RPJMD KABUPATEN LINGGA

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021 BAB 1 - PENDAHULUAN

I BAB 1 I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pembangunan

daerah

merupakan

perwujudan

dari

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Langkah awal pembangunan daerah yaitu perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan dan permasalahan/isu pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. RPJMD Kabupaten Lingga merupakan hasil dari proses penyusunan dengan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu: 1. Pendekatan teknokratis; menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 2. Pendekatan partisipatif; dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 3. Pendekatan politis; dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Dengan adanya pemilukada pada 9 Desember 2015, maka ditetapkan dan dilantik Bupati dan Wakil Bupati Lingga 2016-2021 yaitu Bapak H. Alias Wello, S.Ip dan Bapak

I.1


Muhammad Nizar, S.Sos. Pernyataan visi, misi dan program pembangunan lima tahun periode 2016-2021 Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat kampanye, selanjutnya dijabarkan secara teknokratik, partisipatif dan bawah atas dan atas bawah dalam RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Lingga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja seluruh perangkat daerah.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021

berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

I.2


4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4817);

I.3


13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentnag Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031; dan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 – 2025.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021

dilakukan dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025. Arah kebijakan dan sasaran pokok periode atau tahap ke-3 dari RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan antar pembangunan lima tahunan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lingga. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019 dalam rangka mendukung perwujudan nawa cita sebagai agenda pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah I.4


Provinsi Kepulauan Riau, maka penyusunan RPJMD Lingga juga diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2014-2019 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi khususnya pada tahun yang bersesuaian. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunannya. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lingga serta dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021. Posisi RPJM Daerah dalam Sistem Rencana Pembangunan Nasional diilustrasikan oleh Gambar 1.1 berikut.

Gambar G-I.1 Posisi RPJM Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ket : D = Diacu; J = Dijabarkan; P = Pedoman;

I.5


1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga 2016-2021 terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1.3

Hubungan Antar Dokumen

1.4

Sistematika Penulisan

1.5

Maksud dan Tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3

Kerangka Pendanaan

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1

Permasalahan Pembangunan

4.2

Isu Strategis

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1

Visi

5.2

Misi

5.3

Tujuan dan Sasaran

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1

Strategi

6.2

Arah Kebijakan

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

I.6


BAB IX

INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Lingga 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan arah 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Hal ini juga dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu RPJMD harus disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah. Tujuan dari penyusunan RPJMD Lingga 2016-2021, yaitu: 1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun; 2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Menyediakan pedoman bagi prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun; dan 4. Menyediakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.7

RPJMD KABUPATEN LINGGA

Recommend Documents