RPJMD KABUPATEN LINGGA

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 4 – ISU – ISU STRATEGIS

I BAB 4 I ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Kabupaten Lingga selama 5 (lima) tahun kedepan. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isuisu strategis. Isu-isu strategis harus ditangani dengan serius, jika tidak akan menimbulkan kerugian yang cukup besar serta jika tidak segera dimanfaatkan, maka Kabupaten Lingga akan kehilangan peluangnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lingga Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang akan direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kabupaten Lingga diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalah pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalahmasalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada masing-masing

IV.1 IV.1


aspek dan urusan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

4.1.1. Kesejahteraan Masyarakat Dalam

mengkaji

permasalahan

yang

dihadapai

terutama

berkaitan

dengan

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai hal, seperti yang tertuang pada bab sebelumnya yakni aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kemudian permasalahan yang sedang dihadapi dalam hal kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini adalah: 1. Masih rendahnya besaran nominal pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Jika diperhatikan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 20102014 sebagian besar mengalami pertumbuhan positif bahkan mencapai lebih dari 10%, namun di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah meskipun secara persentase jumlahnya meningkat tetapi jika dilihat dalam besaran nilainya masih sangat kecil. 2. Masih rendahnya pola pengeluaran rumah tangga. Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari data yang tertuang pada BAB II gambaran umum kondisi daerah dijelaskan bahwa pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Lingga pada tahun 2014 mencapai Rp. 774.469, meskipun jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, jika di bandingkan dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Bintan pada tahun 2013 sudah mencapai Rp. 864.983. 3. Masih terdapatnya jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin yang ada pada Kabupaten Lingga selama periode 2010-2013 menunjukan angka yang tetap. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 21.417 jiwa, dan pada tahun 2014 masih menunjukkan angka yakni 13.096

IV.2 IV.2


jiwa atau secara persentase sebesar 14,75 % dari seluruh penduduk Kabupaten Lingga dengan garis kemiskinan sebesar Rp 342.358,73,-. Kemudian berkenaan dengan aspek kesejahteraan sosial, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan rasio penduduk yang bekerja. Dari berbagai hal tersebut dapat dipetakan permasalah yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lingga yang sampai pada tahun 2014 mencapai 60,75, namun jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga memiliki peringkat pencapaian IPM yang paling rendah. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya indikator-indikator yang menyusun IPM. 2. Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sampai pada tahun 2014 menunjukan bawah jumlah yang ada pada Kabupaten Lingga sebanyak 853 orang. Jumlah tersebut berasal dari penyandang cacat dewasa sebanyak 290 orang, tuna daksa terlantar sebanyak 195 orang, anak cacat sebanyak 159 orang, serta tuna grahita sebanyak 86 orang. Permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Lingga ini adalah berkenaan dengan Seni Budaya dan Olah Raga. Permasalahan tersebut meliputi: 1. Masih sangat rendahnya jumlah grup kesenian yakni hanya 26 dari 10.000 penduduk. Jumlah tersebut juga tersebar di beberapa kecamatan yang tidak merata, untuk jumlah paling banyak yaitu 10 grup terdapat di Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga sebanyak 6 grup, Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Singkep Barat masing-masing 4 grup, dan yang terakhir di Kecamatan Senayang sebanyak 2 grup.

4.1.2. Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karenanya pemerintah mencanangkan program wajib. Pentingnya pendidikan juga terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini pendidikan secara umum tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, pengaruh lain pun muncul antara lain

IV.3 IV.3


lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan juga merupakan suatu usaha serta upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari pengetahuan. Kemudian berkaitan dengan fungsi pendidikan secara garis besar terdapat 3 fungsi yang pertama yaitu menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar dapat memegang peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan bermasyarakat. Kedua memindahkan ilmu pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi yang baru dan yang ketiga berkaitan dengan transmisi budaya serta mengembangkan kepribadian. Masalah pendidikan merupakan masalah yang paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lingga. Sektor pendidikan juga merupakan suatu subsistem dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kuat. Namun demikian pembangunan di Kabupaten Lingga masih dihadapi pada beberapa masalah mendasar, antara lain: 1. Masalah mendasar yang memerlukan penanganan segera dalam bidang pendidikan antara lain; masih ada penduduk miskin Kabupaten Lingga yang belum mampu membiayai pendidikan anaknya untuk menempuh pendidikan lanjutan ke pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. 2. Masih terdapatnya penduduk Kabupaten Lingga yang masih mengalami buta huruf yakni sebanyak 11,29 % hal tersebut mencerminkan bahwa angka melek huruf masih mencapai 89,71 % atau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 94 %. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut tercermin dari data lulusan siswa, dimana yang paling tinggi yaitu lulusan SD/MI mencapai 28,38 % diikuti dengan penduduk yang tidak atau belum tamat SD mencapai 24,29 %, lulusan SMP hanya mencapai 14,27 % dan lulusan SMU/MA/SMK yang hanya mencapai 13,76 %. 4. Masih tingginya angka putus sekolah hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun pada tahun 2014 hanya sekitar 5 tahun, sedangkan rata-rata nasional pada tahun 2009 untuk rata-rata lama sekolah sudah mencapai 8,25 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa penduduk

IV.4 IV.4


Kabupaten Lingga baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 5 SD saja atau putus sekolah pada kelas 6 SD. 5. Aksesibilitas pendidikan yang masih sangat rendah karena hampir seluruh capain pendidikan

dibawah

target

nasional,

hal

tersebut

mengindikasikan

bahwa

pembangunan pendidikan di kabupaten Lingga masih perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian target lima tahun medatang minimal sama dengan pencapaian nasional. 6. Masih rendahnya ketersedian lembaga pendidikan formal maupun nonformal. 7. Masih rendahnya kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.

4.1.3. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi setiap masyarakat, hal tersebut juga akan bermuara kepada kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan maka diharapkan secara langsung akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lingga dalam hal kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya ketersedian sarana dan prasarana kesehatan yang ditunjukan dengan masih adanya 2 rumah sakit, 8 puskesmas, 36 puskesmas pembantu, 6 puskesmas keliling, 7 balai pengobatan dan 64 polidesa. Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menjangkau pelayanan kesehatan satu kabupaten. 2. Masih kurangnya tenaga medis yang ada saat ini. Dari data yang didapatkan jumlah dokter sebanyak 48 orang, jumlah tersebut terdiri dari dokter umum 32 orang dokter gigi 10 orang dan dokter spesialis 6 orang. Dan untuk tenaga paramedik terdiri dari perawat sebanyak 247 orang, perawat gigi sebanyak 8 orang, bidan sebanyak 157 orang. Khusus tenaga spesialis dirasakan sangat kurang. 3. Masih kurangnya pelayanan kesehatan spesialistik. 4. Belum terpenuhinya kesejahteraan dan fasilitas yang layak bagi tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah terpencil.

IV.5 IV.5


4.1.4. Pekerjaan Umum Infrastruktur merupakan permasalahan yang sering dihadapi diberbagai daerah tanpa terkecuali Kabupaten Lingga, dimana ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu perhatian dalam memenuhi sarana dan prasarana dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah. Dalam urusan pekerjaan umum ini salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah panjang jalan, untuk panjang jalan di Kabupaten Lingga sendiri pada tahun 2015 mencapai 744,53 KM. Terlepas dari hal tersebut Kabupaten Lingga sendiri masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain: 1. Masih terdapatnya kondisi jalan yang dalam kondisi rusak berat, sampai pada tahun 2015 dari 744,53 Km jalan yang ada, sekitar 88,8 Km atau 11,9% dalam kondisi rusak berat. 2. Belum terdapatnya grand desain infrastruktur jalan daerah. 3. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan infrastruktur pengairan.

4.1.5. Tata Ruang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, semua hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang mengacu pada Perda RTRW. Dalam perkembangannya, ternyata banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Lingga. Beberapa investasi besar, berminat pada lokasi/lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya sebagaimana tertuang dalam RTRW. Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut baik dan menangkap peluang setiap investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lingga, mengingat kondisi Kabupaten Lingga yang sedang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain PAD yang relatif rendah dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dengan adanya rencana investasi swasta, tidak

IV.6 IV.6


saja akan sangat membantu dalam menekan angka pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lingga.

4.1.6. Perhubungan Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat vital dan strategis bagi masyarakat Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan. Oleh karena itu, maka pembangunan di bidang angkutan terus ditingkatkan dan diperluas. Disamping itu masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lingga, permasalahan tersebut antara lain: 1. Masih rendahnya kapasitas kapal angkutan penumpang yang tersedia. 2. Keterjangkauan biaya angkutan kapal laut untuk menyebrang dari satu pulau menuju ke pulau lainnya. 3. Penyempurnaan dan peningkatan manajemen serta dukungan fasilitas pelabuhan. 4. Menurunnya jumlah kunjungan kapal pada pelabuhan Dabo dan Senayang sehingga menghambat proses perekonomian. 5. Kondisi beberapa kapal kurang layak. 6. Pemenuhan kebutuhan dermaga bagi masyarakat. 7. Masih rendahnya fasilitas perhubungan udara di Dabo (Runway masih pendek sedang diupayakan perpanjangan lintasan). 8. Masih adanya daerah-daerah yang belum terdapat akses jaringan telekomunikasi.

4.1.7. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Jumlah koperasi yang ada masih rendah yakni pada tahun 2015 hanya sebanyak 106 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 11 Koperasi Unit Desa dan 95 Koperasi Non KUD. Dari data yang ada, jumlah anggota koperasinya pun masih sangat sedikit yakni 1.068 orang untuk KUD dan 6.216 orang untuk Non KUD. Dalam mengembangkan eksistensinya dalam bidang usaha, koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki kendala utama yang bersumber dari internal kondisi sendiri yakni kelemahan dalam hal modal. Modal yang sangat terbatas akan berpengaruh secara langsung terhadap aktifitas perkekonomian sehari-hari. Oleh karena itu pengembangan permodalan bagi

IV.7 IV.7


koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Selain itu, permasalahan lain yang ditemui yaitu masih rendahnya pengembangan SDM dan tata kelola koperasi yang ada.

4.1.8. Pertanian Sama halnya dengan sektor lain, pada sektor pertanian juga merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari Pemerintah Kabupaten Lingga, dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasilan bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk. Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penting yang sangat konsisten dalam perekonomian Kabupaten Lingga. Sektor ini memberi kontribusi cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Lingga dibandingkan sektor-sektor lain. Disisi lain Kabupaten Lingga juga masih memiliki permasalahan di bidang pertanian yaitu: 1. Penurunan luas panen untuk beberapa komoditas pertanian. 2. Penurunan jumlah produksi tanaman ubi kayu yakni pada tahun 2015 sebesar 65,69 Ton. 3. Rendahnya produksi cabe yang hanya 125,6 ton.

4.1.9. Perkebunan Dalam hal perkebunan di kabupaten Lingga hasil produksinya dapat mencapai 8.079,4 ton. Produksi palinggi tinggi berasal dari karet yakni sebesar 4.127 ton, kemudian diikuti oleh sagu sebesar 2.618 ton. Meskipun demikian hal tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah, antara lain: 1. Rendahnya varietas produksi hasil perkebunan yang hanya didominasi oleh perkebunan tingkat besar (karet, sagu). 2. Ketersedian data pengembangan potensi dan eksisting terkait perkebunan masih terbatas.

IV.8 IV.8


3. Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perkebunan, misalnya keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan.

4.1.10. Peternakan Bidang peternakan di Kabupaten Lingga sendiri bukan menjadi domoditas yang diunggulkan, namun jika dilihat dalam jumlah populasi terlihat cukup tinggi. Potensi peternakan juga memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2015, populasi ternak sapi dan kambing telah dihasilkan 1.958 ekor sapi, 896 ekor kambing yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. Populasi Ayam Kampung memiliki jumlah terbanyak yaitu sebanyak 116.682 ekor, populasi Ayam Petelur dan Ayam Pedaging masing-masing sebanyak 6.500 dan 35.850 ekor. Dan populasi Itik sebanyak 1548 ekor. Meskipun demikian permalahan peternakan juga kerap terjadi seperti: 1. Belum adanya balai pembibitan peternakan yang ada saat ini mengakibatkan harga jual dari hasil produksi peternakan juga semakin meningkat. 2. Belum adanya sentra peternakan yang dapat menghasilkan hasil produksi yang relatif tinggi. Populasi yang ada sebagian besar berasal dari masyarakat biasa. 3. Masih kurangnya rumah potong yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat mengolah hasil produksi perternakan. 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang peternakan, saat ini peternakan masih dijadikan sebagai usaha sampingan yang hasilnya hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan saja tidak dikembangkan secara profesional. 5. Pengetahuan dari peternak terkait dengan tata cara berternak yang baik masih sangat rendah. 6. Teknologi peternakan yang digunakan masih relatif sederhana. 7. Masih terdapatnya wabah penyakit yang kerap menyerang hewan ternak.

4.1.11. Perikanan Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah perikanan laut. Pada tahun 2013, volume produksi perikanan laut sebesar 33.506,72 ton, pada tahun 2014

IV.9 IV.9


berkurang menjadi 33.454,50 ton atau mengalami penurunan sebesar 0,16%. Berkaitan dengan jumlah alat produksi perikanan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penambahan. Pada tahun 2014 tercatat 7.219 unit alat penangkap ikan, 3.407 kapal motor, 75 motor tempel dan 2.931 perahu tanpa motor. Kemudian permasalahan yang dihadapi dalam bidang perikanan adalah: 1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang ada. 2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB yang dihasilkan dari bidang perikanan. 3. Masih rendahnya hasil pengolahan perikanan. 4. Masih rendahnya kapasitas kelompok nelayan. 5. Mayoritas nelayan masih hidup dalam garis kemiskinan. 6. Rendahnya pengelolaan potensi sumber daya kelautan.

4.1.12. Kehutanan Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Luas hutan di Kabupaten Lingga berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 pada tahun 2015 mencapai 109.906 Ha. Permasalahan utama yang dihadapi sektor kehutanan adalah adanya perambahan kawasan hutan lindung yang disebabkan lemahnya pengawasan.

4.1.13. Pariwisata Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lingga diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Jumlah objek wisata di Kabupaten Lingga tahun 2015 ada sebanyak 95 buah. Namun sama halnya dengan berbagai daerah lain permasalahan klasik juga dialami oleh Kabupaten Lingga yaitu: 1. Produk wisata belum dikemas secara baik sehingga kurang menarik wisatawan untuk berkunjung. 2. Aksesibilitas serta sarana dan prasarana objek wisata masih belum optimal.

IV.10 IV.10


3. Belum optimalnya intensitas promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor pariwisata. 4. Belum optimalnya pengelolaan peluang kepariwisataan bahari. 5. Belum terdapat pengelolaan potensi wisata secara professional.

4.1.14. Perdagangan Nilai volume perdagangan yang ada di Kabupaten Lingga dapat diketahui dari transaksi ekspor dan impor yang ada, berikut nilai ekspor dan impor yang ada di Kabupaten Lingga. Volume ekspor Kabupaten Lingga tahun 2014 mencapai 259.428.500 kg melalui Pelabuhan Dabo Singkep. Nilainya mencapai 8.815.770 US$ yang merupakan total nilai ekspor dari Kabupaten Lingga. Kemudian berkenaan dengan nilai impor Pada tahun 2013 volume impor dari negara Cina ke Kabupaten Lingga mencapai 163.000 kg dengan nilai sebesar 850.000 US Dollar. Permasalahan yang dihadapi pada bidang perdagangan adalah: 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penjualan yang terkait dengan ekspor. 2. Masih rendahnya modal untuk pengembangan usaha. 3. Masih rendahnya kemampuan mengolah bahan jadi untuk dijual. 4. Keberlangsungan penyediaan barang yang dibutuhkan cenderung sulit didapatkan. 5. Pengiriman barang seringkali terlambat akibat akses serta ketersedian sarana pengirimin sangat sedikit. 6. Belum memiliki fasilitas pelabuhan ekspor. 7. Distribusi perdagangan dari wilayah pemasok ke wilayah Kabupaten Lingga masih terbatas.

4.1.15. Perindustrian Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan

IV.11 IV.11


lainnya serta mengembangkan kemampuan teknolog. Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dalam bidang perindustrian yang sangat menonjol adalah pengembangan berbagai industri yang sangat lambat. Di Kabupaten Lingga sendiri jumlah industri besar, kecil maupun rumah tangga tidak mengalami peningkatan sama sekali setiap tahunnya. Tidak hanya itu masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang ni juga masih menjadi masalah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain permasalahan yang telah dimuat diatas, maka terdapat juga permasalahan lainnya, yaitu: 1. Belum terdapat sentra IKM per wilayah maupun komoditi. 2. Peran BUMD masih sangat rendah. 3. Produk yang dihasilkan belum dapat berkompetisi dengan produk dari luar. 4. Rendahnya pemasaran hasil perindustrian yang ada.

4.1.16. Perekonomian Daerah Salah satu aspek yang terdapat dalam perekonomian daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin baik kualitas pertumbuhan maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala. Pada tahun 2010 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 21.473. 335,91 ,meningkat menjadi Rp. 32.694.393,93,- pada tahun 2014 (52,25%), sedangkan atas dasar harga konstan, dari Rp. 21.540.312,- pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 27.217.816,- (26,35%) pada tahun 2014. Meskipun demikian dari pencapaian hasil tersebut tidak luput dari berbagai masalah yang sampai sekarang masih dihadapi antara lain: 1. Prinsip ekonomi kerakyatan belum diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

IV.12 IV.12


2. Kurangnya koordinasi Pemkab. Lingga dengan daerah lain dalam perencanaan pembangunan ekonomi. 3. Rendahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berusaha melalui organisasi atau wadah ekonomi kolektif. 4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa dan kelurahan. 5. Pemkab Lingga belum optimal memanfaatkan posisi Singapura sebagai pusat perdagangan dunia.

4.1.17. Iklim Berinvestasi Pananaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan maraknya atau turunnya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian diharapkan setiap daerah khusunya Kabupaten Lingga menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukannya peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di sisi lain Kabupaten Lingga sendiri masih dihadapkan kepada permasalahan yang terjadi dalam menarik investasi antara lain: 1. Masih rendahnya data potensi investasi di berbagai bidang potensial. 2. Legalitas tanah yang kerap menjadi penyebab timbulnya konflik antar warga. 3. Masih kurangnya jumlah lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Lingga sampai saat ini hanya terdapat 3 lembaga perbankan. 4. Belum adanya kebijakan insentif retribusi terhadap investasi baru. 5. Masih rendahnya sarana dan prasarana kegiatan promosi investasi. 6. Masih rendahnya kapasitas SDM yang secara khusus mengelola investasi. 7. Belum ada regulasi termasuk SOP terkait investasi. 8. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dalam kegiatan investasi.

IV.13 IV.13


4.1.18. Sumber Daya Manusia Dalam konteks daya saing daerah menunjukkan bahwa pada saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lingga masih perlu banyak peningkatan. Beban rasio tanggungan penduduk (Dependensy Ratio) dapat digunakan sebagai indikator daya saing suatu daerah. Tingginya angka beban tanggungan menyimpulkan tingginya juga faktor penghambat pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu kulitas SDM yang ada pun masih relative rendah yang ditunjukan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lingga.

4.2.

Isu-Isu Strategis Dalam memetakan isu-isu strategis selain didasakan kepada permasalahan yang sedang

dihadapai oleh daerah, juga harus dipetakan permasalahan dari analisis lingkungan eksternal yaitu permasalahan dari dunia internasional, kebijakan nasional serta kebijakan regional. Disamping itu analisis lingkungan eksternal ini harus mampu menciptakan peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

4.2.1. Kebijakan Internasional Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang mendatang. Dari hasil analisis didapatkan bahwa isu yang sedang berkembang secara global adalah sebagai berikut: 1. Isu Lingkungan Hidup Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala globar warming dan perubahan iklim dunia, sehingga menimbulkan tumbuhnya perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan untuk

IV.14 IV.14


menjaga serta memelihara planet bumi sebagai akibat dari degradasi lingkungan yang mengglobal. 2. Perkembangan Ekonomi Kondisi ekonomi global saat ini dan kedepannya akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh: -

Proses ekonomi global yang saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat.

-

Pergeseran pusat ekonomi dunia yang diperkirakan terutama dari kawasan EropaAmerika ke kawasan Asia Pasifik.

-

Tren perdagangan global kedepannya tidak saja hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang.

-

Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produksi manufaktur dalam tren meningkat.

-

Semakin meningkatnya hambatan non tariff di Negara tujuan ekspor.

-

Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah dimulai tanggal 31 Desember 2015.

-

Pergeseran fenomena kerjaama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.

3. Perkembangan Bidang Teknologi Transportasi Dan Informatika Pada saat ini semakin berkembang pesatnya teknologi transportasi dan informasi mengakibatkan jarak baik dari pengertian ruang maupun waktu menjadi relatif tidak ada artinya lagi. Dengan teknologi transportasi setiap orang dan barang dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembanan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan hubungan antar manusia di dunia global.

IV.15 IV.15


4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dengan berakhirnya pencapaian MDGs terdapat pula indikator baru yang harus dilaksanakan oleh setiap Negara maupun daerah guna meningkatkan pencapaian upayaupaya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dll. Indikator-indikator tersebut merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs).

4.2.2. Kebijakan Nasional Dalam penentuan isu strategis di tingkat nasional masih diwarnai oleh kebijakan nasional, hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan yang disusun pusat dan daerah akan sinkron dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah mendukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan Kabupaten Lingga sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, agenda pembangunan (nawa cita) sebagai berikut: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Hal tersebut dapat terwujud dengan berbagai upaya antara lain pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, penguatan sistem pertahanan, memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim, meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum di luar negeri, melindungi hak dan keselamatan pekerja migram, memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional, meminimalisasi dampak global, pembangunan industri pertahanan nasional, membangun POLRI yang professional, peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan upaya-upaya berikut: melanjutkan konsolidasai demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public melalui refomasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, penyempurnaan dan peningkatan kualitas refomasi

IV.16 IV.16


birokrasi nasional (RBN), meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan pubilk yang baik. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan yang diwujudkan dengan upaya-upaya peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia, penguatan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan refomasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya melalui peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan tindakakn penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, pemberantasan narkoba dan psikotropika, menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan upaya pembangunan kependudukan

dan

keluarga

berencana,

pembangunan

pendidikan

khususnya

pelaksanaan program Indonesia Pintar, pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program

Indonesia

Sehat,

peningkatan

kesejahteraan

rakyat

marjinal

melalui

pelaksanaan program Indonesia Kerja. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, membangun transportasi massal perkotaan, membangun infrastruktur/prasarana dasar, peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan investasi, mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan kapasitas perdagangan nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, penguatan sektor keuangan, penguatan kapasitas fiskal Negara.

IV.17 IV.17


8. Melakukan revolusi karekter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun sasaran pokok RPJMN 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran makro ; Yang dibagi atas IPM dan Ekonomi Makro. 2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat ; Yang dibagi atas Kependudukan dan KB, Pendidikan dan pembangunan Kesehatan. 3. Sasaran pembangunan sektor unggulan ; Yang dibagi atas Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Maritim dan Kelautan, Pariwisata dan Industri, Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. 4. Sasaran dimensi pemerataan ; Yang dibagi atas indikator Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu, Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif, Peningkatan daya saing tenaga kerja, Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja, Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. 5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah ; Yang dibagi atas Pembangunan Perdesaan, Pengembangan Kawasan Perbatasan, Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa, Pembangunan Kawasan Perkotaan. 6. Sasaran Polhukhankam ; Yang meliputi Politik & Demokrasi, Penegakan Hukum, Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi serta Pertahanan Dan Keamanan.

Bila ditinjau lebih lanjut, kebijakan nasional yang termuat dalam Buku III RPJMN 20152019 yang berlokasi di Kabupaten Lingga, sebagai berikut: 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN yang terletak di Dabo – Pulau Singkep (II/B).

IV.18 IV.18


2. Percepatan

pembangunan

ASDP

diprioritaskan

untuk

Pengembangan

Dermaga

Penyeberangan Lingga dan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penarik (P. Lingga) Lintas Dabo – Penarik. 3. Pembangunan pelabuhan di pulau Singkep. 4. Pengembangan bandara Dabo. 5. Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo 6. Pembangunan Jalan Sei Tenam-Sp. Limbung-Tj.Buton 7. PLTMG Dabo Singkep-1 15 MW 8. Percepatan pembangunan pendidikan yaitu pembangunan Techno Park berbasis kelautan dan pariwisata, 9. USB SMP di daerah perbatasan dan USB SMK di daerah perbatasan. 10. Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/ kota.

4.2.3. Kebijakan Regional Sama halnya dengan isu strategis nasional dalam pentuan isu-isu strategis pada tingkat regional pun masih mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Idealnya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga mempedomani RPJPD Kabupaten Lingga dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Namun berhubung Provinsi Kepulauan Riau juga sedang menyusun RPJMD 2016-2021, maka telaahan dilakukan berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Hal ini disajikan sebagai berikut: Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi: 1.

Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau meskipun cenderung menurun dari tahun 2010 sebesar 8,13% (137.072 jiwa) menjadi 6,24% (122.398 Jiwa) pada tahun 2015, namun lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Bangka Belitung (4,97%).

2.

Pengangguran Cukup Tinggi Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, yaitu sebesar 6,20% pada tahun 2015. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.

IV.19 IV.19


3.

Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat. Angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73,40 perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah, dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi.

4.

Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah IPG Provinsi Kepri pada tahun 2014 baru mencapai 93,20, dan IDG tahun 2013 sebesar 60,79. IPG Provinsi Kepri masih lebih rendah dibandingkan kondisi ideal yaitu menuju angka 100. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

5.

Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota yang dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru mencapai 89,37% pada tahun 2015. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata.

6.

Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal Derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 69,97 tahun, AKI sebesar 137 per 100.000 KH, AKB sebesar 16 per 1.000 KH, AKBa sebesar 25 per 1000 KH dan Gizi Buruk sebesar 0,53%. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga tinggi.

7.

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 71,97%, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10,20%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 73,57%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 71,35%. Disamping itu, terdapat pula permasalahan keterbatasan ketersediaan dan menurunnya kualitas air baku.

IV.20 IV.20


8.

Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi Kesenjangan pembangunan antar daerah masih tergolong tinggi, terutama antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain. Ketimpangan pedapatan antar kelompok penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,36 pada tahun 2013.

9.

Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal.

10.

Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2015 total penerimaan (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah) hanya sebesar 2.637 milyar rupiah.

11.

Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan.

12.

Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten. Transportasi antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (pelabuhan dan dermaga dan kapal angkutan umum). Hal ini ditandai dengan jumlah pelabuhan internasional 11 unit, Jumlah pelabuhan barang internasional 6 unit, Pelabuhan Perintis 5 unit, Pelabuhan Samudera 3 unit.

13.

Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota tahun 2015, dari sebanyak 43 kecamatan, tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2, ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98 %), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26 %), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 %), dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84 %). Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 dan 4 merupakan kecamatan-

IV.21 IV.21


kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang, sedangkan prioritas 5 dan 6 termasuk kategori tahan pangan. 14.

Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu Pelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu perlu ditingkatkan. Persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2015 baru mencapai sebesar 14,97%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga ke depan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Jumlah Event Kebudayaan Tingkat regional, nasional dan International pada tahun 2015 hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali.

15.

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana Masalah lingkungan yang paling rentan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai, dan pengilangan minyak, serta penambangan pasir. Rata-rata jumlah limbah slop oil dan sludge oil yang terdampar dan mencemari pantai bagian utara Pulau Bintan setiap tahunnya mencapai 50 ton. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa penurunan kualitas udara yang diakibatkan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan; degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; dan meningkatnya volume limbah domestik dan B3 serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan, serta tingginya ancaman bencana alam dan non alam.

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim” . Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 meliputi sebagai berikut: a. Sebagai Bunda Tanah Melayu Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

IV.22 IV.22


b. Sejahtera Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial). c. Berakhlak Mulia Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. d. Ramah Lingkungan Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai. e. Unggul di Bidang Maritim Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepulauan Riau; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan.

IV.23 IV.23


Dalam rangka mewujudkan visi maka misi yang yang ditempuh, sebagai berikut: 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut. Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. 1. Melestarikan nilai-nilai dan seni budaya melayu guna mewujudkan masyarakat kepulauan riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia, dengan sasaran: a.

Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.

IV.24 IV.24


b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. 2. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat, dengan sasaran: terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan sasaran: a.

Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi. 2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian, dengan sasaran: meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi). 3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak, dengan sasaran: a.

Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum.

b. Meningkatknya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan. c.

Meningkatnya rasio elektrifikasi.

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. 1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing, dengan sasaran: a.

Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan.

b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

IV.25 IV.25


2. Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya, dengan sasaran: meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran: a.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan. 2. Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan sasaran: Menurunnya persentase penduduk miskin. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, dengan sasaran: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan. 4. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dengan sasaran: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan 5. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan. 1. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan, dengan sasaran: Meningkatnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan. 2. Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara dengan sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

IV.26 IV.26


3. Meningkatkan Produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran: Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. 4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran: Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah. 5. Meningkatkan

keterpaduan

pembangunan

wilayah

perbatasan

dengan

sasaran:

Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan.

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 1. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran: Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. 2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal, dengan sasaran: a.

Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal.

b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian hutan, perluasan RTH dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan, dengan sasaran: Berkurangnya

IV.27 IV.27


kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan, dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan. 2. Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan sasaran: a.

Lestarinya sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Menurunnya kasus Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, dengan sasaran: Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan sasaran: a.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government.

b. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau. c.

Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal).

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran: a.

Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau.

b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel.

IV.28 IV.28


4.2.4. Telaahan terhadap Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Lingga Berdasarkan RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025 Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lingga, yaitu: a. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan lingkungan yang aman dan tenteram. b. Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya Melayu. c. Mewujudkan tatanan kehidupan yang berlandaskan hukum. d. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya unggulan sektor pertanian, kelautan dan pariwisata secara optimal. f. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. g. Menciptakan wilayah yang maju dengan dukungan sarana, prasarana dan utilitas yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode ke 20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke- 20 Kabupaten Lingga. Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

2.

Terwujudnya karakter daerah yang unggul dan modern berbasiskan budaya melayu.

3.

Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum serta tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.

4.

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

5.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

6.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

7.

Terpenuhinya pembangunan infrastuktur yang menjangkau keseluruh wilayah Kabupaten Lingga.

IV.29 IV.29


Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 dan ke-2, maka RPJMD ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan sasaran pembangunan Kabupaten Lingga di segala bidang dengan menekankan kepada: 1. Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; 2. Pemantapan Lingga sebagai pusat budaya melayu; 3. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lingga diatas angka rata-rata nasional; 4. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan; 5. Peningkatan derajat kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 6. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja; 7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja; 8. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin; 9. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga perekonomian berbasis potensi; 10. Pengembangan potensi pertanian, keluatan dan pariwisata secara berkelanjutan. 11. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 12. Peningkatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang disertai dengan pelayanan dasar kepada masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 13. Penegakan supremasi hukum, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pengembangan kehidupan berpolitik; 14. Penyediaan pasokan energi listrik bagi kepentingan rumah tangga, dunia usaha dan transportasi; 15. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut dan darat dengan mempertimbangkan kondisi geografis Lingga yang terdiri dari daerah kepulauan dengan 3 (tiga) pulau besar yaitu Daik, Singkep dan Senayang; dan 16. Penyediaan air bersih, sanitasi dan penataan perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan telekomunikasi.

IV.30 IV.30


4.2.5. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Lingga Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 mengamatkan beberapa arahan rencana pemanfaatan struktur dan pola ruang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021, yaitu: a. Kawasan Strategis: Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas: 1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi: a. tanaman pangan; b. hortikultura; c.

perkebunan;

d. perternakan; dan e. perikanan. (2) KSP yang ada di Kabupaten meliputi: b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Langkap dan Desa Kerandin terletak di Kecamatan Lingga Timur; dan c.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Harapan dan Desa Linau terletak di Kecamatan Lingga Utara.

2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (1) KSK meliputi: a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

IV.31 IV.31


c.

kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: a. kawasan industri Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga; b. kawasan industri Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat; c.

kawasan perikanan Tajur Biru terletak di Kecamatan Senayang;

d. kawasan perikanan Penuba Pulau Selayar terletak di Kecamatan Selayar; dan e. kawasan wisata bahari Pulau Benan dan pulau-pulau sekitarnya terletak di Kecamatan Senayang. (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi: a. kawasan cagar budaya perkampungan Damnah; dan b. kawasan cagar budaya Pulau Mepar. (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi: a.

kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Pulau Lingga;

b. kawasan hutan lindung Gunung Lanjut terletak di Pulau Singkep; c.

kawasan Gunung Muncung terletak di Pulau Singkep; dan

d. kawasan cagar alam laut dan suaka alam laut terletak di Kecamatan Senayang.

b. Arahan pemanfaatan ruang Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan. Pemanfaatan ruang untuk mewujudkan rencana strktur dan pola ruang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas penanganannya. Prioritas penanganan perwujudan penataan ruang di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 1) Perwujudan sistem penyediaan energi dalam mendukung pengembangan wilayah;

IV.32 IV.32


2) Perwujudan sistem transportasi dan telekomunikasi yang dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan kawasan; 3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal; 4) Pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penyediaan infrastruktur wilayah; dan 5) Perwujudan kawasan pariwisata sebagai pendorong pengembangan ekonomi yang berbasis pada masyarakat. Rincian mengenai arahan pemanfaatan lahan di Kabupaten Lingga disajikan dalam RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031.

4.2.6. Telahaan KLHS terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Tujuan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, yaitu: a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD, dan b. meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pokja KLHS merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isu strategis sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul. Berikut ini mitigasi/adaptasi terhadap program prioritas pembangunan daerah.

IV.33 IV.33


Tabel. T-IV.1. Mitigasi/Adaptasi Terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah No.

Program Pembangunan

Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Pengembangan prasarana kelautan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran laut, kebisingan, kemacetan, polusi udara berupa gangguan kebauan dan lainnya

2

Program pengembangan perikanan budidaya

Pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan vegetasi, dll

3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

4

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pencemaran udara, pencemaran air, perncemaran tanah yang diakibatkan penggunaan teknologi pertanian yang kurang ramah lingkungan Pencemaran udara, pencemaran air, perncemaran tanah dll

5

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

7

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pencemaran udara berupa gangguan kebauan, pencemaran air, mengganggu aktifitas transportasi, terjadinya kecelakaan, dll Pencemaran udara, pencemaran air, perncemaran tanah dll

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas

IV.34

IV.34

Pembuatan tempat IPAL dan drainase pada areal tempat pelelangan ikan, pembuatan kapal menggunakan bahan dasar fiber, penempatan kelong yang tidak berada diatas karang, penggunaan bahan pakan ikan yang bukan dari kimia, pembuatan prasana kelautan dan perikanan di areal yang bukan habitan mangrove dll Penggunaan pakan ikan yang berbahan dasar bukan dari kimia, pembuatan keramba jaring apung (KJA) diareal yang bukan ditumbuhi vegetasi, pembuatan sarana dan prasana penunjang pengembangan perikanan budidaya di areal yang bukan habitan mangrove,dll Penggunaan teknologi ramah lingkungan (minim limbah, minim bahan bakar, produktivitas tinggi, aman digunakan), meminimalisir penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia, memaksimalkan penggunaan pupuk organik, dll Meminimalisir penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia, memaksimalkan penggunaan pupuk organik, pemanfaatan lahan masyarakat yang tidak termanfaatkan (lahan tidur), menggunakan tenaga kerja tempatan yang terlebih dahulu diberi pelatihan, dll Melakukan pemeliharaan ternak dengan menggunakan kandang ternak, pembuatan kandang ternak jauh dari pemukiman penduduk, memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk kompos/energi alternatif, pembuatan IPAL, dll Meminimalisir penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia, memaksimalkan penggunaan pupuk organik, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya (produktivitas baik, tidak beresiko terhadap kerusakan lingkungan), dll Penerapan konsep eco-eficiency, yaitu pemanfaatan sumbersumber daya secara efisien, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak, dalam batas-batas kapasitas ekosistem dalam mengasimilasi limbah; Penerapan aturan baku mutu

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 4 – ISU – ISU STRATEGIS No.

Program Pembangunan

8

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

9

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

10

Program pembangunan jalan dan jembatan

Dampak


rumah kaca (GRK), munculnya sedimentasi khususnya di wilayah perairan, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran air tanah, konversi lahan, dll

limbah yang dihasilkan dengan cara pengolahan akhir pipa (end of pipe); Penerapan prinsip preventif cleaner production (produksi bersih) yang dapat menghasilkan keuntungankeuntungan seperti penggunaan prinsif 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), konservasi bahan baku, energi dan air, reduksi jumlah atau tingkat toksisitas emisi pada sumber, evaluasi dari pilihan teknologi, efisiensi manajemen lingkungan dalam rancangan dan Pengurangan eksploitasi SDA. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan pula pengurangan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; Perkuatan daya saing produk di pasaran; Perbaikan kinerja dan peningkatan produktivitas; Peningkatan citra perusahaan dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk. pengiriman; Minimalisasi limbah sehingga mengurangi buangan; Peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, air dan energi Penggunaan teknologi industri yang ramah lingkungan, baik dari segi jenis dan jumlah penggunaan bahan bakar, pelumas, tingkat efektifitas serta produktifitas, efesiensi penggunaan bahan baku, limbah yang dihasilkan minim, dll

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), dll Pencemaran udara berupa gangguan kebauan, pencemaran air, mengganggu aktifitas transportasi, terjadinya kecelakaan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air

IV.35

IV.35

Melakukan pemeliharaan ternak dengan menggunakan kandang ternak, pembuatan kandang ternak jauh dari pemukiman penduduk, memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk kompos, dll Perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi alat berat, pembatasan tonase, penyiraman jalan secara berkala untuk mencegah pencemaran udara, penghijauan, pembuatan tanggul atau drainase sementara untuk pengendalian air larian, pemindahan dan perbaikan utilitas, perkuatan tebing, pengendalian air tanah, penataan lansekap untuk mengatasi perubahan bentang alam, pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan pengaturan jadwal kerja untuk mengatasi kebisingan, penggunaan bor untuk mengatasi kerusakan pada bangunan sekitar akibat getaran, penanaman pohon dan tanaman hias untuk mengakomodasi nilai estetika, pemilihan lokasi quarry


Program Pembangunan

Dampak


bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

11

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

12

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas

IV.36

IV.36

yang tepat guna mengatasi degradasi dasar sungai, pengendalian bahan buangan guna mengatasi pencemaran air sungai dan gangguan terhadap biota air, perkuatan tebing dan enggalian bertahap guna mengatasi longsor pada tebing sungai, pengendalian limbah cair guna mengatasi pencemaran air permukaan. Sebagai tambahan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam setiap tahapan proyek, bila perlu diberikan pelatihan kepada para tenaga kerja lokal. Lalu perlu dilakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas. Perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi alat berat, pembatasan tonase, penyiraman jalan secara berkala untuk mencegah pencemaran udara, penghijauan, pembuatan tanggul atau drainase sementara untuk pengendalian air larian, pemindahan dan perbaikan utilitas, perkuatan tebing, pengendalian air tanah, penataan lansekap untuk mengatasi perubahan bentang alam, pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan pengaturan jadwal kerja untuk mengatasi kebisingan, penggunaan bor untuk mengatasi kerusakan pada bangunan sekitar akibat getaran, penanaman pohon dan tanaman hias untuk mengakomodasi nilai estetika, pemilihan lokasi quarry yang tepat guna mengatasi degradasi dasar sungai, pengendalian bahan buangan guna mengatasi pencemaran air sungai dan gangguan terhadap biota air, perkuatan tebing dan enggalian bertahap guna mengatasi longsor pada tebing sungai, pengendalian limbah cair guna mengatasi pencemaran air permukaan. Sebagai tambahan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam setiap tahapan proyek, bila perlu diberikan pelatihan kepada para tenaga kerja lokal. Lalu perlu dilakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas. Perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi alat berat, pembatasan tonase, penyiraman jalan secara berkala untuk mencegah pencemaran udara, penghijauan, pembuatan tanggul atau drainase sementara untuk pengendalian air larian,


13

Program Pembangunan

Program peningkatan pelayanan angkutan

Dampak


rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

pemindahan dan perbaikan utilitas, perkuatan tebing, pengendalian air tanah, penataan lansekap untuk mengatasi perubahan bentang alam, pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan pengaturan jadwal kerja untuk mengatasi kebisingan, penggunaan bor untuk mengatasi kerusakan pada bangunan sekitar akibat getaran, penanaman pohon dan tanaman hias untuk mengakomodasi nilai estetika, pemilihan lokasi quarry yang tepat guna mengatasi degradasi dasar sungai, pengendalian bahan buangan guna mengatasi pencemaran air sungai dan gangguan terhadap biota air, perkuatan tebing dan enggalian bertahap guna mengatasi longsor pada tebing sungai, pengendalian limbah cair guna mengatasi pencemaran air permukaan. Sebagai tambahan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam setiap tahapan proyek, bila perlu diberikan pelatihan kepada para tenaga kerja lokal. Lalu perlu dilakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas. Kegiatan ini harus benar-benar memperhatikan hal-hal sbb: Pencegahan terhadap turunnya kondisi fisik air; Pengelolaan persampahan; Penyediaan prasarana pelayanan umum seperti tempat sampah, peralatan pencegahan pencemaran, buffer zone untuk pencegahan polusi); Pengelolaan penyimpanan logam bekas, perbaikan dan pemeliharaan kapal; perbaikan dan pemeliharaan mobil, Pengelolaan aktivitas pengisian BBM untuk kapal, kendaraan bermotor, peralatan bongkar muat; Pengelolaan aktivitas perawatan kapal dan peralatannya; Pengelolaan aktivitas pembangunan dermaga, terminal, gudang, lapangan penumpukan dan galangan; Aktivitas operasional fasilitas pelabuhan; Pengelolaan aktivitas pengendalian pencemaran; Pengelolaan fasilitas limbah tinja dan IPAL (kanal di areal pembuangan, fasilitas pembuangan limbah padat dan cair, incinerator/carbonizer limbah, penghancur limbah padat, fasilitas pembuangan limbah cair Pengelolaan fasilitas kenyamanan seperti toilet, tempat singgah sementara, klinik kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas untuk ABK dan pekerja

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air laut, sungai, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, menurunnya populasi biota perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, dll

IV.37

IV.37


14

Program Pembangunan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Dampak


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

IV.38

IV.38

pelabuhan; Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan; Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kinerja pelayanan, keamanan dan keselamatan kerja di pelabuhan, dll (minyak dan limbah sanitasi); Pengelolaan kawasan perkantoran yang berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan; Pengelolaan estetika pelabuhan secara umum seperti papan nama, reklame, poster, lampu penerangan, marka jalan, RTH, tampilan ciri khas; Pengelolaan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan umum Pembangunan dapat di kembangkan di kawasan Kecamatan Senayang (pelabuhan Mabung dan Teban), Kecamatan Singkep Barat (pelabuhan Langkap), Kecamatan Lingga (Kelurahan Daik), pelabuhan Kerandin, dll. Namun untuk menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harus ditinjau dari segi ekologi di sekitar kawasan tersebut mengingat di daerah tersebut terdapat objek pariwisata yang perlu dilestarikan. Sehingga jalur pengembangan proyek pembangunan Pelabuhan tidak berakibat pada kerusakan lingkungan. Sebagai tambahan, proyek harus benar-benar memperhatikan hal-hal sbb: Pencegahan terhadap turunnya kondisi fisik air; Pengelolaan persampahan; Penyediaan prasarana pelayanan umum seperti tempat sampah, peralatan pencegahan pencemaran, selokan (kanal untuk membersihkan air yang terkontaminasi, buffer zone untuk pencegahan polusi); Pengelolaan aktivitas pengerukan dan penempatan bahan/hasil pengerukan (reklamasi); Pengelolaan penyimpanan logam bekas, perbaikan dan pemeliharaan kapal; Pengelolaan aktivitas pengisian BBM untuk kapal, kendaraan bermotor, peralatan bongkar muat; Pengelolaan aktivitas perawatan kapal dan peralatannya; Pengelolaan aktivitas pembangunan dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan galangan; Aktivitas operasional fasilitas pelabuhan; Pengelolaan aktivitas pengendalian pencemaran; Pengelolaan fasilitas limbah tinja dan IPAL (kanal di areal pembuangan, fasilitas pembuangan


15

Program Pembangunan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Dampak


Dampak yang ditimbulkan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah hampir tidak ada sama sekali bila dikelola dengan baik bahkan menimbulkan dampak positif yaitu berkurangnya tingkat pencemaran

IV.39

IV.39

limbah padat dan cair, incinerator/carbonizer limbah, penghancur limbah padat, fasilitas pembuangan limbah cair (minyak dan limbah sanitasi); Pengelolaan kawasan perkantoran yang berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan; Pengelolaan estetika pelabuhan secara umum seperti papan nama, reklame, poster, lampu penerangan, marka jalan, RTH, tampilan ciri khas; Pengelolaan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan umum; Pengelolaan sarana dan prasarana jalan Pengelolaan sistem drainase meliputi kondisi fisik, air, sampah dan fasilitas umum yang menggunakan drainase; Pengelolaan kawasan industri yang berada di daerah lingkungan pelabuhan; Pengelolaan perlindungan mamalia dan habitat laut yang peka; Pengelolaan fasilitas perlindungan lingkungan (pantai yang bersih, tempat terbuka, daerah hijau, lansekap, ruang/tempat buang air); Pengelolaan fasilitas kenyamanan seperti toilet, tempat singgah sementara, klinik kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas untuk ABK dan pekerja pelabuhan; Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan; Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kinerja pelayanan, keamanan dan keselamatan kerja di pelabuhan, dll a. Minimasi Air Limbah Bila tidak dilakukan pengolahan maka tingkat pencemaran akan jauh meningkat dari tingkat pencemaran sekarang yang sudah tinggi. Akan lebih efektif untuk berusaha “minimasi air limbah” dan menghemat biaya untuk pengelolaan air limbah. Selain itu, minimasi air limbah tidak saja mengurangi air limbah yang harus dikumpulkan, diolah dan dibuang tetapi juga mengurangi pemakaian bahan baku, energi dan air. b. Penyusunan dan penetapan target untuk minimasi limbah pada sektor industri, komersil, jasa dan rumah tangga. c. Untuk Limbah Rumah Tangga Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa pembuangan dan pengolahan limbah manusia dengan sistem yang ada sekarang terutama


Program Pembangunan

Dampak


16

Progam Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya debu, munculnya sedimentasi

17

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosia

Program kegiatan ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara, alih fungsi lahan, hilangnya areal resapan air, hilangnya

IV.40

IV.40

mengandalkan sistem setempat, yang ad pada daerah dengan muka air tanah rendah, dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang, dan kondisi tanah yang sesuai, dinilai masih cukup. Namun, tank septik yang dirancang dan dioperasikan dengan baikpun hanya mampu menurunkan BOD sampai 60%. Kebanyakan sistem sanitasi setempat yang ada kurang layak dan membuang limbah tanpa pengolahan yang cukup. Tanki septik tidak dikosonbgkan secara rutin dan jasa pelayanan pengambilan lumpur sering membuang lumpurnya di kanal sungai. Untuk sembilan persen (9%) dari limbah yang diolah dengan sistem terpusat, tingkat pengolahan pada banyak instalasi pengolahan tidak memadai. Misalnya, Jakarta juga tidak memiliki saluran pembuangan (sewerage sysem) dalam tanah yang memadai, tank septiknya hanya mampu menampung 25 persen populasi, dan kebanyakan orang menggunakan sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), serta pembuangan sampah yang jumlahnya sekitar 30%. Proses pengolahan limbah menghasilkan lumpur dan pembuangan. Mandapatkan lahan untuk instalasi pengolahan juga semakin sulit terutama di kota-kota besar. d. Dll. Sebagai tambahan, diperlukan political will dari pemerintah untuk menindaklanjuti dari langkah dan tindakan yang telah disebutkan dengan demikian akan tercipta pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan IPAM dan jaringan pipa transmisi serta distribusi sedapat mungkin harus mengikuti kontur agar dapat menghemat energi, pemanfaatan limbah sedimentasi dari IPAM, perlindungan wilayah hulu sungai dan badan sungai serta wilayah resapan dari penggunaan lahan yang tidak sesuai, pembuatan perda konservasi sumber daya air Pembuatan ruang terbuka hijau yang proporsional, penyediaan tempat pembuangan sampah, penyedian toilet/wc umum, sebisa mungkin tidak membangun sarana dan prasana umum di lokasi sempadan sungai, pantai dll (areal-areal konservasi)


18

Program Pembangunan

Progam Pengembangan Pemukiman

Dampak


vegetasi penutup baik di darat maupun dipesisir dan laut, terganggunya ekosistem perairan dan darat, peningkatan timbulan limbah padat dan cair kegiatan domestik, industri, dll. Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

IV.41

IV.41

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan supaya berfungsi sebagaimana mestinya, seperti tersedianya tempat pembuangan sampah, drainase lingkungan dan sistem pembuangan yang baik, Minimalisasi pengaruh bangunan pada lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan ruang, fasilitas pelayanan, jaringan infrastruktur sebaiknya direncanakan secara efisien, Perlindungan sumbersumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya, seperti melindungi pemakaian sumberdaya air, tanah dan udara, Pengurangan limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian, seperti mengolah limbah yang berasal dari bangunan-bangunan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan di sekitarnya dan menanam tanaman-tanaman yang dapat melindungi ekologi kawasan, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, seperti menyosialisasikan pentingnya permukiman yang berkelanjutan sehingga masyarakat juga turut serta memelihara lingkungan, Sosialisasi pentingnya lingkungan sosial yang sehat, seperti keamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat, Penerapan konsep teknologi hijau, hemat energi dan sumberdaya pada bangunan seperti sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menggunakan energi dengan lebih efisien dan bijaksana, Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, seperti tenaga surya. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan penghematan sumber energi, pengutamaan transportasi umum, massal dan hemat energi serta pendayagunaan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Lalu dapat diadopsi pula konsep-konsep permukiman yang memadukan


Program Pembangunan

Dampak


19

Progam Pengembangan Perumahan

Sama halnya dengan pengembangan permukiman, pengembangan perumahan juga akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

20

Progam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti:, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya debu, pencemaran tanah

IV.42

IV.42

antara suasana perkotaan dengan pedesaan, seperti konsep new town, ecological city, garden city, dll Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan supaya berfungsi sebagaimana mestinya, seperti tersedianya tempat pembuangan sampah, drainase lingkungan dan sistem pembuangan yang baik, Minimalisasi pengaruh bangunan pada lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan ruang, fasilitas pelayanan, jaringan infrastruktur sebaiknya direncanakan secara efisien, Perlindungan sumbersumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya, seperti melindungi pemakaian sumberdaya air, tanah dan udara, Pengurangan limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian, seperti mengolah limbah yang berasal dari bangunan-bangunan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan di sekitarnya dan menanam tanaman-tanaman yang dapat melindungi ekologi kawasan, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, seperti menyosialisasikan pentingnya permukiman yang berkelanjutan sehingga masyarakat juga turut serta memelihara lingkungan, Sosialisasi pentingnya lingkungan sosial yang sehat, seperti keamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat, Penerapan konsep teknologi hijau, hemat energi dan sumberdaya pada bangunan seperti sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menggunakan energi dengan lebih efisien dan bijaksana, Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, seperti tenaga surya. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan penghematan sumber energi, pengutamaan transportasi umum, massal dan hemat energi serta pendayagunaan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Pembuatan jaringan irigasi harus disinkronkan dan disinergikan dengan perencanaan pertanian dan perkebunan, penggunaan tenaga kerja lokal pada tahap pembangunan, melakukan penyiraman dilokasi kegiatan pembangunan jaringan irigasi


Program Pembangunan

21

Program Perencanaan Tata Ruang

22

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

23

Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumberdaya Alam

24

Program pengembangan dan

Dampak


dan air, gangguan terhadap stabilitas tanah, gangguan pada kondisi hidrologi penurunan populasi vegetasi darat akibat land clearing, gangguan kesehatan masyarakat dll Rusaknya ekosistem, bencana banjir, tanah longsor, kekeringan yang disebabkan oleh tata ruang yang salah seperti masalah drainase yang tidak tepat, pembabatan lahan untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, pertambangan dll

Konservasi sumber daya hutan dan lahan berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Namun program produksi hasil hutan pada hutan rakyat memerlukan penertiban, karena sebagian alih fungsi menjadi lahan holtikultur yang merusak lahan. Rehabilitasi cadangan sumberdaya alam tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup melainkan memberikan dampak posotif apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang baik Akan berdampak buruk pada lingkungan

IV.43

IV.43

untuk memimilasir debu, memasang rambu-rambu/papan peringatan dilokasi proyek dll

Dalam melakukan perencanaan tata ruang wilayah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut diantaranya:  Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  Rencana pembangunan jangka panjang daerah  Rencana tata ruang kawasan strategis  Rencana tata ruang wilayah provinsi  Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dll Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang diantaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat. Pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, air, udara dan penatagunaan sumberdaya alam. Rehabilitasi hutan yang rusak diperlukan selain di daerah hulu dalam daerah aliran sungai, akan tetapi juga di daerah pesisir yang terpadat hutan mangrove melalui program pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dengan target rehabilitasi hutan mangrove sebanyak 100% dari total areal mangrove yang rusak

Rencana rehabilitasi cadangan sumberdaya alam harus melihat vegetasi sebelum terjadinya ekploitasi ataupun sebelum terjadinya kerusakan lingkungan sehingga pelaksnaan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan efektif

Pembangunan dan pengembangan tempat wisata yang


25

Program Pembangunan

Dampak


pemasaran parawisata

ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, menurunnya populasi biota darat, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program kegiatan ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara, alih fungsi lahan, hilangnya areal resapan air, hilangnya vegetasi penutup baik di darat maupun dipesisir dan laut, terganggunya ekosistem perairan dan darat, peningkatan timbulan limbah padat dan cair kegiatan domestik, industri, dll. Namun dilain pihak memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah

berwawasan lingkungan meliputi: Penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik, indikator penerapan peraturan kunjungan dan diatur secara sistem sirkulasi, dan dibangun di atas lahan sesuai peruntukannya. Pembangunannya harus memperhatikan hal-hal: (1) Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair (2) Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (recycle), composting, penggunaan kembali (reuse), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (recovery) (3) Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna (4) Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik (5) Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) (6) Menghemat pemanfaatan sumber daya air (7) Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan (8) Menghemat pemanfaatan sumber daya energi (9) Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (10)Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala (11)Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkunganfaktor lingkungan Pembuatan IPAL komunal untuk mencegah pencemaran air dan tanah, pembuatan drainase yang baik untuk menghindari genangan air sewaktu hujan, pembuatan ruang terbuka hijau/taman kota 20-30 % dari pembuatan bangunan fisik, sistem pengelolaan sampah yang baik, sebisa mungkin tidak menggangu areal sempadan sungai, sempadan pantai, hutan lindung (wilayah-wilayah konservasi)

IV.44

IV.44


26

Program Pembangunan

Dampak


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

strategis yang berimbas pada peningkatan perekonomian Program kegiatan program kegiatan ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara namun dilain pihak memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Pembuatan IPAL di areal puskesmas, pembuatan incenarator untuk pengelolaan limbah medis, pembuatan TPS limbah B3, pembuatan drainase yang baik, membuat buffer zone disekeliling puskemas dll.

IV.45

IV.45

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 4 – ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan

rekomendasi

dilakukan

berdasarkan

hasil

dari

perumusan

mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD. Beberapa program memerlukan penguatan atau penajaman dan terdapat juga program yang memerlukan alternative. Program-program tersebut adalah sebagai berikut: a. Program Penataan Ruang memerlukan koordinasi antar sektor dan antar pemerintah daerah agar penataan ruang memperhatikan daya dukung sumber daya lahan dan sumber daya air. Banyak terjadi dampak negative karena RTRW belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan memerlukan dukungan penyediaan air irigasi, sehingga pada tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasian memerlukan sinkronisasi dan sinergitas dengan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Pembukaan lahan pertanian seluas ribuan hektar memerlukan sinkronisasi dengan pembangunan saluran irigasi. Selain itu perlu ditetapkan lokasinya, apakah lahan pertanian tersebut hasil peningkatan lahan pertanian dari sawah non irigasi menjadi sawah irigasi, ataukah pembukaan lahan baru. Bila pembukaan lahan baru perlu pengendalian agar tidak terjadi kerusakan lahan terutama di daerah lereng bukit atau pegunungan. c. Program Peternakan perlu dilengkapi atau disempurnakan untuk mencegah pencemaran air. Perlu penyediaan lahan peternakan agar tidak berada dan tersebar di wilayah perumahan warga, yang berakibat merusak sanitasi lingkungan, pencemaran udara serta kenyamanan dan keamanan pengguna jalan raya. Mengingat beban pencemaran limbah peternakan tergolong tinggi, maka harus disertai juga dengan pembangunan instalasi pembuatan kompos dan biogas serta pembuatan peraturan daerah untuk peternakan. d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan pada air payau seperti udang dan air tawar dapat dikembangkan karena beban pencemarannya masih memungkinkan untuk ditelorir oleh lingkungan perairan (daya dukung dan daya tampung lingkungan). Lokasi program dapat diarahkan pada budi daya kolam atau kolong eks penambangan timah dan budi daya tambak dengan memperhatikan wilayah yang tidak tertumpu pada wilayah tertentu saja (persebarannya merata). IV.46 IV.46


e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri harus menentukan lokasi industri atau kawasan industri sebagaimana arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lingga yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung beban pencemarannya. Untuk kegiatan industri existing perlu dilengkapi dengan IPAL, pemanfaatan limbah IPAL untuk alternative energi terbarukan. f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, program peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitasi jalan dan jembatan dan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan (bandara dan pelabuhan) menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan lahan hutan mangrove, serta pada beberapa ruas jalan berpotensi menghambat aliran air yang menyebabkan genangan banjir. Program pembangunan jalan dan bandara perlu dilengkapi pembangunan jalur hijau untuk menyerap bahan pencemar, dan emisi gas rumah kaca yang berpotensi terhadap terjadinya perubahan iklim.

4.2.7.

Telaahan RPJMD Daerah Sekitarnya Salah satu daerah yang akan dianalisis arah kebijakan pembangunan RPJMD-nya

adalah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Kedua daerah ini merupakan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lingga. Sehubungan dengan kondisi Kota Batam yang juga sedang menyusun RPJMD 2016-2021, maka analisis dilakukan hanya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye. Telaahan terhadap kedua wilayah tersebut disajikan sebagai berikut: Tabel. T-IV.2. Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tanjungpinang 2013-2018 VISI: Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani” Misi I: Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal sosial) dengan menjaminketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta kemudahan akses Tujuan Meningkatkan kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas pendidikan

Sasaran 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 1. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan

IV.47 IV.47

Strategi Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit, Puskesmas , Pustu dan Puskeskel Meningkatkan kompetansi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan


VISI: Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani” 2. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Meningkatkan aksesibilitas satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau oleh masyarakat Misi II: Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan Tujuan Mengembangkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal

Sasaran 1. Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah 2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Strategi Meningkatkan Sentrra produksi produk unggulan masyarakat dan perluasan pemasaran Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dengan memamfaatkan sumber daya yang ada

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dengan memamfaatkan sumber daya yang ada 2. Meningkatkan Perlindungan Meningkatkan kinerja lembaga keamanan dan ketentraman dan peran serta masyarakat dalam masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban Misi III : Mewujudkan kehidupan yang agamis dan berbudaya, demokratis serta berkesetaraan gender dalam bingkai pancasila Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan kehidupan 1. Meningkatnya kehidupan Meningkatkan pemahaman masyarakat beragama , berbudaya dan beragama, berbudaya dan terhadap 4 pilar demokrasi berdemokrasi dalam berdemokrasi dalam pembangunan pembangunan Meningkatkan pegarusutamaan 1. Meningkatnya Meningkatkan perencanaan dan gender dalam pembangunan Pembangunan dan penganggaran yang responsive gender Pemberdayaan Gender Misi IV: Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable yang berorientasi pada pelayanan public Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan reformasi 1. Terlaksananya Pemerintahan Meningkatkan kualitas SDM, sarana birokrasi dan tata kelola yang bersih, trasnparan dan prasarana pelayanan publik dan pemerintahan yang baik akuntabel yang berorientasi penerapan teknologi informasi pada pelayanan publik 2. Meningkatnya pelayanan Meningkatkan kualitas SDM, sarana yang efesien dan efektif prasarana pelayanan publik dan penerapan teknologi informasi Misi V: Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif kota Tanjungpinang Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Investasi Daerah 1. Meningkatnya perusahaan Peningkatan kualitas pelayanan, swasta dan nilai investasi kepastian hukum dan promosi peluang dalam maupun luar negeri investasi yang menanamkan modal Misi VI: Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatnya kepariwisataan 1. Meningkatnya usaha Meningkatkan sarana dan prasarana dan budaya lokal kepariwisataan kepariwisataan dan menciptakan objek wisata

IV.48 IV.48


VISI: Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani” 2. Meningkatnya pelestarian Meningkatnya pemeliharaan situs/cagar dan pengembangan budaya budaya dan peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan budaya local Misi VII: Mengembangkan dan peningkatkan sumber daya pemuda dan olah raga Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan peran pemuda 1. Meningkatnya pemuda yang Meningkatkan kualitas dan peran serta dalam pembangunan mandiri, inovatif, produktif pemuda dalam pembangunan 2. Meningkatnya prestasi Melakukan pembinaan dan penyediaan olahraga unggulan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional Misi VIII: Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang lahan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan pembangunan 1. Meningkatkatnya kualitas Melaksanakan pembangunan sesuai kota yang ramah lingkungan pemamfaatan ruang dan dengan rencana tata ruang dan lingkungan hidup peningkatan pengawasan serta pengendalian pemamfaatan ruang 2. Meningkatnya kualitas Melaksanakan pembangunan sesuai pembangunan dengan rencana tata ruang dan infrastruktur yang peningkatan pengawasan serta berwawasan lingkungan pengendalian pemamfaatan ruang 3. Meningkatnya kualitas pemukiman Sumber: RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018

Sedangkan untuk Kota Batam, berikut ini disajikan gambaran umum Rancangan RPJMD Kota Batam 2016-2021. A. Isu Strategis Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Batam 2016-2021 sebagai berikut: 1.

Peningkatan Kualitas Produk Kepariwisataan (Jasa dan Perdagangan sebagai Unggulan Kota Batam).

2.

Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

6.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat.

7.

Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah.

B. Visi dan Misi VISI: ”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. IV.49 IV.49


Untuk itu, visi tersebut dijabarkan lagi ke dalam 6 MISI yang lebih terukur, yakni: 1. Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntutsetiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang

penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 2. Misi Kedua: Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya. 3. Misi Ketiga: Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam. 4. Misi Keempat: Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta IV.50 IV.50


peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut. 5. Misi Kelima: Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal sustainability businesses. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. 6. Misi Keenam: Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah hinterland, sehinggamasyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah hinterland menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemererataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah hinterland.

4.2.8. Isu Strategis Kabupaten Lingga Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan oleh Kabupaten Lingga, sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; IV.51 IV.51


4. Pembangunan infrastruktur yang memadai baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan berwawasan lingkungan; 5. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan telekomunikasi; 6. Penguatan ekonomi dalam bidang kelautan, pertanian dan pariwisata; 7. Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha pertanian dan kelautan; 8. Peningkatan iklim investasi di berbagai bidang potensial; 9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan 10. Pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.

IV.52 IV.52

RPJMD KABUPATEN LINGGA

Recommend Documents