

36.452.374

38.889.551


2.3.2.9.

Perindustrian

Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan ekspor

guna

menunjang pembangunan

daerah dan

pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi

II.101

sektor-sektor


Industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Pada tahun 2015 dan 2014 jumlah industri rumah tangga sebanyak 2.050 usaha, lebih sedikit dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1.259 usaha. Hal yang sama juga terlihat pada industri kecil terdapat 6 usaha pada tahun 2013 sampai dengan pada tahun 2015. Untuk industri besar sedang juga tidak mengalami peningkatan atau penurunan sebanyak 0 usaha pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Belum adanya jumlah usaha di masing-masing kelompok ini tentunya tidak akan berpengaruh positif terhadap peningkatan keterserapan tenaga kerja. Pembangunan industri diharapkan dapat berperan dalam pembangunan selama lima tahun kedepan dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lingga diolah dengan sistem industrilisasi.

Tabel. T-II.78. Data Industri Kabupaten Lingga Tahun 2013-2015 Tahun No.

Jenis Industri

2013

2014

2015

Keterangan

6

6

6

usaha industri yang memiliki tenaga kerja antra 5-19 orang dan memiliki TDI

1.

Industri Kecil

2.

Industri Menengah

usaha industri yang memiliki tenaga kerja antara 20-99 orang dan memiliki TDI

3.

Industri Besar

usaha industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih dan memiliki TDI

4.

Industri Tangga

Rumah

1259

2050

2050

usaha industri yang memiliki tenega kerja kurang dari 5 orang dan tidak memiliki TDI

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Lingga

Berikut ini disajikan kontribusi industry terhadaoPDRB tahun 2011 sampai 2015 yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahun disebabkan semakin meningkatnya pula pertumbuhan indtsri di kabupaten Lingga.

II.102


Tabel. T-II.79. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2015 Indikator Jumlah Kontribusi (dalam

2011

2012

2013

2014

100.889,18

101.128,13

101.557,89

102.128,88

1.245

1.251

1.259

1.301

jutaan) Pertumbuhan Industri


2.4.

Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi

daerah sesuai dengan potensi, kekhasan,

dan unggulan daerah. Suatu daya saing

(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin baik kualitas pertumbuhan maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut. Data-data perkembangan PDRB, khususnya sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan daya saing daerah ini pada kedua sektor tersebut. Daya saing ini semakin diperkuat dengan telah mapannya peran industri pengolahan untuk selanjutnya terus dikembangkan guna membangun keterkaitan antar sektor yang lebih kokoh. 2.4.1.1.

PDRB Perkapita

Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala. PDRB Perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Lingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. II.103


Pada tahun 2010 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 21.473. 335,91,meningkat menjadi 32.694.393,93,- pada tahun 2014 (52,25%), sedangkan atas dasar harga konstan, dari Rp. 21.540.312,- meningkat menjadi Rp. 27.217.816,- (126,35%).

Tabel. T-II.80. PDRB Dan Pendapatan Perkapita Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) Rincian

Harga Berlaku

Harga Konstan Thn 2010

2010

21 473 335,91

21.540.312

2011

23 918 023,83

21.857.873

2012

26 581 870,74

23.191.202

2013*

29 467 258,44

25.604.055

2014**

32 694 393,93

27.217.816

I . PDRB per Kapita

Sumber: PDRB Kab. Lingga Menurut Lapangan Usaha 2015 Keterangan:*) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Lingga saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Lingga.

II.104


2.4.2.1.

Aksesibilitas daerah

2.4.2.1.1. Infrastuktur Jalan Jalan merupakan salah satu prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan sektor perekonomian. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan, maka akan pula menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Lingga pada tahun 2015 mencapai 524,835 km. Pada tahun tersebut jalan dalam kondisi baik sebesar 16,64% dari total panjang jalan yang ada.

Tabel. T-II.81. Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lingga Tahun 2015 Kondisi Jalan

2015

Panjang Jalan Kondisi Baik

225,81 Km

Panjang Jalan Seluruhnya

524,83 Km

Prosentase Capaian Kinerja

43,025%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2016

2.4.2.1.2. Listrik Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Lingga dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada tahun 2013 jumlah mesin ada 33 unit dengan daya terpasangnya sebesar 8.095 kwh dengan produksi listrik yang dihasilkan sebesar 19.675.380 kwh. Kebutuhan listrik Kabupaten Lingga dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjungpinang. Tabel. T-II.82. Banyaknya Mesin, Daya Mampu dan Surplus/ Defisit PT. PLN menurut Unit Lokasi di Kabupaten Lingga, 2015 NO

UNIT

MESIN PEMBANGKIT (UNIT) 8 ( 7 UNIT SEWA, 1 UNIT PLN)

DAYA MAMPU (KW)

BEBAN PUNCAK (KW)

1

DABO SINGKEP

3800

3800

2

DAIK LINGGA

3 (SEWA)

1000

1300

3

KERANDIN

2

110

80

II.105

SURPLUS /DEFISIT (KW)

KET

24 JAM 300

24 JAM 7 JAM

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH MASUK SISTEM DAIK

4

LIMBUNG

2

180

130

5

SUNGAI PINANG

1

110

72

7 JAM

6

PANCUR

3

340

350

14 JAM

7

SENAYANG

3

240

214

14 JAM

8

TEMIANG

1

40

38

7 JAM

9

REJAI

2

180

80

7 JAM

10

BAKONG

1

85

55

7 JAM

11

MAROK TUA

1

85

74

7 JAM

12

MAROK KECIL

1

40

34

7 JAM

13

PENUBA

3

400

190

14 JAM

14

LANJUT

MASUK

SISTEM

RAYON

15

KUALA RAYA

MASUK

SISTEM

RAYON

DABO SINGKEP DABO SINGKEP

7 JAM

24 JAM 24 JAM

Sumber : PLN Rayon Dabo Singkep, 2015

2.4.2.1.3. Air Minum Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014 jumlah perusahaan air minum di Kabupaten Lingga mencapai dua perusahaan. Untuk jumlah tenaga kerja yang berkerja di kedua perusahaan tersebut ada sebanyak 32 orang. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, jumlah air minum yang telah di distribusikan tahun 2015 dengan jumlah sambungan 4456 Sambungan Rumah. Dengan rincian di Wilayah Daik sebanyak 1304 SR (10.520 orang), Wilayah Dabo sebanyak 3004 SR (26.585 jiwa) dan Selayar 148 SR (3.458 jiwa). Total pemakaian air per Desember 2015 tercatat sebesar 1.315.216 m3).

II.106


Gambar. G-II.22 Kapasitas Produksi Air Minum Di Perusahaan Air Minum Menurut Bulan Tahun 2014 (M3) 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Daik Dabo

Sumber: Data dalam Angka Kab. Lingga, 2015

Dalam memenuhi kebutuhan air minum yang sehat yang dibutuhkan masyarakat. Kabupaten Lingga memiliki dua perusahaan daerah air minum, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Dabo Singkep, dengan kapasitas produksi sebanyak 879.583 M3dan Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Daik Lingga dengan kapasitas produksi sebanyak 388.540 M3.

Tabel. T-II.83. Banyaknya Kapasitas Produksi Air Minum Dan Tenaga Kerja Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Daik Lingga Tahun 2013-2014 Jumlah

Uraian

2013 409.522 M3 12 3 4 0

(M3)

01. Kapasitas Produksi 02. Jumlah Tenaga Kerja - Pekerja Teknis - Pekerja Administrasi - Tenaga Keamanan

Sumber: BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2013 dan 2014

II.107

2014 388.540 M3 16 9 7 0


Tabel. T-II.84. Banyaknya Kapasitas Produksi Air Minum Dan Tenaga Kerja Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Dabo Singkep Tahun 2014 Uraian 01. Kapasitas Produksi (M3) 02. Jumlah Tenaga Kerja - Pekerja Teknis - Pekerja Administrasi - Tenaga Keamanan

Jumlah 2014 879.583 16 0 16 -


Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas air minum yang bersih dan sehat, jumlah air minum yang telah didistribusikan tahun 2015 sebanyak 1.315.216 meter kubik dengan pelanggan sebanyak 1.235 orang di PDAM Cabang Daik.

Tabel. T-II.85. Banyaknya Air Minum Yang disalurkan Menurut Kategori Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Daik Lingga Tahun 2013-2015 Kategori Pelanggan 01. 02. 03. 04. 05. 06.

Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah Sarana Umum Hydran Pelabuhan Lainnya Jumlah

2013

Jumlah (M3) 2014

2015

289.414

233.575

1.024.806

113.600 6.508 409.552

109.808 35.328 9.829 388.540

168.752 62.227 1.315.216

Sumber: BPS, Kabupaten Lngga Dalam Angka Tahun 2013 dan 2014, PDAM Kab. Lingga 2016

Sementara di PDAM Cabang Dabo didistribusikan sebanyak 879.583 meter kubik dengan pelanggan sebanyak 2.889 orang pada Tahun 2014.

II.108


Tabel. T-II.86. Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Dabo Singkep Tahun 2013-2014 Jumlah (M3)

Kategori Pelanggan

2013

2014

Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah

58.481

750.878

Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan

5.580

68.579

Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah

3.915

12.919

Sarana Umum

-

-

Hydran Pelabuhan

-

-

Lainnya

-

47.207

Jumlah

67.976

879.583

Sumber: BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2013 dan 2014

2.4.2.1.4. Pos dan Telekomunikasi Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan Kantor Pos. Pada tahun 2014 Surat tercatat yang dikirim sebanyak 487 surat. Surat kilat khusus yang diterima dan dikirim masing-masing sebanyak 5.307 dan 5.771 surat. Sedangkan jumlah paket pos diterima sebanyak 343 paket dan dikirim sebanyak 230 paket.

2.4.2.1.5. Perhotelan dan Pariwisata Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Jumlah objek wisata di Kabupaten Lingga selama tahun 2014 ada sebanyak 95 buah.

2.4.3. Iklim Berinvestasi Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah II.109


regulasi, perbankkan, kriminalitas hotel dan perijinan. Investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. 2.4.3.1.

Lalu Lintas dan Kriminalitas

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2014 di Kabupaten Lingga adalah sebanyak 7 kasus dengan korban meninggal 5 orang dan kerugian diperkirakan sebesar Rp. 21.000.000. Sementara jumlah dari peristiwa kejahatan yang dilaporkan dalam kurun waktu tahun 2014 adalah sebanyak 79 kasus. Jenis kasus yang terbanyak dilaporkan adalah pencurian sebanyak 31 kasus. Namun angka kriminalitas ini mengalami peningkatan menjadi 87 di Tahun 2015. Tabel. T-II.87. Angka Kriminalitas di Kabupaten Lingga Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Angka Kriminalitas

Kasus

N/A

N/A

79

79

87

2.4.3.2.

Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka ditetapkan beberapa jenis pajak yang ada di Kabupaten Lingga. Untuk mengetahui rincian pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. T-II.88. Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Lingga No

Jenis Pajak Daerah

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7

Pajak Parkir

8

Pajak Air Tanah

9

Pajak Sarang Burung Walet

II.110

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2.4.3.3.

Perbankan

Sampai dengan akhir tahun 2014, sektor perbankan di wilayah Kabupaten Lingga belum menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik dari segi kuantitas maupun aktivitasnya. Hal ini terbukti dari jumlah bank di Kabupaten Lingga baru sebanyak 5 (lima) buah sama seperti tahun-tahun sebelumnya.Bank-bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dabo Singkep, Bank Riau Cabang Pembantu Dabo Singkep, BRI Unit Daik Lingga, Bank Riau Unit Daik Lingga dan Bank Danamas.

2.4.4. Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif,

disiplin

dan

profesional.

Disamping

itu

juga

mampu

memanfaatkan,

mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1.

Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk

II.111


suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Tabel dibawah menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tamat S1 selama tiga tahun terakhir mulai 2013 sampai dengan 2015, yaitu berada pada angka 1.818 orang. Sementara untuk penduduk yang lulus S2 dan S3 masing-masing mengalami kecenderungan penurunan selama tiga tahun terakhir. Walau demikian, penduduka dengan lulusan S2 mulai mengalami peningkatan sejak Tahujn 2014 menuju ke Tahun 2015 menjadi 54 orang.

Tabel. T-II.89. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan di Kabupaten Lingga Tahun 2013-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kategori Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Diploma Sarjana S1 Sarjana S2 Sarjana S3 Migrasi Masuk Migrasi Keluar

2013 12.879 32,930 8.696 9.290 2.032 1.527 52 5 685 929

Tahun 2014 11.574 30.605 8.524 9.208 1.955 1.582 50 4 520 724

2015 10.915 29.199 8.691 9.454 1.918 1.818 54 2 563 930

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lingga, 2016

2.4.4.2.

Tingkat Ketergantungan

Tinjauan terhadap tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam konteks daya saing daerah menunjukkan bahwa pada saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lingga masih perlu banyxak peningkatan. Beban rasio tanggungan penduduk (Dependensy Ratio) dapat digunakan sebagai indikator daya saing suatu daerah. Tingginya angka beban tanggungan menyimpulkan tingginya juga faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena penduduk yang produktif harus menopang kehidupan yang tidak produktif. Usia tidak produktif adalah usia antara 0–14 dan 65 tahun keatas, jumlah penduduk tidak produktif Kabupaten Lingga adalah 30.747 orang (34,83%). Sedangkan usia produktif Kabupaten Lingga adalah 57.527 (15-55

II.112


tahun – 65,17%). Rasio ketergantungan diketahui dari umur produktif dibagi dengan usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Lingga adalah 53,55%. Artinya dari 100 penduduk Lingga akan menanggung 53,55 orang tidak produktif. Dengan angka beban tanggungan yang cukup rendah ini maka daya saing daerah sebenarnya relatif lebih baik. Penguatan daya saing pada sisi sumber daya manusia adalah dengan mengoptimalkan kualitas penduduk usia produktif melalui program pelatihan dan pendidikan agar lebih siap masuk dalam lapangan kerja yang membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi.

II.113


Tabel. T-II.90. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun 2011-2015 No

Indikator Kinerja Daerah

Satuan 2011

2012

Target Capaian Setiap Tahun 2013

1

2

3

2014

2015

4

5

6

7

8

6,65%

6,58 %

6,54 %

6,80 %

3,12

Juta Juta % Juta

23.918.023,83 21.857.873 n.a 23.918.023,83

26.581.870,74 23.191.202 7,02 26.581.870,74

29.467.258,44 25.604.055 7,81 29.467.258,44

32.694.393,93 27.217.816 7,61 32.694.393,93

36.280.000. 28,990.000 2,43 36.280.000

Juta

21.857.873

23.191.202

25.604.055

27.217.816

28.990.000

%

0,312

0,344

0,302

0,306

0,310

% tahun

90,73 7,24

87,29 7,27

88,88 7,31

89,71 5,53

n.a 5,65

% % % % % % %

88,03 52,10 41,92 5,00 108,09 83,95 68,11

91,33 64,71 34,67 100,26 73,05 50,00

93,63 56,77 55,07 3,45 109,15 63,55 90,46

93,63 56,77 55,07 3,45 109,15 63,55 90,46

85,79 57,65 57,95 36,67 101,24 79,1 67,59

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan PDRB % 1.2

1.4 1.4 1.5 1.6

PDRB per kapita PDRB per kapita ADHB PDRB per kapita ADHK Laju Inflasi Pendapatan Perkapita ADHB Pendapatan Perkapita ADHK Indeks Gini

Fokus Kesejahteran Sosial 1 Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf 1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah 1.3 APM SD 1.4 APM SMP/MTs APM SMU/MA APM PT 1.5 APK SD 1.6 APK SMP APK SMU/MA

II.114

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No


Satuan 2012 -

Target Capaian Setiap Tahun 2013 9,61

2014 9,61

2015 43,52

%

2 2.1

APK PT Kesehatan Angka Kematian Bayi

2011 10,74

Indeks

25

12,2

27,2

12

20

2.2

Angka Kematian Ibu

indeks

249

289,4

226

143

142

2.3

Angka Harapan Hidup

Tahun

57.57

58.45

59.13

59,47

n.a

2.5

Prevalensi Gizi Buruk

%

2,24

3,91

3,91

0,79

n.a

Grup

40

57

57

63

63

Jumlah

19

19

19

19

19

Jumlah

2,16

2,10

1,89

2,16

2,15

Rasio

94,40

99,03

94,39

95,68

94

Rasio

62:1

60:1

63:1

63:1

1 : 121

Rasio

10:1

10:1

7:1

11:1

11 : 1

Rasio

93,68

89,99

84,87

92,07

74

Fokus Budaya dan Olahraga 1 1.1 2 2.1

Kebudayaan Jumlah Grup Kesenian Pemuda dan Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga 2.2 Lapangan Olahraga per 1000 penduduk ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.2 1.2 1.2.1

Pendidikan Pendidikan Dasar Angka partisipasi sekolah SD Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar Rasio guru/murid SD/MI Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah SMP

II.115

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 1.2.2

1.2.3 1.3. 1.3.1 1.3.2

1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2


Rasio

2011 201:1

2012 157:1

Target Capaian Setiap Tahun 2013 155:1

2014 145: 1

2015 72 : 1

Rasio

13:1

13:1

9:1

15:11

16 : 1

Angka Partisipasi Sekolah Rasio SMA Rasio ketersediaan Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas Rasio guru terhadap Rasio murid Angka Partisipasi Sekolah Rasio PT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Pendidikan persen Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah persen (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah persen (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah persen (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan Angka Kelulusan (AL) persen SD/MI Angka Kelulusan (AL) persen SMP/MTs

56,61

36,42

68,61

75,90

63,78

416:1

290:1

266:1

230: 1

39 : 1

12:1

12:1

10:1

14:1

14 : 1

8,12

-

8,58

15,23

39,24

49,62

51,45

53,27

53,97

38,68

0,91

0,82

0,58

0,28

0,59

1

0,9

0,89

0,25

0,65

1

0,84

0,92

1

0,50

100

100

100

100

100

82,18

85,52

84,83

98,73

99,92

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama Rasio Guru terhadap murid Fasilitas Pendidikan

Satuan

II.116

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 1.6.3 1.6.4 1.6.5

1.6.6 2 2.1 2.2

2.3

2.4

2.5 2.6

2.7 2.8

2.9

3


Satuan 2012 97,49


2014 98,91

2015 99,90

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kesehatan Posyandu Aktif Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Angka kesakitan DBD

persen

2011 92,45

persen

85,79

91,39

95,30

95,93

89,95

persen

85,67

89,98

89,78

96,24

91,72

orang

47,37

48,09

47,79

53,21

78,64

rasio rasio

100 95,42

100 93,30

100 96,81

100 97,07

100 90,34

persen

100

100

100

100

100

persen

85,79

92,17

95,09

47,30

48,27

persen

100

100

100

100

100

cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Pekerjaan Umum

Persen

37,45

34,78

37,79

71,21

2

persen persen

50,85 20

56,66 47,06

73,62 77,19

78,60 85,33

89,7 64,2

persen

69,59

75,72

79,30

87,65

89,13

II.117

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 3.1

3.2 3.3

3.4 4 4.1

4.2 5 5.1

6 6.1

6.2

6.3

Indikator Kinerja Daerah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persentase pemukiman bersanitasi baik Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio Rumah Layak Huni Perumahan Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih Rumah tangga bersanitasi Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Perencanan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Satuan persen

2011 58,14

2012 58,71


2014 60,19

2015 26

persen

72,51

71,95

72,54

72,54

30

rasio

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

jumlah

71,72

72,16

72,54

72,63

n.a

persen

82,75

82,34

82,49

84,35

40

persen

72,51

71,95

72,54

72,54

30

rasio

92,1

92,5

92,7

92,8

n.a

ada/tidak

ada

ada

ada

Ada

Ada

ada/tidak

ada

ada

ada

Ada

Ada

ada/tidak

ada

ada

ada

Ada

Ada

II.118


persen

2011 95,89

2012 95,98


2014 96,3

2015 96,5

Orang

-

-

15.260

14.500

54.120

Jumlah

-

-

-

197

134

-

-

82

85

85

Jumlah

45

50

70

365

370

jumlah

-

-

-

-

32.620

persen

0

0

0

persen

100

100

100

9

Jumlah Penumpang angkutan darat Lingkungan Hidup Persentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R (%) Penegakan hukum lingkungan (%) Pertanahan

9.1

Penyelesaian Izin Lokasi

Persen

80

60

80

6.4

7 7.1

7.2 7.3. 7.4 7.5 8 8.1

8.2

10 10.1

10.2

Indikator Kinerja Daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Perhubungan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (bukan Plat Kuning) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah Angkutan Darat

Satuan

1 0

Luas lahan bersertifikat Persen penyelesaian kasus Persen tanah Negara Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase penduduk persen ber KTP per satuan penduduk Persentase bayi berakte persen kelahiran

II.119

100

100

0

59,15 100

59,63 100

59,72 100

100 59,72 100

58,22

58,60

58,99

89,17

99,48

0,2

0,3

0,2

0,7

0,3

59,83 0

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 10.3 11 11.1

11.2

11.3 11.4

12


Jumlah pekerja Perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta Rasio KDRT

13 13.1

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social PMKS yang memperoleh bantuan social Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

14 14.1

2012 Sudah

Target Capaian Setiap Tahun 2013 Sudah

2014 sudah

2015 sudah

orang

1.323

1.467

1.554

1.691

1.602

persen

16,09

17,40

18,04

19,18

32,51

Persen

0

0,004

0,026

0,021

0,008

-

-

-

0,56%

0,92%

persen Persen

68,58 66,67

67,79 88,23

68,43 110,53

66,69 114,67

66,54 0

panti

2

3

3

4

3

Persen

0

0

23

31

23

Persen

0

29

20

34

61

Rasio

33,83

33,16

31,60

33,53

32,97

Persentase jumlah Persen tenaga kerja dibawah umur Keluarga Berancana dan Keluarga sejahtera Cakupan peserta KB aktif PLKB/PKB terhadap jumlah kelurahan/desa

13.3

2011 sudah

Penerapan KTP Nasional Sudah/belum berbasis NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

12.1 12.2

13.2

Satuan

II.120

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 14.2

14.3 14.4 15 15.1 15.2 15.3 16 16.1

17 17.1 17.2

17.3

19 19.1 20 20.1 21


Satuan

Angka Sengketa Rasio Pengusaha Pekerja tiap tahun Persentase Pencari Kerja persen yang ditempatkan Tingkat pengangguran persen terbuka Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif persen Persentase Usaha Mikro persen dan kecil Jumlah UKM jumlah Penanaman Modal Kenaikan/penurunan miliar rupiah Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Jumlah penyelenggaraan jumlah festival seni dan budaya Jumlah Sarana jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Benda, situs dan persen Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2011 0

2012 0

Target Capaian Setiap Tahun 2013 0

2014 0

2015 0

41,35

62,58

90,19

91,19

41,26

3,55

3,38

2,78

4,14

4,01

62,30 100

63,20 100

82 100

47,50 100

50 100

850

898

979

1.000

3446

465,94

3.540,09

3.541

3.654

n.a

6

6

7

6

2

6

8

9

9

9

98,96

99,02

99,11

99,12

99,13

5

0

14,75

14,63

Kegiatan pembinaan jumlah kegiatan 5 5 5 politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penduduk miskin

persen

12,98

Ketahanan Pangan

II.121

14,20

13,55

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 21.1 22

Indikator Kinerja Daerah Ketersedian Pangan

Persentase PKK aktif

23 23.1.

Statistik Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten

24 24.1 25 25.1 25.2

26 26.1

Jumlah perpustakaan

25.4 25.5

26.2

2012 41,10


2014 41,9

2015 n.a

persen

100

100

100

100

100

ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

0

0

0

0

0

Jumlah

-

-

16

22

22

Jumlah

-

-

5

4

4

jumlah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Jumlah kali

5

5

5

5

14

buah

164

176

192

204

213

orang

90.323

90.551

90.641

92.351

4.762

jumlah buku

10.885

11.338

11.406

11.500

20.132

%

Kearsipan Pengelolaan arsip secara Sudah/belum baku Komunikasi dan Informatika Jumlah Wartel Jumlah Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal Jumlah Penyiaran TV/ Radio Lokal Web site milik pemerintah daerah Jumlah pelaksanan pameran/expo Perpustakaan

25.3

2011 40,9

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

23.2

Satuan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan

II.122

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 2 - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH No 1 1.1

1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 4.2

5 5.1 5.2 6 6.1

6.2 7


Satuan 2011

2012

Target Capaian Setiap Tahun 2013

2014

2015

24,60

25,60

25,03

23,36

38,90

0

0

0

0

0

6,99

5,59

4,66

5,13

n.a

1.299

1.201

1.104

989

n.a

100

100

100

100

128.515,99

131.181,03

132.080,13

134.151,10

n.a

orang Jumlah (jutaan)

7715 149.111,13

9196 149.567,18

10703 150.024,93

13262 152.565,13

12021 46.632,70

ton per tahun Kg/Kapita/Tahun

23.713,671 41,52

32.100 41,95

33.214 42,10

33,396 43,54

33.587 46,59

Jumlah jutaan

232.176,10

232.889,13

233.216,08

233.455,88

492.174,70

US$

35.555.189

36.128.889

36.452.374

38.889.551

7.965.770

Pertanian Kontribusi sektor Jumlah pertanian terhadap PDRB Produksi tanaman padi / Jumlah bahan pangan utama Kehutanan Persentase kerusakan persen kawasan hutan Luas hutan dan lahan Jumlah kritis yang direhabilitasi Rehabilitasi hutan dan Persen lahan kritis Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi PDRB dari Jumlah sektor pertambangan Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Konsumsi ikan Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nilai ekspor bersih perdagangan Perindustrian

II.123



7.1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK (tanpa migas) 7.2 Pertumbuhan Industri. ASPEK DAYA SAING

Satuan Juta

2011 100.889,18

2012 101.128,13

Target Capaian Setiap Tahun 2013 101.557,89

2014 102.128,88

2015 20.032,50

persen

1,245

1,251

1,259

1,301

0,570

Juta

23.918.023,83

26.581.870,74

29.467.258,44

32.694.393,93

36.280.000

Juta

21.857.873

23.191.202

25.604.055

27.217.816

28.990.000

M3

n.a

n.a

409.552

388.540

1.315.216

M3

n.a

n.a

n.a

67.976

879.583

kasus

n.a

n.a

79

79

87

Orang

n.a

n.a

1.527/52/5

1.582/50/4

1.818/54/2

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1

Pendapatan Perkapita ADHB 2 Pendapatan Perkapita ADHK Fokus Wilayah/Infrastruktur 1.

2.

Banyaknya Air Minum Yang disalurkan Menurut Kategori Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Daik Lingga Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Dabo Singkep

3.

Angka Kriminalitas

Fokus Sumber Daya Manusia 4.

Rasio lulusan S1/S2/S3

II.124

RPJMD KABUPATEN LINGGA

Recommend Documents